VALIDASI DATA TEKNIS DAN SINKRONISASI PROPOSAL DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Surabaya, 25 Mei 2016
LAUT ADALAH
MASA DEPAN BANGSA
MISI KKP
1. Kedaulatan 2. Keberlanjutan 3. Kesejahteraan
TRISAKTI & NAWA CITA
12% VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
PDB Perikanan (2019)
Produksi Ekspor Konsumsi Ikan Pendapatan
Kedaulatan : Pemberantasan IUU Fishing PENENGGELAMAN 152 Kapal Ikan Illegal: 8 kapal (2014) 113 Kapal Pelarangan transshipment di laut
(2015), 31 Kapal (2016) GOOD GOVERNANCE
Analisis dan Evaluasi 1.132 Kapal Eks Asing Moratorium izin untuk kapal eksasing
Peta jalan pengelolaan usaha perikanan tangkap
PENYELESAIAN Tindak Pidana Perikanan : 198 Kasus
Joint Communique on Pembentukan Satgas 115 IUU Fishing (Perpres No. 115/2015 tentang (Indonesia – Satuan Tugas Pemberantasan Papua Nugini Ikan secara Ilegal) dan dengan Australia) PENANGANAN kasus Perbudakan Benjina : 1020 org ADVOKASI Nelayan : 158 org
Keberlanjutan : Pengelolaan sumber daya bertanggungjawab dan ramah lingkungan MENJAGA SUMBER DAYA LOBSTER, KEPITING, DAN RAJUNGAN Pelarangan kepiting, lobster, rajungan bertelur
MENJAGA EKOSISTEM SUMBER DAYA IKAN Pelarangan pukat hela dan pukat tarik
MENJAGA KELANGSUNGAN STOK TUNA Pelarangan penangkapan di WPP 714 (Laut Banda)
KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KONSERVASI IKAN HIU KOBOI DAN HIU MARTIL Pelarangan penangkapan ikan hitu koboi dan hiu martil PERLINDUNGAN PENYU Perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan atau produk turunannya
Surat MKP No. B.622.MEN-KP/XI/2014 Memohon kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan
MEMELIHARA DAYA DUKUNG EKOSISTEM DI DANAU DAN WADUK Pengaturan jumlah KJA di danau dan waduk
REHABILITASI WILAYAH PESISIR Penanaman mangrove, pembuatan sabuk pantai, dan rejayasa hybrid
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA LAUT (KKP-KPK-GUBERNUR)
Pelaksanaan rencana aksi untuk : Batas Wilayah Laut Indonesia; Penggunaan Ruang Laut; Aturan perundangundangan; Kelembagaan; Data dan Informasi; dan Perizinan dan Pengelolaan Penerimaan Negara
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017 (ARAHAN PRESIDEN - SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Nomenklatur harus jelas
Prioritas Pembangunan Nasional 2017 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
• • • •
Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
• • • • •
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
• • • •
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
5
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENGERTIAN
TUJUAN
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.
1. Membantu daerah dalam mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas nasional yang disampaikan melalui mekanisme bottom up (proposal based) serta dengan mempertimbangkan prioritas alokasi DAK yang ditetapkan oleh DPR. 2. Mendanai kebutuhan, infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan kegiatan non fisik. 3. Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
ARAH KEBIJAKAN Mengakomodasi usulan kebutuhan daerah yang sesuai dengan: 1. prioritas nasional, 2. kewenangan urusan pemerintahan (UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah), 3. upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah pesisir/kepulauan, dan 4. Sinkronisasi dengan program/kegiatan dan anggaran K/L.
6
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Postur DAK Bidang KP 2016 Menurut Menu Kegiatan Rp. (juta) Sarpras PPI
128
491.368
Sarpras BBI
327
95.995
Pemberdayaan Nelayan & Pembudidaya Ikan
335
513.311
Prasarana Pengolahan & Pemasaran
229
110.423
Sarpras Konservasi & PPK
23
27.507
Sarpras Pengawasan
29
42.960
103
28.993
Sarana Penyuluhan IPD (Sementara)
7
25.304
Total
1.310.557
Pagu DAK KP 2016
1.285.523
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Postur DAK Bidang KP 2016 Menurut Pemanfaatan Penambahan Aset Daerah • • • • •
Sarpras PPI Sarpras BBI Sarpras Konservasi & PPK Sarpras Pengawasan Sarana Penyuluhan
Stakeholder di Daerah • Pemberdayaan Nelayan & Pembudidaya Ikan • Prasarana Pengolahan & Pemasaran Penunjang Kegiatan Total
8
Rp. Juta
Presentase
628.443
48,9%
442.761 91.195 26.132 40.812 27.543 592.803
46,1%
487.901 104.902 64.276
5,0%
1.285.523
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
MEKANISME PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, VERIFIKASI, DAN ASSESMENT USULAN DAK TA 2017
9
Persiapan Alokasi DAK Fisik TA 2017 (1)
AKUNTABEL
BERBASIS KINERJA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
FOKUS PADA PENCAPAIAN TARGET PRIORITAS NASIONAL
BERBASIS PADA KEBUTUHAN DAERAH
PRINSIPPRINSIP
SELARAS DALAM PERENCANAAN KEGIATAN
PERCEPATAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH
WAJAR DALAM PENGUSULAN KEGIATAN & PENDANAAN
BERBASIS KEWILAYAHAN (SPASIAL)
10
Persiapan Alokasi DAK Fisik TA 2017 (2)
DAK fisik meliputi: a. DAK Reguler; b. DAK Infrastruktur Publik Daerah; c. DAK Affirmasi.
Lingkup DAK Reguler mencakup: a. 10 bidang b. 26 subbidang
Lingkup kegiatan DAK yang diusulkan : a. Mendukung prioritas nasional (RKP dan RPJMN) b. Sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (RKPD dan RPJMD) c. Mempercepat penyediaan infrastruktur d. Mendukung pencapaian SPM bidang pelayanan dasar publik e. Sesuai dengan kewenangan/perubahan kewenangan Daerah.
11
Tahap Pengusulan, Penilaian dan Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 (3) K/L TEKNIS a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; c. Usulan DAK per bidang/ subbidang/subjenis beserta data pendukung; d. Data Pendukung
BERKAS USULAN DAK
April
a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Usulan DAK perbidang/subbidang/subje nis c. Data pendukung
KEMENKEU a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Usulan DAK perbidang/subbidang/subje nis c. Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis d. Data pendukung
BAPPENAS a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Usulan DAK Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis c. Data pendukung
GUBERNUR Mei
Minggu I Juni
12
RENCANA USULAN PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KP TAHUN 2017 1. DAK Reguler A. DAK Propinsi 1.
Pengadaan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI (UPTD Provinsi) : •
2.
Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Sentral/BBIS (UPTD Provinsi) : •
3.
Speedboat, perahu karet, alat komunikasi, pengadaan kendaraan roda 2 dan 4 untuk pengawasan, pengadaan bangunan pengawasan, pengadaan garasi (steiger) speedboat pengawasan, dll;
Pengadaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan konservasi perairan: •
5.
Perkolaman, peralatan perbenihan, sarpras budidaya, pompa air laut, KJA Induk, dll (sarana pokok, sarana fungsional dan sarana penunjang) ;
Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan : •
4.
Penahan Gelombang, Turap, Dermaga, TPI, SPBN, SPDN, balai pertemuan nelayan, wisma nelayandll (fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang) ;
Tambat kapal/perahu, sarana air bersih, sarana penerangan energi surya, sarpras pengembangbiakan biota langka, peralatan selam, kapal, shelter, dan pondok wisata, dll;
Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan mutu hasil perikanan: •
Peralatan laboratorium
13
RENCANA USULAN PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KP TAHUN 2017
B. DAK Kabupaten/Kota 1.
2.
3.
Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan- TPI di luar PPI (milik UPTD Kab/Kota) : Lantai TPI, saluran pembuangan limbah, sarana air bersih, dll;
Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal/BBIL (milik UPTD Kab/Kota) :
Perkolaman, peralatan perbenihan, sarpras budidaya, dll (sarana pokok, sarana fungsional dan sarana penunjang); Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam)
Kapal < 3 GT (Laut dan Perairan Umum Daratan), alat tangkap, mesin kapal, alat bantu penangkap ikan, sarana penanganan ikan diatas kapal, dll;
Sarpras UPR dan/atau HSRT, peralatan perbenihan, peralatan perkolaman, KJA, sarpras budidaya di kawasan budidaya, dll;
Bangsal pengolahan hasil perikanan, penyediaan peralatan pengolahan sederhana, penyediaan peralatan sistem rantai dingin sederhana, sarana pemasaran bergerak roda 2 (dua),peralatan pemasaran sederhana, pembangunan pasar ikan tradisional, pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 3 (tiga), cold storage, pabrik es, ruangan berpendingin, depo pemasaran hasil perikanan, tempat pemasaran benih ikan, dan kiosmini pemasaran hasil ikan, dll. Sarana prasarana usaha garam rakyat.
14
KRITERIA PENGALOKASIAN DAK
(PP NO. 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN) Kriteria Kriteria Umum
Kriteria Khusus
Kriteria Teknis
Jenis Data
Waktu
Sumber
PAD
T- 2
Daerah & KemKeu
DAU
T- 2
KemKeu
DBH
T-2
KemKeu
Belanja Gaji PNSD
T-2
Daerah & KemKeu
Daerah Tertinggal
T-1
Kem PDT
Daerah Perbatasan
T-1
BNPP
Daerah Rawan Bencana
T-1
BNPB
Da Ketahanan Pangan
T-1
Pertanian
Da Potensi Pariwisata
T-1
Pariwisata
Daerah Pesisir
T-1
KKP
Kondisi Sarpras serta Potensi KP Per daerah
T-1
KKP
Kewenangan KKP hanya pada Kriteria Teknis dan memiliki bobot 80% untuk penentuan alokasi DAK
KRITERIA DATA TEKNIS DAK TAHUN 2017 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
NO JENIS DATA 1 Potensi Kelautan dan Perikanan a. Luas Laut b. Luas Peraiaran Umum Daratan (PUD) c. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi d. Panjang Garis Pantai e. Jumlah Pulau Kecil 2 Produksi Perikanan a. Perikanan Tangkap b. Perikanan Budidaya c. Produk Olahan Hasil Perikanan 3 Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan a. Jumlah Nelayan 4 Jumlah Sarana dan Prasarana a. Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) b. Jumlah Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) c. Jumlah Pos Pengawas d. Jumlah Pasar Ikan Tradisional e. Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) f. Jumlah SPBN g. Jumlah SPDN 4 Dukungan APBD untuk Bidang KP 5 Laporan Pelaksanaan DAK bidang KP tahun sebelumnya
VOLUME
SATUAN
KETERANGAN
km² km² km²/kawasan km pulau ton ton ton orang unit unit unit unit unit unit unit Rp miliar Ya/Tidak
16
KRITERIA DATA TEKNIS DAK TAHUN 2017
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA NO
JENIS DATA
VOLUME
SATUAN
KETERANGAN
1 Potensi Kelautan dan Perikanan a. Panjang Pantai
km
b. Luas Lahan Potensi Budidaya
km²
2 Produksi Perikanan a. Perikanan Tangkap
ton
b. Perikanan Budidaya
ton
3 Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan a. Jumlah Nelayan
org
b. Jumlah Pembudidaya Ikan
org
c. Jumlah Pengolah Pemasar
org
d. Jumlah Petambak Garam
org
e. Jumlah POKMASWAS 4 Jumlah Sarana dan Prasarana a. Jumlah Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)
unit
b. Jumlah Unit Pengolah Rumah Tangga (UPR)
unit
c. Jumlah TPI
unit
d. Jumlah Kapal Perikanan berukuran <5GT
unit
5 Dukungan untuk APBD untuk Bidang KP
Rp miliar
6 Laporan Pelaksanaan DAK bidang KP tahun sebelumnya
Ya/Tidak
17
Format Surat Pengantar Usulan DAK KOP KEPALA DAERAH Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
...................... ...................... ...................... ......................
Tempat, tanggal
Yth. .............................. di ………………. Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota …….................……......, bersama ini mengusulkan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….................……......Tahun Anggaran 2017. Usulan kegiatan tersebut telah kami rinci menurut bidang/subbidang/subjenis DAK sesuai dengan format dan data teknis yang ditentukan, dengan kebutuhan dana sebagai berikut: 1. 2. 3.
DAK Reguler DAK Infrastruktur Publik Daerah DAK Affirmasi
Rp xxxxx Rp xxxxx Rp xxxxx
JUMLAH Terbilang jumlah DAK sebesar ....................................................................................... .......................................................................................... (dalam huruf)
Rp xxxxx
Usulan DAK tersebut, akan kami laksanakan dengan kesungguhan dan tanggung jawab sesuai jenis kegiatan, satuan, volume dan lokasi kegiatan yang kami usulkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama
18
Format Rekapitulasi Usulan DAK (yang mengisi Bappeda) REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................ YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………
No. Jenis/Bidang/Subjenis I DAK Reguler A. Bidang ….. Jumlah Bidang B. Bidang …..
Subbidang
Jumlah
1. Subbidang……… 2. Subbidang………
Rp Rp
-
1. Subbidang……… 2. Subbidang………
Rp Rp
-
Jumlah Bidang Total DAK Reguler II
DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) A. Bidang ….. Jumlah Bidang B. Bidang …..
1. Subbidang……… 2. Subbidang……… 1. Subbidang……… 2. Subbidang………
Rp Rp Rp Rp
Jumlah Bidang Total DAK IPD III
DAK Affirmasi A. Subjenis …………. B. Subjenis …………. Total DAK Affirmasi Total Usulan DAK Terbilang :………….
Rp
-
Rp
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
-
Rp Rp
-
Rp Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama
-
19
Format Usulan DAK per Bidang DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................(1) YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………(2) 1. BIDANG .......................... PROGRAM DALAM NO. RPJMD / RKPD (3)
KEGIATAN (4) (Diurutkan Berdasarkan Prioritas Kegiatan yang Diusulkan)
TARGET OUTPUT (5) SATUAN (6)
VOLUME (7) 2017
2018
2019
BIAYA/ SATUAN 2017 (8)
LOKASI 2017 (9)
SUMBER DANA 2017 (10) APBD NON DAK (11) DAK (12)
A. SUB BIDANG ................ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. SUB BIDANG ................ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama
20
Format Data Pendukung Usulan DAK DATA PENDUKUNG USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................ YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN ………………… 1.
BIDANG ……………. A.
NO. 1
SUB BIDANG ………… DATA TEKNIS
VOLUME
SATUAN
PENDUKUNG KEGIATAN (NOMOR….)
2 3 4 5 6
Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama 21
TERIMA KASIH
Kementerian Kelautan dan Perikanan
22
23
24
25
26
27
28
