Update: 18 Desember 2014
DRAFT
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PERIZINANNYA
DESEMBER 2014
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA
DAFTAR ISI
PENAPISAN KEGIATAN PANAS BUMI
1
PROSES PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN SERTA PENERBITAN SKKL DAN IZIN LINGKUNGAN
2
TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
5
PERIZINAN DALAM TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
6
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PEMRAKARSA KEGIATAN PANAS BUMI
11
CONTOH OUTLINE DOKUMEN ESIA UNTUK KEGIATAN PANAS BUMI
14
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA Panduan Teknis ini disusun agar dapat memberikan arahan pada pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan Panas Bumi sehingga diperoleh informasi yang lengkap mengenai proses pelaksanaan AMDAL serta perizinannnya dalam kegiatan Panas Bumi untuk memperlancar siklus proyek. Panduan teknis ini dapat digunakan oleh: 1. 2. 3. 4.
Pemrakarsa bidang Panas Bumi Investor yang tertarik untuk mengembangkan proyek Panas Bumi Kementerian terkait seperti KLH, Kementerian Kehutanan, dan EBTKE ESDM Pihak terkait lainnya
Kegiatan Panas Bumi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menyatakan bahwa penyelenggaraan Panas Bumi dapat dilakukan dengan Pemanfaatan Langsung dan Tidak Langsung. Pemanfataan Langsung adalah kegiatan pengusahaan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. Kegiatan panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung digunakan pada kegiatan wisata (perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan), agrobisnis (pengeringan teh, kopra, jagung, dan green house), industri (pengolahan kayu, kulit, dan rotan), dan kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfataan Langsung. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfataan panas bumi melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. Panduan Teknis ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan AMDAL dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Secara umum, posisi AMDAL dan UKL-UPL dalam tahapan kegiatan panas bumi dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini. UKL-UPL dan Izin lingkungan menjadi persyaratan dilaksanakannya kegiatan eksplorasi. Sedangkan untuk kegiatan eksploitasi, diperlukan AMDAL dan Izin Lingkungan. Penjelasan lebih detil mengenai pelaksanaan AMDAL dalam tahapan kegiatan Panas Bumi serta perizinannya dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 1. Dokumen Lingkungan beserta Izin Lingkungan dalam Tahapan Kegiatan Panas Bumi
PENAPISAN KEGIATAN PANAS BUMI
2.
1.
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 terkait penapisan kegiatan yang wajib AMDAL pada Lampiran I item 6 disebutkan seperti pada tabel berikut ini:
Penapisan Berdasarkan Lokasi Kegiatan Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 5, kegiatan Pemanfaatan Panas Bumi secara Tidak Langsung dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Konservasi, dan Wilayah Laut.
Berdasarkan Skala/Besaran Kegiatan
Jenis Kegiatan Panas Bumi Tahap Eksploitasi a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi) b. Luas daerah terbuka untuk usaha Panas Bumi c. (diklarifikasi), atau d. Pengembangan uap Panas Bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan Panas Bumi)
Pasal 24 menyatakan bahwa kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan harus mendapatkan izin pinjam pakai untuk menggunakan Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung atau izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan Konservasi. Izin memanfaatkan Kawasan Hutan Konservasi dilakukan melalui Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Namun, belum ada peraturan yang mengatur Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi sehingga pada Panduan Teknis ini IPPKH yang dimaksud adalah IPPKH untuk Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Selanjutnya pasal 25 menyatakan bahwa untuk kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada pada wilayah konservasi di perairan harus mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
1
Skala
≥ 200 ha ≥ 50 ha
≥ 55 MW
Alasan Ilmiah Khusus Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. bentang alam, ekologi (flora, fauna, dan biota air), geologi, dan hidrologi. b. Kegiatan juga akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu lintas, dan prasarana jalan, limbah padat dan B3, kualitas air, thermal effluent, serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA d. Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh KPA. e. KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.
PROSES PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN SERTA PENERBITAN SKKL DAN IZIN LINGKUNGAN
- Permohonan Izin Lingkungan
Dokumen lingkungan sendiri dapat berupa dokumen AMDAL atau UKL-UPL dimana proses penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan serta penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan yang didasarkan pada PP No. 27 Tahun 2012 dijelaskan seperti berikut ini: 1.
Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan SPT dalam jangka waktu 10 hari.
Proses penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL serta penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan
- Penerbitan Izin Lingkungan
- Penyusunan Kerangka Acuan (KA)
Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati setelah dilakukan pengumuman Permohonan izin Lingkungan yang dilakukan bersaman dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
Sebelum menyusun KA, Pemrakarsa harus mengikutsertakan masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup serta masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL melalui pengumumam rencana Usaha dan atau Kegiatan serta konsultasi Publik.
Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia, dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterbitkan.
Masyarakat berhak mengajukan Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman. SPT disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau Bupati/ Walikota.
Bagan alir proses penyusunan dan penilaian AMDAL serta penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dapat dilihat pada Gambar 2. 2.
Setelah KA disusun, Pemrakarsa dapat melakukan pengajuan penilaian KA kepada Menteri/ Gubernur/ Bupati melalui sekretariat KPA.
Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan - Penyusunan UKL-UPL
- Penilaian KA
Penyusunan UKL-UPL dilakukan pada tahap perencanaan suatu kegiatan oleh Pemrakarsa melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.
a. Sekretariat KPA menilai kelengkapan administrasi dokumen KA. Jangka waktu penilaian KA dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. b. Dokumen KA yang dinyatakan lengkap secara administrasi akan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA) dimana KPA akan menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian KA. c. Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian KA kepada KPA.
- Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL-UPL Formulir UKL-UPL yang telah diisi disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. - Pemeriksaan Administrasi Pemeriksaan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. - Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
- Penyusunan ANDAL, RKL-RPL
Pengumuman dilakukan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota paling lama 2 (dua) hari kerja sejak formulir UKLUPL dinyatakan lengkap secara administrasi dimana masyarakat dapat menyampaikan SPT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
Setelah ANDAL dan RKL-RPL selesai disusun, Pemrakarsa dapat mengajukan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Menteri/ Gubernur/ Bupati melalui sekretariat KPA. - Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
- Pemeriksaan UKL/UPL
a. Sekretariat KPA menilai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL. Jangka waktu penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak ANDAL dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. b. Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. c. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang dinyatakan lengkap secara administrasi akan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA) dimana KPA akan menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. - Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan Izin Lingkungan Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota.
2
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA
Sumber: http://www.dadu-online.com/infrastruktur/mekanisme/ Gambar 2. Proses Penyusunan dan Penilaian AMDAL serta Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan
3
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA
Sumber: http://www.dadu-online.com/infrastruktur/mekanisme/
Gambar 3. Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan
4
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA -
TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI Dalam Undang-Undang baru tentang Panas Bumi, kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dibagi menjadi eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan. Kegiatan eksplorasi sendiri meliputi kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan. Sebelum pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pemerintah harus melaksanakan survei pendahuluan sebagai dasar untuk menentukan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) lalu melaksanakan pelelangan untuk menetukan pemenang WKP. Detil output masing-masing tahap pada kegiatan Panas Bumi sebagai berikut: 1.
-
Survey Pendahuluan Survei pendahuluan dilaksanakan oleh pemerintah dan pada prakteknya akan memerlukan waktu setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan survei pendahuluan. Detil kegiatan dan data yang diperoleh pada tahap ini yaitu: -
-
-
-
-
2.
3.
iii. Studi Kelayakan -
Survei Geologi: Laporan hasil penyelidikan geologi termasuk peta dan penampang geologi dengan skala 1:25.000, perkiraan altered ground, surface manifestation, volcanic center. Survei Geofisika (Tahanan Jenis): Laporan hasil penyelidikan geofisika termasuk peta geofisika skala 1:10.000 dan dan penampang geofisika; menyajikan peta dan penampang penyebaran lapisan tahanan jenis rendah dan batas luasan reservoir. Survei Geokimia: Laporan hasil penyelidikan geokimia (air, gas, atau isotop) termasuk diagram-diagram geokimianya dari data manifestasi permukaan, penentuan suhu reservoir dari data geotermometer yang diperoleh dari manifestasi permukaan, menentukan sistem panas bumi (dominasi air atau uap), menentukan kualitas fluida reservoir (fisika, kimia). Pengeboran Sumur Landaian Suhu (Opsional): Laporan hasil survei landaian suhu termasuk log komposit sumur. Analisis Data Geosain terpadu: Model pendahuluan konseptual Panas Bumi, estimasi sumberdaya/ cadangan mungkin (probable).
-
-
-
Penentuan Wilayah Kerja, proses pelelangan, dan penetapan pemenang Wilayah Kerja, pada tahap ini setelah penetapan pemenang, pemerintah akan menerbitkan Izin Panas Bumi. Tahap ini memerlukan waktu 6 bulan.
4.
Persiapan Eksplorasi
-
ii. Eksplorasi - Survei Geologi Detil: Laporan hasil penyelidikan geologi rinci termasuk peta dan penampang geologi dengan skala min 1:25.000, mempertegas perkiraan altered ground, surface manifestation, volcanic center - Survei Geofisika Detil (Tahanan Jenis): Laporan hasil penyelidikan geofisika rinci termasuk peta geofisika skala 1:10.000 dan penampang geofisika, data lebih akurat tentang penyebaran lapisan tahanan jenis rendah dan batas luasan reservoir
5.
Rencana pengembangan lapangan Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik meliputi: Penentuan cadangan terbukti yang ekonomis, penerapan teknologi yang tepat untuk ekploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi, lokasi sumur produksi dan injeksi, rancangan sumur produksi dan injeksi, rancangan pemipaan sumur produksi dan injeksi, sistem pembangkit tenaga listrik Perhitungan keekonomian harga uap atau listrik Rencana jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang eksploitasi Rencana pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pengoperasian lapangan Panas Bumi Upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya Panas Bumi Rencana pemanfaatan barang dan jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, daftar barang induk Rencana perubahan Wilayah Kerja AMDAL dan izin lingkungan Izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum Rencana reklamasi dan paska operasi
Eksploitasi -
Eksplorasi i.
Survei Geokimia Detil: Laporan hasil penyelidikan geokimia (air, gas, atau isotop) termasuk diagram-diagram geokimianya dari kombinasi data sumur dan manifestasi permukaan, penentuan suhu reservoir dari data geotermometer yang diperoleh dari kombinasi data sumur dan manifestasi permukaan, memastikan sistem panasbumi yang sudah ditentukan di survei pendahuluan (dominasi air atau uap), memastikan kualitas fluida reservoir (fisika, kimia) Persiapan Konstruksi Sipil: pembuatan jalan dan tapak sumur Pengeboran Eksplorasi: Log komposit sumur dan potensi cadangan terbukti (proven) Analisis Data Geosain Terpadu: Model sistem panas bumi, perhitungan sumberdaya/cadangan terbukti (proven)
Pengeboran sumur pengembangan & sumur injeksi Pengujian sumur Pembangunan fasilitas lapangan dan operasi sumber daya panasbumi Pembangunan sumur produksi dan injeksi Pembangunan infrastruktur untuk mendukung eksploitasi Panas Bumi dan penangkapan uap Panas Bumi
Pemanfaatan Pemanfaatan tidak langsung, untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan
5
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA 6. Pengembalian WKP
- Menteri memberikan Izin Panas Bumi kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja. Izin Panas Bumi memiliki jangka waktu 37 tahun dengan perpanjangan waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan (Pasal 29). - Izin Panas Bumi diberikan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan (Pasal 30). - Proses ini akan memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan
- Wilayah kerja Eksplorasi harus dikembalikan secara bertahap, dan tetap mempertahankan wilayah kerja untuk Eksploitasi seluas 10,000 ha, paling lama 2 (dua) tahun setelah Studi Kelayakan selesai - Pemegang Izin Panas Bumi wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan sebelum mengembalikan Wilayah Kerja dan menyampaikan dokumen rencana paska tambang paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir - Bukti pelaksanaan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan merupakan salah satu syarat dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan tertulis pengembalian Wilayah Kerja
3.
- Tahap eksplorasi memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dua kali masingmasing 1 tahun termasuk untuk kegiatan studi kelayakan (Pasal 31). - Izin Lingkungan, sebelum melakukan pengeboran sumur eksplorasi, pemegang Izin Panas Bumi wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 31). Dalam hal pelaksanaan eksplorasi, pemegang Izin Panas Bumi wajib menyusun UKL-UPL dan memperoleh SKKL serta Izin Lingkungannya (lihat Gambar 3). Waktu penyusunan UKL-UPL biasanya memerlukan waktu sekitar 6-7 bulan. - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan IPPKH untuk penggunaan Kawasan Hutan Produksi atau Hutan Lindung atau izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan Konservasi melalui Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pasal 24). Izin Lingkungan digunakan sebagai syarat untuk pengurusan IPPKH. Bagan alir prosedur IPPKH di Kawasan Hutan Lindung atau Produksi untuk survei dan kegiatan eksplorasi dapat dilihat pada Gambar 5. - Izin Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), pada saat pelaksanaan kegiatan eksplorasi diperlukan izin penyimpanan sementara limbah B3.
Bagan alir tahapan kegiatan Panas Bumi dapat dilihat di Gambar 4.
PERIZINAN DALAM TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI 1.
Tahap Eksplorasi, berdasarkan Undang-Undang Baru tentang Panas Bumi sebagai berikut:
Tahap Survei Pendahuluan, berdasarkan Permen ESDM No. 2 Tahun 2009 sebagai berikut: - Untuk melaksanakan survei pendahuluan, Badan Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi atau Swasta) yang ditunjuk Menteri harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan (Pasal 6). - Pengajuan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dengan tembusan Badan Geologi, Gubernur, dan Bupati/Walikota (Pasal 6). - Dalam pengajuan permohonan, Badan Usaha wajib melampirkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan, persyaratan administrative dan teknis, serta keuangan (Pasal 6). - Direktur Jenderal wajib melakukan penilaian terhadap permohonan penugasan survei pendahuluan dalam jangka waktu 15 hari sejak Badan Usaha mengajukan permohonan penugasan survei pendahuluan (Pasal 10). - Penetapan penugasan survei pendahuluan diberikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal (Pasal 10). - Kegiatan penugasan survei pendahuluan dilaksanakan dalam jangka waktu palin lama 1 (satu) tahun (Pasal 12). - Hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan Wilayah Kerja (Pasal 15).
Kegiatan studi kelayakan dilaksanakan setelah pengeboran eksplorasi. Hasil studi kelayakan menjadi masukan untuk penyusunan dokumen AMDAL. 4.
Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan, berdasarkan Undang-Undang Baru tentang Panas Bumi sebagai berikut: - Pemegang Izin Panas Bumi harus memiliki Izin Lingkungan dalam hal ini pemegang harus menyusun dokumen AMDAL dan memperoleh SKKL serta Izin Lingkungannya (Pasal 32). Gambar 2 menunjukkan proses penyusunan dokumen AMDAL dan penerbitan SKKL serta Izin Lingkungannya. Penyusunan dokumen AMDAL serta pemrosesan SKKL dan Izin Lingkungan dapat dimulai pada tahap eksplorasi sehingga Izin Lingkungan dapat diperoleh bersamaan dengan selesainya tahap studi kelayakan.
Sebelum dilaksanakan survei pendahuluan, pelaksana harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk penggunaan kawasan hutan 2. Penetapan Wilayah Kerja, Proses Pelelangan dan Penetapan Pemenang Wilayah Kerja berdasarkan UndangUndang Baru tentang Panas Bumi sebagai berikut: - Wilayah Kerja ditetapkan pada tanah Negara, hak atas tanah, tanah ulayat, kawasan perairan, dan/atau kawasan hutan (Pasal 16). - Wilayah Kerja ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil survei pendahuluan atau survei pendahuluan dan eksplorasi (Pasal 17). - Menteri melakukan penawaran Wilayah Kerja secara lelang (Pasal 18).
6
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA -
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pada kegiatan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang dilaksanakan di Kawasan Hutan, Pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan IPPKH (Pasal 24). IPPKH ini diproses setelah Izin Lingkungan diperoleh. Bagan alir prosedur IPPKH di Kawasan Hutan Lindung atau Hutan Produksi untuk kegiatan eksploitasi dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan Permenhut No. 16 tahun 2014, Sebelum pengurusan IPPKH, pemohon wajib mendapatkan izin prinsip penggunaan kawasan hutan. Setelah mendapatkan izin prinsip ini, pemohon harus melakukan pemenuhan kewajiban sebelum mengajukan IPPKH. Pada saat proses menunggu IPPKH, pemegang izin prinsip pada kegiatan panas bumi dapat mengajukan izin dispensasi dengan syarat seluruh pemenuhan kewajiban pemegang izin prinsip telah dipenuhi kecuali lahan kompensasi. Apabila izin dispensasi telah diperoleh, pemohon dapat memulai kegiatan di kawasan hutan sambal menunggu proses IPPKH.
-
-
Pengadaan Tanah, tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Tahap perencanaan pengadaan tanah dapat dilaksanakan setelah Izin Lingkungan diperoleh. Izin Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), pada saat dilaksanakannya kegiatan eksploitasi diperlukan Izin PPLH sebagai berikut : (i) Izin dumping untuk limbah pengeboran (ii) Izin pengelolaan limbah B3 (iii) Izin penampungan sementara limbah B3 (iv) Izin lain yang dipersyaratkan dalam peraturan
Integrasi AMDAL dalam Tahapan Kegiatan Panas Bumi dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 4.
Tabel 1. Tahapan Kegiatan Panas Bumi serta Perijinannya Izin Lingkungan No.
Siklus Proyek Panas Bumi
1
Survei Pendahuluan (1 tahun)
2
Penentuan Wilayah Kerja, Proses Pelelangan, dan Penetapan Wilayah Kerja (6 bulan)
Kegiatan
Durasi Pengurusan Izin Lingkungan
Penyusunan UKL UPL Eksplorasi (Maksimum 5 tahun)
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
Persiapan Eksplorasi
Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan
14 hari kerja
-
Kegiatan Eksplorasi
Penyusunan Dokumen AMDAL
6-7 bulan
-
Studi Kelayakan
4
Eksploitasi dan Pemanfaatan (Maksimum 30 tahun dan Maksimum 20 tahun setiap perpanjangan)
5
Pengembalian Wilayah Kerja
Durasi Pengurusan IPPKH
IPPKH untuk eksplorasi
95 hari kerja
6-7 bulan
3.
Izin
Pemeriksaan Dokumen AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan
120 hari kerja
Persetujuan prinsip untuk eksploitasi
IPPKH untuk eksploitasi
Pelaksanaan RKL RPL
7
75 hari kerja
90 hari kerja setelah Persetujuan Prinsip (jika persyaratan telah dilengkapi termasuk dokumen AMDAL dan Pemegang Izin Panas Bumi telah memenuhi kewajiban)
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA SURVEY PENDAHULIAN TAHAPAN KEGIATAN PANAS BUMI
PENANGGUNG JAWAB
Data Geosain dan Sistem Panasbumi: Survei Geologi - Laporan hasil penyelidikan geologi termasuk peta dan penampang geologi dengan skala 1:25.000 - Perkiraan altered ground, surface manifestation, volcanic center Survei Geofisika (Tahanan Jenis) - Laporan hasil penyelidikan geofisika termasuk peta geofisika skala 1:10.000 dan penampang geofisika - Menyajikan peta dan penampang penyebaran lapisan tahanan jenis rendah dan batas luasan reservoir Survei Geokimia - Laporan hasil penyelidikan geokimia (air, gas, atau isotop) termasuk diagram-diagram geokimianya dari data manifestasi permukaan - Penentuan suhu reservoir dari data geotermometer yang diperoleh dari manifestasi permukaan - Menentukan sistem panasbumi (dominasi air atau uap) - Menentukan kualitas fluida reservoir (fisika , kimia) Pengeboran sumur landaian suhu (Opsional) - Laporan hasil survei landaian suhu termasuk log komposit sumur Analisis Data Geosain terpadu - Model pendahuluan konseptual panasbumi - Estimasi sumberdaya/cadangan mungkin (probable)
DATA DAN HASIL KEGIATAN PANAS BUMI
1 tahun IZIN LINGKUNGAN
UKL/UPL
AMDAL
EKSPLORASI PERSIAPAN EKSPLORASI
14 HARI KERJA
120 HARI KERJA
Pengkajian dan pengolahan datadata wilayah kerja
Proses Penetapan WKP SK Penetapan WKP Penetapan panitia pelelangan WKP
Pelelangan WKP Penetapan pemenang WKP Pembayaran kompensasi data Pembayaran PNBP
PENERBITAN IZIN PANAS BUMI
Ketentuan Luasan -Maximum 200.000 ha (PP No. 59/2007 Psl 36 dan Permen ESDM No:11/2009, Psl 17)
6 bulan
JANGKA WAKTU PROSES PERIJINAN MENURUT REGULASI
IPPKH untuk explorasi
95 HARI KERJA
Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH)
75 HARI KERJA
IPPKH untuk exploitasi
90 hari kerja setelah Persetuuan Prinsip (jika persyaratan lengkap termasuk Dokumen Amdal & Pemegang IUP telah memenuhi kewajiban)
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Studi Kelayakan: a. Rencana pengembangan lapangan panasbumi untuk pembangkitan tenaga listrik meliputi: - Penentuan cadangan terbukti yang ekonomis - Penerapan teknologi yang tepat u/ ekploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi - Lokasi sumur produksi dan injeksi - Rancangan sumur produksi dan injeksi - Rancangan pemipaan sumur produksi dan injeksi - Sistem pembangkit tenaga listrik b. Perhitungan keekonomian harga uap atau listrik c. Rencana jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang eksploitasi d. Rencana pemberdayaan dan pengembangan masyarakat e. Rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pengoperasian lapangan panasbumi f. Upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panasbumi g. Rencana pemanfaatan barang dan jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, daftar barang induk h. Rencana perubahan Wilayah Kerja i. AMDAL dan izin lingkungan j. Izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum k. Rencana reklamasi dan paska operasi
1. Pengeboran sumur pengembangan & sumur injeksi 2. Pengujian sumur 3. Pembangunan fasilitas lapangan dan operasi sumber daya panasbumi 4. Pembangunan sumur produksi dan injeksi; 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung eksploitasi panasbumi dan penangkapan uap panasbumi.
Pemanfaatan tidak langsung : utk tenaga listrik setelah mendpt izin usaha ketenagalistrikan
1. Wilayah kerja Eksplorasi harus dikembalikan secara bertahap, dan tetap mempertahankan wilayah kerja utk Eksploitasi seluas 10,000 ha, paling lama 2 (dua) tahun setelah Studi Kelayakan selesai.; 2. Pemegang IUP wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan sebelum mengembalikan WKP dan menyapaikan dokumen rencana pascatambang paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir - Pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi; - Penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan paska operasi sesuai RDTR pada saat AMDAL disetujui; Penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan. 3. Bukti pelaksanaan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan merupakan salah satu syarat dokumen yg harus dilampirkan dalam permohonan tertulis pengembalian WKP.
Sumber : PP No: 59/2007, Psl 17
Sumber : PP No: 59/2007, Psl 52 - Maximum 10.000 ha (PP No. 57/2007 Psl 37 dan Permen ESDM No: 11/2009, Psl 18) :
maks. 30 tahun dan maks. 20 tahun @ perpanjangan
maks. 5 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali @ 1 tahun (termasuk studi kelayakan & izin lingkungan)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BLHD/BPLHD, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)
6-7 bulan Persyaratan, permohonan ijin lingkungan
PENYUSUNAN UKL UPL
PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL UPL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
PELAKSANAAN UKL - UPL
6-7 bulan PENYUSUNAN AMDAL
PEMERIKSAAN DOKUMEN AMDAL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
PELAKSANAAN RKL RPL
IZIN PPLH UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a. Izin dumping limbah pemboran b. Izin pengelolaan limbah B3 c. Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 d. Perizinan lain yang disyaratkan oleh peraturan
IZIN PPLH UNTUK EKSPLORASI: Co. Izin penyimpanan sementara limbah B3*) dan pemanfaatan limbah B3 1. Penugasan Survei Pendahuluan dari Ditjen EBTKE 2. Rekomendasi Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota atas penggunaan kawasan hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Badan Pertanahan Nasional Wilayah
Surat Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan jika lokasi melalui kawasan hutan (IPPKH)
IPPKH untuk Kegiatan Survei & Eksplorasi (berlaku 2 tahun dan dpt diperpanjang) IPPKH ini untuk kegiatan Panas Bumi yang berlokasi di Hutan Produksi dan Hutan Lindung Lihat Gambar 5
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Persiapan Pengadaan Tanah
SEKTOR SWASTA
PENGEMBALIAN WKP
STUDI KELAYAKAN
Data Geosain Survei Geologi Detil - Laporan hasil penyelidikan geologi rinci termasuk peta dan penampang geologi dengan skala min 1:25.000 - Mempertegas perkiraan altered ground, surface manifestation, volcanic center Survei Geofisika Detil (Tahanan Jenis) - Laporan hasil penyelidikan geofisika rinci termasuk peta geofisika skala 1:10.000 dan penampang geofisika - Data lebih akurat tentang penyebaran lapisan tahanan jenis rendah dan batas luasan reservoir Survei Geokimia Detil - Laporan hasil penyelidikan geokimia (air, gas, atau isotop) termasuk diagram-diagram geokimianya dari kombinasi data sumur dan manifestasi permukaan - Penentuan suhu reservoir dari data geotermometer yang diperoleh dari kombinasi data sumur dan manifestasi permukaan - Memastikan sistem panasbumi yang sudah ditentukan di survei pendahuluan (dominasi air atau uap) -Memastikan kualitas fluida reservoir (fisika , kimia) Persiapan Konstruksi Sipil - Pembuatan jalan dan tapak sumur Pengeboran Eksplorasi - Log komposit sumur dan potensi cadangan terbukti (proven) Analisis Data Geosain Terpadu - Model sistem panas bumi - Perhitungan sumberdaya/cadangan terbukti (proven)
Penyiapan data untuk penetapan wilayah Kerja Panasbumi (WKP)
PEMANFAATAN
Sumber : PP No. 57/2007 Psl 40 , 41, dan 61.
IJIN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
IJIN KEHUTANAN
EKSPLOITASI EKSPLORASI
SOP Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi dan Penerbitan Izin Panas Bumi
JANGKA WAKTU PROSES PERIJINAN MENURUT REGULASI
IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGADAAN LAHAN
PENETAPAN WILAYAH KERJA; PROSES PELELANGAN DAN PENETAPAN PEMENANG WILAYAH KERJA
Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Badan Pertanahan Nasional Wilayah
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) (berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang)
Pengadaan Lahan untuk Infrastruktur
Izin Dispensasi
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Persiapan Pengadaan Tanah
IPPKH untuk kegiatan Eksploitasi (berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang) IPPKH ini untuk kegiatan Panas Bumi yang berlokasi di Hutan Produksi dan Hutan Lindung Lihat Gambar 6
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Keterangan :
Dilaksanakan oleh pemerintah Dilaksanakan oleh Badan Usaha
Kompensasi Lahan
Gambar 4. Integrasi AMDAL dalam Tahapan Kegiatan Panas Bumi serta Perizinannya
8
Kompensasi Lahan
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan *)
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA
Gambar 5. Prosedur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Survei dan Eksplorasi (Luas > 5 Ha)
9
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA
Gambar 6. Prosedur Izin Pinjam Pakai Kawaasan Hutan (IPPKH) untuk Eksploitasi (Luas > 5 Ha)
10
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PEMRAKARSA KEGIATAN PANAS BUMI Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimuat dalam panduan ini berdasarkan World Bank Group Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines. 1. Pengelolaan Lingkungan Isu-isu yang dikelola pada kegiatan panas bumi yaitu, a. Bidang Lingkungan - Limbah Pengeboran dan Pemotongan (Drilling Fluid and Cutting) Perbaikan dan penyimpanan minyak hasil dari lumpur pengeboran dan pemotongan (Drilling Fluid and Cutting) pada tanki penyimpanan atau tempat pengumpulan yang dilapisi dengan membran kedap air, dilakukan sebelum perawatan (contoh, pencucian), daur ulang, dan/atau pengolahan akhir dan pembuangan; Penggunaan kembali lumpur pengeboran, apabila layak; Pemindahan tanki atau tempat pengumpulan untuk menghindari tumpahan minyak ketanah dan sumber air serta pengolahan/pembuangan muatan untuk saat ini dan yang akan datang yang dikategorikan sebagai limbah berbahaya atau tidak berbahaya tergantung dari karakteristiknya; Pembuangan air dari lumpur pengeboran ke dalam lubang bor sesuai dengan penilaian kadar racun. Air yang tidak beracun biasanya digunakan kembali (contoh, seperti timbunan konstruksi) atau dibuang ke tempat pembuangan akhir; Selama pengolahan asam dari sumur bor, menggunakan selubung anti bocor yang baik dengan kedalaman yang tepat sesuai dengan formasi geologi untuk menghindari kebocoran cairan asam ke dalam tanah. Pengeluaran Cairan Panas Bumi Secara seksama mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari pengeluaran cairan panas bumi tergantung sistem pendinginan yang dipilih; Jika digunakan peralatan tidak menginjeksi ulang seluruh cairan panas bumi bawah tanah, kualitas pembuangan limbah harus konsisten dengan penerimaan tampungan air, termasuk penyesuaian suhu limbah sesuai dengan peraturan daerah atau suatu standar khusus lapangan berdasarkan potensi dampak pada penerimaan tampungan air; Jika ditemukan adanya konsentrasi logam berat yang tinggi pada cairan panas bumi, uji kelayakan harus dilakukan untuk pembuangan cairan ke penampungan air yang mungkin memerlukan konstruksi dan operasional yang kompleks dan fasilitas perawatan yang mahal; Jika injeksi ulang dipilih sebagai alternatif, potensi kontaminasi air tanah harus di minimalisir dengan pemasangan selubung anti bocor di sumur injeksi pada suatu kedalaman formasi geologi yang membawahi tampungan panas bumi; Penggunaan kembali cairan panas bumi harus dipertimbangkan, termasuk: o Penggunaan teknologi pembangkit listrik biner; o Pengunaan dalam proses industri hilir apabila tidak ada kualitas air (termasuk kadar keseluruhan logam berat terlarut) yang konsisten dengan
11
o
persyaratan kualitas pemanfaatan yang dimaksudkan. Contoh pemanfaatan hilir termasuk aplikasi pemanasan seperti rumah kaca, akuakultur, pemanasan ruang, proses pada makanan/buah, dan penggunaan lainnya seperti hotel/spa; Pembuangan akhir dari cairan yang digunakan sesuai dengan pengolahan dan persyaratan pembuangan yang berlaku, jika ada, dan konsisten dengan kapasitas penampungan air.
- Emisi Udara Mempertimbangkan pilihan teknologi termasuk injeksi ulang gas secara keseluruhan atau sebagian dengan cairan panas bumi dalam konteks dampak lingkungan potensial dari alternatif teknologi pembangkit bersama dengan faktor-faktor utama lainnya, seperti kesesuaian teknologi terhadap sumber daya geologi dan pertimbangan ekonomi (contoh, modal dan biaya operasi/ pemeliharaan); Apabila berdasarkan penilaian potensi dampak terhadap konsentrasi ambien hasil injeksi ulang keseluruhan tidak layak dan ventilasi hidrogen sulfida serta merkuri yang tidak terkondensasi mudah menguap, tingkat polutan tidak akan melebihi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku; Jika diperlukan, gunakan sistem pengurangan emisi untuk menghilangkan hidrogen sulfida dan emisi merkuri dari gas yang tidak terkondensasi. Contoh pengendalian hidrogen sulfida yaitu sistem pembersih kering atau fase reduksi cair/sistem oksidasi, sementara pengendalian emisi merkuri termasuk aliran gas kondensasi dengan pemisahan lebih lanjut atau metode adsorption. - Limbah Padat Limbah padat yang dihasilkan dari menara pendingin (cooling tower), sistem pembersih udara, turbin, dan pemisah uap yaitu belerang, silika, dan karbonat. Limbah ini diklasifikasikan berbahaya tergantung dari konsentrasi dan potensi senyawa silika, klorida, arsenik, merkuri, vanadium, nikel, dan logam berat lainnya. Pengelolaan endapan ini adalah: Penggunaan tempat penyimpanan dan penampungan yang layak di lapangan sebelum pengolahan akhir dan pembuangan pada fasilitas limbah yang tepat; Apabila limbah tidak termasuk bahan berbahaya, penggunaan ulang limbah sebagai timbunan secara on-site maupun off-site dapat dilakukan; Apabila layak, limbah padat yang dapat dipulihkan seperti belerang harus didaur ulang oleh pihak ketiga. - Ledakan Sumur Gas dan Kegagalan Jaringan Pipa Pemeliharaan rutin kepala sumur (wellhead) dan jaringan pipa cairan panas bumi, termasuk pengendalian korosi dan inspeksi; pemantauan tekanan; dan penggunaan peralatan pencegahan ledakan seperti katup penutup; Perencanaan tanggap darurat apabila terjadi ledakan sumur dan jaringan pipa pecah, termasuk tindakan untuk menahan tumpahan cairan panas bumi. - Konsumsi Air dan Ekstrasi Mengkaji catatan hidrologi untuk variabilitas arus jangka pendek dan panjang seperti sumber air, dan memastikan aliran kritis dipertahankan selama periode aliran rendah sehingga tidak menghambat jalur ikan atau dampak negatif lain pada biota laut;
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA Pemantauan perbedaan suhu limbah dan kapasitas tampungan air agar disesuaikan dengan peraturan daerah terkait dengan limbah panas. b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja - Gas Panas Bumi Instalasi pemantauan hidrogen sulfida dan sistem peringatan. Jumlah dan lokasi pemantauan harus ditentukan berdasarkan penilaian lokasi tumbuhan yang rentan terhadap emisi hidrogen sulfida; Pengembangan suatu rencana kontingensi pada saat pelepasan hidrogen sulfida, termasuk seluruh aspek yang dibutuhkan dari evakuasi hingga berjalannya kembali operasional yang normal; Penyediaan fasilitas untuk tim tanggap darurat dan pekerja di lokasi dengan tingkat resiko paparan yang tinggi. Fasilitas dilengkapi dengan alat pemantauan hidrogen sulfida, alat bantu pernapasan dan pasokan oksigen darurat, dan pelatihan dalam penggunaan yang aman dan efektif; Penyediaan ventilasi yang memadai pada bangunan yang ditempati untuk mengindari akumulasi gas hidrogen sulfida; Pembangunan dan pelaksanaan program ruang terbatas untuk daerah yang ditetapkan sebagai “Ruang Terbatas” (lihat poin dibawah ini); Menyediakan pekerja dengan lembar kerja atau informasi lainnya yang bisa dibaca mengenai komposisi cairan dan gas dengan penjelasan dampak potensial untuk manusia dan keselamatan. - Ruang Terbatas Ruang terbatas merupakan ruang yang berpotensi terjadi kecelakaan apabila pekerja memasuki ruang tersebut karena adanya fasilitas panas bumi seperti turbin, kondensator, dan menara pendingin (selama kegiatan pemeliharaan), peralatan pemantauan gudang (selama pengambilan sampel), dan lubang sumur “cellar” (penurunan lapisan bawah permukaan yang dibuat untuk pengeboran). Pengelolaan yang dilaksanakan yaitu: Desain harus dilaksanakan untuk menghilangkan sifat merugikan dari ruang terbatas; Izin yang diperlukan untuk ruang terbatas harus ada keamanan permanen untuk ventilasi, pemantauan, dan operasi penyelamatan sejaun mungkin. Area penyelamatan harus cukup untuk operasi dan penyelamatan darurat; Akses harus mengakomodasi 90% populasi pekerja dengan penyesuaian alat dan pakaian pelindung berdasarkan standar ISO dan EN; Sebelum izin masuk-diperlukan ruang terbatas: o Proses atau jalur logistik menuju ruang terbatas harus diputus atau dikeringkan, dan dikosongkan dan dikunci; o Peralatan mekanik diruang terbatas harus diputus, sumber energi diputus, dikunci, dan diperkuat secukupnya; o Atmosfer dalam ruang terbatas harus diperiksa untuk menjamin kandungan oksigen antara 19.5% dan 23%, adanya gas yang mudah terbakar atau uap air yang tidak melebihi 25% dari batas ledakan bawah;
12
o Jika kondisi atmosfer tidak sesuai, ruang terbatas harus diventilasi hingga target atmosfer yang aman tercapai, atau jalur masuk hanya dilakukan dengan tambahan dan PPE yang sesuai. Pencegahan keamanan harus termasuk alat bantu pernapasan, jalur keselamatan, dan keamanan; Pengamat keselamatan pekerja ditempatkan diluar ruang terbatas dengan perlengkapan pertolongan pertama; Sebelum pekerja masuk keruangan, pelatihan yang cukup dan memadai perlu dilakukan seperti mengontrol bahaya ruang terbatas, uji atmosfer, memanfaatkan PPE yang perlu, dan kemampuan pelayanan dan integritas PPE harus diverifikasi. - Panas Mengurangi waktu yang diperlukan untuk pekerjaan di lingkungan bersuhu tinggi dan memastikan adanya akses untuk air minum; Adanya pelindung permukaan peralatan peralatan listrik, pipa, dll; Penggunaan alat pelindung diri (PPE) yang tepat, termasuk sarung tangan dan sepatu; Melaksanakan prosedur pengamanan yang tepat selama proses pengeboran eksplorasi. - Kebisingan Memilih peralatan dengan tingkat suara yang rendah; Memasang peredam pada kipas; Memasang saringan yang cocok di knalpot mesin dan komponen kompresor; Memasang penutup akustik untuk selubung peralatan yang memancarkan kebisingan; Meningkatkan kinerja akustik pada pembangunan gedung, melakukan isolasi suara; Memasang hambatan akustik tanpa celah dan dengan kepadatan permukaan minimum 10 kg/m2 untuk meminimalkan transmisi suara melalui hambatan. Hambatan harus dipasang sedekat mungkin dengan sumber atau lokasi reseptor supaya efektif; Memasang isolasi getaran untuk peralatan mekanik; Membatasi jam operasi untuk bagian atau peralatan khusus atau pengoperasian, khususnya pengoperasioan sumber seluler yang melalui area pemukiman; Merelokasi sumber suara ke area yang tidak sensitive; Jika memungkinkan menaruh fasilitas yang permanen jauh dari area masyarakat; Kondisi topografi alami sebagai penyangga kebisingan selama pembuatan fasilitas; Jika dimungkinkan, mengurangi rute lalu lintas proyek yang melalui area masyarakat; Merencanakan rute penerbangan, waktu dan ketinggian untuk pesawat (pesawat terbang dan helicopter) yang terbang diatas area masyarakat; Membangun suatu mekanisme untuk mencatat dan menanggapi keluhan.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA c. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat - Paparan Gas Hidrogen Sulfida Penempatan sumber potensi emisi yang signifikan dengan pertimbangan paparan gas hidrogen sulfida ke masyarakat sekitar (mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan seperti jarak, morfologi, dan arah angin); Pemasangan jaringan pemantauan gas hidrogen sulfida dengan jumlah dan lokasi stasiun pemantauan yang ditentukan melalui jenis penyebaran udara, dengan mempertimbangkan lokasi sumber emisi dan daerah masyarakat serta tempat tinggal; Operasi berkelanjutan sistem pemantauan gas hidrogen sulfida untuk memudahkan deteksi dan peringatan dini; Perencanaan darurat melibatkan masukan dari masyarakat agar memungkinkan respon yang efektif pada pemantauan sistem peringatan. - Keamanan Infrastruktur Penempatan penghalang akses, seperti pagar dan tanda peringatan, untuk mencegah akses dan peringatan bahaya yang ada; Meminimalkan panjang sistem pipa yang diperlukan; Pertimbangan kelayakan pipa bawah tanah atau pelindung panas untuk mencegah kontak masyarakat dengan pipa panas bumi; Mengelola penutupan infrastruktur seperti jalur pipa dan akses jalan, termasuk: pembersihan, pembongkaran, dan pemindahan peralatan; analisa kualitas tanah pada lokasi pembersihan yang diperlukan; revegetasi situs dan blockade; dan lokasi reklamasi jalan akses yang diperlukan; Mengelola penutupan kepala sumur termasuk penyegelan dengan semen, memindahkan kepala sumur, dan menimbun area disekitar kepala sumur, jika diperlukan. - Dampak terhadap Sumber Air Elaborasi model komprehensif geologi dan hidrogeologi termasuk seluruh geologi, struktur dan arsitektur tektonik, ukuran waduk, batas, sifat batuan induk geoteknik dan hidrolik; Penyelesaian penilaian keseimbangan hidrologi dan air selama tahap perencanaan proyek untuk mengidentifikasi interkoneksi hidrolik antara ekstraksi panas bumi dan titik injeksi dan setiap sumber air minum atau bentuk air permukaan; Isolasi sumber produksi uap dari formasi hidrologi dangkal yang bisa digunakan sebagai sumber air minum melalui pemilihan lokasi yang cermat yang di rancang secara layak dan dipasangi dengan sistem selubung sumur; Menghindari dampak negatif air permukaan dengan adanya kriteria debit ketat dan cocok untuk membawa kualitas air dan suhu standar yang dapat diterima. 2. Indikator Capaian dan Pemantauan a. Lingkungan - Emisi Pada kondisi normal, kegiatan panas bumi tidak menghasilkan sumber emisi selama konstruksi dan operasi seperti hidrogen sulfida, atau tipe emisi lain.
13
Namun apabila dihasilkan emisi nilainya tidak diperolehkan melebihi pedoman kualitas air, World Health Organization (WHO), 2000. - Limbah Potensi kontaminasi limbah panas bumi bervariasi tergantung kondisi mineral pada formasi batuan, suhu air panas bumi, dan kondisi fasilitas khusus lapangan. Pengeluaran cairan panas bumi yang menggunakan tipe tidak diinjeksi ulang akan menghasilkan limbah lebih banyak daripada injeksi ulang. Limbah harus sesuai dengan tingkat debit tertentu di lapangan untuk air permukaan. - Pemantauan Lingkungan Frekuensi pemantauan lingkungan harus cukup agar tersedia data yang representatif untuk parameter yang dipantau; Pemantauan harus dilaksanakan oleh tenaga terlatih yang mengikuti pelatihan pemantauan, tata cara pencatatan, dan menggunakan peralatan yang dikalibrasi dan dipelihara secara layak; Pemantauan data harus dianalisis dan ditinjau pada interval rutin dan dibandingkan dengan standar operasi sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan. b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja - Kesehatan dan Keselamatan Kerja Capaian kesehatan dan keselamatan kerja harus dievaluasi berdasarkan panduan internasional seperti Threshold Limit Value (TLV), Occupational Exposure Guidelines dan Biological Exposure Indices (BEIs), the Pocket Guide to Chemical Hazard, Permissible Exposure Limits (PELs), Indicative Occupational Exposure Limit Values. - Tingkat Kecelakaan dan Kematian Pemrakarsa proyek harus mengurangi angka kecelakan pada tingkat nol, khususnya kecelakaan yang dapat mengakibatkan kehilangan waktu kerja, kecacatan, bahkan kematian. - Pemantauan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan kerja harus sesuai dengan resiko kerja proyek Pemantauan harus didesain dan dilaksanakan sesuai akreditasi profesi sebagai bagian program pemantauan kesehatan dan keselamatan kerja Fasilitas harus menjaga catatan penyakit dan kecelakaan kerja dan kejadian berbahaya dan kecelakaan. Tambahan panduan pada program pemantauan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilihat pada Panduan Umum Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS), The World Bank.
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA Pengawasan Kesehatan Pekerja Saat tindakan perlindungan luar biasa diperlukan (contohnya, paparan komponen berbahaya). Pekerja harus disediakan pengawasan kesehatan yang sesuai dan relevan sebelum paparan pertama. Pengawasan ini dilaksanakan secara rutin. Pelatihan Kegiatan pelatihan untuk pekerja dan pengunjung harus dimonitor secara cukup dan terdokumentasi (kurikulum, durasi, dan peserta). Pelatihan darurat, termasuk pengeboran api harus terdokumentasi secara cukup. Penyedia jasa dan kontraktor secara kontrak dengan pemrakarsa perlu menyerahkan dokumentasi pelatihan sebelum dan setelah penugasan.
CONTOH OUTLINE DOKUMEN ESIA UNTUK KEGIATAN PANAS BUMI Judul Proyek: Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Study Report of Suswa Geothermal Development Project in Narok and Kajiado Counties, 2013 Dokumen ini disusun berdasarkan standar The World Bank. I. LATAR BELAKANG 1.1 Deskripsi Usulan Prospek Suswa untuk Proyek Pengeboran Panas Bumi 1.1.1 Deskripsi Lokasi 1.1.2 Tujuan dan Desain Proyek 1.1.3 Deskripsi Proyek 1.1.4 Strategi Proyek 1.1.5 Kegiatan Proyek 1.1.6 Pembangunan Jalan Akses 1.1.7 Kebutuhan Air untuk Pengeboran Sumur Penyelidikan 1.1.8 Pendistribusian Air ke Lokasi Pengeboran Suswa 1.1.9 Kamp untuk Staf dan Kantin 1.1.10 Pengaturan Keamanan 1.1.11 Tahap Dekomisioning 1.1.12 Deskripsi Alternatif Proyek II. METODOLOGI DAN PENDEKATAN ESIA 2.1. Pendahuluan 2.2. Pendekatan dan Metodologi 2.3. Konsultasi Publik 2.4. Teknik Pengumpulan Data 2.5. Metode Observasi 2.6. Tinjauan Literatur 2.7. Diskusi Kelompok 2.8. Kuisioner 2.9. Wawancara 2.10. Analisa Data 2.11. Identifikasi Dampak, Dampak Penting, Tindakan Mitigasi 2.12. Tantangan terhadap Pendekatan dan Metodologi Saat Ini Jaminan Kualitas
3.2.4. Rumusan Kebijakan Pengelolaan Margasatwa 3.2.5. Kebijakan Nasional tentang Energi 3.2.6. Makalah tentang Pembangunan Sumber Daya Air, 1999 3.2.7. Kebijakan Nasional tentang Pemukiman Kembali 3.2.8. Kesehatan Kerja dan Peraturan Keamanan terkait dengan Pembangunan Panas Bumi 3.2.9. Hukum Wilayah Setempat 3.3 Kerangka Kerja Hukum Kenya 3.3.1. Konstitusi di Kenya 3.3.2. Undang-Undang Koordinasi dan Manajemen Lingkungan tahun 1999 dan Peraturannya 3.3.3. Undang-Undang Energi tahun 2006 3.3.4. Undang-Undang Sumber Panas Bumi tahun 2006 3.3.5. Undang-Undang Air tahun 2002 dan Peraturan Perundangannya 3.3.6. Hukum Adat Masaai 3.3.7. Undang-Undang Pertanahan (Perwakilan Grup) tahun 1968 3.3.8. Lisensi dan Perijinan 3.4 Ketentuan Hukum Internasional 3.4.1. Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim tahun 1992 dan Protokol Kyoto (1997) 3.4.2. Konvensi Terkait Perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam 3.4.3. Konvensi mengenai Lahan Basah untuk Kepentingan Internasional khususnya Habitat Unggas Air (Konvensi Ramsar) tahun 1971 3.4.4. Konvensi Perdagangan Internasional mengenai Spesies yang Terancan Punah dalam Dunia Fauna dan Fauna (CITES) tahun 1990 3.4.5. Konvensi mengenai Migrasi Spesies Hewan Liar (Konvensi Bonn) tahun1979 3.4.6. Konvensi PBB untuk Mengatasi Desertifikasi (UNCCD) tahun 1992 3.4.7. Konvensi mengenai Pelarangan Impor ke Africa dan Kontrol mengenai Pergerakan dan Manajemen Limbah Berbahaya (Konvensi Bamako) 3.4.8. Konvensi Internasional mengenai Zat-zat yang Menguras Lapisan Ozon (Konvensi Vienna) tahun 1985 3.5
III. KERANGKA KEBIJAKAN DAN LEGISLATIF 3.1. Prinsip Panduan ESIA 3.2. Kerangka Kebijakan Nasional 3.2.1. Visi 2030 3.2.2. Sesi Makalah tentang Lingkungan dan Pembangunan 3.2.3. Rumusan Nasional tentang Kebijakan Hutan
14
Kebijakan Safeguard Bank Dunia dan Mitra Lainnya mengenai Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 3.5.1 Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.01-Penilaian Lingkungan 3.5.2 Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.04-Habitat Natural 3.5.3 Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.36-Hutan 3.5.4 Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.09Manajemen Hama 3.5.5 Kebijakan Operasional Bank Dunia World Bank Operational Policy 4.11-Sumber Budaya Fisik 3.5.6 Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12Pemukiman Kembali 3.5.7 Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10Masyarakat Adat 3.5.8 Kebijakan Operasional Bank Dunia BP 17.50Keterbukaan Publik
3.6. Prinsip-prinsip Khatulistiwa 3.7. Standar Kepatuhan Lingkungan
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL PADA KEGIATAN PANAS BUMI DAN PROSES PERIZINANNYA IV. PENILAIAN LINGKUNGAN BIOFISIK
VII. DEKOMISIONING DAN REKLAMASI LAHAN
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Ukuran, Topografi, Iklim, dan Hujan Geologi Gunung Suswa dan Lingkungan Hidrogeologi Manifestasi, Potensial, dan aksessibilitas Panas Bumi Kimia Bumi Fumarol Sumber Daya Air Sifat-sifat Tanah Suplai Air 4.9.1 Masalah dan Urusan Suplai Air 4.9.2 Kemungkinan Sumber Air untuk Pengeboran 4.10 Flora dan Fauna 4.10.1 Flora 4.10.2 Fauna 4.10.3 Large-eared Free-tailed Bat/Giant Mastiff Bat Otomops martiensseni
7.1 Sifat Dekomisioning Umum 7.2 Polusi Suara 7.3 Kualitas Udara 7.4 Sumber Budaya Maasai 7.5 Jasa Ekologi dan Wisata 7.6 Materi Berbahaya dan Pengelolaan Limbah 7.7 Kesehatan dan Keselamatan 7.8 Penggunaan Lahan 7.9 Dampak Sosial dan Ekonomi 7.10 Tanah dan Sumerdaya Batuan 7.11 Sumber daya Air Permukaan dan Air Tanah VIII. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN 8.1 Pendekatan 8.2 Pemadatan Tanah, Erosi dan Devegetasi 8.3 Penggunaan Air dan Konsumsi 8.4 Ekosistem (Flora & Fauna) 8.5 Kimia Gas dan Air 8.6 Kimia dan Tingkatan Air Permukaan dan Air Tanah 8.7 Polusi Udara dan Curah Hujan Kimia 8.8 Kebisingan 8.9 Tenaga Kerja, Kesempatan Usaha dan Pendapatan Rumah Tangga 8.10 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 8.11 Prinsip Khatulistiwa
V. KARAKTERISTIK SOSIAL-EKONOMI AREA PROYEK 5.1
Sistem Sosial-Budaya Masaai dan Aplikasinya terhadap Proyek yang Diusulkan 5.2 Populasi, Demografi, dan Pemukiman Penduduk 5.2.1 Rumah Tangga Masaai dan Keuntungan Potensial dari Proyek 5.3 Sektor Kesehatan 5.3.1 Akses terhadap Fasilitas Kesehatan 5.3.2 Kesehatan Ibu dan Anak 5.4 Pembangunan Infrastruktur Jalan 5.5 Pertanian dan Peternakan 5.6 Koperasi, Perdagangan dan Perniagaan 5.7 Kesehatan Lingkungan Hidup 5.8 Penggunaan Nasional dan Internasional terhadap Pupuk Kelelawar 5.9 Pusat Perkotaan di Area Suswa 5.10 Konservasi Wisata dan Satwa Liar 5.10.1 Konservasi Gunung Suswa 5.10.2 Konservasi Empaash Oloirienito 5.11 Pendidikan
IX. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 9.1 Kesimpulan yang Diambil dari ESIA 9.2 Rekomendasi
VI. PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 6.1 Pendahuluan 6.2 Dampak-dampak Lingkungan Hidup 6.2.1 Pembangunan Jalan, Landasan, dan Pembuatan Bak Penampung 6.2.2 Operasional Pengeboran 6.2.3 Dampak Emisi Gas Panas Bumi 6.2.4 Dampak pada Sumber-sumber Air Tanah dan Permukaan 6.2.5 Pembuangan Limbah 6.2.6 Emisi Gas ke Atmosfer 6.2.7 Ruang Terbatas 6.2.8 Saluran Transmisi Tenaga 6.2.9 Pemukiman Kembali dan Relokasi 6.2.10 Pertanian 6.2.11 Keagamaan dan Warisan Budaya 6.2.12 Memanen Uap untuk Kebutuhan Air Domestik 6.3 Dampak Kumulatif dari Pembangunan Tenaga Panas Bumi 6.4 Keserasian dengan Tata Lahan Lainnya 6.5 Pembaruan Sumberdaya Panas Bumi 6.6 Keprihatinan Utama Masyarakat Lokal terhadap Proyek 6.7 Memastikan Kepatuhan
15
