PENGUMUMAN Keterbukaan Informasi PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) (Tercatat di Papan: Pengembangan) No.: Peng-KI-00206/BEI.PPR/11-2012 (dapat dilihat di internet: http://www.idx.co.id)
PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 November 2012 telah menerima surat dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk dengan Ref.: 039/JRAP-BAPEPAM/CLD/XI/2012 tanggal 1 November 2012 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik PT J Resources Asia Pasifik Tbk sebagaimana terlampir (lampiran 63 lembar). Demikian untuk diketahui. 1 November 2012
I Gede Nyoman Yetna Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil
Andre PJ. Toelle Kepala Divisi Perdagangan Saham
Tembusan: 1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK; 2. Yth. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK; 3. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam dan LK; 4. Yth. Pusat Referensi Pasar Modal; 5. Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library. 6. Yth. Direksi PT J Resources Asia Pasifik Tbk. AFi_PSAB_ki_20121101_00206
oJ
RESOURCES
Ref.: 039/JRAP-BAPEPAMlCLD/XI/20 12
PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk Equity Tower 48 th Floor, SCBD Lot 9 JI. Jend. Sudinnan Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan
Jakarta, I November 2012
Kepada Ytb
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Oepartemen Keu8ng8n Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710
Up: Ketua Bapepam & LK
Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan
Kepada Publik
Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Nomor X.K.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-86/PMl1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Hams Segera Diumumkan Kepada Publik, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan publik yang berkaitan dengan Putusan No. 219/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 Oktober 2012 (selanjutnya disebut "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan") dalam perkara antara PT Lebong Tandai sebagai Penggugat melawan Avocet Mining Pic sebagai Tergugat I, J&Partners Asia Limited sebagai Tergugat II, PT J Resources Nusantara sebagai Tergugat III dan PT J Resources Asia Pasifik Tbk sebagai Tergugat IV. Dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara lain memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,
PT J U CES ASIA PASIFIK Tbk
~ama
: William Sumata
Jabatan : Direktur
Tembusan: Kepala Biro PKP Sektor Riil
Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia
Lampiran : Putusan No. 219/PDt.G/2012/PN.JKT.SEL.
PUTUSAN ~~
:;;
No.219IPdlGI20121PN.~IKT.SEL.
~,.\~
($~ ~~
i~ ~ i ' \\ ~ . ~
,
MI KEADILAN
BERDAS~RKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
adilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili pel1<ara
:.'pada tingkat perta~a menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam pel1<ara
antara: PT. LEBONG TANDAI (PT.LT),
Beralamat di Ariobimo Sentral 3 Floor, JI. H.R. Rasuna Said Kav.x-2 No.5, Jakarta
12950.
sebagai
Presiden
Oirektumya
LUCKY
adalah
YUSTIARTI
MERUKH,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2012 memberikan kuasa kepada
WISYE H.KOESOEMANINGRA'F, SH. MH., THOMAS KOPONG MUKIN. SH., dan
HARSH I SRI HARNANI, SH., para Advokat dan Pengacara berkantor dl Advocates
"W.H.Koesoemanlngrat, SH.MH., ~ Associates·, beralamat di JI. Tebet Barat IV No.17,
Jakarta Selatan, untuk selanJutnya'disebut sebagai :
PENGGUGAT;
MELAWAN 1. AVOCET MINING PLC, dengan alamat kantor rePresentative di 8ampoema Strategic Square South Tower 30th floor JI. Jenderal Sudinnan Kav.45-46
~Iakarta
Selatan, untuk selanjutnya
dlsebut sebagai:
TERGUGAT I ;
2. J&PARTNERS ASIA Ltd,.beralamat di Equity Tower 48th Floor, SCDB, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52~53, JakSrta Selatan, untuk selanjutnya dlsebut sebagai:
TERGUGAT II;
3. PT. J RESOURCES NUSANTARA (JRN), dahulu bemama PT. BARA KUlAI ENERGI, beralamat dl Equity Tower 48th Floor, SCDB, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman sebagai :
Kav.
52-53,
Jakarta
Selatan,
untuk
selanjutnya
disebut
-TERGUGAT III ;
Halt dari hal 61 PulNo.2191Pdt.0I20121PNJkt.SeI.
Pengadilan Negeri TerSebut; Telah membaca berkas parkara yang bersangkutan ; Telah membaca Eksepsi dan sural bukti dari Para Tergugat ; Telah mendengar keterangan kedua belah plhak yang berperkara ;
, T~NTANG
i
DUDUK PERKARA
Menimbang. bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2012, terdaftar di Kepaniteraan· P~ng~dilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No.219/PdtGl20121PN.Jkt.SeI.·me~ukakan
hal-hal sebagal berikut:
Bahwa sebelum mengemukakan dasar dan alasan Gugatan, terlebih-<:lahulu kami ingin menyampaikan kapasitas Penggugat dalam pT. Avocet 80lang Mongon' ow adalah
I
I i !
I
I;
I
sebagai berikut :
!
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik awal yang memiliki Wilayah Ko trak Karya Pertambangan PT. Avocet Bolaang Mongondow (PTABM) sejak tahun 1997, yang berintikan 4 (empat) Kuasa Pertambangan (KP) ; 2. Bahwa untuk eksplorasi dan menemukan Ore Bodies PENGGUGAT dan
II
anak~nak
atas K
tersebut,
perusahaannya telah mengeluarkan biaya yang
cukup besar, yaltu sebesar US$ 150.000.000.· (seratus lima pulu
juta dollar
Amerika Serikal) di dalam rekonslliasl dan rekonsolidasi financial Pe
gugal dan
anak·anak perusahaannya ; 3. Bahwa 4 (empat) wllayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut yang belum dilakukan valua9i o[eh Penggugat; kemudian d' Penggugat unluk menjadi wilayah Kontrak Karya PTASM tahun 19
int 1 diatas hkan oleh ; Dengan
demikian. Tanpa 4 {empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik P NGGUGAT tersebut diatas maka tidak ada Kontrak Karya PTABM tahun 1997; 4. Bahwa Penggugat adalati satu·satunya Plhak Naslonal yang telah men ndatangani Konlrak Karya Pertambangan PTASM tahun 1997;
Hal 2 dari ha161 Put.No.2191Pdt.
Ot2IPN.Jkt.Sel.
/,~~~
Ix..~!.
!.(r~~:..>.
i, ~j -~~
Penggugat
ad~lah' S,elakU pihal,( pemrakarsa Kontrak Karya Pertambangan
tahun 1997 (Konlnlk Karya Generasi VI) yang dalam hal Ini bersifat LEX
"'w LIST' .
\~~~J~ berda~rkan Kontra,k Karya PTAB~ tahun 1997, maka Penggugat adalah
'.y
~~egang saham 20% di dalam PTABM dengan status telah disetor penuh ; . . ,
7. Bahwa wilayah Kontrak Ka.rYa·Pertambangan PTABM tahun 1997 yang terdlri dari 4 (empat) Kuasa Pertambangan milik Penggugat dan anak-anak perusahaannya sebagaimana tersebut diatas t~~ah diinkorporasikan ke
LANUT, BAKAN, MOLOBOG, ANGGREK,
PATUNG, PUSIAN,
TANOYAN, TOBONGAN, MINTU, HULU SITA. Ke-10 (sepuluh) ore bodies tersebut memiliki total resources 13,934,900 oz dan reserve 3,031,728 oz ; 8. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement maka Penggugat memlliki hak tunggal dan ekskIuslf atas 80% saham Tergugat dl dalam PT. Avocet Bolaang Mongondow (d1h PT. Newmont Mongondow Mining) ;
Adapun dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan Inl adalah, sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1994 Penggugat telah memasukl PeJjanjian Joint Venture Agreement dengan Newmont Indonesia Limited (NIL) ; 2. Bahwa sebagai t1ndak IanJut dart peljanJlan Joint Venture Agreement tersebut, atas persetujuan Pemerintah Indonesia tanggal 17 Maret 1997, maka pada tanggal 28 April 1997 disepakati kerja sarna dalam bentuk Kontrak Karya antara NewlTlont Indonesia Limited (NIL) dengan Penggugat, yang meliputi area KUO Lancar Re]eki, KUO Printis Tanoyan, KP. Oaerah Penugasan Kanwil OPE Sulut dan KUO Momontang Lanot (4 wilayah KP) ; 3. Bahwa Kontrak Karya PTABM ditandatangani pada tahun ,1997 adalah Kontrak Karya Generasl VI yang memlliki slfat Lex Specialis dan diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan Pertambangan yang
swasta
nasional
Indonesia,
pemegang
Kuasa
telah menunjukkan keberhasllannya dalam melakukan
eksplorasi mineral di Indonesi~ ; 4. Bahwa melalui Novation and Amandement Agreement antara NIL, Avocet Mining PLC (Tergugat I) dan P'.ENGGUGAT tertanggal 31 Januari 2002, plhak Avocet Mining PLC (Tergugat I) kemudlan ikut bergaoong sebagai pihak dan menggantikan posisi NIL dalam perjanji,,", Joint Venture ; yang selanjutnya dilkuti perubahan
Hal 3 dui hal 61 PulNo.219/Pdt.GflOl2IPNJId.SeI.
:"
I
/It?"~&I~~men a·
tanggal 27 Februari 2Dq4 terhadap Peljanjian Joint Venture tanggaJ 30
fg J~~~ (i I ~' \ V,
pfhak dalam Kontrak Karya sebagai penggantl PT. Newmont Mongondow
~·Vi!".~
("PTNMM), sehingga untuk selanjutnya Kontrak Karya tahun 1997 disebut
=--~
,
tersebut ; emudian dibentuk PT. Avocet Bolaang Mongondow (PTASM) untuk
"'sebagai Kontiak Karva PTABM ;
6. Bahwa dalam Amandement to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT. dimana PENGGUGAT mempunyai First Right of Refusal yang dinyatakan: • Sebelum salah satu Pihak ( Pihak yang mengallhkan ) menggunakan haknya untuk rnengalihkan. Pihak yang mengalihkan harus menawarkan secara tertul,is kepada pihak lainnya. penawaran akan berlaku untuk jangka waktu 45 han setelah plhak lalnnya menerima tentang tawaran tersebut" ; Bahwa dengan demlkian, berdasarkan Amandement to Contract of Work Joint Venture Tahun 2004 tersebut. maka Tergugat I wajib menawarkan terleblh dahulu ~an
semua
7. Bahwa pada tanggal 9 April 2010. Penggugat menerima pemberitahuan
rapat
kepada Penggugat atas penjualan 80% saham Avocet Mining PLC asetnya di PTABM;
Dewan Direksi (Direksi) dan Komisaris (Komisaris) untuk tanggal 26 April2010,dari PTABM melalui Email. Dan, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal26 April 2010 telah disepakati dan dlputuskan bahwa Tergugat I wajib menjual 80 % sahamnva di Avocet Bolaang Mongondow dan 27 Assetsnya, baik yang
a~a
di Indonesia maupun di Asia
Tenggara tennasuk
tambang emas di Penjom ,.Kesultanan Pahang, Malaysia kepada Penggugat (PT. Lebong randai) senilai U~$ 250.000.000;- (dua ratus lima puluh juta dollar Amerlka Serikat) ; 8. Bahwa sebagai tindaktanj.ut .dart hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 April 2010, ma~ Tergugat I juga telah mengajukan Shales and Purchase Agreement '(SPA) melalui surat tanggal 7 Juni 2010 kepada Penggugat. Hal Ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui adanyaRUPS tanggal 26 April 2010 di Singapore; 9. Bahwa selain itu, untukmembuktlkan kesediaannya menjual 80% saham beserta semua asetnya kepada Penggugat, maka Tergugat I telah mengirlmkan Peljanjlan Jual Beli (Sale and PlJrcha,se Agreement) kepada Penggugat; Hal ini juga menunjukkan adanya iktikad bai~ dari Tergugat I untuk melaksanakan Keputusan
Hal 4 dari hal 61 Put.No.219JPdtGl2012JPNJktSeJ.
t:
~. I"~ ~06"'''' ~~;e~
Il+~
. '.
um Pemegang
'.h~ 7/..t;t~l ~~~~~f ;~~Iama
but;
?
%. ~~b~
"'f
Saha~
luar Biasa (RUPSlB) PTABM tanggal 26 April
. proses pembahasan Tenn Sheet tersebut, tiba-tiba pada tanggal 28
2011, TERGUGAT I mengeluarkan New Release (pengumuman di koran)
'\.\~~.Wenyatakan ba~ TERGUGAT I telah menjual asetnyd di Asia Tenggara
-O::"'t~asuk
aOOA» sahamnya di PTABM senilai USD 200,000,000.00 (dua ratus juta
dollar Amerika 5erikat) kepada Perusahaan lain di Indonesia '. Dimana News Release tersebut menyatakan ·on 24 December 2010 Avocet· announced that it had signed a binding agreement·for the conditional sale of its South East Asian assets to J&Partners for US$2OO million.·' (Terjemahan : Pada tanggal 24 Desember 2010 Avocet mengumumkan bahwa Avocet telah menandatangani peljanjian yang mengikat untuk penjualan bersyarat atas assetnya di Asia Tenggara dengan J&P Partners sebesar US$ 200.000.000;- (dua ratus juta dollar Amerika 5en'kat) ; 11. Bahwa tindakan Tergugat ltersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum· (Onrechtsmatlgedaad) dan '$a'ngat meruglkan Penggugat, baik sebagal pihak yang berhak atas 80% saham -Avocet mining PlC maupun
sebagal pemegang 20%
,
saham pendlri dalam PT.,' Avocet Bolaanq Mongondow. Karena itu, bertlasarkan Anggaran Dasar PTABM, ~saJ 8
ayat ( 6) dan UU Perseroan Terbatas maka
Penagugat mempunyai ·'first right of refusal • yaltu hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham Sel8njutnya dan hak mendahului untuk ditawarkan
dan
membeli saham dan pemegang saham Ialnnya yang hendak menjual sahamnya ; 12. Bahwa oleh karena tindalaln . , . Tergugat . I sebagalmana diuraikan diatas adalah sebagai ·Perbuatan Mel8wan Hukum, maka pada tanggal 23 Maret 2011, Penggugat kemudian m~ngajukan Gugatan ·Perbuatan Melawan Hukum kepada
.
Tergugat I rnelalui Kepaniteraan Perigadllan Negeri Jakarta 5elatan Nomor ,
180/Pdt.GI2011/PN.,Jkt. 581, ya'ng hingga saat ini maslh dalam proses peradnan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetaplpastf ; 13. Bahwa selanJutnya, pada tanggal 28 Maret 2011
Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Avocet Bolaang Mongondow bertempat dl Ritz Carlton, Kuningan Jakarta, dimana salah satu inti panggilan Rapat Umum Pemegang
saham
Luar
Biasa
tersebut
huruf
a
menyatakan
:·Untuk
mempertimbangkan dan menyetu]ul rencana penjualan dan pongalihan 3.400.000 saham yang mewakili 80% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang dimiliki oleh Avocet Mining PLC kepada PT. Bara Kutai Energi {"Pengalihan Sahamj tunduk pads diperolehnya perselujuan yang
Hal 5 dari hal '1 PuLN0.219JPdt.GI20121PNJkt.SeI.
~-.....
l:tr~ ~
p
ukan dari pejabat yang berwenang, tennasuk tetapi tidak terbatas pada Badan asi Penanaman Modal C"BKPM") ;
!f ~ /4\-n ~'ntuk mempertahank~n hak Penggugat atas 80% saham dan semua aset
/y~ ~ ~,lIik~; ocet .'
\.-~p~liJgat
Mining PLC di PTABM, maka pada tanggal 15 Desember 2011
kemudian
men!;Ji.ri~
surat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan
. :~':~dCeniba9a Keuangan (Bap~pam & LK) No. 11 6041TA-HSHILTfTRNSKSUBLlXII12011, perihal PT Lebong
Tan,~al
"("PTLr) menolak 3 & Partners Asia Ltd dan PT. 3.
Resources Nusantara'CPTJRNj yang akan melakukan transaksi Backdoor Usting terhadap PT. Pelita Sejah~era Abadi Tbk; 15. Bahwa pada tanggal 29 De,sember 2011, Penggugat mendapat surat jawaban dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor.. : S14001/BLJ2011, perihal Tanggapan Bapepam dan Lembaga Keuangan atas Ke~ratan PT: Lebong Tandal terkalt rangkaian transaksi Penawaran Umum Terbatas.loleh PT. PeUta Sejahtera Abadl Tbk; 16. Bahwa dari surat Nomor : 5-14001/BU2911 , tanggal 29 Desember 2011 dlperoleh Mangondow (PTABM) sudah berubah nama kejelasan bahwa PT. AvOcet Solang I menjadi PT. JR8M dimana Tergugat II sebagai pemilik 80% saham dalam JRBM
menggantikan Avocet, dan sudah mendapat pengakuan dari :
1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. berdasarkan surat No.
2103/300.IB12011 perihar persetujuan perubahan status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN dengan teJah dlsetujulnya JRN menjadl pemegang 80% saham JRBM menggantikan Avocet; 2) Badan Koordinasi Penanam Modal berdasarkan surat No. 1290/A.BI2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal perubahan status PT. Avocet Bolang Mongondow dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN, dimana dalam lampiran surat tersebut dinyatakan bahwa JRN adalah pemegang. 80% saham daJam JRBM menggantikan Avocet; Dimana kedua surat sebagaimana angka 1 dan 2 point 14 diatas tidak diJampirkan; 17. Bahwa dari surat tersebut point 16 diatas, maka jelas dan transparant bahwa 80% saham dan semua asset Avocet Miling PLC (Tergugat I) yang seharusnya menjadi hak Penggugat sudah dialihkan atau dijual kepada Tergugat III, PT. Bara Kutai Energi, yang sekarang sUdah berubah nama menjadi PT. J Resources Nusantara (PTJRN) ; 18. Bahwa tindakan J & Partners Asia Ltd (Tergugat II ) ~an PT. J. Resources Nusantara ("PTJRW)lTergiJgat III yang teJah melakukan transaksi Backdoor Listing
Hal 6 dari ha161 PuLNo.219/Pdt.GI2012/PNJktSel.
~er:f!.~dap PT. J. ResourCes ~ia Pasific Tbk (Tergugat IV) merupakan ·Perbuatan
(fJI ~ . '\ "~n
f§' r~},t>¥~lergugat ;:~m '~."'.
(.:.~.ra
hukum· karena
~epemllikan 80% saham Avocet Mining PLC yang telah
III melalu,LTergugat ,II
clengan
Pengg!Jg~t.
,~ebagai penyandang dananya maslh dalam
Seharusnya secara etlka bisnls, Tergugat II dan
\;: \, Ur,~gat
III menunggu. dulu penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan
·'I1,,',....~#~JlIUgat
I karena Penggugat punya First Right of Refusal dan Tergugat I belum
........~_::.~~~
"
- melepas hak membeli pertama dart Penggugat. dengan demikian SOOk saham Tergugat I beserta assetsnya seharusnya belum bisa ditransaksikan dan dikonsolodasikan ke bursa ;
19. Bahwa tindakan Tergugat IIAvocet Mining PlC yang secara melawan hukll1l telah mengalihkan SO% saham dan asetsnya kepada PT. Bara Kutai Energi, yang sekarang berubah nama menjadl PT. J Resources Nusantara (Tergugat III) melalui Tergugat II sebagai penyandang dananya, tanpa sepengetahuan Penggugat, yang selanJutnya Tergugat III 'bersama-sama dengan Tergugat IIIJ&Partners Asia Ltd telah melakukan transaksi Backdoor Listing terhadap PT. J. Resources Asia Pasific Tbk, dahulu PT. Pelita Sejahtera Abadi Tbk (Tergugat IV) adalah suatu ·Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatige Daad) ; 20. Bahwa akibat dari tindakan Tef'Qugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ( ,I
Para Tergugat) tersebut rnaka Penggugat mengalaml keruglan karena telah memberikan mandat kepada Bank Sarasin untuk memberlkan plnjaman dana sebesar US$ 500.000.000;- (lima ratus juta dollar Amerika Sertkat ) untuk membayar 80% saham. dan Assets Avocet Mining PlC, yang mana kemudian Penggugat akan mene~itkan Bond. Pinjaman inl tidak Jad! diperoleh .Penggugat dikarenakan tindakan Avocet Mining PlC yang telah mengeluarkan News Release pada tanggal 28 Februarl 2.011 yang Isinya menyatakan bahwa SOO" saham Avocet Mining PLC telah dijual ke pihak lain selaln Penggugat ; 21. Bahwa DASAR HUKUM hak Penggugat atas 80% saham dan semua assets Avocet Mining PlC yaitu.: a.
Adanya Keputusan Rapat U""um Pernegang Baham (untLIk selanjutnya disebut RUPS) PTABM tanggaJ 26 April 2010 di Singapura ;
b.
Bahwa Keputusan"'~UPS PTABM kemudian dituangkan dalam Minutes Of Meeting (untuk selanJutnya disebut MOM), sehingga ,para pihak diwajibkan "
untuk melaksana~n hasil RUPS PTABM ; c.
Bahwa terhada~ ~asil RUPS, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya seperti tertera dalsm MOM. terbukti dengan :
;"
HI17 dIri hal6! PuLNo,219JPdt.0I2012lPNJlct.Se1.
~;'Qiberikannya Sales and Purchase Agreement pada tanggal 7 Juni 2010 ::1>\, /~ .""~5 ~~~ daftar 27. aset .yang menunjukkan asset mllik AMPle di South ,'J!'>.~/
i
~
~)J'Y ~~.ttf Asia sebagal lamplrannya ;
"' 'iJ - E tEfrrn .' \
Sheet fqr Avocet Sale of South-Eastern Assets Proposed by
~~J)y~cet, tanggal1 0 November 2010 ; d. "~~-&a' dalam Anggaran Dasar PTABM.
PassI 8 ayat (6) dinyatakan:
"Pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Pasal 9 harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan apabila dlkeluarkan surat saham maka pencatatan tersebut haros juga dicatatkan pada surat saham yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh rapat Direksi ; Dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui gadai saham atau' penjaminan lain atas saham-saham, atas permlntaan pemegang saham yang bersangkutan. atau orang yang menerima·gadai atau jaminan tersebut, DlreksJ harus mencatatkan pada Da(tar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi dan berdasarkan bukti yang dapart diterima, hal-hal berkenaan dengan gadai saham atau penjaminan lain"
e.
Pasal-Pasal dalam p,eljanjian Joint Venture antara Tergugat dengan PENGGUGAT tahun 1994 yang inenyatakan sebagai berikut : Pasal 7 tepatnya point 7.3.2 ; Kewajiban setelah penarikan Setelah tanggat efektif penarikan diri, Avocet haros "Penawaran 't!ntuk mentransfer I
dan
mengalihkan
kepada
plhak
'
Indonesia selyroh ~ham Avocet di PT. Perusahaan. pemlndahan dan pengalihan tersebut harus dibuat tanpa pertimbarigan selain kepada lebong Tandai dan menjamin Avocet terhadap kewajiban leblh Ianjut yang timbul dari 'kegiatan Perusahaan, dan asumsi lebong Tandal temadap selia~ kewajiban, A,vocel yang sedang berlangsung" ; Pasal 8 point 4 ~.ngenai Pengalihan Saham : Ttdak ada Pihak,d,alam Perjanjian ini dapat mengalihkan, memindahkan. membebani, bagian dari kepemilikannya dengan mengeluarkan surat kuasa secara langsung maupun tidak Jangsung sehubungan dengan kepentingannya dalam permohonan Kontrak Karya, segala kepemilikan terkait dengan Perjanjian Joint Venture atau sahamnya di Perusahaan
HalS dari hal 61 PutNo.2191Pdt.0I2012/PN.Jkt.Sc1.
~~~
_
Kecuall JIKa secara tegas diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalam
,?,~r-"A J.-<.6- .,
. . '"
Q~~ ~~\te~anjian ini atau atas persetlJjuan semua Pihak pada Petjanjian Inl- ; f(lJ I ~:)P 8.1.3 dalam Amendment to Contract of Work Joint Venture Agreement I I
~~, '--">~~:Y.
~ J -~~ta II ""I • 1; ~\'.J:Z
\\
\r
1>
'/
2004 antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT . unyal First Right Of Refusal yang menyatakan :
\,\.:-~~ ~'belum salah satu Pihak (Plhak yang mengalihkan) 'menggunakan haknya . ',::,,,':.:,-:::,,~,
-.-
untllk mengalihkan, Plhak yang mengalihkan harus menawarkan secara tertuiis kepada pihak lainnya, penawaran akan bertaku untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) han setelah pihak Iainnya menerima tentang tawaran tersebur;
22. Bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa Penggugat sebagai pemilik 20% saham pendiri PT ABM merupakan satu - satunya Pihak yang mempunyai hak priorlt~ls atas 80% saham dan semua asets Tergugat
1/
Avocet Mining PLC
sehingga Penggugat menliliki HAK PRIORITAS untuk menyampalkan penawaran pembelian saham-sallam Avocet milik Tergugat ; 23. GANTI KERUGIAN MATERHL Bahwa tindakan Tergu~at, VAvocet Mining PLC atas pengalihan 80% saham dan aset-asetnya kepacla Terg,ugat III melalui Tergugat II sebagal penyandang dananya yang kemudian' Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III telah : ..
melakukan transaksl Ba~d~r Usting, ,terhadap PT J.Resources Asia PaslflC Tbk, dahulu PT. Pelita 5ejahtera'AbadI Tbk (Tergugat IV) telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, jumlah' keruglannya adalah :US$ 1. 100.000.000;00 ( satu mllyar seratus juta dollar A(ll6rika Serikat ) ; I
24. GANTI KERUGIAN-IMMATERlIl Bahwa PENGGUGAT sangat dlruglkan dengan adanya pemberltaan di media massa mengenal kepemiUkan saham Avocet dl PT ABM. Timbulnya keragu-raguan publik atas keabsahan PENGGUGAT selaku plhak yang paling berhak atas 80% saham Avocet dan semua asetnya dl Indonesia tersebut sarrgat merugikan dan mencemarkan PENGGUGAT, baik di kalangan masyarakat luas maupun di dunia blsnls terutama dimata Funders dan Bankers.. Hal tersebut dl atas telah mengakibatkan keruglan Immaterll terhadap PENGGUGAT yang apabila dlhitung setara dengan US$ 1.000.000.000,00 (satu mllyar dollar Amerika Serlcat) ; 25. SITA JAMINAN Bahwa dlketahui Tergugat I telah menjual 80% saham Pendlri PT ABM kepada Tergugat III, yang kemudian bersama-sama dengan Tergugat IVJ&Parlners Asia
Hal 9 dati bal61_.Put.No.1191Pdt.GI2012/PNJkt.SeI.
.
.....~....
i/~~ at~1~h melakukan transaksi Backdoor Listing terhadap PT. J.Resources Asia
/f/' cl~J.s
{f ~/.ifll'}Jj • '\\~ if. aki!
'
k, dahulu PT. Pelita 8ejahtera Abadi Tbk (Tergugat IV) tindakan mana
:e;
eruglkan Pengg,U.9at, maka Penggugat mohon kepada yang mulla Majelis
i
\,
\.,~ej£~
!of
tuk berkenan: kan 'sUa jaminan '(Conservatoir Beslag) terhadap 80% saham PT ABM.
"-':-,""'.",,- ~"",.
'
.
"~~ang sekarang sudah berubah menjadl PT. J.Resources Bolaang Mongondow
IPT.JRBM, yang seka':8ngdikuasai oleh Tergugat IV I PT. J. Resources Asia Pasific Tbk, dahulu PT. Pelita 8ejahtera Abadi Tbk ; 26. Bahwa guna menjamin putusan Hakim apabila Pengadilan Negeli Jakarta Selatan mengabulkan
gugatan 'PENGGUGAT,
maka
PENGGUGAT
mohon
agar
Pengadilan menetaP.kan ,hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu 'mily.;ir).rupiah kepada Para Tergugat untuk setiap hali atas ,keterlambatan pelaksaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT; 27. Bahwa karena gugatan Inl diajukan berdasarkan alat-alal bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan yang dijatuhkan atas perkara ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi; 28. PROVISI: Bahwa diketahui Tergugat I telah menjual 80% saham Pendiri PT ABM ke Tergugat III melalul Tergugat II sebagai penyandang dananya dan Tergugat III kemudian bersama-sama Tergugat II telah melakukan transaksi baccloor listing ke pihak Tergugat IV dan tindakan ini tentu saja sangat
merugikan
Penggugat,
maka untuk menjamln Para Tergugat tidak menyalahgunakan dengan cara mengalihkan, mengagunkan, inenggadaikan danlatau menjual saham-saham dan aset-aset obyek perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan secara provisional yang isinya : "Memerintahkan Tergugat I ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai 80% saham PTABM (sekarang PT.JRBM) untuk tidak mengalihkan, dalam bentuk apapun dan atau menJual serta ,tidak melakukan tindakan hukum apapun juga yang berakibat merugikan Penggugat berkaitan dengan 80% saham Tergugat I di PT ABM dan semua assets Para Tergugat di Indonesia" ;
Hal 10 dari hal 61 Put.No.219IPdt.GI2012IPNJkt.SeI.
4~,:ga'~~i. nar-nal
l/~ e bS :;. ~ :! 0 ' .1 ,,!l' If 3il > t' :t'
yang teran, arKemUKaKan Cllatas, PENGGUGAT memohon kepada
ilan Negeri
Selatan atau Majells Hakim yang merneriksa dan
ra ini berkenan l.mtuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
'
p~)
\\~~~ ~.~~~ "~~ .. ~-~.\!
J~karia "
h
":..-.-;:,,,::4
1.
Menerima dan mengabulkan gugatan dalam provfsi untuk seluruhnya ;
2.
Memerintahkan Tergugat IV atau siapapun juga untuk tldak menjual atau mengalihkan dan tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun juga yang dapat merugikan Penggugat terhadap SOOk saham Tergugat II Avocet Mining PLC di PT ABM, yang sekarang sudah berubah nama menjadl PT. J.Resources Bolaang Mongondowl PT.•IRBM dan semua assets Tergugat II Avocet Mining PLC di Indonesia ;
3.
Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menJual atau mengalihkan 80% saham Avocet Mining PLC dl PT ABM, yang sekarang sudah berubah nama menJadl PT. J.Resources Bolaang Mongondowl PT.JRBM baik sebagian atau seluruhnya kepada Tergugal III melalui "Tergugat II sebagai penyandang dananya ; yang kemudian bersama-sama Tergugat II melakukan transalau Backdoor Ustlng terhadap PT. J.Resources Asia Pasiflc Tbk, dahulu PT. Pellta Sejahtera Abadl Tbk (Tergugat IV) atau pi~k lain selain kepada Penggugat sebagal satu - satunya peserta nasional adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4.
.
Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhltung sejak dibacakannya putusan provisi Inl ;
5.
Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunal dan sekallgus kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.006,- (satu mllyar) kepada Tergugat untuk setlap hari atas keterlambatan pelaksaan putusan provlsl ini, dan dltransfer Iangsung kepada rekening PENGGUGAT ;
DALAM POKOK PERKARA: , '
, 1.
Menerima dan mengabul~1'! Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2.
Menyatakan sah dan n1einpunyal kekuatan hukum putusan dalam provIsl ;
3.
Menyatakan sebagai 'huk~m bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IVtelah melakukan PERBUATAN MELAWAN HliKUM;
H8J 11 dari hal 61 Put.No.2191Pdt.0Il012/PNJkt.SeI.
~Y,.~takan bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengalihkan 80% saham
f~f~~~ '~~t I di PTABM,. yang sekarang sudah berubah nama menJadl PT. J. ii ~/4~~~~~. s Bolaang Mongondow IPT.JRBM kepada Tergugat III me/alul Tergugat II ~.~
,Ii?;
i~ ..g; \~.
\.. \ V
a 1
f1
'1
penyandang dananya atau plhak lain selaln kepada Penggugat. yang ya Tergugat II bersama-sama Tergugat III rnelakukan transaksl Backdoor
~~~~ temadap PT. J.Resources Asia Pasific Tbk • dahulu PT. Pelita Sejahtera Abadi Tbk (Tergugat IV) ada/ah tidak mengikat, tidak sah dan karena itu batal demi hukum; 5.
Memerintahkan Tergugat IV atau siapapun juga untuk tidak menjual atau mengaJihkan dan tidak melakukan t1ndakan hukum dalam bentuk apapun juga yang dapat meruglkan Penggugat terhadap 80% saham Avocet Mining PlC di PT ABM yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT. J.Re~ources Bolaang Mongondow IPT. JRBM dan semua assets Avocet Mining P.LC di Indonesia;
6.
Menyatakan bahwa tindakan tindakan Tergugat II IJ & Partners Asia Ltd dan Tergugat III I PT. J. Resources Nusantara CPT.IRN~) yang te/ah melakukan transaks! Backdoor Usting terhadap Tergugat IV I PT. J. Resources Asia Paslfic Tbk, dahulu PT. Pelita SQjahtera Abadi Tbk merupakan ~ Perbuatan Melawan hukum .. sehinggga tidak sah • tidak mengikat Penggugat dan batal demi hukum ;
7.
Menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak untuk menguasai 80% saham Tergugat I di PT. ABM, yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT. J. Resources Bolaang Mongondow IPT.~'RBM, karena Penggugat sebagai satu-satunya Peserta
,
Nasianal berdasartcari "Kontrak Karya Pertambangan PT. ABM tahun 1997, Joint . Venture Agreement tahun 1994 dan·Anggaran Dasar PT ABM yang memiliki first right of refusal terhadap 80% saham Tergugat I di PT. ABM ; 8.
Menghukum Tergugat l Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun plhak lain yang terkait untuk daJam jangka waktu 30 (tlga puluh) han sesudah putusan inl dibacakan di Penga~Uan" ':~egeri Ja~arta Selatan untuk segera menyerahkan I mengaJihkan 80% saham .Tergugat I I Avocet Mining PLC di PT ABM kepada PENGGUGAT tanpa m~nunda-nunda lagi ;
9.
Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk melaksanakan penandatanganan Peljanjian Jual
B~li (&.Ie~ Purchase Agreement)
berdasartcan draft yang diajukan
TERGUGAT I pada tanggal 7 Junl 2010, yang harganya semula USD
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juts dollar Amerika Sankat) telah direvisi oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT pada rapat tanggal 8 Juni 2010 di
Hal 12 dari hal 61 Put.No.219IPdt.Gf2012Jl'NJkt.Sel.
/~~'rre ~ehing~a harga finalnya adalah USD 200,000.000.00 (dua lll.~'1fl' ,menka Senkat) berdasarkan Term Sheet tanggal14 Jull2010 ; .
; i. !4&
.~
),Ir:
'. ,
>oj.
ratus juta
kan bahwa PENGGUGAT sebagai satu-satunya plhak yang mempunyal
~\~. Ight of Refusal (hak untuk ditawarkan perlBma kali) , berdasarkan \., ..~~~ ment to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004 untuk
'~·~:!J]6mbeli 80% saham dan semua aset TERGUGAT I di PTABM ;
11. Menghukum Tergugat I,. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membByar uang palesa (dwangsom)' secara tunal dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp.
1.000.000;000,· (satu milyar rupiah) untuk setiap hari atas
keterlambatan pelaksaan. putusan Inl, dan ditransfer langsung kepada rekenlng PENGGUGAT; 12. Menyatakan sah dan, .betharga sits jamlnan (Conservatolr Beslag) yang telBh diletakkan atas 80%1 Saham Tergugat I di PTABM, sekarang PT.JRBM, yang saat Inl telah diallhkan kepada Tergugat IV ; 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keruglan materiil yang seharusnya dinikmati PENGGUGAT be~umlah US$ 1.100.000.000 (satu mllyar seratus juta dollar Amerika Serikat); . . 14. Menghukum Para Tergliga( untuk tn~bayar kerugian Immateriil yang ditanggung PENGGUGAT sebesar US$ 1.000.000.000.00 (satu milyar dollar Amerika Serikat) 15. Menyatakan bahwa putusan a~1am provisl maupun dalam pokok perkara ini clapat dijalankan tel1ebih clahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasl, penlnjauan kembali atau upaya hukum Ialnnya (Uit Voerbaar Blj Voorraad) ; 16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang tlmbul dalam perkara Inl ; ATAU; Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau MajerlS Hakim yang memeriksa dan mengadlll perkara Inl berpeodapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adll nya (Ex aequo et bono) ; Menimbang. bahwa pada hari persidangan yang telah dltetapkan. Penggugat hadlr kuasanya seperti tersebut dl depan ; ~
TERGUGAT I hadir Kuasanya: Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH.M.Hum., ANTONI LP HUTAPEA, SH.MH., MIEN HERMINI. SH., Ir. NURBAINI JANAH. SH., SUBAGIO ARIDARMO, SH., RIAN W1CAKSANA, SH., HARYO KUSUMO BROTO, SH., dan IMAN
Halt3 dari bal6t Put.No.2t9JPdt.OOOI2JPNJkt.Sel.
~ M N, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan
,.'
. 'J)~~~.~
f\~ \~ 1'5 ~i}€sa II'
if
t
11 ~ \. ,~ T6iW'JG
~
9 __
','
....! '
P~RIS & PARTNERS. beralamat di Gedung Summltmas I, Ian Jende~" ~~dinnan Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat
ukum HOTMAN
s tanggal 27 Jl!h 2012 ; . /I hadir Kuas8'nya : DENNY KAIL/MANG, SH.MH.• HARRY PONTO, SH.
I:i
"·:Lt'fl!t:,.BAMBANG HARTONO, S~.MH., PATRICIA LESTARI, SH.MH., BENNY PONTO, SH.MH., S. YANTI NURDIN! SH.MH., dan JUDIATI SETYONINGSIH. SH., Para Advokat pada Kantor Kallim~ng' & Ponto. ,Menara Kunlngan. Lt. 141A. JI. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5. Ja.karta 12940. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/SKlHPNI/12 tanooal26 Juni.2012 ; TERGUGAT III hadir Kuas~nya : ,DENNY KAILIMANG, SH.MH. HARRY PONTO, SH. t
LLM., BAMBANG HARTONO, SH.MH., PATRICIA LESTARI, SH.MH.• BENNY PONTO, SH.MH., S. YANTI NURDIN. SH.MH.• dan JUDIATI SETYONINGSIH, SH. t Para Advokat pada Kantor Kailimang & Ponto, Menara Kuningan, Lt. 14/A, JI. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, bcrdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0031HP MANI/12 tanggal 06 Juni 2012 ; TERGUGAT IV hadir Kuasanya : DENNY KAILIMANG, SH.MH" HARRY PONTO, SH. LLM., BAMBANG HARTONO, SH.MH., PATRICIA LESTARI, SH.MH., BENNY PONTO. SH.MH., S. YANTI NURDIN, SH.MH., dan JUDIATI SETYONINGSIH. SH.• Para Advokat pada Kantor Kailimang & Ponto. Menara Kuningan, Lt. 14/A, JI. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SKlHPNI/12 tanggal27 Juni 2012: Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesalan sengketanya secara damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator Hakim AMINAL UMAM, SH.MH. akan tetapi tidak berhasil, t
maka pemeriksaan perkara Ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya masing-masing mengajukan eksepsi tanggal 5 September 2012 masing masing isinya sebagai
beriku~
:
Hal 14 darl bal61 Put.No.219IPdlG'2012/PN.Jkt.SeJ.
~?R§J,TERGUGAT I.
1:;(~l'!U"~
/$ >''' ;; "¥( !~~fd f
;! ~1'. '\~it!l
y til. ~'-" ..::""'"
/,
I
I adalah perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Inggrls dan iii di Inggris. Tergugat I tidak pemah memlllkl domis16 ataupun kantor n di Indonesia. Alamat Tergugat I yang dicantumkan oleh Penggugat
~@~~Gugatannya tidak benar.
.:.:..~~'
2.
Aklbat alamat yang tidak benar yang dicantumkan oleh Penggugat, Tergugat I tldak pemah menerim~ relaas pangglian sldang dart Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun salinan resmi Gugatan Penggugat. Selanjutnya,
perkenankanlah Tergugat I menyampaikan
latar belakang
permasalahan dalam perkara inl dengan maksud agar Majelis Hakim dapat memperoleh gambaran fakta yang menyeluruh atas perkara in!. 1. LATAR BELAKANG PERKARA 1.1
Tergugat I dahulu (hingga tanggal24 Juni 2011) adalah pemegang saham PT Avocet Bolaang 'Mongondow C'PT ABMj. PT ABM adalah. pemogang Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 bersama-s&n:1a dengan Pemerintah Indonesia.
1.2 Tergugat I pada waktu Itu memlilki 800k saham dan Penggugat memiliki 200k saham di dalam PT ABM. Kerjasama' penggugat dan Tergugat I serta hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat I sebagai pemegang saham PT ABM diatur dalam New Co'ntract of Work Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 (VIde Buktl T1-1). ,
,
.
1.3 Pads awalnya pihak1)ihak dalam New Contract of Work Joint Venture
Agreement tert8nggai 30 Junl '1994 (VIde Buktl T 1- 1) tersebut adalah Penggugat dan Newrnolit Indonesia Limited. Akan tetapi kemudian terjadi novasi di mana Newrnont Indonesia. Um/ted keluar dar! perjanjlan tersebut , sebagal bagIan dari ,~!1saksi j~l. bell dan posislnya diganb'kan oleh Tergugat I berdasarkan Novatiori and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002
. HaIlS dari hll161 Put.No.219lPdt.G/2012JPN.JItt.8eI.
~~. l~"f; 9
or
H
'ana dituangkan dl dalam Amendment No. 1 to Contract of Work Joint
BuktJ T 1- 4). SelanJulnya, New Contract of Work Joint Venture
$I .Ill
\\.Y ~ ~
nt
nt tertanggal
30 Juni 1994 in; juga
~ Agreement tertanggal 27
'~\. \.~~ . y<9h~~
mengalami perubahan
Februari 2004 (VIde Bukti T 1- 5). New
of Work Joint Veri'ttlre Agreement tanggal30 Juni 1994 (Vide Buktl T
'::-.<~~rt.fj){ebagaimana dirubah berdasarkan Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 (Vide Buktl T 1- 4) dan Amendment No.1 to Contract of Work Joint Ventu~ Agreement tanggal27 Februarl2004 (Vide Bukti T 1- 5) ini selanjutnya disebut sebagai "Joint Venture Agreement".
1.4 Pasal 9.7.1
Joint Venture Agreement secara tegas mengatur bahwa
penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Telgugat I terkait tunduk pada yurisdiksi arbitrase. PasaI9.7.1 Joint VenturI:! Agreement:
"This Agreement shall be construed and take effect In aCt"..ordance with the
relell'ant law for the .time being applicable in the Republic of Indonesia,
pmvided that all disputes hereunder or concerning_ an)' of the SUbject matter
hereof shall be finally .settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of
the
Internationa~
Chamber of Commerceby three arbitrators appointed in
accordance with the Rules [...J.
The place of arbitration shall be Jakarta.
Indonesia and the language of the arbitration shall be English. [ ..]
The provisions
contai~
in this Article 9.7 shall survive the termination and/or
expiration of this Contract."
;"
Teljemahan bebasnya adalah sebagai berikut: "Pe~anjian
ini harus .ditafsirkan dan berlaku sesuai dengan, hukum yang
relevan yang berlaku 68'at in; di Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa seluruh sengketa dalam perjanjian ini atau yang menyanqkut perihal apapun dari peljanjian Ini harus diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase dari Kamar Dagang Intemasionai oteh_tiga orang arbiter yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan [ ...J. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia dan bahasa yang diguna~an dalam arbltrase adalah bahasa Inggris. [ ... ]
Hal 16 dari hal 61 PulNo.21 9IPdlGl2012IPNfuSe!.
i!If!J
ntuan yang tertuang dalam Pasal 9.7 inl akan ,tetap 'berlaku setelah
f~t9'_~y-
IfJfA;~··
~\~.J .:,h
~ H
'\,\ ~wJ.1 '~~id
iran danlatau habisnya masa ber1aku Kontrak Inl.
pe~anjian
n ketentuan tentang arbltrase tersebut tercantum dl dalam
ew Contract -of yvOrk Joint Venture Agreement tangga! 30 Junl 1994 Bukti T 1- 1). akan telapi di dalam Pasa16.4 Novation and Amendment
Agreement tanggal ~1 Januari 2002 (Vide Bukti T 1- 4) diatur bahwa ketentuan arbitrase tersebut tetap berlaku setelah Tergugat I menjadi pihak dalam Joint Venture Agreement. , . Pasal 6.4 Novation a~d Amendment Agreement tanggal 31 Januarl 2002 (VIde BuktA T 1- 4):
'
"Any dispute arising hereunder that directly Involves PT LT shall be resolved in the manner set forth In Section 9.7 of the Joint Venture Agreement." Te~emahan bebasnya'adalah sebagai berikut:
"Segala perselislhan 'yarlSil, timbul dalam peljanjian Inl yang secara langsung rnellbatkan
PT
LT
(Penggugat)
harus
diselesaikan
dengan
cara~ra
sebagaimana diatur dalam PasaJ 9. 7 PerjanJian Kerjasama Patungan."
1.6 Penggugat sudah pernah rnengajukan surat gugatan terhadap Tergugat I di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta 8elatan pads tanggal 22 Maret 2011 terdaftar dengan Perkara No. 1801PdlGl2011/PN.•IKT.Se1 (Vide Bukti T 1- 6) yang isi gugatannya sama dengan gugatan perkara a quo, yaitu rnengenal pelaksanaan Right of First Refusal sebagamana diatur di dalam Pasal 8.1.3 Joint Venture Agreement, yang dlsertakan ke dalam Joint Venture Agreement sebagai konsekuensi dali Amendment No. 1 to Contract of Work Joint Venture Agreement tanggal 27 Februari 2004 (V"1de Bukti T 1- 5). Dalam perkara tersebut Tergugat I rnengaJukan eksepsl kompetensi absolut terutama menglngat klausula arbltrBse yang terkandung dl dalam Passl 9.7.1 Joint Venture Agreement sebagaimana dlkutip di atas.
1.7 Terhadap Perkara No. 180lPdlGl2011/PN.JKT.sel tersebut tanggal 1 3 Desember 2011 Pengadllan Negeri Jakarta selatan telah menjatuhkan
Hal 17 dari hal 61 PulNo.2l9IPdt.G'20I2IPNJIct.Se1.
e~~ utusan yang pCJda pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta
.
4~~.
.i(,f, 3 JJ1h L .,
an tidak memiJiki :kewenangan mengadili sengketa antara Penggugat dan
at I
.
karen.~_~en~~gat dan Tergugat I terlkat klausula arbitrase
\: ~U ~~" an Pengadllan N~gen_No. 18012011 ") (Vide Buktl T 1-7). .~( \ t~., ... lfJj .t kutipan putusa~. Pengadilan Negeri Jakarta Salatan atas Perkara No. ~,; .. I·"~,,,.'!'AJ}1Pdt.GI2011/PN.J~:~1 (Vide Bukti T 1-7): - . :"~'_:.;.7.:;:,.::;:'/
°MENGADILI
.
.
1.
Mengabulkan eksepsi 'kewenangan absolut dari Tergugat;
2.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan inl;
3.
Menghukum Penggugat untuk membayar blaya perkara sebesar Rp. 391.000, - (figa ratus sembllan puluh satu ribu rupiah)."
1.8 Melalui
Gugatannya
dalam
No.219/Pdt.GI20121PN.JKT.Sel.,
perkara
Penggugat telah
ini
in
casu
mengajukan
gugatan
terhadap Tergugat I yang identik dengan gugatan sebelumnya yang diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan mengajukan Gugatan tersebut, Penggugat mengabaikan ketentuan Pasal 9.7.1 Joint Venture Agreement dan Putusan II.
P~ngadilan
Negeri No. 18012011.
EKSEPSJ KOMPETENSI ABSOLUT PERTAMA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK MEMEILlKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA INI KARENA BERDASARKAN KETENTUAN JOINT VENTURE AGREEMENT YANG MEMIUKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI SENGKETA. ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I ADALAH
ARBITRASE
BERDASARKAN
PERATURAN
INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE. II. 1 Butir 1, 2, 4, 5 dan 6 pada halaman 3 Gugatan Penggugat menguraikan hal-hal yan,
·1. Bahwa pada tanggal.30 Ju·ni 1994 Penggugat telah memasuki Perjanjian Joint Venture Agree!1"ent dengan Newmant Indonesia Umited (NIL);
Hal 18 dari hal 61 PuLNo.219/PdtGl2012/PNJkt.Se1.
{~fif~7j~
1k~(1~'" ({
~ ~
~. ~ K \~~~ Po \
-
wa sebagai tindak ;anjut dari Peljanjian Joint Venture Agreement
lIt. .... persetujuan Pemerinlah r n _ Ianggal 17 M.... 1997, pada tanggal 28 April 1997 disepakati kelja sarna dalam bentuk k Karya antara Newmont Indonesia limited (NIL) dengan Penggugat 9 mellputi area KUD Lanesr Rejeki, KUD Printis Tanoyan, KP. Daerah
"::,,':..-:-';:;::;::-Penugasan Kanwil OPE Sulut dan KUD Momontang Lanot (4 wiJayah KP); 4. Bahwa meJalui Novation and Amendment Agreement antara NIL, Avocet Mining PLC (Tergugat I) dan Penggugat tertanggal 31 Januari 2002, pihak Avocet Mining PLC (Tergugat I) kemudian ikut bergabung sebagai pihak dan mengganb"kan posisi NIL dalsm pe~anjian Joint Venture; yang seJanjutnya diikutl perubahan amandemen tanggal 27 Februari 2004 terhadap Peljanjian Joint Venture tangga/30 Juni 1994 tersebut; 5. Bahwa kemudlan dibentuk PT Avocet Bolaang Mongondow (PTABM) untuk menjadi pihak dalam Kontrak Karya sebagai pengganti PT Newmont Mongondow Mining ("PTNMM"), sehingga untuk selanJutnya Kontrak Karya tahun 1997 disebut sebagal Kontrak Karya PT ABM; 6. Bahwa daJam Amendment to Contract of Work Joint Vel1ture 'Agreement tahun 2004 antara Tergugat dan Penggugat di mana Penggugat mempunyal First Right of Refusal yang dinyatakan: "8ebelum salah satu Pihak (Pihak yang mengallhkan) menggunakan haknya untuk mengalihkan, Pihak yang mengalihkan harus menawarkan secara tertulis kepada pihak lainnya, penawaran akan berlaku untuk jangka waktu 45 han setelah pihak Iainnya rnenerima tentang tawaran tersebut. • Bahwa dengan deinl~n, berdasarkan Amendment to Contract of Work Joint Venture tahun 2004' tersebut, maka Tergugat I wajib menawarkan tertebih dahulu kepada Pen~gugat atas penjualsn 80% saham Avocet Mining PLC
,
dan . semua asetnya,di . PTABM" Dan kutipan ters8but di atas, jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar Gugatan adalah JOint Venture Agreement
11.2 Mohon perhatian
MaJeJi~:Hakim
Yang Terhormat bahwa sebagaimana dikutlp
sebelumnya. Pasal 9.t1 'Joint Venture Agreement mengatur bahwa segala sengketa yang menyangkut perihal apapun dari Joint Venture Agreement harus dlselesalkan melalul aJbitrase dl hadaPan International Chamber of Commerce.
Hal 19 dari hal 61 Put.No.2191Pdt.0fl012/PNJkt.SeI..
-'~:t.D.d.~ng-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbltrase dan Altematif Penyelesaan
••;;,o:",l:
/'i..f
~
Se
ta ( UU Arbitrase ) de~an jelas rnengatur bahwa Pengadilan Neger! tidak
(ii/ ./f.~ '! wewenang untuk mengadili suatu sengketa di mana para pihaknya tenkat ilY. ~
~'-.
...
l :'\.~{'>U>~ ~
~jt~~
<;
Pasal 3 UU Arbltrase:
"Pengadilan Nageri tidak berwenang untuk mengadili' sengketa para pihak yang tetah tenkat dalam peljanjlan arbitrase."
(ii)
Pasa! 11 UU Arbitrase:
M(1}
Adanya suatu peljanjian arbitrase tertulis menladakan hak para pihak untiJk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda .'
pendapat y~ryg termuat dalam pe~anjiannya ke Pengadilan Negen.
(2)
Pengadi.lan" Nageri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyeJesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui
arbitra~1 keeuali dalam hal-hal terfentu yang ditetapkan dalam Undang~ul)dang
ini."
11.4 Dengan mengacu~epada Pasal"11 (1) UU Arbitrase yang dikutip di atas, jelaslah
bah~" berdasarkan. Pasal 9.7.1 Joint Venture Agreement hak
Penggugat untuk mengajukan penyelesalan sengketa dengan Tergugat I ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditiadakan.
11.5 Lebih lanjiJt lagi, yyrisDrudensi Mahkamah Agung. pedoman Mahkamah Agung dan Iiteratur hukum juga berulang
kali mengatur bahwa
kewenangan arbltrase berdasarkan perjaniian arbitrase adalah absolut. sebagaimana dikutip ben1c:ut ini:
(i)
Yurisprudensl Mahkamah Agung No. 1034K1Pdtl2oo9 tanggal 7 Desember 2009 dan No. 790KlPdtJ2006 tanggal 5 Februari 2007. Dalam kedua yurisprudensl Inl, Mahkamah Agung pada pokoknva meneoaskan bahwa guaatan oerbuatan mclawan hukum tidak
Hal 20 dari hal 61 PuLNo.219IPdt.GnO 12IPNJkt.Sel.
, ..j' .peljanjian
pengikatan jual beli rumah tanggal 26
Agustus 1994 m~nentukan
bahwa para pihak mufakat untuk mengadili
pers:etisihan tersebut 'di arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang [ ...J" (iii)
Putusan Mahkamah Agung No. 2424 KlSip/1981 tanggal 22 Februari 1982, di antaranya menyatakan sebagal berikut "Keberatan pemohon kasasl yang menyatakan bahwa ketentuan
mengenai
dewan
arbitrase
sebagalmana
disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (pasal 1332 BW), dan karenanya putusan judex factle telah bertentangan dengan
~asa1615
RV. dibenarkan.
Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadlll perkara ltu.· (Iv)
Putusan Mahkamah Agung No. 794K1Slpl1982 tangga,I27 Januari 1963 menyatakan sebagai berikut "Ter1epas
dari
alasan
kasasi,
putusan
Pengadilan
TinggilPengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alassn Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tlnggi salah menerapkan hukum. Dalam Policy No. 49100137108 tanggal 10 Agustus 1976 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all diffe~n'ces
arising out of this Policy shall be referred to the
Hal 21 dari hal 61 PuLNo.2191Pdt.0I2012IPNJkt.SeI.
r
i
.
i
,?iiii."....~ isio.n
of a':l arbitrator to be appointed in Writing by the '/..'U ,~, ~ . diffi :,'[ //f.'~. ~ '. m erence or if they cannot agree upon a single :; ~-'! \t:,;:~.i:5i ..-/ tor." Dengan demiklan Pengadilan Negeri tidak
.\ ~··I
I
:t'.
\.;;......
\\)'., ;t. ."\ .\
.
I.
.
nang untuk memerlksa dan mengadili perkara ini,
'I:.\'>:i. :,·:·",:..)t.~ai ;.\.: "'>.<.",,~
Pasal 3 UU No. 14/1970 khususnya mernorl
;{I'. . '
<~';:"::::::'Penje.lasanPasal tersebut."
(v)
Putusan Mahkamah Agung No. 455K1Sip/1983 tanggal 27 Januari 1983 menyatakan sebagai berikut: WDalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 2101PAI20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa ·pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase) Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. " Dengan
demikian
Pengadilan
Negeri
tidak
berwenang memeriksa dan mengadiJi perkara ini. Pasal 3 Undang-undang No. 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal134 RIB jo. Pasal377 RIB jo. Pasal615 dst RV:
(vi)
Putusan Mahkamah Agung RJ No. 3179 KlPdtl1984 taAggal 4 Mei 1988, dalam pertimbangan hukumnya .menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal ada klausuJa arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berWeClang memerlksa dan mengadili Gugatan bail< dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensl. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu· persetujuan yang ditandatangani oJeh kedua belah pihak:"
, (vii) Dalambuku. "Aneka Hukum Arbitrase", halaman 15-16, Prof. Sudargo Gautama berpendapat:
Hal 22 dari bal61 Put.No.219/Pdt.0J20121PNJkt.SeI.
I I
Ii !
;
;!!rfji~~"""""...."'
-,,~~/
//~,
.>
ff!~g~ ~ Bahwa jika a~a klausula arbltrase maka PengadiJan tidak IJ fi! ¥.~·f~ i apat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi ~~ ~",,:(j pertama Pengadilan harus menyatakan din tidak berwenang '\, ";,.", -. ::,~~ untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada ~"'" ."
,
"
"".~~~
arbltrase oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah
diakui hal in!. dalam berbagai perkara yang akhlr-akhir ini telah
diputuskan,
kits saksikan bahwa pengadilan di
Indonesia,l umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negen akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesual dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pas~11I ayat 3)."
(viii)
PetunJuk Mahkamah Agung dalam b1dang perdata berkaitan dengan persoalan teknis yudislal yang telah dirumuskan dalam Rakemas Denpasar september 2005, di antaranya menyatakan sebagalberl.'
·Pengadilan NegerilUmum tidak berwenang untuk mengadili suatu 'perkara yang para pihaknya terikat dalam Perjanjian A~, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan
pe~uatan melawan hukum.·
(ix)
Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ke II 'yang dlterbitkan oIeh Mahkamah Agung RI Tahun 2007, pada halaman
175 butlr A 1 tentang ArbltraselKewenangan
M~IH, ,menyatapn, sebagal berikut ·Pe,ngadilan
Negeri
tidak
berwenang
untuk
mengadili
sengketa para pihak yang telah terikat dalam pel]anJlan arbitr'Ue tklausul arbltrase) vide Passl 3 jo. Passl 11 Undang-undang No. 30 tahun 1999.
Hal 23 cIIri hal 61 PuLNo.219IPdt.GI2012/PNJk1.set.
. PENGADILA~ NEGERI JAKARTA SUDAH PERNAH MEMUTUS SENGKETA INI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I
11.6 Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa persoalan dalam perkara aqua, yaitu mengenai pelaksanaan Right of First Refusal yang terdapat di dalam Joint Venture Agreement, telah pemah diajukan oleh Penggugat
kepada
Pengadilan
Negeri
Jakarta
selatan
melalui
Gugatannya te~nggal 22 Maret 2011 (Vide Bukti T 1- 6);sebagalmana terdaftar dala~ register Perkara Perdata No.180/Pclt.GI2011/ PN.Jkt.Sel. tang9al23 Maret 2011 ("Gugatan Pertama") (Vide Bukti T 1- 6). 11.7 Untuk kemudahan Majelis Hakim Yang Mulla, berikut Tergugat I uralkan PERSAMAN a.ntara .materi Gugatan Pertama dengan Gugatan a quo dalam bentuk table; . . ~.( DUA)GUGATANSAMA lSI Gugatan Pertama (perkara.No.180/Pdt.GI2011/PN.JId.,Sel.)
Gugatan A quo (Perkara No.219/PdtGI2012/PN.JKT.Sel)
PeUlum Surat Gugatan Pertama
Petitum Surat Gugatan a quo
(VIde Bukti T 1· 6) Dasar Gugatan adalah PMH (Perbuatan
Dasar Gugatan adalah PMH (Perbuatan
(Perbuatan Melawan Hukum )
Melawan Hukum)
(Catatan: Oleh Pengadllan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan sela No. 180IPdt.GI2012/PN.JKT.Sel (Vide Bukti T 1- 7) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili karena merupakan kewenangan dan Arbitrase)
Hal 24 dari hal 61 PutNo.219/PdtGl20121PNJktSel.
Butk 1 halaman 2 Gugatan Pertama Bahwa
"1.
adal~h
Penggugat
. . . .,,~I yang memilikl W1layah ~F~'
rya PertambanganPT.
~*~~~ ~~Iaang Mon90~dOw.
t~ ! L~~!!lJ ~rA
BuUr-'
halaman~ 2
dart Gugatan a
quo "1. Penggugat adalah pemilik awal
yang memiliki Wilayah Kontrak Karya Pertarnbangan PT Avocet Bolaang
DISEBUT PT.f'BM
Mongondow (PTABM) sejak tahun
~t s~jak ~~t ~/J 997. yang berintlkan 4
1997, yang berintikan 4 (empat) Kuasa
t,
~",,,f..
,,;,
~ni})an~
"
,
,)1(uasa
'
Pertambangan
.. ..,~..:;~.. ,~ . :•• 1
•
Pertambangan(KP)
•
);!!-.:-,
Butlr 2 halaman 2 Gugatan Pertama "2.
Bahwa
(ern pat)
selanjutnya' wilayah' Kuasa
4:
Pertamtiangan
Eksplorasi tersebut di atas yang tielun:a. dilakukan
evaluasi
diserahkan' oleh menjadi
oleh
Sutir 3 halaman 2 Gugablna guo
"3: Bahwa' 4' (empat)' wilayatt Kuasa Pertambangan
Eksplorasi
tersebut
point 1 di atas yang belum difakukan
Tergubat,
'evaluasi oleh Penggugat, kemudian
Penggugat antuk'
diserahkan- oJetr- Penggugat- untuk
wilayah
Kontrak
Karya
menjadl
wIlayah
Kontrak
Karya
PTASM 1ahun 19970"
PTASM tahun 1997."
Butlr4- halaman~ Gugafan-A-quo SuUr 3 halaman 2 Gugatan Pertama
"4. Bahwa Penggugat adalah satu
satunya pihak Nasional yang tetah "3. Bahwa Penggugat adalah satu
menandatangani
satunya Pihak Naslonal yang telah
PertambanganPT.ABM 1997 ;
menandatanganl
Kontrak
Kontrak
karya
Karya
Pertambangan PTABM 1997" Sutfr 5 halarnan 2 Gugatan a quo
"5. Bahwa' Penggugat" adatah' pihak' pemakarsa
"4. Bahwa Penggugat adaiah ,plhak
Pertambangan PTAMStahun 1997
pemrakarsa
(Kontrak Karya Generasl VI) yang
Kontrak
Karya
Pertambangan PTABM 1997 (Kontrak
Kontrak
Karya
SuUr 4 halaman 2 Gugatan Pertama
dalam hal ini bersifat lex spe'cialis :
Karya Generasi VI) yang dalam hal Inl bersifat lex Specialis " Hal2S dari hal 61 PuLNo.2191Pdt.0I2012IPNJki.Sel.
a '~ .
/Z~
if!
alaman 2 Gugatan Pertama
~,
'\'"(p,>,~
{fl ~}(~~a 6~dasarkan
Kontrak Karua
I'~ .1~1~. P1997,Penggugat adala'h '. 1..
Buttr-6 halamarr 2 Gugatan Aqua
V~~.:ga~~lsaham 20 % dr dalam ~J~,~J:A·'.,ifengan status telah dis~tor
-5. Bahwa berdasarkan Kontrak Karua PTABM tahun 1997,Penggugat adalah pemeganga Saham 20 % dr dalam PTABM dengan status telah disetor
pe'nli'fi':-
penuh:
Butir 6 halaman 2 Gugatan Pertama
ButJr"7' hataman Z Gugatan aqua
M6. Bahwa wilayah Kontrak Kontrak
6. Bahwa wilayah Kontrak Kontrak
Karya PTABM tahun 1997 yang terdiri
Karya PTASM tahun 1997 yang terdiri
dari 4 (empat) KP milik Penggugat dan
dart 4 (empat) KP milik Penggugat dan
anak-anak
telah
perusahaannya
anak-anak
perusahaannya
telah
diinkorporasikan ke dalam wilayah
diinkorporasikan ke dalam wilayah
Kontrak Karya Pertambangan PTABM
Kontrak Karya Pertambangan PTASM
tahun 1997, dengan penemuan ore
tahun 1997, dengan penemuan ore
bodies oleh Penggugat terdiri dari:"
bodies oleh Penggugat terdiri dan:
LANUT,
LANUT,
BAKAN,
MOLOBOG,
BAKAN.
PATUNG,
PUS!AN,
ANGGREK.
PATUNG.
PUSIAN,
TANOYAN,
TOBONGAN.
MINTU,
TANOYAN.
TOBONGAN.
MINTU,
HULU SITA, Ke-10 (sepuluh) ore
HULU SITA. Ke-10 (sepuluh) ore
bodies
bodies
memiliki
total
tersebut
memiliki
resources 13.934.900 oz dan reserve
resources 13.934.900
3.031.728oz:
3.031.728oz."
I
I I i
MOLOBOG.
ANGGREK,
tersebut
~
total
OZ dan reserve
I
I
I
II I
I
i
Butir 8 halaman 3 Gugatan Pertama
Butlr 8 halaman 2 Gugatan a quo
M8. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya
MS. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya
dan Joint Venture Agreement ..maka
dan Joint Venture Agreement maka
i
Penggugat memiliki hak tunggal ~,an
Penggugat memiliki hak tunggal dan
I
eksklusif atas 60% saham Tergugat di
eksklusif atas SO% saham Tergugat di
I
dalam
dalam
PT.
Mongondow
Avocet
Bolaang
PT
~ewinont
(d/h
Mongondow Mining;
I I
Bolaang
I
PT.Newmont
,
Hal 26 dari hal 61 Put.No.219/Pdt.0f2012JPN.Jkt.Sel.
!I
PT.
Mongondow
Avocet (D/h
Mongondow Mining;
I I I
i I
j
!;
Butlr 1 halaman 3 Gugatan Pertama
,1?':~.'1::1\~')ta pada tanggal 30 Juni 1994, ,.~~ -~1(-'
J~S'?~~~jll "eII tetah if ~ i.t,JO~~Eif re
memasuki Perjanjian dengan
\i ff.) ki$i1@si mlted \Yt ~ • /, \'."~ \tI~ "";",,,,,,h'.:lo A\. • j" . . . ~).... .
Newmant
(untuk selanjutnya
Butlr 1 halaman 3 Gugatan Aquo. "1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1994, Penggugat telah memasuki Perjanjian Joint
Venture
dengan
Newmont
Indonesia Limited (untuk selanJutnya disebut "NIL j .•
.~.. "'"' .-,<" /,:/ :-.. ~-;"":'!i"'. ".''''7
~"':-~:..._ .:;:""
. Butir 2 halaman 3 Gugatan Pertama
Bufir 2 halaman 3 Gugatan a quo
"2. Bahwa sebagai tindak lanjut alas;'
"2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas
pe~anjian
petjanjian Joint Venture tersebut atas
Joint Venture tersebut atas
persetujuan tanggal
Pemerintah
17
Maret
Indonesia
1997.
maka
persetuJuan tanggal
17
Pemerintah Maret
Indonesia
1997,
maka
disepakati ke~a sarna dalam bentuk
disepakati kerja sarna dalam bentuk
Kontrak Karya antara NIL dengan
Kontrak Karya antara NIL dengan
Penggugat pada tanggal 28 April 1997
Penggugat pada tanggal 28 April 1997
yang meliputi area KUD Lancar Rejeki,
yang meliputl area KUD Lancar Rejeki,
KUD Printis Tanoyan. KP. Daerah
KUD Printls Tanoyan, KP. Daerah
Penugasan KanwiJ OPE Sulut dan
Penugasan Kanwil OPE Sulut dan
KUO Momontang Lanot (....)"
KUO Momontang Lanot (....). Butir 4 halaman 3 Gllgatan a quo
Butir 3 halaman 4 Gugatan Pertaina
4·. Bahwa melalui Novation and
3·. Bahwa kemudian pada tanggal 31
Amendment Agreement antara NIL,
Januari 2002 plhak Tergugat (AvOcet
, PLC) Ikut bergabung ~bag~i
Avocet Mining PLC (Tergugat I) dan
pihak dan menggantikan posisi, "NIL
2002 Pihak Avocet Mining PLC
dalam pe~anjian joint venture melalui
(Tergugat
I)
Novation and Amendment Agreement
bergabung
sebagai
antara NIL, Avocet Mining PLC dan
menggantikan
"
Mining
0'
Penggugat; yang
kemudlan.. ~Hk~
terhadap
~nj~
venture tanggal 30 Juni 1994.
kemudian
ikut
pihak
yang
Nil
dalam
venture
yang
posisi
••
perubahan amendemen 18nggal 27 Februari' 2004
Penggugat tertanggaJ 31 Januari
perjanjian selanjutnya
Joint
dilkutl
perubahan
amandemen 18099al 27 Februarl terhadap perjanjian Joint Venture 18nggal.30.Juni1994.tersebuf
Hal 27 d8rl bII 61 PutNo.2191Pdt.GI20121PN.JIct.SeI.
Butlr 4 halaman 4 Gugatan Pertama "4. Bahwa selanjutnya dibentuk PT. ~~
1#
Bolaang Mongondow ·(untuk
~~~
~I~n •. ,
Butir 5 halaman 3 Gugatan a quo
'5. Bahwa kemudian dibentuk
PT.
Avocet Bolaang Mongondow (PTABM)
disebut PTABM) untuk
untuk menjadi plhak dal~m Kontrak
4~~~~ ~ ak dalam Kontrak Karya II ~ ~S@fatla ngganti PT. Newmont
Karya sebagai penggailti PT. Newmont
'i"~\....1
KfJ
q~
.,.
\, ':. ~,o~q~ \
~
.:0
Mining
'l-~
'\.2:~.:s.~lanJu.ti\ya ~."'-~<:;;.'
disebut
Mongondow
Mining
(PTNMM).
untuk
Sehingga untuk selanjutnya Kontrak
PTNMM).
karya tahun 1997 disebut sebagal
Sehingga unM: selanjutnya Kontrak
Kontrak Karya PTABM."
Karya tahun 1997 disebut sebagai Kontrak Karya PTABM:
Butir 5 halaman 4 Gugatan Pertaina
Butlr 3 halaman 4 Gugatan aquo
5". Bahwa Kontrak Karya PTABM
3". Bahwa Kontrak Karya PTABM
tahun 1991 adalah Kontrak Karya
tahun 1997 adalah Kontrak Karya
Generasi VI yang memiliki sitat Lex
Generasi VI yang memiJiki sitat Lex
Specialis dan diperuntukkan uni!Jk
Specialis dan diperuntukkan untuk
perusahaan-perusahaan
perusahaan-perusahaan
nasional
Indonesia,
. sWasta
nasional
Petnegang
keberhasilannya·
di .
Pemegang
Kuasa Pertambangan yang telah
Kuasa Pertambangan yang telah menunjukkan
Indonesia,
swasta
menunjukkan
keberhasilannya
di
j I
I
! I I
i
dalam melakukan eksplorasi mineral
dalam melakukan eksplorasi mineral
:
di Indonesia:
di Indonesia.·
I
Butir 6 halaman 4 Gugatan Pertama
Butir 6 halaman '" Gugatan Aquo
6·. Bahwa dalam Amendment to
6·.
Contract of Work Joint Venture
Contract
Agreement
Agreement
Bahwa
dalam Amendment to Venture
2004
antara
Tergugat dan Penggugat dimana
Tergugat
Penggugat
dimana
II
Penggugat mempunyai First Right of
Penggugat mempunyai First Right of
I
Refusal yang dinyatakan -
Refusal yang dinyatakan
2004
antara
Work
I
Joint
tahun
of
tahun dan
Hal 2& dari hal 61 PutNo219IPdt.GI20121PNJkt.SeJ.
i
,I i
I
I I
-Sebelum salah satu pihak (pitlak
I;{.
it
Iliff I
'~
~
\... IfI
mengalihkan) menggunakan
yang mengalihkan) menggunakan
untl.lk mengaihkan, Plhak
haknya untuk mengalihkan, Pihak
.;. !"f _
-Sebelum salah satu pihak (pihak
mengalihkan
7'
-(ll ~
hafUS
~ n secara tertuli, kepada nya,. penawaran ... akan
" \, "befla~ ntuk jangka waktu 45· han pihak lainnya
merlenma
tentang tawaran tersebur.
yang
mengalihkan
harus
menawarkan secara tertulls kepada pihak lainnya penawarkan berlaku untuk jangka waldu 45 hali setelah plhak Ialnnya manema tentang tawaran tersebur.
Butir 7 dan 9 halaman 5 Gugatan Perla,ma.
Butlr 7 halaman .. Gugatan A quo
-7. Bahwa pada tanggal 9, April
7 Bahwa pada tanggal 9 April 2010
2010, Penggugat telah menerima
Penggugat menerima pemberitauan
undangan
rapat Dewan Dlreksi (Dlreksl) dan
dari
Tergugat
untuk'
menghadiri Rapat Pengurus
Komisaris (Komisaris) untuk tanggal
Anggota
Direksi
26 April 2010 dari PT.ABM melalul
PTABM
yang
dan
Komlsarls
diadakan
pada
Email.
tanggal26 April 2010 di Singapura'
-Dan berdasal1am hasil rapat Umum
9.Bahwa pada RUPSLBtanggal 26
Pemegang
April 2010 telah disepakati dan
Biasa(RUPSLB) tanggal 26 April 2010
diputuskan bahwa Tergugat menjual
telah disepakati dan diputuskan bahwa
80 % sahamnya di PTABM dan 29
Tergugat
Asetnya baik yang adadi Indonesia
sahamnya
maupun di Asia tenggara termasuk
Mongondow dan 27 Asetnya, balk
tambang Kesultanan
5aham
I
dl
Penkom,
yang
Pahang
Malaysia
AsiaTenggara
emas
ada
Luar
wajib rnenjual di dl
Avocet Indonesia
termasuk
80%
Bolaang maupun tambang
kepada PT.Lebong Tandai senilai
emu dl Penjom Kesultanan Pahang
US$.250.00.000,
Malaysia kepada Penggugat ( PT. Lebong
Tandai)
senilai
US$.250.00.000,
Hal29dari hal 61 PulNo.219IPdLGI20121PNJ1ct.Sel.
11.8 Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Penggugat daJam perkara ini .-r-:~g~ gugatan yang serupa atall sama persis dengan gugatan Penggugat dalam
~fi.f.1(fM~~'" I~r-pe i~sebelumnya
Ijfh~9.Yy ~,I~~:tr Ii Fi. V'~~i!'->
H& I.~
~~~~.s?i·
~T L~bong Tandai selaku Penggugat, DASAR HUKUM
ut KAPASITAS n pengajuan gugatan.
I
~
. (in ca~~ Perkar~ No. 180IPdlGl2011IPN.JKT.SeI.), bail<
il
~~~..~~~~~ungan
dengan hal tersebut, mahan perhatian Majeils Hakim Yang Mulia
'-"1>-ahwa Pengadilan Negeri Jakarta Se/atan telah mengeluarkan putusan terhadap Perkara No. 180/PdlGI2011IPN.JKT.Sel (Vide Buldi T 1- 7). yang amamya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI
1.
Mengabulkan eksepsl kewenangan absolut dari Tergugat;
2.
Menyatakan PengadiJan Negeri Jakarta salatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perl<ara gugatan Inl;
3.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391. 000, - (tiga ratus sembilan pUluh satu ribu rupiah).
11.10 Bahwa dalam mengeluai'kan putusan tersebut, Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 1801Pdt.GI2011/PN.JKT.Sel mempertimbangkan hal-hal berikut ini: .
"Menimbang,
bahwa
dalam
dalil
guqatan
Penggugat
yang
menjadi
dasarhubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah berrnula dari pe~anjian Joint Venture tanggal 30 Juni 1994 antara Penqquqat dengan Newmont Indonesia Umited (NIL), kemudian pada tahun 2002 Terquqat menggantikan posisi NIL da/am pc~anjian joint venture tersebut dan dibuat Novation and Amendment Agreement antara NIL, Terqugat dan penqquqat tanqqal 27 Februari 2004 di mana Penggugat mempunyai First Right of Refusal yaitu Tergugat wajib untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat atas penjualan 800/0.sahamnya, dan hasil RUPSLB diputuskan Tergugat akan
,
menjual 80%. sahamnya kepada Penggugat dan telah dibuatkan pe~anjian jual beli (Sales Purchase Agreement), .akan tetapi hingga ssat Inl t1dak terealisasi, yang akhlmya diajukanlah gugatan Ini oleh Penggugat;
Ha130 dati hal 61 Put.No.219IPdt0l2012JPNJkt.SeI.
Menimbang. bahwa sementara Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan ~:..
Ij~' I!f'Cl~
~ . iii
I~
n Penggugat dalam perkara a quo sangat terkait erat peljanjian -New Contract of
e·.
;'-'
\
h .,' t Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994. sebagalmana telah diubah
~'.
.
h
1Q; vation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 dan kemudian ); ~
gan Amendment No. 1 to "Contract of Work- tertanggal 27 Februari 2004 ,
~~~1 j ata memuat ke~entuan ~h~ a~abila teriadi senqketa maka para pihak
~~!j~~) untuk menyelesalkan meialul arbitrase berdasarkan aturan arbitrase dari International Chamber of Commerce, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tidak berwenang mengadlli perkara ini [•..]
Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-2, T-2a, T-3, T-3a dan P-2, P-3 dapat disimpulkan hUbungan hukum Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada peljanjian Novation and Amend~nt Agreement tanggal 31 Januari 2002 dan kemudian diubah dengan Amendment No. 1 to -Contract of Work" tertanggal 27 Februari 2004, yang pada intinya Tergugat menggantikan posisi Newmont Indonesia Umited (NIL) yang semula berdasarkan peljanjian Joint venture agreement tertanggal 30 Juni 1994, yang mana dari pasal 6.4 peljanjian NoVation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 mengatur bahwa apabila teljadi perselisihan
yang timbul dalam perjanjian Ini, akan
diselesaikan dengan cara-cara ,yang diatur dalam pasal 9.7 perjanjlan kerja sarna patungan (maksudnya New Co~tract of Work Joint Venture Agl:E!ement tertanggal 30 Juni 1994), dengan demi~n. dapat disimpulkan apabHa ada persellsihan antara Penqquqat dan Tergugat diserahkan melalui Iembaga arbltras ; [ ..•J Menlmbang, ba~ ~rhadap dalll gugatan dan bantahan Penggugat atas eksepsl kompetensl absolut Tergagat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan saham, bukan semata-mata sengketa joint venture '"
agreement sehingga berhak m~g~ukan gugatan ke Penuadilan Neaeri, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasl Penqquqat tersebut karena Penqqugat dan Terquqat telah menandatangani sliatu perjanJ~ Novation and Amendment Agreemen tanggal 31 Januari 2002 yang' di,dalamnya te~pat ldausula arbltrase sehlngga apablla
,
terjadl sengketalperselisihan penyelesalannya melalui Iembaga arbltrase yang tata cara penyelesaiannya diatur secara khusus dengan Undang-unda"Q No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 8engketa.- (halaman 30-33 Putusan Pengadilan Negeri No. 18012011)
Hal 31 dari hal 61 Put.No.2191Pdt.0I20I2IPNJkt.ScI.
11.11 Kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 180/Pdt.GI201 1/PN.JKT.SeJ (Vide Buldi T 1- 7) tersebut di atas )elas menunjukkan bahwa esensi
;~?~~~~
Penggugat dalam Perkara No. 180lPdt.GI2011IPN.•!KT.Sel tersebut sarna
!!J~ ~e~~[~gatan
r~'/~ ~.{l~~ ~ ~elnp i.
\\
\'J~
~
.
\. \. \: ,.!J.l,,(1~ ~~,~~'~ .. -.:~ :~.~:::.~
vang ditujukan Penggugat kepada Terqugat I dalam pet1<ara a
karenanya. cukup beralasan bagi Majells Hakim Yang Terhormat untuk bangkan Putusan Pengadilan Negerl No. 18012011 dan menolak untuk a dan mengadili perkara Ini.
.
11.12 Tindak;m Penggugat ..mengajukan gugatan baru dengan tergugat-tergugat tambahan dan dengan sengaja mencantumkan alamat Tergugat I yang tidak benar menunjukkan bahwa qugatan Penggugat dalam pernara Ini rilerupakan akal-akalan Penggugat untuk menghindari forum penyelesalan senqketa yang semestinya sebagaimana dlatur d~lam Pasal 9.7.1 Joint Venture Agreement dan sebagaimana telah
diputus
oleh
Majelis
Hakim
pemeriksa
Perkara
No.
180/Pdt.GI2011/PN.•IKT.Sel. sehlngga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. 11.13 Lebih jauh, Penggugat d~rigan itikad buruk berusaha menghindar dan ketentuan penyelesaian sengketa· melalul Arbitrase yang telah disepakatinya dengan menambah jumlah tergugat d~ui Gugatan Pertama, padahal dasar quqatan dan objek senqketa antara Gugatan Pertama dEmgan Gugatan a quo adafah sarna sehingga tetap menjadi kewenangan absoJut dari Albitrase.
11.14 Dengan demikian. paM apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat, setidaknya yang berkaitan dengan Tergugat I, tidak dapat diterima karena sebagaimana dijelaskan di atas, segala sengketa yang berkaitan dengan Joint Venture Agreement antara Penggugat dan Tergugat I hams diperiksa dan diputus melalul arbitrase.
11.15 Prosedur atau hukum acara yang benar adalah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di forum Arbitrase berdasarkan: New Contract of Work Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 (Vide BuldJ T 1 - 1); MNew Contract of Work" Supplementary Agreement (Vide Bukti T 1- 2); Agreement Regarding Effective Date of Joint Venture Agreement and Hal 32 dari hal 61 PuLNo.2191Pdt.GI20121PN.Jkt.Scl.
Supplementary Agreement tertanggal12 Februari 2001 (Vide Buldl T 1- 3);
4~~~tion and Ameilctement Agreement tertanggal 31 Januari 2002 (VIde
l:t~B ~~ 1- 4) se(ta;. : .~
f{iJ
'o~J
'"
I
'~ffment No.1. to Joint Venture Agreement tertanggal 27 Februari 2004
I
f.!~Ukti T 1- 5)~
J~~.h<1
III.
~f<S;stlwENANGAN M~NGADILI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT IINI 1
'~~~~..r
.
;"
HARUS DIPERIKSA DAN OIPUTUS TERLEBIH DAHULU OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SE·BELUM MELANGKAH PADA PEMERIKSMN POKOK PERKARA.
111.1 Tergugat I mohon agar
Maj~lis Hakim memerlksa dan memutus ketidak
wenangannya Pengadllan Inj dalam putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan ketentuan--ketentuan hukum acara perdata di bawah Inl: Pasal125 (2) dan Pasa1136 HIR sebagalmana dikutip dj bawah Ini.
Pasal125 (2) HIR yang menyebutkan:
"Akan tetapi jlka si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsl (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau waki{nya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarlam, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu".
fB8l.136 HIR yang menyebutkan:
"Eksepsl (tangklsan) yang dlkemukakan oleh sl tergugat, KECUALI tentang hal hakim tidak berwenang, tldak boleh djkemukakan dan dltimbang sendiri-sendiri, melalnkan harus diblcarakan dan diputuskan bersama-sama d;engan pokok perkara".
(Ii)
Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradllan Perdata Umum Hal 33 d8ri hal 61 Put.No.219IPdt.GI2012JPNJltt.5eI.
Edisi 2007, menyebut~~: .~"'.). "Tangkisan
_~<,~~f-'Q)~ ~
I:f.~¥' .;; •
~....
~~~.putus •~
,
stall. eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan
bersama-sama dengan pokok perkara, KECUALI jlka eksepsi
( fl' ~f,':t' ., mengenal tidak berwenangnya Pengadilan Neger! untuk memeriksa (r '" ,/'\.!; ~\'l;' 0"'7 I II ~ .... ~~,,\~.(' ~tkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (PasaI136 ""/. ':, -. ?:R)II
.
"
\\....\~,.; l /j ".. "f.4
.
:';....:..~~,9';'
(iii) --Ooktrin' darl beberapa ahli hukum yang seeara konsisten menyatakan bahwa Pengadllan Neger!' harus pertama-tama menlmbang dan memutuskan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain:
Pendapat ahli M. Yahya Harahap, yang menyebutkan:
"Berarti, apabila terQugat mengajukan eksepsi yang berisi pemyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif
1.
haki~ menunda pemeriksaan pokok perkara;
2.
tindakan yang dapat dilakukan, memeriJ{sa, dan' memutus eksepsi terlebih dahulu;
3.
tindakan
demikian
memeriksa
pokok
bersifat perkara
imperatif, sebelum
tidak ada
dibenarkan
putusan
yang
menegasKan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan men01ak atau mengabulkan eksepsi".
PendaDat ahU Retnowulan Soetantio, yang menyebutkan: "Eksepsi meng~n~i kekuasaan sbsolut dapat diajukan setiap waldu . selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya
arti~ya
tanpa
diminta· oleh
pihak
tergugat
untuk
memeeahkan soal berkuasa· tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan: .tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari plhak yang ~rperkara". Hal 34 dati hal 61 PutNo.219IPdt.GI20121PNJkt.SeI.
Pendspat shU Prof. Soeporno. yang menyebutkan:
.....
.
-~;;;.-.;;~
-!lf~GfNJ-1~;}"
/~~/0\.;('~erhadap e~i
"lI~Ir' f;-, ~"" ~1\7~
tidak
berkuasanya
haklm
itu.
..,.~\rngizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendlrr'.
\' ••.. ~ ;!
'-'r > ".. \) -t, • . \, ';:, ~~E9'e d at ahU KrIsna Haraha
pasal
136
11~1
II"
-'~
.p .
ang menyebutkan:
.:. >. ,;au- /f ~
..:. .._;.'.:_~#
"PasaI136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, eksepsi lain harus dibahas dan diputuskan-bersama-sama dengan pokok perkara". 111.2 Dangan memperhatikan penjelasan dari ketentuan hukum acara perdata tersebut di atas, maka jelas bahwa
Maj~lis
Hakim Yang Terhormat memlliki kewajiban untuk
memutuskan terlebih dahulu mengenal berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Salatan untuk ~riksa Gugatan ini sebelum memeriksa pokok perkara.
IV. EKSEPSI KOMPETIENSI
~BSOLUT
KEDUA
IV. 1 Patut dlpertimbangkl:ln - pula sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia kurang sependapat dan rnenyeb,ljui Eksepsl Kompetensi Absolut yang pertama di atas, kaml selaku Tergugat I dengan-Inl mengajukan Eksepsi Komipetensi Absolut kedua dengan uraian sebagalmana berikut. IV.2 Dalam Gugatannya Penggligal teJah secara salah menulis alamat dari Tergugat I sebab Tergugat I sebagar badan hukum asIng tldak mempunyai kantor dan alamat serta tidak mempunyai kailtor ~lW8kilan-di Indonesia. IV.3 Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal118 HIR Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadiU perkara a quo mengingat Tergugat I tidak berdomisili di wilayah hUkum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak mempunyai kantor di alamat yang dituju oleh Penggugat dalam Gugatannya, yaitu di Sampoema Strategic Square. South Tower, 30th floor, JI. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan - 12930 atau dimanapun di Indonesia. Tergugat I beralamat terakhir di 3rd Floor. 30 Haymarket, Lonclon SW1 Y4EX, United Kingdom. Hal3S dari hal 61 PulNo.219IPdL0I2012IPNJkt.Se1.
,JB~n demikian. terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak
/(// _}be ~~ng untuk mengadili perkara inJ karena Tergugat I bukan badan hukum
IUf f .t~'~~o !a~ dan tidak mempunyai alamat dan kantor ataupun '\ ~ ~.~£; Ituk apapun di Indonesia.
kantor perwakilan
,\Y{, ~, oJ I ~ '\\~i~tala'-ha' tersebut di ata.~ sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima' karena perkara a quo tidak masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun' :P.engadilan Negeri manapun di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 9.7 "New c,on~ct of Work" Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994. OLEH KARENANYA, OEMI KEPASTIAN HUKUM ATAS PERKARA INI, TERGUGAT I MOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABS.OLUT INI SEBAGAI BERIKUT:
1 . Mengabulkan seluruh Eksepsi KompetensJ Absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tldak berwenang mengadili Gugatan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan
Gugatan
Peng9ugat
dalam
Perkara
Perdata
No.219/Pdt.GI2012/PN.JKT.Sel, yang didaftar1
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
Hal 36 dari hal 61 Put.No.219/PdLG/2012/PNJlrt.Sel.
EKSEPSI TERGUGAT II .111. IV•
.~ ,~~~
(I~~
Ii i f t~t:t\\.7.. \
.
penggugat,.
~ndalll!an. 10nlang
dllanggamya First Rlgtrt of
;:.. Penggugat ~n~. timbul berdasarkan New Contract of Wor1c joint _ -ryen - Agreement tanggal 30 Juni 1994 rNew Contract of Work 1994")
~~:~~~} in~na dluba~ den.9an Nova~lon and Amendment Agreement tanggal '"".o:~.~Januan 2002 ("Novation . Agreement . 2002j dan Amendment No.1 To
RContract of Work" Joint Venture Agreement tanggal 27 Februari 2004 ("Amendment No. 1 2004n) (ketiga peljanjian inl secara bersama-sama disebut "Joint Venture Agreement"). Berdasarkan Joint Venture Agrement,
sangat jelas diatur bahwa jika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Iembaga arbltrase sesuai dengan Rules of Conciliation and Arbitration of the Intemational Chamber of Commerce. jika benar Penggugat hendak rnenegakkan haknya yang tinbul berdasarkan
Joint Venture
Agreement,
bukankah
Penggugat yang
seharusnya pertama-tama menegakkan Joint Venture Agreement dengan mengajukan gugatannya rnelalul Iembaga arbitrase? Mengapa gugatan a quo diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan? KEDUA, sebelum mengajukan gugatan ini, penggugat tetah mengajukan gugatan dengan substansl masalah yang persis sarna dengan gugatan ini terhadap Tergugat I juga di PN Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar dalam registrasl perkara No. 1801PdlGJ20101PN.Jkt.Se1 pada 23 Maret 2011 ("Perkara No. 18012011 R). Karena adanya k1ausula arbitrase d!&epakatl dalam Joint Venture Agreement, dalam putusannya tanggal 13 Desember 2011 {"Putusan No. 18012011j PN Jakarta Selatan nienyatakan gugatan Perkara No. 18012011 tidak dapat diterima (niet ontvankergk verklaard). Adanya Perkara No. 18012011 yang sedang dimlntakan banding oIeh Penggugat juga dlakulnya dalam halaman 5 butlr 12 gugatannya. Apakah perbuatan sepertllnl tldak merupakan penyalah-gunaan hukum acara?
KETIGA, seperti
d~~~anda_1am alinea di atas, sekarang ini ada 2
PE'1'kara dengan substansl masalah yang persis sarna -yang dlajukan oleh Penggugat di PN. ~elatan. Dalam kedua gugatan tersebut, Penggugat meminta agar 88%. Saham dalam PT Avocet Bolaang Mongondow ("PT ABMj dljual kepad~ Penggugat di harga USD 200,000,000.00 (dua ratus juta Dollar Amerika. ~r1kat). Selain Itu, dari kedua gugatan ini Penggugat
menuntut ganti rugi
yang totalnya
sebesar USD 4,050,000,000.00 {empat
HaI 37 dari 61 hal Putusan No.2191Pdt.GI20121PNJ1d.SeL
til . if~~~\a
13
f~) \
';~~ m
puluh juta Dollar Arnerika Serikat), dengan perineian kerugian
~ ~t ~\\sebesar USD 1,100,000,000.00 pada gugatan ini dan USD
_~ , ~iooo.oo dalam, Perkara 180/2011, serta kerugian lmmateriil maslng \. \J~~~lJsebesarUSD 1,000.000,000.00 pada gugatan Inl dan Perkara No.
\(~i'ft2011.
Dengan kata lain, untuk nilai sengketa saham sebeslar USD
- ···-2oo,000~OOO.00 (dua ratus Juta Dollar Amerika Serikat), selain meminta untuk diJual kepada dirinya seni!ai USD 200 juta, Penggugat juga menuntut gantl rugi sebesar USD 4,050,000,000.00 (empat miliar lima puluh juta Dollar Amerika Serikat). Kalaulah betul Penggugat mengaJami kerugian. quod non, berarti hanya dcUam tempo 1-2 tahun Penggugat mengharapkan keuntungan sekitar 1000% (seribu persen). Sungguh bisnis yang luar biasa. Para Tergugat sungguh belum pernah mendengar adanya bisnis luar biasa seperti ini. Sejalan dengan apa yang disampaikan pada alinea di atas,
~ugatan
demi
gugatan yang tidak berdasar seperti yang diajukan Penggugat ini tentunya akan mempengaruhi semangat berinvestasl di Indonesia. Cara-eara seperti ini tidak mungkin dibiarkan karena akan sangat menghambat laju pertumbuhan ekonoml Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara berkembang yang tems menerus berupaya untuk meningkatkarl (aju pertumbuhan ekonominya. Salah satu faldor yang mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia adalah masuknya para investor, baik asing maupun lokal, untuk' menanamkan investasi mereka di Indonesia. Dan, sektor usaha pertam~ngan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomlan dl Indonesia, seperti
•
•
yang dilakukan oleh.Par.a Tergugat Untuk itu, Para Tergugat.bersama Ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memben"kan kepastian hukum kepada para investor melalui sebuah put.usan yang berlandarkan keadilan dan berdasarkan hukum.
EKSEPSIKOMPETENSIABSOLUT Sehubungan dengan gugatan Penggugat, Para Tergugat dengan Ini mengajukan eksepsi kompetensi absolut sebagal berlkut: Joint Venture Agreement, Yang Merupakan Landasan Lahimya Hubungan
Hal 38 dari 61 hal Putussn N'o.219.'PdLGflOI2JPNJkt.Sel.
"
~~~ Para Pihak, Mewajibkan Penyelesaian Sengketa Yang Tunbul
~~~ '~rum Arbitrase l'
/jf/ ",...~;~;,
jf.~j I 'n:"',
'£.~
,
If ~I ""1"j'P ~ f'11
li~' ! /'~:'~~~, a \~/ ~ \~
1
e
t. II gugatan-gugatan
yang diajukan oleh Penggugat, balk melalui
No. 18012011 yang diajukan pada 23 Maret 2011, maupun
\\: >"'.~',j<~~9... an a quo, Penggugat berulangkall mendalilkan bahwa transaksi ", <·,,;;:;.:pengalihan 80%, saham dalam PT ABM dart Tergugat I kepada Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan First Right of Refusal yang dimilikinya.
2.
First Right of Refusal merupakan hak yang dimiliki oleh Penggugat sebagalmana dia~~r, dalam Pasal 8.1.3. New Contract of Work 1994 Jo. Amendment No. 1 2004, yang mengatur sebagai berikut: Pasal 8.1.3 NeW Contract of Work 1994 Jo. Amendment No.1 2004 "Befo~ e~er Party (the "Assigning Partyj exercises its light to
assign, the'Asslgnlng Party shall offer in writing such assignment:..to the other Party, such offer to be valid for a period of 45 da~ f9llowfng the other Party's receipt of the offer.· Te~emahan Tersumpah Pasa~ 8.1.3.
New Contract of Work 1994 jo.
Amendment No..1 '2004 oleh Penteljemah Tersumpah Drs. Andrew I
Budiyanto
"Sebelum salah satu Pihak ("Plhak yang
Mengalihkanj
menggunakan haknya untuk mengallhkan, maka Plhak yang Mengalihkan tersebut harus menawarkan u$ulan pengalihan tersebut secara tertulis kepada Pihak Ialnnya, yang mana penawarc-n tersebut bertaku selama rentang waktu 45 hart setelah pihak Iainnya menerima penawaran."
3.
Permasalahan tentang First Right of Refusal Inl secara tegas dikemukakan oIeh Penggugat dalam butlr 6 s.d. 11 gugatannya. Oleh karenanya, permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan permasalahan
yang t1mbul sebagal a!dbat dart tidal< dilaksanakannya
suatu perjanjlan dengan sebagalrnana mestinya. quad non.
Hal 39 dari 61 haJ Putusan No.2J9JPdt.G'2012JPNJkLSeI.
~~~lJ..~rgingat sengk~ta yang timbut adaJatl tentang pelaksanaan dart
ll/! :I.' . ~at~ pe~anjian. yaitu Joint Venture Agreement, seluruh upaya
Uj;, \ '; .\ .
rI, ~ r .. ~~Iesaian sengketa seharusnya 1unduk pada k1ausula tentang
1 s·
i· .
\
~J. RA: -I'
~Iesaian sen~keta
V\~,p~
/.
~ ~-:--perdata ~.,.
.
yang diatur dalam
pe~anjian itu sendiri. Hal Ini
. s. ~uai dengan .ketentuan Pasal- 1338" Kitab- Undang"Undang Hukum
~/,'l'
•.
yang m.enyatakan bahwa seluruh
pe~anjian yang dibuat sesuai
dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.. Dengan demikian. k1ausula tentang penyelesaian sengketa· yang t!,!rCanttlm dalam' Joint Venture- Agreement mengikat para pihak dalarn pe~anjia~. 5.
Klausula penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam. Joint Venture Agreement di~tur se~ra tegas dalarn Pasal 9.7. New Contract of Work 1994 Jo~ Pasa~ 6~4. !'tovation Ag'reement 2002. Adapurt kedua klausula tersebut menyatakan sebagai berikut :
PasaI9.7. New Contract of Work 1994
"9.7 Governing Law and Jurisdiction 9.7.1. This Agreement shall be construed and take effect in acCordance with the relevant law for the time being applicable in the Republic of Indonesia, provided that all disputes' hereunder or concering any of the subject matter hereof shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International
Cham~r of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the Rules all of whom shan have internationally
recognized
qualifications
for
such
appointment together with a substantial background of business experience." (cetak tabal ol~h Para Tergugat dengan tuJuan' penegasan] Te~emahan Tersumpah Pasal 9.7. New Contract of Work 1994 oleh
Penterjemah Tersumpah Dr:s. Andrew BUdiyanto
"9.7. Hukum vang Berfaku dan Yurisdiksi
Hal 40 dati 61 hal Putusan No.219/PdLGI2012IPNJkt.Sel.
{. 1.
~J.
Pe~a.~jian Inl harus ditafsirkan dan berlaku berdasarkan
)l~ .~.;~ huk.um. ~ang 'dari waktu ke waktu berlaku di Republik .: i ,~~ t7" ~Elndonesia. namun dengan ketentuan bahwa semua
,';\i V"~).. ~ . rseI~slhan terkalt dengan PerjanJian Ini atau terkalt ,- , \(...,dJ.I IJ dengal1 ~rkara yang dlbahas dalam. PerjanJlan Ini .f~/l
harus dlselesaikan secara final dengan menggunakan
".
peraturan "Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce" di hadapan
tiga orang arbitrator yang ditunjuk berdasarkan Rules tersebut, dan semua arbitrator tersebut harus memiliki kualifikasi
yang
diakui
secara
intemasional
serta
pengalaman yang cUkup dalam dunia bfsnls. [cetak tebal oleh Para Tergugat dengan tujuan penegasan] Pasal 6.4. Novation Agreement 2002 6.4. Governing Law and DisPute Resolution. This Agreement and the perfonnance hereof shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute arising hereunder that directly Involves PT LT shall be resolved In the manner set forth In section 9.7 of the Joint Venture Agreement" [cetak teba. oleh Para Tergugat dengan tujuan penegasan] Teljemahan Tersumpah Pasal 6.4. Novation Agreement 2002 oleh Penteljemah Te'rsu{T1pah Drs. Andrew Budiyanto -6.4.
H,~kum
Yang Berlaku dan Penyelesaian. Sengketa.
Pelfanj~n Inl dan pelaksanaan atas Peljanjian ini tunduk kepada hukum negara Republlk' Indonesia. setiap P~rsellslhan yang muncul berdasarkan PetjanJlan Inl
'y~ftg secara. 'angsung meflbatkan PT LT harus dls8leSalkan menurut cara sebagalmana dluralkan
pacta section 9.7 PerjanJian Joint Venture." [cetak te,ba! :oleh P~ra Tergugat deng«n tujuan penegasan]
Hal 41 dIri 61 hal PutusarI No.2191Pdt.GI2012JPNJkt.Sel.
.:;~esepakatan tentang penyelesaian sengketa rnelalut forum' arbitrase
b':"'irJ!:-nJ:r~.
.'/j,-ife~~ hukum menghilangkan wewenang Pengadilan Negeri untuk :-'1 ~r~1~fditi suatu perkara. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 dan .?j ~~~1}1.1 undang-U.ndang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbjtrase dan .-
~ ~\:.y»./li/j1atif Penyelesaran' 8engketa ("UU-Arbltrase"). Pasat 3' dan Pasal ._,..ft1J;~u Arbitrase mengatur hal sebagaj berikut
. ~.:-:.~
...
Pasal 3 UU Arbitrase ·Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengkela para pihak y~ng telah terikat dalam pe~anjian arbitrase.· Pasal11 UU Arbitrase" (1) Adanya suatu perjanjian arbitrasetertulis meniadakan hak
para
pihak
unwk' mengajukan
penyelesaian
sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. (2)
Pens)adilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan- di dalam suatu penyelesaian- sengketa yangtelall ditEllapkan melalui arbitrase, kecuali dalam. hal-hal tertentu yang ditetapkan dalarn. Und~ng-Undang ini."
.. 7.Hal tentang ijdak berwenangnya' pengadilarr negert urTttJk mengadilr perkara yang
seha~snya
diselesaikan melalul arbitrase juga telah
berulangkali dipUtus o.leh majelis hakim di berbagai perkara sehingga putusan-putusan ters~ut menjadi yUrisprudensi telap Mahkamah Agung Republik tndonesia (MARt), antara lain sebagaimana dituangkan dalam: :"
(i) Yurispruderisi -MARl No. 3179 KlPdt/1984 tanggal 4 Mei 1988,
yang menyatakan: "Apabila ~alam perjanji~n terdapat k1ausula arbitrase maka Pengadilari N~eri
Negeri tidak berwenang memeriksa dan
mengadifi gugatan balk dalam konpensi maupun dalam rekonpensi. II (ij) Yurisprudensi MARl No. 228 KfSip/1976 ta:\ggal 30 September
1983, yang menyatakan: "K1ausul arbitrase menyangkut kekuasaan
absolut untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul dan pe~anjian."
Hal 42 dari 61 hal Putusan No.2IWPdtMOI2JPNJklSel.
~
;,f!f
!I' ~
. peraturan perundang-undangan'dan yurisprudens; dr'mas, ahll'
.,
donesia, yaitu Setiawan, dalam. Buku "Aneka Masalah Hukum
~, Acara Perdata", Bandung: 1992, halaman 'oj .j~,. >t :~' ~ ~ h ~jf ' \ ,\~JIY 'f
8: berpendapat
,< ...
"~~\';'0ldanya kesepakatanlpeljanjian' untuk menyerahkanpenyelesaian sengketa
melalui
arbitrase
menyebabkan
pengadilan
tidak
befWenang ~gi (onbevoed) memeriksa dan mengadifi pe~ara mereka."
9.
Berdasarkan seloruh uraian yuridis
yang telahPara'Tergugat uraikan'
di atas, kebe(adaan Joint Venture Agreement seOOgai landasan lahifllya hUbu~gan hukum antara para plhak dan sebagai suatu peljanjian Yang
~ngatur forum arbltrase sebagai forum penyelesaian
sengketa' di' amara',para' pihak, merupakarr Stlattr peljanjiarr arbitrase berdasarkan Pasal 3 dan Pasal11 UU ArbltrclSe. Adanya kesepakatan tentang
arbitrase' tersebut menjadlkan pengadKan negeri tidak
berwenang untuk gugatan a quo. . mengadili .. ,
Telah Ada Perkara Sebelumnya DI Pengadllan Negeri Jakarta Selatan Yang,$u~.tansi Perkaranya Persis Sarna dengan Gugatan A Quo
10. Sebagaimana
telatt Para- Tergugat urafkan; sebelum Penggugat
rnengajukan gllgatan a quo, Penggugat telah mengajukan gugatan Perkara No. 18012011 juga di PN Jakarta Selatan dengan substansi gugatan yang persis sarna dengan gugatan a quo, yaltu Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan First RIght of Refusal yang dimUlkinya berdasarkan Joint Venture Agreement Atas Perkara No. 18012011 ini, PN Jakarta Selatan pada 06 Desember 2011 membuat putusan dengan amar putusan:
"MENGADIU 1.
Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat;
2.
Menyatakan P~ngadllan Negerl Jakarta Salatan tldak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan inl;
Hal 43 dari 61 bat Putusan No.2191Pdl.GI2012JPNAtSeI.
~~~nghUkUm P~nggugat
untuk membayar
biay~
perkara sebesar
~1i~. . ~.~91.000,~ ~tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);"
// !?
ll~'
~~
~
r.:)"
!-.,
' ''
~{ ~'fts~a .~j halnya ~e~gan dalil 'gugatan ~, ~",,"~q1~~~011, dalil' Penggugat dalam lo.<~~":,,,:rne·~yatakan
Penggugat dalam Perkara No. gugatan a quo pada intinya
b8hWa. Penggugat mempunyai First Right of Refusal yang
timbul berdasa('kan Joint Venture Agreement. Penggugat pada dasamya hanya rrl~indahkan dalil-dalil dalam Perkara No. 180/2011 ke dalam guga~an a quo. Dengan kata lain, substansi masalah yang dikemukakan ()Ieh' Penggugat dalam Perkara No. 180/2011 sarna
.
persis dengan yang dikemukakan. Penggugat dalam gugatan aquo. 12. Adapun persamaan dalil-dalil dan petitum yang dikemukakan oleh Penggugat. baik dalam Perkara No. 180/2011 maupun dalam gugatan a quo, dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut
12.1 Persamaan dalil dalam butir 3 s.d. butir 4 halaman 3 Putusan No. 180/2011 dan butir 3 s.d. butir 5 halaman 3 gugatan a quo, yang pada intinya menguraikan tentang lahirnya hUbungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat; 12.2 Persamaan datil ,,dalam butir 6 halaman 4 Putusan No. 180/2011 dan butir 6 halaman 3 gugatan a quo, yang pada Intinya menguraikan tentang First Right of Refusal yang dimiliki oleh Penggugat dan prosedur penawaran saham milik Tergugat I sehubungan dengan First Right of Refusal tersebut; 12.3 Persamaan dalil dalam butir 12 hUruf f halaman 6' Putusan No. 180/2011 dan butir 21 hUNf e halaman 8 gugatan a quo, yang pada intinya menguraikan tata cara pengalihan saham milik Tergugat I berdasarkan New Contract of Work 1994 Jo. Amendment No.1 2004 antara Tergugat I dengan Penggugat.
12.4 Petitum "dalam pokok perkara7 butir 4 halaman 9 Putusan No. 180/2011 p~r:sis sarna dengan butlr 9 haJaman 12 gugatan a quo, yaitu me~rintahkan Tergugat I untuk melaksanakan jual beli
Hal 44 dari 61 hal PutusIl1 No.219/PdLG'lOI2lPNJlctSel.
,~...~~.s 80%' ~ham dalam PT ABM kepada Pengguriat dengan
/I~ lr~ I(
~l
,.d!
II /...,~;;~r-:.'~ ~ :'~~~) ..!'\>. "C'>="
~] j' ~'A~a:: .,:..
\1 '-' ,....
f \1~"
7
1-1
-
~1
;s
a USD 200.•000 . .000 . .00
. ,,
'
•~hj~ gan dengan dalil Penggugat dalam Perkara No. 18012011
\~;;:~~endalilkan adanya pelanggaran atas First Right of Refusal yang -"~-aimjliki oleh Penggugat berdasarkan Joint Venture Agreement, Majelis
Hakim dalam Putusan No. 18012011 (halaman 31 dan 32) memberikan pertlmbangan yang pada intlnya menyatakan bahwa:
13.1. Dalam peljanjian antara Penggugat dan Tetgugat (in casu Tergugat I) temyata memuat ketentuan bahwa apabila teljadi sengketa maka para plhak sepakat untuk menyelesalkan melalui lembaga arbitrase, oIeh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
13.2. Oleh karena perjanjian yang dlbuat Penggugat dan Tergugat (In casu Tergugat I) terdapat klausula arbltrase maka sesuai dengan asas-asas dan ketentuan hukum perjanjian ycJng diatur pasal
1338 KUH Perdata yaitu peJjanjlan yang dibuat antara para pihak berlaku sebagal undang-undang dan mengikat, wajib'dipatuhl para pihak yang membuatnya;
13.3. Terhadap dalH gugatan dan bantahan Penggugat atas eksepsi kompetensl absolut Tergugat (in casu Tergugat I) yang menyatakan ·bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemllikan saham, bukan semata-mata sengketa joint venture agreement'sehingga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negerl, Majells Hakim tidak sependapat dengan argumentasl Penggugat :tersebut karena Penggugat dan Tergugat (In casu TergU9af~) telah menandatanganl8uatu peljanjian Novation and Amendmen~ Agreement tanggal 31 Januari 2002 (Novation
AgreelTlefrt 2002) yarig dldalamnya terdapat klausula Arbitrase sehlngga aPabiia teljadl sengketalperselisihan penyelesalannya melalui lembaga arbltrase yang tata cars penyelesaiannya diatur secara kh~OS, dengan UU Arbitrase; , 13.4. Berdasa~n segala
pertimbangan
tersebut dl
alas
dan
memedomanl' ketentuan Pasal 134 HIR maka Majells Hakin
·
Hal ..5 dari 61 hal Putusan No.219JPdt.0I2012JPNJld.SeI.
1·
~\
/~t:R1}}\- berpendapat
~ 1i ~ if /". Q-
~
. ll;
1~f1 ~\~I!l(l?,
Pengadilan
~;\aenyatakan
'7~
'ij\ t. rkara
Negeri
Jakarta
Selatan
harus
tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
gugatan
Penguggat
tersebut;
maka
i ~~:t' ,\,f' !J!7>' l~ , wenangan absolut haruslah dikabulkan..
\~ \\~' It ~ "~// \ ,.~"i!Jf!>~,i .f
Eksepsi
.'
'~-.:.'f1'~.P.e~imbangan-pertlmbangan yang kemudian melahir1
15. Mengingat dasar pengajuan gugatan a quo sesungguhnya adalah sama dengan dasar pengajuan gugatan dalam Perkara No. 18012011, ~'akni
sehubungan dengan pelaksanaan First Right of Refusal
Penggugat yang lahir dari pe~anjian-pe~anjian antara Penggugat dengan Tergugat I, maka sangat/ah berdasar1
A Quo
Tldak Menghllangkan Fakta Bahwa PN
I
Jakarta Selata" tldak BelWenang Mengadlll Gugatan A QUOi
17. Dalam Putusan No. 18012011 secara sah dan tegas dinyatakan bahwa PN Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Penggugat dan
Tergugat I yang
timbul
sehubungan
dengan
perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I.
18. Terhadap
Putusan
No.
18012011
dimaksud,
Penggugat
telah
mengajukan upaya banding pada tanggal 17 Januarl 2012 melalui PN
Hal 46 dari 61 hal PubJS8D No.219/Pdt.G/20121PN.Jkt.SeI.
......~.~
./;:#,}!!:f
.~ rta selatan. Sekalipun sedang berperkara ~e~ga~ Tergugat I
[1/:: (G:~t,),..~ ;,.
ii t:;.<~7:~:I~
\~). ~.. t:.t'lten ~'" ~
~
Perkara No. 18012011 yang sedang dtrrnntakan banding ,Penggugat malah mengajukan gugatan baru (gugatan a quo), dasar gugatan yang sama namun dengan menambahkan Para
fl.!l
\, \,··<>,:p~1~ at sebagaj pihak dalam perkara. Hal Inj justru menunjukkan '"
,:~~~~lrtyaitikad tidak .balk dan Penggugat di dalam mengajukan gugatan a quo.
19. Putusan yang telah' diberikan oJeh Majelis Hakim dalam Putusan No. 18012011 telah
,
,tepal Dengan demikian. karena substansl sengketa
dalam gugatan. a quo persis sarna dengan yang dlajukan dalam '
Perkara No. 18012011, adalah hal yang sangat berdasarkan hukum apabJla Majeljs' Hakim yang terhonnat yang memeriksa dan memutus perkara a quo meng~bulkan eksepsl kornpetensi absolut yang djajukan oleh Para Tergugal Menjadikan Tergugat II s.d. Tergugat N sebagai tergugat dalam .gtigatan a, ql:fO hanya merupakan upaya Penggugat untuk menghl~ri,' kewajiban hukumnya untuk bersengketa melalul arbitrase. Padahal; Jlka benar Penggugat hendak menegakkan haknya
yang timbul berd8$arkan Joint Venture Agreement, seharusnya Penggugat-Iah Agreement
Yang
dengan
I
pertama.:tama mengajukan
menegakkan gugalannya
Joint
melalul
Venture
Iembaga
arbitrase. Karena itu, konslstensi putusan dalam gugatan Inl diperlukan guna mencegah timbulnya ketidakpastian hukum jlka terdapat 2 (dua) putusan berbecla atas perkara dengan objek sengketa yang sarna.
Para Tergugat Memohon Kepada Majells Hakim Untuk Memertksa Dan Memutus Eksepsl I
20. Mengingat eksepsi yang Para Tergugat ajukan Inl adalah berkenaan dengan kornpetensl absolut PengadDan Negerl untuk mengadili gugatan a quo, denga~ ini Para Tergugat mahan kepada Majelis Hakim Yang Terhorrnat untuk terleblh dahulu memerlksa dan memutus perkara Inl sebelum Para Tergugat menyampalkan Jawaban, DUplik dan bukti-bukti dalam pokok perkara.
21. Adapun landasan hukum dari permohonan Para Tergl3g8t tersebut diatur dalarn :
Hal 47 darl61 hal Putusan No.219/Pdt.0I2012JPN.JkLSeI.
·,.tiJ>~~'f.5 ay~t (2) HIR:
l~ ~.~:\;n )i.tta '1rJ/ ~
~
~
.
....~
? ~ .A. 4, ~~.¢:J 1.(
teIOp JIka
sl lefgugat. dalam sural Jawabannya Ielsebut
Pasal 121, mengemukakan eksepsl (tangkisan) bahwa
).
• •
.
\\,.~-1:.",,:>~~:~ngad"an h~en trdak bei'kuasa memeriksa perkaranya, maka ''''''=:,".-'., meskipun .ia .. sendiri etau wakJlnya tidak datang , wajiblah
pengadilan . negeri mengambil keputusan tentang eksepsi ltu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negen boleh memutuskan perkara itu." . , Pasal134 HIR:
1ika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya haklm mengaku
ti~ak
berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya
wajib pula mengaku tidak berwenang. Pasal136 HIR: "Eksepsi yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."
22. Selain itu, petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dituangkan
dalam
Buku
Pedoman
Pelaksar:'aan
Tugas
dan
Administrasi Pengadilan, Buku ke II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007, pada halaman 52 butir E3 tentang wewenang absolut, mewajibkan pengadilan negeri untuk menyatakan diri tid.ak berwenang untuk memeriksa perkara dan tidak lergantung pada adaltidaknya eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada..semua tarat banding dan kasasi. 23. Para ahU hukumlndonesia dalam berbagai pendapatnya, pada intinya juga menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap eksepsl kewenangan absolut hafus d.ilakukan terleblh dahulu sebelum Majelis Hakim
Hal 48 dari 61 hal PuIusaD No.219/PdLGt'2012JPN.Jkt.SeI.
.d:::r;..ijj.
!<:
,
):'<~~\
riksa pokok perkara. Hal tersebut sebagaimana disampaikan
ole' .. ~'(!:.I( ';\'"~'~~' ~./J. !f ~j .,;{If;--" .... \~ ''',~'I
.~
., \1
I"~
v ~~':J 'f
lb
~~~~.1 r~ . Retnowulan
. . !', ~\
,1.. ,
Sutantio. S.H.• dan Iskandar Oerlpkartawinata•
'(,>,",","YJ
.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
. ~"i.t.~.,
Praktek , Penerbit CV Mandar Maju, Bandung: 2009, halaman 40,
M
berpendapat
"Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat dlajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara ber1angsung. bahkan haklm wajib karena jabatannya. artinya tanpa diminta oleh pihak tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidakn}'a 0'
beliau memerlksa persoalan tersebut dengan tldak usah menunggu berperkara.
diajukannya
keberatan
dari
plhak
yang
M
23.2 M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan. Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2010. halaman 426. berpendapat
"Bera.rtl, apablla tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pemyataan PN t/dak berwenang mengadili perkara, balk secara absolut atau relatif.
1.
H~kim rnenunda pemeriksaan pok<* perkara:
2.. ,TIndakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan , rilemutus eksepsl terIebIh dahulu; 3.
llnda.kan demkian bersifat imperatlf, tidak dibenarkan ,~meriksa pokok per1<ara sebelum ada putusan yang me~askan
apakah
PN
yang
bersangkutan
berwenang atau' t1dak memeriksanya. Hakim bebas ;"
. ~nJ8tuhkan . putusan menolak 8tau mengabulkan eksepsl.
24. Berdasarkan ura,iarr yuridls dl. atas, jelas bahwa haklm karena t
jabatannya
waJib
memutus terlebih dahulu segala eksepsi yang
berkenaan dengan kompetensl absolut pengadllan negen, sebelum
Hal 49 cIari 61 hal Putusan No.2191Pdt.G/2012/PNJJct.Set
&~~~ra Tergugat mengajukan jawaban, duplik maupun bukti-bukti dalam
t/~~~k perkara. tIS 14FB~1-1 ~\
!~ ~flf'eR1a~~aan \
\ ..
~~~.bC\g~~lplana
' ':. ~~~."mqffDii' agar •.•,=,=,.--:::::.:.".• ~
.'
dalil-dalil dan
fakta~kta
yang didukung dengan dasar hukum
Para Tergugat uralkan di atas, Para Tergugat dengan ini Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sela
sebagalberikut: DALAM EKSEPSI :
1. Mengabulkan
seluruh eksepsi
kompetensi
absolut dari Para
Tergugat; 2. Menyatakan Pe~gadilan Negeri Jakarta Se/atan tidak berwenang mengadili perkara ini ; 3. Menyatakan, Gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei 2012, yang didaftarkan pada tanggal12 April 2012 di bawah register per1<:ara No. 219/Pdt.GI201.2/PN.Jkt.Sel, tidak dapat diterim'a (niet ontvankelijk verklaard); "
,
'
4. Menghukum :peflQgugat untuk membayar b/aya perkara Menimbang; bahWa terhadap eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat
tersebut,
September 2012
pa~a
Penggugat
~engajukan
tanggapan
tanggal
12
.pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dari
Para Tergugat danmenyatakan tetap pada gugaannya dengan tambahan sebagai berikut : Bahwa sengketa antara Tergugat'/ dengan Penggugat adalah sengketa kepemilikan
saham bukan semata-mata sengketa Joint venture
agreement; Bahwa perlindungan pemegang saham minoritas diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa a/asan wajar sebagai keputusan RUPS. Direksi, dan/atau Dewan Komisaris ; Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Bahwa mengenai domisili adalah masuk ruang Iingkup eksepsi kewenangan relatif, bukan eksepsi kewenangan absolut ; ,;
Hal 50 dari 61 hal Putusan No.219IPdtGl2012JPNJItt.SeI.
~n_ng, bahwa un~ memperkuat el<sepsinya Para Tergugal
f 5: i 4Y~~ ~n
h~; I ~
\0' \':
(,\
\'
";'\
'
,..
1I
~>\.. ~;'--, ,.,./J ~~),'i -:: __ .»
fotocopy surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya
•.:llj ~i'
,-,/f
/j
/;~
·'~~'>.,:~:,:,~Tergugat I
--'
="
1 "New Contract of Work" Joint Venture Agreement between PT. Lebong
,
Tandai and Newmont Indonesia Umited, tanggal 30 Juni 1994, diberi tanda (T.I-1); , 2. Terjemahan dan "New Contract of Work" Joint Venture Agreement between PT. Lebong Tandai (Penggugat) and Newmont [ndonesia Umlted tanggal 30 'Juni 1994 oIeh PeneJjemah tersumpah Sutan Amri Agus Aritin, S.H.,. diberi tanda (T.I-1 a) ; 3. "New Contract'of, W~· Supplementary Agreement between PT. Lebong Tandai (Penggugat) and PT Newmont Indonesia Limited, diberi tanda (T.1.2) ; 4. Terjemahan resrni 'dan "New' Contract of Work" Supplementary Agreement between PT. Lebong Tandai and PT Newmont Indonesia Limited Oleh Pene~emah tersumpah Sutan Amrf Agus Artfin S.H., dlberi tanda (T.I-2a) ; 5. Agreement Regarding Effective Date of Joint Venture Agreement and Supplementary Agreement tertanggal 12 Februari 2001, diben tanda (T.I-3) ; 6. TeJjemahan resini dan Agreement Regarding Effective Date of Jont Venture Agreement and Supplementary Agreement tertanggal 12 Februari 2001. Oleh Penerjemah tersumpah Sutan Amrf Agus Arifin S.H., diberi tanda (T.I-3a) ; 7. Novation and Amendment Agreement between Newmont [ndonetia ~
Limited, Avocet Mining PLC and PT. Lebong Tandal, tanggal31 Januari 2002, diberi tanda (T.I-4) ; 8. Terjemahan dari Novation and Amendement Agreement tanggal 31 Januari 2002 oif!h Pene~ernah tersumpah Sutan Amri Agus Artfin, S.H., diberi tanda (T.I:4&) ;
.
9. Amendment No. 1 to ·Contract of W~ Joint Venture Agreement 13nggal 27 Februari 2004, diberi landa (T.1-5) ;
Hal 51 dari 61 hal Putusan No.219JPdt.G'20121PNJkt.SeI.
,
/'~.' ',~'~mahan dari Amendment No. 1 to "Contract of Work" Joint Venture !{fr' .,.~ ~ 'irt ["ent tanggal ~7 Februari 2004 oleh Peneljemah tersumpah Sutan l:I 1.. f ~ gus Arinn. S.H., dlberi tanda (T.I-5a) ; 11*" ~ . ~',,':/;. ;.;, 1~1' .t}.S I n Resmi Surat Gugatan hal: Perbuatan Melawan Hukum perkara '(
f~~~
,\'\;~~ , ., ,~.
"
0
80/Pdt.GI201'1~PN.JKT.sel.
tanggal 22 Maret 2011. dlberi tanda
.~-6);
12. Salinan Rasmi Putu~~n perkara No.180/Pdt.G/2011/PN.JKT.SeI tanggal 13 Desember 2011. diberi tanda (1".1-7) ;
Buktl Tergugat II-IV:
1. "New Contract of Work" joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994, diberi tanda (T.lI-IV-1a) ; 2.
Te~emahan
Tersumpah "New Contract of Work" joint Venture
Agreement ("Kontrak Karya Baru" Perjanjian Joint - Venture) tanggal 30 Juni 1994 oleh Penterjemah Tersumpah Drs. Andrew Budiyanto, diberi tanda (T.II·IV·1 b) : 3. Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002, diberi tanda (T.lI-IV-2a) : 4. Te~emahan
Tersumpah
Novation
and
Amendment
Agreement
(Perjanjian Novasi dan Amandemen) tanggal 31 Januari 2002 oleh Pentetjemah Tersumpah Drs. Andrew Budiyanto. diberi tanda (T.lI-IV 2b) ; 5. Amendment No. 1 To ·Contract of Work" Joint Venture Agreement Tertanggal27 Februari 2004. diberi tanda (T.lI-IV-3a) : 6. Terjemahan Tersumpah Amendment No. 1 To "Contract of Work" joint Venture Agreement (Amandemen No. 1 atas Perjanjian joint Venture "Kontrak Karya") tertanggal 27 Februari 2004 Penterjemah Tersumpah Drs. Andrew Budiyanto, diberi tanda (T.II-IV-3b) : 7. Putusan Pengadilal1 Negeri Jakarta Selatan No. 180/ Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Sel, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2011, diberi tanda (T.II-IV-4) ; 8. Yurisprudensi
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
No.
3179
KlPd1l1984 tanggal 4 Mei 1988, yang termuat dalam buku "Kapita Selekta tenJa'n'g Arbitrase". halaman 877, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Republik Indonesia pada tahun 2011, diberi tanda (T.II-IV-5a) ;
Hal 52 dari 61 hal Putusan No.219JPdLGI20121PNJkt.Sd.
/,l-,~prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 KlSip/
. . } , i!~d.dI,;~~1fj Jt.,t~
4
'1'
anggal 30 September 1983, yang termuat dalam buku -Kapita
~:;
tentang Arbitrase", halalnan 817, yang diterbitkan oleh
;\~)~t~~Ma ~ah \-' \
Agung Republik Indonesia pada tahun 2011, dlberi tanda
'~::.:(jftl~¥-5b) ;
, '<.. "~\1,q, "~~prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 794 ", ;"'''''K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983, yang termuat dalam buku "Kaplta selekta tentang Arbitrase", halaman 863, yang diterbltkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2011, diberl tanda (T.II-IV-5c) : 11. Buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Bandung : 1992, halaman 8. yang ditulis oleh setiawan, S.H., diberi tanda (T.lI-IV 6) :
12. Buku Pedoman, Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ke II yang diterbltkan oleh Mahkamah Agung Republik Indone~ia Tahun 2007, halaman 52 butlr E3, diberi tanda (T.lI-IV-7a) ; 13. Buku "Hukum Acara Perdata dalam Teon dan Praktek", yang ditulis oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Qenpkartawinata, S.H., Penerblt CV Mandar Maju, Bandung : 2009, halaman 40, diberi tanda (T.II-IV-7b) ; I
14. Bukti T.II-IV-7c Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", yang dltulis oleh M.
Ya~ya
Harahap, S.H. Penerbit Sinar Graflka, Jakarta :
2010, halaman 4~6, diberi tanda (T.II-IV-7c) : Menimb'ng,' bahwa untuk melengkapi tanggapannya atas eksepsi dari ~ara Terguga~ Penggugat mengajukan fotocopy dari fotocopy surat bukti P - 1 dan P. - ,2 serta bukti P - 3 fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :. '
1. Kontrak Karya, Pertambangan' PT. Newmont Mongondow Mining tahun 1997, dlberi tands ,(P - 1) ; 2. Novation And 'Amendment Agreement ant2ra Newmont Indonesia limited (Nil), Tergugat,lIAvocet Mining Pic dan Penggugat / PT. lebong Tandal tahun 2002 (versi bahasa Inggris), diberi tanda (P - 2) ; 3. Undang-Undang Perseroan Terbatas NO.40 taOOn 2007 pasat 61 ayat (1), dalam Buku "Tanggung Jawab pamegang Saham, Oireksl dan
Hal 53 dari 61 hal Putusan No.219JPdLG'2012JPNJkt.SeI.
·,d'~~isaris Perseroan" Terbatas (PT) halaman 193. karangan Frans
I!..~/--, ~fl1Q.o WlCaksono, SW, diberl tanda (P-3) ;
.,,:'/ .... "', "'''(;''~~-J\
"', /';,' ;or
!Iv. j
'-/1 I·;t~
I
,.,'P ~~ OJ'
~~~&Ji'y ~ I
~ ~) \r~'t~1 1~nimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan \ t~, ~~~ai"}f maka segala sesuatu yang terjadi dipersidal1gan sebagaimana
.
~\.",,: ~,te~~r dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupak~n baglan yang ~~".:..:;::::::::7 • tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKlIMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;
Menimbang, 'bahwa intilpokok dari gugtan Penggugat adalah : - Bahwa Penggugat' ~dalah pemillk awal yang memiliki Wilayah Kontrak
,
Karya Pertambahgan PT. Avocet Bolaang Mongondow (PT. ABM) sejak '
tahun 1997, yang: berintikan 4 (empat} Kuasa Pertambangan (KP). Penggugat adalah pemegang saham 20% di dalam PT. ABM dengan status telah diselor penuh, berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement Penggugat memiliki hal< tunggal dan eksklusif First Right of Refusal atas ~o.~: ~aham T~rgugat di dalam PT. Avocet Bolaang Mongondow (d/h PT. Newmont Mongondow Mining), jika akan menjual berdasarkan Pe~anjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement)
.
Tergugat I wajib menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat atas ,
penjualan 80% saham Avocet Mining PLC dan semua asetnya di PT. ABM;
- Bahwa tiba-tiba pada tan9gal 28 Februari 2011, TERGUGAT I mengeluarkan New Release (Pengumuman di koran) telah menjual asetnya di Asia Tenggara tennasuk 80% sahamnya di PT. ABM senila; USD 200,000,000.00 (dua ratus Juta dollar Amerika Serikat) kepada Perusahaan lain (J&P Partners) dllndonesla, tindakan Tergugat IIAvocet Mining PLC yang secara melawan hukum telah mengalihkan 80% saham dan asetsnya kepada PT. Bara Kulai Energi (berubah nama menJadi PT. J Resources Nusantara - Tergugat III) melalui Tergugat II sebagai penyandang
dana,
tanpa J
sepengetahuan
Penggugat,
selanjutnya
Tergugat III bersama--sama dengan Tergugat II/J&Partners Asia ltd telah melakukan transaksi Backdoor Listing terhadap PT. J. Resources Asia
Hal 54 dari 61 hal Putusan No.219IPdl0J2012/PNJlct.Sel.
~
,~<~~~~
l!~ ."...br:J! ~~Tbk,
If ~
;~ ~
~
dahulu :T. Pelita Sejahtera Abacli Tbk (fergugat IV) adalah
t ~ \ ·Perbuatan 'en
Melawan
Hukum
(Onrechtsmatige
Daad),
i~batk.an Penggugat mengalami kerugian karena telah membelikan
\\\..\~~~,i kepada Bank ~arasin untu.k memberikan Pin!aman ~ana sebesar
. ~_.-;~;!~, 500.000.~;-
(lima ratus Juta dollar Amenka Senkat ) untuk
membayar 80%, saham dan Assets Avocet Mining PLC, yang mana kemudian Pehggugat akan menerbitkan Bond. Pinjaman ini ticlak Jadi diperoleh Penggugat dikarenakan tindakan Avocet Mining PLC yang telah mengeluarkan
N~s
menyatakan bahwa
Release pada tanggal 28 Februari 2011 yang isinya
80% saham Avocet Mining PLC telah dijual ke plhak
lain selain Penggug~~.; Menimbang" 'bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan ekseP8:1 yang pada pokoknya sebagal berlkut: - Bahwa Tergugat ~ Ud,ak pemah memlllkl domisiR ataupun kantor perwakilan dl Indonesia, alamat Tergugat I yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak benar, Tergugat I tidak pemah menerima relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri jakarta Selatan ataupun salinan resmi gugatan Penggugat ; - Bahwa pasal 9.7.1 Joint venture agreement mengatur penyelesalan sengketa antara. Penggugat dan Tergugat I tunduk pada yurisdDcsi arbitrase ; - Bahwa Penggugat sudah pemah mengajukan surat gugalan terhadap Tergugat I di hadapan Pengadllan Negerl Jakarta Selatan dengan perkara No. 180/Pdt.GI2011/PN.Jkt.SeI yang lsi dan dasar hukum gugatannya sama dengan gugatan perkara a quo yaltu mengenai pelaksanaan Right of First Refusal; - Bahwa terhadap perkara No. 1801PdlGJ2011/PN.Jkt.SeI Pengadilan Nagerl Jakarta 8elatan telah menjatuhkan putusan yang ~a pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan negeri Jakarta SeJatan tldak memillkl kewenangan mengadili se~keta antara Penggugat dan Tergugat I, karena terkalt k1ausul arbitrase, perkara tersebut maslh dalam proses banding;
Hal 55 dari 61 hal Putusaa No.219JPdt.Gf2012JPNJkt.Sd.
~~~Menimbang,
.,
/?~;n~! :)~' f.''t},~€~~ffl.~p
I' .; I '\ "'J
'~1,'-..~;r
Iv/\ '
"/ II
i eksepsi te",lebut yang maslng-maslng pihak pads pokoknya tetap dapatnya;,
~.. 1 <;11
...,..- -
.
• \\., \.~:".:.,r'~ll· y.Menlmbang, ~
t/I
'r;~
r·t.
,bahwa kemudian telah terjadi jawab menjawab
l
. .
~ahwa ekseps~
• yang drajukan Para Tergugat salah
"";.~t'~.~tun~ merupakan masalah kompetensi absolut ",aka berdasarkan Pasal
134 dan 135 HIR Pengadilan Negeri harus memberikan putusan terfebih dahulu mengenai eksepsi tersebut secara tersendiri yang terplsah dengan pokok perkara ;
Menimbang,
bahwa
untuk mendukung
dalil-dalil eksepsinya
Tergugat I telah mengajukan surat bukti T.I -1 sampai dengan T.I -7, Tergugat II-IV mengajukan surat bukti T.lI-IV-1 sampai dengan T.lI-IV-7c, temyata surat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II-IV mempunyal makna yang sarna maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama,
namun
demikian
Majelis
Hakim
hanya
akan
mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang berkaltan dengan eksepsi ~
kewenagan absolut dari Para Tergugat ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalll-dalll tangggapan atas eksepsinya Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-3 ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, eksepsi dan surat bukti Para Tergugat dan Penggugat tersebut ternyata perkara aquo berawal dari adanya keljasama antara Penggugat deng::!n Tergugat I yang diatur dalam New Contract Of Work Join Venture Agre.-ement tertanggal '30 Juni ,1994 sesuia (bukti T.I-1 dan T.lI-IV-1a). kemudian Tergugat I menggantikan posisi Newmont Indonesian Limited berdasarkan Novati'onAnd Amendment Agreement tanggal 31 Janua,; 2002 sF.;Usai (bukti T.I-4 dan T.II-IV-2a). oleh karenanya New Contract Of Work Join Venture Ag~~ment tertanggal 30 Juni 1994 sesuaJ (bukti T.I-1) mengalami perulla~an yang tertuang dalam Amendment No.1 to Contract of Work Join Venture Agreement tertanggal 27 Februari 2004 sesual (bukti T.I 5 dan T.lI-IV-3a); . Menirnbang, . bahwa Pasal 9.7.1 New Contract Of Work Join ,"
Venture Agreement t~~nggal 30 Jun11994 sesuai (bukti ".1-1 dan T.lI-IV·
Hal
~6
dari 61 hal Putusan No.219/Pdt.GI2012JPN.Jkt.Sel.
..
.....:-:;~.:...~
j~~~~: ..!ersebut yang pada intinya mengatur (dalam terjemahan bahasa
i/J:!f~l;l~Jn.~~ia
buktl T.I-1a dan T.II-IV-1b) bahwa ·seluruh sengketa dalam n inl atau yang menyangkut perihal apapun dari per/anjian Inl harus IJ
Ii ~.g., ·~r::;~ i,..(1 ~ '},"~, ~ '\;, Y. {.<~:'~i . -'ikan secara final berdasarkan peraturan Koslliasl dan Arbitrase darl
I" ~
\,:\~~¥~.:~.~~ Dagang
Intemasional...dsr,
demi~an pula pa~al 6.4 Novation And
"".~.;~ffiendment Agreement tanggal 31 Januan 2002 Seusal (bukti T.I4 dan T.lI
IV-2a) juga mengatur (dalam terjemahan bahasa Indonesia bukti T.l4a dan T.lI-IV-2b) yang pada intinya bahwa ·Segala perselislhan yang timbul dalam pe~anjian
inj yang secara Iangsung mellbatkan PT. Lebong Tandai
(LT)/Penggugat harus dlselesaikan dengan carB-alra sebagaimana diatur dalam Pasal 9.7 Peljanjlan Kerjasama Patungan" ; Menimbang, bahwa dengan mempethatikan Pasal 9.7.1 New Contract Of Work Join Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 sesual (bukti 1".1-1 dan T.II-IV-1a) dan Passl 6.4 Novation And Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 seusai (bukti T.l4 dan T.f1-IV-2a) yang dengan secara jelas dan tegas mengatur cara penyelesalannya jlka terjadi sengketa antara Peilggugat dengan Tergugat I maka hal tersebut harus dipaluhi oleh Penggugat dan Tergugat I ; Menimbang, ·bahwa walaupun k1ausula arbltrasl keberadaannya hanya sebagai tambahan pada peljanJian pokok namun bukan bersifat
,
accesoir dan juga bu.kan perjanjian bersyarat karena pelaksanaannya tldak terpengaruh oleh
.
ke~bsaf1an
maupun pemenuhan peljanjian pokok ;
Menimbang, bahWa pasaI 10 UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altem~' Penyelesaian sengketa dengan tegas mengatur asas separabilitas arpitrase bahwa suatu peljanjian arbltrase tldak menjadi . . batal dlsebabkan Oleh,'berlakunya syarat-syarat hapusnya perlkatan pokok ;
.
Menimbang: babyJa suatu· perjanjlan yang telah dlbuat dan telah disepakati oIeh para pihai(. yang membuatnya maka para plhak tersebut harus mematuhl isi dari pe~anjian tersebut karana perjanjian tersebut menglkat dan bertaku sebagal Undang-undang bagi para plhak yang membuatnya, hallnl selaras dengan pasa11338 KUHPerdata ; Menimbang, bahwa selaln ltu berdassrkan passl 3 UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan A1tematif Penyelesaian Sengketa,
Hal 57 dari 6J hal Putusan No.219JPdt.GI2012JPNJkt.SeI.
~""
....
".?<,,~r:.li( ~"4~
l't/7~~,\¥' 'pilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang i~ ~2C'; ~~rlkat dalam. peJjanjian .arbitrase, pasal 11 ayat (1) UU tersebut if{ 'l me ~~utkan adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan ~ak Para
r
ll!>-.
.
~~~~~~/ untuk
mengajukan penyelesalan sengketa ke Pengadilan Negeri,
,:;;..,,:~:::&elanjutnya pasal 11 a.yat (2) UU tersebut menyebutkan Pengadilan Negeri
wajib m.enolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase ;
Menimbang, bahwa berdasar1can Pasa! 9.7.1 New Contract Of Wor1< Join Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 seGuai (bukti T.I-1 dan T.II-IV-1a) dan Pasal·6.4 Novation And Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 seusal (bukti T.I-4 dan T.lI-IV-2a) tersebut terdapat k1ausula arbitrase, Penggug,~t"dan Tergugat I sepakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengail perjanjian jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase di hadapan International Chamber of Commerce maka Pengadilan Negeri. ti~ak ,mempunyai kewenanan lagi untuk memeriksa, mengadili per1<ara aquo ; ,
Menimbang, 'bah'wa selain itu terhadap perkara a quo berdasarkan bukti T.I-6 berupa salinan Resrni Surat Gugatan hal : Perbuatan Melawan Hukum per1<ara No.180/Pdt.GI2011~PN.JKT.SeI. tanggal 22 Maret 2011, dan bukti T.I-7
dan
".1/-1\1-4 berupa salinan Rasmi Putusan perkara I
No.180/Pdt.GI2011/PN.JKT.Sel tanggar 13 Desernber 2011, setelah Majelis Hakim mernpelajari dengan seksarna ternyata perkara a quo rnernpunyai esensi yang sarna dengan per1<ara No.1801PdlGI2011/PN.JKT.Sel. tanggal 22 Maret 2011 hanya ada tambahan yang digugat ;
Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara a quo ada tarnbahan yang didudukkan sebagai Tergugat (Tergugat II, III dan IV) namun yang menjadi
dasar
hukum
gugatan
adalah
sama
dengan
parkara
No.180/Pdt.GI2011/PN.JKT.SeI. tanggal22 Maret 2011 y:litu New Contract of Work Joint Venture Agreement dengan perubahan/pembaharuannya, oleh karena Itu dengan diikutsertakannya Tergugat II, III dan IV dalsm perkara a quo
bukan
berarti
esensinya
rnenjadi
lain
dengan
perkara
No.180/Pdt.GI2011/PN.JKT.Sel. tanggal22 Maret 2011 ;
Menimbang, bahwa jika Penggugat keberatan terhadap penjualan saham oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan IV meralui Tergugat II hal ini
Hal S8 dari 611111 Putusan
No.~19IPdLGI2012JPNJlctSeI.
/.~~~ida
sengket;l'maka penyelesaiannya melalui prosedur yang telah
/f;j, . '\'-y . . :le'- ~dJ§eDa i antara Penggugat dengan Tergugat I; II.Y:; ~~,,"I'"_..,.;;;,r I";> I
( ' .&;i t '¢~i" !'>r~f>'
I V'
I P:;
t.... II enimba~g ... . bahwa
'I!i~:' ('1"~." N'<"\c"'KE. ~ ~'".
\,
,~\
f!!1
.'
perkara
No.1801PdlG/2011IPN.JKT.SeI.
. (JiG .• 22 Maret 201.1 tetah diputus dan dalam amamya pada intinya "~~yatakan menyatakan Pengadilan Nageri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadUi serta memutus perkara gugatan ini, hallni menunjukka~ bahwa kalusul penyelesaian melalui Arbitrase harus dipatuhi dan tidak .da~t dislmpangi dengan alasan apapun, dengan dernikian bukti T.I-7 dan' T.II-IV-4· memperkuat keyakinan Maje!is Hakim bahwa Penggugat dan rergugat I harus mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya (New Contrae.t of Work Joint Venture Agreement dengan perubahan/pembaharuannya) ; Menlmbang, bahwa alasanldalD Penggugal menyatakan sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sengketa kepemilikan saham bukan semata-mata sengketa Joint Venture Agreement, dan perlinclungan pemegang saham minoritas diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apablla dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adll dan tanpa alasan wajar sebagai keputusan RUPS. Direksi, dan/atau Dewan Komlsaris, dengan demlkian sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
D
Menlmbang,
ba~ apapun yang menjadi alasanldalil Penggugat
karena jika terjadi sengketa sudah dlperJanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai Passl 9.7.1 New Contract Of Work Join Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 sesuai (bukti T.I-1 dan T.lI-IV-1a) dan Pasal 6.4 Novation And Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 seusai (bukti T.I-4 dan T.lI-IV-2a) maka Itu harus dipatuhi oleh Pe.;ggugan dan Tergugat I; Menlmbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat, oleh karena bukti tersebut hanya fotocopy dari fotocopy Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan Iebih jauh dan harus dlkesamplngkan, demikian pula terhadap bukti P-3 be~asarkan pada seluruh pertimbangan diatas bukti P-3 ini tidak mempunyal kekuamn mengikat dan harus dikesampingkan ;
Hal S9dari 61 bII Pun- No.2I91Pdt.0f2012JPNJkt.Sel.
.
.~~
l/':O",:~MJ:~ I
Menimbang, bahwa beroasarkan pacta selurulT pertimbangan diatas
~tT" ~.~n ~ elan dengan pasal'118 HIR maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan !;
__.: - . . .
N;
.
\?'~ ~.r§~an ,\,
q~ e-~lom erea, ..& .
".~~C".;>
wewenang Arbitrase di hadapan International Chamber of oJeh karenanya manUM Majelis Hakim eksepsi kewenangan
~ --=a'" solut dari Para Tergugat tersebut dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
eksepsi
tentang
kewenanganlkompetensi absolut dari Para Tergugat dapat diterima mal\a Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan-eksepsi Para' Tergugat yang lainnya dan putusan ini merupakan putusan akhir ; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalCV1 dan berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menglngat-Pasal125 Ayat 2, Pasal 136, Pasat 134 dan 135 HIR serta Pasal-Pasal dati Peraturan lain yang besangkutan : MENGADILI 1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat ; 2. M~nyatakan Pengad,i1an Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan rnengadili perkara tersebut : 3. Menghukum Pe'ilggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,-..( en~m ratus enam belas ribu rupiah) ; DemikialJ diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hart Sentn, tanggal17 September 2012 oleh kami H. SUHARTOYO, SH.MH., sebagai Hakim Ket~a Majelis, SOEHARTONO, SH.M.Hum., dan USMAN, SH., masing-masimg se.bagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada han Rabu, tanggal 19 ,. September 2012 o!e~. Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh SUPYANTORRO M. SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hal 60 dari 61 hal Putu5llll No.219/Pdt.GI2012/PNJklSeJ.
~~ ;!j,~ -s:..~
i# /I~
.
(I . ~. ~'t\
~ A
aO)~\Oleh
KUASA HUKUM PENGGUGAT dan KUASA HUKUM
~rT I serta KUASA HUKUM TE~GUGAT II, III DAN IV.
~~ Hakim Ketua •• ~--._... lo~
[
:
.
"
'.../I
.~~
.:.)
]
r
~
- - _... --.....P-~._~~.,._·· . . - . -
t
~I
~
_ _...,... ~ ...
d
I
•
I
H. SUHARTOYO, SH.MH.
SOEHARTONO, SH.M.Huril
USMAN,SH.
" Panlte~engganti
SUPVWORRO M, SH,MH. B'aya biaya :
Pencatatan : Rp. 30.000,
Biaya ATK ; Rp.· '75.000,·
,
.
Materai
: Rp. :. 5,000,·
; Rp. . 6:000.·
panggilan
: Rp
Jumlah
: Rp..61~.OOO,-
Redaksi
500.000.·
":
Hal 6-1 dari 6-t""hal PuttJSlllT N
i
~
..J..l'
PENGELUARAN SALINAN PUTUSAN/RENETAPAN No. 'lJs
.
IS r p a / ut/~/2~/1....
Turunan _ _ _ _ _ _ Putusan Perkara Perdata dalam tingkat: Pertama Foto Copy Darl: Pengadilan Negeri Jakarta selatan
Tanggal 19 September 2012
Nomor: 219/Pdt.G/2012/PNJkt.sel. catatan: Bahwa perkara perdata Gugatan Nomor: 219/Pdt.G/2012/PNJkt.sel. diputus pada tanggal 19 september 2012 Yang dihadlrl oleh Kuasa
tersebut
dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV. Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 28 september 2012.
!"
11"
'vi,
Turunan _ _ _ _ _ Putusan / Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal .;LIj Oktober 2012 Foto Copy Atas Permohonan:
Kuasa Hukum Tergugat II. III dan IV :
Tanda Bayar di kas Pada tanggal ~ Oktober 2012 : Rp. 18.300,Upah tu1is Materai : Rp. 6.000 .Legas : Rp. 10.000,- +
Rp. 34.300,-
telah
Hukum Penggugat,
V
PERHATIAN Caret yang tidak perlu Sesuaikan se1alu tanggal dan nomor Putusan I Penetapan Serta nama-nama yang terdapat pada map tunmanlfoto copy PUTIJSAN I PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini.
