V. SEJARAH PENGEMBANGAN KOMUNITAS
5.1 Bantuan Modal 5.1.1 Bantuan Modal dari BUMN Bantuan dari pemerintah berupa pinjaman modal dan prasarana produksi pernah dilaksanakan sebelum tahun 2001 (Diperindag masih berstatus instansi vertikal). Dana pinjaman modal tersebut berasal dari APBN dan dari dana bagian dari keuntungan BUMN sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Keuangan No : 316 / KMK.016/ 1994 tentang
Pedoman Pembinaan
Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Pengusaha mikro konveksi di dusun Serdadi kelurahan Purwoharjo pernah mendapatkan kredit bantuan lunak dari PLN dan PT Krakatau Steel pada tahun 1996. Pinjaman modal kerja dan investasi dari PLN diberikan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha sehingga diharapkan para pengusaha dapat meningkatkan produksi maupun penjualan. Informasi mengenai kredit diperoleh dari petugas PLN setempat dan menyebar kepada para pengusaha mikro konveksi yang lain dari mulut ke mulut.
Pinjaman modal kerja dan
investasi dari PLN dikenakan suku bunga sebesar 4 persen flat per tahun. Suku bunga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga bank komersial (12% – 18%/ tahun). Bantuan dari PLN ada yang berbentuk pelatihan, namun pengusaha
mikro
konveksi
di
Kelurahan
Purwoharjo
tidak
pernah
mendapatkannya. Hasil wawancara dengan pengusaha yang pernah mendapatkan kredit dari setelah bantuan kredit diberikan, tidak ada pembinaan lebih lanjut dari PLN di wilayah kerjanya. PLN tidak menguasai teknis pembinaan usaha mikro konveksi. Pihak PLN tidak menunjuk konsultan teknis atau meminta bantuan dinas terkait (Diperindag) untuk melakukan pembinaan (tidak memberikan pembinaan lebih lanjut baik berupa pelatihan,
teknik produksi, pemasaran
maupun jaringan kerja sama/ kemitraan) terhadap para pengusaha mikro konveksi yang menerima bantuan kredit. Para pengusaha hanya berkewajiban mengangsur kredit tersebut langsung melalui rekening bank yang ditunjuk yaitu bank BRI. Modal kerja bantuan dari
PLN digunakan oleh para pengusaha
34 digunakan untuk membeli peralatan berupa mesin jahit baru dan tambahan modal kerja.
Pengaruh bantuan kredit yang diberikan terhadap usaha mikro
konveksi adalah penambahan alat produksi. Penyaluran kredit BUMN kepada pengusaha mikro konveksi pada tahun 1996 tersaji pada Tabel 8.
Tabel 8 Penyaluran Kredit BUMN kepada Pengusaha Mikro Konveksi di Kelurahan Purwoharjo Tahun 1996 No
NAMA BUMN
1
PLN
2
PT Krakatau Steel
ALOKASI Rp (juta) 206,05 535,50
KOPERASI Unit 4 0
UKM
Rp(juta) 35,00 0
Unit 16 60
Rp(juta) 171,05 535,50
Sumber : Diperindagkop (2003)
Kesulitan yang dialami Diperindagkop selaku instansi pembina industri kecil di daerah adalah,
pihak BUMN pada saat menyalurkan kredit tidak
melibatkan Diperindagkop (hanya diberikan tembusan permohonan/ proposal bantuan kredit kepada BUMN) dan angsurannya langsung ke rekening BUMN melalui bank yang ditunjuk. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemacetannya tidak dapat dihitung secara pasti. Pembinaan kepada pengusaha mikro konveksi pasca penyaluran kredit kurang.
5.1.2
Bantuan Modal dari Diperindag Provinsi Jawa Tengah Hal yang sama terjadi setelah otonomi daerah, yaitu pinjaman modal
dari Diperindagkop Provinsi Jawa Tengah. Program mulai digulirkan pada tahun 2002. Jumlah total pinjaman adalah Rp 225.000.000 untuk 15 pengusaha (Rp 15.000.000/ pengusaha) yang disalurkan melalui BPR BKK di tiap-tiap kecamatan. Lamanya angsuran 3 tahun (36 bulan) dengan suku bunga flat persen per tahun. Jadi angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan adalah Rp 516.700 dengan perincian angsuran pokok Rp 416.700 dan jasa pengelolaan (bunga) Rp 100.000. Angsuran dibayarkan langsung melalui BPR BKK. Selanjutnya BPR BKK mengirimkan laporan kepada Diperindagkop Kabupaten Pemalang selaku pembina program. Berdasarkan Laporan Realisasi Angsuran Dana Bergulir oleh Diperindagkop Kabupaten Pemalang, sampai dengan bulan mei 2006 dari jumlah total pinjaman sebesar Rp 271.500.000 (pokok + bunga)
35 baru diangsur sebesar Rp 64.070.800 (23,60%). Padahal kredit tersebut seharusnya sudah lunas seandainya angsuran lancar. Hasil evaluasi dari Diperindagkop kabupaten Pemalang, dari lima belas pengusaha yang mengambil kredit, ada yang tidak mengangsur sama sekali, ada yang mempunyai tunggakan dan ada yang lancar. Bagi yang angsurannya lancar, pada saat tiga angsuran terakhir, diberikan kesempatan untuk mengajukan kredit kembali. Walaupun pada saat pemberian pinjaman dana bergulir sudah dibuat surat perjanjian dan menggunakan agunan, namun pada pelaksanaannya sanksi yang tertera dalam surat perjanjian sulit untuk diterapkan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Diperindagkop
kabupaten
Pemalang
selaku
pembina,
hanya
sebatas
memberikan surat teguran dan pernah beberapa kali mengundang para pengusaha yang kreditnya macet. Setelah diundang dan diberikan pengarahan, ada beberapa yang mengangsur satu atau dua kali angsuran, tapi kemudian macet lagi. Pengusaha kecil sering mengeluh kekurangan modal tetapi apabila ada bantuan modal dengan bunga ringan, sebagian besar macet angsurannya. Oleh karena itu Diperindagkop lebih selektif dalam menentukan kelayakan seorang pengusaha yang mengajukan permohonan bantuan modal, salah satunya dengan melihat catatan (track record) pengusaha tersebut dalam hal pembayaran pinjaman. Perlakuan kepada pengusaha yang angsurannya lancar cukup adil karena mereka tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan kredit kembali. Kebijakan
pemerintah/
Deperindag
yang
diberlakukan
sekarang,
bantuan sarana produksi diberikan berdasarkan usulan dari pengusaha kecil melalui Diperindagkop setempat. Sifat bantuan tidak berupa hibah, namun kredit bergulir. Pengusaha yang mendapatkan bantuan wajib mengangsur untuk dibelikan alat yang baru dan digulirkan kepada pengusaha lain. Tahun 2005 pengusaha kecil konveksi dari Kecamatan Ulujami mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat / deperindag berupa alat obras senilai Rp 500.000.000.
36 5.2 Sosialisasi HAKI dan Pendaftaran Hak Merk dan TDI Kegiatan ini diselenggarakan oleh Diperindagkop Kabupaten Pemalang. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang. Kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan tahun 2002 – 2004. Sosialisasi HAKI dan Pendaftaran Hak Merk dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus, antara lain industri kecil konveksi di Kabupaten Pemalang ditengarai melakukan pembajakan produk merk tertentu dan pemberlakuan Undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sosialisasi Tanda Daftar Industri merupakan tindak lanjut diberlakukannya PERDA Kabupaten Pemalang No 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah. Kegiatan yang dilakukan
berupa
Sosialisasi Hak Atas Kekayaan
Intelektual dan Pendaftaram Hak Merk Industri Kecil, dengan cara penyuluhan kepada industri rumah tangga kue semprong dan industri kecil konveksi untuk mendaftarkan merk produknya. Kegiatan ini bersifat top down, karena inisiatif program murni dari pemerintah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan hak merk industri kecilnya. Dalam kegiatan sosialisasi tidak ada unsur paksaan kepada industri kecil untuk mendaftarkan hak merknya namun sebatas memberikan himbauan dengan memberikan gambaran keuntungan atau manfaat yang dapat diterima bila merk produk industri kecil milik mereka telah terdaftar. Misalnya, produk mereka sudah mempunyai kekuatan hukum, bila terjadi pembajakan merk produk oleh pihak lain dapat menuntut
ke pengadilan, produknya lebih mudah dikenal,
mempermudah promosi / pemasaran, sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap
peraturan
perundangan
yang
berlaku,
dapat
meningkatkan
kepercayaan pihak perbankan untuk menyalurkan kreditnya, bila ada program dari pemerintah (berupa pelatihan, pinjaman modal dan pameran/ pemasaran) akan mendapatkan prioritas dibandingakan dengan industri kecil yang belum mendaftarkan merknya. Jadi dalam kegiatan pendaftaran hak merk bersifat sukarela, tidak ada paksaan untuk mendaftarkan hak merk. Bagi yang tidak mendaftarkan hak merknya tidak mendapatkan sanksi. Hak merk berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pendaftaran Hak merk ke Departemen Kehakiman untuk konveksi, biayanya Rp 2.000.000. Pemda Kabupaten Pemalang melalui
37 Diperindagkop memberikan subsidi sebagai stimulan sebesar Rp 1.500.000 untuk pendaftaran hak merk pertama, untuk perpanjangan hak merk selanjutnya (setelah lima tahun) tidak mendapatkan bantuan. Dalam pengurusannya Diperindagkop hanya sekedar membantu menjelaskan prosedurnya
dan
menunjukkan tempatnya saja. Untuk proses selanjutnya pengusaha kecil sendiri yang mengurus pendaftarannya.
Di sini terlihat adanya proses pembelajaran
kepada masyarakat mengenai prosedur administrasi dan hukum.
5.2.1 Perkembangan Di
wilayah kelurahan Purwoharjo, kegiatan Sosialisasi Hak Atas
Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Hak Merk Industri Kecil ditujukan kepada industri rumah tangga kue semprong di dusun Posongan dan Industri kecil konveksi di dusun Serdadi. Pada tahap awal belum ada pengusaha kecil yang tertarik untuk mendaftarkan hak merk produknya. Selain biaya yang harus dibayarkan cukup mahal menurut mereka. Para pengusaha juga belum yakin akan manfaat yang akan diperolehnya. Selain
pendaftaran
hak
merk,
Pemda
Kabupaten
Pemalang
menerbitkan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri. Perda ini berlaku efektif tanggal 15 Nopember 2002. Jadi selain sosialisasi pendaftaran hak merk industri kecil, pada tahun 2003 ini juga dilaksanakan sosialisasi tentang Perda No 18 Tahun 2002 tersebut. Dalam pasal 6 Perda ini menyebutkan bahwa (1) Setiap pendirian perusahaan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib
memiliki IUI (Ijin Usaha
Industri) ; (2) Setiap pendirian perusahaan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI (tanda daftar industri). Industri kecil konveksi sebanyak 88 unit industri kecil telah memiliki TDI dengan tenaga kerja 1053 orang dan 66 unit industri kecil tidak memiliki TDI dengan tenaga kerja 443 Orang. Besarnya tarif retribusi ditetapkan : Izin Usaha Industri, industri menengah dengan nilai investasi Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 600.000.000 sebesar Rp 50.000. Industri menengah dengan nilai investasi Rp 600.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000 sebesar Rp 200.000.000. Tanda daftar Industri (TDI) sebesar Rp 50.000.
38 Kegiatan sosialisasi HAKI dan bantuan pendaftaran merk Industri kecil dilanjutkan pada tahun 2004. Pada tahun ke-3 ini ada salah satu pengusaha kecil konveksi dari dusun Serdadi yang mendaftarkan merk produknya dengan nama “CARPILOCI”. Pengusaha ini juga mendapatkan subsidi sebesar Rp 1.500.000. Setelah ada pengusaha yang mendaftarkan merk produknya dan dapat merasakan manfaatnya,
diharapkan pengusaha lain dapat belajar dari
pengalaman temannya tersebut dan dapat mengikuti jejaknya.
Kegiatan ini
memberikan dampak positif terhadap industri kecil yang mendaftarkan hak merknya yaitu mempunyai peluang untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal maupun bentuk jaringak kerja sama lainnya. Hal ini berdampak terhadap perkembangan usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Industri mikro konveksi tidak bisa berdiri sendiri, tapi ditopang oleh sektor lain. Pengusaha kecil yang akan mengirimkan produknya ke luar kota (Bandung, Jakarta, Surabaya) membutuhkan jasa transportasi melalui biro perjalanan (travel
maupun jasa paket. Pengadaan bahan baku yang dibeli
secara langsung membutuhkan jasa transportasi lokal. Pembayaran dengan sistem transfer atau cek mundur, membutuhkan jasa perbankan. Jadi industri mikro konveksi tidak bisa lepas dari jasa lain yang menopangnya.
5.2.2 Pengembangan Modal Sosial Pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan pendaftaran hak merk memanfaatkan modal sosial yang sudah ada di masyarakat. Interaksi yang intensif
antar
sesama
pengusaha
kecil
akan
mensosialisasikan pendaftaran hak merk industri kecil
lebih
mudah
untuk
dengan cara berbagi
pengalaman antara pengusaha kecil yang sudah mendaftarkan hak merknya dan yang belum. Melalui modal sosial berupa hubungan ketetanggaan dan interaksi yang intensif sesama pengusaha maka pengusaha yang sudah mendaftarkan hak merknya akan menceritakan bagaimana prosedur pendaftarannya, berapa biaya yang harus dikeluarkan (termasuk adanya subsidi dari Disperidagkop Kabupaten Pemalang), dan manfaat apa saja yang ia rasakan setelah mendaftarkan hak merk produknya. Gerakan sosial yang terjadi adalah para pengusaha kecil yang tadinya menentang
pendaftaran
hak
merk
industri
kecil
menjadi
tertarik
dan
39 mendaftarkan hak merknya melalui cara yang persuasif. Menimbulkan kesadaran hukum dalam diri para pengusaha untuk mendaftarkan industrinya (tanda daftar industri) dan mendaftarkan hak merk produknya ke departemen kehakiman dan HAM demi kepentingan mereka sendiri.
5.2.3 Kebijakan dan Perencanaan Sosial Kebijakan ini murni bersifat top down karena inisiatif maupun pelaksanannya oleh pemerintah daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang). Untuk pendaftaran hak merk industri kecil, Pemda tidak mendapatkan manfaat secara langsung, tapi pada Perda No 18 Tahun 2002 tentang Retribusi izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, Pemda mendapatkan manfaat berupa Retribusi yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pendaftaran hak merk diharapkan dapat membantu proses pemasaran karena merknya sudah terdaftar, meningkatkan harga penjualan dan jaringan pemasaran, aman dari pembajakan produk oleh pihak lain dan membantu meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan perbankan untuk dapat memberikan bantuan kredit kepada pengusaha yang bersangkutan. Himbauan untuk mendaftarkan hak merk dan membayar retribusi Izin usaha Perusahaan dan Tanda Daftar Industri belum mendapatkan sambutan yang positif dari
pengusaha kecil karena mereka belum
dapat merasakan
manfaat secara langsung. Yang paling dirasakan pengusaha kecil adalah bahwa mereka harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit. Gambaran-gambaran yang diberikan pada saat sosialisasi mereka anggap tidak lebih sebagai janji-janji yang belum tentu benar. Anggapan lain adalah bahwa selama ini dengan tidak mendaftarkan usaha dan merknya, usaha mereka masih tetap bisa berjalan dan relatif tidak mengalami hambatan yang berarti.
