Visi: “Terwujudnya Hindunesia yang Shanti (damai), Kertha (berkeadilan) dan Jagadhita (sejahtera) melalui gerakan perjuangan keumatan, solidaritas sosial kemanusiaan dan pemberdayaan umat melalui koordinasi dan sinergi dengan berbagai komponen Hindunesia yang sevisi dan peduli untuk menjaga tetap tegaknya implementasi konsep keharmonisan,Tri Hita Karana.” Misi: 1. Membangun pusat-pusat koordinasi di seluruh wilayah keumatan sebagai tempat untuk umat dapat akses informasi dan layanan keumatan. 2. Mengembangkan sistem informasi keumatan dalam bentuk database umat yang akan memberikan data valid (sah) mengenai sumber daya keumatan. 3. Secara aktif memperjuangkan hak-hak warga Hindu sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, apabila terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam perlakuan bangsa ini dengan pada umat Hindu Indonesia. 4. Membangun jaringan koordinasi aktif dan relawan dharma di seluruh Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia yang bermoral, beretika dan bermental yang kuat. 5. Melakukan aktifitas sosial sebagi bentuk solidaritas dan kebersamaan sebagai warga Hindunesia dengan dukungan dan partisipasi aktif para koordinator dan relawan dharma. 6. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi bersama dengan bentuk usaha bersama, untuk memperkuat fondasi ekonomi umat secara bersama-sama dan swadaya. 7. Melakukan koordinasi dan kerjasama sinergi dengan semua komponen keumatan yang peduli dengan kemajuan Hindu di Indonesia, dengan semangat bangga akan jati diri masing-masing tradisi dan seni budaya lokal.
8. Menjadi Lembaga Perjuangan Aktif Umat Untuk Menjaga Lestarinya Parahyangan, Palemahan dan Pawongan Hindunesia.
9. Melakuan Gerakan Aktif Untuk Membangun Kesadaran Dengan Sarana Berbagai Media Untuk Memperkuat Solidaritas, Persatuan dan Kebersamaan Dalam Dharma Hindunesia.
Arti Lambang Puskor Hindunesia:
1.
2.
3.
4.
5.
Segi-8 (Asta Dala) dengan lapisan Tri Datu bermakna bahwa kerja para relawan dan koordinator Hindunesia senantiasa direstui dan dilindungi oleh delapan kekuatan Dewa (8 arah penjuru mata angin) yang senantiasa menjaga tegaknya kekuatan Tri Murti (bersatunya Brahma, Wisnu & Siwa dalam Hindu Indonesia, seperti yang sudah di lakukan oleh Empu Kuturan, abad ke-X di Pura Samuan Tiga, Bali). Tangan beragam menopang dan menjaga bola dunia (dengan penekanan pada kepulauan Nusantara - Indonesia) memiliki makna kebersamaan dan solidaritas para relawan dan koordinator Hindunesia tanpa melihat perbedaan warna mereka bersatu padu menjaga ajegnya Hindu Indonesia dan Hindu Dunia, yang disimbolkan dengan Swastika di puncak dunia. Latar belakang bendera merah putih menandakan bahwa Puskor Hindunesia melingkupi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjunjung nilai-nilai suci (putih) dan berani (merah) sebagai patriot bangsa. Tulisan "PUSKOR", singkatan dari Pusat Koordinasi, dengan warna dasar merah dengan outline putih dan merah, berarti berani memperjuangkan DHARMA dengan berdasarkan KESUCIAN pikiran untuk mewujudkan Hindunesia yang Shanti (damai). Tulisan “HINDUNESIA”, singkatan dari Hindu Indonesia, dengan warna dasar hitam dengan outline putih dan merah, menjadi simbol bahwa perbedaan tradisi dan ritual Hindu yang ada (hitam, putih dan merah) di seluruh Indonesia akan menjadi kekuatan untuk membangun HINDUNESIA yang berkeadilan (Kertha) dan Jagadhita (Sejahtera).
ANGGARAN DASAR Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia ( Puskor Hindunesia ) BAB I NAMA , WAKTU, KEDUDUKAN Pasal 1 NAMA Lembaga Perkumpulan ini bernama Pusat Koordinasi Hindu Indonesia disingkat Puskor Hindunesia. Pasal 2 WAKTU Organisasi ini didirikan sejak 25 April 2013 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 KEDUDUKAN Organisai Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) berkedudukan secara Nasional (pusat) di Kota Denpasar, Provinis Bali, Indonesia. BAB II DASAR, TUJUAN DAN KEGIATAN ORGANISASI Pasal 4 DASAR Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) berazaskan Pancasila dan UndangUndang 1945 serta berpedoman pada ajaran agama Hindu Panca Sradha (lima keyakinan dasar umat Hindu) dengan menekankan bhakti (pengabdian) dan seva (pelayanan) pada kepentingan umat Hindu yang sesuai dengan landasan filosofi Tri Hita Karana dan ajaran-ajarab agama Hindu (sanatana dharma). Pasal 5 MAKSUD DAN TUJUAN Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) adalah lembaga perkumpulan swadaya keumatan Hindu yang independen dan bebas dari kepentingan politik, kelompok maupun perorangan yang bertentangan dengan visi lembaga ini. Maksud didirikan lembaga ini agar dapat turut berperan serta dalam upaya-upaya pembangunan bangsa terutama dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia khususnya umat Hindu, dengan aktif melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai komponen keumatan untuk membangun SDM Hindu Indonesia yang terdidik, berkualitas, bermoral, beretika, terampil, dan mandiri serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian budaya religi Hindu Indonesia yang tinggi yang sudah diwariskan oleh para pendahulu mereka di wilayah Indonesia.
Pembentukan lembaga ini bertujuan agar seluruh insan Hindu Indonesia umumnya, dan insan Hindu di wilayah masing-masing koordinasi mendapatkan akses informasi dan pelayanan sosial serta mendapat perlakuan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia dalam menjalankan ajaran agama dan mewarisi tradisi leluhur mereka. Pasal 6 KEGIATAN ORGANISASI Untuk mencapai tujuan diatas, organisasi Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Membangun jaringan informasi keumatan secara swadaya di seluruh kantong-kantong umat Hindu di Indonesia dalam bentuk Pusat-Pusat Koordinasi, yang selanjutnya disingkat Puskor. 2. Berkoordinasi dan bersinergi dengan semua komponen keumatan Hindu yang ada di Indonesia untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan keumatan terutama dalam bidang perjuangan keumatan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan dalam arti luas. 3. Memberikan peran aktif dalam membina generasi muda Hindu melalui penyuluhan, ceramah, sarasehan, seminar, lokakarya dan sejenisnya agar terwujud masyarakat Hindu yang terdidik, berkualitas, bermoral, beretika, terampil, dan mandiri serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian budaya religi Hindu Indonesia yang tinggi yang sudah diwariskan oleh para pendahulu mereka di wilayah Indonesia. 4. Mengadakan pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia di kalangan umat Hindu untuk menumbuhkan kemandirian di segala bidang. 5. Melakukan inventarisasi segala jenis sumber daya umat untuk dimanfaatkan maksimal dalam membangun bangsa dan negara salah satunya dengan membangun basis data (database) keumatan yang lengkap dan terintegrasi untuk informasi keumatan yang akurat dan cepat. 6. Aktif melakukan pendekatan dengan pemegang kebijakan untuk melindungi aset Hindu yang ada sejak dahulu dan memperjuangkan untuk bisa menggunakan aset-aset tersebut sehingga bisa diaktifkan kembali sebagai mana mestinya serta dapat dimanfaatkan untuk aktifitas umat Hindu di wilayah itu. 7. Sosialisasi program kerja Puskor Hindunesia dan konsultasi tentang berbagai masalah keumatan baik di berbagai media, baik cetak, elektronik maupun melalui media komunikasi masa keumatan. 8. Mendirikan dan mengembangkan Pusat Informasi Data Keumatan (Data Center) dengan nama Jaringan Informasi Umat (Jimat) yang merupakan sistem informasi keumatan yang diwujudkan secara swadaya dari para Relawan dan Koordinator Dharma. 9. Membangun pusat-pusat koordinasi sebagai pusat informasi umat di kantong-kantong umat sampai tingkat paling bawah untuk memberikan pelayanan keumatan, akses informasi yang cepat dan akurat serta menjadi tempat pengembangan sumber daya umat. 10. Bekerjasama, berkoordinasi dan bersigeri dengan organisasi, lembaga, instansi keumatan di dalam dan luar negeri serta semaksimal mungkin bersinergi untuk membangun hubungan dalam meningkatkan kepedulian bersama untuk Hindu secara global.
BAB III SIFAT Pasal 7 Lembaga ini bersifat terbuka untuk umat Hindu, independen, swadaya, dinamis, fleksibel, sosial religi dan tidak mengejar keuntungan (non profit). Lembaga ini lebih menekankan untuk kepentingan koordinasi umat Hindu di Indonesia yang bersifat terbuka untuk umat Hindu, independen, serta menghindari sikap-sikap yang bertentangan dengan Dharma dan melakukan pembelaan terhadap hak asasi Hindu khususnya di Indonesia.
BAB IV KEKAYAAN Pasal 8 Kekayaan lembaga ini terdiri dari : 1. Iuran Anggota yang diorganisir dalam bentuk iuran tetap sebesar sepuluh ribu rupiah setiap bulan (Rp. 10.000), yang dikelola oleh Bendahara Organisasi secara nasional. 2. Penghasilan dari usaha-usaha lembaga yang dibentuk oleh para relawan dharma seperti Koperasi dan usaha bersama lainnya. 3. Donatur-donatur tetap/tidak tetap yang didata oleh lembaga ini dalam bentuk Punia melalui gerakan Dermawan Dharma Puskor Peduli, digunakan sepenuhnya untuk mendukung gerakan sosial dan pemberdayaan umat Hindu Indonesia. 4. Sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang tidak mengikat. Dana yang masuk ke lembaga disimpan disalah satu bank atau lebih atas nama lembaga, atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Koordinator Nasional atas persetujuan Dewan Pendiri atau Dewan Pembina Dewan Koordinator Nasional. Pengajuan dana sosial dari lembaga sosial lain ke lembaga ini harus mengajukan proposal, dan proposal tersebut diajukan ke rapat Dewan Koordinator Nasional serta disetujui oleh Dewan Pendiri atau Dewan Pembina Puskor Hindunesia.
BAB V KEANGGOTAAN DEWAN PENDIRI DAN DEWAN KOORDINATOR Pasal 9 Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 10 DEWAN PENDIRI 1. Anggota Dewan Pendiri Lembaga ini tediri dari : a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini; b. Seseorang yang atas usul dari seseorang anggota dewan pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah disetujui oleh rapat anggota dewan pendiri untuk menjadi penggantinya. 2. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri; 3. Pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik lembaga. 4. Dewan pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya lembaga swadaya ini. 5. Apabila dewan anggota Dewan Pendiri tidak aktif 6 (enam) tahun berturut-turut diharuskan mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Pendiri. 6. Apabila salah satu anggota Dewan Pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri. Pasal 11 DEWAN KOORDINATOR 1. Lembaga ini diurus oleh suatu Dewan Koordinator dalam semua tingkatan dari tingkat Nasional sampai tingkat Kabupaten, yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang atau lebih Wakil Ketua, dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang koordinator menurut bidang dan keahliannya yang disesuaikan dengan kebutuhan wialayah koordinasi di bawah pengawasan Dewan Pembina Puskor Hindunesia di setiap tingkatan koordinasi. 2. Anggota Dewan Koordinator dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh Dewan Pendiri untuk 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama. 3. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, masing-masing anggota Dewan Koordinator sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Dewan Pendiri atau Dewan Pembina dengan alasan-alasan tertentu dan yang bersangkutan harus dipanggil diminta keterangannya. 4. Dewan Pendiri atau Dewan Pembina dapat mengangkat beberapa Dewan Pakar, Dewan Penasehat atau Dewan Pelindung dan atau Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan dalam kelembagaan. 5. Susunan Dewan Koordinator di masing-masing Tingkat Koordinasi Puskor Hindunesia, minimal ada struktur seperti berikut ini: • Ketua (Ketua Umum untuk di Dekornas, Ketua untuk Dekorwil dan Dekorda) • Wakil Ketua *) • Sekretaris (Sekretaris Jendral untuk di Dekornas, Sekretaris untuk Dekorwil dan Dekorda) •
Wakil Sekretaris *)
• Bendahara (Bendahara Umum untuk di Dekornas, Bendahara untuk Dekorwil dan Dekorda) •
Wakil Bendahara *)
• Koordinator Bidang Agama, Seni & Budaya • Koordinator Kerjasama & Sinergi •
Koordinator Kelembagaan & Kaderisasi
•
Koordinator Pendidikan & SDM
•
Koordinator Hubungan International
•
Koordinator Hukum & HAM
•
Koordinator Sosial & Kemanusiaan (hanya untuk Dekorwil & Dekornas)
(hanya untuk Dekornas)
• Koordinator Kewirausahaan & Koperasi •
Koordinator Penggalian Dana Punia
•
Koordinator Barisan Bela Hindu Dharma Se-Nusantara
•
Koordinator Lingkungan Hidup
•
Koordinator Dokumentasi & Publikasi
• Koordinator Konservasi & Penyelamatan Aset Hindu (hanya untuk Dekornas) •
Koordinator Pusat Data Hindunesia (hanya untuk Dekornas)
BAB VI KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN KOORDINATOR Pasal 12 KEWAJIBAN DEWAN KOORDINATOR 1. Dewan Koordinator di semua tingkatan koordinasi wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturanperaturan dalam Anggaran Dasar ini, serta melakukan upaya terwujudnya dan tujuan lembaga. 2. Dewan Koordinator disemua tingkatan koordinasi mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah tangga lembaga peraturan-peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dan membuat serta menyusun peraturanperaturan yang dianggap perlu bagi lembaga dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 3. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (2) diatas baru dianggap sah setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pendiri atau Dewan Pembina di masing-masing tingkatan koordinasi. Pasal 13 KEKUASAAN DEWAN KOORDINATOR Ketua, Sekretaris dan Bendahara mewakili Dewan Koordinator dan karenannya mewakili Lembaga didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurus maupun pemilikan, menjalin kerjasama Lembaga ini dengan pihak lain maupun sebaliknya, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
• Meminjamkan atau meminjam uang untuk dan atas nama Lembaga. • Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas kekayaan lembaga. • Memberati Lembaga sebagai penanggung atau penjamin, diperlukan persetujuan tertulis dari Dewan Pendiri. • Surat-surat keluar yang penting ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris. • Surat-surat yang mengenai penerimaan keuangan ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara. BAB VII RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN Pasal 14 Dewan Koordinator di semua tingkatan koordinasi wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi dan keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan. Semua rapat Dewan Koordinator dipimpin oleh Ketua, jika tidak hadir diwakili oleh Wakil Ketua atau Sekretaris atau Bendahara. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini, maka rapat anggota Dewan Koordinator dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota Dewan Koordinator. Keputusan-keputusan rapat Dewan Koordinator dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota yang hadir. Dalam rapat anggota Dewan Koordinator, tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Apabila salah satu Dewan Koordinator tidak hadir dalam rapat Dewan Koordinator maka yang bersangkutan memberi kuasa kepada Dewan Koordinator yang hadir. Pasal 15 CABANG-CABANG Untuk mengembangkan organisasi dapat dibentuk Pusat-Pusat Koordinasi (Puskor) berupa struktur kepengurusan di setiap wilayah koordinasi, dimana untuk Provinsi kita sebut dengan Dewan Koordinator Wilayah (Dekorwil), untuk Kabupaten/Kota yang kita sebut sebagai Dewan Koordinator Daerah (Dekorda), pada setiap kecamatan minimal ada satu Koordinator Kecamatan (Korcam) dan pada setiap desa/kelurahan minimal ada satu Koordinator Desa/Kelurahan (Kordes) yang disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah tersebut. BAB VIII TAHUN BUKU Pasal 16 Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember. Untuk pertama kalinya pada tahun buku ditutup pada bulan Desember tahun dua ribu tigabelas (2013), buku-buku Lembaga harus ditutup selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tutup buku, dari penutupan bukubuku tersebut oleh Dewan Koordinator harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluaran Lembaga selama 1 (satu) tahun. Perhitungan tersebut disertai pertanggung jawaban yang bersangkutan berikut laporan tahunan, harus
disampaikan kepada rapat anggota Dewan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan. Pengesahan dari pertanggung jawaban tersebut oleh Dewan Pendiri/Dewan Pembina, berarti memberikan pembenahan sepenuhnya kepada Dewan Koordinator atas segala tindakan dan perbuatan terhadap Lembaga selama 1 (satu) tahun buku yang bersangkutan. BAB IX PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 17 Keputusan untuk merubah dan menambah peraturan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat anggota Dewan Pendiri sekurang-kurangnya lebih satu dari jumlah anggota yang hadir. Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pendiri, apabila Ketua Dewan Pendiri tidak hadir maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Dewan Pendiri yang hadir. Setiap mengadakan rapat anggota Dewan Pendiri harus melalui undangan secara tertulis dan dikirimkan maksimal 2 (dua) minggu sebelum hari “H”. Keputusan untuk membubarkan Lembaga ini hanya dapat dilaksanakan oleh rapat anggota Dewan Pendiri berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan Lembaga tidak layak untuk operasional. BAB X LIKUIDASI Pasal 18 Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Koordinator untuk menyelesaikan segala bentuk kewajiban Lembaga ini dibawah pengawasan Dewan Pendiri, dan jika ada hal-hal yang belum diselesaikan, maka akan ditentukan oleh Dewan Pendiri dengan memperhatikan maksud dan tujuan Lembaga. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan dalam Anggaran Rumah Tangga. Denpasar, 1 Januari 2013 Dewan Koordinator Nasional Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia)
Ketua Umum,
Ida Bagus Ketut Susena, S.Kom
Sekretaris Jenderal,
Agus Dwi Kurnia Jaya, SE
ANGGARAN RUMAH TANGGA Pusat Koordinasi Hindu Indonesia ( Puskor Hindunesia ) BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Lembaga Perkumpulan – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : • Beragama Hindu dan berkewarganegaraan Indonesia. •
Berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.
• Sanggup aktif dan mau berpartisipasi dalam kegiatan perjuangan, sosial dan pemberdayaan umat yang dilakukan oleh Lembaga Perkumpulan – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) di wilayah koordinasi manapun mereka bisa bergabung. •
Menerima dan memperjuangkan, landasan perjuangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum dan peraturan-peraturan lembaga yang telah disepakati bersama.
• Menyatakan diri untuk menjadi anggota Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) melalui proses calon anggota. • Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh dewan pimpinan sesuai domisili calon berdasarkan peraturan Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) tentang keanggotaan. Pasal 2 Keanggotaan Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) terdiri atas : • Pendiri Organisasi; yaitu orang-orang yang dalam akta pendirian dinyatakan sebagai pendiri Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia); • Anggota Tetap (Koordinator); adalah orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi dan bersedia berjuang secara aktif demi tercapainya tujuan Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia);
• Anggota Biasa (Relawan Dharma); adalah orang-orang yang simpati terhadap perjuangan Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) serta menyatakan diri untuk menjadi anggota; • Anggota Luar Biasa; adalah orang-orang atau lembaga profesi yang karena mempunyai jasa yang luar biasa diminta sebagai anggota Lembaga Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia); • Anggota Kehormatan; adalah orang-orang karena jabatan dan pengaruh yang dimilikinya dinyatakan/diminta sebagai anggota. BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 3 Setiap anggota berkewajiban : • Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART organisasi. • Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota. • Melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi. • Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas. • Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan organisasi. • Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat. •
Aktif mengikuti kegiatan yang ada baik skala nasional, wilayah maupun daerah serta kegiatan-kegiatan lain yang mengatasnamakan lembaga ini. Pasal 4
Setiap anggota berhak : • Memperoleh perlakuan yang sama dari Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia). • Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran. • Memilih dan dipilih sebagai pengurus. • Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingan sebagai kader. • Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan lembaga. Pasal 5 Anggota berhenti karena : 1. Meninggal dunia; 2. Atas permintaan sendiri; 3. Diberhentikan; 4. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan lembaga.
BAB III KADER Pasal 6 Kader atau Koordinator Dharma pada Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) adalah tenaga inti penggerak organisasi disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria : 1. Mental ideologi 2. Prestasi 3. Kepemimpinan 4. Kemampuan berdiri sendiri 5. Kemampuan pengembangan diri 6. Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan 7. Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan lembaga BAB IV IDENTITAS LEMBAGA Pasal 7 1. Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) memiliki lambang, lagu, dan atribut-atribut lembaga lainnya. 2. Lambang Swadaya Masyarakat – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) adalah:
Pasal 8 Setiap simbol yang muncul dari lambang Lembaga Perkumpulan – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) mempunyai arti sebagai berikut : 1.
2.
3.
Segi-8 (Asta Dala) dengan lapisan Tri Datu bermakna bahwa kerja para relawan dan koordinator Hindunesia senantiasa direstui dan dilindungi oleh delapan kekuatan Dewa (8 arah penjuru mata angin) yang senantiasa menjaga tegaknya kekuatan Tri Murti (bersatunya Brahma, Wisnu & Siwa dalam Hindu Indonesia, seperti yang sudah di lakukan oleh Empu Kuturan, abad ke-X di Pura Samuan Tiga, Bali). Tangan beragam menopang dan menjaga bola dunia (dengan penekanan pada kepulauan Nusantara Indonesia) memiliki makna kebersamaan dan solidaritas para relawan dan koordinator Hindunesia tanpa melihat perbedaan warna mereka bersatu padu menjaga ajegnya Hindu Indonesia dan Hindu Dunia, yang disimbolkan dengan Swastika di puncak dunia. Latar belakang bendera merah putih menandakan bahwa Puskor Hindunesia melingkupi wilayah Negara
4.
5.
Kesatuan Republik Indonesia, yang menjunjung nilai-nilai suci (putih) dan berani (merah) sebagai patriot bangsa. Tulisan "PUSKOR", singkatan dari Pusat Koordinasi, dengan warna dasar merah dengan outline putih dan merah, berarti berani memperjuangkan DHARMA dengan berdasarkan KESUCIAN pikiran untuk mewujudkan Hindunesia yang Shanti (damai). Tulisan “HINDUNESIA”, singkatan dari Hindu Indonesia, dengan warna dasar hitam dengan outline putih dan merah, menjadi simbol bahwa perbedaan tradisi dan ritual Hindu yang ada (hitam, putih dan merah) di seluruh Indonesia akan menjadi kekuatan untuk membangun HINDUNESIA yang berkeadilan (Kertha) dan Jagadhita (Sejahtera). Pasal 9
Bendera Lembaga Perkumpulan – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) berwarna putih dengan logo lembaga ada di tengah-tengah. Dengan ukuran 90 cm x 90 cm untuk yang besar, 60 cm x 60 cm untuk yang sedang dan 30 cm x 30 cm untuk yang kecil. BAB V HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA, ORGANISASI SOSIAL/KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL Pasal 10 Hubungan kerjasama Lembaga Perkumpulan – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) dengan lembaga, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, dilakukan berdasarkan kesamaan visi, misi, dan dalam program perjuangan untuk membentuk, membina dan membangun Sumber Daya Manusia Hindu yang terdidik, berkualitas, bermoral, beretika, terampil, dan mandiri serta memiliki kepekaan sosial dan budaya religi Hindu yang tinggi guna menjaga warisan leluhur Hindu Indonesia dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan organisasi. BAB VI HAK SUARA DAN HAK BICARA Pasal 11 Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur sebagai berikut : • Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi. • Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan lembaga. BAB VII KEUANGAN Pasal 12 • Iuran anggota ditentukan oleh peraturan Lembaga Perkumpulan – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia). • Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Lembaga Perkumpulan – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang ditentukan oleh peraturan lembaga.
• Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada dewan pimpinan yang setingkat diatasnya melalui panitia verifikasi yang dibentuk untuk itu. BAB VIII PENYEMPURNAAN Pasal 13 Penyempurnaan anggaran rumah tangga dapat dilakukan oleh rapat kerja Pengurus bersama Dewan Pendiri yang khusus membicarakan hal tersebut, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada musyawarah anggota berikutnya. BAB X PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan lembaga oleh Dewan Koordinator Nasional. Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Denpasar, 1 Januari 2013 Dewan Koordinator Nasional Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia)
Ketua Umum,
Ida Bagus Ketut Susena, S.Kom
Sekretaris Jenderal,
Agus Dwi Kurnia Jaya, SE
