Visi RS PONEK di Jawa Tengah Sebuah Hipotesis dalam rangka usaha penurunan angka kematian Ibu
1
Pokok Bahasan • Situasi saat ini • Visi • Business model untuk mewujudkan visi • Diskusi akhir 2
Situasi saat ini • Intervensi pada upaya pelayanan dasar – P4K • Peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu, melalui kegiatan: stiker ibu hami, forum peduli KIA, pendataan ibu hamil di desa, pengelolaan donor darah, ambulans desa, tabulin dan dasolin, forum komunikasi dan amanat persalinan.
– Puskesmas PONED – Intervensi sudah banyak dilakukan mulai dari masyarakat, polindes (desa siaga), dan puskesmas, sehingga AKI (2010) di Jawa Tengah = 102/100.000 kelahiran hidup – Æ apakah intervensi pada masyarakat dan pelayanan dasar masih dapat menurunkan lebih rendah lagi ? – Æ ataukah perlu intervensi yang lebih intens pada pelayanan rujukan ? 3
Situasi saat ini • Di Jawa Tengah dengan upaya kesehatan dasar (pendekatan preventif dan promotif) yang optimal kesulitan untuk menurunkan angka lebih rendah dari 102/100.000 • Kematian semakin banyak di RS • Masih banyak RS yang disebut sebagai RS PONEK tetapi belum mampu 100%. Jumlah yang mampu PONEK baru 15% (evaluasi input) walaupun tim sudah mengikuti pelatihannya. 4
Standar Pelayanan PONEK di Rumahsakit •
Upaya pelayanan PONEK: – – – – –
•
Stabilisasi di IGD dan persiapan untuk pengobatan definitif Penanganan kasus gawat darurat oleh tim PONEK Penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparatomi dan sectio caesar Perawatan intensif ibu dan bayi Pelayanan asuhan ante natal risiko tinggi
Pelayanan PONEK Rumahsakit kelas C vs kelas B No Rumah Sakit Kelas C
Rumah Sakit Kelas B
1
Maternal neonatal fisiologis
Maternal neonatal fisiologis
2
Maternal neonatal risiko tinggi Maternal neonatal risiko tinggi
3
Neonatal
Neonatal
4
Ginekologis
Ginekologis
5
HCU dan transfusi darah
Intensif neonatal
6
Penunjang medik: pelayanan darah, perawatan intensif, pencitraan, laboratorium
Penunjang medik: pelayanan darah, perawatan intensif, pencitraan, laboratorium 5
Pemikiran Kritis: • Apakah ada sesuatu yang salah dalam rujukan KIA? • Apakah PONEK di RS perlu diintervensi dengan lebih baik?
6
Motode analisis: Menggunakan model sense making • Identifikasi situasi • Pemahaman akan situasi, termasuk aspek masa lalu • Menafsirkan • Melakukan usulan yang visioner dan logis sebagai respon dari penafsiran. ÆVisi yang menjadi usulan ini merupakan hipotesis untuk perbaikan 7
Visi • Di sebuah Kabupaten diharapkan minimal ada satu RS yang PONEK 100%, termasuk operasi cito dalam waktu 30 menit. Yang tidak memenuhi syarat ini tidak bisa disebut sebagai RS PONEK. • Untuk memenuhi Cito 30 menit di masa mendatang harus ada Jaga On‐site 24 jam. Dokter Jaga on site harus kompeten untuk emergency termasuk Bedah SC. • Dalam sistem rujukan emergency KIA, RS ini merupakan yang tertinggi (tidak boleh merujuk ke tempat lain) • Ibu‐ibu hamil risiko tinggi harus ditangani di RS ini 8
Hipotesis • Jika Visi tersebut terwujud, angka kematian ibu dan anak akan menurun
9
Model Konseptual • Tiap kabupaten/kota harus mempunyai minimal satu rumahsakit PONEK: – Tersedianya pelayanan PONEK menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten bersama seluruh rumahsakit yang ada (swasta dan pemerintah) di Kabupaten tersebut – Tersedia Pelayanan 24 jam (baik pelayanan kebidanan dan neonatal, maupun pelayanan penunjang) – Dokter spesialis kebidanan on‐site (24 jam) – Kasus kebidanan dan ginekologis yang berisiko harus dirujuk ke Rumahsakit PONEK – Rumahsakit bukan PONEK jika tidak mempunyai kemampuan untuk menangani harus merujuk ke rumahsakit PONEK 10
Pertanyaan: • Apakah pewujudan Visi ini merupakan hal yang mutahil? Mengapa mustahil? ‐ Harus ada dokter obsgin/residen/dokter umum kompeten SC 24 jam di sebuah RS. ‐ Harus ada penataan jalur rujukan dari RB, Bidan, RS Swasta ke RS rujukan tertinggi ‐ Apakah ada instrumen regulasi yang bisa memaksakan terwujudnya visi ini? ‐ Apakah regulasi yang ada dapat mendukung atau menentang visi ini. ‐ Apakah ada dananya? 11
Apa syarat‐syarat supaya Visi ini dapat terwujud dengan baik 1. Regulasi 2. Pembagian kewenangan lembaga dan profesional 3. Komitmen dari pelaku: SpOG, Perawat, Bidan, Dir RS, KaDinKes, dll 4. Pendanaan 5. Sistem Informasi yang seimbang ke semua pihak (termasuk masyarakat) 6. .... 12
Apa yang ada saat ini & apa yang diharapkan ada untuk mewujudkan visi tersebut? 1. Regulasi 2. Model 3. Dana 13
1. Regulasi (Teerawattananon, Tangcharoensathien, Tantivess, Mills, 2002 )
Regulator
Upaya Regulasi Pelayanan Kesehatan
14
PONEK dan Rantai Efek Peningkatan Mutu
Obsgin Direktur RS Kepmenkes Kadinkes 15
16
Bentuk Regulasi Pelayanan Persalinan saat ini • PONEK bukan satu‐satunya • Upaya regulasi: Perijinan (sarana, petugas), Bidan Desa, Edukasi masyarakat (misal Suami Siaga), Jampersal – Upaya peningkatan mutu: Quality Assurance, Akreditasi RS, Akreditasi Medik Dasar Æ Akreditasi Puskesmas Æ Akreditasi Pelayanan Persalinan (sedang dikembankan di Jawa Barat), ISO 9000, Bidan Delima, RS Sayang Ibu‐Bayi • Standar terkait persalinan: 81 dokumen; Minimum‐ optimum; Clinical guidelines‐manajemen‐regulasi; Input‐ proses‐output; Persalinan normal‐tindakan; Primary care – 2nd – 3rd ; Nasional‐Internasional 17
Regulator PONEK 24 Jam di RS • Kemenkes: Pengaturan sumber daya (dana) – Dana pelatihan PONEK – Dana sarana, pra‐sarana dan pengadaan alat untuk RS dengan kriteria tertentu berhak mendapatkan DAK (Juknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan, 2010) – Himbauan (?): Pemda mengalokasikan Dana Dekon untuk pelatihan tim PONEK
• POGI (JNPK‐KR): Narasumber/pelatih tehnis 18
Evaluasi 1: Upaya regulasi ÆBelum ada penjelasan posisi/keterkaitan isi Kepmenkes 1051 tahun 2008 terhadap: – Upaya regulasi pelayanan persalinan lain – Upaya peningkatan mutu lain (terbatas pada AMP dan RS Sayang Ibu dan Bayi) – Dokumen‐dokumen terkait regulasi pelayanan persalinan
19
Evaluasi 2: Regulator (pemerintah) ÆBelum ada penjelasan detail mengenai pengelolaan sumber daya lain – Dana: masih terbatas untuk pelatihan, untuk sarana, pra‐ prasarana, alat hanya dari DAK yang terbatas dan himbauan dari Dekon. – SK/PERDA: bentuk spesifik, contoh, dukungan tim penyusun, naskah akademik – SDM (dokter spesialis): mekanisme rekruitmen, pelatihan, insentif – Informasi: untuk sistem PONEK secara menyeluruh maupun intra RS – Lembaga mitra: kebutuhan lembaga independen untuk fasilitator dan assessor 20
Evaluasi 3: Regulator (org profesi) ÆBelum ada penjelasan mengenai delegasi wewenang ke organisasi profesi – Pelatih: apakah hanya oleh JNPK‐KR – Clinical guideline: penyusun, distribusi, biaya – Clinical previlege: spesialis atau spesialis‐oid? –…
21
Evaluasi 4: Regulator (asuransi) ÆBelum ada peran lembaga pembiayaan dalam PONEK – Untuk mendukung pemenuhan standar PONEK – Penetapan provider untuk PONEK – Penetapan tarif PONEK
22
Evaluasi 5: Regulator (LSM/Masy) ÆBelum ada peran perwakilan masyarakat dalam PONEK – Mekanisme penyebaran informasi fasilitas PONEK – Mekanisme komplain
23
Apa yang harus ada dalam Model Regulasi PONEK 24 Jam di RS • Hanya ada 1 macam sertifikasi PONEK untuk seluruh jenis/tipe RS • Sertifikasi pengakuan dan pemberian kewenangan kepada suatu RS untuk melakukan PONEK 24 jam – RS tanpa sertifikasi ini tidak boleh memberikan pelayanan PONEK
24
Usulan model regulasi… • Sertifikasi diberikan bila RS telah: – Memenuhi standar perijiinan RS – Memenuhi standar akreditasi 5 dasar pelayanan+ pelayanan obstetri dan perinatal resiko tinggi – Menjalankan AMP – Memenuhi standar RS sayang ibu dan bayi – Memenuhi standar PONEK
• Penilaian sertifikasi oleh lembaga independen 25
Usulan Model Regulasi • Keuntungan RS dengan sertifikat PONEK – Dapat memberikan pelayanan PONEK – Dapat mendapatkan dana DAK dan atau Dekon untuk maintenance standar PONEK – Dapat mendapatkan dana APBD untuk insentif dokter PONEK – Dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan/asuransi untuk PONEK
26
Usulan Model Regulasi… • Dinkes Kab/Kota harus: – Memastikan paling sedikit terdapat 1 RS PONEK di wilayahnya (atau lebih tergantung kondisi geografis) – Mengalokasikan dana untuk persiapan dan pelaksanaan PONEK: • Pengadaan sarana, pra‐sarana, alat (perlu ada perhitungan) • Rekruitmen dan pelatihan SDM (perlu ada perhitungan) • Insentif SDM (misalnya dokter Obsgin Rp1juta/hari‐jaga = Rp. 365jt/tahun
– Mengusulkan dokumen regulasi dalam bentuk SK Bupati/Walikota (perlu ada templete) 27
Usulan Model Regulasi… • Organisasi profesi (POGI, IDAI, Anestesi, PPNI, IBI) ditingkat daerah harus: – Telah mengikuti TOT PONEK dan dapat menjadi pelatih dan fasilitator untuk daerahnya – Dapat menyediakan clinical guidelines yang mudah diakses – Mengeluarkan surat rekomendasi untuk dokter yang bersedia bekerja di RS PONEK – Mengeluarkan clinical previlage bila dibutuhkan 28
Usulan Model Regulasi… • Organisasi lembaga (PERSI, ARSADA) ditingkat daerah harus: – Mendorong RS mendapatkan sertifikasi PONEK – Mengkoordinir antar RS untuk melakukan kerjasama PONEK – Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan manajemen, informasi dan kontent PONEK
29
Usulan Model Regulasi… • Lembaga pembiayaan (Askes, Jamkesnas, Jamkesda, Jampersal) daerah harus: – Mengalokasikan dana pemenuhan standar PONEK – Hanya bekerjasama dengan RS dengan sertifikasi PONEK untuk pelayanan PONEK – Menetapkan tarif untuk PONEK diatas dari unit cost RS
30
Usulan Model Regulasi… • LSM bidang kesehatan (Masyarakat Peduli Kesehatan, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan, dsb) harus: – Menyusun daftar RS PONEK dan mensosialisasikan kepada masyarakat – Menyusun prosedur mendapatkan pelayanan PONEK – Turut berpartisipasi menginformasikan kepada seluruh jejaring rujukan PONEK – Turut berpartisipasi mengevaluasi dan mengatasi masalah pelaksanaan PONEK 31
2. Pendanaan: Apa yang ada saat ini: • Pemerintah: APBN (TP, DAU), APBD (DAK untuk peralatan) • Swasta: Pembayaran dari Masyarakat, Sumbangan perusahaan.dll • Yang ada saat ini sebagian besar untuk peralatan dan fasilitas fisik dan pelatihan/ • Tidak ada untuk insentif jaga, kecuali jasa medik. 32
• Apa yang diharapkan ada dari aspek pendanaan untuk mewujudkan visi tersebut? • Pendanaan untuk insentif jaga SDM. Berapa? • Apakah insentif (di luar jasa medis),misal 1 juta rupiah permalam bisa menarik para spesialis untuk jaga malam. Cukup tidak? • Atau untuk insentif Dr Umum di RS yang kompeten? • Dari mana sumbernya? Apakah bisa insentif diberikan ke residen atau SpOG swasta yang diperbantukan. • Pendanaan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan 33
Catatan tentang jaga on site: • Apabila 1 hari (2 shift a 1 juta), maka harus ada dana 2 x Rp 360 juta pertahun. Biaya lain2 misal Rp 280 juta. Total 1 milyar setahun. • Target mengurangi angka kematian dari misal 10 menjadi 5. • Biaya untuk menyelamatkan satu kematian ibu bisa Rp 200 juta. Apakah mahal? 34
Darimana Sumber Dana? • APBN • APBD • Dana masyarakat bagi yang sudah BLU.
35
Diskusi: mohon para pembahas menyatakan: • Apakah pemikiran ini masuk akal dan dapat operasional? • Jika tidak masuk akal, apakah ada cara lain untuk mengurangi angka kematian ibu di Jawa Tengah.
36
Terimakasih
37
