untuk Rakyat Cincin Emas Yang Terabaikan dari Ujung Pulau Madura 10 IDB Bantu Bangun SANIMAS di Lokasi 21

Yang Terabaikan dari Ujung Pulau Madura

IDB Bantu Bangun SANIMAS di 1.800 Lokasi

10

21

Edisi 11/Tahun XI/November 2013

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

‘Cincin Emas’

untuk Rakyat

LENSA CK • Pelantikan dan Sertijab Eselon II di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

daftar isi Berita Utama Emas’ 4 ‘Cincin untuk Rakyat

Edisi 114Tahun XI4November 2013

4

liputan khusus Terabaikan 10 Yang dari Ujung Pulau Madura

info baru untuk di Rumahku 13 ‘Air Bukan untuk Sawahmu’

17 Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan Perencanaan Partisipatif

17

Karya 20 Cipta Susun Juklak Monev Kegiatan Responsif Gender

Bantu 21 IDB Bangun SANIMAS di 1.800 Lokasi

22 Pembangunan Berkelanjutan

Harus Tekankan Aspek Lingkungan

13 23

Fasilitasi 23 PU Kerjasama CSR PT Bukit Asam dan Muara Enim

Asrama Semai 24 Rusun Bibit Persaudaraan Mahasiswa

inovasi

26

Optimalisasi Penyelenggaraan Pemukiman Baru di Kasiba dan Lisiba

21

Kecil 30 Langkah Mengamalkan 3R

PLUS! lensa ck • Pelantikan dan Sertijab Eselon II di Lingkungan Ditjen Cipta Karya RESENSI • Meningkatkan Kualitas Publikasi Informasi Pemerintah Daerah; Pembelajaran di 10 Kabupaten/ Kota USDRP

2

24

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Pemimpin Redaksi Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, T.M. Hasan, Buchori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi BhimaA. Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Erwin Setyadhi, Bhima Dhananjaya IndahWaluyo Raftiarty, Danang Pidekso Djati Widodo, Indah Raftiarty Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, M. Sundoro Respati,A. Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Adjar Prajudi, Nieke Nindyaputri Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rina Agustin I, Oloan M.S Rudi A. Arifin, Setyaningrum, M. Aulawi DzinEndang Nun, Siti Aliyah Junaedi Alex A.G. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Aswin Sukahar, Kusumawardhani Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing Deddy Sumantri, Dian Suci Hastuti Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Alamat Redaksi Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Telp/Fax. 021-72796578 Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Email Siti Aliyah Junaedi [email protected]

Menjaga Kualitas dan Magnet RTH untuk Rakyat Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak saja menjawab kebutuhan ekologis jangka panjang. RTH juga banyak bermetamorfosis menjadi panggung untuk menghibur masyarakat, menunjukkan eksistensi sosial, sampai mengalirkan rupiah. Harmoni antara hiburan dan kegiatan ekonomi ini berkat daya tarik RTH sebagai ruang publik yang tercipta dari tersedianya atraksi permanen (sehari-hari) dan atraksi non permanen (insidental). Pada RTH di kawasan kota, daya tarik permanen dapat diciptakan dengan kolam renang, contohnya Taman Situ Lembang Menteng, Jakarta, berkaitan dengan fungsi penyerapan air dan mereduksi potensi banjir. Sedangkan RTH di lingkungan permukiman, daya tarik permanen yang diciptakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan yaitu fasilitas permainan untuk anak-anak, atau fasilitas taman terapi untuk lansia. Anak-anak dan lansia cenderung memiliki keterbatasan dalam mencapai tempat-tempat rekreasi dari lingkungan tempat tinggalnya, untuk aktivitas sehari-hari. Tugas selanjutnya adalah menjaga kualitas RTH dengan menciptakan magnet. Berkualitas atau tidaknya magnet ini akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya siklus keberlanjutan RTH Lingkungan. Kualitas RTH ditentukan oleh desain yang mempertimbangkan faktor keselamatan struktur fasilitas. Umumnya, di negaranegara maju dengan standar kenyamanan kota yang tinggi, sudah memiliki standar baku dalam desain fasilitas permainan di ruang-ruang publik yang mengutamakan keselamatan. Dengan demikian, magnet bisnis menjadi penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi-fungsi publik. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

Alamat Redaksi Jl. Patimurawebsite No. 20, Kebayoran Baru 12110 http://ciptakarya.pu.go.id Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] twitter @ditjenck

Cover : Ditjen Cipta Karya membangun RTH untuk mendukung Hari Nusantara 2013 di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah (Foto : Haryudi) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

3

Foto : Anggoro

berita utama

‘Cincin Emas’

untuk Rakyat

Maylinda Permata Sari, ST, MT *)

Foto Atas : RTH di Pantai Talise Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendukung puncak Peringatan Hari Nusantara 2013. Foto Bawah : Foto Kiri : RTH Kamboja Kota Banjarmasin

4

Foto : Dokumentasi PBL

Seperti gula yang mengundang semut, daya tarik keramaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan mengundang Pedagang Kaki Lima (PKL). Bentuknya yang memusat, area di sekeliling RTH menjadi area emas yang berpotensi bisnis. Bentuk tersebut menyerupai cincin sehingga untuk mudahnya dapat disebut area Cincin Emas.

berita utama

Foto : Anggoro Warga yang menggunakan areal RTH Pantai Talise namun belum bisa menjaga kebersihan (1)

Gambar 1. Morfologi pusat perbelanjaan modern berupa plaza outdoor (RTH dan amphiteater) dikelilingi bangunan retail, membentuk cincin. Lokasi: Mall Central Park Jakarta

 

sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meman­ faatkan sumber-sumber daya yang tersedia. Berikut adalah sebuah konsep pembangunan RTH di permu­ kiman padat perkotaan yang memperhatikan unsur keber­ lanjutannya, sebagai salah satu upaya yang diusulkan, yang dinamai RTH Lingkungan + Cincin Emas (RTHL+CE). Konsep Program RTHL+CE di Permukiman Padat Perkotaan Bagi pelaku usaha yang bermodal besar, misalnya pusat perbelanjaan modern (mall), strategi yang dilakukan adalah mengundang keramaian agar mendatangi tempat usahanya dengan cara menciptakan ruang publik yang menarik, yaitu mela­ lui perencanaan fisik bangunannya dan pengaturan morfo­logi ruangnya (Gambar 2 dan Gambar 3). Strategi bisnis ini sebenarnya sama dengan yang telah diterapkan di dalam RTH-RTH yang berfungsi baik dan telah berhasil mengundang datangnya pengunjung secara terusmenerus sepanjang waktu. Tentunya RTH yang berfungsi baik ini adalah yang menarik (berkualitas tinggi), terpelihara, dan mudah diakses (secara visual maupun pencapaian). Terkait dengan bentuknya yang memusat, area di sekeliling RTH menjadi area emas yang berpotensi bisnis. Bentuk tersebut menyerupai cincin sehingga untuk mudahnya dapat disebut area cincin emas. Dari situ dapat dipahami mengapa PKL selalu ada di sekitar RTH yang ramai pengunjung. Selanjutnya konsep program RTHL+CE secara singkat dapat dipahami dari logika gagasan berikut (Gambar 4). Meniru strategi pelaku usaha besar dalam menjalankan

Foto : Anggoro

U

ndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan terwu­ judnya RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan. Terdiri dari RTH publik (20%) dan RTH privat (10%). Sayangnya, amanat ini jarang dibahas, apalagi diimplementasikan. Berikutnya adalah pemenuhan skala pelayanan RTH hingga pada lingkup yang terkecil. Ini pun belum banyak terealisasi, yaitu RTH Rukun Tetangga (Taman RT) untuk melayani kebutuhan 250 jiwa penduduk dalam radius pelayanan 300 meter. RTH ini berlokasi di tengah lingkungan RT yang dilayani (sesuai Permen PU No. 05 Tahun 2008). Untuk kasus kampung kota, solusinya biasanya adalah menggunakan area halaman masjid terbesar di lingkungan sebagai ruang terbuka publik, namun ruang ini tentunya tidak terlalu dirancang untuk fungsi yang sesuai. Masalah berikutnya, RTH skala kota (Taman Kota) yang sudah banyak terbangun tidak seluruhnya berfungsi dengan baik karena poin-poin penentu kualitas RTH tidak dipenuhi dengan baik. Taman yang kurang berkualitas dapat memberi pengaruh eksternalitas yang buruk bagi lingkungannya. Masalah keempat, yaitu pada RTH yang berfungsi baik (menarik) biasanya dikelilingi pedagang-pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan kegiatan usaha di sekitar RTH dengan menggunakan wilayah ruang publik sehingga mengganggu ketertiban pemanfaatan ruang. Dilatarbelakangi permasalahan-permasalahan tersebut, perlu kiranya ada upaya untuk lebih menjamin kebermanfaatan RTH,

Gambar 2. Morfologi pusat perbelanjaan modern berupa plaza indoor (area serbaguna) dikelilingi tokotoko retail, membentuk cincin. Lokasi: Pondok Indah Mall 2 Jakarta

 

Gambar 3. Morfologi RTH publik berupa taman yang dikelilingi PKL menggunakan area-area publik, membentuk cincin. Lokasi: Taman Ayodya Jakarta

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

5

 

berita utama Logika Gagasan Manfaat Fisik-Sosial-Ekonomi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Perlindungan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Keluarga MBR

Manfaat Fisik Lingkungan dan Estetika Mewujudkan luasan RTH minimal 30% dari Luas Total Perkotaan

Pemberdayaan Usaha Kecil/Mikro (Sektor Informasl)

Konsep Program

RTH Lingkungan+Cincin Emas di Lingkungan Permukiman padat Perkotaan

Komponen Ruang Fisik 1. Area Bermain - untuk anak-anak keluarga MBR 2. Lapangan Olahraga/Serbaguna - untuk remaja dan dewasa 3. Area Hijau - untuk Lansia 4. Area Usaha - khusus uuntuk usaha kecil, dengan seleksi ketat Komponen Manajemen 1. Pemeliharaan reguler 2. Pengelolaan di tingkat lokal dari unsur masyarakat (pengurus RT/RW, ibu PKK, karang taruna/kelompok pemuda, dsb) termasuk untuk penyelenggaraan aktivitas insidential secara reguler 3. Pembinaan/Pendampingan pengelolaan dari unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Lintas Sektor) 4. Pengawasan dan Inspeksi Berkala dari unsur Masyarakat, Institusi Pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat

Memanfaatkan Potensi dan Sumber Daya yang Tersedia (SInergi Keberlanjutan) Karakteristik Permukiman Padat - Penduduk yang terkonsentrasi tinggi (MBR) - Kebutuhan yang tinggi akan RTH - Tempat tinggal pelaku sektor informal - Kondisi lingkungan umumnya - Kemampuan daya beli rendah kurang kondusif untuk - Berkarakter sosial pertumbuhan anak-anak Potensi Kekuatan PKL Kemampuan membayar retribusi harian untuk menyewa lapak/pemeliharaan RTH g Eksistensi untuk pengawasan pemanfaatan RTH sehari-hari

Potensi Kekuatan Ekonomi dari RTH yang Menarik/Berfungsi Baik

g

Area ‘cincin emas’ sekeliling RTH yang bernilai ekonomi tinggi Adanya keramaian dari konsentrasi pengunjung yang tinggi

g g

Adopsi Strategi Bisnis Pelaku Usaha Besar (Mall) 1. Menyediakan ruang publik berkualitas tinggi, berbentuk memusat dengan area bisnis disekelilingnya (ruang secara horisontal dan vertikal dengan akses visual) 2. Menyediakan atraksi sehari-hari/permanen di ruang publik 3. Menyediakan atraksi insidental/non-permanen di ruang publik utama

Pelaku Usaha Besar :

Mengundang/Menciptakan Pusat Keramaian (Menggunakan Lahan Privat)

Karakter Sektor Informal 1. Kekuatannya sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan 2. Eksistensinya di perkotaan bersifat permanen, tidak akan terjadi formalisasi (Bappenas, 2009) 3. Jumlahnya akan tetap signifikan hingga dekade mendatang 4. Berhubungan sebab-akibat dengan migrasi/urbanisasi

Strategi Bisnis

(Berkaitan dengan modal lahan)

VS

Beberapa Permasalahan Umum di Perkotaan akibat Pertumbuhan Perkotaan (Sumber : Pontoh, 2009) 1. Kepadatan berlebih (Overcrowding) 2. Kekurangan sarana-prasarana (Shortage of Urban Services) 3. Permukiman kumuh dan liar (Slums and Squatter settlements) 4. Kemacetan lalu lintas (Traffic Congestion) 5. Berkurangnya tanggung jawab sosial (Lack of Social Responsiility) 6. Unemployment & underemployment 7. Racial & Social Issues 8. Kerusakan Lingkungan (Environmental Degradation)

Gambar 4. Logika Gagasan RTHL+CE

6

Pelaku Usaha Kecil :

Mendekati Pusat Keramaian (Menggunakan Lahan Publik)

Permasalahan RTH di Perkotaan 1. Kuantitas : Belum mencapai Luasan 30% dari luas total perkotaan 2. Pemerataan : Belum mencapai tingkat layanan terkecil (skala RT/RW/Kelurahan) 3. Kualitas : Tidak seluruh RTH yang dibangun dapat berfungsi baik 4. Keberlanjutan : RTH yang berfungsi baik biasanya selalu dikelilingi PKL

berita utama Konsep Keberlanjutan RTH di Perumahan Padat

Prospek Konsumen

Menyediakan Produk dengan Harga Terjangkau

RTH Lingkungan (RT/RW, Kelurahan)

(yang Tertata di Sekeliling RTH)

Pe n tin gel gk ola at an lok d al i

Ke Ak butu tiv ha M ita n un en s Ru tu yed So a k A ia sia ng kt ka l ivi n ta Ru s So an sia g l

Sektor Informal

pu Rua sa ng tk P er ub Pe am lik m aia Pe an n m tau eli an ha ra dan an

Penduduk yang banyak

RTH Lingkungan di Permukiman Padat

Area Bermain Area Penunjang

Lapngan Olahraga/ Serbaguna

Area Hijau

“Cincin Emas” Area Usaha Kecil

Atraksi Sehari-hari (Permanen)

Atraksi Insidental/Tematik

Gambar 5. Konsep Keberlanjutan

Gambar 6. RTH Lingkungan + Cincin Emas

bisnisnya, daya tarik RTH sebagai ruang publik tercipta dari tersedianya atraksi permanen (sehari-hari) dan atraksi non permanen (insidental). Pada RTH Kota, daya tarik permanen dapat diciptakan misalnya dengan kolam air (Contoh: Taman Situ Lembang Menteng, Jakarta) berkaitan dengan fungsi penyerapan air dan mereduksi potensi banjir. Sedangkan di lingkungan permukiman, daya tarik permanen yang diciptakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan yaitu fasilitas struktur permainan untuk anak-anak, atau fasilitas taman terapi untuk lansia, mengingat bahwa anak-anak dan lansia cenderung memiliki keterbatasan dalam mencapai tempat-tempat rekreasi dari lingkungan tempat tinggalnya, untuk aktivitas sehari-hari. Berkualitas atau tidaknya magnet ini akan sangat mem­ pengaruhi berhasil atau tidaknya siklus keberlanjutan RTHL+CE ini. Adapun kualitasnya ditentukan oleh desain yang mem­ pertimbangkan faktor keselamatan struktur fasilitas. Umum­nya negara-negara maju dengan standar kenyamanan kota yang tinggi sudah memiliki standar baku dalam desain fasilitas permainan di ruang-ruang publik yang mengutamakan kese­lamatan. Dengan demikian, magnet bisnis menjadi penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi-fungsi publik (Tabel 1). Selanjutnya, dalam bentuk ruang RTHL+CE, perlu dilakukan

pengelompokkan agar fungsi ruang lebih terdefinisi dan peme­ liharaannya lebih mudah. Masing-masing bagian ruang akan memerlukan kriteria desain tersendiri secara lebih khusus (Tabel 2). Dalam konteks yang lebih luas, program ini akan terkait juga dengan penataan ruang kawasan perkotaan terkait dengan penataan pemanfaatan ruang kota terutama penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan. Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan terbentuknya kantong-kantong permukiman padat di perkotaan. Lebih jauh lagi unsur perencanaan spasial juga dapat menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan. Aspek spasial kemiskinan perkotaan meliputi penataan dan penyediaan infrastruktur permukiman (ruang sosial/publik akibat tingginya kepadatan penduduk), penyediaan sarana air bersih dan sanitasi termasuk pengelolaan sampah, status kepemilikan lahan, serta integrasi perekonomian kelompok miskin (akses lapangan pekerjaan). Kegiatan perbaikan permukiman kumuh selayaknya berada pada tataran strategi atau konsep perencanaan spasial berjangka panjang. Selain itu terkait dengan mitigasi bencana, permukiman padat biasanya sangat rawan terhadap bahaya, misalnya kebakaran, atau gempa pada permukiman padat vertikal. Keberadaan ruang

Tabel 1. Magnet Bisnis di Beberapa Fungsi Publik No.

Fungsi Publik

Magnet Bisnis Contoh Atraksi Permanen

Contoh Atraksi NonPermanen

Ruang Publik (untuk Atraksi Non Permanen)

1

Mall

Playground, Kolam air mancur Area Free Wifi

Pertunjukan Akrobat, Pameran Produk Terbaru

Plaza Indoor, Panggung Non permanen

2

RTH Kota

Kolam air mancur, Area Free WiFi

Pertunjukan Musik, Pameran Seni

Plaza Outdoor, Amphiteater

3

RTH Lingkungan (Permukiman)

Outdoor playground, Therapeutic garden

Pertandingan Olahraga antar Lingkungan, Acara Nonton Bareng

Lapangan Olahraga -(Serbaguna), Amphiteater Mini

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

7

berita utama Tabel 2. Pengelompokan Ruang RTHL+CE Beberapa Persyaratan Elemen

#1 Area Bermain (Atraksi Sehari-hari)

#2 Lapangan Olahraga / Serbaguna (Atraksi Insidental)

#3 Area Hijau

#4** Area Cincin Emas (Jalur Sirkulasi + Ruang Usaha)

Sasaran Pengguna Utama

Anak-anak (usia 2-12 tahun) terutama dari keluarga MBR.

Remaja (usia 13-18 tahun) dan dewasa

Terutama lansia

Penutup Tanah Utama

Bahan yang lunak: pasir, tanah merah, lapisan karet sintetis, rumput, atau kombinasinya (perkerasan dilarang)

Perkerasan (portland cement atau sesuai standar lapangan olahraga)

Tanah dan rumput

Paving Block atau lainnya yang masih memungkinkan penyerapan air.

Vegetasi

Pohon peneduh secukupnya dengan jarak tertentu dari fasilitas permainan (tanaman perdu dilarang*)

Pohon peneduh secukupnya

Pohon dan tanaman lain dengan jenis yang bervariasi

Pohon peneduh, Tanaman perdu

Fasilitas Inti

Struktur permainan terpadu (permanen) yang mengakomodasi 7 jenis * permainan berbeda

Bangku pengawas, tiang net, papan basket, papan nilai, dan perlengkapan lain non-permanen

-

Contoh Fasilitas Pelengkap

Tempat duduk (untuk para pendamping) Papan peraturan Kolam ikan (jika perlu) Pagar transparan (jika perlu) Tempat sampah terpilah

g

g

Tempat duduk di tepi lapangan (bisa berupa amphiteater mini) Tempat sampah terpilah Fasilitas pencahayaan

g

Konsumen segala usia

g

Pedagang usaha kecil/ mikro setempat yang terdaftar dan terseleksi ketat

g

Fasilitas berdagang (permanen/non permanen) yang didesain menarik Jalur sepeda/ pedestrian yang lebar antara RTH dengan area berdagang

g

g

Pijakan Batu Refleksi Pergola Tempat duduk Tempat sampah terpilah Fas Pencahayaan

g g g

Tempat duduk dan meja (untuk pedagang kuliner) Tempat sampah terpilah Keran air (cuci tangan) Fasilitas pencahayaan

g

g

g

g

g

g

g

g

g g

g

Standar yang digunakan

Standar keselamatan untuk public playground yang berkualitas tinggi (dari negara-negara maju) Standar supervisi kualitas secara berkala g

Standar desain lapangan olah raga Standar supervisi kualitas secara berkala

Standar desain dengan kaidah estetika Standar keanekaragaman hayati

g

g

g

g

Peraturan tata tertib bermain Peraturan kebersihan

g

g

g g

g

Peraturan yang melengkapi

Standar kesehatan (perlindungan konsumen) Standar cara berdagang Standar harga terjangkau

g

Peraturan pemanfaatan multifungsi Peraturan kebersihan

g

g

Peraturan kebersihan

g

Peraturan berdagang Peraturan retribusi pemeliharaan Peraturan kebersihan Peraturan kualitas produk

g g

g g

* Lihat Standar U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. ** Area Cincin Emas terdiri dari area tempat berjualan, area makan (pedagang kuliner), dan jalur pejalan kaki/sepeda di sekeliling RTH. Jalur pejalan kaki/sepeda akan sekaligus menjadi pembatas ruang aktivitas ekonomi vs sosial.

terbuka di tengah lingkungan permukiman yang padat juga tentunya bermanfaat sebagai area berkumpul untuk mengurangi resiko terhadap bencana. Pembangunan RTHL+CE ini berskala kecil namun perlu dilakukan dalam jumlah besar dan terdistribusi merata, sesuai standar pelayanan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008. Dalam skala lingkungan yang kecil tersebut,

8

dengan luasan minimal 250 m2, ada potensi banyak bidang yang terkait dan memiliki kepentingan berkontribusi di dalamnya se­ bagai bentuk peran serta pembangunan masyarakat. Menurut pendapat penulis, program ini dapat berdampak penting yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari sehingga pelaksanaannya perlu diawali dengan perencanaan yang mendetail. Jika memungkinkan, perlu

berita utama

Penge- m m m m m m m m m m lolaan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pedestrian/Jalur Sepeda m5 m4 m3

Area Bermain

m 16 m17 m18

Lapangan Olahraga/ Serbaguna

m19

Area Hijau

m20

m2

m21

m1

m22

Contoh#2 Desain Ruang RTHL+CE di Permukiman Padat

Penge- m m m m m m m m m m m lolaan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pedestrian/Jalur Sepeda m5 m4 m3

Area Bermain

Lapangan Olahraga/ Serbaguna

m2 m1

Jalan Lingkungan

Area Hijau

k16 Jalan Lingkungan

Contoh#1 Desain Ruang RTHL+CE di Permukiman Padat

k15 k14 k13 k12 k11

Jalan Lingkungan

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9

Contoh#3 Desain Ruang RTHL+CE di Permukiman Padat

k10

Legenda Atraksi Sehari-hari/Permanen (struktur permainan)

m5 m4 m3 m2 m1

m m m m m m m m m Pengelolaan 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pedestrian/Jalur Sepeda Area Bermain

Lapangan Olahraga/ Serbaguna

Area Hijau

k16 Jalan Lingkungan

m6

Jalan Lingkungan

m7

k15 k14 k13 k12 k11

Jalan Lingkungan k1

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9

k10

Atraksi Insidental/Non-Permanen (aktivitas yang diciptakan) Unit-unit Kios Usaha Mikro-Kecil (k=kecil, m=mikro) Area Makan (dengan meja & tempat duduk) Jalur sirkulasi keliling untuk pejalan kaki/sepeda berupa paving block lebar 2-3 meter,sekaligus sebagai batas antara aktivitas ekonomi vs sosial Lahan Permukiman

Gambar 7. Denah Skematik Pembagian Ruang RTHL+CE (tanpa skala) Catatan : Akses RTH dari jalan lingkungan sebaiknya tidak terhalang oleh ruang/aktivitas usaha yang mengelilinginya. Dari 3 contoh diatas terlihat bahwa perolehan lahan yang paling mudah dan menguntungkan adalah jika RTH tidak berada pada sudut persimpangan jalan di dalam permukiman (contoh#1)

dipertimbangkan apakah program ini perlu melibatkan dinasdinas sektor terkait atau bahkan kementerian lain untuk masingmasing berkontribusi memanfaatkan fasilitas RTHL+CE ini untuk mencapai tujuan pembangunan masing-masing secara tajam, berskala luas, dan secara terpadu dalam satu wadah yang sama. Sinergi pembangunan lintas bidang ini tentu memerlukan energi yang besar terutama pada tahap-tahap awal, serta komitmen jangka panjang. Namun demikian, jika pembangunan RTHL+CE ini terlaksana dengan baik, baik fisik maupun ‘jiwa’nya, serta terpenuhi persyaratan kuantitas dan kualitasnya, tidak tertutup kemungkinan akan memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan perkotaan secara lebih menyeluruh. Mungkin saja program ini adalah missing link pembangunan perkotaan berkarakter lokal, yang selama ini belum tergali. Bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, aspek kekuatan ekonomi dalam RTH perlu dikelola untuk keber­ lanjutannya, sehingga RTH tidak bersifat utopia. Kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah ling­ kungan kehidupan masyarakat yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan perlu diterapkan dalam setiap ben­tuk pembangunan secara lebih nyata. Analisa lebih lanjut yang mendetail dan komprehensif dari para ahli perencana kota yang berkompeten serta berpengalaman tentu akan sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. *) Staf Direktorat Bina Program, Jafung Tata Bangunan & Permukiman. Materi ini secara singkat telah disampaikan dalam acara Pecha Kucha Ditjen Cipta Karya pada tanggal 30 Agustus 2013 berjudul Cincin Emas untuk Rakyat.

Pustaka: l Adisasmita, Raharjo, 2010. Pembangunan Kota Optimum, Efisien & Mandiri. Yogyakarta: Graha Ilmu. l Pontoh, Nia K. dan Iwan Kustiwan, 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: Penerbit ITB. l Soetomo, Sugiono, 2009. Urbanisasi & Morfologi, Proses Perkembangan Peradaban & Wadah Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi. Graha Ilmu, Yogyakarta. l Bappenas, 2009. Laporan Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral: Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan, Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas RI. l Kementerian PU, 2011. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Panduan Pelaksanaan 2011, Kementerian Pekerjaan Umum. l Permen PU No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. l Permen PU No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan l Permenakertrans No.12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010-2025 Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. l Perpres No.125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima. l U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. [http:// www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf ]

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

9

liputan khusus

Yang Terabaikan

dari Ujung Pulau Madura Widya Aprilia Kurnia *)

Kamal adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Sebelum dibangunnya jembatan Suramadu, Kamal merupakan satu-satunya pintu gerbang Pulau Madura terhadap Pulau Jawa di Kecamatan Kamal.

10

liputan khusus

D

engan adanya pembangunan jembatan Sura­ madu, menjadikan prioritas pembangunan di Pu­ lau Madura menjadi berubah sehingga mem­ pe­ ngaruhi pengembangan kawasan di Kota Kamal. Pembangunan tidak lagi memprioritaskan di sebelah barat kaki Suramadu, termasuk di wilayah Kamal yang pem­ bangunannya tidak berkembang. Banyak sarana dan pra­sarana yang dulu pernah dibangun kini terabaikan. Ada pula sarana dan prasarana yang tidak dibangun karena Kamal dianggap bukan prioritas pembangunan. Kondisi persampahan di Pelabuhan Kamal kurang tertata dan tidak ada infrastruktur yang memadai, padahal banyak aktivitas yang dilakukan di sekitarnya. Hal ini dapat menganggu estetika dan kenyamanan yang diakibatkan dari bau dan pemandangan yang kurang baik. Di salah satu sudut di pinggiran Pantai Kamal yang lain, sampah juga dibiarkan begitu saja. Penduduk sekitar membuang sampah sembarangan tanpa adanya pengolahan yang baik. Tidak ada perhatian khusus dari pemerintah daerah mengenai hal tersebut.

Kambing dan ayam dibiarkan berkeliaran di area pembuangan sampah, sehingga hewan-hewan tersebut bisa saja mendapatkan nutrisi yang buruk dikarenakan memakan apa yang ada di sekitarnya

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

11

liputan khusus

Pentingnya dukungan dari berbagai pihak harus didukung dengan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk perbaikan masalah persampahan di wilayah ini. Kekumuhan yang ada merupakan tanda dari buruknya pembangunan.

Masyarakat sekitar perlu diberi pengarahan tentang pentingnya pola hidup sehat dan sadar sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)

Kambing dan ayam dibiarkan berkeliaran di area pembuangan sampah, sehingga hewan-hewan tersebut bisa saja mendapatkan nutrisi yang buruk dikarenakan memakan apa yang ada di sekitarnya. Bila hewan-hewan tersebut dikonsumsi oleh penduduk sekitar, maka hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Pada tempat pembuangan sampah tersebut tidak ada pengolahan sampah setempat dengan cara sederhana, misalnya dengan memilah sampah dalam beberapa kelompok. Pengelompokkan sampah secara umum ada dua, yaitu sampah kertas, plastic, kaca, dan lain-lain untuk sampah an-organik sedangkan untuk sampah organik di antaranya yaitu sisa sayurmayur, daun-daun kering, dan lain-lain. Pemilahan sampah berdasarkan kelompoknya ini memudahkan untuk pemrosesan sampah tahap selanjutnya. Masyarakat sekitar perlu diberi pengarahan tentang pentingnya pola hidup sehat dan sadar sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), tidak buang sampah sembarangan, serta perlu didorong dengan sistem pengolahan dan pembuangan sampah. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swadaya maupun pendampingan pemerintah. Pentingnya dukungan dari berbagai pihak, baik Pemerintah maupun Swasta, harus didukung dengan kesadaran dari ma­ syarakat sendiri untuk perbaikan masalah persampahan di wilayah ini. Kekumuhan yang ada merupakan tanda dari buruknya pem­ bangunan. Kehidupan bukan sekedar apa yang kita hadapi. Ada masa depan yang menanti dan semua bergantung dari kehidupan kita saat ini dengan memulai pola hidup bersih dan sehat. Semua tidak sulit bila semua pihak mendukung dalam menghadapinya. *) Staf Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II

12

Foto-foto : Buchori

info baru

‘Air untuk di Rumahku

Bukan untuk Sawahmu’

pembangunan broncaptering dan reservoir melalui P4SPAM di Pekon Kebon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

Belasan anak kecil di Pekon Kebon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, tanpa rasa takut terjun dari ketinggian 6 meter sebuah jembatan ke sungai di bawahnya. Ilustrasi alam nan indah ini hendak berbicara bahwa mereka berlimpah air sungai.

M

eskipun keruh tapi di mata anak-anak tetaplah jernih. Kebahagiaan anak-anak di hilir menjadi harmoni dengan ramainya masyarakat membangun re­ ser­voir dan broncapturing di hulu. Dua bangunan penangkap air baku dari mata air tersebut sudah 100 persen jadi, setelah menunggu kering selanjutnya untuk menampung air yang siap digerojog ke rumah-rumah warga Pekon melalui pipa. Pipa-pipa PVC warna biru transmisi itu sengaja terlihat di permukaan sepanjang tepi sungai hingga ke rumah warga setelah melewati belantara kebun Kakao. Tidak usah diragukan lagi, Ke­ lom­pok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang dibentuk Kepala

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

13

info baru Pekon Kamaluddin Aska siap menjaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mereka idamkan selama ini. Curahan air jernih yang layak tanpa henti tentu saja mereka banggakan. Karena sebelumnya warga mengeluhkan langkanya air sumur mereka ketika kemarau. Solusi mengambil air sungai yang berjarak 2 km itu pun terasa sia-sia ketika musim hujan air meluap dan keruh. “Airnya butek kalau hujan. Dan kami pun

terpaksa harus kembali membeli air minum Rp.6000 per galon,” kata Ahmad (50) warga Pekon Kebon Teratas. Atas nama warga Pekon, Kalamuddin Aska bersyukur dengan dibangunnya prasarana dan sarana air minum melaui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM). Program ini disalurkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM dalam bentuk infrastruktur permukiman. Kesiapan warga terlihat dengan kebersamaan sistem dari hulu ke hilir. Selagi merampungkan pembangunan reservoir dan broncapturing di hulu, mereka kemudian bersama-sama menanam

Selagi merampungkan pembangunan reservoir dan broncapturing di hulu, mereka kemudian bersama-sama menanam pipa dan menempatkan beberapa Hidran Umum (HU) di depan rumah mereka.

Masyarakat memanfaatkan air dari Hidran Umum (HU) hasil program P4SPAM di Desa Berundung Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

14

info baru

pipa dan menempatkan beberapa Hidran Umum (HU) di depan rumah mereka. Dengan sistem gravitasi, air diharapkan mengalir lancar dan berkualitas bagus. “Kami memang sebelumnya ada yang menangkap air dengan bak-bak penampung, tapi tidak menjamin kualitas airnya jika kemarau dan musim hujan. Maka kami senang dan turut serta menempatkan HU di lokasi-lokasi strategis dan mewakili beberapa KK,” lanjut Ahmad. Bukan untuk Mengairi Sawah Jika di Pekon Kebon Teratas masih harus membuktikan

“Jadi, awalnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum, tapi kalau ada petani yang mampu beli solar bisa mengairi sawah mereka. Begitu juga dengan keluarga yang hajatan dan perlu air banyak,” Zaenal Fathoni , Kepala Desa Pematang Pasir

Foto Atas : Bangunan Pompa dalam pelaksanaan program P4SPAM melayani Desa Pematang Pasir Kabupaten Lampung Selatan. Foto Bawah : Masyarakat di daerah pelabuhan perikanan Bakauheni Lampung Selatan masih menggunakan sumur. Tidak lama lagi daerah ini dialiri air perpipaan dari program P4SPAM.

pengelolaan dan menjamin keberlanjutan dari SPAM tersebut, lain ceritanya di lokasi penerima P4-SPAM di Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Di desa ini, kehadiran P4-SPAM sangat antusias disambut warga. Apalagi untuk petani yang mampu membeli solar bisa mempengaruhi petugas untuk mengairi sawah-sawah mereka. Masyarakat masih memahami, SPAM berupa pompa sumur

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

15

info baru

bor berkapasitas 5 liter per detik yang dilengkapi rumah genset tersebut bisa dipakai untuk keperluan apa saja. “Jadi, awalnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum, tapi kalau ada petani yang mampu beli solar bisa digunakan untuk mengairisawah mereka. Begitu juga dengan keluarga yang hajatan dan perlu air banyak,” kata Kepala Desa Pematang Pasir, Zaenal Fathoni. Zaenal merasa bingung memikirkan air jika kemarau datang. Bagi warga yang mampu bisa menggali sumur bor, namun bagi yang miskin harus mencari yang ada di manapun. “Setelah program ini dilaksanakan, kami salurkan ke tempattempat penampungan. Kami juga membentuk kelompok penge­ lolanya untuk perawatan, serta agar pemanfaatan bisa ter­kontrol dan berlanjut terus,” ujarnya. Meskipun baru melayani satu Dusun Purwosari dari tiga dusun yang ada, Zaenal merasa ini sudah merupakan anugerah. Ke depan, dia mengharapkan Pemerintah Daerah setempat bisa menindaklanjutinya dengan pemasangan keran air (sambungan rumah) karena kapasitas yang dihasilkan dari sistem ini masih banyak. “Yang diberikan pemerintah pusat ini kami rasa sebagai pemicu. Selanjutnya kami mengharapkan Pemerintah Kabu­paten untuk menyediakan sambungan rumahnya,” sambung Zaenal. Pelaksanaan P4-SPAM yang nantinya akan dikelola oleh ma­ sya­rakat tampaknya perlu sosialisasi tanpa henti. Tidak hanya di Desa Pematang Pasir, serupa juga dijumpai di Desa Berundung, Kecamatan Ketapang. Kepala Desa Berundung H. Sutan di awal-awal pembangunan menyayangkan mahalnya biaya produksi. Untuk membangkitkan

16

Deretan Hidran Umum (HU) terlihat siap menampung aliran air minum dari system yang dibangun dari program P4SPAM di Pekon Kebon Teratas Kabupaten Tanggamus, Lampung.

pompa tanam (submersible) diperlukan 15-20 liter solar untuk mengaktifkan genset tiap jamnya. Ditambah fakta bahwa warga desanya rata-ratanya ber­ penghasilan rendah. Jika harus jujur, warga desanya sangat butuh air minum yang layak karena sumber air yang biasa mereka gunakan dari sumur atas dengan air yang payau. “Warga desa kami sebagian besar petambak, sebagian lagi petani. Kami sanggup membayar air untuk menunjang keberlanjutan sistem ini, tapi kini tinggal menunggu sambungan rumah untuk sekitar 400-500 Kepala Keluarga,” kata Guntoro, Ketua Kelompok Masyarakat Pemanfaat dan Pemelihara. Sebelum ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, sistem yang dibangun dari P4-SPAM di tersebut sementara menggunakan HU. Eva Komala (27), juga menginginkan segera terpasangnya Sambungan Rumah. “Kami memang sekarang bersyukur dengan HU di depan rumah kami. Tapi lebih baik lagi jika itu di dalam rumah (Keran Sambungan Rumah, red),” ujar Ibu beranak satu ini. Kepala Satuan Kerja Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Provinsi Lampung, Hermawan, akan berupaya terus melakukan sosialisasi. Dia tidak ingin pelaksanaan P4SPAM di provinsi tersebut sia-sia karena cara pandang masyarakatnya yang masih salah dalam pemanfaatan sistem tersebut. Tekadnya bulat, yaitu ingin mengejar target MDGs 2015 untuk pemenuhan akses air minum di Provinsi Lampung yaitu sebesar 70 %. Berdasarkan hasil Susenas 2012 akses layanan air minum Provinsi lampung sendiri baru mencapai 58,34 %. (Teks: Buchori)

info baru

Kesejahteraan Masyarakat Desa

dengan Perencanaan Partisipatif Sugianto Tarigan SE,MT *)

Sekitar 65 % (BPS 2011) jumlah penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan. Mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas, meliputi subsub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Wilayah perdesaan sangat luas, jumlah penduduk sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan rendah. Penampung air Hujan (Embung) fungsi mengairi sawah, Kec. Patotano Kab.Sumbawa

S

ementara itu aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan investasi, serta sarana dan prasarana juga masih rendah. Perolehan infor­ masi juga sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Struktur ekonomi yang berat sebelah pada sektor pertanian membuat posisi daerah lemah terhadap pengaruh dari luar. Penurunan harga komoditas pedesaan di pasar nasional akan menimbulkan pengaruh terhadap kelesuan ekonomi pedesaan. Umumnya penduduk perdesaan masih diselimuti kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu masyarakat pedesaan harus ditingkatkan kesejahteraannya dan harus ditingkatkan pem­ bangunan masyarakat desanya. Sehingga masyarakat yang ting­ gal di perdesaan memperoleh hidup yang lebih baik. Kedudukan petani yang lemah harus dirubah menjadi kuat, maju dan mandiri sehingga peranannya dalam pembangunan menjadi subjek pembangunan yang berarti. Mereka (masyarakat) memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama yang kuat terhadap pembangunan di masa depan. Disamping isu yang tidak menyenangkan masalah kesen­ jangan, seperti pembangunan daerah kabupaten dan kecamatan belum merata, belakangan ini dituntut tiap daerah untuk mampu bersaing. Selama ini pembangunan kita bertumpu pada pembanguan di propinsi, kota, sehingga belum menyentuh kecamatan dan desa, dampaknya terhadap daerah pinggiran (hinterland) kota tereksploitasi Sumber Daya Manusia dan sumber daya alamnya.

Oleh sebab itu Pemerintah sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (pasal 28 H) bahwa setiap warga Negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

17

info baru

Akses jalan Baru melalui Pemb. partisipatip, menghubungkan dua desa P=10 Km, L:4 m di kec. Patotano Sumbawa Barat.

Partisipatif dalam aspek Jumlah penduduk di garis pem­bangunan mempunyai kemiskinan pada tahun 2011 be­­berapa maksud, antara lain: diperkirakan 29,89 juta atau Perencanaan partisipatif masih merupakan pertama, mewujudkan ke­ 12.36 % (sumber BPS 2011). hidupan bangsa yang cerdas, Dari total penduduk Indonesia, paradigma yang relevan. Masyarakat sebagai berbudi luhur dan sejah­ dari data di atas menunjukkan sumber daya pelaku pembangunan di tera. Kedua, mewujudkan pembangunan yang sudah keterpaduan dalam peng­ dilaksanakan belum merata perdesaan harus diberdayakan dalam guna­ an sumber daya alam dan menyentuh masyarakat penyusunan rencana/program pembangunan. dan buatan dengan memper­ miskin di pedesaan. Oleh sembahkan sumber daya sebab itu Pemerintah sesuai manu­ sia, dan memanfaatkan dengan amanat Pancasila dan teknologi. Ketiga, mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945, (pasal 28 H) setiap warga Negara berhak hidup sejahtera lahir dan keseim­bangan kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan. faatan sumberdaya alam dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup Keempat, meningkatkan peman­ sumberdaya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat yang baik dan sehat. Dengan amanat tersebut pemerintah terdorong untuk guna, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kelima, melakukan percepatan pembangunan di pedesaan, dan telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan yang terkait menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. dengan peningkatan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan, Perencanaan partisipatif masih merupakan paradigma yang pengangguran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui relevan. Masyarakat sebagai sumber daya pelaku pembangunan di pedesaan harus diberdayakan dalam penyusunan rencana/ pelibatan atau mengikutsertakan masyarakat (partisipatif ).

18

info baru program pembangunan. Mengapa anggota masyarakat diajak untuk berperan serta didorong berpartisipasi? Pertimbangannya karena anggota masyarakat dianggap bahwa mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan dan kebu­ tuhan mereka. Mereka memahami sesungguhnya keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka juga mampu menganalisis se­bab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat, dan mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat. Selain itu mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya. Tahapan perencanaan partisipatif antara lain seperti Analisis Masalah dan Penentuan Prioritas Masalah, Analisis Potensi dan Kendala, Analisis Kepentingan (Kebutuhan) Kelompok Masyarakat, Perumusan Rencana Program Pembangunan Swadya, Lokakarya Membicarakan Implementasi Program, dan dapat menyelesaikan masalah dasar pembangunan perdesaan. Kegiatan Program Pengembangan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) atau juga disebut Regional Infrastuktur for Sosial and Economic Development (RIS) sudah 5 tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya sudah memberikan manfaat bagi penduduk perdesaan melalui bentuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

(partisipatif ) seperti di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari sekian banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan salah satunya pem­ bangunan infrastruktur dengan pendekatan partisipatif se­perti pembangunan penampung air hujan (embung) yang digu­nakan sebagai air minum hewan, tanaman dan pembangunan jalan poros usaha tani yang menghubungkan dua desa, yaitu desa Olman Sapa dengan Desa Manterang di Kecamatan Patotano, Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai percontohan pembangunan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Strategi Kabupaten (KSK), dengan komoditi unggulannya hewan sapi, dan jagung, program kegiatan ini bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan kesenjangan antar wilayah, serta untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah. Percepatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di 9 propinsi, 237 Kecamatan dan 34 Kabupaten melalui bidang pembangunan infrastruktur ke-PU-an agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan, pengangguran dan kemis­ kinan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Pembangunan Partisipatif tidak saja me­numbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, te­tapi juga, nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. *) Staf PISEW PNPM Mandiri

Pembangunan Talud di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

19

info baru

Cipta Karya Susun Juklak Monev Kegiatan Responsif Gender Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang responsif gender. Diharapkan Juklak tersebut sudah selesai disusun dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan kekuatan hukum pada 2014 dan selanjutnya bisa berlaku di internal Ditjen Cipta Karya.

P

enyusunan tersebut diawali dengan Workshop (18/11) yang diikuti oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya, termasuk pelaksana kegiatan yang telah mengaplikasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui mekanisme Anggaran yang Responsif Gender

Pengarusutamaan Gender dilatarbelakangi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional.

(ARG). Beberapa kegiatan infrastruktur Cipta Karya yang responsif gender telah dilaksanakan dalam empat tahun terakhir (20102013), yaitu PNPM Perkotaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). “Kegiatan-kegiatan tersebut telah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya (APE) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) selama tiga tahun berturut-turut. Saya sangat meng­ apresiasi dengan hasil tersebut,” tutur Antonius Budiono, Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya. Capaian itu, lanjut Antonius, tidak terlepas dari dukungan dan peran Tim Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) sub bidang Cipta Karya. Diharapkan pada 2014 nanti ada peningkatan dan penambahan kegiatan yang responsif gender di masing-masing direktorat yang tertuang dalam RKA-KL. Pengarusutamaan Gender dilatarbelakangi adanya Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional. PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, peningkatan pemenuhan kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Antonius menyebutkan tiga fokus prioritas terkait dengan pelaksanaan PUG di Ditjen Cipta Karya. Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui sistem pembinaan dan penjenjangan pe­ gawai yang responsif gender. Kedua, peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di gedung Kementerian PU yang responsif gender. Dan ketiga, penyelenggaraan insfrastruktur bi­ dang Cipta Karya yang responsif gender. (Teks: Buchori, Sumber: Subdit Evaluasi Kinerja)

20

info baru

IDB Bantu Bangun SANIMAS di 1.800 Lokasi Islamic Development Bank (IDB) akan mengucurkan USD 100 Juta untuk membangun Community Based Sanitation Program atau Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Indonesia yang akan dilaksanakan selama empat tahun hingga 2017.

P

rogram ini akan menyasar 1.800 lokasi yang tersebar di 48 kabupaten/kota di 13 provinsi dengan besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) rata-rata Rp400 juta di setiap lokasinya. “Pemerintah pusat akan meneruskan pinjaman ini dalam bentuk hibah kepada 1.800 lokasi yang memenuhi syarat. Diantaranya memiliki Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan lokasi kelurahan tersebut pernah menerima tiga kali siklus PNPM Mandiri Perkotaan,” tutur Antonius Budiono, Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, saat membuka Workshop Persiapan Pelaksanaan Community Based Sanitation Program (SANIMAS), di Jakarta (12/11). Salah satu komponen utama kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat. Selain pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini meng­ gunakan beberapa pendekatan yaitu pengarusutamaan gen­der, otonomi dan desentralisasi dimana Pemda bertanggung jawab penuh terhadap keberlanjutan dari pemberdayaan masya­rakat menuju kemandirian. Selain itu, keswadayaan masyarakat yang melekat dalam ke­ giatan ini berusaha menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. “Justru dari sinilah partisipasi masyarakat dalam men­ dukung pembangunan ini terlihat dengan sharing pendanaan yang biasanya mencapai 40-50 persen dari BLM,” ujar Antonius. “Dari kegiatan ini juga akan terlihat keterpaduan program yang telah disusun masyarakat dalam wujud Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis),” tambah Antonius. Antonius juga mengingatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Biaya Operasional Proyek (BOP). Komitmen tersebut akan diformalkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian PU selaku Executing Agency, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, menjelaskan status pinjaman IDB untuk membangun

Selain pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pengarusutamaan gender, otonomi dan desentralisasi dimana Pemda bertanggung jawab penuh terhadap keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian.

infrastruktur sanitasi tersebut saat ini dalam tahap finalisasi Framework Agreement. Negosiasi untuk kegiatan ini akan dilak­ sanakan pada akhir November 2013 ini. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Per­ mu­ kiman Ditjen Cipta Karya, Djoko Mursito, menambahkan prog­ ram ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dan perilaku higienis sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai target MDGs melalui pelayanan sanitasi. “Target 2015 adalah menaikkan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 62,41 persen,” ujar Djoko. (Teks: Buchori)

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

21

info baru

Pembangunan Berkelanjutan Harus Tekankan Aspek Lingkungan Perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi prioritas dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

P

Foto : Ipang

embangunan berkelanjutan mengintegrasikan mo­ dal sosial, ekonomi dan lingkungan yang sudah lama dikenal dan diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dengan nama Tribina atau Tridaya. Namun pada praktiknya, pembangunan di Indonesia banyak diwarnai modal ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Imam S. Ernawi, saat membuka Seminar Prospek Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perko­ taan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta (14/11). Seminar menghadirkan narasumber antara lain Bruno Dercon (Senior Human Settlements Officer Regional for Asia and the Pacific Fukuoka, Japan), pakar pembangunan permukiman ITS Johan Silas, Tommy Firman dari ITB, dan dimoderatori oleh pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna. Imam mengungkapkan beberapa langkah yang perlu dite­ rapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan pem­ ba­ ngu­ nan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Pertama, perlu konsolidasi status permukiman di Indonesia yang harus dalam satu bahasa baseline, serta memuat prospek keber­lanjutannya. Kedua, mulai menerapkan aspek perlindungan lingkungan dalam penerapan tiga pilar sebagai pintu masuk pembangunan berkelanjutan (Tribina). Ketiga, dalam pembangunan kawasan permukiman harus mulai dengan pendekatan entitas. Untuk ini, menurut Imam, permukiman jangan hanya dibaca dari sektorsektor. “Pembangunan di Indonesia sudah menambah defisit ekologis. Apakah tidak bisa dibalik? Lingkungannya didahulukan dalam tiap langkah pembangunan, bukan ekonomi,” ungkap Imam. Keempat, melihat prospek ke depan dengan mambaca perkembangan global, contohnya hasil Forum Global Rio + 20 yang menghasilkan agenda sustainable cities and human settlements. Imam menambahkan, dari laporan High Level Panel post 2015 yang dibuat pada Mei 2013 lalu dimana Presiden SBY menjadi Co-Chair, ada beberapa transformasi yang bisa dijadikan dasar merumuskan permukiman di Indonesia. Diantaranya, pemba­ ngunan di Indonesia harus inklusif, karena semuanya harus

22

tercover oleh pembangunan. Indonesia juga harus mewujudkan kelembagaan yang efektif, serta menjalin kemitraan internasional. Sementara Johan Silas menyinggung infrastruktur berkelanjutan yang merupakan hasil irisan dari pembangunan berkelanjutan dan komunitas berkelanjutan. Pilar komunitas berkelanjutan dise­ butkan natara lain kecerdasan, kemanusiaan, dan ekologis. Johan Silas juga menyebutkan lima komponen infrastruktur berkelanjutan adalah akses dan mobilitas, air dan sanitasi serta pengelolaan limbah, energi yang hemat dan terbarukan, ke­ butuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan), serta lingkungan yang bermutu (biodivercity) dan berkecukupan. (Teks: Buchori)

“Pembangunan di Indonesia sudah menambah defisit ekologis. Apakah tidak bisa dibalik? Lingkungannya didahulukan dalam tiap langkah pembangunan, bukan ekonomi,” Imam S. Ernawi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU

info baru

PU Fasilitasi Kerjasama CSR PT Bukit Asam dan Muara Enim

Kementerian Pekerjaan Umum memfasilitasi penandatanganan kerjasama program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam (Persero) Tbk, untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Muara Enim. Penandatanganan dilakukan di Muara Enim, Rabu (6/11).

P

erjanjian kerjasama multipihak ini ditandatangani oleh Maizal Gajali selaku Direktur SDM dan Umum PT Bukt Asam, Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) Suwandi, dan Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU yang diwakili oleh Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Dwityo A. Soeranto. Dalam paparannya Dwityo mengungkapkan komitmen tersebut memperkuat kerjasama antara PT Bukit Asam dan Kabupaten Muara Enim yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Dia mengharapkan kerjasama tersebut dapat lebih terpadu dan berkesinambungan. “Ditjen Cipta Karya telah memiliki pedoman kerjasama multipihak dalam pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya di kabupaten/kota. Selain memiliki pedoman, petunjuk, serta standar teknis, kami juga memiliki satuan kerja di provinsi yang siap memberikan bimbingan dan fasilitasi teknis, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan secara teknis,” tutur Dwityo. Dalam pelaksanaannya, kerjasama bidang Cipta Karya tersebut akan mengacu pada dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang bersifat multi tahun, multi sektor, dan multi pembiayaan. Sebelum PT Bukit Asam, Ditjen Cipta Karya juga telah

Dalam pelaksanaannya, kerjasama bidang Cipta Karya tersebut akan mengacu pada dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang bersifat multi tahun, multi sektor, dan multi pembiayaan.

memfasilitasi kerjasama serupa dengan PT Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, PT Pertamina di NTT, PT Berau Coal di Kalimantan Timur, dan beberapa perusahaan yang tergabung dalam CFCD. Selain penandatanganan juga diadakan Rapat Koordinasi Forum CSR-PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) yang dibuka oleh Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar. Muzakir mengatakan, disamping sebagai tuntutan sebagai perusahaan, CSR akan menjadi investasi sosial jangka panjang yang berguna, baik untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan investor maupun sebagai strategi bisnis dan pengendalian resiko sosial (Social Risk Management) perusahaan. (Rizky-Randal Sumsel/Buchori)

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

23

info baru

Rusun Asrama Semai

Bibit Persaudaraan Mahasiswa Dalam satu bulan, dua kali Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto harus mengapresiasi upaya kampus dalam menyediakan hunian layak bagi mahasiswanya. Tidak sekedar hunian layak untuk mencegah merebaknya kekumuhan, namun Rusun Asrama Mahasiswa yang dibangun dirancang untuk pembinaan, bahkan perekat dari heterogennya latar belakang mahasiswa.

24

P

ertama, pada Rabu (6/11), Menteri PU yang didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi beserta jajarannya melakukan peletakkan batu pertama (ground breaking) Rusun Asrama Mahasiswa UGM, yaitu Kinanti 2 dan 3 sebanyak dua twin block (TB). Rusun asrama tersebut memiliki kamar tipe 24, dan berjumlah sebanyak 198 unit. Peristiwa ini disaksikan Rektor UGM, Pratikno, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Setengah berkeluh kesah, Sri Sultan ber­ harap program UGM untuk meng-asramakan mahasiswa barunya akan menetralisir kekerasan karena kebudayaan yang berbeda. “Dalam masa setahun, mahasiswa baru UGM yang datang dari berbagai daerah di Indonesia akan ditempatkan di Rusun untuk menyesuaikan karakternya. Dengan menempati Rusun diharapkan tercipta kesantunan dalam kebersamaan,” tutur Sultan. Sultan menambahkan, setelah setahun di Rusun, mahasiswa baru tersebut dapat menyesuaikan diri dan bergabung dengan masyarakat Yogyakarta. Sultan tidak ingin adanya asrama yang menciptakan bibit egoisme golongan dan menciptakan suasana tidak tertib di tengah masyarakat. Kedua twin blok Rusunawa di kawasan pendidikan UGM diharapkan dapat menjadi bagian dari penyelesaian per­masa­

info baru bertanggung jawab menyediakan air bersih dan listrik serta utilitas lainnya. “Tepat pada penerimaan mahasiswa baru Agustus 2014 nanti, Rusun ini sudah dapat dihuni,” ucapnya. Pratikno menerangkan, UGM memiliki total 54 ribu mahasiswa dan penyumbang besar dari total 240 ribu mahasiswa di kota pelajar tersebut. Pihaknya menginginkan, ke depannya sebanyak 12 ribu mahasiswa UGM diharapkan tinggal di Rusun Asrama. Saat ini daya tampung asrama baru dapat menampung 1.200 mahasiswa. “Kami ingin mempersatukan mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk tinggal bersama di Rusun asrama,” ungkapnya.

lahan permukiman bagi mahasiswa UGM. Rusun Kinanti 2 dan 3 ini merupakan rusun ketiga dan keempat yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum di Kampus Biru UGM, dimana dua blok sebelumnya sudah dihuni dan dikelola dengan baik, bahkan status asetnya pun sudah dialihkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Pembangunan Rusun ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan Universitas Gadjah Mada dalam melakukan pembinaan kepada mahasiswanya yang sudah dikenal sangat heterogen, sekaligus mewujudkan ikon UGM sebagai kampus biru yang bermakna lebih dari sekedar green campus ataupun eco campus,” ujar Djoko. Rusun asrama ini juga dimaksudkan untuk membantu pe­ merintah Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi tumbuhnya permukiman kumuh yang ditengarai makin ber­ kembang dan hampir tidak terkendali. Hal itu salah satunya sebagai dampak dari meningkatnya jumlah mahasiswa pendatang dengan kegiatan ikutan dari sektor informal yang menangkap kesempatan dalam usaha jasa pelayanan hunian kos yang cukup menjanjikan. Rektor UGM, Pratikno, menjelaskan pembangunan Rusun dua TB tersebut ditargetkan selesai Mei 2014. Pihaknya mengaku

Peresmian Rusun Asrama Mahasiswa ITB Jatinangor Berselang sekitar dua pekan, Menteri Pekerjaan Umum kembali bertandang ke kampus untuk urusan serupa. Kali ini giliran kampus ITB di Jatinangor yang telah dibangun Rusun Asrama Mahasiswa tahap ketiga sebanyak dua twin block. Peresmian disaksikan seluruh civitas akademika ITB. Sebelumnya terdapat lima menara rusun asrama mahasiswa yang dibangun oleh Kementerian PU yakni tahap I telah dibangun sebanyak satu twin blok di kawasan Sangkuriang, dan selanjutnya dibangun empat twin block di Jatinangor ini yang keseluruhannya sudah dihuni dan dikelola dengan baik. “Rusun Asrama Mahasiswa tidak saja berfungsi sebagai sarana pembinaan anak didik, tapi juga untuk membantu secara langsung pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mencegah dan mengatasi tumbuhnya pemukiman kumuh,” ujar Djoko. Rektor ITB Akhmaloka mengatakan kampus Jatinangor ini termasuk kampus yang baru dan sampai sekarang masih berbenah. “Yang pertama kali kita lakukan merenovasi kampus lama. Kedua kita coba membangun beberapa fasilitas mahasiswa,“ jelas Akhmaloka. Kampus ini juga hasil kerja sama dengan yayasan dari luar negeri seperti Korea International Cooperation Agency (KOICA). Rektor ITB menyebutkan, untuk saat ini sudah hampir 1000 mahasiswa yang bisa ditampung dengan adanya rusun asrama ini. Selain meresmikan Rusun Asrama Mahasiswa ITB, Menteri PU juga meresmikan sejumlah infrastruktur bidang Cipta Karya Provinsi Jawa Barat yang telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan khususnya di bidang air minum dan sumber daya air. Proyek yang diresmikan antara lain Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Ciampel, Kabupaten Karawang; SPAM IKK Losarang di Kabupaten Indramayu; SPAM IKK Cisolok -Cikakak, Kabupaten Sukabumi dan SPAM IKK Sukaraja Kabupaten Bogor serta Situ 1 di komplek kampus ITB Jatinangor. Keseluruhan jumlah SPAM IKK yang diresmikan memiliki total kapasitas produksi 110 liter per detik, dimana dengan pe­ nambahan kapasitas tersebut dapat menambah pelayanan air minum baru di 8.800 sambungan rumah. (Teks: Buchori)

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

25

inovasi

Optimalisasi Penyelenggaraan Pemukiman Baru

di Kasiba dan Lisiba*) Popy Nikmawati **)

Penyelenggaraan permukiman baru di Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) belum pernah serius dilakukan. Catatan ini terselip dalam capaian-capaian yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya.

T

orehan capaian Direktorat Pengembangan Permu­ kiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kawasan perkotaan diantaranya melalui penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) serta fasilitasi dukungan infrastruktur kawasan permukiman baru. Capaian produk NSPK (tahun 2010 - 2013) antara lain berupa Penyusunan 222 dokumen Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota/Kabupaten dan 179 dokumen Rencana Pembanngunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota/Kabupaten, serta fasilitasi dukungan infrastruktur kawasan permukiman baru di 385 kawasan (selama periode 2010-2012). Pasal 56 Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, serta menjamin kepastian bermukim. Undang-undang tersebut, menjadi landasan bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penye­ leng­garaan kawasan permukiman. Guna mewujudkan amanat dimaksud, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan upaya dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Permen PU tersebut merupakan acuan bagi Kementerian Pekerjaan Umum

26

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, termasuk Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen. Cipta Karya sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Pengembangan Permukiman melalui Subdit Pengembangan Permukiman Baru mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang pada pasal 591 dan 592 antara lain menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kawasan permu­ kiman baru di perkotaan termasuk kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba). Namun, sampai dengan saat ini penyelenggaraan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba belum pernah dilakukan secara khusus pada kawasan tersebut, maupun secara bersamaan diselenggarakan melekat pada kegiatan fasilitasi kawasan permukiman baru di perkotaan. Permasalahan Berdasarkan uraian tersebut, serta dengan merujuk pada tugas dan fungsi Subdirektorat Pengembangan Permukiman Baru, dapat terindikasi sebagai masalah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Subdirektorat Pengembangan Permukiman Baru yaitu belum optimalnya pelaksanaan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba. Bagaimana mengatasinya Perlu melakukan suatu analisis guna mengetahui faktor penyebab dan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Subdirektorat dalam penyelenggaraan pengem­ bangan kawasan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan Permen PU dan amanat UndangUndang dalam pemenuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Analisis dilakukan guna mengetahui strategi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Metoda SWOT yang dipadukan dengan alat analisis System Thinking - Causal Loop Diagram (CLD) dengan menggunakan software vensim, menjadi pilihan untuk melakukan analisis. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi isu penyeleng­ garaan permukiman baru baik yang dipengaruhi secara internal maupun eksternal, yang ditampilkan pada tabel berikut :

inovasi Tabel 1 Faktor Internal dan Eksternal No. SI

Strength Adanya Permen No. 08 tahun 2010 dan UU No. 1 tahun 2011

No. W1

Merupakan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran dan target renstra serta mewujudkan amanat UU dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman di Kasiba dan Lisiba.

Weakness Unit organisasi banyak melaksanakan kegiatan non Tusi (yang tidak tercantum dalam Tusi) Subdit Pengembangan Permukiman Baru banyak melaksanakan kegiatan yang tidak tercantum dalam Permen PU No. 08/PRT/M/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PU sebagai Tusi Subdirektorat. Kegiatan non Tusi dimaksud antara lain : a. Penyelenggaraan program 6 peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan,yang merupakan bagian dari program Klaster IV Direktif Presiden melalui Peraturan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Perluasan Program Pro Rakyat. Kegiatan tersebut merupakan penugasan yang bersifat strategis Ditjen. Cipta Karya Kementerian PU, sebagai koordinator program yang bersifat lintas sektoral dan lintas K/L b. Pendampingan Penyusunan SPPIP dan RPKPP di Kabupaten/Kota, berdasarkan penugasan DIrektorat menjadi tugas SUbdit. Pengembangan Permukiman Baru.Kegiatan tersebut membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang lebih besar dari pelaksanaan tugas dan fungsi utama Subdit yang tertuang dalam Permen PU dimaksud. Sebagai ilustrasi pada tahun 2013 untuk kegiatan pendampingan penyusunan SPPIP dan RPKPP, membutuhkan pendanaan mencapai +- 50% dari total alokasi anggaran Subdit. Sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan effort (waktu dan tenaga) yang tidak sedikit, untuk menghasilkan kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan Kondisi-kokndisi tersebut merupakan kelemahan bagi Subdit yang merupakan salah satu pemicu, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit, sesuai amanat Permen PU

S2

Terselenggaranya kegiatan fasilitas pengembangan permukiman baru perkotaan di 32 Provinsi

W2

Komposisi staf profesional adalah PNS generasi muda (angkatan 2007 s/d 2010). Belum terjadi transfer of knowledge mengenai kasiba lisiba, dari generasi sebelumnya (pensiun, promosi keluar dari DIrektorat/Kementerian, dll)..

DIrektorat Pengembangan Permukiman melakukan tugas dan fungsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui fasilitasi dukungan infrastruktur pada kawasan Rumah Sederhana Sehat (RHS) di 32 Provinsi, hal ini menjadi kekuatan bagi Subdit untuk dapat memadukan kegiatan pengembangan kawasan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba S3

Peralatan yang memadai

W3

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengembangan Permukiman didukung oleh peralatan kerja yang memadai, baik peralatan secara teknis (machine) seperti perangkat piranti lunak maupun dokumen NSPK yang terkait dengan peningkatan kinerja pengembangan kawasan permukiman baru

Opportunities

No.

O1

Perlu fasilitasi penyelenggaraan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba : berupa identifikasi kawasan permukiman baru dan penyiapan dokumen rencana pembangunan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba

T1

Hal ini merupakan peluang untuk mengendalikan pengembangan permukiman dalam upaya mengatasi ketidak seimbangan antara supply and demand akan hunian yang layak dengan harga yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta untuk mengatasi kumuh kota dengan cara mengembangkan kawasan permukiman ke daerah pinggiran (hinterland) yang terkendali. Ketersediaan Anggaran

Perlu review/revisi PP mengenai Kasiba dan Lisiba Melalui upaya pencapaian target renstra serta tugas dan fungsi, maka dapat memberikan peluang bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen.Cipta Karya,untuk melakukan penyempurnaan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kasiba dan Lisiba,berupa revisi PP No. 80 tahun 1999.Revisi dilakukan antara lain dalam rangka penyesuaian dinamika yang terjadi dalam pembangunan perkotaan dan hinterlandnya saat ini dengan kondisi ketersediaan lahan baik di perkotaan maupun hinterlandnya.

Proses analisis selanjutnya adalah melalui Causal Loop Diagram (CLD) dengan cara menguhubungkan variabel-variabel yang diperkirakan mempunyai pengaruh secara langsung, sistematis, logis, dan humanis untuk menentukan leverage point serta mengetahui varibel pengungkit. CLD ditampilkan seperti pada gambar 1, sedangkan leverage point ditampilkan pada tabel 2.

Threaths Database Kasiba Lisiba belum update

Kegiatan pengembangan kawasan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba, dilakukan pada masa renstra 2004-2009, sehingga pada saat ini belum tersedia data mengenai Kasiba dan Lisiba di Kabupaten/Kota. Dengan belum adanya pembaharuan mengenai basis data Kasiba dan Lisiba, merupakan faktor hambatan bagi Subdit. Pengembangan Permukiman Baru untuk melakukan tindakan atau rencana aksi yang terkait dengan Kasiba dan Lisiba. T2

Subdit.Pengembangan Permukiman Baru memiliki kewenangan untuk merencanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam rangka mencapai target rencana strategis, tugas dan fungsi

O3

Belum dilakukan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Tusi Penyesuaian kegiatan dalam rangka penyesuaian terhadap revisi renstra pada saat pengusulan kegiatan tahun yang akan datang, diprioritaskan pada tindak lanjut kegiatan sebelumnya serta dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang bersifat adhoc dan strategis.

No.

O2

Minimnya pemahaman mengenai Kasiba dan Lisiba

PP mengenai kasiba dan Lisiba sulit dilaksanakan pada saat ini Merupakan suatu ancaman, mengingat penanganan pengembangan kawasan permukiman baru melalui Kasiba dan Lisiba,merupakan salah satu hal pokok yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni bagi MBR. PP tersebut sulit dilaksanakan, karena masih terbatasnya dukungan dalam penyediaan tanah untuk Kasiba dan Lisiba serta tidak semua Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengakomodasi lokasi Kasiba/Lisiba.Hal ini dapat menjadi kendala utama,mengingat adanya UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang secara regional maupun nasional.

T3

Penyelenggaraan fasilitasi permukiman baru di Kasiba dan Lisiba tidak dapat dilaksanakan Hal ini merupakan ancaman, karena dapat memberi indikasi bahwa tugas dan fungsi penyelenggaraan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba yang tertuang dalam Permen PU No. 08/PRT/M/2010, tidak efektif.Di lain sisi, pasal 66 dan pasal 66 UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dapat dilaksanakan. Hal ini memberi dampak ikutan yaitu perlu dilakukan revisi terhadap UU tersebut.

Berdasarkan penghitungan jumlah loops terhadap variabelvariabel yang saling berhubungan, terlihat dua variabel. Pertama, Adanya Peraturan. Permen PU No. 08 tahun 2010 dan UU No. 1 tahun 2011 sebagai Strength (S1) merupakan faktor internal mempunyai loops variabel pengungkit/leverage yang paling banyak yaitu 11 loops, 7 length dan 9 causes tree. Kedua, perlu

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

27

inovasi Gambar 1 Causal Loops Diagram WIW1 : KEGIATAN : KEGIATAN NON TUSI NON TUSI S3 S3::PERALATAN PERALATAN 02 :

: KEGIATAN S2S2 : KEGIATAN PERKOTAAN 32 PERKOTAAN PROV 32 PROV S 1 : REGUALSI

O1::PERLU PERLUFASILITASI FASILITASI O1 PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN KASIBALISIBA LISIBA KASIBA

SS

S1 : REGULASI PERMEN PERMEN PU TUSI DAN PU TUSI UUDAN NO 1UU NO 1

T3 : FASILITASI KASIBA T3LISIBA : FASILITASI TIDAKKASIBA DAPAT LISIBA TDK DAPAT DILAKSANAKAN

02 : KETERSEDIAAN KETERSEDIAAN ANGGARAN ANGGARAN

T 1 :: DATA DATA BASE BASE T1 KASIBA KASIBA LISIBA LISIBA BELUM UPDATE UPDATE BELUM

SS

DILAKSANAKAN

SS

O3 O3 : PERLU REVISI PP : PERLU REVISI KASIBA LISIBA PP KASIBA LISIBA

BELUM BELUM OPTIMALNYA OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN BARU PERMUKIMAN BARU

W3 : BELUM

W3 : BELUM DILAKUKAN DILAKUKAN EVALUASI TUSI EVALUASI TUSI

SS T2 T2: :PP PPKASIBA KASIBALISIBA LISIBA SULIT DILAKSANAKAN

SULIT DILAKSANAKAN

W2 : KURANG W2 : KURANG PEMAHAMAN PEMAHAMAN KASIBA LISIBA KASIBA LISIBA

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Loops, Length, Causes Tree dan Peringkat Variabel No

VARIABEL

LOOPS

LENGTH

CAUSES TREE

PERINGKAT 1

1

Adanya Pearturan : Permen PU No. 08 tahun 2010 dan UU No. 1 tahun 2011 (S1)

11

7

9

2

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pengembangan permukiman baru perkotaan di 32 Provinsi (S2)

1

1

3

3

Peralatan yang memadai (S3)

-

-

-

4

Unit organisasi fokus pada (lebih banyak melaksanakan) kegiatan non Tusi (W1)

-

-

6

5

Minimnya pemahaman mengenai kasiba dan lisiba (W2)

-

-

-

6

Belum dilakukan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Tusi (W3)

7

7

5

7

Perlu fasilitasi penyelenggaraan permukiman baru di kasiba dan lisiba : berupa identifikasi kws permukiman baru dan penyiapan dokumen rencana pembangunan permukiman baru di kasiba lisiba (O1)

11

7

7

8

Ketersediaan anggaran (O2)

6

7

2

9

Perlu review/revisi PP mengenai kasiba dan lisiba (O3)

5

7

5

10

Data base kasiba lisiba belum update (T1)

3

7

2

11

PP mengenai kasiba lisiba sulit dilaksanakan pada saat ini (T2)

5

7

2

12

Penyelenggaraan fasilitasi permukiman baru di kasiba lisiba tidak dapat dilaksanakan (T3)

0

0

2

Sumber : hasil analisis

28

2

inovasi Gambar 2 Causes tree Adanya Peraturan : Permen PU No. 08 tahun 2010 dan UU No. 1 tahun 2011(S1) (01 : PERLU FASILITASI PENYELENGGARAAN KASIBA LISIBA) (S1 : REGULASI PERMEN PU TUSI DAN UU NO 1) T2 : PP KASIBA LISIBA SULIT DILAKSANAKAN W2 : KURANG PEMAHAMAN KASIBA LISIBA

BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN BARU

W3 : BELUM DILAKUKAN EVALUASI TUSI (S1 : REGULASI PERMEN PU TUSI DAN UU NO 1)

02 : KETERSEDIAAN ANGGARAN (BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN BARU) (S1 : REGULASI PERMEN PU TUSI DAN UU NO 1)

01 : PERLU FASILITASI PENYELENGGARAAN KASIBA LISIBA

S3 : PERALATAN T1 : DATA BASE KASIBA LISIBA BELUM UPDATE (S1 : REGULASI PERMEN PU TUSI DAN UU NO 1)

S2 : KEGIATAN PERKOTAAN 32 PROV

Gambar 3 Causes tree Perlu Fasilitasi Penyelenggaraan Permukiman Baru di Kasiba Dan Lisiba W3 : BELUM DILAKUKAN EVALUASI TUSI

02 : KETERSEDIAAN ANGGARAN

(01 : PERLU FASILITASI PENYELENGGARAAN KASIBA LISIBA) (S1 : REGULASI PERMEN PU TUSI DAN UU NO 1) T2 : PP KASIBA LISIBA SULIT DILAKSANAKAN W2 : KURANG PEMAHAMAN KASIBA LISIBA

BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN BARU

W3 : BELUM DILAKUKAN EVALUASI TUSI (01 : PERLU FASILITASI PENYELENGGARAAN

(BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN BARU) (01 : PERLU FASILITASI PENYELENGGARAAN KASIBA LISIBA)

(S1 : REGULASI PERMEN PU TUSI DAN UU NO 1)

KASIBA LISIBA)

S2 : KEGIATAN PERKOTAAN 32 PROV S3 : PERALATAN (02 : KETERSEDIAAN ANGGARAN)

T1 : DATA BASE KASIBA LISIBA BELUM UPDATE

fasilitasi penyelenggaraan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba. Fasilitasi berupa identifikasi kawasan permukiman baru dan penyiapan dokumen rencana pembangunan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba sebagai variabel opportunities (O1) dengan 11 loops, 7 length dan 7 causes tree, merupakan variabel pengungkit/ leverage pada faktor eksternal. Dengan melihat hasil analisis system thinking, maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya penyelenggaraan permu­ kiman baru di Kasiba dan Lisiba dipengaruhi oleh dua variable dominan, yaitu adanya perarturan (S1) dan perlu fasilitasi (O2). Dari hasil analisis di atas memunculkan dua kesimpulan besar. Pertama, pada faktor kunci yang mempengaruhi belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan kawasan permu­ kiman baru di Kasiba dan Lisiba. Ada dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Pada Faktor Internal, yaitu adanya regulasi yang terkait dengan pengembangan kawasan permukiman baru termasuk Kasiba dan Lisiba. Sedangkan pada Faktor Eksternal, Subdit Pengembangan Permukiman Baru memiliki kewenangan pengalokasian penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian rencana strategi Ditjen Cipta Karya dan melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Permukiman. Kesimpulan kedua terkait upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Subdirektorat

Pengembangan Permukiman Baru, yaitu dengan strategi “me­ ng­ op­ timalkan implementasi regulasi yang terkait dengan pe­ nyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman baru di Ka­siba dan Lisiba yaitu Pasal 592 Permen PU No. 08/PRT/M/ 2010 dengan dukungan Pasal 65 dan 66 UU No. 1 Tahun 2011.” Rekomendasi Subdit Pengembangan Permukiman Baru perlu segera melak­ sanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan permukiman baru di Kasiba dan Lisiba sebagai implementasi dari program pembinaan penyelenggaraan bidang pengembangan per­mu­kiman. Upayanya melalui kegiatan seperti: Pertama, Iden­tifikasi Permukiman Baru di Kasiba dan Lisiba; Kedua, Pen­dampingan Penyusunan Strategi dan Rencana Pembangunan Permukiman Baru di Kasiba dan Lisiba; Ketiga, Penyusunan Strategi dan Rencana Pembangunan Permukiman Baru di Kasiba dan Lisiba di Kabupaten/Kota; dan Keempat, Melakukan pembinaan SDM pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman baru termasuk Kasiba dan Lisiba. *) Telah diseminarkan pada seminar KKP DIKLATPIM Tingkat III, di Balai Diklat PU Wilayah II Bandung, 11 oktober 2013 **) Kasi Wilayah I Subdit. Pengembangan Permukiman Baru, Direktorat Pengembangan Permukiman

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

29

inovasi

Langkah Kecil

Mengamalkan 3R Ahmad Asnawi *)

Pemilahan sampah minimal dilakukan dengan memilahnya menjadi dua jenis, yaitu sampah kering (anorganik) dan sampah basah (organik). Lebih baik lagi kalau sudah dipilah menurut komponennya, seperti sampah kertas, plastik, gelas, metal dan sampah basah yang mudah membusuk.

30

inovasi

Plastik kemasan keras adalah plastik kemasan yang digunakan sebagai wadah atau pembungkus produk berbahan kimia keras atau cairan yang berkosentrasi tinggi.

U

ntuk mempercepat berjalannya program 3R (Reduse, Reuse, Recycle) sebaiknya sampah sudah dimulai dipilah sejak dari sumbernya, misalnya dari rumah tangga. Ketika sampah sudah terpilah, yang menjadi masalah selanjutnya, mau dibawa dan disimpan dimana setelah terkumpul? Harus ada win-win solution. Misalnya mau menyulap sampah plastik jadi rupiah. Salah satu contoh, sampah plastik kemasan keras yang dapat dijadikan usaha daur ulang. Plastik kemasan keras adalah plastik kemasan yang digunakan sebagai wadah atau pembungkus produk berbahan kimia keras atau cairan yang berkosentrasi tinggi. Misalnya produk pembersih lantai, pembersih piring, pelembut kain, minyak goreng dan pembasmi serangga. Untuk mengolah sampah plastik keras diperlukan beberapa teknik pengolahan dan pemahaman terutama dalam hal pe­ ngumpulan bahan, pencucian dan pembersihan bahan, pem­ buatan lembaran bahan dasar (panel), pembuatan pola, pem­ buatan produk dan penyelesaian akhir. Dalam mengumpulkan plastik kemasan seperti yang dilakukan dan dikembangkan di Cilincing, Pulo Kandang dan Tanjung Priok adalah dengan menyebarluaskan kepada masyarakat tentang kebutuhan akan sampah kemasan ini. Beberapa warga, termasuk anak-anak, secara berkala datang untuk menyetor sampah yang mereka temukan atau sengaja mereka kumpulkan di rumah kepada pelaku usaha daur ulang ini. Biasanya untuk kemasan yang sudah bersih akan terjual dengan harga Rp100 – Rp150 per lembar. Ada lagi cara lain dengan cara menitipkan wadah atau tas khusus ke penatu (tukang cuci dan seterika pakaian), sekolah, warung, yang telah diberi label “sampah kemasan“ akan membantu memudahkan proses pengumpulan. Langkah selanjutnya untuk pembersihan, mulailah dengan membuka kemasan dengan hati-hati. Sebaiknya lakukan dengan

cara menggunting sedikit di bagian pojok, kemudian segera sisihkan ke wadah khusus. Tentunya setelah memindahkan isi kemasan ke dalam botol atau wadah tertutup lainnya. Jika bahan berasal dari warung atau pedagang atau penatu, minta mereka agar mulai membuka kemasan dengan cara yang benar. Selain menitipkan wadah khusus penampungan di tempat mereka, titipkan juga gunting supaya mereka lebih mudah memenuhi keinginan kita. Langkah berikutnya adalah pengeringan. Teknik pengeringan yang tepat yakni dengan meniriskan kemasan tersebut dengan cara menelungkupkan bagian yang terbuka menghadap ke bawah. Tiriskan di dalam wadah kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari, kira-kira 15-30 menit. Kemudian pengeringan akhir dengan mengelap semua bagian kemasan. Kemudian pembuatan panel. Panel adalah gabungan bebe­ rapa bentuk pola dasar yang dijahit membentuk lembaran. Pembuatan produk untuk pemula, alat yang perlu dipersiapkan Antara lain mesin jahit, jarum berbagai ukuran, benang nilon (senar), gunting, cutter, meteran, penggaris, kertas karton dan pensil. Adapun bahan berupa plastik kemasan berbagai ukuran yang telah dijahit menjadi panel disesuaikan dengan pola produk yang hendak dibuat. Produk yang dapat dibuat contohnya dompet STNK kendaraan, dompet piringan CD, tatakan piring, tas anggur (minuman), tas kotak makan siang, dan sandal rumah. Produk lainnnya berupa tempat pensil meja, wadah sampah, dompet kamera, dompet koin, karpet (tikar gulung), tas kerja, sarung laptop, tas berkas, rak sepatu, dan tas selimut. Tahap akhir adalah pengecekan akhir semua produk yang telah selesai dibuat. Pastikan kebersihan, ketepatan ukuran, mi­ salnya simetris atau tidak, cacat jahitan atau cacat bahan. Hal tersebut agar baik dari segi kekuatan ataupun kualitas. Terutama tali dan ritsleting, pilih jenis yang kualitasnya bagus. Sayang sekali jika produk yang dihasilkan unik dan menarik, tetapi mudah rusak. Karena dari bahan dasarnya saja sudah berbeda, pastikan kualitas nomor satu, bukan nomor sepatu. Akhirnya, plastik yang hanya dibakar menjadi abu bahkan jadi arang dengan sedikit kreatif bisa jadi barang. Selamat berkreasi. *) Kasubag Penyusunan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kabupaten Bandung Barat (Mahasiswa S2 PSMIL UNPAD Bandung).

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

31

lensa ck

Pelantikan dan Sertijab Eselon II di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

Foto-foto : Miko dan Dodo

32

resensi

Meningkatkan Kualitas Publikasi Informasi Pemerintah Daerah;

Pembelajaran di 10 Kabupaten/Kota USDRP

P

embangunan kota dalam 10 tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang kompleks, dimulai dari isu lingkungan, kualitas infrastruktur, demografi hingga pela­ yanan publik. Kondisi ini mengharuskan Peme­ rintah Kota merespon dengan persoalan-persoalan tersebut dengan meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan. Direktorat Jenderal Cipta Karya menaruh per­ hatian besar dalam meningkatkan kapasitas manajemen pem­ bangunan perkotaan sebagaimana dituangkan dalam Ren­cana Strategis Ditjen Cipta Karya 2010-2014, dengan mem­ berikan dukungan secara proporsional bagi Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan kota (good urban governance). Era reformasi dan desentralisasi telah mengantarkan Pe­ merintah Indonesia ke dalam paradigma baru pengelolaan pembangunan, baik di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih terbuka dalam melaksanakan manajemen pembangunan, dimana salah satu harapan yang muncul adalah peningkatan akses informasi kepada masyarakat mengenai rencana ataupun hasil pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional warga yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Buku ini merupakan pembelajaran dari fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya di 10 Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada Publik melalui Program Urban Sector Development Reform Project (USDRP). Fasilitasi yang diberikan mengacu sepenuhnya kepada UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 ten­ tang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008. Reformasi di bidang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) merupakan salah satu aspek yang men­ jadi fokus dari USDRP, bersama dengan agenda reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Dalam reformasi TPA, salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik. Hasil akhir yang diharapkan dari pendampingan bidang TPA ini adalah meningkatnya akuntabilitas tata kelola pem­bangunan oleh Pemerintah Daerah. Di era keterbukaan informasi saat ini, Pemerintah Daerah tidak dapat lagi mengandalkan media-media konvensional dengan format yang standar dalam mempublikasikan infor­ masi publik. Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi yang komprehensif dan terintegrasi dalam melakukan inovasi baru

Penulis : Sentot Pambudi Tahun Terbit : 2013 Penerbit : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

dalam mendiseminasikan informasi publik kepada ma­ sya­ rakat. Penyediaan media perlu menyesuaikan dengan per­ kembangan teknologi dan karakter masing-masing kota. Tantangan yang dihadapi kemudian adalah bagaimana kelembagaan birokrasi dapat mendukung berfungsinya sis­tem dan perangkat publikasi informasi secara berke­lan­ jutan. Banyak kita temui di berbagai Pemerintah Daerah, perangkat publikasi informasi yang canggih dan up to date tidak berfungsi maksimal diakibatkan oleh ketidaksiapan kelem­bagaan dan SDM pengelola. Untuk itu, USDRP tidak hanya mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas media publikasi akan tetapi mendorong Pemda menyusun SOP publikasi informasi dan membentuk unit kerja yang secara berkelanjutan memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Buku ini adalah hasil pembelajaran dari bantuan teknis yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya dalam konteks meningkatkan kualitas reformasi TPA. Sebagian besar isi buku ini mengenai langkah dan program praktis yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas publikasi informasi. Melalui penerbitan buku ini, ter­ dapat harapan pemerintah daerah lain dapat mereplikasi dan mengembangkan kualitas publikasi informasi kepada masyarakat. (Teks: Elkana Catur H)

Edisi 10 4Tahun XI4November 2013

33

seputar kita

BPPSPAM Intensifkan Komunikasi Forum Pelanggan Air Minum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terus memfasilitasi forum komunikasi pelanggan air minum dan PDAM. Hal itu dilakukan dengan kembali menye­ lenggarakan Workshop Forum Pelanggan Air Minum dalam Rangka Peningkatan Kelembagaan, di Bogor (22/11). Dalam rangka menjalankan salah satu fungsinya, yaitu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masya­ rakat, BPPSPAM mulai rutin mengadakan komunikasi dengan Forum Pelanggan/Forum Komunikasi Pelanggan PDAM se­ jak tahun 2011. Dalam kesempatan tersebut, anggota BPPSPAM dari unsur pelanggan, Drs. Effendi Mansur, CES., menjelaskan “BPPSPAM senantiasa mendorong PDAM untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, bagaimanapun kondisi pelayanan PDAM. Kami tidak henti-hentinya menyuarakan kepada PDAM bahwa forum pelang­ gan sangat penting untuk menjadi mitra PDAM”. (bcr)

Aset BMN Ex SEA Games XXVI Jakabaring Siap Dihibahkan Barang Milik Negara (BMN) yang sebelumnya telah digunakan dalam ajang Pesta Olah Raga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (SEA Games) XXVI Tahun 2011 akan segera diserahkan untuk dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Persiapan Hibah BMN Ex SEA Games XXVI di Stadion Jakabaring, Palembang itu telah dilakukan pada Rabu (20/11) di Kantor Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel, Palembang. Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian PU, Alex Abdi Chalik, dan dihadiri oleh Kepala Satker PKPAM Sumatera Selatan, Satker PLP dan PBL, serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Air Minum, Kementerian PU. Alex Abdi menjelaskan, sesuai kebijakan Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, infrastruktur yang dibangun dalam rangka menunjang SEA Games tersebut akan diserahkan kepada Pemprov Sumatera Selatan. (bcr)

SBY Minta Balai Kirti Tampilkan Momen Bersejarah Tiap Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penataan interior Balai Kirti (Hall of Fame) Istana Kepresidenan Bogor dapat menampilkan peristiwa penting dan bersejarah setiap masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Karena itu SBY meminta penataan tersebut dilakukan usai rampungnya konstruksi, yaitu April 2014, hingga menjelang diresmikan pada Juli 2014. Hal itu dikemukakan kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi beserta anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, usai rapat terbatas di Istana Bogor (04/11). Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum sedang melaksanakan pembangunan Balai Kirti secara multiyears contract dengan nilai kontrak induk senilai Rp58,7 miliar. (bcr)

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme