KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPAYA MENUJU PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS, IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR BEBAS PUNGLI Oleh : Lucky H Korah Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang SDA
Jakarta, Maret 2017
PENGERTIAN PUNGLI ? ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DI TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYA DIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI ATAU PADA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK SESUAI KETENTUAN.
SEHINGGA DAPAT DI ARTIKAN SEBAGAI KEGIATAN MEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA UANG SECARA PAKSA OLEH SESEORANG KEPADA PIHAK LAIN DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATAN ATAU PERBUATAN PIDANA. (Satgas Saber Pungli, 080217)
DAMPAK PUNGLI EKONOMI BIAYA TINGGI
RUSAKNYA TATANAN MASY
CIPTAKAN MSL SOSIAL & KESENJANGAN SOSIAL HAMBAT PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DIRUGIKAN MENIMBULKAN KETIDAKPERCAYAAN MASY KEPADA PEMERINTAH (Satgas Saber Pungli, 080217)
PENYEBAB KORUPSI / PUNGLI GREEDY ( KESERAKAHAN) OPPORTUNITY ( KESEMPATAN, KEWENANGAN )
NEED ( KEBUTUHAN )
LEMAHNYA SISTEM KONTROL DARI ATASAN
FAKTOR KULTURAL DENGAN BUDAYA ORGANISASI
(Satgas Saber Pungli, 080217)
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO. 25 TH 2009 KEGIATAN / RANGKAIAN KEGIATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN SESUAI DENGAN PERATURAN PER – UU BAGI SETIAP WARGA NEGARA & PENDUDUK ATAS BARANG, JASA DAN/ATAU PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG DISEDIAKAN OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (Satgas Saber Pungli, 080217)
ASAS PELAYANAN PUBLIK 1. KEPENTINGAN UMUM;
2. KEPASTIAN HUKUM; 3. KESAMAAN HAK; 4. KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN; 5. KEPROFESIONALAN; 6. PARTISIPATIF; 7. PERSAMAAN PERLAKUAN/TIDAK DISKRIMINATIF; 8. KETERBUKAAN;
9. AKUNTABILITAS; 10. FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN; 11. KETEPATAN WAKTU; DAN 12. KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN KETERJANGKAUAN. (Satgas Saber Pungli, 080217)
PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS, IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR BEBAS PUNGLI DITJEN SUMBER DAYA AIR
(Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
POLA PIKIR PROSES PELAYANAN PENERBITAN REKOMTEK, IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR BEBAS PUNGLI UPAYA BEBAS PUNGLI
KONDISI SAAT INI (JANUARI 2017) WAKTU LAYANAN
Masalah : 1. SDM 2. KELEMBAGAAN & TATALAKSANA 3. FASILITAS
AKIBATNYA •
•
Tidak pasti (Wkt, Biaya, dll) Public Tidak Percaya
• TERJADI PUNGLI
1. Perpres 87 Thn 2016 Tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli; 2. Kepmen PUPR 62/KPTS/M/20 17 Tentang Pemberantasa n Pungli; 3. SE Ditjen Sumber Daya Air (SOP); 4. STRATEGI BERANTAS PUNGLI
KONDISI YANG DIHARAPKAN TERWUJUDNYA PELAYANAN PENERBITAN REKOMTEK, IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN SDA 30 HK BEBAS PUNGLI (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
KONDISI SAAT INI (JANUARI 2017) WAKTU PELAYANAN : 2 BULAN S.D 6 BULAN BAHKAN BISA LEBIH MASALAH : 1. SDM KINERJA : - Kurang Profesional (Pemahaman, Kompetensi, Kecerdasan); - Layanan kurang simpatik; - Keterbatasan Personil. KULTUR : - Perilaku Pungli; - Salahgunakan kekuasaan/ kewenangan; - Birokrasi berbelit-belit. 2. KELEMBAGAAN & TATALAKSANA - Tidak ada Unit Perijinan hanya dilekatkan ke OP; - SOP; - Tidak Ada Monev dan Was ijin yang sudah terbit; - Ijin yang telah berakhir khususnya oleh PEMDA; - Sistem WASDAL. 3. FASILITAS - Ruangan dan Fasilitas pendukung belum memadai. (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
AKIBATNYA • Tidak pasti (Wkt, Biaya, dll); • Public Tidak Percaya;
TERJADI PUNGLI (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
UPAYA BEBAS PUNGLI… 1. PERATURAN PRESIDEN PUNGLI SUDAH MERUSAK SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA
TERBITKAN PERPRES 87 TH 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS SABER PUNGLI (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
UPAYA BEBAS PUNGLI… 2. KEPUTUSAN MENTERI PUPR
Perlu upaya pemberantasan secara tegas, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera
TERBITKAN KEPMEN PUPR 62/KPTS/M/2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI
1. PENASEHAT : MENTERI PUPR 2. KETUA/WAKIL KETUA : IRJEN/SESIRJEN 3. POKJA SABER PUNGLI : KETUA, SEKRETARIS DAN 07 ANGGOTA
3. SE Ditjen SDA (SOP) (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
KEPUTUSAN MENTERI PUPR NOMOR : 62/KPTS/M/2017, TANGGAL JANUARI 2017 SUSUNAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KEM. PUPR No
Jabatan
Kedudukan Dalam Tim
1
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat
Penasehat
2
Inspektur Jenderal
Ketua
3
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Wakil Ketua
4
Ir. Lucky Harry Korah, M.Si
Ketua Pokja
5
Inspektur IV, Inspektorat Jenderal
Sekretaris Pelaksana
6
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Anggota
Keterangan
Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
Jabatan No
Kedudukan Dalam Tim
Keterangan
7
Ismail, M. Si, Ak, Ca
Anggota
Auditor Ahli Muda, Inspektorat Jenderal
8
Supriyanto, SH
Anggota
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
9
Katrina Doris Meliana, ST
Anggota
Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPIW
10
Muhammad Yusuf Gazali,SH
Anggota
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
11
Rahindro, S.Sos
Anggota
12
Mohamad Sondan Arfando, S.AP
Anggota (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
UPAYA BEBAS PUNGLI… 4 STRATEGI BERANTAS PUNGLI 1). STRATEGI PRE EMPTIF (PEMBINAAN) MEMBANGUN BUDAYA ANTI PUNGLI PADA JAJARAN PUPR; MENINGKATKAN SOSIALISASI PADA JAJARAN PUPR (UNOR,BALAI) UNTUK BEBAS DARI PUNGLI; MENINGKATKAN KUALITAS SDM PELAYANAN.
2). STRATEGI PENCEGAHAN MELAKSANAKAN UNOR/BALAI;
PEMETAAN
RAWAN
PUNGLI
DI
SETIAP
MENGOPTIMALKAN FUNSI SAT WAS INTERNAL BAIK WASKAT, WASNAL INTERN DENGAN JADWAL & PRIORITAS YANG TERAPAN; MENGOPTIMALKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA BERBASIS TEKNOLOGI & INFORMASI; MENINGKATKAN KOORD DAN KOM DENGAN K/L TERKAIT; MENYUSUN SOP PELAYANAN PUBLIK MASING-MASING UNOR. (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
UPAYA BEBAS PUNGLI 3). STRATEGI PENINDAKAN MENTERI, IRJEN, PIMPINAN UNOR/BALAI MENJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PER UUYANG BERLAKU.
4). STRATEGI REPRESIF (PENEGAKAN HUKUM) MENTERI PUPR MENINDAK MELALUI PROSES HUKUM TERHADAP OKNUM APARAT PEGAWAI NEGERI PUPR, YANG TERLIBAT PUNGLI SESUAI KETENTUAN PER UU YANG BERLAKU.
(Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
Contoh Pencegahan :
BAGAN ALUR PEMBAHASAN SOP PELAYANAN PUBLIK/PERIZINAN DI KEMENTERIAN PUPR ANTARA UNOR DAN POKJA
Pembaha san SOP MasingMasing UNOR
SOP Hasil Bahasan UNOR
Bahas SOP antara UNOR & POKJA
Tanda tangan Kesepakatan SOP untuk di jadikan Final SOP Kesepakatan
Instrument bersama bagi UNOR & POKJA UPP PUPR dalam Pelaksanaan Tugas(PERNYATA AN)
Start Operasional POKJA UPP PUPR
(Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
KONDISI YANG DIHARAPKAN
TERWUJUDNYA PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS, IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN SDA 30 HK BEBAS PUNGLI (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
(Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
CONTOH SPANDUK DALAM RANGKA CEGAH PUNGLI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS, IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN SDA 23 HK (Tenaga Ahli Menteri PUPR, Bid. SDA)
(Pokja Saber Pungli Kem. PUPR, Peb 17)
CONTOH SPANDUK DALAM RANGKA CEGAH PUNGLI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PELAYANAN PERIJINAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN NASIONAL 17 HK (Pokja Saber Pungli Kem. PUPR, Peb 17)
LAPORAN ADUAN KE POSKO SATGAS MELALUI : SURAT POS DATANG LANGSUNG APLIKASI ANDROID TELEPON EMAIL SMS (Satgas Saber Pungli, 080217)
INTEGRITASKU ADALAH KEBANGGAANKU TERIMA KASIH
