UPAYA PEMERINTAH BELANDA DALAM MENGURANGI PENGGUNAAN GANJA DI KALANGAN TURIS ASING DI BELANDA Elpidius Riwu Kewa 1 NIM

ejournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (4): 949-960 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

UPAYA PEMERINTAH BELANDA DALAM MENGURANGI PENGGUNAAN GANJA DI KALANGAN TURIS ASING DI BELANDA 2011-2012 Elpidius Riwu Kewa1 NIM.0702045159

Abstract: Policy legalize marijuana use in the Netherlands against the specified amount of marijuana kosumsi komsumsinya got negative effects of marijuana use by. This is why the Dutch government tried to address the use of cannabis to foreign tourists, to the Dutch government wants to dispel its image as a country that is free to use marijuana, with the effort that has been done is to enact new policies to control the use of marijuana, because most tourists who buy in quantities many will trade or illegally use in their home country. Keywords : , Cannabis, Foreign Tourists, Dutch, Opium Act

Pendahuluan Belanda merupakan negara yang melegalkan penggunaan ganja dikalangan masyarakat, dengan bentuk kebijakan dekriminalisa ganja. Kebijakan ini tidak memberikan hukuman bagi pengguna ganja bagi warga Belanda, sehingga ganja secara de facto dikatakan legal di negara tersebut.( http://www.status ganja di negara lain.html), diakses pada tanggal 15 januari 2013). Dalam kebijakan legalisasi ganja, komsumsi dalam jumlah yang telah ditentukan terhadap penggunaan ganja, tidak termasuk kedalam tindakan pelanggaran terhadap pengunaan narkotika dikarenakan ganja termasuk bentuk soft drug. Gsnja dinyatakan soft drug berdasarkan Opium Act 1976. Ada dua kategori nakotika yaitu soft drug (ganja) dan hard drug (opium, cocaine, aphetamin, heroin, dan sebagainya).( dalam http://www.pembuatan kebijakan di Belanda.html, diakses pada tanggal 4 Febuari 2013). Jenis hard drug merupakan jenis narkotika yang dilarang penggunaanya di masyarakat luas. Legalitas ganja di Belanda tidak hanya membawa dampak positif bagi pariwisata domestik namun juga membawa dampak negatif seperti tindakan kriminalitas yaitu penyelundupan ganja ke beberapa negara Eropa lainnya, dimana negara ini menjadi negara transit bagi 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (4): 949-960

para pedagang ganja. Belanda merupakan negara yang memiliki akses yang luas ke negara-negara lain, seperti akses tranportasinya. Akses yang paling utama di negara ini adalah akses laut dimana Belanda memilki banyak pelabuhan yang digunakan para sindikat narkotika untuk mendistribusiakan Ganja dari dan menuju Belanda serta negara-negara Eropa lainnya. Hal ini menyababkan sulitnya pemerintah negara tersbut mengatasi peredaran ganja dari Belanda. Secara hukum internasional ganja dinyatakan ilegal berdasarkan undang–undang convension narkotika yang dikeluarkan oleh k PBB yang menyebutkan bahwa ganja termasuk salah satu barang narkotika. Hal ini yang menyebabkan Belanda tidak bisa melegalkan ganja, dan ganja bisa digunakan hanya 5 gram per orang dan mengeluarkan kebijakan atau aturan kepada coffee shop yang terdiri dari enam hal, yaitu: 1. tidak mengiklankan ganja, 2. jumlah maksimal yang boleh di jual kepada setiap konsumen maksimal adalah 5 gram, 3. ketiga stok ganja maksimal 500 gram, 4. tidak di perjualkan kepada usia dibawah 18 tahun, 5. tidak boleh di coffee shop terdapat hard drugs, 6. tidak boleh menjual (ekspor) keluar Belanda. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU Opium, yang diberlakukan pada bulan Mei 2012 menyatakan bahwa publikasi dan promosi dalam hal penjualan, penyediaan atau pemberian obat sangat terlarang, termasuk dalam hal ini adalah ganja adalah tindakan pelanggaran hukum. Pemberlakuan undang-undang ini termasuk upaya pemerintah Belanda dalam memperketat penggunaan ganja secara konstitusional. Sedangkan upaya lainnya adalah pemberlakuan kartu ganja di kedai atau coffeshop ganja yang mulai berlaku mulai Januari tahun 2013, dengan kartu ini hanya warga Belanda dan turis asing yang berumur 18 tahun ke atas dapat membeli ganja.( Pengetatan Penjualan Ganja Terhadap Para Turis dan Masyarakat, dalam http://www.coffeeshopbond.nl/juridisch/, di akses pada tanggal 27 November 2012) Dampak negatif inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda berupaya mengatasi penggunaan ganja untuk turis asing, dikarekan pemerintah Belanda ingin menghilangkan citranya sebagai negara yang bebas menggunakan ganja, dengan upaya yang telah dilakukan yaitu dengan memberlakukan penggunaan kartu ganja untuk mengontrol penggunaan ganja, dikarenakan sebagian turis yang membeli dalam jumlah yang banyak akan memperdagangkan atau mempergunakan secara ilegal di negara asal mereka. Kerangka Konseptual Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap penulisan ini. Penulisan menggunakan beberapa konsep yaitu : Konsep Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan oleh Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang

950

Upaya Pemerintah Belanda Mengurangi Penggunaan Ganja di Belanda (Elpidius RK)

dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.( Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hal 14) Sedangkan menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan ‖sesuatu yang tidak dilakukan‖ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan ‖sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.Dengan demikian kebijakan menurt Dye, adalah merupakan upaya untuk memahami: Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.( Ibid, hal 17). Menurut Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaansecara nyata dari taktik atau strategi.( Abidin, Said Zainal, 2004, Kebijakan Publik, Jakarta Pancar Siwah) Menurut Irfan Islami memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan pubik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik adalah proses yang di dalamnya terdiri beberapa tahapan, yaitu perumusan masalah (formulasi), implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.( Ibid). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan publik dapat mencapai keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Upaya pemerintah Belanda dalam menguranngi penggunaan ganja terhadap turis di Belanda memiliki tujuan untuk membatasi penggunaan ganja, hal ini dikarenakan tekanan dari dunia internasional yang memiliki hukum bahwa ganja merupakan benda illegal. Upaya pemerintah Belanda ini terlihat dengan adanya pembatasan penggunaan ganja dan batas umur penggunanya. Tujuan realisasi kebijakan ini salah satunya adalah untuk melindungi anak muda agar tidak terjebak dalam narkotika dalam kadar bahaya yang tinggi yang diistilahkan sebagai hard drug. Karena secara nyata peredaran drug tersebut ada dalam masyarakat dan berdekatan dengan dunia anak muda, jadi apabila tidak ada legalisasi konsumsi untuk mereka maka dikhawatirkan anak muda akan berusaha mencari narkotika melalui illicit market yang secara nyata akan lebih berbahaya. Dengan adanya diferensiasi antara hard drug dan soft drug masyarakat akan lebih waspada dan secara sadar mengetahui bahwa hard drug akan lebih berbahaya dari soft drug karena di satu sisi mereka telah memiliki pengalaman sebagai konsumen

951


dari soft drug. Pada kenyataannya, di Belanda, transisi konsumen narkotika yang melakukan transisi dari soft ke hard drug memilik persentase yang relatif rendah. Konsep Narkotika Pengertian narkotika menurut Kurniawan adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologis seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioparasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.( SatyaJoewana, Sp.KJ., LusiMargiyani, LinaG.Padmohoedojo, MA, MPH, Dr. E.Widayat. Pr, Dr.ClaraR.P.Ajikusumo, Msc, Drs.MangatasTambunan, Narkoba: PetunjukPraktisBagiKeluargaUntukMencegahPenyalahgunaanNarkoba, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2001, hal 1). Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain–lain.( Reza Indragiri Amriel, Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, Salemba Humanika, Jakarta, 2005, hal 1). Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat. zat-zat adiktif dapat menghancurkan syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup suatu bangsa dikemudian hari. Maka upaya yang dilakukan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh pemerintah Belanda dilakukan dengan cara memperkuat kebijakan mengenai pembatasan penggunaan ganja bagi turis yang dating ke Belanda terutama bagi kalangan muda di bawah 18 tahun. Upaya pencegahan dari pemerintahn Belanda adalah satu-satunya solusi terbaik untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba terutama jenis ganja yang menjadi legal. Pada tahun 1960-1970 Belanda mencatat peningkatan masalah kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi narkotika. Selain itu, angka kriminal yang disebabkan oleh transaksi dalam bidang narkotika juga semakin meningkat. Upaya pemerintah Belanda untuk melawan penyalagunaan narkotika yang direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan tidak memberikan suatu efek penurunan yang signifikan terhadap konsumsi narkotika di masyarakat. Di sisi lain kebijakan yang menetapkan narkotika sebagai sesuatu yang ilegal meningkatkan timbulnya praktik drug trafficking dan illicit market drug di luar kontrol pemerintah. Dengan eksistensi hal tersebut di masyarakat, bahaya akibat peredaran narkotika dan konsumsinya akan menjadi lebih multidimensional mengingat tidak adanya kontrol dalam praktik market tersebut.( http://www.drugpolicy of netherland.html, diakses pada tanggal 12 juni 2013)

952


Berdasarkan hal tersebut dan asumsi bahwa sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk memberantas peredaran narkotika terselubung, maka pemerintah Belanda merealisasikan suatu kebijakan untuk melegalkan penggunaan obat-obat narkotika untuk personal dan memberikan suatu pertimbangan knowledge dengan memberikan standar mengenai konsumsi narkotika yang aman bagi manusia. Dengan penerapan kebijakan tersebut Belanda memberikan suatu label bahwa penggunaan obat-obat berbahaya sebagai suatu masalah umum yang terimplikasi pada kesehatan dan masalah sosial yang berada di bawah kontrol karena adanya legalisasi pemerintah. Dengan penerapan kebijakan decrimilisasi ganja tersebut, pada tahun 1980-an konsumsi ganja menjadi suatu hal yang dianggap lazim dan legal dalam masyarakat Belanda. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif, dimana penulis akan mejelaskan mengenai penyebab suatu peristiwa dengan menjelaskan dasar atau landasan sebagai alat untuk melakukan penelitian. Hasil Penelitian A. Kebijakan internal

Coffee shop yang menjual ganja akan berubah menjadi klub tertutup, dimana hanya orang dewasa yang akan diizinkan membeli ganja, tetapi hanya setelah mendaftar kepada coffee shop dan mendapatkan kartu ganja. Penjualan ganja juga akan menjadi skala kecil di coffee shop dengan membatasi pendaftaran untuk 2.000 anggota per coffee shop pada Desember tahun 2011. Setiap kedai kopi yang dapat menjual ganja hanya dapat menjual sebanyak 5 gram per hari untuk tiap orangnya. Coffee shops yang letaknya berada di pusat kota akan dipindahkan ke wilayah yang lebih terpencil jauh dari tempat-tempat publik dan dari sekolah-sekolah disetiap wilayah di Belanda. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk mengurangi pengguna ganja dari kalangan siswa sekolah. Khususnya sekolah menengah tingkat pertama dan tingkat atas. Undang-undang ini memberikan otoritas pada pemerintah lokal untuk menyaring aplikasi baru tertentu untuk izin, operasi lisensi, tender atau subsidi, untuk mencegah mereka sengaja memfasilitasi kejahatan terorganisir. Ruang lingkup kebijakan BIBOB melalui kedai-kedai kopi tersebut, berkaitan dengan: a. Sistem perizinan. b. Lisensi lingkungan dan izin bangunan. c. Izin operasi bagi antara lain hotel dan katering perusahaan, termasuk toko-toko kopi, lokalisasi seks. Penyaringan akan dilakukan oleh pusat khusus BIBOB. Kantor ini memiliki akses ke sumber aman seperti file polisi dan Pajak dan Administrasi Bea Cukai. Kantor BIBOB tidak hanya memeriksa pemohon izin, tetapi juga memeriksa lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat mengakibatkan rekomendasi tentang tingkat risiko. Otoritas administratif Belanda dapat menolak kontrak, subsidi atau izin untuk

953


organisasi dan perusahaan jika mereka memiliki keraguan yang serius tentang integritas pemohon . Dalam laporan tahunan terbaru, dengan data tahun 2010, kantor BIBOB menulis bahwa ada proyek percontohan khusus di mana semua 40 kedai kopi yang ada di kotamadya Den Haag disaring. Sebagai konsekuensi dari skrining ini walikota memerintahkan ditutupnya empat kedai kopi, dari jumlah total 18 persen kedai kopi yang ada dari permintaan BIBOB sekitar toko-toko kopi. Menteri Keamanan dan Keadilan sedang mempersiapkan RUU untuk memperbesar ruang lingkup UU BIBOB ke sektor real estate. Memerangi kejahatan terorganisir di Belanda dengan UU BIBOB adalah Pendekatan Administrasi program kejahatan terorganisir yang dimulai pada tahun 2007 sebagai bagian dari kebijakan yang komprehensif untuk memerangi kejahatan terorganisir. Dengan pendekatan administrasi pemerintah daerah yang didukung oleh Pusat Informasi dan Keahlian Regional (RIEC). RIEC sudah aktif bekerja sama dalam pencegahan kejahatan terorganisir dengan bertukar informasi hukum dan administratif. Pada akhir tahun 2010, 75 persen dari kota Belanda berpartisipasi dalam RIEC. Pada tahun 2011 Pusat Nasional Belanda Informasi dan Keahlian (RIEC) didirikan. Larangan merokok ganja diruang publik di seperempat wilayah Amsterdam, yang diberlakukan sejak tahun 2006, menerima banyak perhatian media. Larangan tersebut berdasarkan kebijakan lokal (Algemene Plaatselijke Verordening) dan bertujuan untuk memerangi gangguan di ruang publik. Pada akhir tahun 2009, beberapa kota memperkenalkan larangan, yang melarang penggunaan dan kepemilikan obat terlarang (bahkan jika itu menyangkut jumlah kecil untuk digunakan sendiri) didaerah tertentu atau bahkan seluruh kota. Larangan ini merupakan rarelatif baru. Misalnya di Rotterdam larangan juga menyangkut penggunaan obat-obatan terlarang lainnya. Larangan bertujuan pengurangan gangguan publik. Gangguan ini mungkin berhubungan dengan kedai kopi, atau kelompok yang menyebabkan gangguan publik secara umum, atau penggunaan narkoba itu sendiri yang dianggap objeksional dan contoh buruk bagi anak-anak dibawah umur. Pada tanggal 13 Juli 2011, Divisi Peradilan Administrasi Dewan Belanda membuat keputusan mendasar tentang larangan merokok ganja di daerah Blowverboden, karena kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi dapat dihukum sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Narkotika, tidak ada ruang untuk menduplikasi larangan ini. ( New policy in netherland, dalam http://www.emcdda.europa.eu/countries/national-drug-strategies/netherlands, diakses pada tanggal 18 januari 2014 ) B. Kebijakan eksternal Belanda terlibat dalam sejumlah organisasi internasional dalam mengurangi penggunaan ganja diantaranya sebagai berikut : 1. PBB Dalam PBB, negara Belanda adalah anggota Commission on Narcotic Drugs ( CND ), dan berpartisipasi dalam berbagai proyek PBB International Pengawasan Obat Programme ( UNDCP ) dan Belanda telah menandatangani tiga perjanjian

954


PBB pada obat-obatan, dan kebijakan obat maka Belanda didirikan pada asumsi bahwa negara kita akan mematuhi kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian ini. Perjanjian obat utama internasional diratifikasi oleh Belanda adalah PBB Konvensi Tunggal Narkotika 1961 ( diubah pada tahun 1972 ). Tujuan utama adalah untuk mencapai kerjasama di seluruh dunia dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan perdagangan obat selain untuk tujuan medis dan ilmiah. Pada tahun 1993 Belanda juga meratifikasi Konvensi PBB tahun 1971 tentang Psikotropika (berkaitan dengan obat-obatan terlarang, serta obat penenang dan obat tidur). Kerjasama internasional adalah kepentingan utama untuk memerangi perdagangan narkoba. Antara lain, kerjasama ini diwujudkan dalam tahun 1993 ratifikasi Konvensi 1988 PBB melawan perdagangan gelap narkotika dan Psikotropika. Konvensi ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara anggota dalam rangka untuk mengurangi perdagangan obat ilegal lebih efektif. Kovensi ini khusus membahas langkah-langkah untuk merebut keuntungan ilegal dari perdagangan narkoba dan untuk mengekang pencucian uang, dan konvensi ini juga mencakup bahan atau bahan kimia yang digunakan untuk tujuan produksi obat. 2. Kerjasama dengan Uni Eropa Dalam Uni Eropa, negara Belanda adalah anggota dari Kelompok Kerja Horizontal Narkoba dan Komite Prekursor, dan berpartisipasi dalam Program Aksi Pencegahan narkotik dalam Uni Eropa, kolaborasi berlangsung dalam konteks Rencana Aksi Uni Eropa tentang narkotika 2000-2004. Ini rencana aksi merupakan pelaksanaan beton strategi Uni Eropa pada obat-obatan (2000-2004), yang diadopsi Dewan Eropa di Helsinki. Rencana ini mencakup semua aspek dari kebijakan obat, dan juga berfokus pada meningkatkan kerjasama dengan negaranegara lain, terutama calon anggota Uni Eropa. Pada bulan Desember 2002 Komisi akan mengevaluasi kemajuan rencana tindakan ini. Komisi Usulan Aspek Kesehatan Kebijakan Obat Komisi telah mengajukan proposal untuk rekomendasi Dewan mengenai pencegahan dan pembatasan risiko kecanduan narkoba. Tujuan utama dari ini adalah untuk membantu negara-negara anggota untuk mencapai tujuan kedua dari strategi obat Uni Eropa (2000-2004) sehubungan dengan kesehatan masyarakat : yaitu, untuk membawa penurunan yang signifikan dalam insiden kerusakan kesehatan terkait obat ( HIV, hepatitis B dan C, TBC, dan lain-lain ) dan dalam jumlah kematian terkait narkoba , dalam jangka waktu lima tahun. a. Untuk mengadopsi pencegahan kecanduan narkoba dan pengurangan risiko sebagai tujuan kebijakan kesehatan masyarakat . b. Untuk mengurangi obat-terkait kerusakan kesehatan ( HIV, hepatitis, TBC, dan lain-lain ) dan kematian dengan cara langkah-langkah pengurangan dampak buruk, seperti penyediaan informasi di sudut jalan, tempat lokalisasi, pencegahan dibawah umur, terapi, vaksinasi hepatitis B , dan pertukaran jarum suntik.

955


3. Pompidou Grup Pompidou Group adalah kelompok kerja tetap Dewan Eropa, dan telah ada sejak tahun 1971. Negara-negara Eropa yang menjadi anggota adalah 27 negara, dan pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah organisasi internasional. PG berkonsentrasi pada pertukaran pengetahuan dan pengalaman praktis dan, jika mungkin, hal ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan bersama. Baik hukum dan aspek kesehatan masyarakat obat dibahas. Pompidou Group telah memulai berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh data pembanding di tingkat Eropa, seperti proyek multi- kota dan survei sekolah ( ESPAD ). Dalam rangka memberikan dukungan untuk ini, Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga telah membuat dana yang tersedia untuk ( Belanda ) sekretaris penelitian dan epidemiologi kelompok kerja selama tiga tahun. Kelompok, yang saat ini diketuai oleh Irlandia , kini mempersiapkan konferensi tingkat menteri pada tahun 2003. Airport Kontrol kelompok kerja adalah salah satu badan yang dibawahi Pompidou Grou, dalam kelompok kerja ini Belanda dan Inggris telah bergabung untuk menekan bersama terhadap penyelundupan narkoba melalui bandara. 4. Schengen Treaty a. Schengen Treaty 1985 adalah perjanjian antara semua negara anggota Uni Eropa, dengan pengecualian dari Denmark, Inggris dan Irlandia, yang ditujukan untuk pembukaan perbatasan mereka. Perjanjian meliputi kesepakatan kerjasama yang lebih baik dalam memerangi kejahatan dan undang-undang narkoba. Pelaksanaan Perjanjian Schengen tanggal dari tanggal 26 Maret 1995. Sejak saat itu kontrol dihapuskan di perbatasan internal negaranegara Schengen , yaitu Belanda, Belgia, Luksemburg, Jerman, Perancis, Spanyol dan Portugal. Akibatnya, kontrol Bea Cukai dan polisi dan anggota Polisi Militer Kerajaan telah membentuk skuad obat khusus di Amsterdam Schiphol Airport untuk memerangi penyelundupan obat. b. Pendeteksi khusus digunakan untuk digunakan di terminal dan di pelabuhan Rotterdam. Peralatan serupa juga akan dibeli untuk pelabuhan Amsterdam dan Schiphol Airport. Dalam kombinasi dengan sukses sistem analisis risiko, yang dikembangkan oleh pihak pabean Belanda, scanner telah meningkatkan peluang untuk menemukan obat-obatan tersembunyi dalam wadah . Tutup kerjasama telah ditetapkan antara pihak pabean dari negara-negara anggota. 5. Kerjasama Bilateral Antara Belanda Dan Negara Di Uni Eropa ( Bilateral Kolaborasi Ventures ) a. Prancis Hubungan kolaborasi antara Perancis dan Belanda terus meningkatkan terus. Ada sekarang tampaknya lebih banyak kesamaan daripada perbedaan antara kebijakan obat kdua negara. Hal ini terbukti pada pertemuan tingkat tinggi ketiga belas Prancis danBelanda pada obat-obatan, pada Februari 2002. Kedua negara menegaskan bahwa intensifikasi lebih lanjut dari kemitraan kolaboratif PrancisBelanda masih diperlukan, karena skala masalah narkoba tidak berkurang. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang yang berbeda. Dalam bidang kesehatan masyarakat, misalnya , Belanda dan Perancis bertukar keahlian dan pengalaman di berbagai bidang seperti metode pengobatan dan pendekatan pencegahan. Staf

956


Penghubung telah ditunjuk di kedua negara untuk saling memberikan informasi tentang kebijakan peradilan saat ini sedang diberlakukan.

b. Jerman Pada musim gugur 2000, Menteri Dalam Negeri Jerman, Oskar Schily, mengambil inisiatif bersama dengan rekan-rekannya dari Kementerian Kehakiman Belanda dan Negeri untuk mempromosikan kolaborasi yang lebih baik antara lembaga investigasi yang berbeda dalam memerangi perdagangan narkoba lintas batas. Europol kemudian diminta untuk mengkoordinasikan proyek tiga tahap. Tahap pertama terdiri dari analisis strategis kerjasama antara departemen terkait di kedua negara. Hal ini dilakukan dengan bantuan dari Badan Kepolisian Nasional Belanda (Korps landelijke Politiediensten( KLPD) dan dari Jerman, yang bernama Bundes Kriminal Amt ( BKA ). Pada tahap kedua proyek, dua spesifik investigasi yang dilakukan oleh lembaga investigasi di kedua negara dipantau untuk mengidentifikasi area masalah. Proyek ini sekarang dalam tahap ketiga, di mana kedua negara melaksanakan police investigation bersama-sama. Jerman juga terlibat dalam mengorganisir pertemuan para ahli, yang akan berlangsung sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi untuk mengatasi kurir narkoba di Schiphol. c. Inggris Kolaborasi dalam hal peradilan antara Inggris dan Belanda berjalan dengan baik. Pembentukan dua forum diskusi telah membantu memperkuat hubungan kolaboratif ini. Terstruktur kolaborasi antara Belanda dan Inggris terjadi melalui Anglo Dutch (Operasional) Forum (ADF) pada tingkat operasional, dan melalui Dialog Structured di tingkat kebijakan. ADF adalah badan konsultatif bilateral yang telah bertemu setiap tahun sejak 1996. pada pertemuan ini, Inggris dan Belanda membahas bantuan hukum internasional. Setelah fokus khusus pada kerjasama di bidang obat-obatan di masa lalu , ruang lingkup ADF kini telah diperluas untuk mencakup operasional kolaborasi dan kerjasama dalam urusan hukum pidana dalam arti luas. Kedua negara juga akan bertukar informasi tentang masalah ' kurir internal ( kurir narkoba yang menelan paket kecil obat ). Banyak kurir internal yang melakukan perjalanan ke Inggris dari Jamaika khususnya. Belanda akan mempelajari rencana aksi Inggris pada kurir internal yang lebih erat. 6. A-Team Belanda, Belgia, Perancis dan Luksemburg berkolaborasi dalam kerangka konsultasi Hazeldonk, dengan kampanye operasional internasional yang dirancang untuk mengurangi pariwisata obat dan mengurangi gangguan yang disebabkan oleh kurir narkotika di jalan raya. Selain kampanye ini, A- tim telah beroperasi sejak November 2000. Tim ini memburu dan penangkapan penyelundup obat dan wisatawan obat di jalan tol A- 16 dan di kereta api dari Belanda ke Prancis dan Belgia setiap hari. A- team adalah usaha kolaborasi antara tiga wilayah kepolisian yaitu Badan Kepolisian Nasional, polisi kereta api dan Departemen Pajak. Individu yang menyebabkan gangguan yang ditangani sesuai dengan kasusnya dan dipercepat pada proses pidana. Selama periode percontohan satu tahun, A- tim

957


melakukan pemeriksaan pada 2.395 orang, dan 1.271 di antaranya terbukti menjadi gembong narkoba dan banyak narkotika juga disita ( International CoOperation dalam http ://www.q4q.nl/toolkit/nederland/nederlandse drugsgaanpak.doc, diakses pad tanggal 23 Mei 2014 ). C. Hambatan Kartu ganja pada dasarnya melanggar UU anti diskriminasi Eropa, dan juga melanggar konstitusi Belanda artikel satu. Peraturan tersebut mendiskriminasi tempat tinggal. Siapa yang tinggal di Belanda boleh membeli kanabis sementara yang tinggal di luar Belanda tidak. Pengadilan mengizinkan penerapan tersebut dengan syarat jika merupakan upaya menegakkan ketertiban umum. Para pemilik coffee shop dan beberapa walikota yang mendukung pemilik coffee shop mengatakan tidak ada pelanggaran ketertiban umum. Dan para pemilk coffee shop mengatakan penerapan UU itu akan lebih menciptakan gangguan umum yang lebih besar dan Sebagian besar turis yang membeli ganja dari para pedagang illegal dan memeperjual belikan kembali ke warga asing lainnya yang tidak dapat membeli ganja di kedai-kedai kopi resmi di negara tersebut. Hal ini menjadi tambang emas bagi beberapa pedagang ganja ilegal di Belanda, dimana mereka juga memberikan harga lebih murah daripada standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut. Sebab para tusris tersebut tidak hanya dapat mendapatkan ganja tetapi juga membeli jenis narkotika lainnya seperti kokain, ekstasi, heroin. Sebagian besar pedagang menjual lima gram ganja, dengan harga kurang dari 35 euro lebih murah dari harga pasar dan Sebagian besar turis yang membeli ganja dari para pedagang illegal dan memeperjual belikan kembali ke warga asing lainnya yang tidak dapat membeli ganja di kedai-kedai kopi resmi di negara tersebut. Hal ini menjadi tambang emas bagi beberapa pedagang ganja ilegal di Belanda, dimana mereka juga memberikan harga lebih murah dari harga pasar.( Penolakan kartu ganja dalam http// www.new-cannabis-rules-notworking_files/style2.css, diakses pada tanggal 23 Mei 2014 ) Kesimpulan Banyak langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam mengatasi penggunaan ganja oleh warga lokal dan wisatawan yaitu antara lain mengurangi jumlah wisatawan asing yang dapat membeli ganjs di kedai-kedai kopi yang berada di negara tersebut dengan meluncurkan kartu weit pass bagi para pelanggan yang telah cukup umur untuk membeli ganja. Memngurangi jumlah ganja yang dapat diperdagangkan di kedai-kedai kopi tersebut dari 30 gram per orang menjadi 5 gram per orang dan hanya diperuntukkan bagi warga lokal. Memindahkan kedai-kedai yang menjual ganja kewilayah yang lebih terpencil dari perkotaan seperti wilayah pedesaan dan perbatasan. Serta menambah jarak kedai kopi dari sekolah-sekolah untuk mengindari meningkanya pengguna ganja di kalangan remaja. Belanda telah membagi menjadi dua kelompok jenis obat - obatan, tergantung pada pengaruh mereka terhadap kesehatan manusia , obat lembut dan obat keras . Obat keras seperti kokain , LSD , morfin , heroin dilarang di Belanda seperti di negara lain. Obat-obatan ringan seperti ganja dalam segala bentuknya ( ganja , ganja , minyak hash ) dan jamur halusinogen ( disebut jamur ajaib atau paddos -

958


dari bahasa Belanda : paddestoel - jamur) adalah legal di bawah kondisi yang disebut " penggunaan pribadi ". merokok ganja tidak mendapan sangsi pidana serta menjualnya meskipun secara teknis ilegal, tetapi di bawah Opium Act dapat menggunakan ( berasal dari tahun 1919, ganja ditambahkan sebagai obat pada tahun 1950 ), secara luas ditoleransi asalkan itu terjadi secara terbatas, cara mengkontrol penggunan ( di warung kopi dengan porsi yaitu kecil 5 gram maksimum dalam transaksi, tidak tidak boleh menjual melebih prsi yang ditentukan, dijual hanya untuk orang dewasa, tidak boleh terdapat anak-anak di di coffeeshop, tidak ada iklan obat,jika ada yang melanggar pemerintah daerah setempat dapat memberikan perintah untuk menutup kopi toko. Kebijakan pemerintah Belanda dalam melegalakan penggunaan ganja diharapkan dapat mengurangi tidakan kriminal terhadap penggunaan narkotika jenis hard drug, dimana pengaruh terhadap tubuh lebih besar di bandingkan dengan ganja yang termasuk kategori soft drug, tetapi dari kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru dikarenakan turis asing yang datang ke Belanda lebih banyak hanya datang untuk menggukan ganja (drugs tourism) dan juga turis asig yang membeli ganja lalu mempergunakan ganja tersebut secara illegal di negaranya, karena hanya beberapa negara saja yang melegalkan penggunaan ganja. Hal ini menyebabkan negara Belanda banyak mendapat tekanan terhadap legalitasnya ganja dari dunia internasional terutama Uni Eropa dikarenakan sangat mudahnya keluar masuk turis asing yang masih termasuk dalam wilayah Uni Eropa dan juga negara Belanda merupakan negara dengan infrastuktur luas dan sibuk menyababkan sangat sulit untuk mengatasi keluar masuk ganja dari Belanda. Daftar pustaka Buku : Amriel.Reza Indragiri. 2005. Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, Jakarta: Salemba Humanika. Dye. Thomas .2002. Understanding Public Policy dalam, kebijakan public. Jakarta: Yayasan Pancur Sawah. ED. Leuw and Hean Marshall. Between Prohibition ang Legalization The Dutch Experiment In Drug Policy. Amsterdam/New York. Kugler Publication Edi suharto, PHD.2007. kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Bandung : penerbit ALFABETA,cv Islamy, Irfan.2007. Prinsip – prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara Tambunan.Drs Mangatas, Satya Joewana,SP.KJ, Lusi Margiyani, Lina G.Padmohoedojo, MA, MPH, Dr. E.Widayat. Pr, Dr.Clara R.P.Ajikusumo, Msc.2001. Narkoba: Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo. Partodiharjo.dr. Subagyo.1997. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi. Winarno, Budi.2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo. Internet :

959


Amsterdam Coffeshop Cannabis, dalam http://ranggarakagama.blogspot.com/2012/11/amsterdam-coffeeshop.html, diakses pada tanggal 20 November 2012. Amsterdam Coffeshop, dalam http://www.legalisasiganja.com/amsterdamcoffeeshop/, diakses pada tanggal 18 November 2012 Drug usage in Netheerland, dalam http://www.drugwarfacts.org/cmsnetheland_v_us#stahh.xgxOmt4x.dpbs, diakses pada tanggal 20 November 2012 Demi Pariwisata Kafe Ganja Dibuka, dalam http://m.tnol.co.id/kliping/17332demi-pariwisata-kafe-ganja-dibuka.html?device=xhtml, diakses pada tanggal 20 November 2012 Ganja dalam http:www. Pengaruh Buruk Ganja Bagi Tubuh.htm. Diakses pada tanggal 15 januari 2013 Kartu Ganja, Tambang Emas Penjual Illegal di Belanda, dalam http://www.beritasatu.com/mobile/index.php, diakses pada tanggal 26 November 2012 NATIONAL DRUG POLICY: THE NETHERLANDS dalam, http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/371/ille/library/dolin1-e.htm, diaksespada tanggal 9 September 2013

960

UPAYA PEMERINTAH BELANDA DALAM MENGURANGI PENGGUNAAN GANJA DI KALANGAN TURIS ASING DI BELANDA Elpidius Riwu Kewa 1 NIM

Recommend Documents