UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYA HUKUM POLRES MATARAM
JURNAL
Oleh : RUSDAN D1A 008 137
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2012
i
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRES MATARAM
JURNAL
Oleh : RUSDAN D1A 008 137
Menyetujui,
Pembimbing Utama,
Elly Kurniawati Malacca, SH., MH. NIP: 19510471976022001
ii
ABSTRAK Latar belakang dalam skripsi ini adalah Seiring dengan kemajuan tehknologi dan peradaban manusia, maka terdapat berbagai macam permasalahpermaslahan perbuatan pidana yang timbul dalam masyarakat, salah satunya yaitu peredaran uang palsu. Masalah yang timbul akibat beredarnya uang palsu yakni adanya alat pembayaran tidak sah yang menyebar di masyrakat. Terkait dengan ini maka perlunya dilakukan penelitian dengan khusus dan mendalam tentang faktor penyebab terjadinya peredaran uang palsu dan upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran uang palsu di Wilayah hukum Polres Mataram dan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya peredaran uang palsu di Wilayah hukum Polres Mataram. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor terjadinya peredaran uang palsu di Wilayah hukum Polres Mataram adalah disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor ekonomi yaitu adanya tuntunan keluarga yang belum terpenuhi, faktor tehknologi yaitu dalam pengedaran uang palsu hedpone merupakan salahsatu alat yang praktis untuk berkomonikasi dengan komplotan si pengedar, sedangkan dalam pembuatan uang palsu menggunakan mesin berwarna dan, faktor lingkungan yaitu pelaku ikut serta karena terpengaruh oleh teman dimana tempat tinggalnya. Upaya kepolisian dalam menaggulangi peredaran uang palsu diWilayah hukum Polres Mataram yakni dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidiakan. Apabila di ketahui dan dicurigai adanya peredaran uang palsu disuatu tempat, maka pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mendapatkan barang bukti sesuai dengan yang diinginkan pihak penyidik. Kesimpulan dan saran dalam penyusunan skripsi ini adalah faktor terjadinya peredaran uang palsu yaitu faktor ekonomi, faktor teknologi dan faktor lingkungan. Sedangkan uapaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu adalah dengan cara melakukan penyelidikan guna mendapat barang bukti sesuai yang diinginkan pihak penyelidik. Diharapkan kepada polri untuk meningkatkan pencegahan sebelum terjadi tindak pidana uang palsu. Polri diharapkan untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar dalam melakukan penyelidikan polri mudah mendapatkan data sesuai dengan yang diinginkan penyidik.
Kata kunci : Pencegahan Sebelum Terjadinya Peredaran Uang Palsu, Pencegahan Sesudah Terjadinya Peredaran Uang Palsu.
iii
ABSTRACT Background in this scrption is along with the advancement of technology and civilization, there are various kinds of crime problems that arise in the community, one of which is the circulation of counterfeit money. Problems arising from the circulation of counterfeit money that the unauthorized payment spread in the community. Related to this the need for specialized and in-depth research about the factors contributing to the circulation of counterfeit currency and police efforts in tackling the circulation of counterfeit money. Purpose of this study was to determine the factors that cause the circulation of counterfeit money in Mataram Police jurisdiction and to know how police efforts in tackling the circulation of counterfeit money in Mataram Police jurisdiction. The results and a discussion of factors in the circulation of counterfeit money police jurisdiction Mataram is caused by several things, among others, the economic factor is the guidance of a family that has not been met, the technology factor in fake currency circulation hedpone is one of the main practical tool for communicating with the plotter dealers, while in the manufacture of counterfeit money using a color machine and environmental factors which actors participate, influenced by my friend, and place of residence. Police efforts in tackling the circulation of counterfeit money police jurisdictions Mataram ie by way of investigation and inquiry. If in the know and suspected counterfeit money in circulation somewhere, the police investigation and the inquiry to obtain evidence in accordance with the desired party investigator. Conclusions and suggestions in the preparation of this scrption is the factor in the circulation of counterfeit currency are the economic factors, technological factors and environmental factors. While the undertakings of the police in tackling counterfeit money in circulation is to conduct an investigation in order to obtain the desired evidence the investigators. It is expected that the national police to improve crime prevention before the counterfeit money. Police are expected to increase cooperation with the national police in the investigation that easy to get the desired data according to investigators.
Keywords: Prevention Before the occurrence of Counterfeit Money Circulation, Circulation Prevention Counterfeit Money After occurrence.
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Setiap perbuatan yang merugikan masyarakat seperti: pembunuhan, pencurian,
penganiayaan,
pemerkosaan
dapat
dikriminalisasi
oleh
peraturan perundang-undangan. Selain jenis-jenis kesalahan konvensional tersebut diatas masih banyak sekali perbuatan pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah peredaran uang palsu. Masalah yang dapat timbul akibat beredarnya uang palsu yakni adanya alat pembayaran tidak sah yang menyebar di masyarakat, dan selain itu juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dikalangan masyarakat seperti membelanjakan dengan menggunakan uang palsu, disebabkan karena masyarakat masih belum bisa membedakan uang asli dengan uang palsu. 2.
Perumusan Masalah Dari penguraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran uang palsu di wilayah hukum Polres Mataram? 1) Apa upaya yang dilakaukan Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya peredaran uang palsu diwilayah hukum Polres Mataram?
v
3.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran uang palsu di wilayah hukum Polres Mataram. 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi teradinya uang palsu di wilayah Hukum Polres Mataram. Manfaat penelitian ini yaitu: 1) Manfaat secara Akademis dapat diperoleh data dan bahan penyusun skeripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi strata (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2) Manfaat Secara Teoritis untuk dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum serta bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan penelitian khususnya berkaitan dengan peredaran uang palsu. 3) Secara Praktis dapat memberikan gambaran pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan peredaran uang palsu. METODE PENILITIAN Metode yang digunakan yaitu 1) Digunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu menekankan pada permasalahan-permasalahan dengan melihat realitas atau kenyataan yang ada dilapangan hal ini bersumber dari data perimer. 2) Dalam melaksanakan penelitian diperlukan pedoman untuk mempelajari, menganalisa, melakukan pendekatan dan memahami permasalahan guna mendapatkan data serta memperoleh gambaran yang jelas dan nyata dari apa yang akan diteliti. Pendekantan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Pendekatan secara sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memperoleh vi
informasi langsung di lapang, b) Pendekatan konseptual atau conceptual approach yaitu mengkaji teori, konsep-konsep, pandangan para ahli sesuai dengan yang diteliti, c) Pendekatan Perundang-undangan atau statuta approach yaitu suatu pendekatan yang dalam membahas permasalahan
berpedoman
pada
literatur-literatur
dan
peraturan
Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti
PEMBAHASAN
1.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Polres Mataram
vii
Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk terus mengawasi laju peredaran uang palsu di Indonesia pada umumnya dan kota Mataram pada hususnya menyebabkan uang palsu tersebut terus beredar dan menyebar di masyarakat. Adanya alat-alat canggih dalam pembuatan uang palsu, adanya jaringan-jaaringan yang saling berurutan dan saling berhubungan untuk mengedarkan uang palsu, dan adanya cara-cara tertentu, dari cara yang berbahaya sampai dengan cara yang sangat berbahaya sekalipun wajib di awasi terus oleh pemerintah, sehingga penerapan dari isi pasal 20 Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menjadi tercapai dan terpenuhi. Sesuai dengan Putusan yang penyusun kutip dari Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal, 01 Agustus 2012 dengan perkara no. 266/PID.B/2012/ PN.MTR. 1.
Terdakwa I. Karianom, terdakwa II. H. Ihsan Arif. Terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. 2) Menyatakan pidana terhadap terdakwa I. KARIANOM, terdakwa II. H. IHSAN ARIEF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan di kurangi selama ditahan dan dengan perintah supaya tetap di tahan. 3) Menyatakan barang bukti berupa uang kertas palsu Rp. 11.900.000 (sebelas juta sembilan ratus rupiah)
1.
Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sebayak 77 lembar
viii
2.
Pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah), sebanyak 84 lembar Uang palsu yang ditemukan pada terdakwa I, dan terdakwa II tersebut di dirampas untuk dimusnahkan oleh pihak yang berwajib, karena uang palsu tidak dapat digunakan sebagai mana mestinya. Sedangkan satu buah tas kecil warna hitam merek MONT BLANK, di kembalikan kepada terdakwa I Karianom, dan satu bua tas kecil warna hitam menrek INDIGO , dikembalikan kepada terdakwa II H. Ihsan Arief. Berdasarkan terdakwa I. Karianom bersama-sama dengan terdakwa II. H. Ihsan Arief pada hari rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di transit hotel and water sport Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, masuk Daerah Pengadilan Negeri Mataram. Cara peredaran uang palsu tersebut yaitu: 1) Dengan membeli pulsa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). 2) dengan menggunakan pecahan Rp. 100.000 (serataus ribu rupiah). 3) Dengan membeli tas dengan harga Rp. 125.000 (seratu dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). 4) Dengan membeli rokok dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan pecahan Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) Penyebab peredaran uang palsu tersebut adalah uang palsu didapatkan dari saudara Ahim karena saudara Ahim berhutang pada terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Pemberian uang
ix
palsu tersebut dilakukan di berugak restoran pususk, pas di Desa pusuk Kec. Batu layar Kab. Lombok barat sekitar pukul 12.00 wita. Adanya pembelaan dari terdakawa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dan para terdakwa menyesali perbuatannya. Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 245 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. 1) Barang siapa; 2)Dengan sengaja mengedarkan uang kertas seolah-olah uang itu sah dan tidak dipalsukan, yang kepalsuannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang itu; 3) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakaukan oleh para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memeberatkan dan meringankan bagi para terdakwa, yakni sebagai berikut; Hal-hal yang memeberatkan: 1) Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain; 2) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan
x
merusak perekonomian negara; 3) Para terdakwa berbelit-belit dalam memeberikan keterangannya; 4) Para terdakwa adalah Kepala Desa yang seharusnya memeberi tauladan yang baik bagi warganya dan masyarakat pada umumnya; Hal-hal yang meringankan: 1) Para terdakwa belum pernah dihukum; 2) Para terdakwa memepunyai tanggungan keluarga; MENGADILI 1.
Menyatakan Terdakwa KARIANOM dan Terdakwa H. IHSAN ARIEF telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN UANG KERTAS SEPERTI UANG KERTAS YANG ASLI DAN TIDAK DITIRU, YANG PADA WAKTU DITERIMA OLEHNYA DIKETAHUI PALSU YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA; 2) Menjatuhkan pidana
Kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara masingmasing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Menetapkan barang bukti berupa: Menyatakan barang bukti berupa uang kertas palsu Rp. 11.900.000 (sebelas juta sembilan ratus rupiah); a) pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sebayak 77 lembar; b) Pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah), sebanyak 84 lemba; c) Membebankan para
xi
terdakwa untuk memebayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu limaratus rupiah) Berdasarkan surat putusan dari Pengadilan Negeri Mataram bahwa faktor penyebab terjadinya peredaran uang palsu tidak lepas dari keadaan ekonomi, terdakwa tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki lebihlebih jabatan yang sedang di emban adalah terdakwa I. Karianom sebagai kepala desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan terdakwa II. H. Ihlas Arief sebagai kepala desa Dangiang Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Menurut penyusun bahwa faktor penyebab terjadinya peredaran uang palsu di wilayah hukum Polres Mataram adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tehknologi. 1)Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya peredaran uang palsu, apalagi dengan penanganan dari pemerintah secara kurang maksimal maka akan mengakibatkan masyarakat nekat melakukan perbuatan pidana seperti halnya dengan melakukan peredaran uang palsu. Akibat situasi perekonomian yang buruk juga, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan pengedaran uang palsu. 2) Faktor tehknologi, dengan kemajuan tehknologi saat ini semua akan mudah dibuat, begitu juga dengan pemalsuan uang. Misalnya penggunaan Hedpone, dengan adanya hedpone ini akan mudah untuk saling
xii
menghubungi antara pengedar yang satu dengan pengedar yang laian sehingga mudah dan cepat beredarnya uang palsu di masyarakat.. Sedangkan dalam pembuatan uang palsu hanya beralatkan fotokopi warna, scaner dan printer berwarna maka uang palsu dengan lembaran yang banyak maka bisa dihasilkan. Dengan mudahnya mendapat alat seperti printer, scener dan fotokopi yang bisa digunakan untuk membuat uang palsu maka seharusnya ada izin khusus dari kepemilikan peralatan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam KEP-061 Tahun 2006 (Keputusan Badan Intelejen Negara Selaku Ketua Badan Kordinasi Pemberantasan Uang Palsu). 3) Faktor lingkungan, faktor lingkungan ini juga sangat berpengaruh karena kehidupan seorang atau masyarakat sangat ditentukan juga terhadap dimana mereka bertempat tinggal. Misalnya seperti kasus yang penyusun kutip dalam putusan oleh Pengadialn Negeri Mataram dengan perkara nomor 266/PID.B/2012/PN,MTR. Bahwa terdakwa karianaom bergaul atau berintraksi dengan orang yang melakukan peredaran uang palsu sehingga ingin juga melakukan hal tersebut. 2.
Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Terjadinya Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Polres Mataram Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu merupakan salah satu bentuk tugas yang di jalankan oleh polri. Sesuai dengan hasil wawancara penyusun dengan I Wayan Sugiana selaku penyidik di Polres Mataram pada tanggal 24 september 2012 menjelaskan
xiii
bahwa, upaya yang dilakukan polri adalah dengan melakukan penyelidikan dimana diperkirakan sering terjadinya penemuan uang palsu,1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), kepolisian
negara
Republik
Indonesia
mengutamakan
tindakan
pencegahan. Terkait dengan hal ini hasil wawancara dengan I Wayan Sugiana selaku penyidik di Polres Mataram pada tanggal 4 oktober 2012 menjelaskan bahwa, pencegahan yang dilakukan Polri supaya tidak terjadinya peredaran uang palsu adalah pihak kepolisian melakukan kordinasi dengan instansi terkait seperti halnya yang dilakukan dengan Bank Indonesia cabang Mataram. Di jelaskan lagi oleh I Wayan Sugiana selaku penyidik di Polres Mataram, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa untuk mengenal mata uang ada beberapa metode yang digunakan yaitu dengan cara: 1) Dilihat apabila dilihat dari kemiringan sudut tertentu akan terlihat perbedaan warna atau gambaran pada beberapa elmen yaitu optically variablink (ovl), cetak pelangi, laten image dan benang pengaman. 2) Diraba
apabila diraba cetakan akan terasa kasar. 3)
Diterawang Apabila diterawang, akan terlihat gambar pahlawan dan ornamen pada area tanda air, serta logo BI yang saling mengisi (rectoverse). 4) Ultra Violet apabila disinar lampu ultra violet, beberapa elmen bank yank tampak maupun tidak tampak akan terlihat memudar. 5)
1
Wawancara dengan Penyidik di Polres Mataram
xiv
Kaca Pembesar apabila mengunakan kaca pembesar, akan terlihat susunan teks yang memempunyai perbedaan tebal tipis dan besar kecilnya huruf secara halus.2 Didalam
Undang-Undang
Nomer
2
Tahun
2002
tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok kepolisian Negara, maupun Undang-Undang nomer 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, trdapat wewenang-wewenang kepolisian negara dalam penyelidikan suatu perkara. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada polri umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu wewenang umum yang berdasarkan tindakan yang dilakukan polisi yang berdasarkan azaz legalitas dan azas plichmatigheid yang sebagian besar bersifat preventif, dan yang kedua adalah wewenag khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyelidikan, dimana sebagian besar bersifat refresif.3 1) Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan ini menuntut adanya keterkaitan antara institusi yang terkait dalam masalah kejahatan uang palsu ini dengan masyarakat luas. a.1. Uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar sulit dipalsukan. Untuk itu, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai lembaga yang berwenang untuk mencetak uang., harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan selama tahap produksinya, sehingga uang yang dihasilkan adalah uang yang sulit untuk dipalsukan. Usaha pencetakan uang dengan cara yang secanggih mungkin tersebut misalnya: 1)Pemilihan bahan kertas uang yang tepat. Kertas yang digunakan harus memenuhi standart yang telah ditentukan, seperti kertas harus tipis tetapi mempunyai daya tahan yang tinggi, sehingga tidak mudah kusut dan sobek. Segi-segi pengamanan pada kertas tersebut juga harus diperhatikan, seperti serat-serta berwarna, benang pengaman dan tanda air. 2) Pemilihan warna, artinya 2
Wawancara dengan Penyidik di Polres Mataram H. Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia. (jakkarta: prestasi pustaka, 2005), hal. 99. 3
xv
kombinasi warna yang digunakan harus bisa menyulitkan orang lain untuk memalsukannya. 3) Pembuatan nomor-nomor jebakan dalam suatu design yang sulit untuk dipahami oleh para pemalsu dan potensial. a.2. Uang asli yang dibuat dengan cara secanggih mungkin ini pada akhirnya akan diedarkan keseluruh lapisan masyarakat. Masa peredaran yang lama dan setiap saat berpindah tangan dari satu tangan ke tangan lain, maka tidak menutup kemungkinan uang tersebut kotor yang akhirnya menjadi kusut dan lusuh. Uang yang kusut dan lusuh ini sulit untuk dilihat secara awam keahliannya. Untuk itu perlu dilakukan “clean money policy”, yaitu menarik dan memusnahkan uang yang tidak layak tersebut dengan mengeluarkan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB), serta mengganti uang yang dimusnahkan tersebut dengan uang baru oleh pihak Bank Indonesia.4 Perlu diketahui bahwa seorang petugas polri yang bertugas ditenggah-tengah masyarakat dianggap telah mamapu dalam segala hal yang berhubungan dengan tugasnya oleh masyarakat, tanpa melihat kedudukan tugasnya yaitu baik tamtama, bintara ataupun perwira. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah Setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum dengan langkah-langkah: 1.
Penyelidikan yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakan hukum positif Indonesia. b) Penindakan yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil yang sesuai tindakan peredaran unag palsu yang dilakauan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Serta hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu sesuai
4
Christian Harefa, 2012. Faktor, dan Solusi Terbaik Memberantas Peredaran Uang Palsu http://christian mandravaharefa. blogspot.com/2008/12/ faktor-dan-solusi-terbaikmemberantas.html (akses, 6 november 2012)
xvi
dengan undang-undang yang berlaku. Yang termasuk hukum positif Indonesia.5
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat menarik kesimpulan bahwa, 1.
Faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran uang palsu diwilayah kota mataram ini yaitu: a) Faktor ekonomi,; b) Faktor tekhnologi, c) Faktor lingkungan,. Upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya peredaran uang palsu 5
Wekipedia,
yaitu:
2012.
1)
Dengan
Faktor
melakukan
Ekeonomi
Penyebab
penyelidikan
Peredaran
dimana
Uang
Palsu
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=245813:fak tor-ekonomi-penyebab-banyaknya-uang-palsu&catid=14:medan&Itemid=27 (akses, 3 november 2012)
xvii
diperkirakan sering terjadinya penemuan uang palsu. 2) Melakukan kordinasi dengan instansi terkait seperti halnya yang dilakaukan dengan Bank Indonesia cabang Mataram untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu. 2.
Untuk mempermudah kegiatan peredaran
Polri dalam upaya menanggulangi
uang palsu di Wilayah
hukum
Polres
Mataram, maka
penyusun perlu memberikan saran sebagai berikut: 1) Polisi diharapkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan pengawasan supaya penggunaan elektronik seperti hedpone alat-alat pencetakan berwarna tidak disalah gunakan, sehingga KEP-061 Tahun 2006 tentang Keputusan Badan Intelejen Negara Selaku Ketua Badan Kordinasi Pemberantasan Uang Palsu dapat diterapkan dengan baik. 2) Polisi diharapkan tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap pengedaran uang palsu saja tetapi juga, harus melakukan bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, agar masyarakat juga merasa bertanggung jawab terhadap penanggulangan dan pencegahan terhadap peredaran uang palsu.
xviii
DAFTAR PUSTAKA
Arief Barda Nawawi. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI. Bosu .B. 1982. Sendi Sendi Kriminologi. Surabaya: USAHA NASIONAL. Cazawai, Adamai. 2005. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta : PT. RajaGrafindo. Dwiyatmi Sri Hartini. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Cet. Pertama. Bogor: Ghali indonesia. Hadikusuma, H. Hilman. 2010. Bahasa Hukum Indonesia. Cet. Keempat. Bandung: PT. Alumni. Hadi Utomo, H. Warsito. 2005. Hukum Kepolisisan di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka. Harahap, M. Yahya. 2004 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP.
Jakarta:Sinar Grafika
Kansil, C.S.T. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Indonesia. Cet. Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka. . Marpaung, Leden. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. Ketujuh. Jakarta: Rinek Cipta. Muladi dan Arif Barda Nawawi. 2005. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT ALUMNI.
xix
Rudi. T. May. 2007. Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaanya). Cetakan pertama. Bandung: REFIKA ADITAMA. Sianturi. S.R. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, jakarta: Alumni AHAEMPETEHAEM.
UUD dan Undang-undang Indonesia, UUD 1945, Tentang Bentuk Dan Kedaulatan Indonesia, Kitab Undang Hukum Pidana, tentang Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok Bank Indonesia, No. 11 Tahun 1953 Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Sentral, No.13 Tahun 1968 Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, No.23 Tahun 1999 Internet Harefa Christian,2012. Faktor, danSolusiTerbaikMemberantasPeredaranUangPalsuhttp ://christianmandravaharefa.blogspot.com/2008/12/faktor-dan-solusi-terbaik memberantas .html
Kusumadew Anggi, 2011.Ramadan, BI WaspadaiPenyebaranUangPalsuhttp ://nasional.vivanews.com/news/read/238168-ramadan--bi-waspadaipenyebaran-uang-palsu Symposion Taufan, 2012. http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-nonpenal-dalam-menanggulangi.html akses tanggal 5 desember 2012 Yulianto Eko, 2012.PeredaranUangPalsu di Indonesia BelumMengkhawatirkan. http://www.ntbterkini.com/2011/11/10/peredaran-uang-palsu Ismail,
Chairudin.
2009.
PeranPolriPada
Era
DemokrasiGunaMewujudkanKeamananDalamNegeriDalamRangka Pembangunan Nasional. Widiatmoko,
2011.
PengertianPidanaKurungan,
PidanaPenjara,
danPidanaSeumurHidup,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pe ngertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup
xx
Wikipedia. 2012. HukumanMati. http://id.wikipedia.org/wiki/Hukumanmati Wekipedia, 2012.
Faktor Ekeonomi Penyebab Peredaran Uang Palsu
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article &id=245813:faktor-ekonomi-penyebab-banyaknya-uangpalsu&catid=14:medan&Itemid=27 wikipedia. 2012. AnalisisYuridisMengenaiPutusan No. 03/Pid/B/1985/PNJS http://www.google.co.id/#hl=en&sugexp=les%3B&gs_nf=3&cp=36&gs_id =u7&xhr=t&q=faktorpenyebabperedaranuangpalsu&pf
xxi
