Kuliah 9
Variabel Lingkungan, Kelompok Sasaran dan Sikap Pelaksana (Individu) Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
1
3. Variabel Lingkungan : Argumen
Bahwa implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan (konteks) di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan demikian kebijakan-kebijakan nasional keberhasilan implementasinya akan sangat ditentukan oleh lingkungan pemerintah daerah di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
2
Asumsi
State ecological capacity melihat bahwa pemerintah daerah sebagai suatu organisma (sebagaimana Morgan melihat organisasi dengan berbagai metaphor). Sebagai suatu organisma maka kehidupan atau kelangsungan hidup pemda sangat tergantung pada lingkungannya. Atau sebagai suatu sub-sistem, kinerja pemda sangat dipengaruhi komponenkomponen sistem yang lebih besar. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
3
Asumsi-lanjut
The ecological setting includes environmental conditions surrounding implementation that have recognizable on the implementation process, That is public policy are thrust into already structured social and physical environment that may either resist or facilitate those policies being carried out. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
4
The Organisational Environment Perspective
Dipakai untuk memahami hubungan antara lembaga pengimplementasi dengan lingkungan mereka
Resource dependence model: untuk menjelaskan bagaimana implementasi dibentuk karena adanya pertukaran sumberdaya ekonomi, politik dan informasi. Institutional rules: pertukaran sumberdaya tersebut dipengaruhi oleh institusi yang ada disekitarnya. Institusi ini bisa menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya pertukaran tersebut (Echeverri-Gent, 1993:22). Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
5
Political Authorities (executive and Legislature Exchange of economic, political, and information resources
Exchange of economic, political, and information resources
Implementing Agencies Exchange of economic, political, and information resources
Institusional: aturan (formal dan informal)
Environmental actors: Interest Groups, Other Agencies, General Erwan Public Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
6
Implikasi
Pemda sebagai suatu organisma, ketika bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan maka keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan lingkungannya, apakah lingkungannya mendukung atau justru menghambat. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
7
Definisi
State ecological capacity refers to the contextual environment within states that acts as an inducement or constraint on the freedom of action of state government. It is a set of conditions that sets limits on (or provides opportunities for) what the states can do (or cannot do) (Goggin et al., 1990: 138). Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
8
Tiga komponen ekologi menurut Goggin
State economic capacity State political capacity State situational capacity
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
9
Kemampuan Ekonomi
Seberapa besar potensi ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan
Pendapatan Daerahbudget (APBD) Personel income Per-capita spending
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
10
Beberapa Bukti
O’toole (1986): Hampir 50 % studi implementasi menyebut bahwa sumberdaya (keuangan dll) adalah krusial untuk mewujudkan implementasi yang efektif. Sabatier and Mazmanian (1980): Ada batas sumberdaya tertentu yang harus dipenuhi agar implementasi berhasil. Edwards (1980): Meskipun pesan kebijakan benar2 dilaksanakan, implementasi kurang efektif tanpa dukungan dana. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
11
State Political Capacity
Partisan and public opinion
Bagaimana pulic opinion, partisanship, dan mobilisasi kelompok-kelompok kepentingan.
Openness and innovation in the state
Apakah pemda cukup terbuka dalam menerima partisipasi masyarakat. Apakah pemda cukup inovative dalam pembuatan gagasan yang mendorong kemajuan dan partisipasi masyarakat. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
12
State Political-Lanjut
Political culture, yaitu budaya politik yang ada pada pemerintah daerah.
Individualistic (government as a business) Tradisionalistic (government as an elitist group) Moralistic (government pursuit common wealth) Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
13
Lanjutan
Grindle dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel lingkungan seperti sistem politik,sangat berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, khususnya pd negara2 berkembang yg menjadi objek risetnya. Cheema, Shabbir dan Rondinelli dalam buku, “Policy Implementation in Developing Countries (1983),”menyatakan bahwa variabel lingkungan seperti sistem politik sangat mempengaruhi berjalan tidaknya desentralisasi pada suatu negara. Bersambung…. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
14
State situational capacity
Adalah situasi dan kondisi yang khusus yang meliputi suatu program dan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Faktor-faktor tersebut misalnya
Tingkat keseriusan masalah Perhatian media terhadap masalah tersebut Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
15
Budaya LSM Sektor Swasta
Parpol
Pemda
Kel. Kepentingan Masyarakat
Media Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
16
PERINGKAT INVESTASI TERBAIK DAERAH
Kategori Faktor
Kabupaten
Kota
Umum
Purwakarta
Kediri
Kelembagaan
Indramayu
Gorontalo
Sosial Politik
Magetan
Mojokerto
Ekonomi daerah
Asahan
Balikpapan
Produktivitas dan Tenaga Kerja
Gresik
Kediri
Infrastruktur
Karawang
DKI Jakarta
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
Sumber: Kompas 25 Februari 2005
17
Pendapat Lain
1.
Cheema, Shabbir dan Rondinelli memetakan 5 hal yg dapat dianalisis terkait pengaruh variabel lingkungan terhadap kinerja implementasi kebijakan, yi: Pembuatan kebijakan Maksudnya adalah siapa2 atau lembaga/badan2 mana saja yang berperan dalam membuat suatu kebijakan. Dengan kata lain, siapa yang menjadi policy maker? Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
18
Pendapat Lain 2. Kemampuan pimpinan dalam membuat terobosan Pimpinan suatu negara atau departemen/instansi patut dipertanyakan apakah memiliki keberanian dalam mengambil risiko. Apabila ‘ya,’ maka dia akan mampu membuat terobosan 2 baru tanpa harus menunggu petunjuk atasan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan suatu kebijakan seperti desentralisasi. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
19
Pendapat Lain 3. Sosial Budaya Apakah kondisi sosial dan budaya mendukung apabila desentralisasi dilaksanakan? Misalnya apakah masyarakat daerah sudah mampu untuk menjalankan pemerintahan yang otonom? Jangan sampai, ketika desentralisasi dijalankan, masyarakat atau pejabat daerah belum siap. Demikian pula dengan pejabat daerah, jangan menjadi “raja2” kecil di daerah, karena merasa telah semakin berkuasa.
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
20
Pendapat Lain 4. Organisasi Masyarakat Sasaran Biasanya organisasi2 di daerah masih bersifat tradisional. Dalam pengambilan keputusan misalnya, di daerah telah ada mekanisme tertentu (kearifan lokal). Di Tapanuli misalnya, ada yang dinamakan “marsiadapari dan tonggo raja,” di Bali dinamakan “Banjar,” di Jawa ada dinamakan “selapanan.” Dengan desentralisasi, apakah organisasi ini dapat dipermodern? Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
21
Pendapat Lain 5. Infrastruktur Fisik dan Politik Bagaimana infrastruktur di daerah? Apakah benar2 telah ada dan siap? Demikian pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Partai Politik (Parpol). Lengkap atau tidaknya infrastruktur ini sangat menentukan apakah desentralisasi dilaksanakan atau tidak dan berhasil atau tidak. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
22
4. Variabel Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran merupakan variabel yang sering terlupakan. Studi implementasi yang lebih demokratis menganjurkan perlunya memperhatikan peran kelompok sasaran ini sejak awal, mulai dari agenda setting-implementasi Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
23
Karakteristik Kelompok Sasaran
Unitnya:
Kelompok (komunitas) Keluarga Individu
Letak geografis:
Desa Kota Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
24
Karakteristik Kelompok Sasaran
Status sosial ekonomi
Pendapatan Pendidikan Pemilikan modal
Gender
Laki-laki Perempuan Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
25
Karakteristik Kelompok Sasaran
Usia
Anak-anak Remaja Dewasa
Pekerjaan/sektor
Petani Pedagang PNS Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
26
5. Variabel Individu/Sikap Pelaksana
Merupakan variabel independen yg patut juga diperhatikan. Merupakan pihak yang langsung mengimplementasikan kebijakan. Parameter untuk mengukur variabel ini adalah dengan menggunakan sikap dan perilaku si individu (aparat birokrasi). Kesungguhan individu sebagai pelaksana sangat menentukan mencapai kinerja implementasi kebijakan. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
27
5. Variabel Individu/Sikap Pelaksana
Parameter lain yang dapat digunakan adalah daya nalar dan kemampuannya dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan. Daya nalar dan kemampuan yg rendah tentunya akan memberikan kinerja yang rendah pula. Hal ini khusus bagi individu pelaksana yang berada pada jaringan birokrasi yang paling bawah. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
28
Bias Pemahaman Implementasi Kebijakan Pusat Provinsi Kabupate/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
29
Bias Pemahaman Implementasi Kebijakan
Dari pusat-daerah provinsi, biasanya bias dalam memahami maksud sebuah kebijakan masih kecil. Ketika sampai pada daerah kota/kabupaten, bias yang muncul mulai besar, seperti apa maksud dan bagaimana mengimplementasi kebijakan itu. Ketika sampai pada tingkat kecamatan, bias itu semakin besar, seperti kesulitan dalam memahami cara-cara pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan. Ketika sampai pada tingkat desa/kelurahan, bias itu menjadi besar, misalnya mereka baru akan bekerja setelah ada petunjuk atasan/pimpinan. Misalnya, kebijakan IDT. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
30
