Upaya Peningkatan Kerjasama
INDONESIA - AS DI SEKTOR PERTAMBANGAN
(Studi di PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara)
Editor: Humphrey Wangke
Diterbitkan oleh: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika
Judul: Upaya Peningkatan Kerjasama Indonesia - AS di Sektor Pertambangan (Studi di PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara) Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) viii+160 hlm.; 17x24 cm Cetakan Pertama, 2012 ISBN: 978-979-9052-71-1
Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum Humphrey Wangke Tri Rini Puji Lestari Sita Hidriyah Simela Victor Muhamad Editor: Humphrey Wangke Desain Sampul: Fery C. Syifa Penata Letak: Zaki
Diterbitkan oleh: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245 Bersama: Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/ DIY/ 2012 Kantor Pusat: Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta Telp. +62 274-6882748 Perwakilan Jabodetabek: Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520 Telp. +62 21-49116822
Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
KATA PENGANTAR
AS merupakan negara industri maju yang sangat tergantung pada luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan mineralnya di dalam negeri. Seperti misalnya pada tahun 1985 negara ini mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan akan mangan, platina, mika, bauksit, kobalt, tantalium, dan kolombium. AS mengimpor lebih dari 33 mineral yang strategis dari luar negeri. 13 mineral di antaranya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang terkait dengan kegiatan ekonomi dengan pasokan yang sangat terbatas dan rawan untuk dihentikan. Kobalt, kromium, mangan dan platina merupakan kelompok mineral yang termasuk dalam “first tier” karena sangat penting bagi kehidupan AS. AS membutuhkan mineral yang tergolong “first tier” itu untuk memenuhi kebutuhan militer dan sipil. Ironisnya, AS justru mempercayai negara-negara yang secara politik tidak stabil atau rezim yang represif dalam memenuhi kebutuhan mineral di dalam negerinya. Seperti misalnya pada awal dekade tahun 1980-an, AS banyak mengimpor kromium, mangan dan platina dari Afrika Selatan. AS juga mengimpor kebutuhan kobaltnya dari negara Zaire pada tahun 1980-an. Selama periode yang sama, AS juga mengimpor tembaga dalam jumlah besar dari Chili. Meskipun terjadi pelanggaran HAM di negara-negara tersebut, AS tetap melanjutkan impor mineral dari negaranegara itu yang berarti mendukungnya secara ekonomis. Konsekuensinya, AS harus mengkompromikan antara pemenuhan kebutuhan sumber daya mineral di dalam negeri dengan dukungan terhadap negara-negara yang represif. Tapi sayangnya, AS tidak mampu mengurangi ketergantungannya terhadap sumber-sumber mineral dari luar negeri karena hanya sedikit negara yang menghasilkan mineral yang dibutuhkannya. Memasuki abad ke 21, AS tetap menjadi negara yang sangat tergantung pada sumber-sumber mineral yang berada di luar negeri. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan mineral, AS akan lebih bergantung pada kebaikan negara-negara yang sering mengalami pergolakan politik. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan mineral AS sering terganggu. Karena itu sangat mungkin di masa depan pemenuhan kebutuhan mineral AS akan mengalami gangguan lagi. Ketika negara-negara di Afrika mengalami pergolakan, maka dapat dipastikan bahwa pasokan mineral ke AS akan terganggu. Karena ketergantungannya terhadap kebutuhan mineral yang strategis ini, AS harus menjalani politik luar negeri yang bersifat ganda. Di satu sisi ia iii
mengkritik kondisi politik dalam negeri suatu negara, tetapi di lain sisi ia terus mengimpor bahan-bahan mineral dari negara tersebut. Dengan tingkat kebutuhan mineral di dalam negerinya yang sangat tinggi, AS terus berusaha mencari negara yang mempunyai kekayaan mineral yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan didalam negerinya. Indonesia merupakan salah satunya. Hal ini dibuktikan dengan kecepatan AS untuk memanfaatkan kesempatan pertama yang dberikan oleh Presiden Soeharto kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berlakunya UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dimanfaatkan AS dengan menghadirkan PT Freeport McMoran di bumi cenderawasih untuk melakukan penambangan tembaga dan bauksit di kawasan itu. Kontrak Karya (KK) yang dilakukan oleh PT Freeport McMoran terjadi pada tahun 1971 dan 1991. KK tahun 1971 untuk penambangan Gunung Ertsberg atau Gunung Bijih Timur dan KK 1991 untuk penambangan Gunung Grasberg. AS tidak dapat mengesampingkan posisi strategis Indonesia sebagai penghasil mineral karena Indonesia merupakan negara terbesar kedua dunia sebagai penghasil timah dan negara ketiga terbesar dunia dalam produksi batubara. Indonesia juga merupakan negara ketiga terbesar di dunia sebagai produsen tembaga, posisi kelima dan ketujuh sebagai penghasil nikel dan emas. Dengan kekayaan alam seperti itu, pada tahun 2009 Indonesia memperoleh pemasukan dari sumber-sumber energi dan mineral hingga 24 persen dari total pendapatan nasional. Tapi ironisnya, meskipun secara keseluruhan sumbersumber mineral Indonesia menduduki peringkat 6 dunia akan tetapi investasi di sektor pertambangan hanya menduduki peringkat 46 dunia. Data yang dimiliki oleh Indonesia Mining Association (IMA) menyebutkan bahwa hingga tahun 2010, jumlah investasi di sektor pertambangan mencapai 41,8 miliar dolar AS. Karena itu Indonesia mempunyai potensi besar untuk meningkatnya jumlah nilai investasi asing di sektor pertambangan. Peluang ke arah itu cukup besar karena Indonesia menyimpan cadangan mineral yang masih tergolong besar. Untuk nikel, jumlah cadangan mencapai 1,8 miliar ton, untuk timah jumlah cadangan mencapai 650.000 ton, bauksit 726 ribu ton, sedangkan emas mencapai sekitar 5 ribu ton. Dengan situasi dan kondisi seperti itu, Indonesia berharap, AS bersedia meningkatkan investasinya di Indonesia. Hingga saat ini AS merupakan salah satu negara dengan investasi terbesar di Indonesia bersama Singapura, Jepang, Belanda dan Korea Selatan. Indonesia berharap AS merealisasikan janjinya untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, seperti yang sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat berkunjung ke Indonesia yaitu menjadikan investasi dan perdagangan Amerika nomor satu terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), AS merupakan salah satu negara dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Selama kurun iv
waktu 2000-2010, total nilai investasi Amerika Serikat adalah 3.540 juta dolar. Pada kuartal pertama tahun 2011, nilai investasi dari Amerika Serikat mencapai 359,1 juta dolar. Komitmen AS untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia dilakukan melalui penandatangan US-Indonesia Comprehensive Partnership. Perdagangan kedua negara pada tahun 2010 mencapai nilai 23,4 miliar dolar AS. Pada kuartal pertama tahun 2011, ekspor AS ke Indonesia meningkat 17 persen dibandingkan waktu yang sama tahun 2010, sementara impor dari Indonesia meningkat 22 persen. Indonesia tetap menjadi prioritas utama perdagangan AS melalui pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) sehingga hampir 1,9 miliar dolar AS produk Indonesia memasuki pasaran di AS. Sementara di bidang investasi, pada tahun 2009 investasi langsung AS di Indonesia mencapai 1,6 miliar dolar AS, sementara investasi Indonesia di AS sejak tahun 2008 mencapai total 256 juta dolar AS. Indonesia dan AS telah membentuk Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) untuk membicarakan setiap hambatan di sektor perdagangan terutama untuk sektor farmasi, produk pertanian, dan energi. Kesiapan Indonesia untuk menarik investor asing lebih banyak lagi ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menggantikan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ada catatan menarik dari UU yang baru ini. Dalam banyak hal rumusan kebijaksanaan sangat berbeda dengan UU sebelumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain dalam hal: 1. Dasar hukum dan bentuk perizinan usaha pertambangan; 2. Desentralisasi wewenang pengurusan dan pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; 3. Penggolongan (pengelompokan) usaha pertambangan; 4. Pemberian perlakuan yang sama bagi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Selain itu, UU No. 4 tahun 2009 cukup mengatur hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan hidup, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, yang belum atau tidak diatur dalam UU No. 11 tahun 1967. Karena itu, terbitnya UU yang baru ini telah menimbulkan kontroversi karena berbagai penyesuaian yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahan pertambangan yang telah beroperasi di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, tim Hubungan Indonesia Setjen DPRRI mengadakan penelitian di dua perusahaan pertambangan AS yang beroperasi di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana kedua perusahaan ini mau melakukan penyesuaian terhadap UU No. 4 Tahun 2009 mengingat kedua pertambangan ini menghasilkan v
mineral yang sangat dibutuhkan oleh AS. Asumsi yang digunakan adalah karena ketergantungan AS terhadap pasokan mineral dari luar negeri sangat tinggi maka seharusnya kedua perusahaan itu mau melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Topik penelitian yang kami lakukan mencakup 5 aspek yang penting untuk diketahui yaitu 1. Bidang hukum; 2. Bidang lingkungan hidup; 3. Bidang kesehatan; 4. Bidang ketenagakerjaan; dan 5. Hubungan Indonesia-AS dewasa ini dan di masa depan. Penelitian di bidang hukum adalah yang terkait dengan kewajiban divestasi saham seperti yang diamanatkan Pasal 112 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan lain yang diteliti adalah amanat UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, di mana diwajibkan adanya pelimpahan wewenang di bidang pertambangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Di bidang lingkungan hidup, penelitian terfokus pada upaya yang dilakukan oleh kedua perusahaan itu untuk mengurangi dampak pencemaran akibat kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Masalah utama penelitian adalah tailing yang dihasilkan oleh kedua perusahaan ini masih menimbulkan polemik apakah berbahaya untuk kesehatan ataukah tidak. Terkait dengan bidang lingkungan hidup adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan di pertambangan sangat kompleks sebab bukan hanya menyangkut jaminan kesehatan bagi pada pekerjanya tetapi juga bagi masayarakat di sekitar tambang. Masalah sosial lainnya yang diteliti adalah sektor ketenagakerjaan. Telah jamak diketahui bahwa investasi asing banyak mempekerjakan tenaga kerja asing. Karena itu melalui penelitian ini, ingin diketahui bagaimana kedua perusahaan ini mengakomodasi tenaga kerja domestik agar kepentingan Indonesia di dalam mengatasi masalah pengangguran bisa terbantukan. Terakhir adalah pembahasan tentang prospek hubngan kedua negara di bidang investasi di sektor pertambangan. Analisis dalam penelitian ini, kami lakukan dengan lebih memperhatikan aspek kualitatif agar dapat lebih menjelaskan secara luas permasalahan yang hendak diteliti. Tentu saja hasil penelitian ini masih memiliki kekurangankekurangan, karena itu setiap kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk kesempurnaan hasil penelitian ini. Editor, Humphrey Wangke
vi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................................................................iii Daftar Isi...........................................................................................................................................vii
Bagian I KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN PT. FREEPORT INDONESIA) Trias Palupi Kurnianingrum...................................................................................................1 BAB I .PENDAHULUAN...............................................................................................3 BAB II .METODE PENELITIAN............................................................................... 11 BAB III .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................................... 13 BAB IV .KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................... 33 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................................. 35 Bagian II PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN PADA PT. FREEPORT INDONESIA DAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA Humphrey Wangke.................................................................................................................. 37 BAB I .PENDAHULUAN............................................................................................ 39 BAB II .METODE PENELITIAN............................................................................... 51 BAB III .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................................... 53 BAB IV .PENUTUP......................................................................................................... 69 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................................. 71
Bagian III CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BIDANG KESEHATAN Tri Rini Puji Lestari................................................................................................................. 75 BAB I .PENDAHULUAN............................................................................................ 77 BAB II .METODE PENELITIAN............................................................................... 83 BAB III .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................................... 85 BAB IV .KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................... 99 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................101 vii
Bagian IV DINAMIKA PERMASALAHAN PEKERJA TAMBANG INDONESIA PADA PERUSAHAAN TAMBANG AMERIKA SERIKAT YANG BEROPERASI DI INDONESIA Sita Hidriyah............................................................................................................................103 BAB I .PENDAHULUAN..........................................................................................105 BAB II .METODE PENELITIAN.............................................................................111 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH............................................................113 BAB IV .KESIMPULAN...............................................................................................127 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................129 Bagian V KEHADIRAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN PT. FREEPORT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT Simela Victor...........................................................................................................................131 BAB I .PENDAHULUAN..........................................................................................133 BAB II .METODE PENELITIAN.............................................................................137 BAB III .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.........................................139 BAB IV .KESIMPULAN DAN REKOMENDASI...................................................153 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................155 Biografi Penulis...........................................................................................................................159 .
