MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERJ PEKEWMN
UMUM
NOMOR : 258/KlTS/M/20 1 1 TENTANG
ASOSIASI PERUSAHAAN
DAN ASQSIASI PROFESl YANG MEMENUHI PERSY.4RATAN
UNTUK MENJADI KELOMPOKUNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAX d.1S.4 KONSTRUKSI Dl DUA PULUH TUJUH PROVINSI DENGAN RAHMAT TUWAN YANG MRHA ESA MENTERI PEKERJA4N UMUM,
a. bahwa scsuai dengan Pasal 6 ayat ( 2 ) Peraturan Pzrntrin t
h
Nornor 30 Tahun 2000 ten tang Penyele~~ggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi, Pemerin tah melakukan pembinak- dengan menetapkm
kcbudan
nasional
pengembcmgan
jasa
kanstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
b. bslhwa untul; melaksanakm amanat Pasai 25 aya: IS) d m P R S 27 ~ i l y i ~ t(2) Peraturcm Pernerintah Nomar 4 tehur, 2010
tentang Perubtthnn atas Peraturan Pemerintah Scmar 28
Tahun 2000 tentang Uscaha dan Peran Masyaraka-. Jasa lions truksi sebagaimana te'lah
diubah terakhir dengan
Peraturm Pernerintah Nomor 92 Tahun 20i0, te1ah ditetapkan Peraturan Men teri Pekerjaan Umun Nomor 10/ PRT/ hi/ 20 10 sebagaimana telah diubah d d a m
Peraturan
Menteri Pekcrjaan Umum Nomor 24 /PRT/M/20 10: c.
bahwa berdasmkan ketentuan Pasd 5 ayat ( 2 ) Peraturan
Umum Namor lO/PRT/M/20 1Q sebagairnana telah diubah dengm Peraturan Menteri Mznteri
Pekerjaan
Pekejaan
U r n ~ ~ r nNomor
24/PRT/MJ2010. llcnteri
menetapkan asosiasi perusL~amdan asodasi profesi yang
mernenuhi persyaratan s e m pakar danlatau perguru an tinggi d an pemerintah yang rr.ernenuhi kri teria untuk menjadi anggota kelompok unsur un:--rk setiap period* kepengurusan kmbag~
d. bahrrra berdasarkan perrimkangan sebagairnana dimaksud
dalam h u m f a, huruf t dm huruf c , serta untuk mernfasilitasi
p e n ~ e l e n g g ~ a a nperm
masyardcat jasa
konstrt! bi yang. efisien, m&:a perlu menttapkan Iieputusan Menteri Fekerjnan Umum rer.rar,g Daftar Asosiasi Pews&wan dan Asosiasi Proksi yang hfemenuhi Persyxatan untuk Menjadi Kelornpok Unsur icmbaga di Dua h l u h Tujuh Proroinsi; Mengingat :
I.
Peraturan Ptmerintah
h'\'orr.:r
23 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Musp~rakatJ a i l Konstn~ksi(Lernbman Negara
Republik indonesia T a h ~ n 2000 Nom6r 6 3 Tambahan
Lembaran h'egara Nomor 2335), sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturk-. Pcmerintah Kornor 92 Tahun 20101 [ternbaran Negara ?epu blik Indonesia Tahun 20 10
Nomor 157): 2 . Peraturcm Pernerintah o r 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinzar, Jasa Konstruksi (ixmbatan h'egara Republik Indonesin T&un 2006 Nomor 65 Tarnbahan
Lembaran N e p a Nomor 5371;
3. Peraturan Presiden K 0 r r . x 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organis asi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden ficz~o: 24 Tahun 2010 tentang Kedudu kan, Tugas, dan Fur,gsi Kernen terian Negara Serta Susunan Organisasi. .ugas, dan Fungsi Eselon I kiementerian Negara; 5 . Keputusan Presidcn Rep~5likIndonesia Nomor 8 4 /P T&un 2009;
4.
6.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Komor OB/PRT/M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kej a Kementerian Pekejaan Umum;
7. Peraturan Menttri Pekejaan Umum Nomor 10/ PRT M/20 10 sebagaimana telah
diubah dengan Pera~uran Menteri Pekerjaan Umum Nornor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Men teri Pekejaar, Urntam Nomor 101PRT/ ~ / 210 0 tentang Tata Cara Pemilihan Pengums, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta hltkanisme Kerja Lernbaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kasiond;
8. Keputu s m
Menteri
Pekerjaan
Ur.ilm
Nomor
34/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Tim fenilai d m Pemilihan Asosiasi Perusahaan Jasa Iions;ruksi, Asosiasi Praresi Jasa E;onstruk3i, Perguruan Tinggi danlatau Pakar. clan Pcmerintah untuk Mcnjadi Anggota E;c.:ornpok Unsur cldcun Kcpcngurusm LPJK Nasinnal dan LPJIi Daerah di StLuruh Indonesia: Memperhatikan :
Surar usulm Pcnetapsln Unsur Asosiavi Perusaham dan Asosiasi
Profesi yang Memenuhi Pcrsyaratan untuk menjadi biompok Unsur Tingkat Provinsi
Kornor
IE;.03.05-lis/S96. tanggd 9
Agustus 20 1 1, aerta Bcrita Acara Rapat Pleno Pecttapan Usuim
Asosiasi Perusahaan d m Asosiasi Profcsi Fang Memenuhi Perspratan Mcnjadi Anggota Kelompok Unsur di Dua Fuluh Tuj u h Provinsi ddam Iiepenguntsan LPJK Tingkat Provinsi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
ASOSLASI PERUSAHMN DAN ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI PERSYAUTAN UNTUK MENJADI KELOMPQK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DIDUA PULUH TUJUHPROVINSI. KESATU
:
Menetapkan Asosiasi Perusahaan dan 3sosiasi Profesi yang
memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Kelompok Unsur Lenibaga Pengembangan Jasa Konstruksi di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi sebagai beriku t: 1.
Nanggroe Aceh Darussalam.;
2.
Sumatera Utara;
3.
Riau;
4.
Iiepulnunn Riau;
5.
Jarnbi;
6.
Sumatera Barat;
7.
SumateraSelatstn;
8.
Lampung;
9.
Bengkulu;
10. Bantcn;
1 1. Jawa Bat-at; 12. DIUJakarta;
13. Jawa Tengah; 14.
DI Yogyakarta;
15. Jawa Timur;
16. Bali; 17. Nusa Tenggara Barat; 18. Nusa Tenggara Timur;
19. Iialimantan Barat;
20, Kalimantan Tengah; 2 1. Iialimantan Selatan;
22. Kalimantan Timur; 23. Sulawesi Utara; 24. Sulawesi SeIatan; 25. Sulasvesi Tengah;
26. Sulawesi Tenggara; dan 27. Maluku. Daftar Asosiasi Perusahacn dan Asosiasi Prafesi yang memenuhi persyaratan ~ ~ n t umenjadi k anggota klompok
Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di 27 (dua
puluh tujuh) ~ r o v i n s i tercantum dalam Lampiran I s.d Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak ttrpisahkan dari Keputusan ini. I< ETI GA
:
Utlsur Pakar clanlatau
Perguruan Tinggi serta Unsur
Pemerintah Fang mtttncnuhi kriterict rnenjadi kelornpok unsur cii
KGEMPAT
:
riap-tiap
pr-ovinsi ditctapkar!
l'crt~binannKansrruksi
kltas QP ma
Kt-putusan
ini
Mentcri
oIeh
Kepala
Badan
A7eni:eri Pckorjaan Urnurn.
mu!ei
berloku
pada
tanggal
cl iletapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pa&
hiiggkl
9 Scpkmber 201 1
DJOKO 'KIRMANTO
Ternbusan disampaikan kepada Y th:
I - Para Crubernur di dua puluh tujuh Provi:~si; 2. Kc tfis 1,c.m haga I)engcm!:nngan Jasa Kor~strul<si Naslona:; 3. Kepade Asosiasi Petusahanr., Asosiasi Proresr y:ng bersangkutan urltuk diketakui d a n dipergunakar! sebagairnan~tnestiriya.
Lampiran I Keputusan Menteri Pokerlaan Umum
Provlnsi
Nanggroe
Nomor
:
2581KPTSIM1201t
Tanggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Profesi
Asosiasi ferusahaan Aceh
I , Gabungan
IDarussalam
Konstruksi
Pelaksana 1. Himpunan Indonesia
Gabungan Kontra ktor
Pengusaha 2. Asosiasi Tenaga Ahli Nasional Konstruksi Indonesia (ATAKI) ;
(GAPEKNAS); 3. lkatan Nasional Konsultan
Indonesia (INKINDO); dan 4. Asosiasi Kontraktor Aceh (A KA) .
Jalan
Indonesia (HPJI);
(GAPENSI); 2.
Pengembangan
3. Ikatan Nasional Tenaga
Konsultan
Ahli Indonesia
(INTAKINDO); dan 4. Asosiasi
Tenaga Teknik
Indonesia (AS'ITI) .
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 20 11
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lampiran I I Keputusan Mentert Pekerjaan Umum
Provinsi
Surnatera Utara
Namor
: 258 IKPTSIMRO 1'I
Tanggal
: 9Septembar20J-l
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan Pengusaha
1. Asosiasi
Kons truksi
1. Himpunan
Pengem bangan
Indonesia
Jalan
Indonesia (HPJI); Insinyur Pelaksana 2 . Persatuan Indonesia (PfI); Konstruksi Indonesia 3. Ikatan Arsi te k (GAPENST); dan
(ASPEK!NDO); 2. Gabungan
3. Gabungan
Perusahaan
Konstruksi
Yasional
Indonesia (GAPEKSINDO).
Indonesia ([All; 4.
Asosiasi Tenaga Konstruksi
Ahli
Indonesia
(ATAIiI ) ; 5. Ikatan Nasional Tenaga
Konsultan
Ah Ii
Indonesia (I NTAKI NDO);
6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); dan 7. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli
dan
Terampil
i ndonesia (ASTTATINDO] .
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 201 1 MENTERI PEKERJAAW UMUM,
La-mpiranIll Keputusan Menterl Pekejaan Umum
Provinsi Riau
Nomor
: 2581KPTSIM12011
Tanggat
:
9 September 201 1
Asqsiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan
Konstruksi
1. Asosiasi Pengusaha
1.
Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI);.
Indonesia (ASPEKINDO); 2.
Gabungan Pelaksana Konstruksi
Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan
Him punan
Insinyur
2. Persatuan
Indonesia (PII);
Perusahaan
Konstruksi NasionaI Indonesia 3. Ikatan Indonesia (IAI);
(GAPEKSINDO); 4. Gabungan
Pcngusaha Kontraktor 4. Asosiasi Tenaga
NasionaI (GAPEKNAS) 5,
I katan
Nasional
Konstruksi Konsult~ln
Indonesia (INKINDO); (PERK1NDO); da n Pclaksana
Nasional (ASPEKNAS).
Ahli
Indonesia
(ATA K 1) ;
i
5 . Ikatan Nasional Tenaga
6 . Persatuan Konsultan Indonesia 7. Asosiasi
Arsitek
Ahli
Konsultan ,1
Indonesia Konstruksi
1
(I NTAKt NDO) ; dan
6. Asosiasi Tenaga Teknik
I ndonesia (ASTTI).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 20 11 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
QhK DJOKO KIRMANTO
i
I I
Lamplran IV Keputusan Menteri Prakerjaan Umum
Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor
:
2581KPTSiMJ201 1
Tanggal
:
9September201t
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan 1. Gabungan
Konstruksi
Pelaksana 1, W impunan
Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI);
Indonesia
(GAPENSI); 2. Gabungan
Konstruksi
Perusahaan 2. Asosiasi Tenaga Ahli Nasional Konstruksi Indonesia
Indonesia (GAPEKSINDO);
(ATAKI); dan 3. Asosiasi Tenaga Teknik
dan 3. Ikatan Nasional Kansultan
Indonesia (ASTTI).
Indonesia (INKI Pi D0).
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 201 1 MENTERI PEKERJMN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lamplran V Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Provinsi
Jambi
Nomor
:
2581KPTSlM12011
Tanggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan 1,
Asosiasi
Konstruksi (ASPEKINDOJ; 2. Gabungan
Konstruksi
Indonesia
Konstruksi Indonesia dan 4.
Gabungan Kontraktor (GAPEKNAS).
Pengembangan
Jalan
Indonesia (HPJI); Pelaksana 2. Ikatan Arsitek Indonesia
Indonesia ]
(IAI);
!
; 3. Asosiasi Tenaga
(GAPENSI); 3. Gabungan
1
Himpunan
Perusahaan
1!
Nasional .
Konstruksi
Ahli
Indonesia
(ATAKI);
!
1
(GAPEKSINDO); 4. I katan Nasional Tenaga I
Pengusaha ',
Ahli Konsulran Indonesia (INTAKINDO); dan
Nasionnl j 5 . Asosiasi Tenaga Teknik
/
Indonesia (ASTTi].
I
!
Ditetapkan di Jakarta pada'tanggal 9 September 20 J 1 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lampiran V1 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Provinsi
Sumatera Barat
Nomor
:
fanggal
:
Asosiasi Profesf
Asosiasi Perusahaan 1. Gabungan
Pelaksana
Kons truksi
Indonesia
Konstruksi
1.
H impunan Jalan
Pengembangan
Indonesia (HPJI);
(GAPENSI); dan 2. Gabungan
2581KPTSIMt2011 9 September 201 1
I nsinyur Perusahaan 2. Persatuan Indonesia (PII); Nasional
Indonesia (GAPEKSINDO).
3. tkatan
Arsitek
Indonesia (1.41); 4. Asosiasi Tenaga
Konstru ksi
Ahli
Indonesia
(ATAIil) ; 5. Asosiasi Tenaga Teknik
Indonesia ( A S T I ) ; dan
6. Asosiasi Tenaga Teknik
Ahli
dan
Terampil
Indonesia (ASTTATIN DO).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 20 11 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lampiran V11 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Ptovinsi
Sumatera SeIatan
Nomor
:
258!KPTSIM120 1 1
Tanggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan
Pelaksana 1, Himpunan Pengembangan ! I Kons truksi Indonesia . Jalan Indonesia (HPJI); (GAPENSI); dan 2. Persatuan lnsinyur Indonesia
1. Gabungan
2. Gabungan
Konstruksi
Perusahaan (PJI); Nasional 3. Ikatan Arsitck Indonesia (IAI);
Indonesia (GAPEKSINDO).
4.
Asasiasi
I
Tenaga
Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5 . Ikatan Kasional Tenaga Ahli
Indonesia
Konsultan (INTAKIKDO); dan
6. Asosiasi
Tenaga
Teknik
Indonesia (ASTTI).
Di tetapkar~di Jakarta pada tanggal 9 September 20 11 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
I ,
Lampiran VIII Keputusan Menterl Pekerjaan Umum Nomor : 2581KPTSIM12011 Tanggal : 9 September 2011
Provhsi
Lampung
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan 1. Gabungan
Konstruksi
Pelaksana 1. Himpunan
Konstruksi
lnsinyur 1
2. Persatuan
Indonesia (PII);
Perusahaan
Nasiunal 3, Ikatan
Indonesia (GAPEKSI NDO) ;
dan 3. Persatuan
Jalan Indonesia (HPJI);
Indonesia
(GAPENSIJ; 2 . Gabungan
Pengembangan
Arsitek
[IAl); 4 . Asosiasi
I I t
Tenaga
Konstruksi
Konsultan
Indonesia Ahli
I
Indonesia
(ATAKI);
Indonesia (PERKINDO). 5.
Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan
Indonesia
(I NTAKI N DO); dan 6 . Asosiasi
Tenaga
Indonesia (ASTTI).
Teknik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 20 11 MENTERI PEKERJMN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
I
:I
Lampiran IX Koputuran Menterl Pekerjaan Umurn
Provlnsi
Bengkulu
Nornor
:
Tanggal
:
Asosiasi Perusahaan 1.
Gabungan
Pelaksana
Konstruksi
Indonesia
Konstruksi
9 September 201 1
Asosiaai Profesi
I . Himpunan
Pengembangan
Jaian
Indonesia (HPJI);
(GAPENSI); dan 2. Gabungan
'25BIKPTSIM12011
Perusahaan 2 . Persatuan Nasional
Indonesia (GAPEliSINDO).
Insinyur
Indonesia (PII); dan 3. Asosiasi Tenaga Teknik
Indonesia (ASTTI),
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 20 11 MENTERI PEKERJMN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lampiran X Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Provinsi
Banten
Nomo-
:
Tang@
;
Konstruksi (GAPENSI); 2. Gabungan
9 September 201 1
Asos iasi Pro fesi
Asosiasi Perusahaan 1. Gabungan
2 581KPTSIME204 1
Pelaksana
Pengembangan
1. Himpunan
Jalan Indonesia (HPJI);
Indonesia
2 . Persatuan
Insinyur .
Perusahaan
Indonesia (PII); Konstruksi Nasional 3. I katan Arsitek Indonesia (GAPEKSINDO); (IAI); dan
3. Ikatan
Konsut tan
(INKINDO).
4.
Asosiasi
Tenaga
Konstruksi
Nasional
Indonesia
Indonesia
Ahli Indonesia
(ATAKI); 3. Ikatan Nasional Tenaga Ahli
Konsul tan
Indonesia
(INTAKINDO);
6. Asosiasi
Tenaga
Teknik
Indonesia (ASTTI); dan '7.
Himpunan Hid rauli k
Ahli
Teknik
Indonesia
(HATHI).
Diterapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 201 1 hlENTERl PEKERJMN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lampiran XI Heputusan Menkri Pekerjaan Umum
Provhsi
Jawa Barat
Nomor
:
2581KPTSlMl2011
Tanggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan 1. Asosiasi
Pengusaha 1. Himpunan
Konstruksi
Indonesia
Konstruksi
Pela ksan a
Kanstruksi
4.
(PII) ;
Indonesia 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi
(GAPENSI];' 3. Gabungan
Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinj*ur Indonesia
(ASPEKINDO); 2. Gabungan
Pengembangan
Perusahaan
Kons truksi Indonesia (ATAKI);
Nasional 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli
Indonesia
Konsul tan
(GAPEKSINDO);clan
(I NTAKINDO);
Ikatan Iio n sul tan
(INKINDO).
Ahli
Tenaga
Nasional 6. Asosiasi
Indonesia
Indonesia Tenaga
Teknik
Indonesia (AS'ITI); 7 . Himpunan Ahli Teknik Tanah
Indonesia (HA'ITI); dan 8 . Ikatan
Arsi tek
Lanseknp
Indonesia (IALl).
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 20 1 1
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
LampIran XI1 Keputusan Menterl Peketjaan Umum
Provinsi
DKI
Nomor
:
2581KPTS/M/201 I
Tanggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Profesi
Asosiasi Pemsahaan I. Asosiasi
Pengusaha 1. Himpunan
Konstruksi
Jakarta
Indonesia
Gabungan Konstruksi
Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur
[ASPEKINDO); 2.
Pengembangan Indonesia
Pelaksana
(PII); Indonesia 3. Ikatan Arsitek Indonesia (1.41);
(GAPENSI);
4.
'
Peru sahaan
3. Gabungan
Asosiasi
Tenaga
Ahli
Konstruksi Indonesia (ATAKI];
Nasional 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Indonesia (GAPEKSIN D0 ); Konsul tan Indonesia Konstruksi 4. Asosiasi
Kontraktor
Air
Indonesia (AMINDO); 5 . Asosiasi Kontraktor Listrik
dan
Mekanik
(I NTAKINDO); 6 . Asosiasi
Ttknik
Tenaga
Indonesia (ASTTI);
Indonesia 7. Himpunan Ahli Teknik Tanah
Indonesia (HATTI); (AKLI); 6 . Ikatsln Nasional Iionsultan 8. Ikatan Arsi te k
Lan se kap
Indonesia (IALI); dan Indonesia (INKINDO); dan 7. Persatuan Iionsuitan 9. Asosiasi Tenaga Tekni k Ahli dan Indonesia (PERKINDO).
Terampil
1ndonesia
(ASTTATINDO).
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 20 11 MENTERI PEKBRJAAN UMUM,
I C h K DJOKO KIRMANTO
Lampiran Xlll Keputusan Menterl Pekerjaan Umum :
Tanggal
:
2501KPTSIMt2011 9 September 2011
Asosiad Profesi
Asosiasi Perusahaan
Provins3
Jawa
Nomor
1.
Asosiasi
Kons truksi
Tengah
Pengusaha
Indonesia
Gabungan
Pelaksana
Konstruksi
Indonesia
GAP ENS^); 3,
4.
(PII); 3 . I katan Arsitek Indonesia (IAI) ; 4 . Asosiasi
Gabungan Perusahaan Konstruksi
Jaian Indonesia (HPJI);
2. Persatuan Insinyur Indonesia
(ASPEKINDO); 2.
Pengembangan
I , Himpunan
Nasional
Tenaga
Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. lkatan Nasional Tenaga Ahli Indonesia
Indonesia
Konsultan
[GAPEKSI NDO); dan
(INTAKINDO);
[katan Konsultan
(INKI NDO).
Nasional Indonesia
Ahli
6. Asosiasi
Teknik
Tenaga
1ndonesia (AS'ITI) ;
7. Ikatan
Ahli
Pe nyehatan
Teknik danTeknik
Lingkungan Indonesia (IATPI); dan
8. Wimpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI).
Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 20 1 i MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lampiran XIV Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Provinsi
III Yogyakartat
Nornor
:
258tKPTSIMl2011
Tanggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Perusahaan 1. Gabungan
Konstruksi
Peiaksana Indonesia
2. Asosiasi Iiootraktor Listrik '
Mekanik
1. Himpunan
Pengembangan
Jalan
Indonesia (HPJI);
(GAPENSI); dan
Asosiasi Profesi
Indonesia
2. Persatuan
Znsinyur
Indonesia [PII);
3. Ikatan
(AKLI); dan 3. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKf NDO).
Arsite k
Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga
Iiionstruksi
AhIi
Indonesia
(ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga
Ahli
Konsultan
Indonesia
(INTAKINDO);dan 6 . Asosiasi Tenaga Teknik
1ndo nesia (ASTTIJ.
Dite tapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011 MENTERI P E K E R J M UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Larnplran XV Keputusan Mentert Pekerjaan Umum
Provinsi
Ncnor
:
2 581KPTSIM12011
Tmggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan
Jawa Timur 1. Asosiasi
Eionstruksi
Pengusaha
1. Himpunan Pengembangan
Indonesia
Jalan Indonesia (HPJI);
2 . Gabungan
Konstmksi
Pelaksana
Indonesia (PII);
I ~ d o n e s i a 3. Ikatan Arsitek Indonesia
(GAPENSI);
I
([A{);
3. Gabungan
Percsahaan
Konstruksi
Nasional
Indonesia (GAPEKSI?; DO); 4.
Insinjur
2 . Persatuan
(ASPEKlNDO);
Gabungan
Pengusaha
Kon traktor
Xasional
4. Asosiasi
Ahli
Tenaga
Indonesia
Konstruksi (ATA KI) ; 5. Ikatan
Nasional
ii
Tenaga I
I
Ahli Konsultan Indonesia i I
5. Asosiasi Kontraktor Listrik
dan
Mekanik
I~donesia
Nasional lionsultan
Indonesia (INKINDO).
6 . Asosiasi
Tenaga
Teknik
Indonesia (ASTTI); 7 . Himpunan
(AKLI); dan
6 , Ikatan
I
(INTAKINDO);
(GAPEKNAS);
Ahli
I I
Teknik
i
Tanah Indonesia (HATTI); dan 8. Asosiasi
Ahli
I
I
Tenaga Teknik dan Terarnpil
Indonesia (ASTTATINDO) . Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 20 11 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
/
Lamplran XVI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Provinsi
Bali
Nornor
:
2581KPTSIMl2011
Tanggal
:
9 September 201 1
Asosias f PrafesI
Asosiasi Perusahaan
PeIaksana 1. Himpunan
1. Gabungan
Kons truksi (GAPENSI); 2 . Asosiasi
Pengembangan
Indonesia
Jdan
Indonesia (HPJI);
Kontraktor
Arsi tek
Air 2 . Ikatan
Indonesia (IAI);
Indonesia (AKAINDO); dan
3. lkat& Nasidnal Konsultan 3. Asosiasi Tenaga
Konstruksi
Indonesia (INKINDO).
Ahli
Indonesia
(-4TAKI); 4.
Ikatan Nasional Tenaga Ahli
Konsultan
Indonesia (INTAKINDO);
dan
5. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 201 1
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
LampIran XVll Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Provinsi
Nomor
:
Tanggal
: 9 September 201 1
Aoosiasi Profesi
Asosiasl, Perusahaan
Nusa Tenggara
Pelaksana . 1. Himpunan Pengembangan Indonesia
1. Gabungan
Barat
Konstruksi 2. Gabungan
Perusahaan
Konstruksi
Nasional (GAPEKSINDO);
2 . I katan
Kantraktor
Indonesia (AMINDO).
Air
Arsitek
Indonesia (IAI); 3. Asosiasi Tenaga
Konstruksi
dan 3. Asosiasi
.Jalan
Indonesia (HPJI);
(GAPENST);
Indonesia
2581KPTSIM12011
Ahli
Indonesia
(ATAKI); dan 4. Asosiasi Tenaga Teknik
Indonesia (ASTTI). -
Dite tapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2 0 1 1
MENTERf PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
I
Lamplran XVIII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
: 25WKPTS !A1201 1 : 9 Septemtsr 201 1
Nomor
Tanggal
Provinsi
r
1
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan
I
Nusa Tenggara
Timur
1. Gabungan
Pelaksana
Kons truksi
Indonesia
1. Himpunan
I ndoncsia (HPJl);
(GAPENSI);
2 . Gabungan Konstruksi
Arsitek
Per-clsahaan 2. Ika t ~ n
Kontraktor
'
Kons:ruksi
Air
Indonesia (INIiINDO).
Ahli
Indonesia
(ATA :il);
Indonesia (AMINDO); dan 4. I katan Nasional I;ionst~l tan
3. Asoslasi Tenaga
;
I
Indor.esia (IAI);
h'asional
Indonesia (GAPEKSINDO); 3. Asosiasi
JaIan
Pengtmbangan
1 1 I
4. I k a t a ~Nasional Tenaga
Ahli
Konsultan
Indor.esia (INTAKINDO); dan 5 . Asosiasi Tenaga Teknik
i
I ndor.esia (ASTTI).
Ditetapkan di Jaktirta
pada tanggal 9 Sc?ternber 201 1
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
i
i
Lamplran XIX Kaputusan Menteri Pekerjaan Umum
Provinsi
Nomor
:
Tanggal
:
Asosiasi Perusahaan
Kallmamtan Barat 1,Gabungan
2581KPTSlM12011 g September 20'1I
hosiasi Profesi
Pelaksana I , Himpunan Indonesia Pengembangan
Konstruksi
J alan
Indonesia (HPJI);
(GAPENSI);
Perusahaan 2. Ikatan Arsitek Konstruksi Nasional Indonesia (IAI); Indonesia(GAPEKSIND0); 3. Asosiasi Tenaga Ahli 3. Asosiasi Kontraktor Air Konstruksi Indofiesia Indonesia (AMINDO); dan (ATAK I) ;
2 . Gabungan
4. Gnbungan
Kontraktor
Ferusahaan 4 . Asosiasi Tenaga Teknik Air Indonesia Indonesia (AS'lTI); dan
( G A P U f NO01 .
5. Himpunan Ahli TeZinik
Tanah
Indonesia
( HATTI).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 20 1 1
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ChK DJOKO KIRMANTO
Lamplran XX Keputusan Mentetl Pekerjaan Umum
Provinsi
Kalimantan Tengah
Nomor
:
Tanggal
:
2581KPTSIMRO11 9 September 2011
Asosiasi Profesi
Asostasf Perusahaan
Pengusaha 1. Himpunan
1. Asasiasi
Konstruksi
Indonesia
Indonesia (HPJI);
(ASPEKINDO); 2. Gabungan
Kanstruksi
Pelaksana 2, Persatuan
Konstruksi Indonesia
Insinyur
Indonesia (PII);
Indonesia
Arsitek
3. Ikatan
(GAPENSI);
3. Ciabungan
Jalan
Pengembangan
Indonesia (IAI);
Perusahaan
Nasional 4. Asosiasi Tenaga (GAPEKSINDO);
Konstruksi
Ahli
Indonesia
(ATAKI); dan
dan 4. Ikatan Nasional Konsultan
Indonesia (INKINDO).
I
5. Asosiasi Tenaga Teknik iI Indonesia (AS'ITT) .
Di tetapkan cli Jakarta pada tanggal 9 September 201 1
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lamplran XXI Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Prohsi
Kalimantan
Selatan
No~or
:
2581KPTSIMIZO11
Tz-ggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Perusahaan
Pengusaha
1, Asosiasi
Konstruksi
Indonesia
Pengembangan
Jalan
Insinyur
Pelaksana 2. Persatuan
2 . Gabungan
Indonesia
,
Indonesia (PII); 3. Ikatan
(GAPENSI); 3. Gabungan
I , Himpunan
Indonesia (HPJI);
(ASPEKINDO);
lionstruksi
Asosiasi Profes i
Psngusaha
Kontraktor
Arsi tek
Indonesia (IAI);
Kasional 4. Asosiasi Tenaga
Konstruksi
(GAPEKNAS); dan 4 , Ikatan Nasional Konsul tan
Indonesia (INKINDO).
Ahli
Indonesia
(ATAKI); dan
5 . Asosiasi Tenaga Teknik
Indonesia (ASTTI).
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 20 11
MENTERI PEKERJMN UMUM,
DJUKO KIRMANTO
Lampiran XXll Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Provinsi
Kalimantan
Tirnur
Nomor
:
2581KPTSIM12011
Tanggal
:
9 September 201 1
Asosiasi Perusahaan 1. Asosiasi
Konstruksi
Pengusaha Indonesia
-
Jalan
Pengembangan
Pelaksana 2. Persatuan
2 , Gabungan
Indonesia
KonStruksi
(GAPENSI);
Insinyur
Indonesia (PZI);
Arsi te k
3 . Ikatan
Perusahaan
Indonesia (IAI);
NasisnaI 4. Asosiasi Tenaga
lianstruksi
Indonesia (GAPEI<SINDO); 4. Crabungan
I . Himpunan Indonesia (HPJI);
(ASPEKINDO);
3. Gabungan
Asosiasi Profesi
Pengusaha
liontraktor
Iionstruksi
Ahli
Indonesia
(ATAKI);
Nasional 5 . Ikatan Nasional Tenaga
Ahli
(GAPEKNAS); clan
5 . Ikatan Nasianal Konsultan
Indonesia (INKINDO).
Iionsultan
Indonesia ([NTAKINDO); dan 6 . Asosiasi Tenaga Teknik
Indonesia (ASTTI),
Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2 0 11
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
1
1
Lampiran XXll t Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Provtnsi
Sulawesi Utara
Nomor
:
258/KPf SlM120 11
Tanggal
:
9September2011
Asosiasi Profesi
AsosIast Perusahaan 1. Gabungan
Konstruksi
Pelaksana la Himpunan
Indonesia
Kons tru ksi
Pengembangan I
Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan I nsinyur Indonesia
(GAPENSI) ; 2 . Gabungan
I
Perusahaan
(PII);
+Nasional 3- Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
AhIi
;
Konstruksi Indonesia (ATAKI);
I
3. Ikatan Nasional Konsultan 5, Ikatan Nasional Tenaga Ahli
1
Indonesia (GAPEKSINDO]; 4 . Asosiasi dan
Tenaga
t
Indonesia (INKINDO).
Kunsultan
Indonesia I !
(INTAIiINDO);
I I
Tenaga Tekniki ! Indonesia (ASTTI); dan I i
6 . Asosiasi
7. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan
Terarnpil
Indonesia
(ASTTATI N D0).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 201 1
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
i
I
Lamplran XXlV Keputusan MenterD Pekerjaan Umum
Provinsi
Nomor
:
Tanggal
:
258tKPTSlMQ011
9 September 201 1
Asosiasi Profesl
Asosiasi Perusahaan
9
Sufawesi Selatan
1. Asosiasi
Ronstruksi
Pengusaha 1. Himpunan Indonesia Pengembangan Indonesia (HPJI);
(ASPEKINDO); 2. Gab~~ngan
Konstruksi
Jalan
Pelaksana 2 . Persatuan Indonesia
(GAPENSI);
Insinyur
Indonesia (PII);
3. Ikatan
Arsitek
Indonesia (IAI); Perusahaan Konstrulcsi Nasional Indonesia 4. Asosiasi Tenaga
3. Gabungan
(GAPEKSI NOO) ; 4. I katan
Konstruksi
N a s i o n ~ l Konsulran
Indonesia (INKINDO); dnn
5. Persatuan
KonsuI tan
Indonesia (PERICI NDO).
Ahli
Indonesia
[ATART); 5. f katan Nasional Tcnaga Ahli
Konsul tan
Indonesia (INTAKINDO); dan
6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011 MENTERI PEKERJMN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
tampiran XXV Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Provinsi
Sulawesi Tengah
Nomor
:
Tanggal
:
Asosiasi Perusahaan 1. Asosiasi
Konstruksi
~onitruksi
Indonesia
Konstrtrksi
Asosiasi Profesi
Pengembangan
Jalan
Indonesia (HPJI);
Petaksana 2. Persatuan Insinyur Indonesia Indonesia (PII); 3 . Ikatan Arsitek Indonesia
(GAPENSI); dan
3. Gabungan
9 September 201 1
Pengusaha 1, Himpunan
(ASPEKINDO);
2. Gabungan
2581KPTSM12011
Perusahaan
(IAI); dan
Nasional 4,Asosiasi Tenaga
Indonesia (GAPEKSI NDO).
Iionstruksi
Ahli
Indonesia
(ATAKI).
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 20 11
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
i t h e DJOKO KIRMANTO
Lampiran XXVl Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Provinsl
Sulawesi Tenggara
Nomor
;
Tanggal
:
2581KPTSIMi2011
9 September 201 1
Asosiasi Profesf
Asosiasi Perusahaan 1, Asosiasi
1, Himpunan
Penpsaha
Konstruksi
Indonesia
Pengcmbangan Jalan Indonesia (HPJI);
(ASPEKINDO); 2. Gabungan
Konstruksi
(GAFSENSI)
;
3. Gabungan
Konstruksi Indonesia
Pelaksana 2. Asosiasi Ttnaga Ahii Indonesia Konstrukai Indonesia (ATAKI]; Perusahaan 3. Ikatan Nasional Tenaga
Nasional
Ahli
Indo~esia([NTAKINDO);
(GAPEKSINDO);
clan 4. Ikatnn Nasional I
Konsul tan
dan 4 . Asosiasi
Tenaga Teknik
I ndo:lesia (ASTTI) .
Ditetapkan di Jakarra
pada tanggal 9 September 20 11
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
Lamplran XXVII Keputusan Menterl Pekerjaan Umum
Provinsi
Maluku
Nomor
:
2 58/KPTS/M/2011
Tanggal
:
9 September 2011
Asosiasi Perusahaan 1. Asosiasi
Konstruksi
Pengusaha 1. Himpunan Indonesia
Konitruksi (GAPENSI).
Pengembangan
Jalan
Indonesia (HPJI) ;
(ASPEKINDO); dan 2. Gabungan
Asosiasi Profesi
Pelaksana 2 , Asosiasi Tenaga Indonesia
Konstruksi
Ahli
Indonesia
(ATAKI); dan 3. Asosiasi Tenaga. Teknik
Indonesia (ASTTI).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 201 1
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
[C~LL~ DJOKO KIRMANTO
