URGENSI PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Edu – Physic Vol. 4, Tahun 2013

URGENSI PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Oleh : Nasrun Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi Abstrak Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Ini berarti bahwa pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan, maka posisi perencanaan dan pertimbangan-pertimbangan atas upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat luas harus menjadi perhatian utama. Salah satu indicator utama untuk melihat dan mengukut berhasil tidaknya satu proses system dan pembangunan pendidikan nasional adalah sampai sejauh mana atau seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan khususnya dibidang pendidikan dengan mudah seperti memperoleh pendidikan dengan mudah seperti memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya. Sedangkan secara tidak langsung adalah terpenuhinya kebutuhan akan tenaga pendidik yang profesional dan tersedianya lembaga-lembaga pendidikan bagi tenaga pendidikan yang berkualitas serta tersedianya lapangan kerja yang dapat menampung tenaga kerja dibidang pendidikan. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan mengarah pada tingkat kepuasan masyarakat, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk dapat mencapai hal itu, konsep pembangunan pendidikan sejak dari perencanaan harus diarahkan pada perwujudan pelayanan secara adil dan merata. Untuk itu diperlukan perencanaan pendidikan yang mempertimbangkan aspek-aspek konseptual, teknik-teknik, dan

65

Nasrun, Urgensi …

implementasi yang penyempurnaanya.

harus

terus

menerus

diusahakan

Kata Kunci : manajemen pendidikan, sistem pendidikan nasional A.

66

Pendahuluan Bertolak dari asumsi bahwa life is education and education is life dalam arti pendidikan sebagai persoalan hidup dan kehidupan maka diskursus seputar pendidikan merupakan salah satu topik yang selalu menarik. Setidaknya ada dua alasan yang dapat diidentifikasi sehingga pendidikan tetap up to date untuk dikaji. Pertama, kebutuhan akan pendidikan memang pada hakikatnya krusial karena bertautan langsung dengan ranah hidup dan kehidupan manusia. Membincangkan pendidikan berarti berbicara kebutuhan primer manusia. Kedua, pendidikan juga merupakan wahana strategis bagi upaya perbaikan mutu kehidupan manusia, yang ditandai dengan meningkatnya level kesejahteraan, menurunnya derajat kemiskinan dan terbukanya berbagai alternatif opsi dan peluang mengaktualisasikan diri di masa depan. Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua lini kehidupan. Di samping itu, pendidikan dapat menjadi determinan penting bagi proses transformasi personal maupun sosial. Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang mensyaratkan adanya pemberdayaan. Namun dalam tataran ideal, pergeseran paradigma yang awalnya memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial, kini dipandang sebagai suatu lahan bisnis basah yang mengindikasikan perlunya perubahan perencanaan. Perubahan perencanaan tersebut harus seirama dengan tuntutan zaman. Situasi, kondisi dan tuntutan pasca booming-nya era reformasi membawa konsekuensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan kehidupan di masa depan. Maka merupakan hal yang logis ketika pengelola pendidikan mengambil langkah antisipatif untuk mempersiapkan diri bertahan pada zamannya. Mempertahankan diri dengan tetap mengacu pada pembenahan total mutu pendidikan berkaitan erat dengan manajemen pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Untuk menjalankan pendidikan, baik secara individu, kelompok, organisasi atau lembaga, hingga negara, sebuah perencanaan telah menjadi kemestian dalam menjalankan roda kahidupan. Apalagi jika hendak mencapai target-target strategis serta ingin melakukan perubahan-perubahan mendasar, maka perencanaan menjadi sebuah


tolok ukur yang dapat menentukan arah perjalanan, fokus, serta penentuan capaian harapan. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa untuk dapat menilai dan menentukan profil organisasi atau lembaga, khsusnya sekolah, perencanaan merupakan konfigurasi yang mengantarkan setiap institusi lebih profesional dan lebih dikenal oleh semua pihak, mudah dimengerti visi misinya, dan jelas arah perjuangannya. Sehingga semua yang berperan di dalamnya senantiasa diwarnai oleh semangat tanggung jawab bersama guna mewujudkan rencana-rencana yang ditetapkan Dapat ditarik ke dunia pendidikan, bahwa perencanaan merupakan konsistensi yang mutlak dikerjakan secara profesional. Jika tidak, institusi pendidikan hanya akan menjadi semu dan tidak mungkin meraih apa yang menjadi tuntutan eksistensinya. Melalui perencanaan yang strategislah mejadi satu upaya utama mewujudkan eksistensi pendidikan. Karena begitu mendasarnya dibutuhkan sebuah perencanaan di dunia perndidikan, maka makalah ini mencoba menyorot pengertian, fungsi dan aspek utama dari perencanaan dalam perspektif manajemen pendidikan. B.

Pembahasan 1. Definisi Perencanaan Pada dasarnya perencanaan pendidikan adalah proses perencanaan yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting, perencanaan merupakan pondasi utama bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Hampir semua ahli manajemen memasukkan perencanaan ke dalam fungsi-fungsi manajemen yang mereka kemukakan. Menurut Endang ”perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.” Perencanaan yang baik menurutnya, dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang pada saat perencanaan itu akan dilaksanakan, serta waktu perencanaan itu dibuat.1 Perencanaan bisa juga diartikan sebagai suatu proses penetapan tujuan dan penentuan cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan itu dengan efektif, serta perumusan kriteria keberhasilannya. (Aziz, 2010). Dari pengertian tersebut, ada tiga hal yang harus ada dalam sebuah perencanaan, 1) penetapan tujuan, 2) penentuan usahausaha untuk mencapai tujuan, dan 3) kriteria keberhasilan. 1

Endang Sunarya, Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem (Yogyakarta: Adicitia, 2000), hlm. 43

67

Nasrun, Urgensi …

2.

2

Jika dikaitkan pengertian perencanaan secara umum dengan dunia pendidikan, maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan, menyediakan fasilitas serta lingkungan tertentu, mengidentifikasikan prasyarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menetapkan cara yang efektif dan efisien dalam usaha membentuk manusia agar memiliki kompetensi sosial dan individu secara maksimal. (Rifma, 2000) Pada dasarnya perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin (Roger A. Kauffman, 1972). Perencanaan juga merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus (lebih awal) dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Karenanya perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara keadaan masa kini dengan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya Koontz (1972) menyerahkan perencanaan sebagai suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai, informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya, serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang. Maka perencanaan membutuhkan pendekatan rasional ke arah tujuan yang telah ditetapkan.2 Berdasar pengertian demikian, perencanaan berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai futurity of currernt decisions. Ia mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan jika meningkat pada perencanaan stratejik, perencanaan menjadi falsafah, yaitu suatu sikap, a way of life, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual.3 Karakteristik Perencanaan Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan, dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 49 3 J. Salusu, Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 501

68


yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mondy dan Premeaux (1995) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staff, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik.4 Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntunan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson (1973) bahwa: “The planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system change”. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan menghendaki atau menuntut bahwa suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.5 Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan setiap unsur lembaga pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Menurut Rusyan (1992) ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya: a. Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil lembaga pendidikan. b. Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan. c. Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokkan tugas terhadap masing-masing personil. d. Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya. e. Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/sekala pengkajian. 4

Fred R. David, Konsep Manajemen Strategis (Jakarta: Indeks, 2004), hlm. 53 Johnson, The Theory and Management of System (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 82

5

69

Nasrun, Urgensi …

f.

Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan pengawasan. g. Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan. h. Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat. i. Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana. J. Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.6 Jika dirinci, maka unsur-unsur utama dari perencanaan adalah: (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai; (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan; (3) identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.7 Hanya dalam pandangan demikian, sebuah perencanaan yang baik akan dapat menjadi kendali strategis bagi setiap pemikir, perencana dan pelaksana rumusan pembangunan dari setiap institusi. Apa dan sejauh mana prediksi yang menjadi kiprah program kerja merupakan refeleksi dari kemampuan merancang tata rencana yang akan menjadi totalitas kinerja dengan sejumlah pendekatan, sistem dan metode yang handal, agar secara efisien dan efetif gol-gol (sasaran) dapat diraih. Dengan demikian sebuah perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan dihadapi, di mana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya misalnya berdasarkan kurun waktunya dikenal perencanaan tahunan atau rencana jangka pendek (kurang dari lima tahun), rencana jangka menengah/sedang (5-10 tahun) dan rencana jangka panjang (di atas 10 tahun).8 Augus W. Smith dalam Nanang Fattah (2001) menawarkan metode-metode perencanaan yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan sebagai berikut: a. Metode analisis siklus kehidupan (life-cycle analysis) Metode ini digunakan terutama untuk: mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program atau aktivitas. Penggunaannya di dunia pendidikan terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber (utamanya sumber daya

6

Rusyan A. Tabrani, Manajemen Kependidikan (Bandung: Media Pustaka, 1992), hlm. 63 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 49 8 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 50 7

70


manusia) dengan melihat berbagai kecenderungan yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program. b. Metode value added analysis (analisis nilai tambah) Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya.9 Menurut tingkatanya, perencanaan itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu: perencanaan strategis (Renstra), perencanaan koordinatif (Manajerial), dan perencanaan operasioanal. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga model perencanaan yang dimaksudkan. a. Perencanaan Strategis (Renstra) Perencanaan strategik disebut juga perencanaan jangka panjang. Strategi itu menurut R.G. Murdick J.E. Ross (1983) diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Bentuk konfigurasi terungkap berdasarkan (1) ruang lingkup (di dunia pendidikan meliputi hasil-hasil, pemakai, pasaran, kualitas, dan karakteristik hasilhasil pendidikan yang ditentukan), (2) hasil peresaingan (mutu produktivitas, pengelolaan yang spesifik, dan kapasitas merespons perubahan), (3) target (spesifikasi target-target kuantitatif, probabilitas dan investasi beserta perkiraan resiko atau faktor penunjang pendidikan), (4) penataan sumbersumber pendidikan (alokasi pengembangan sumber daya kependidikan, faktor geografik dan kecenderungan perubahan yang berkenaan dengan sistem nilai). b.

Perencanaan koordinatif (manajerial) Perencanaan ini ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini seharusnya sudah terperinci dan menggunakan data statistik. Namun sering juga menggunakan pertimbangan akal sehat, mencakup seluruh aspek operasi suatu sistem di atas ketaatan pada kebijakan-kebijakan pada tingkat perencanaan strategik.

c.

Perencanaan operasional Pada tingakatan ini, perencanaan memusatkan perhatian terhadap yang akan dikerjakan di lapangan dari suatu rencana

9

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 52-53

71

Nasrun, Urgensi …

strategis. Bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana suatu program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang ditetapkan.10 Proses perencanaan adalah suatu cara pandang yang logis mengenai apa yang ingin dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara mengetahui apa yang dilakukan. Proses perencanaan ini diharapkan dapat membatu dalam mengambil keputusan, meskipun tidak menjanjikan atau memberi nilai-nilai tujuan, program atau arah apapun. (Soenarya, 2000) Setidaknya ada empat kegiatan utama yang dilakukan dalam proses perencanaan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah, 1) memformulasikan tujuan, 2) merumuskan strategi, kebijaksanaan, dan perincian rencana untuk mencapai tujuan, 3) membentuk organisasi untuk melaksanakan keputusan, dan 4) membahas hasil dan umpan balik untuk dijadikan bahan penyusunan rencana berikutnya. (Soenarya, 2000) 3.

10

Konsep Perencanaan Pendidikan Perencanaan dalam rangka pembangunan nasional diawali dengan bahasan mengenai konsep perencanaan dasar perencanaan. sejak konsep perencanaan pendidikan mulai diperkenalkan, perencanaan dalam konteks pembangunan system pendidikan nasioanal mendapat pengakuan secara luas. Menurut Sunarya, bahwa konsep perencanaan pendidikan merupakan satu konsep yang bersifat elektik yang diramu dari berbagai disiplin ilmu. Perencanaan pendidikan merupakan satu kegiatan yang rasional dan sistematik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.11 Menurut Ginanjar Kartasasmita, pada dasarnya perencanan adalah seabagai fungsi manajemen merupakan proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.12 Sedangkan menurut Rose yang dikutip oleh Riyadi menyatakan bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, dan bukti-bukti factual dan asumsi-asumsi yang

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 55-59 11 Endang Sunarya, Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Sistem (Jakarta: Karya Nusa, 2002), hlm. 32 12 Ginanjar Kartasasmita, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 48

72


diterjemahkan sebagai suatu proses argument logis keddalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuantujuan.13 Zulkarnain Djamin memandang bahwa perencanaan dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, mendapatkan alasan yang mebih kuat untuk melakukan sesuatu. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: (a) dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian yang diharapkan, (b) dengan perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraaan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan dan juga mengenai hambatanhambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin, (c) perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (d) dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya dan (e) dengan adanya rencana maka aka nada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan.14 Lebih lanjut, Djamin mengemukakan alasan adanya perencanaan dari segi ekonomi adalah penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan, suatu usaha untuk mencapai output atau hasil secara maksimal dari penggunaan sumber yang tersedia.15 Saifudin Suud mengemukakan bawha perencanaan itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keputusan-keputusan itu disusun secara sistmatis, rasional dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan.16 13

Riyadi dan Dedy Supriady Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 1 14 Zulkarnain Djamin, Perencanaan dan Analisa Proyek (Jakarta: Lembaga Penerbit FEKON UI, 1993), hlm. 2 15 Zulkarnain Djamin, Perencanaan dan Analisa Proyek (Jakarta: Lembaga Penerbit FEKON UI, (1993), hlm. 2 16 Saefuddin Su’ud, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 17

73

Nasrun, Urgensi …

Perencanaan pendidikan dalam pelaksanaanya tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingan nasional. Hal ini dapat dimengerti karena pendidikan adalah kegiatan pranata sosial yang hasilnya baru dapat diukur dan dimulai dari waktu yang relative lama, kecuali pendidikan latihan atau penataran yang bersofat teknis fungsional. Secara khusus Nanang Fatah merumuskan pengertian perencanaan pendidikan sebagai sebuah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) agar penyelenggaraan system pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan, dalam keitan ini cara-cara menyelenggarakan pendidikan baik yang bersifat formal, nonformal, maupun informal merupakan kegiatan kompelementer didalam suatu system pendidikan yang tunggal.17 4.

Urgensi Perencanaan Untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditentukan, setiap organisasi/lembaga memerlukan strategi induk. Yang dimaksud dengan strategi induk ialah suatu rencana umum yang komprehensif mengandung arahan tentang tindakan-tindakan utama apabila terlaksana dengan baik akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dan jangka pendek dalam lingkungan eksternal yang bergerak dinamis.18Di sinilah mendasarnya di kemukakan urgensi utama sebuah perencanaan ketenagaan pendidikan: a. Sebagai pengendalian yang bertujaun memantau dan mengkaji kegiatan implementasi perencanaan pendidikan, agar terbimbing ke arah tujuan yang telah ditetapkan. b. Sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara rencana (proyek). c. Sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya. d. Sebagai alat untuk mendorong perencana, pelaksana dan melihat ke depan serta menyadari pentingnya unsur waktu. e. Sebagai pegangan dan tolok ukur fungsi pengendalian pengawasan.19

17

Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),

hlm. 50

18

Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 36 Andi Makkulau, Analisis Kebijakan Publik dan Perencanaan Pendidikan (2004), hlm. 119-

19

121

74


Perencanaan yang stratejik/sistematis demikian, mendorong pemikiran ke depan dan lebih dapat menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang, sehingga implementasi dari suatu rencana startejik akan lebih muda. Para pemegang puncak manajemen akan dapat mengetahui bagaimana mendapatkan informasi yang lebih efektif, bagaimana menyusun anggaran, dan bagaimana menggantikannya dengan rencana strategik lainnya.20 Kita juga akan banyak belajar dalam menetapkan keunggulan dan kelemahan dari suatu perencanaan. Juga mengetahui keterampilan khusus apa yang diperlukan untuk melakukan perencanaan, agar lebih dapat mengetahui dan mampu bagaimana mengimplementasikan sebuah rencana.21 Itulah sebabnya lembaga pendidikan mutlak memiliki perencanaan yang andal dan matang. Dalam suatu organisasi, perencanaan mutlak diperlukan. Adanya perencanaan memungkinkan organisasi untuk melakukan kegiatankegiatan yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Adapun urgensi perencanaan dalam organisasi adalah, 1) memberikan arah pada pelaksanaan organisasi, 2) mengurangi dampak negatif perubahan, 3) meminimalkan pemborosan dan tumpang tindih kegiatan, 4) menentukan standar keberhasilan, dan 5) memudahkan kontrol dengan adanya ”Standar Operational Procedure”. 5. Pentingnya Posisi Perencanaan Bagi Sistem Pendidikan Nasional Tidak ada formula yang sederhana untuk membuat sebuah rencana. Pertama-tama sebuah rencana pada dasarnya merupakan sekumpulan dugaan-dugaan tentang masa depan, karena penetapanpenetapan prioritas memerlukan prioritas-prioritas memerlukan perikiraan-perkiraan yang tidak tentu mengenai kemungkinan hasilhasilnya, manfaat-manfaat dan biaya-biayanya, yang terbaik yang bisa dilakukan adalah membandingkan masa lampau dengan masa sekarang dalam mencari petunjuk-petunjuk untuk masa depan. Jadi sebuah rencana dibuat berdasarkan filosofi umum tentang bagaimana pembangunan itu terjadi. Filosofi ini menjadi dasar dugaan-dugaan yang harus dibuat dalam menetapkan sebuah rencana.22 20

J. Salusu, Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 510-511 21 J. Salusu, Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 510-511 22 Arthur Lewis, Perencanaan Pembangunan Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 17

75

Nasrun, Urgensi …

Perencanaan pendidikan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang terinterpendensi dengan kebijakan-kebijakan public lainya. Fungsi dari setiap keputusan public juga diintegrasikan dengan keputusan lainya yang sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Secara politik setiap keputusan pada tingkat tertentu akan melewati mekanisme konstitusi. Dalam hal ini fungsi legislative DPR atau MPR sangat menentukan terhadap keputusan mengenai pendidikan secara keseluruhan baik pada tingkat makromaupun mikro, karena kebijakan pada tingkat yang lebih rendah harus berdasarkan kebijakan ditingkat yang lebih atas. Menurut Pidarta, strategi yang dipakai dalam perencanaan ada dua macam, yaitu dalam perencanaan strategi dan dalam analisa metode dan alat. Strategi disini dimaksudkan bagaimana menyelesaikan aktifitas-aktifitas yang dikembangkan dalam analisa system, yaitu dengan mencari alternative-alternatif pemecahan masalah.23 Masih menurut Pidarta, perencanaan pendidikan nasional Indonesia dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu perencanaan makro, meso, dan mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang mencakup pendidikan seluruh bangsa. Pada umumnya ditangani oleh pemerintah pusat. Atau dapat juga ditangani oleh kelompok tertentu tetapi mereka ditunjuk oleh pemerintah pusat dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat juga.24 Sedangkan perencanaan meso adalah perencanaan yang ruang lingkupnya adalah mencakup wilayah pendidikan tertentu, misalnya satu provinsi. Dasar terjadinya perencanaan meso adalah akibat dari kondisi dan situasi suatu daerah yang berbeda-beda. Perencanaan pendidikan untuk daerah-daerah tidak dapat dibuat sama, melainkan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhanya masing-masing. Adapun tugas perencanaan pusat hanya sebagai pelindung, konsultan dan penilai. Perencanaan pendidikan mikro diprakarssai oleh manajer atau tim manajer di lembaga pendidikan masing-masing. Dalam mengembangkan lembaga atau memperbaiki lembaga, tiap-tiap manajer dalam lembaga pendidikan itu mempunyai kewajiban untuk mengadakan perencanaan mikro. Perencanaan ini mencakup segala 23

Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan SIstem (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 73 24 Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan SIstem (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 73

76


macam aktivitas dalam lembaga. Dasar kewenangan mengadakan perencanaan mikro adalah hak seorang manajer pendidikan dalam mengendalikan lembaganya dan fleksibilitas pereaturan dari pemerintah pusat. fleksibilitas aturan ini didasarkan pula atas kenyataan bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu tidak persis sama kondisi dan situasinya.25 Perencanaan pendidikan komprehensif mengandung konsep keseluruhan yang disusun secara sistematik dan sistemik. Seluruh aspek penting pendidikan mesti tercakup dan disusun secara teratur dan rasional sehingga memebentuk satu keseluruhan yang lengkap dan sempurna. Kelengkapan dan keteraturan dalam pola dasar yang sistemik inilah merupakan cirri utama perencanaan yang komprehensif. proses perencanaan pendidikan di Indonesia diarahkan pada relevansi, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sehingga sasaran pendidikan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang digariskan. Tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945 dapat dijabarkan dalam lima perangkat sasaran pendidikan, yaitu sikap dan nilai, dua pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kesadaran ekologi, dan kemampuan komunikasi.26 Tujuan dan lima perangkat sasaran pendidikan tersebut masih bersifat universal dan masih perlu diperkenalkan kedalam system pendidikan nasional agar sesuai dengan masalah negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu tujuan dan lima perangkat sasaran pendidikan tersebut masing-masing dan dalam keseluruhanya, harus diorientasikan kepada aspek-aspek nasional sebagai berikut: a. Dalam aspek misi nasional pendidikan Indonesia mengandung fungsi: (1) pembinaan moral, (2) pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, (3) pembinaan ketahanan nasional. b. Dalam aspek sosial budaya, pendidikan Indonesia mengembangkan fungsi (1) pembinaan kebudayaan, (2) pembinaan hak asasi manusia, (3) pembinaan hidup berdemokrasi, (4) pembinaan kesadaran penegakan hukum. c. Dalam aspek pembangunan dan modernisasi pendidikan Indonesia mengembangkan fungsi (1) pembinaan sikap nasional, (2) pembinaan ilmu pengetahuan dan tekbologi.

25

Ibid. Abdullah Alhadza, Dimensi-dimensi Kardinal dalam Manajemen Pendidikan Nasional (Makasar: Umitoha, 2005), hlm. 21 26

77

Nasrun, Urgensi …

Ketiga aspek nasional pendidikan tersebut di atas satu dengan lainya merupakan satu kesatuan, satu perangkat yang tak terpisahkan.27 Bertolak dari dasar-dasar pemikiran dan aspek nasional pendidikan seperti itulah tujuan pendidikan nasional Indonesia dirumuskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional sehingga rumusanya adalah sebagai berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 6. Posisi Perencanaan dalam Sistem Pendidikan Nasional Sistem pendidikan yang berlaku adalah effort yanag sudah melembaga dan berperan sebagai asset dalam kegiatan pembangunan pendidikan. Melalui system pendidikan itulah segala kegiatan perencanaan seyogiyanya dilaksanakan, dan dimulai melalui system itu pulalah seluruh upaya pembangunan pendidikan diwujudkan. Kedudukan system sebagai mekanisme perencanaan dan basis perencanaan mempunyai arti lain bila ditinjau dari sisi metodologi.28 Salah satu alat kebijakan pemerintah yang terindependensi dengan kebijakan-kebijakan public lainya adalah perencanaan pendidikan. Proses penerapan pendidikan di Indonesia diarahkan pada relevanasi, efisiensi, dan efektivitas. Diharapkan agar optimalisasi kerja manajemen pendidikan berjalan dengan baik. Salah satu bentuk pelaksanaan dari perencanaan pendidikan di Indonesia adalah berkenaan dengan penerapan desentralisasi pendidikan yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS). Melalui penerapan MBS akan berimplikasi kepada pada perubahan system perencanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya MBS yang 27

Abdullah Alhadza, Dimensi-dimensi Kardinal dalam Manajemen Pendidikan Nasional (Makasar: Umitoha, 2006), hlm. 21 28 Udin Saefudin Sa’ud, Perencanaan Pendidikan Satu Pendekatan Komprehenisif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 45

78


memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur dan merencanakan pendidikan dan pembelajaran serta mengatur, merencanakan dan mengorganisir dan mengawasi serta mempertanggungjawabkan dan memimpin sumber daya manusia serta sarana lainya dalam rangka membantu proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisisensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisem guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif, pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat dan orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat (stakeholder), terutama yang mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan.29 MBS yang didalamnya terdapat proses perencanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Untuk itulah perlu dipahami fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengewasan, dan pembinaan. Implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola sekolah atau pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan serta memberdayakan sumber daya manusia yang menekankan pada profesionalisme. Pelaksanaan MBS memerlukan upaya penyelarasan, sehingga pelaksanaan berbagai komponen sekolah tidak tumpang tindih, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif, efisien dan relevan dengan keperluanya. C.

Kesimpulan Dari uraian makalah diatas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: 29

Udin Saefudin Su’ud, Perencanaan Pendidikan Satu Pendekatan Komprehensif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 37

79

Nasrun, Urgensi …

1. Perencanaan bisa juga diartikan sebagai suatu proses penetapan tujuan dan penentuan cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan itu dengan efektif, serta perumusan kriteria keberhasilannya. 2. Karakteristik perencanaan yang baik akan memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan dihadapi, di mana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya misalnya berdasarkan kurun waktunya dikenal perencanaan tahunan atau rencana jangka pendek (kurang dari lima tahun), rencana jangka menengah/sedang (5-10 tahun) dan rencana jangka panjang (di atas 10 tahun). 3. Perencanaan yang stratejik/sistematis memiliki potensi urgensifitas untuk mendorong pemikiran ke depan dan lebih dapat menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang, sehingga implementasi dari suatu rencana startejik akan lebih mudah. 4. Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam rangka usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen usaha pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya. 5. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan perencanaan pendidikan merupakan satu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan dimasa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara optimal secara menyeluruh dari satu negara. 6. Perencanaan pendidikan juga adalah suatu kegiatan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataaan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, untuk mengembangkan system pendidikan negara dan peserta didik yang ilayani oleh system tersebut. 7. Perencanaan merupakan alat pengubah dan pengendali perubahan sedangkan pembangunan artinya untuk maju dan berkembang manuju arah tertentu. Ini berarti setiap budaya pembangunan memerlukan perencanaan dan setiap perencanaan adalah untuk mewujudkan upaya pembangunan. Daftar Pustaka A. Tabrani. Rusyan, Manajemen Kependidikan (Bandung: Media Pustaka, 1992) 80


Alhadza, Abdullah, Dimensi-dimensi Kardinal dalam Manajemen Pendidikan Nasional (Makasar: Umitoha, 2005) Djamin. Zulkarnain, Perencanaan dan Analisa Proyek (Jakarta: Lembaga Penerbit FEKON UI, 1993) Fattah. Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) Fred R. David, Konsep Manajemen Strategis (Jakarta: Indeks, 2004) Johnson, The Theory and Management of System (Jakarta: Gramedia, 1996) Kartasasmita. Ginanjar, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1997) Lewis, Arthur, Perencanaan Pembangunan Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) Makkulau, Andi, Analisis Kebijakan Publik dan Perencanaan Pendidikan (2004) Pidarta. Made, Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan SIstem (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) Riyadi dan Dedy Supriady Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah (Jakarta: Gramedia, 2005) Saefudin Sa’ud. Udin, Perencanaan Pendidikan Satu Pendekatan Komprehenisif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) Salusu. J., Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit (Jakarta: Gramedia, 2002) Siagian. Sondang P., Manajemen Strategik (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) Su’ud. Saefuddin, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) Sunarya. Endang, Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem (Yogyakarta: Adicitia, 2000) 81


Alhadza, Abdullah, Dimensi-dimensi Kardinal dalam Manajemen Pendidikan Nasional (Makasar: Umitoha, 2005) Djamin. Zulkarnain, Perencanaan dan Analisa Proyek (Jakarta: Lembaga Penerbit FEKON UI, 1993) Fattah. Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) Fred R. David, Konsep Manajemen Strategis (Jakarta: Indeks, 2004) Johnson, The Theory and Management of System (Jakarta: Gramedia, 1996) Kartasasmita. Ginanjar, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1997) Lewis, Arthur, Perencanaan Pembangunan Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) Makkulau, Andi, Analisis Kebijakan Publik dan Perencanaan Pendidikan (2004) Pidarta. Made, Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan SIstem (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) Riyadi dan Dedy Supriady Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah (Jakarta: Gramedia, 2005) Saefudin Sa’ud. Udin, Perencanaan Pendidikan Satu Pendekatan Komprehenisif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) Salusu. J., Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit (Jakarta: Gramedia, 2002) Siagian. Sondang P., Manajemen Strategik (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) Su’ud. Saefuddin, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) Sunarya. Endang, Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem (Yogyakarta: Adicitia, 2000) 81

URGENSI PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Recommend Documents