Visi :
Auditor Presiden yang responsif, interkatif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas Oleh : Drs. PANIJO, Ak, MM Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi DIY
Sosialisasi Inpres No 5 tahun 2004 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI BKKBN DI Yogyakarta, 22 Juli 2009
TII : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (dan Service Performance Index) 2006
IPK
Jumlah Hari Mendapatkan Izin di Indonesia
Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis
PERC Ltd.
Bgmn orang menilai tingkat korupsi?
Mutu Pelayanan Publik ?
Country Risk ?
Daya saing ?
PERC Annual Graft Ranking Global Corruption Barometer
Institute of Management Development (IMD) Geneva
The World Competitiveness Scoreboard
Growth Competitiveness Index (GCI) rankings, dalam Global Competitiveness Reports
INDEKS PERSEPSI KORUPSI IPK
Islandia
10,0
Ranking 1
Finlandia Finlandia 9,7 • 9,7 • 9,6 •9,4 • 9,3 • 9,4 • 9,4 • 9,3•
SKALA 0 s.d. 10
8,0 • 6,9 • 5,0
5,0 •
9,4 New Zealand 9,2 Singapura
8,3 • 8,3 • 8,3• 7,6 • 7,5• 7,3 •
8,1 Hong Kong 7,3 Jepang
5,1• 5,1 • 5,1 • 5,1• 5,0 • 5,0 •
• Indonesia
•
•
1,7
1,7
•
•
1,9
1,9
• 2,0
• 2,2
• 2,4
•
2,6
TARGET 2010 ? 5,6 Korsel 5,1 Malaysia 3,6 China 3,5 Thailand 2,7 Vietnam 2,3 Philipina
2,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2010
Map of CPI 2008
PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN 1998 1998 Tap MPR XI/MPR/1998
REFOR MASI
1999 1999 GOOD COVERNANCE Penylg Neg Yg Bersih &Bebas Dari KKN
2001 2001 Perubahan atas UU No. 31/99
2004 2004
2002 2002
Komitmen Presiden
KPK
INPRES INPRES No.5/04 5/04 No.
UUNo No20/01 20/01 UU UUNo No28/99 28/99 UU
2005 2005 Komitmen Presiden
Tim Tas Tipikor
UUNo No30/02 30/02 UU Percepatan Tas Kor
COMBAT OF CORRUPTION
Keppres Keppres No.11/05 No.11/05
2003 UUNo No31/99 31/99 UU
6
LEGISL LEGISLASI ASI sejak sejak periode periode REFORM REFORMASI ASI
RATIFIKASI KONVENSI PBB
Tas TPK
Hukum Acara Acara –– KUHAP KUHAP (UU (UU NO. NO. 8/81) 8/81) Hukum
2006 2006 PENGESAHAN KONVENSI PBB
UU7/06 7/06 UU
KORUPSI Definisi Asal kataÎCorruptioÎ CorruptionÎKorruptie KORUPSI
Busuk, Buruk, Jahat, Rusak, Suap, Tdk Bermoral, Penyimpangan, illegal, khianat, tipu Æ Hal-hal yang dipandang buruk dan merugikan
Mengapa korupsi?
MENCEGAH korupsi
The Fraud Triangle by Donald R. Cressey
Fire Triangle
Opportunity
The Fraud Triangle Incentive/ Pressure
Rationalization /Attitude
Faktor pencetus/ penyebab korupsi mana saja yang terungkap dalam survei ini ?
Api hanya terjadi jika ada 3 hal secara simultan yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Apa yang bisa mengurangi kesempatan; motivasi/tekanan; dan rasionalisasi untuk melakukan korupsi ?
Lemahnya pengendalian Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja organisasi Akses informasi yang tertutup/terbatas Ketidakpedulian, dan apatisme Tidak adanya hukuman atau hukuman yang sangat ringan Bagi pelanggar peraturan organisasi kesempatan
Opportunity
The Fraud Triangle Incentive/ Pressure • •
• •
masalah keuangan; masalah obat terlarang, judi, perselingkuhan dan sejenisnya; tekanan di lingkungan kerja; tekanan lain
Rationalization /Attitude • • • • • • •
Kantor berutang pada saya Saya hanya meminjam dan akan dikembalikan Tidak ada seorangpun yang akan dirugikan Ingin dihargai lebih Untuk tujuan baik Saya telah banyak berjasa kepada negara Orang lain juga melakukan hal yang sama, dll
Rumusan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian Pasal 2(1); 3 keuangan negara Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Delik pemberian sesuatu/janji Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 6(2); Ps 12 c,d Delik Penggelapan dalam Pasal 8; 9; 10 a,b,c Jabatan Delik Perbuatan Pemerasan Pasal 12 huruf e,f,g Delik Perbuatan Curang
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Delik Benturan kepentingan Pasal 12 huruf i dalam Pengadaan
Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)
Delik Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C
Selama ini sebagian masyarakat memandang korupsi hanya sebagai delik tindak pidana (TPK), hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif saja.
11
UUNo. No.31/99 31/99 UU Jo Jo UUNo. No.20/01 20/01 UU Tentang Tentang Pemberatasan Pemberatasan TPK TPK
1. 1.Setiap Setiaporang orangyang yangmelawan melawanhukum, hukum,atau atau menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan kewenangan mela mela-kukan kukanperbuatan perbuatanmemperkaya/mengun memperkaya/mengun-tungkan tungkandiri dirisendiri sendiriatau atauorang oranglain lainatau atau suatu suatukorporasi, korporasi,yang yang“dapat” “dapat”merugikan merugikan keuangan keuangannegara negaraatau atauperekonomian perekonomian negara negara…… ……(pasal (pasal22dan dan3) 3) UNSUR-UNSURNYA UNSUR-UNSURNYA:: (1) (1) Perbuatan Perbuatanmelawan melawanhukum hukumatau ataumenyalah menyalah gunakan gunakankewenangan kewenangan(abuse (abuseof ofpower) power) (2) (2) Memperkaya Memperkaya/ /menguntungkan menguntungkandiri dirisendiri sendiri atau orang lain atau korporasi atau orang lain atau korporasi (3) (3) “Dapat” “Dapat”merugikan merugikankeuangan keuangannegara negaraatau atau perekonomian perekonomiannegara. negara.
Pengembalian kerugian KN tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 ( pasal 4 )
12 LANJUTAN 1 : 2.2. Setiap Setiaporang orangyang yangmemberi memberiatau ataumenjanjikan menjanjikansesuatu sesuatu kepada kepadaPN PNatau ataupenyelenggara penyelenggaranegara negaradengan denganmaksud maksud supaya PN atau Penyel. Neg. tersebut berbuat atau supaya PN atau Penyel. Neg. tersebut berbuat atautidak tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan dengankewajibannya kewajibannya… …(pasal (pasal55ayat ayat11huruf hurufa) a)
UUNo. No.31/99 31/99 UU Jo Jo UUNo. No.20/01 20/01 UU Tentang Tentang Pemberatasan Pemberatasan TPK TPK
3. 3.Setiap Setiaporang orangyang yangmemberi memberiatau ataumenjanjimenjanjikan kansesuatu sesuatukepada kepadahakim hakim… …advocat advocat….. ….. (pasal (pasal6) 6) 4. 4.Pemborong, Pemborong,Ahli AhliBangunan, Bangunan,… …Pengawas Pengawas Bangunan Bangunan .... Lalai Lalai… …(pasal (pasal7) 7) 5. 5.Pegawai PegawaiNegeri Negeriatau atauselain selainPN PN… …menggemenggelapkan lapkanuang uang… …(pasal (pasal8) 8) 6. 6.Pegawai PegawaiNegeri Negeriatau atauselain selainPN PN… …memalsu memalsu buku-buku buku-bukuatau ataudaftar-daftar daftar-daftaruntuk untukkepenkepentingan tinganpemeriksaan pemeriksaan… …(pasal (pasal9) 9)
13 LANJUTAN 2 :
UUNo. No.31/99 31/99 UU Jo Jo UUNo. No.20/01 20/01 UU Tentang Tentang Pemberatasan Pemberatasan TPK TPK
7. 7.PN PNatau atauselain selainPN PNyang yangdiberi diberitugas tugasmenjamenjalankan lankanjabatan jabatanumum umum…, …,dengan dengansengaja sengaja:: a. a.Menggelapkan, Menggelapkan,menghancurkan, menghancurkan,… …akta, akta, atau atausurat, surat,atau ataudaftar daftar….. ….. b. b.Membiarkan Membiarkanorg. org.lain lainmenghilangkan menghilangkan… … c. c.Membantu Membantuorg. org.lain lainmenghilangkan menghilangkan… … (pasal (pasal10) 10) 8. 8.PN PNdan danPenyelenggara PenyelenggaraNegara Negarayang yangmenerima menerima hadiah hadiahatau ataujanji, janji,padahal padahaldiketahui diketahuiatau atau patut patutdiduga diduga… …(pasal (pasal11) 11) 9. 9.PN PNdan danPenyelenggara PenyelenggaraNegara Negarayang yangmemaksa memaksa seseorang seseorangmemberikan memberikansesuatu, sesuatu,… …meminmeminta, ta,menerima, menerima,memotong memotong….. …..(pasal (pasal12) 12)
14
S
P A U
Setiap SetiapGRATIFIKASI GRATIFIKASIkepada kepadapegawai pegawainegeri negeriatau atau penyelenggara Negara, dianggap pemberian SUAP, penyelenggara Negara, dianggap pemberian SUAP,apabila apabila berhubungan dengan jabatannya dan yg berlawanan berhubungan dengan jabatannya dan yg berlawanan dengan dengankewajiban kewajibandan dantugasnya, tugasnya,dengan denganketentuan ketentuan: :
(a) (a)Yang Yangnilainya nilainyaRp Rp10.000.000 10.000.000(pembuktian (pembuktianterbalik terbalik oleh olehpenerima penerimagratifikasi) gratifikasi) (b) (b)Yang Yangnilainya nilainyakurang kurangdari dariRp Rp10.000.000 10.000.000 (pembuktian (pembuktianoleh olehPenuntut PenuntutUmum) Umum) Pasal12 12bb Pasal UUNo. No.31/99 31/99Jo Jo UU UUNo. No.20/01 20/01 UU Tentang Tentang Pemberatasan Pemberatasan TPK TPK
“Gratifikasi” “Gratifikasi”adalah adalahpemberian pemberiandalam dalamarti artiluas, luas,meliputi meliputi: : pemberian pemberianuang, uang,barang, barang,rabat rabat(discount), (discount),komisi, komisi,pinjaman pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,perjaperjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. lanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi Gratifikasitersebut, tersebut,baik baikyang yangditerima diterimadidalam didalamnegeri negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengansarana sarana elektronik elektronikatau atautanpa tanpasarana saranaelektronik. elektronik. Pidana Pidanabagi bagipegawai pegawainegeri negeriatau ataupenyelenggara penyelenggaranegara negara sebagaimana dimakdsud adalah pidana penjara sebagaimana dimakdsud adalah pidana penjara seumur seumurhidup hidupatau ataupaling palingsingkat singkat44(empat) (empat)tahun tahundan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun
STRATEGI MEMERANGI KORUPSI STRATEGI BPKP
PIE PREVENTIF INVESTIGATIF EDUKATIF SASARAN TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
16
PREVENTIF ( Pencegahan ) Ketiga pilar tsb, harus dilaksanakan secara bersamaan waktu (Simultan)
tice c a r P t Be s World
EDUKASI ( Pembelajaran Publik )
INVESTIGASI ( Penindakan )
Di dukung : Political Will Pemerintah yang kuat Diikuti dengan perbaikan Public Official Welfare, Law Inforcement non Diskriminatif, dan Lembaga Super Body
17
TUJUAN:: TUJUAN Mengubah Mengubah prilaku prilaku masayarakat masayarakat
(Changeof of (Change SocialCultures) Cultures) Social
daritidak tidakpeduli peduli dari menjadipeduli peduli menjadi
“CombatCorruption” Corruption” “Combat
BENTUKNYA BENTUKNYA: : 1.1. PENDIDIKAN PENDIDIKANANTI ANTIKORUPSI KORUPSI: :di diSetiap SetiapJenjang Jenjang 2.2. KAMPANYE KAMPANYEPUBLIK PUBLIK(Public (PublicCompaign), Compaign),melalui melalui Media MediaMasa Masa(Audio (Audio––Video/TV, Video/TV,dan dan Cetak) Cetak) (1) (1) Video Video/ /TV TV: :program programacara acara (2) Talk Show : TV & Radio (2) Talk Show : TV & Radio (3) (3) Iklan IklanMedia MediaCetak Cetak 3.3. SOSIALISASI, SOSIALISASI,dengan denganFokus FokusGroup Group 4.4. SEMINAR, SEMINAR,LOKAKARYA, LOKAKARYA,atau atauSEMILOKA SEMILOKA 5.5. BENTUK BENTUKLAIN LAIN yang yangrelevan relevan––sesuai sesuaikebutuhan kebutuhan
18
TUJUAN:: TUJUAN Mereduksiatau atau Mereduksi meniadakan meniadakan kesempatan kesempatan perbuatan perbuatan Korupsi Korupsi
HAKEKATNYA HAKEKATNYA: : 1.1. Esensi EsensiProses ProsesPembelajaran PembelajaranPublik Publik(Pilar (Pilar1), 1), di didalamnya dalamnyaterkandung terkandungunsur unsurPencegahan Pencegahan (Preventif). (Preventif). 2.2. Upaya Upayapreventif preventifdengan dengan“Risks “RisksManagement ManagementStrategy” Strategy” dan danPemetaan PemetaanRisiko Risiko(Mapping) (Mapping)kegiatan kegiatanpelayan pelayan publik (public services) yang rentan korupsi publik (public services) yang rentan korupsi 3.3. Set SetUp UpLingkungan LingkunganPengendalian Pengendalian(Control (Control Environment / COSO) yang dapat mereduksi Environment / COSO) yang dapat mereduksi perbuatan perbuatancurang curangmerusak merusaksistem. sistem. 4.4. Agar Agarupaya upayapreventif preventifmenjadi menjadiefektif, efektif,diikuti diikutidengan dengan Law Enforcement yang tegas – non diskriminatif. Law Enforcement yang tegas – non diskriminatif.
19
ESENSINYA ESENSINYA: :
TUJUAN:: TUJUAN Menimbulkan Menimbulkan EfekJera, Jera, Efek danberfikir berfikir dan Ulang, Ulang, Niatberbuat berbuat Niat korupsi korupsi
1.1. Pelaksanaan PelaksanaanINVESTIGASI INVESTIGASIpada padahakekatnya hakekatnya PENEGAKAN HUKUM (Law Enforcement), PENEGAKAN HUKUM (Law Enforcement),atas atas setiap setiapperbuatan perbuatankorupsi korupsiyang yangharus harusdiproses diproses berdasarkan berdasarkanUU UUyang yangberlaku berlaku(non (nondiskrIminatif) diskrIminatif) 2.2. Aspek-Aspek Aspek-Aspekpenting penting: : (1) (1) Perangkat PerangkatUU UUdi dibidang bidangTPK TPKyang yangkondusif kondusif (2) Kewenangan menginvestigasi (Super (2) Kewenangan menginvestigasi (SuperBody) Body) (3) (3) Independensi Independensi (4) Program (4) Programpelatihan pelatihaninvestigasi investigasi- -berkelanjutan berkelanjutan (5) Proses investigasi, termasuk : Penyidikan, (5) Proses investigasi, termasuk : Penyidikan, Penuntutan, Penuntutan,dan danPeradilan PeradilanTPK TPK- -tidak tidakada ada intervensi kepentingan. intervensi kepentingan.
