PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELAPORAN PALSU KEHILANGAN SEPEDA MOTOR DI POLRES LAMPUNG SELATAN OLEH Burnawan M. Rusdi, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email:
[email protected], Nikmah Rosidah, Diah Gustiniati Maulani, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145.
ABSTRAK Laporan palsu kehilangan sepeda motor di lampung selatan marak terjadi dalam hal ini kepolisian khususnya polres lampung selatan dituntut untuk bisa melakukan penegakan hukum secara professional berdasarkan undang-undang yang ada. Laporan palsu kehilangan sepeda motor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa beli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura- pura bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor. Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepedamotor yang sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 serta menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor dengan melakukan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal itu sendiri yaitu dengan cara penyidikan, penyelidikan sampai tingkat pengadilan, sedangkan upaya non penal dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan Pre-emptif. Faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor ini adalah faktor kualitas dan sumberdaya manusia dan mentalitas penegak hukum yaitu kadang kala adanya keterlibatan oknum-oknum anggota kepolisian itu sendiri, yang dalam kaitannya menimbulkan rasa enggan dan tidak enak atau dalam istilah pergaulannya dikatakan saling menghargai yang dalam prakteknya terdapat hubungan emosional yang kuat diantara anggota kepolisian itu sendiri. Kata kunci:: Peranan Kepolisian, Laporan Palsu, Sepeda Motor
POLICE ROLE IN CRIME REPORTING FALSE ERADICATE LOSS OF MOTORCYCLE IN SOUTH LAMPUNG POLICE RESORT
ABSTRACT
False statements to lose a motorcycle in southern Lampung rife in this case the police, especially police station south Lampung be required to perform in a professional law enforcement based on existing legislation. False statements motorcycle lost in reality is a lie from the owner of the vehicle that is skimming vehicle hire purchase agreement is entered into installment buyers of vehicles, by pretending that the vehicle has been stolen by the perpetrators of motor vehicle theft. The role of the police in tackling the crime of false reporting loss of motorcycle in accordance with the duties and functions of the police in law No. 2 of 2002 as well as tackling the crime of false reporting loss of a motorcycle with an effort penal and non-penal efforts. Efforts penal itself is by way of investigation, the investigation until the court level, whereas the non-penal efforts are divided into two, namely preventive measures and pre-emptive. Factors inhibiting the police in tackling the crime of false reporting lose this bike is the quality factor and human resources and law enforcement mentality that sometimes the involvement of members of the police elements themselves, which in relation to cause a sense of reluctant and uncomfortable or in respectful interaction term is said that in practice there is a strong emotional connection between members of the police themselves. Keywords: Role of Police, False Statements, motorcycle
I.PENDAHULUAN Kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini banyak kita jumpai berbagai macam bentuk tindak pidana dan terus berkembang. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi dan perkembangan sosio kultural dan politik. Semakin beragamnya tindak pidana tersebut, menuntut akan kemampuan hukum, baik perangkat perundang-undangan maupun aparat penegak hukum. Tindak Pidana timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami bumi ini. Masalah tindak pidana bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar normanorma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain.1 Laporan palsu kehilangan kendaraan bermotor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa beli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura- pura bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor. Aksi yang dijalankan para pelaku ini, membuat perusahaan asuransi serta finance atau leasing (perusahaan pembiayaan) yang menyalurkan kredit pembelian sepeda motor mengalami kerugian yang cukup besar hal ini disebabkan karena sepeda motor dimaksud tidak lagi dibayar kreditnya bahkan pihak 1
http://www.faktor_tindak_kejahatan.html, pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 10.17
asuransi harus mengganti klaim asuransi kehilangan.2 Seperti tindak pidana laporan palsu di polres lampung selatan “Pelaku wanita bernama Helda Novita Sari binti Zulkifli Lubis (24) atau biasa dipanggil Novi ini mengaku baru saja motornya dibegal dua orang tak dikenal. Saat beraksi pelaku menggunakan senjata api (senpi). Merasa ada kejanggalan dari laporan tersebut kemudian dilakukan pengecekan oleh anggota kepolisian ditempat kejadian perkara, kejadian tersebut tidak ada, kemudian tersangka novi ditahan dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai tersangka pelaporan palsu. Dasar hukum serta pengaturan mengenai pelaporan palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP).Pasal 220 menyatakan:“barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu , diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.3 Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awaldisahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan 2
http://www.makalah-laporan-palsukendaraan-bermotor.html, pada tanggal 12 september pukul 09.15 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
kemerdekaan, maka pada saat sekarang ini berdasarkan Undang Undang No 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.4 Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu: 1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasukmemberi perlindungan dan pertolongan.
4
Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press,Medan, 2009, halaman 40
3.
Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam. 4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara. Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasanpembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.5 Perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, professional dan menjunjung tinggi hak azazi manusia serta mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya terkadang polisi memiliki tugas yang cukup berat, hal ini dapat dilihat dalam tindak pidana pelaporan palsu, dimana dalam pelaporan palsu ini bukan karena merupakan suatu tindak pidana penipuan saja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat tindak pidana yang lain seperti penggelapan, serta pemalsuan 5
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,Halaman 113
yang dapat merugikan oranglain, di dalam kasus ini terkadang melibatkan banyak pihak yang ikut membantu si pelaku tindak pidana tersebut.6 Rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dapat memicu maraknya kasus-kasus tindak pidana di masyarakat. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah adanya kebersamaan dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai macam kasus tindak pidana, hal ini guna mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya tindak pidana di masyarakat khususnya tindak pidana pelaporan palsu, sehingga dapat terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: A. Bagaimanakahperanan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor di polres lampung selatan. B. Apakah faktor penghambat peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor di polres lampung selatan. Metodepenelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan empiris dengan data yang bersumber dari data primerdandatasekunder. Mengumpulkan data dengan kajian 6
http//www.peranan-kepolisian.html, pada tanggal 13 september 2014 pukul 11.09
terhadap literatur dan melakukan wawancara kepada narasumber. II. PEMBAHASAN A. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelaporan palsu Kehilangan Sepeda Motor Di Polres Lampung Selatan. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosia. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, fungsi wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan keterangan dari narasumber yaitu Rosef efendi, peranan kepolisan memiliki peranan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) dalam menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor di polres lampung selatan sesuai dengan definisi peranan oleh Soerjono Soekanto yaitu7 : 7
Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Rosef efendi,S.i.K di gedung direskrim
1. Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Peranan yang seharusnya dilakukan kepolisian polres lampung selatan adalah melindungi, melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pasal 13 yang berbunyi: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. Memelihara hukum dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat. Penerapan peranan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi, menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Penerapan ini dilakukan dengan upaya upaya yang diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian. 2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Peranan ideal yang dilakukan oleh kepolisian polres lampung selatan adalah dengan cara melaksanakan tugas- tugas dari setiap badan kepolisan agar dapat tegaknya hukum yang dalam hal ini tindak pidana laporan palsu kehilangan sepeda pada tanggal 13 Desember 2014 jam 10.00 WIB
motor sesuai dengan kedudukan kepolisian dalam undang – undang yang berlaku sehingga dapat terselenggaranya masyarakat yang tertib dan aman. 3. Peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Peranan yang sebenarnya dilakukan oleh kepolisian adalah peranan kepolisian dalam menajalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kinerja kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus tindak pidana laporan palsu kehilangan sepeda motor ini. peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan kepolisiaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan langsung bersentuhan dangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kinerja kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus tindak pidana laporan palsu ini. 4. Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri yaitu peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri adalah peranan menurut institusi atau lembaga itu sendiri. Menurut Rosef Efendi upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian polres lampung selatan yaitu dengan menangkap dan menjerat pelaku pelaporan palsu kehilangan sepeda
motor dengan pasal 220 KUHP Tentang Pelaporan palsu yang menyatakan bahwa “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui, bahwa tidak dilakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.8 Menurut Maroni Selaku Dosen Fakultas Hukum Unila bahwa dalam penanggulangan tindak pidana pelaporan palsu ini perlu adanya penegakan hukum, dimana ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuanketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud9. B. Faktor PenghambatPeranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelaporan Palsu Kehilangan Sepeda Motor Di Polres Lampung Selatan. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini apabila dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan pada 8
Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Rosef efendi,S.i.K di gedung direskrim pada tanggal 14 Desember 2014 jam 14.00 WIB 9 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dr. Maroni, SH pada tanggal 24 Desember 2014 Jam 11.00 WIB
nilai nilai aktual didalam masyarakat beradab. Perlindungan hukum bagi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang terjadi merupakan salah satu tujuan yang diharapkan tercapai tatkala penegakan hukum dilaksanakan dengan baik , namun ada kalanya penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. karna ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum tersebut. Berdasarkan teori dari Soejono Soekanto yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari segi substansi yaitu faktor hukum itu sendiri apabila undangundang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut tidak dapat diakomodir atau menjerat pelaku tersebut atau bahkan ancaman hukuman yang diberikan terlalu ringan tidak akan menimbulkan efek jera bagi si pelaku tindak pidana kendaraan bermotor sehingga aparat kepolisian dapat dengan tegas menindak atau menjerat pelaku kejahatan kendaraan bermotor dengan undang-undang yang berlaku. Legislatif dalam hal ini sebagai pembuat undang-undang yang ada agar dapat mengakomodasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang semakin tumbuh seiring perkembangan teknologi. Unsur aparat penegak hukum itu sendiri merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam mengungkapkan suatu perkara yang akan diungkap, serta salah satu keberhasilan penegakan hukum pidana dimana sumber daya manusia sangat berperan penting disini.
Penulis mencoba menggambarkan bagaimana seorang polisi lalu lintas bertanya kepada seseorang pengemudi mengenai kendaraan yang dimilikinya akan tetapi ia sendiri tidak mengetahui secara pasti jenis, merk serta tahun pembuatan kendaraan tersebut. Untuk itulah seorang aparat penegak hukum harus memiliki wawasan serta pengalaman dan pergaulan yang luas dalam hal menguasai suatu bidang yang ditanganinya. Unit Ranmor Polres Lampung Selatan sebagai salah satu faktor penegakan hukum itu sendiri harus mempunyai komitmen kuat, serta berpendidikan dan harus memiliki keterampilan yang merupakan faktor pendorong dalam upaya pengoptimalisasi kinerja lembaga kepolisian yang ada dalam pelaksanaannya di lapangan keterampilan tersebut sangat berperan penting dalam halnya membongkar suatu kasus tindak kejahatan atau bahkan sindikat kejahatan kendaraan bermotor yang saat ini sudah terorganisir dengan baik. Banyak kasus mengenai pencurian kendaraan bermotor tidan ditangani dengan baik, faktor ini menurut penulis disebabkan karena kurangnya kualitas dari personil tersebut harus diberikan suatu keahlian atau keterampilan yang sesuai dengan bidang dimana ia bertugas. Faktor lain yaitu sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor penunjang utama yang sangat menentukan keberhasilan aparatur petugas penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Seperti pengadaan komputer disana sangatlah kurang memadai, alat
identifikasi kendaraan curian, serta dana operasional yang menunjang dilapangan. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri yang selama ini masih kurang terutama kesadaran diri terhadap hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah kesadaran mengenai ketaatan pada hukum terutama menyadari adanya dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan jahat tersebut, dimana perbuatan itu akan menyebabkan dampak psikologis pada masyarakat itu sendiri. Disini masyarakat enggan untuk melaporkan suatu perbuatan jahat karena takut akan menanggung akibat negatifnya atau menurut penulis ada semacam perspektif yang berkembang ditengah-tengah masyarakat luas bahwa masyarakat itu sendiri ”malas berurusan dengan polisi’’ padahal dalam hal perlindungan saksi, korban dan pelapor ini Pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan suatu bentuk perlindungan bagi pelapor atau saksi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban. Hal ini dimungkinkan karena sering dijumpai kasus-kasus tentang keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus penyelundupan sepeda motor yang tidak lepas dari peran serta masyarakat yang memberikan laporan serta informasi yang sangat berguna bagi kepentingan penyidikan baik itu permasalahan norkotika atau penyelundupan tenaga kerja wanita secara illegal misalnya itu adalah sekelumit contoh permasalahan. Tindak pidana mengenai kendaraan bermotor bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum saja tetapi juga perlu adanya kesadaran
masyarakat akan pentingnya menegakkan hukum. Tindak pidana mengenai pelaporan palsu ini harus dibantu dari pihak masyarakat misalnya melaporkan apabila ada kecurigaan mengenai kendaraan yang disimpan atau kendaraan yang dicurigai tanpa memiliki identitas yang jelas dengan jalan ikut melaporkannya kepada pihak kepolisian. Menurut Rosef Efendi terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi pihak kepolisian Polres Lampung selatan yaitu Kepolisian polres lampung selatan terkadang dalam pemeriksaan, tersangka tidak mau berkoordinasi serta menipu pihak kepolisian dengan menyembunyikan fakta asli yang terjadi dilapangan dan berbelit-belit dalam menjawab pertanyaanpertanyaan yang diberikan oleh pihak penyidik serta kadangkala dalam kasus-kasus tertentu adanya keterlibatan oknum-oknum anggota kepolisian itu sendiri, yang dalam kaitannya kadangkala menimbulkan rasa enggan dan tidak enak dan saling menghargai, dimana ada salah satu contoh kasus yang saat dilakukan penangkapan pelaku salah satu kerabat yang masih merupakan anggota kepolisian berpangkat IPTU disanalah terkadang dalam prakteknya terdapat emosional yang kuat diantara anggota kepolisian itu sendiri.10
10
Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Rosef efendi,S.i.K di gedung direskrim pada tanggal 14 Desember 2014 jam 14.00 WIB
III. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1. Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaporan Palsu Kehilangan Sepeda Motor di Polres Lampung Selatan dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. peran normatif yg dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan melakukan upaya penal seperti penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu memberikan hukuman pidana yang setimpal sebagai bentuk penjeraan terhadap pelaku tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor serta pelaku kejahatan kendaraan bermotor lainnya. Serta adanya ancaman tindak pidana dalam perbuatan jahat yang akan menakut-nakuti pelaku dan menimbulkan efek jera. b. Peran sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan upaya non penal seperti penanggulangan pelaporan palsu kehilangan kendaraan bermotor dengan mengubah pola berpikir pelaku bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi dan bukanlah suatu objek yang dapat dijadikan objek tindak pidana yang dalam hal ini
c.
d.
2.
a.
dapat menghasilkan uang. Hal ini didasarkan agar si pelaku tidak melakukan suatu tindak pidana dan menanggulangi tindak pidana yang sama. penanggulangan secara non penal dibagi menjadi 2 yaitu Pre-emtif dan preventif. Upaya pre-emptif adalah upaya dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi – instansi pemerintah, dan menciptakan hubungan yang harmonis antar instansi yang terkait. diharapkan hal ini dapat mempengaruhi faktor- faktor penyebab dan pendorong kasus tersebut. Upaya preventif adalah dengan pemeriksaan surat-surat atau razia, hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan kepolisian yang dilakukan dengan cara menghentikan, memeriksa dan menggeledah orang, barang, tempat dan kendaraan beserta kelengkapannya yang dimaksudkan bersifat menakutnakuti agar masyarakat takut memiliki kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Pelaporan Palsu Kendaraan Bermotor. Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mentalitas Penegak Hukum yaitu kadangkala dalam kasus-kasus tertentu adanya keterlibatan oknum-oknum anggota kepolisian itu sendiri, yang dalam kaitannya kadangkala
menimbulkan rasa enggan dan tidak enak atau dalam istilah pergaulannya dikatakan saling menghargai yang dalam prkateknya terdapat hubungan emosional yang kuat diantara anggota kepolisian itu sendiri. b. Banyaknya laporan yang tidak bisa langsung tertangani ini mungkin disebabkan karena jumlah personil yang kurang memadai serta human resources yang ada harus ditingkatkan kemampuannya. c. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah yaitu masyarakat enggan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana disebabkan takut terlibat dalam masalah ini disebabkan karena pemberlakuan undang-undang perlindungan saksi yang kurang efektif. DAFTAR PUSTAKA BUKU: Mahmud Mulyadi. 2009. Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan. Satjipto Rahardjo,2009 Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta. INTERNET: http://www.faktor_tindak_kejahatan.htm l, pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 10.17 http://www.makalah-laporan-palsukendaraan-bermotor.html, pada tanggal 12 september pukul 09.15 http//www.peranan-kepolisian.html, pada tanggal 13 september 2014 pukul 11.09
