KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
B-25/E.1/ES/09/2000 Biasa 1 (satu) Exsemplar. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang petunjuk Tehnis Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika, tanggal 3 April 2000 Nomor: HK.00.06.6.011.33.
Jakarta, 14 September 2000 KEPADA YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di SELURUH INDONESIA
Bersama ini kami kirimkan foto copy Surat dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : Po.05.05.7.1.0579 tanggal 14 Agustus 2000 tentang Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang Surat keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang Petunjuk Tehnis Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika tanggal 3 April 2000 Nomor : HK. 00.06.6-01133 untuk dapat menjadi bahan masukan dalam Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian suatu perkara Mengingat pentingnya Surat keputusan tersebut, kiranya dapat dipedomani dan diteruskan kepada jajaran Saudara Demikian untuk menjadi maklum SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM, Ttd PUTU SUTEDJA,SH Jaksa Utama Madya NIP. 230006546 Tembusan: 1. Yth. Bapak Jaksa Agung RI (sebagai laporan). 2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda. 4. Arsip.
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PUSAT PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN COLABORATING CENTER FOR QUALITY ASSURANCE OF ESSENTIAL DRUG AND VACCINES Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta 10560 Telp.4245075, 4245150, 4245005. Fax. (021) 4201427
SURAT PENGANTAR No. Po 05.07.1 0579 Kepada Yth Bapak Jaksa Agung RI di Jakarta No. Nomor/Jenis Surat 1.
Surat Keputusan Direktur Jenderal
Banyaknya
Keterangan
1 berkas
Untuk dapat
Pengawasan Obat dan makanan
digunakan
tentang Petunjuk Tehnis Pemeriksa
sebagaimana
an Psikotropika dan Narkotika
mestinya
tanggal 3 April 2000 Nomor : HK. 00-06.6.01133 Jakarta 14 Agustus 2000 Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Kepala Bagian Tata Usaha ttd Sachuri Abdurasjad, SH NIP. 140073344
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPKES. R.I. Nomor: HK. 00.06.6.01133
Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Jalan Percetakan Negara No. 23 JAKARTA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor; HK. 00.06.6-01133 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa Sebagai Pelaksanaan lebih lanjut diktum ketiga Keputusan Menteri kesehatan Nomor 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukan laboratorium Pemerksaan Psikotropika dan Narkotika perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Oat dan Makanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika. 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495). 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671). 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Tatum 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698). 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika. MEMUTUSKAN
menetapkan
:
Pertama
:
Kedua
:
Ketiga
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPATEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA. Petunjuk teknis Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan Sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 3APRIL2000 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN ttd DRS. H. SAMPURNO, MBA NIP. 140 087 747 Tembusan Kepada Yth 1. Ketua Mahkamah Agung RI. 2. Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI 3. Jaksa Agung RI. 4. Kepala Kepolisian RI 5. Menteri Kesehatan RI 6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI 7. Para Eselon I di lingkungan Depkes RI 8. Para Kepala Kantor Wilayah Depkes RI di seluruh Indonesia 9. Para Kepala Kantor Dinas Kesehatan Dat I. di seluruh Indonesia 10. Pusat Laboratorium Forensik Polri di Jakarta 11. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan di Sumatera Utara 12. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di Sumatera Selatan 13. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang di Jawa Tengah 14. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur 15. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Balik Papan di Kalimantan Timur 16. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar di Bali 17. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar di Sulawesi Selatan 18. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.
LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.06.6.01133 Tanggal: 3 April 2000 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA I.
PENDAHULUAN Dalam Undang-undang Psikotropika dan Undang-undang Narkotika diterangkan bahwa psikotropika dan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingann pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun pada kenyataannya, Sering ditemukan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika Peredaran gelap psikotropika dan narkotika adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan tindak pidana Dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut diperlukan pemerksaan laboratorium Laboratorium yang dapat melakukan Pemeriksaan psikotropika dan narkotika telah ditelapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/Menkes/SK/X11998. Mengingat perkara psikotropika dan narkotika merupakan perkara yang harus didahulukan dari perkara lain, laboratorium dituntut untuk dapat melaksanakan pemerksaan dengan cepat dengan hasil yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk ini perlu Suatu petunjuk tehnis pelaksanaan
II.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan petunjuk teknis ini ialah tersedianya pedoman yang seragam bagi Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika Tujuan petunjuk teknis ini ialah agar Laboratorium yang berwenang melakukan pemerksaan psikotropika dan narkotika mendapatkan hasil yang benar dan dapat dipetanggungjawabkan secara ilmiah. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi Pemeriksaan secara laboratorium terhadap contoh Psikotropika dan Narkotika bagi kepentingan penyidikan
III.
IV.
PENGERTIAN 1. Laboratorium pemeriksaan psikotropika dan narkotika adalah laboratorium di lingkungan Depatemen Kesehatan dan POLRI yang telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukan Laboratorium Pemerksaan Psikotropika dan narkotika Sebagai Laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan psikotropika dan narkotika selanjutnya disebut laboratorium 2. Psikotropika adalah zat atau obat. baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh seleklif pada Susunan said pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 4. Pemeriksaan adalah pengujian laboratorium terhadap contoh psikotropika dan narkotika 5. Contoh adalah sampel atau Sebagian barang bukti, yang disisihkan oleh penyidik untuk diuji di laboratorium. 6. Catatan Pengujian dan Lampiran Catatan Pengujian adalah catatan asli yang ditulis oleh penguji merupakan hasil pengamatan pengujian yang berisi bila meliputi identitas contoh, data pengujian dan kesimpulan 7. Laporan Pengujian adalah hasil akhir dari pengujian Laboratorium.
V.
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 1. Penerimaan Contoh. a. Contoh yang diterima ch laboratorium harus dalam keadaan tersegel b. Pembukaan Segel disertai berita acara yang ditanda tangani oleh petugas yang ditunjuk dan 2 (dua) orang-saksi terdiri dari pembawa contoh dan staf laboratorium pengujian psikotropika dan narkotika, pada sisi kiri atas agar ditulis Pro justitia. c. Setiap contoh yang diterima harus dicatat, antara lain mengenai : tanggal penerimaan, nomor dan tanggal Surat pengantar, nama dan alamat pengirim, nama contoh atau dugaan, jumlah dan kondisi contoh, nama jelas pembawa contoh dan parafnya, nama jelas penerima contoh dan parafnya d. Pembawa contoh diberi tanda terima, yang dibuat rangkap 2 (dua) pada kertas berkarbon, asli diberikan kepada pengirim contoh tembusan disimpan di laboratorium: 2. Penanganan Contoh. a. Masing-masing contoh harus Segera diberi identitas atau nomor kode laboratorium yang jelas. b. Penanganan contoh Sejak diterima hingga penyimpanan harus diatur mengikuti Suatu Sistem dokumentasi yang tertib untuk menjamin stabilitas dan kerahasiaannya c. Sisa contoh yang telah selesai diuji dapat dikembalikan ke pengirim contoh. disertai berita acara. 3. Pelaksanaan Pengujian. a. Contoh yang diterima di laboratorium Setelah melalui proses administrasi harus Segera diuji. b. Untuk pengujian identifikasi sekurang-kurangnya digunakan 2 (dua) metode yang berbeda. c. Sebagai pustaka digunakan buku Metode Pengujian Kualitatif terhadap Psikotropika dan buku Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. d. Selain metode yang terdapat dalam pustaka tersebut di atas, dapat Pula digunakan metode resmi lainnya atau metode lain yang telah divalidasi. e. Metode dan Prosedur yang digunakan di laboratorium harus tertulis dan didokumentasikan. 4. Pelaporan Hasil Pengujian a. Hasil pengamatan pengujian harus ditulis secara lansung da n teliti ke dalam lembar Catatan Pengujian dan Lampiran Catatan Pengujian menggunakan tinta, tidak boleh menggunakan pensil. b. Apabila terdapat salah penulisan dalam Catatan Pengujian dan Lampiran Catatan pengujian tidak boleh dihapus, cukup dicoret dan ditulis perbaikannya serta diparat. c. Data yang tercantum dalam Catatan Pengujian dan Lampiran Catatan Pengujian ditelaah dengan seksama, untuk kemudian dibuat Laporan Pengujian. d. Laporan Pengujian harus berisi informasi antara lain sebagai berikut : (1) Nama dan alamat Laboratorium (2) Nomor Laporan Pengujian (3) Nama contoh atau dugaan (4) Nomor kode contoh (5) Nama dan alamat pengirim contoh (6) Nomor dan tanggal surat pengantar/permintaan pengujian (7) Tanggal penerimaan contoh (8) Kemasan (9) Hasil pengujian (a) Apabila hasil pengujian Positif. Psikotropika, narkotika atau zat lain agar ditulis dalam nama umum/generik dan atau nama kimia serta penggolongannya seperti yang tercantum dalam undang-undang.
(b) Apabila hasil pengujian negatif, agar disebutkan Psikotropika dan narkotika yang telah diuji. (10) Metode/Pustaka (11) Kesimpulan (12) Tanda tangan Kepala Laboratorium atau orang yang ditunjuk. (13) Tanggal diterbitkannya Laporan Pengujian (14) Pernyataan bahwa Laporan Pengujian tidak boleh digandakan tanpa seijin Laboratorium (15) Nomor halaman dan jumlah halaman (16) Keterangan lain yang diperlukan e. Dalam Laporan Pengujian tidak boleh ada coretan maupun koreksi. f. Pelaporan hasil pengujian harus disertai berita acara. 5. Penyimpanan Dokumen Pengujian Dokumen pengujian terdiri dari surat pengantar/permintaan pengujian. tembusan atau salinan Laporan Pengujian, Catatan Pengujian dan Lampiran Catatan Pengujian supaya disatukan dan disimpan dengan tertib agar mampu telusur selama 2 (dua) tahun bagi contoh yang hasiInya negatif (tidak mengnadung Psikotropika dan narkotika). dan 5 (lima) tahun bagi contoh yang hasilnya Positif (mengandung Psikotropika dan narkotika). VI.
PENUTUP Laboratorium agar senantiasa menerapkan Cara Berlaboratorium yang baik.
Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur di dalam Perunjuk Teknis ini akan ditetapkan Kepala Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan Rl.
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN ttd DRS. H. SAMPURNO, MBA. NIP 140 087 747
