Universitas Negeri Makassar KEBIJAKAN & PERATURAN AKADEMIK. serta PERATURAN KEMAHASISWAAN. Badan Penerbit UNM

Universitas Negeri Makassar

KEBIJAKAN &

PERATURAN

AKADEMIK serta

PERATURAN KEMAHASISWAAN

Badan Penerbit UNM

Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar Koordinator Penerbitan

: Pembantu Rektor Bidang Akademik Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Tata letak & Desain sampul : Sukarman B Penerbit

: Badan Penerbit UNM

Edisi

: 2015

PENGANTAR Kegiatan akademik dan kemahasiswaan adalah dua ranah kegiatan yang merupakan tugas utama sebuah perguruan tinggi. Ranah akademik berorientasi kepada pengembangan keilmuan dan integritas ilmuan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ranah kemahasiswaan berorientasi kepada pengembangan daya nalar, bakat-minat, dan pemberian kesejahteraan mahasiswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuker. Dalam menjalankan roda kegiatan di kedua ranah tersebut, diperlukan rambu-rambu sebagai pijakan sekaligus penuntun agar dinamikanya tetap berada pada jalur menuju pengembangan perguruan tinggi yang diidamkan. Peraturan akademik dan kemahasiswaan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan akademik dan kemahasiswaan yang telah ada sebelumnya. Penyempurnaan itu dilakukan guna menyesuaikan dengan dinamika dan tuntutan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaa saat ini. Proses penyempurnaan itu dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penyusunan draft naskah oleh tim adhoc, kemudian pembahasan oleh komisi yang membidangi di senat universitas, review oleh pakar hukum dan pakar bahasa, persetujuan oleh senat universitas melalui sidang pleno, hingga penetapan oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Peraturan akademik dan kemahasiswaan ini secara khusus mengatur kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada program S-0 dan S-1. Peraturan akademik dan kemahasiswaan untuk program pascasarjana sedang dalam proses penyelesaian. Akhirnya, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya peraturan akademik dan kemahasiswaan ini. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitannya. Semoga peraturan akademik dan kemahasiswaan ini membawa manfaat dan berkah bagi Universitas Negeri Makassar dalam membangun reputasinya.

Makassar, 5 Januari 2015 Rektor,

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd. NIP 19620714 198702 1 001

iii

KEBIJAKAN & PERATURAN

AKADEMIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR : 111/UN36/HK/2015 TENTANG KEBIJAKAN DAN PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Menimbang

: a.

b.

c. Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Bahwa untuk menyesuaikan situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran di lingkungan Universitas Negeri Makassar, perlu perbaikan dan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 1073/36/PP/2010 Bahwa dalam rangka peningkatan proses dan kualitas hasil pendidikan sebagai wahana untuk melaksanakan kebijakan berskala prioritas berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar; Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1980 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1965 Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2008 Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 Keputusan Mendikbud Nomor 0467/0/1992 Keputusan Mendikbud Nomor 277/0/1999 Kepmendiknas RI Nomor 232/U/2000 Kepmendiknas RI Nomor 107/U/2001 Kepmendiknas RI Nomor 178/U/2001 Kepmendiknas RI Nomor 184/U/2001 Kepmendiknas RI Nomor 004/U/2002 Kepmendiknas RI Nomor 025/O/2002 Kepmendiknas RI Nomor 045/U/2002 Peraturan Menteri Dikbud RI No. 49 Tahun 2014 Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 08/Dikti/Kep/2002 Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 28/Dikti/Kep/2002 Keputusan Rektor UNM Nomor 066A/J.38.H/HK/2002

Memperhatikan : Hasil rapat Senat Universitas Negeri Makassar tanggal 30 Desember 2014. MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN DAN PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

Kebijakan & Peraturan Akademik UNM

1

KEBIJAKAN AKADEMIK Kebijakan Akademik ini merupakan upaya penjabaran Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara khusus dirancang untuk menjadi acuan bagi pengelola Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai program akademik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Makassar sesuai dengan landasan filosofi dan nilai yang dianut. 1. Landasan Filosofis UNM sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia yang bermartabat berlandaskan keimanan dan ketaqwaan serta Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan UNM menempatkan mahasiswa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya untuk mengemban tugas dalam memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi warga negara yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. 2. Nilai Tata nilai merupakan landasan, pijakan, dan arah bagi sikap dan perilaku seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tata nilai ini menjadi pemersatu bagi hati dan pikiran seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan layanan optimal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, nilai yang dijunjung tinggi adalah "Mengutamakan kreativitas, kompetisi, profesional, keunggulan, dan kebebasan akademik yang dilandasi oleh kejujuran, amanah, dan tanggung jawab". Hal ini adalah kristalisasi dari berbagai nilai yang dipandang positif dalam mewujudkan visi dan misi UNM. Nilai ini hendaknya dipahami dalam konteks yang lebih luas melalui nilai “keunggulan”. Dalam nilai keunggulan ini terkandung makna keunggulan dalam berbagai aspek yang positif seperti kemandirian, produktivitas, kreativitas, kecerdasan, dan kepekaan sosial. Nilai ini dikembangkan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. sebagai upaya memberdayakan mahasiswa untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang menjunjung tinggi dan memegang teguh: (a) Norma agama dan kemanusiaan, (b) Norma persatuan bangsa, (c) Norma kerakyatan dan demokrasi, (d) Nilai-nilai keadilan social. Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pendidikan di UNM didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) Pemberdayaan Manusia Seutuhnya, (b) Pembelajaran Sepanjang Hayat berpusat pada Mahasiswa, (c) Pendidikan untuk Semua, (d) Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan Pembangunan Berkelanjutan.

2

3. Visi Universitas Negeri Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi, memiliki tanggung jawab dalam pengembangan bidang kependidikan dan non-kependidikan. Dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut, visi UNM sejalan dengan visi Kemdikbud 2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)” dan Visi Kemdikbud 2014 yaitu “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”. Oleh karena itu, visi UNM menuju 2025 dirumuskan sebagai berikut: “UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan ilmu pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan yang unggul untuk menghasilkan lulusan profesional” Untuk mengejawantahkan visi 2025, maka disusunlah visi UNM 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan insan yang cerdas, profesional, dan bermartabat" Visi tersebut harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tercermin pada setiap kebijakan dan tindakan pemimpin, dosen, staf administrasi, dan mahasiswa. Visi tersebut harus menjiwai strategi dan arah kebijakan UNM. 4. Misi Dalam rangka turut serta mewujudkan visi pendidikan nasional tahun 2015--2019, UNM tampil dengan visinya yang khas dan spesifik. Di atas kekhasan dan kespesifikan visi UNM ini secara operasional termanisfestasikan dalam misi yang diemban. Mengacu pada misi pendidikan nasional tahun 2015--2019, misi UNM adalah: a. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidang pendidikan dan nonpendidikan yang: 1) Bertakwa, bermoral, beretika, memiliki integritas keilmuwan, memahami sikap toleransi dan aspiratif dalam memperjuangkan serta menegakkan kebenaran dan otonomi ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2) Memiliki sifat dan sikap keteladanan dan kepemimpinan serta keintelektualan sehingga dapat melaksanakan profesi dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi, amanah, dan jujur. 3) Berpikir kreatif, cerdas, kritis, dan inovatif dalam memecahkan masalah berbasis keintelektualan berwawasan kewirausahaan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Memberikan layanan pendidikan yang prima kepada masyarakat luas dalam meningkatkan kualitas hidup pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara dengan penekanan: 1) Pendidikan dan pengajaran untuk membekali IPTEKS sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan kompetitif di bidang pendidikan dan non-pendidikan. 2) Penelitian untuk menerapkan dan mengimplementasikan temuan IPTEKS yang dapat berdaya guna bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan berdaya sangat tinggi bagi peningkatan produktivitas dunia industri. Kebijakan & Peraturan Akademik UNM

3

3) Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan mengimplementasi-kan secara praktis dan pragmatis hasil temuan IPTEKS yang berbasis teknologi tepat guna dan kewirausahaan, sehingga masyarakat luas dapat menerapkan dalam kehidupannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, melalui: 1) Penataan penciptaan iklim berbudaya dan atmosfir akademik di kalangan sivitas akademika sehingga dapat dihasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan, baik tingkat program sarjana maupun pascasarjana, yang profesional, kompetitif, dan visioner. 2) Percepatan dan pemberdayaan sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan penelitian, penulisan buku, dan penyebarluasan temuan IPTEKS dalam rangka pengembangan kampus UNM sebagai teaching and research university. 3) Percepatan dan pemberdayaan citivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana dalam penerapan dan pengimplementasian temuan hasil teknologi tepat guna yang dapat dijadikan sebagai landasan penanaman sikap kewirausahaan di kalangan masyarakat. d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, dan sebagainya, dengan penekanan pada: 1) Pemberian kesempatan kepada setiap warga negara yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu/miskin untuk memperoleh layanan pendidikan dengan menyediakan berbagai program beasiswa. 2) Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak terutama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. 3) Pengkajian dan penerapan IPTEKS yang berorientasi pada berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, geografi, politik, dan sebagainya untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berperadaban. e. Mengembangkan UNM sebagai teaching and research university menuju world class university: 1) Pengembangan UNM sebagai pusat keunggulan di bidang pendidikan dan pengajaran yang berbasis TIK. 2) Pengembangan UNM sebagai pusat kajian dan riset IPTEKS yang mengacu pada tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. 3) Pengembangan sistem informasi dan manajemen berbasis TIK serta kerjasama dengan lembaga dan institusi di dalam dan di luar negeri dalam rangka mewujudkan UNM sebagai World Class University. 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi penjaminan mutu internal. 5. Tujuan Untuk merealisasikan Visi misi di atas, maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut: a. Menghasilkan lulusan tenaga kependidikan dan non-kependidikan profesional yang

4

dapat diterima sebagai warga masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur. b. Menjadi universitas yang mandiri dan bertata kelola baik (Good University Governance) yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Menghasilkan produk IPTEKS berwawasan kewirausahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. d. Memiliki jejaring kerjasama profesional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah (pusat dan daerah), BUMN, Swasta, dan institusi-lembaga-badan lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk kemaslahatan manusia. e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang sarat dengan atmosfir akademik yang sehat sehingga tumbuh dan berkembang kemampuan intelektual, emosional, sosial. f. Menjaga kualitas penyelenggaraan tri dharama perguruan tinggi menlalui optimalisasi fungsi dan peran penjaminan mutu internal 6. Arah Kebijakan Arah kebijakan UNM mengacu pada Program Prioritas UNM, sebagai berikut: a. Peningkatan kegiatan Tri dharma dan kemanfaatannya bagi masyarakat. b. Peningkatan dan pembakuan sistem penunjang organisasi dan manajemen Perguruan Tinggi. c. Peningkatan dan implementasi kerjasama dengan berbagai pihak. d. Peningkatan standardisasi, akreditasi, sertifikasi, dan pelaporan berbasis IT untuk mendukung kebijakan Kemdikbud. e. Peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan profesional sesuai dengan tuntutan pasar kerja. f. Peningkatan motivasi dan budaya kompetisi sivitas akademika. g. Peningkatan prasarana dan sarana dalam meningkatkan kualitas layanan program akademik dan kemahasiswaan. h. Pengembangan budaya kewirausahaan dan kemampuan berwirausaha. I. Pengembangan program studi lanjut untuk peningkatan daya saing. j. Pengembangan dan peningkatan status kelembagaan. fungsi dan peranan Penjaminan Mutu internal k. Penerapam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang kegiatan akademik secara baik dan konsisten. 7. Deskripsi Kebijakan a. Kebijakan dalam bidang pendidikan 1) Peningkatan mutu proses pendidikan dilakukan melalui penerimaan mahasiswa dengan menggunakan berbagai jalur seleksi dalam rangka menjaring calon mahasiswa yang lebih bermutu, baik di bidang akademik maupun non-akademik. 2) Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada pembelajaran yang berbasis masalah dan berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan TIK mutakhir dalam rangka meningkatkan mutu lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja


5

baik lokal, nasional, regional maupun internasional. 3) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilannya secara optimal. 4) Menyiapkan wadah dalam rangka pembinaan, pengembangan diri, kepribadian, bakat, minat, mahasiswa. 5) Memfasilitasi proses pembelajaran yang bermutu melalui penyediaan dosen yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan modern dalam suasana atmosfir akademik yang kondusif. 6) Memfasilitasi pelaksanaan KKN-PPL terpadu. 7) Mengendalikan mutu proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan audit mutu akademik internal oleh pusat penjaminan mutu UNM. 8) UNM dapat memberikan gelar Honoris Causa sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. b. Kebijakan dalam bidang Penelitian 1) Mengembangkan rencana induk penelitian UNM sesuai kebijakan nasional. 2) Mengembangkan penelitian unggulan dan mendorong, memperdayakan dan menfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan karya ilmiahnya secara nasional yang terakreditasi dan karya ilmiah internasional. 3) Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya. 4) Meningkatkan perolehan HAKI, Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, jejaring kerja sama, dan buku ajar sesuai bidang keahlian peneliti. 5) Memanfaatkan IPTEKS dalam pengembangan Unit Bisnis hasil penelitian dalam menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan sebagai perwujudan visi, dan misi UNM untuk kesejahtraan masyarakat. 6) Meningkatkan kualitas penelitian sesuai standar nasional penelitian yang meliputi standar isi, proses, penilaian, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pendanaan/pembiayaan penelitian. yang sehat, akuntabel, dan transparan dalam struktur organisasi UNM yang otonom. 7) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktor sebagai upaya pemenuhan persyaratan akademik, sarana pembelajaran, aktualisasi kompetensi sesuai bidang keilmuan dan pengembangan pribadi. 8) UNM wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, desiminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI). c. Kebijakan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat 1) Meningkatan relevansi pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan stakeholder melalui pengembangan dan penetapan standar pengabdian kepada masyarakat.

6

2) Menerapkan manajemen mutu terpadu, akuntabel dan transparansi dalam pengelolaan pengabdian kepada ,masyarakat. 3) Meningkatkan kualitas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4) Meningkatkan motivasi dan kemampuan tenaga pendidik dalam merancang, melaksanakan, memonev dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 5) Meningkatkan pendapatan institusi dari kegiatan layanan kepada masyarakat. d. Kebijakan Pengembangan Kerjasama 1) Pemahaman budaya akademik dan budaya organisasi yang baik kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan UNM 2) Pengembangan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan donor lainnya baik lokal, nasional, maupun regional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, beasiswa, pertukaran mahasiswa dan dosen. 3) Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengikuti program multikultural dalam studi maupun dalam interaksi sosialnya melalui kerjasama dalam meningkatkan pemahaman lintas budaya. 4) Pemberian kesempatan kepada mahasiswa asing untuk melanjutkan studi di UNM 5) Pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan KKN dan PPL Internasional.


7

PERATURAN AKADEMIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 3. Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu, meliputi: penciptaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. 4. Fakultas adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian tertentu. 5. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian tertentu pada program magister dan atau program doktor. 6. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu. 7. Program studi adalah pelaksana pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. 8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat BAAK adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah rektor. 9. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. 10. Laboratorium, bengkel, dan studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan/program studi dalam pendidikan akademik dan/atau profesional. 11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan bealajar.

8

12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 13. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 14. Rektor adalah pemimpin UNM yang membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya. 15. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan UNM yang bertanggung jawab kepada rektor. 16. Direktur PPs adalah pemimpin Program Pascasarjana di UNM yang bertanggung jawab kepada rektor. 17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 18. Dewan Dosen adalah badan konsultatif dan badan normatif yang dapat memberikan pertimbangan kepada direktur dalam pengambilan keputusan. 19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNM. 20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yag digunakan sebagai pedoman penyelenggaraaan studi di UNM. 21. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. 22. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 23. Penasihat akademik selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan/direktur Pps atas usul ketua jurusan/program studi dan diberi tugas pembimbingan akademik kepada mahasiswa tertentu. 24. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan menguasai pengetahuan, memiliki sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu. 25. Program Aliansi adalah program magister/doktor yang diselenggarakan bersama oleh PPs UNM dengan PPs perguruan tinggi lain dengan aturan akademik dan administrasi yang diatur tersendiri. 26. Program By Research adalah program doktor yang mengutamakan bimbingan intensif dari tim promotor untuk menghasilkan disertasi yang berkualitas. 27. Program Double Degree adalah program yang diselenggaraan melalui kemitraan UNM dengan perguruan tinggi luar negeri, dan sebagian mata kuliah diselenggarakan di UNM dan sebagian lagi diselenggarakan di universitas luar negeri yang diakui oleh Dikti. 28. Program kemitraan adalah program yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama tertulis antara UNM dengan Lembaga Mitra. 29. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Kebijakan & Peraturan Akademik UNM

9

30. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian. 31. sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 32. Rencana pembelajaran semester (RPS)/silabus adalah program pembelajaran yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan, ruang lingkup, waktu, dan sumber materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester. 33. Kontrak perkuliahan adalah rancangan perkuliahan yang memuat gambaran yang jelas dan terperinci tentang deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, materi dan bahan bacaan perkuliahan, strategi perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kriteria penilaian serta jadwal perkuliahan selama satu semester. 34. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan. 35. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya. 36. Penghargaan adalah pemberian kepada mereka yang berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik. 37. Sanksi adalah pencabutan hak bagi mahasiswa yang melanggar peraturan akademik. 38. Matrikulasi adalah program perkuliahan yang dilaksanakan untuk membuka wawasan dalam bidang studi, mengorientasikan, dan memperlancar perkuliahan bagi mahasiswa baru, khususnya bagi yang tidak sebidang. 39 Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM Pasal 2 (1) Program pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh jurusan/program studi sesuai dengan sasaran program pendidikan yang ingin dicapai. (2) Kurikulum program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi, Magister dan Doktor yang telah disusun dan disetujui oleh senat fakultas dan/atau dewan dosen PPs, ditetapkan dengan surat keputusan rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNM. (3) UNM dapat menyelenggarakan program Pendidikan Profesi, program double degree, program kemitraan, dan program aliansi.

10

(4) Pendidikan profesi, program double degree, program kemitraan, dan program aliansi diselenggarakan berdasarkan peraturan yang diatur tersendiri. Pasal 3 Proporsi dan rentang sks setiap kelompok mata kuliah dalam kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri. Pasal 4 (1) Kegiatan program pendidikan akademik dan/atau profesi tercantum dan terjadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan setiap awal tahun kuliah oleh rektor. (2) Kegiatan program pendidikan akademik terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang terjadwal dalam jadwal perkuliahan yang dikeluarkan oleh Dekan. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh UNM, fakultas, jurusan/program studi, atau organisasi kemahasiswaan yang meliputi pengembangan bakat/minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa. (3) Semua kegiatan intrakurikuler untuk satu program pendidikan dan/atau satu semester, diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan dalam KRS. (4) Rencana studi mahasiswa dicantumkan dalam: (a) KRS A untuk satu jenjang program pendidikan (b) KRS B untuk satu semester perkuliahan. Pasal 5 (1) KRS A adalah KRS untuk satu jenjang program pendidikan akademik dan/atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa, yang memuat semua mata kuliah yang akan ditempuh. (2) KRS B adalah KRS yang diisi berdasarkan KRS A oleh mahasiswa pada setiap semester yang memuat mata kuliah yang diprogramkan untuk semester berjalan (3) Pada semester I dan II, mahasiswa program diploma/sarjana dapat memprogramkan maksimum 20 SKS. (4) Beban belajar yang dapat diprogramkan sesuai IPS terakhir setelah melalui dua semester untuk mahasiswa program diploma/sarjana sebagai berikut: (a) IPS 3,51 - 4,00 maksimum = 24 SKS (b) IPS 2,76 - 3,50 maksimum = 22 SKS (c) IPS 2,00 - 2,75 maksimum = 20 SKS (d) IPS < 2,00 maksimum = 16 SKS (5). Banyaknya SKS yang dapat diprogramkan setiap semester bagi mahasiswa progaam profesi, program magister dan program doktor ditetapkan dalam peraturan tersendiri. Pasal 6 (1) Program pendidikan akademik dan/atau profesi terdiri atas program kependidikan dan program nonkependidikan. (2) Program kependidikan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan calon tenaga pendidik. (3) Program nonkependidikan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan calon tenaga nonpendidik. Kebijakan & Peraturan Akademik UNM

11

(1) (2) (3)

(4)

Pasal 7 Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen PA. PA ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usul ketua jurusan/program studi. Tugas PA antara lain sebagai berikut. (a) Membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan untuk satu semester, dan menyetujui KRS yang telah diisi oleh mahasiswa sebelum mengisi KRS online. (b) Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan nonakademik. (c) Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan mahasiswa untuk keperluan tertentu. (d) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kepribadiannya menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai ilmuwan. (e) Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang berpotensi dikenai sanksi akademik. Mekanisme pengesahan KRS diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8 (1) Setiap mata kuliah tatap muka hanya dapat dilaksanakan apabila diprogramkan oleh sekurang-kurangnya lima orang mahasiswa, kecuali dengan pertimbangan khusus oleh dekan/direktur. (2) Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah yang perkuliahannya tidak dapat dilaksanakan atau diikuti oleh mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan modifikasi KRS B. (3) Mekanisme modifikasi KRS B diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA Pasal 9 (1) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan setiap semester. (2) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang pertama kali mengikuti suatu program pendidikan tertentu di UNM. (3) Mekanisme penerimaan mahasiswa baru ditetapkan tersendiri sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 10 (1) Lulusan program diploma pada sebuah program studi/fakultas dalam lingkungan UNM dapat diterima untuk melanjutkan studi pada tingkat sarjana pada program studi/fakultas yang sama dengan syarat: a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor b. Memiliki IPK minimal 3.00

12

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

c. Mendapatkanrekomendasi dari Dekan d. Melengkapi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku. Lulusan pendidikan diploma di luar UNM dapat menempuh pendidikan sarjana secara kolektif dan paket (customized) melalui program kerjasama antara UNM dengan lembaga pemerintah/swasta dengan syarat: a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor b. Memiliki IPK minimal 3.00 c. Mendapatkan rekomendasi dari lembaga pemerintah/swasta pengusul. d. Melengkapi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku. Lulusan pendidikan sarjana UNM dapat menempuh pendidikan sarjana yang kedua pada program studi lainnya dalam lingkungan UNM dengan syarat: a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor b. Memiliki IPK minimal 3.00. c. Lulus tes dan wawancara d. Melengkapi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku. Lulusan pendidikan sarjana di luar UNM dapat menempuh pendidikan sarjana yang kedua secara kolektif dan paket (customized) melalui program kerjasama antara UNM dengan lembaga pemerintah/swasta dengan syarat sebagaimana yang tercantum pada ayat (3). Keberterimaan mahasiswa lanjut studi (ayat 1) dan mahasiswa yang menempuh program sarjana kedua (ayat 2dan 3) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor. Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa lanjut studi (ayat 1) dan mahasiswa yang mengikuti program sarjana kedua (ayat 2), ditetapkan oleh dekan atas usul ketua Program Jurusan/program studi.

Pasal 11 Beban studi yang dapat diprogramkan pada dua semester pertama bagi mahasiswa yang diterima sesuai dengan Pasal 10 maksimum 20 SKS persemester. Pasal 12 (1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa program magister, dengan persyaratan sebagai berikut: (a) Berijazah sarjana dengan IPK minimal 2,75 dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian. (b) Tidak pernah dinyatakan drop out dari salah satu program studi magister baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. (2) Lulusan program magister UNM dan dari perguruan tinggi lain dengan program studi terakreditasi minimal B dapat diterima pada program magister bidang studi yang tidak relevan melalui program matrikulasi dan akreditasi matakuliah. (3) Penerimaan lulusan program magister untuk mengikuti program magister bidang studi yang tidak relevan diatur melalui peraturan tersendiri. Pasal 13 (1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa p rogram doktor dengan persyaratansebagai berikut: Kebijakan & Peraturan Akademik UNM

13

(a) Berijazah magister jalur tesis atau yang setara, dengan IPK minimal 3,00 dari program studi terakreditasi minimal B atau alumni dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh Kementerian. (b) Tidak pernah dinyatakan putus studi atau drop out dari salah satu program studi doktor baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. (2) Pelamar yang berijazah magister jalur tesis dengan IPK kurang dari 3,00 dapat dipertimbangkan untuk diterima jika memiliki minimal dua karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang diakui oleh PPs, atau satu jurnal nasional terakreditasi/satu jurnal internasional yang diakui Dikti. (3) Pelamar yang berijazah magister jalur tesis, jalur nontesis, dan atau program profesi yang setara dengan magister tidak sebidang dapat dipertimbangkan untuk diterima di program doktor dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan Pps. Pasal 14 (1) Calon mahasiswa asing yang boleh mendaftar di UNM adalah mereka yang telah memperoleh izin belajar dari kementerian terkait. (2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa UNM jika memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang telah ditetapkan dan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik. (3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh kementerian terkait dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu. (4) Keberterimaan mahasiswa asing ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Pasal 15 (1) Semua mahasiswa yang terdaftar di UNM wajib membayar biaya kuliah. (2) Mahasiswa yang dengan surat keputusan rektor dibebaskan dari biaya kuliah tetap diwajibkan melaksanakan pembayaran lainnya.

BAB IV PERPINDAHAN MAHASISWA Pasal 16 (1) Perpindahan mahasiswa dapat berlangsung antar jurusan/program studi di dalam lingkup UNM atau antara jurusan/program studi di UNM dengan jurusan/program studi di PTN lain. (2) Perpindahan mahasiswa dalam lingkup UNM hanya dapat berlangsung antar jurusan/program studi yang setara dan sejenis (kependidikan/nonkependidikan). (3) Seorang mahasiswa dapat pindah jurusan/program studi di dalam lingkup UNM atau ke perguruan tinggi lain setelah menjalani perkuliahan selama tiga semester untuk program sarjana, dua semester untuk program diploma/doktor, dan satu semester untuk program magister. (4) Syarat perpindahan antar jurusan/program studi di dalam lingkup UNM adalah mahasiswa yang bersangkutan: (a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif serta tidak dalam keadaan menjalani sanksi;

14

(b) Mendapatkan surat persetujuan dari dosen PA, Ketua Jurusan/program, dan dekan/direktur asal; (c) Mengajukan surat permohonan pindah secara tertulis kepada dekan/direktur dari program studi yang dituju; (d) Lulus tes dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang dituju; (e) Mendapatkan surat persetujuan dari jurusan/program studi yang dituju; (f) Mendapatkan Surat Keputusan (SK) pindah program studi dari rektor. Pasal 17 (1) Perpindahan antar jurusan/program studi hanya diperkenankan satu kali bagi setiap mahasiswa. (2) Proses perpindahan mahasiswa dilakukan pada awal semester sesuai kalender akademik. (3) Mahasiswa yang diterima melalui penelusuran bakat, minat, dan semacamnya tidak diperkenankan pindah jurusan/program studi dalam lingkup UNM, sehingga kepadanya tidak berlaku ketentuan pasal 16. Pasal 18 (1) Atas pertimbangan yang bersifat khusus dari Rektor, mahasiswa pindahan dari program studi PTN lain dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut. (a) Perguruan tinggi dan program studi asal berakreditasi minimal B; (b) Memiliki IPK minimal 3,51; (c) Telah mengikuti kuliah pada perguruan tinggi asal minimal tiga semester untuk program sarjana dan dua semester untuk program diploma, magister dan doktor; (d) Memilih program studi yang relevan; (e) Lolos verifikasi bahwa akan menempuh perkuliahan di UNM hingga dinyatakan lulus sekurang-kurangnya dua semester dengan beban studi minimal 40 SKS untuk program sarjana, dan satu semester untuk program magister dan doktor; (f) Lulus tes dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang dituju; (g) Menyatakan bersedia mengikuti semua aturan yang berlaku di UNM; (h) Mendapatkan Surat Keputusan (SK) diterima pindah oleh rektor UNM; (2) Masa studi bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dihitung mulai pada saat pendaftaran pertama pada perguruan tinggi asalnya. Pasal 19 (1) Mahasiswa UNM yang bermohon pindah ke perguruan tinggi lain harus berstatus terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya tiga semester untuk program sarjana/doktor dan dua semester untuk program diploma/magister dan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi. (2) Mahasiswa yang bermohon pindah perguruan tinggi seperti tersebut pada ayat (1) diberikan surat keterangan pindah dari UNM. Surat keterangan pindah dikeluarkan oleh rektor atas rekomendasi dekan/direktur disertai transkrip nilai setelah mahasiswa Kebijakan & Peraturan Akademik UNM

15

yang bersangkutan memenuhi kewajiban membayar biaya kuliah semester berjalan. (3) Mahasiswa yang telah mendapatkan surat keterangan pindah dari UNM tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di UNM.

BAB V PERKULIAHAN, MASA STUDI, DAN CUTI AKADEMIK Pasal 20 (1) Tahun akademik terbagi dalam dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. (2) Semester ganjil pada awal bulan September dan semester genap pada awal bulan Februari. (3) Dalam hal tertentu dapat diadakan semester antara, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 21 (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal kuliah yang ditetapkan oleh fakultas/PPs atas usul jurusan/program studi. (2) Perubahan waktu dan atau tempat perkuliahan dari jadwal harus atas persetujuan tertulis dari fakultas/PPs. (3) Setiap mata kuliah pada satu semester dapat diujikan setelah disajikan selama 16 minggu perkuliahan atau 16 kali perkuliahan/setara perkuliahan. (4) Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah setelah mengikuti 80% perkuliahan. (5) Dosen mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan. (6) Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam setiap perkuliahan dipantau oleh pemimpin fakultas PPs/jurusan/program studi dan diadministrasikan oleh kasubag akademik fakultas. Pasal 22 (1) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program diploma/sarjana mengikuti standar nasional pendidikan yang pada saat peraturan ini dibuat paling sedikit: (a) 36 sks untuk program diploma satu; (b) 72 sks untuk program diploma dua; (c) 108 sks untuk program diploma tiga; (d) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana. (2) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program profesi/magister/doktor mengikuti standar nasional pendidikan yang pada saat peraturan ini dibuat paling sedikit: (a) 36 sks untuk program profesi; (b) 72 sks untuk program magister; (c) 72 sks untuk program doktor.

16

Pasal 23 (1) Masa studi terpakai bagi mahasiswa program diploma/sarjana adalah: (a) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu; (b) 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua; (c) 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga; (d) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana; (2) Masa studi terpakai bagi mahasiswa program profesi/magister/doktor adalah (a) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; (b) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister; dan (c) Paling sedikit 3 tahun untuk program doktor. Pasal 24 (1) Seorang mahasiswa yang tidak mendaftar untuk satu semester atau lebih dari seluruh kegiatan akademik setelah semester kedua untuk program diploma/sarjana dan semester pertama untuk program magister/doktor tetap diharuskan membayar biaya kuliah. (2) Jangka waktu tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan, baik dalam penentuan batas masa studi sesuai dengan Pasal 24, maupun dalam hal kewajiban melakukan pembayaran biaya kuliah. (3) Seorang mahasiswa berhak memperoleh cuti akademik atas izin tertulis dekan/direktur atas nama rektor sebanyak-banyaknya dua semester selama masa studi, yang diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum perkuliahan dimulai, dengan kewajiban membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas berlaku juga bagi mahasiswa yang karena sesuatu pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (5) Cuti akademik dapat dilakukan setelah semester pertama. (6) Mahasiswa yang menerima beasiswa tidak diperkenankan cuti akademik, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa. (7) Mahasiswa yang cuti akademik tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas apapun yang ada di UNM, dan semua kegiatan akademiknya tidak diakui. Pasal 25 (1) Untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan kelancaran perkuliahan, disusun RPS mata kuliah dan kontrak perkuliahan. (2) RPS mata kuliah disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian dalam program studi atas persetujuan ketua jurusan/program studi. (3) Kontrak perkuliahan disusun oleh setiap dosen berdasarkan RPS mata kuliah yang dibina dan disampaikan kepada mahasiswa pada kuliah pertama.


17

BAB VI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 26 (1) Tugas Akhir (TA), Laporan Akhir (LA), skripsi, tesis, dan disertasi bebas dari segala bentuk plagiasi (2) Mahasiswa yang menempuh TA, LA, dan skripsi telah menempuh sejumlah mata kuliah yang ditetapkan oleh Ketua jurusan/ketua prodi. (3) Ketentuan tentang pemilihan topik TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi diatur dalam pedoman tersendiri. (4) TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia baku. (5) Khusus pada jurusan/program studi bahasa daerah dan bahasa asing, TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi dapat ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan jurusan/prodinya. (6) Mahasiswa kelas bilingual menulis skripsi sesuai ketentuan yang berlaku pada program studi masing-masing. (7) Pedoman penulisan TA, LA, skripsi, tesis, dan disertasi diatur dalam pedoman tersendiri. Pasal 27 (1) Pembimbing TA/LA/Skripsi maksimal dua orang dosen berkualifikasi akademik magister atau doktor, minimum berjabatan fungsional Lektor dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik penelitian mahasiswa yang dibimbingnya. (2) Pembimbing tesis dan disertasi terdiri atas satu orang pembimbing utama dan satu orang anggota. (3) Pembimbing tesis dan disertasi adalah tenaga akademik dengan jabatan profesor atau berkualifikasi akademik doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa. (4) Pembimbing utama disertasi adalah tenaga akademik dengan jabatan profesor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa. (5) Pembimbing TA/LA/skripsi ditetapkan oleh dekan atas usul jurusan/ketua program studi. (6) Pembimbing tesis dan disertasi ditetapkan oleh direktur atas usul ketua program studi. Pasal 28 (1) Proposal penelitian mahasiswa Program Magister dan Doktor diajukan paling lambat pada awal semester tiga. (2) Persyaratan bagi mahasiswa program magister dan doktor untuk seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup, dan ujian promosi jika mereka terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan telah memperoleh persetujuan dari pembimbing dan pengesahan oleh ketua program studi. (3) Seminar hasil untuk program doktor dapat dilaksanakan jika telah mendapat penilaian kelayakan disertasi oleh pakar dari perguruan tinggi di luar UNM. (4) Ujian tutup atau ujian akhir program magister dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki publikasi yang terkait dengan tesisnya pada jurnal nasional/internasional yang diakui Dikti.

18

(5) Ujian promosi atau ujian akhir program doktor dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki publikasi yang terkait dengan disertasinya pada jurnal internasional yang diakui Dikti. (6) Pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup, dan ujian promosi diatur dengan ketentuan tersendiri.

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

Pasal 29 Program Pengalaman Lapangan (PPL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan sekali dalam setiap semester yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri. PPL untuk mahasiswa jalur kependidikan dikoordinasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPL. PKL untuk mahasiswa jalur nonkependidikan diselenggarakan oleh fakultas/jurusan/ program studi. KKN dan KKL dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM). KKN dan PPL terpadu dikordinasi oleh LPM dan UPT PPL. PPL, PKL, KKN, dan KKL tidak diwajibkan bagi program pascasarjana.

BAB VII EVALUASI HASIL BELAJAR Pasal 30 (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan oleh dosen. (2) Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi. (3) Nilai hasil belajar merupakan nilai gabungan dari nilai ujian, pelaksanaan tugas, dan hasil pengamatan dari dosen. Pasal 31 (1) Ujian semester dilakukan dalam dua tahap, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (2) Ujian akhir program studi suatu program diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister, dan doktor dapat berbentuk tugas akhir, ujian komprehensif, atau ujian karya tulis (skripsi/tesis/disertasi). (3) Ujian skripsi, tesis, dan disertasi dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir program studi untuk memperoleh gelar sarjana, magister dan doktor diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 32 (1) Nilai hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut: A dengan derajat penguasaan (91 – 100)%, dengan nilai angka 4,00. A- dengan derajat penguasaan (86 – 90)%, dengan nilai angka 3,75. B+ dengan derajat penguasaan (81 – 85)%, dengan nilai angka 3,25. B dengan derajat penguasaan (76 – 80)%, dengan nilai angka 3,00.


19

B- dengan derajat penguasaan (71 – 75)%, dengan nilai angka 2,75. C+ dengan derajat penguasaan (66 – 70)%, dengan nilai angka 2,25. C dengan derajat penguasaan (61 – 65)%, dengan nilai angka 2,00. C- dengan derajat penguasaan (56 – 60)%, dengan nilai angka 1,75. D+ dengan derajat penguasaan (51 – 55)%, dengan nilai angka 1,25. D dengan derajat penguasaan (46 – 50)%, dengan nilai angka 1,00. D- dengan derajat penguasaan (41 – 45)%, dengan nilai angka 0,75. E dengan derajat penguasaan di bawah 41 %, dengan nilai angka 0,00. (2) Nilai C-, D+ , D, D- dan E dinyatakan tidak lulus. Selain nilai A sampai dengan nilai E, digunakan pula nilai K yang berarti kosong. (3) Memprogramkan kembali mata kuliah yang telah dilulusi, secara otomatis membatalkan nilai yang diperoleh sebelumnya. Pasal 33 (1) Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih berdasarkan alasan yang dapat diterima, dengan rekomendasi dosen PA. (2) Mereka yang tidak mengikuti ujian semester tanpa pemberitahuan secara tertulis diberikan nilai E. Pasal 34 (1) Penilaian ujian dan penandatanganan Daftar Penetapan Nilai Akhir (DPNA) ujian dilakukan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. (2) DPNA ujian diserahkan kepada Ketua jurusan/program studi selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan berlangsung. Selanjutnya Ketua jurusan/program studi menyampaikan DPNA ujian kepada subag pendidikan fakultas/PPs selambat-lambatnya tiga hari sesudah itu untuk disahkan di BAAK. (3) Mekanisme pengesahan nilai mata kuliah dan penerbitan Kartu Hasil Studi Mahasiswa diatur dalam suatu peraturan tersendiri. Pasal 35 (1) IPS dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang diprogramkan dalam satu semester, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

å(N.K) IPS = ----------åK å = tanda penjumlahan N = nilai setiap mata kuliah K = bobot SKS setiap mata kuliah (2) IPK dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang telah diprogramkan dalam masa studi yang telah ditempuh, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

å(N.K) IPK = ----------åK

20

å = tanda penjumlahan N = nilai setiap mata kuliah K = bobot SKS setiap mata kuliah (3) Nilai K tidak diperhitungkan dalam menentukan IPS dan IPK dari keberhasilan studi mahasiswa. Pasal 36 (1) Mahasiswa yang telah melulusi semua mata kuliah dan mengumpulkan sks sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS A menurut bidang studi, dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya jika memenuhi syarat IPK sekurang-kurangnya 2,75 untuk program diploma/sarjana, dan 3,00 untuk program magister/doktor, serta telah lulus ujian akhir program. (2) Predikat kelulusan program diploma dan Sarjana sebagai berikut: (a) “Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 2,76 – 3,00. (b) “Sangat Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,01 – 3,50, atau lulus dengan dengan IPK lebih dari 3,50 tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 4 tahun untuk sarjana, 3,5 tahun untuk diploma tiga, 2,5 tahun untuk diploma dua, dan 1,5 tahun untuk diploma satu. (c) “Pujian (cumlaude)” bagi yang lulus dengan IPK 3,51 - 4,00, dengan masa studi yang ditempuh tidak lebih dari 4 tahun untuk sarjana, 3,5 tahun untuk diploma tiga, 2,5 tahun untuk diploma dua, dan 1,5 tahun untuk diploma satu. (3) Predikat kelulusan program profesi, magister dan doktor sebagai berikut: (a) “Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,00- 3,50. (b) “Sangat Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,51-3,75, atau lulus dengan IPK lebih dari 3,75 tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 1,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk program magister, dan 4 tahun untuk program doktor. (c) “Pujian (cumlaude)” bagi yang lulus dengan IPK Lebih dari 3,75 dengan masa studi yang ditempuh tidak lebih dari1,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk program magister, dan 4 tahun untuk program doktor yang mempunyai publikasi pada jurnal internasional yang diakui oleh Dikti.

BAB VIII PUTUS STUDI (DROP-OUT) Pasal 37 (1) Mahasiswa program diploma/sarjana dinyatakan putus studi (drop-out) dari UNM apabila: (a) Mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi/jurusan dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari dekan. (b) Tidak melulusi matakuliah sekurang-kurangnya 30 sks dalam tiga semester pertama. (c) Tidak mengikuti salah satu semester dari tiga semester pertama tanpa memperoleh izin tertulis dari dekan atas nama rektor.


21

(d) Tidak mendaftar tiga semester berturut-turut tanpa memperoleh izin tertulis dari dekan atas nama rektor. (e) Tidak menyelesaikan studinya dalam batas masa studi yang ditetapkan seperti disebutkan pada pasal 24. (f) Terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh UNM. (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester oleh ketua jurusan/program studi. (3) Berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi mahasiswa, ketua jurusan/program studi memberikan peringatan berupa:

(a) Peringatertulis pada tiga semester setan lisan pada akhir semester pertama dan peringatan tertulis pada akhir semester kedua kepada mahasiswa yang terancam tidak melulusi minimal 30 sks dalam tiga semester pertama (terancam drop-out). (b) Peringatan tertulis pada tiga semester belum batas masa studi berakhir bagi mahasiswa yang terancam tidak menyelesaikan studi hingga batas waktu yang telah ditetapkan (terancam drop-out). (4) Apabila seorang mahasiswa tidak memprogramkan perkuliahan selama satu atau dua dari tiga semester pertama atas izin dekan atas nama rektor, maka evaluasi untuk menentukan ia boleh melanjutkan studi atau tidak, ditunda sampai mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan program perkuliahan selama tiga semester. (5) Mahasiswa program diploma/sarjana yang dikeluarkan dari UNM diberikan surat keputusan putus studi atau drop-out (DO) yang ditandatangani oleh rektor atas usul dekan. Pasal 38 (1) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi atau dikeluarkan dari UNM apabila: (a) Mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari direktur. (b) Indeks Prestasi Kumulatif hingga semester II tidak mencapai 2,75. (c) Tidak lulus seminar proposal penelitian, atau seminar hasil penelitian, atau ujian tesis setelah diberi kesempatan mengulang masing–masing satu kali. (d) Tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNM dua semester berturut-turut. (e) Terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh UNM. (f) Tidak dapat menyelesaikan studi sampai delapan semester. (2) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi apabila: (a) Mahasiswa yang mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi dan telah mendapatkan persetujuan direktur secara tertulis. (b) Indeks Prestasi pada semester I tidak mencapai 2,75 dan atau Indeks Prestasi Kumulatif pada semester IV tidak mencapai 3,00.

22

(c) Tidak lulus ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir program doktor setelah diberi kesempatan mengulang masing-masing dua kali. (d) Mahasiswa dikeluarkan karena melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh UNM. (e) Tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNM dua semester berturut-turut. (3) Mahasiswa program magister/doktor yang dikeluarkan dari UNM, diberikan surat keputusan putus studi atau drop out (DO) yang ditandatangani oleh rektor atas usul direktur.

BAB IX IJAZAH, GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4)

Pasal 39 Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah, Surat Keterangan Pendamping ijazah (SKPI), sertifikat, gelar dan sebutan sesuai peraturan yang berlaku. Ijazah program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana. Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana. Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh pejabat sesuai aturan yang berlaku. Sertifikat Profesi ditandatangani oleh rektor sesuai aturan yang berlaku. Gelar Doktor Honoris Causa (DR. HC) dapat diberikan kepada seseorang melalui usulan rektor dan disetujui oleh senat universitas atau panitia yang ditunjuk khusus oleh senat universitas untuk memberikan penilaian kepada calon penerima yang dimaksud. Pasal 40 Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendididikan profesi diadakan wisuda. Penyerahan ijazah dilakukan setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh proses administrasi. Pada upacara wisuda dapat diberikan tanda penghargaan kepada lulusan yang berprestasi. Upacara wisuda diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.

Pasal 41 (1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik. (2) Penghargaan diberikan atas pertimbangan senat universitas dan keputusan rektor.


23

BAB X PELANGGARAN AKADEMIK Pasal 42 (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik seperti plagiarisme, pemalsuan nilai, dan pelanggaran akademik lain, diberikan sanksi oleh dekan/direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas/dewan dosen PPs/komisi disiplin. (2) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (3) Sanksi yang diberikan atas pelanggaran akademik diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX PENUTUP Pasal 43 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dan ditetapkan melalui surat keputusan rektor atas persetujuan senat UNM. (2) Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (3) Semua ketentuan dan peraturan akademik UNM yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal: 5 Januari 2015 Rektor UNM,

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd. NIP 19620714 198702 1 001

24

SUPLEMEN


25

26

ETIKA PUBLIKASI ILMIAH

Dalam memublikasikan karya ilmiah terdapat prinsip etika yang harus dipegang teguh. Menurut manual publikasi karya ilmiah yang diterbitkan oleh American Psychological Association (1994) tujuan dari prinsip etika dalam publikasi ilmiah ada dua yakni: (1) untuk menjaga integritas dan keakuratan ilmu pengetahuan dan (2) melindungi hak intelektual. Prinsip etika publikasi ilmiah tercermin dalam beberapa sikap berikut ini: A. Jujur dan Cermat dalam Melaporkan Dalam upaya menjaga integritas dan keakuratan ilmu pengetahuan, seorang peneliti haruslah bersikap jujur dan bertindak cermat. Ia tidak boleh melaporkan temuan yang hanya merupakan rekaan atau sengaja mengungkap hanya “sebagian” hasil temuannya karena sebagian yang lain tidak sesuai harapannya. Hakikat sebuah kegiatan ilmiah adalah upaya mencari kebenaran. Oleh karena itu, sebuah karya ilmiah haruslah dilaporkan secara jujur, cermat, dan terbuka agar dapat diverifikasi oleh peneliti lain. Seorang peneliti haruslah menyadari posisinya sebagai pencari kebenaran dan berupaya menjaga agar temuan yang dipublikasikannya bermanfaat dan tidak menyesatkan orang lain. Untuk itulah, seorang peneliti harus berusaha secara maksimal untuk mempersiapkan laporan penelitiannya secermat-cermatnya. Kesalahan yang tak disengaja tentu saja tidak dapat dihindari sepenuhnya dan, bila kesalahan itu ada, hendaknya amat minimal. Bila kemudian sang peneliti menemukan kesalahan tersebut sesudah publikasi dilakukan, maka ia haruslah berikhtiar melakukan koreksi dengan berbagai cara seperti menyelipkan daftar koreksian pada karya yang sudah terlanjur dijilid atau dengan cara publikasi lain. Ini dimaksudkan agar pembaca menyadari kesalahan yang terjadi. Selain bertindak cermat, seorang peneliti haruslah berupaya agar tulisannya mudah dipahami sehingga tidak menyusahkan orang lain dengan mengadakan pengeditan berulang-ulang. Tulisannya harus jelas dan sistematis. Buku pedoman penulisan tesis/disertasi ini dibuat untuk membantu peneliti dalam upayanya menyajikan temuannya secara jelas, konsisten, dan sistematis. B. Bersedia Menyerahkan Data Karena sebuah temuan penelitian terbuka untuk diuji oleh orang lain, maka seorang peneliti hendaknya tidak menyembunyikan data penelitian yang digunakannya untuk menarik simpulan, khususnya kepada peneliti lain yang berhasrat untuk mengadakan verifikasi atau analisis ulang terhadap penelitian tersebut. Tentu saja dalam menyerahkan data tersebut, sang peneliti harus menegaskan kepada orang yang membutuhkan data tersebut agar menjaga kerahasiaan responden bila memang harus dirahasiakan.


27

C. Menghindari Plagiarisme Apakah “plagiarisme” itu dan mengapa harus dihindari? Istilah “plagiarisme” atau biasa pula disebut “plagiat” ditransfer dari bahasa Inggris plagiarism yang asal-muasalnya dari bahasa Latin plagiarius yang berarti penculik. Istilah ini kemudian memiliki arti “penipuan dengan cara mengambil hasil pemikiran orang lain dan menyajikannya seolah-olah hasil pemikirannya sendiri” (Gibaldi, 1995:26). Dalam menulis karya ilmiah, seseorang mestilah menghargai hasil pemikiran orang lain. Ia tidak boleh dengan seenaknya memasukkan pemikiran orang lain (khususnya yang telah dipaparkan dalam bentuk tulisan) ke dalam karya tulisnya. Ada aturan yang sangat ketat yang harus diikuti. Bila ia mengutip pendapat orang lain, maka ia haruslah memberi tanda kutipan (atau mengetiknya dalam spasi khusus) lalu menyebutkan sumber kutipan tersebut. Contoh: Hadiwidjojo (dalam Sakri, 1993:153) menuliskan dalam Perkembangan Peristilahan Ilmu dan Teknologi dalam Bahasa Indonesia, 1928-1988. bahwa: Boleh kita katakan, sejak beberapa tahun terakhir ini kita dapat menyaksikan adanya perkembangan yang luar biasa cepatnya di segala bidang. Ini dengan sendirinya berpengaruh pula pada usaha pembentukan istilah baru. Bagi setengah orang, mungkin yang tampak seakan-akan hanya kerancuan: terlalu banyak kata yang mereka anggap baru. Padahal penyebab sebenarnya, mereka memang tidak akrab dengan kotakasa yang kita miliki. Banyak di antara kita yang tidak mempunyai kamus bahasa Indonesia, tempat kita dapat bertanya. Tidak mengherankan, berbagai pertanyaan maupun usul timbul untuk mengatasinya. Tidak sedikit orang yang merasa betapa istilah baru yang muncul itu menyulitkan orang dalam berkomunikasi. Di antaranya ada pula yang kemudian menyuarakan, lebih baik kalau digunakan kata asingnya saja. Bila seseorang memasukkan kutipan tersebut secara mentah-mentah ke dalam tulisannya tanpa memberi tanda kutipan atau merapatkan spasi dan menyebutkan sumbernya, maka ia disebut melakukan plagiarisme. Melakukan plagiarisme dalam dunia ilmu pengetahuan merupakan pelanggaran besar yang amat memalukan. Mengutip pendapat orang lain pun hendaknya dalam jumlah yang terbatas. Bila ia mengutip pendapat seseorang secara panjang lebar, maka ia seyogyanya meminta izin kepada pemilik hak-cipta dari tulisan yang dikutipnya itu. Kadang-kadang ada orang yang mengubah tulisan orang lain dengan mengganti katakata tertentu dengan kata-kata yang sama artinya lalu mengakui tulisan yang telah diubahnya itu sebagai tulisannya. Ini pun disebut sebagai plagiarisme. Contoh berdasarkan kutipan di atas (kata-kata yang bergaris bawah telah diubah dari aslinya): Dapatlah dikatakan, akhir-akhir ini kita dapat melihat adanya kemajuan yang amat pesat di berbagai lapangan kehidupan. Ini secara otomatis berdampak pula pada upaya pengembangan terminologi baru. Bagi sebagian orang, mungkin yang kelihatan seakan-akan hanya kerancuan: yakni amat banyak istilah yang mereka anggap baru. Padahal penyebab sesungguhnya, mereka memang tidak familiar dengan perbendaharaan kata yang kita punyai. Banyak di antara kita yang tidak memiliki kamus bahasa Indonesia, tempat kita memperoleh jawaban. Tidak mengherankan, beragam pertanyaan maupun saran muncul untuk memecahkannya. Tidak sedikit orang yang menyadari betapa istilah baru yang lahir itu membuat orang sulit dalam berhubungan. Di antaranya ada pula yang kemudian mengusulkan, lebih baik bila dipakai istilah asingnya saja (Sakri, 1993:153).

28

Bahkan menurut Prof. Markman dkk. (1982), mengubah kalimat orang lain sekalipun dengan menyebutkan sumbernya masih dipandang sebagai plagiarisme. Agar supaya seorang ilmuwan terhindar dari perbuatan plagiarisme yang tercela tersebut, maka ia dapat melakukan salah satu diantara 2 pilihan. 1. 2.

Pilihan pertama adalah memberi tanda kutipan atau merapatkan spasi dari kalimat yang dikutipnya lalu menyebutkan sumbernya seperti contoh pertama di atas. Pilihan kedua adalah menuliskan kembali kalimat-kalimat orang lain dalam bahasanya sendiri (dengan tidak mengubah arti kalimat-kalimat tersebut) lalu menyebutkan sumbernya.

Contoh penulisan kembali dalam bahasa sendiri: Ekspresi anak berbeda dengan ekspresi orang dewasa karena kebutuhan orang dewasa berlainan dengan kebutuhan anak-anak. Anak-anak mencari kepuasan dengan “bebas,” dengan berteriak, bernyanyi, dan perilaku lainnya. Karena itulah yang selalu dilakukan, berekspresi dan mengekspresikan dengan spontan. Ekspresi ini perlu mendapat perhatian karena melalui ekspresi ini cita-cita, keinginannya tersalurkan (Muharram dan Sundaryati, 1991/1992:28). Dapat dibahasakan kembali menjadi: Secara alamiah ekspresi anak-anak berbeda dengan ekspresi orang dewasa. Ekspresi anak-anak yang bebas dan spontan perlu diperhatikan (Muharram dan Sundaryati, 1991/1992). D. Menggunakan Karya Ber”hak-cipta” Secara Wajar Hak cipta intelektual memberi wewenang yang diakui undang-undang kepada peneliti/penulis untuk mengopi/menggandakan dan sekaligus menyebarkan karya tulisannya yang orisinal yang telah dilengkapi dengan hak-cipta (copyright). Hak-cipta seperti ini tidak hanya terbatas bagi karya tulis, tetapi juga karya lain seperti gambar, rekaman, film, peta, program komputer, dsb. Untuk itulah, seorang mahasiswa yang akan menulis tesis/disertasi perlu menyadari adanya hak-cipta ini. Meskipun hak-cipta memberi wewenang kepada seseorang atau lembaga untuk mengopi/menggandakan dan mendistribusikan suatu karya kepada pemilik hak-ciptanya, hak-cipta juga memberi peluang bagi publik untuk menggunakan secara “wajar” karya yang telah memiliki hak-cipta. Penggunaan secara wajar ini diberikan dengan mempertimbangkan maksud penggunaan dan jumlah penggunaan. Penggunaan untuk keperluan pengajaran dan bukan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan, dipandang sebagai hal yang wajar. Demikian pula, pengutipan singkat dari karya yang memiliki hak-cipta pada tulisan ilmiah semacam tesis/disertasi dianggap wajar sepanjang tesis/disertasi tersebut tidak dipublikasikan secara meluas dan dijual. Tetapi, mengutip sebuah artikel secara lengkap, meskipun pada publikasi akademik, dapat dianggap melebihi kewajaran. Meskipun tidak ada aturan yang pasti tentang berapa singkat sebuah kutipan dapat dilakukan tanpa melanggar batas kewajaran, ada lembaga yang mencoba untuk membuat rambu-rambu misalnya dengan menetapkan bahwa kutipan yang dibenarkan terhadap sebuah karya yang memiliki hak-cipta pada sebuah tesis/disertasi tidak melebihi satu setengah halaman ketikan spasi tunggal (Crews, 1992). Bila kutipan melebihi batas tersebut, maka penulis diwajibkan meminta izin tertulis dari pemilik hak-cipta.


29

Sebagai gambaran, berikut ini dikemukakan sebagian dari rambu-rambu dalam menggunakan karya yang berhak-cipta yang dibuat oleh University Microfilms Inc (UMI) di An Arbor, MI, Amerika-Serikat: 1. Kutipan panjang. Kutipan yang berasal dari karya tulis yang berhak-cipta janganlah melewati satu setengah halaman ketikan spasi tunggal; 2. Reproduksi karya. Hindari mereproduksi/mengopi karya yang telah dipublikasikan seperti instrumen survey standar, angket, dan artikel. Hal ini bahkan juga berlaku bagi pencipta karya tersebut yang mungkin telah menjual hak-ciptanya kepada sebuah penerbit; 3. Puisi. Sebagai karya seni, puisi merupakan karya yang dapat berhak-cipta meskipun dapat dikutip secara wajar. Mengopi sebuah puisi berhak-cipta secara lengkap, meskipun karya puisi tersebut amat pendek, dapat dianggap sebagai tindakan yang melewati batas kewajaran; 4. Ilustrasi. Mereproduksi ilustrasi, foto, bagan, diagram karikatur, kartun, dan semacamnya yang telah memiliki hak-cipta dapat dipandang sebagai mengopy keseluruhan karya seniman. Untuk itu, perlu bersikap hati-hati (Crews, 1992). Demikianlah beberapa hal yang menyangkut prinsip etika dalam publikasi karya ilmiah yang perlu mendapatkan perhatian mahasiswa dalam penulisan tesis/disertasi.

30

PERATURAN KEMAHASISWAAN

Peraturan Kemahasiswaan UNM

31

32

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Nomor : 1073A/H36/HK/2010 TENTANG PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

Menimbang

: a. Bahwa mahasiswa Universitas Negeri Makassar, seyogianya mempunyai sikap tindak yang sopan, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai pendidikan yang bermatabat; b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Negeri Makassar harus mempunyai Peraturan Kemahasiswaan di kampus; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Kemahasiswaan di kampus melalui keputusan rektor

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi 6. Statuta UNM Nomor 025/0/2002 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2684 A/UN36/HK/2011 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 1073 A/H36/HK/2010 tentang Peraturan Kemahasiswaa Universitas Negeri Makassar MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Peraturan Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar


33

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: (1) Mahasiswa Universitas Negeri Makassar adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi pada Universitas Negeri Makassar. (2) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar adalah wahana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. (3) Bidang kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. (4) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, serta bakti sosial pada masyarakat. (5) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) tingkat universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa pada tingkat universitas, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas. (6) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas adalah lembaga perwakilan mahasiswa pada tingkat Universitas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Maperwa universitas. (7) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran mahasiswa masing-masing di tingkat universitas. (8) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (Maperwa Fak) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas. (9) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fak) adalah lembaga perwakilan mahasiswa pada tingkat fakultas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai yang ditetapkan Maperwa fakultas. (10) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat jurusan. (11) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat program studi pada jurusan di lingkungan fakultas. (12) Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, HIMA sekaligus berfungsi sebagai HMPS. (13) Senjata tajam adalah senjata penusuk, penikam, pemukul (UU no. 12 (drt) 1951) dan/ atau penebas yang pada umumnya dapat menimbulkan luka atau kematian kepada seseorang.

34

(14) Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian (ordonantie senjata api tahun 1939). (15) Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat padat, cair atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan seseorang atau gedung.

BAB II JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 2 (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas adalah: a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, disingkat Maperwa. b. Badan Eksekutif Mahasiswa, disingkat BEM. c. Unit Kegiatan Mahasiswa, disingkat UKM. (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah: a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas disingkat Maperwa Fak. b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEM Fak. (3) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan, adalah: a. Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat HMJ. b. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 3 (1) Maperwa berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada UNM. (2) Maperwa berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk: a. mengawasi pelaksanaan PULK, AD/ART, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa dan BEM; b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM setiap triwulan; c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban BEM. (3) Maperwa mempunyai tugas pokok: a. menetapkan AD/ART/Juklak/GBPK dan merekomendasikan kebijakan lembaga Maperwa dan BEM; b. memilih dan menetapkan formatur dan mid-formatur BEM; c. merumuskan agenda Musyawarah Besar (Mubes); d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Mubes.


35

(4) Maperwa mempunyai wewenang: a. memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, GBPK, dan rekomendasi kebijakan lembaga, serta aturan organisasi lainnya. b. memberi saran dan pendapat kepada BEM dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya; c. menolak kebijakan BEM yang melanggar AD/ART/Juklak, GBPK, rekomendasi, dan kebijakan lembaga lainnya.

(1) (2)

(3)

(4)

Pasal 4 Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas. Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai: a. penampung, evaluator dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat universitas; b. perumus dan penyalur usul, saran dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan. Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai tugas pokok: a. mewakili mahasiswa pada tingkat universitas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus; b. mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat universitas; c. menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mubes BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa berwewenang menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu kepada AD/ART dan GBPK.

Pasal 5 (1) UKM berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural BEM. (2) UKM berfungsi sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat. (3) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pasal 6 (1) Maperwa Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas. (2) Maperwa Fakultas merupakan kelengkapan nonstruktural Maperwa. (3) Maperwa Fakultas mempunyai fungsi sebagai: a. mengawasi pelaksanaan PULK, AD/ART, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa-BEM tingkat fakultas; b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM Fakultas per triwulan; c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas pada Musyawarah fakultas (Mufak).

36

(4) Maperwa Fakultas mempunyai tugas pokok: a. menetapkan AD/ART/Juklak, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa dan BEM tingkat fakultas; b. memilih dan menetapkan formatur dan midformatur BEM Fakultas; c. merumuskan agenda Musyawarah Fakultas (Mufak); d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas. (5) Maperwa Fakultas mempunyai wewenang: a. bertindak memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM Fakultas apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, GBPK, rekomendasi, kebijakan lembaga, dan aturan organisasi lainnya; b. memberikan saran, usulan, dan pendapat kepada BEM Fakultas dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya; c. menolak kebijakan BEM Fakultas yang melanggar AD/ART; d. menetapkan Juklak, GBPK, rekomendasi, dan kebijakan lembaga lainnya.

(1) (2)

(3)

(4)

(1) (2) (3) (4)

Pasal 7 BEM Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada fakultas. BEM Fakultas memiliki fungsi: a. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa atas persetujuan Maperwa Fakultas di tingkat fakultas; b. memberikan saran dan usul kepada pemimpin fakultas. BEM Fakultas mempunyai tugas pokok: a. mewakili mahasiswa di tingkat fakultas; b. mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat fakultas; c. menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mufak. BEM Fakultas berwewenang membuat keputusan dan kebijakan organisasi yang senantiasa mengacu kepada AD/ART, GBPK, dan PULK atas persetujuan Maperwa Fakultas. Pasal 8 HMJ berkedudukan di tingkat Jurusan dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Maperwa Fakultas. HMJ mempunyai fungsi sebagai wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. HMJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan. HMJ berwenang memberikan saran dan pendapat, serta usulan kepada BEM Fakultas melalui Maperwa Fakultas.


37

Pasal 9 (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan UNM di kampus dan di luar kampus, harus seizin rektor. (2) Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan UNM dalam kegiatan bersama dengan perguruan tinggi lain harus dengan izin rektor. (3) Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan UNM dalam kegiatan kemahasiswaan antar negara harus seizin dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.

BAB IV KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 10 Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, jurusan atau program studi dibentuk pada awal tahun dengan masa kerja satu periode kepengurusan. Pasal 11 (1) Keanggotaan Maperwa terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNM minimal semester IV dan merupakan perwakilan fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) (2) Pengurus Maperwa terdiri atas: a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan komisi-komisi merangkap anggota; b. Ketua Maperwa terdiri atas ketua umum dan ketua-ketua komisi; c. Sekretaris Maperwa terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris komisi; d. masa kerja kepengurusan Maperwa satu tahun. e. tata kerja Maperwa ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. pengurus Maperwa dipilih dalam musyawarah besar lembaga kemahasiswaan (LK) UNM; g. pengurus Maperwa disahkan/ditetapkan oleh SK Rektor dan dilantik oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan; h. dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Maperwa bertanggung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa dan melaporkannya secara tertulis pada musyawarah besar LK UNM. Pasal 12 (1) Anggota BEM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik dan merupakan utusan Fakultas dan UKM minimal semester IV dengan IPK minimal 3,00. (2) Pengurus BEM terdiri atas: Ketua, sekretaris umum, bendahara, dan ketua bidangbidang masing-masing merangkap anggota. a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan bidang-bidang lain merangkap anggota; b. ketua BEM terdiri atas ketua umum dan ketua-ketua bidang;

38

c. d. e. f.

sekretaris BEM terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris bidang; masa kerja kepengurusan BEM satu tahun. tata kerja BEM ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD dan ART; pengurus BEM dipilih dalam musyawarah besar LK UNM dan disahkan secara administrasi oleh Rektor dan dilantik oleh Ketua Maperwa di hadapan rektor, pembantu rektor, dan pejabat lain dalam lingkungan UNM; g. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada Maperwa Universitas. Pasal 13 (1) UKM di Universitas Negeri Makassar terdiri atas: Pramuka, Resimen Mahasiswa, Sintalaras, Korps Relawan, Palang Merah Indonesia, Seni, Olahraga, Penerbitan Kampus, LKMB, Koperasi Mahasiswa, dan Penalaran yang jumlah dan jenisnya dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kepengurusan ditetapkan dengan SK Rektor setelah mendapat rekomendasi Maperwa. (2) Anggota UKM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNMserta secara sukarela menjadi anggota. (3) Kepengurusan UKM adalah: a. struktur kepengurusan disesuaikan dengan AD/ART lembaga masing-masing dan berdasarkan aturan kemahasiswaan; b. masa kerja kepengurusan UKM adalah satu tahun; c. tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD/ART; d. keanggotaan dan kepengurusan disahkan oleh rektor; e. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Rektor dan menyampaikan pertanggungjawaban itu secara tertulis kepada Maperwa Universitas di akhir masa kepengurusan. Pasal 14 (1) Keanggotaan Maperwa Fakultas terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kagiatan akademik di fakultas serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku. (2) Kepengurusan Maperwa Fakultas adalah: Ketua, sekretaris umum, bendahara, dan ketua komisi, masing-masing merangkap anggota. a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan komisi merangkap anggota; b. ketua Maperwa Fakultas terdiri atas ketua umum dan ketua komisi; c. sekretaris Maperwa Fakultas terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris komisi; d. masa kerja kepengurusan Maperwa Fakultas satu tahun; e. tata kerja Maperwa Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan kemahasiswaan; f. kepengurusan Maperwa Fakultas dipilih dalam musyawarah fakultas dan disahkan oleh dekan; g. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Maperwa Fakultas bertanggung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa dan melaporkan secara tertulis dalam Musyawarah Fakultas.


39

Pasal 15 (1) Keanggotaan BEM Fakultas terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik fakultas yang bersangkutan. (2) Pengurus BEM Fakultas adalah: a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan bidang-bidang lain merangkap anggota; b. ketua BEM Fakultas terdiri atas ketua umum dan ketua-ketua bidang; c. sekretaris BEM Fakultas terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris bidang; d. masa kerja kepengurusan BEM Fakultas satu tahun; e. tata kerja BEM Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. pengurus BEM Fakultas dipilih dalam Musyawarah Fakultas dan disahkan secara administrasi oleh Dekan Fakultas dan dilantik oleh Ketua Maperwa Fakultas di hadapan peimpin fakultas; g. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM Fakultas bertanggung jawab kepada maperwa fakultas.

(1)

(2)

(3)

(4)

40

Pasal 16 ( HIMA--HMPS) Keanggotaan Hima atau HMPS terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di jurusan atau prodi serta terpilih berdasarkan tata tertib pemilihan yang berlaku. Pengurus Hima atau HMPS adalah : a. ketua dan wakil ketua merangkap anggota, sekretaris umum dan wakil sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya yang dipilih melalui tata tertib pemilihan yang berlaku; b. masa kerja kepengurusan Hima atau HMPS satu tahun; Tata kerja kepengurusan Hima atau HMPS ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut: a. pengurus Hima atau HMPS dipilih dalam musyawarah Jurusan/Program Studi dan disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi; b. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Hima atau HMPS bertanggiung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa melalui forum organisasinya. Tata kerja kepengurusan Hima atau HMPS ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengurus Hima atau HMPS dipilih dalam musyawarah jurusan/program studi dan disahkan oleh Ketua jurusan/program studi; b. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Hima atau HMPS bertanggiung jawab secara moral dan secara organisatoris kepada mahasiswa melalui forum organisasinya.

BAB V PERSYARATAN MENJADI PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 17 (1) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Maperwa, BEM, UKM, Maperwa Fakultas, BEM Fakultas, Hima atau HMPS adalah: a. warga Negara Indonesia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNM serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku; c. mempunyai integritas kepribadian, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kemampuan kepemimpinan; d. tidak pernah dan tidak akan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNM; e. tidak pernah dan tidak akan merusak nama baik UNM; f. tidak pernah menunjukkan sikap menentang kebijakan pemimpin dalam lingkungan UNM; g. tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan ataupun penggunaan obat-obatan terlarang (narkoba), baik sebelum maupun setelah menjadi mahasiswa UNM; h. tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana; i. tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi mahasiswa UNM; j. memiliki IPK minimal 3,00; k. mahasiwa UNM yang berada pada rentang tahun II - IV. (2) Keanggotaan pengurus Maperwa BEM, UKM, Maperwa Fakultas, BEM Fakultas, Hima atau HMPS gugur dengan sendirinya apabila terjadi salah satu hal, berikut ini: a. tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan/atau dalam keadaan cuti akademik; b. dinyatakan lulus menjadi sarjana strata satu S-1; c. lulus program strata nol S-0 atau diploma dan menyatakan tidak melanjutkan lagi ke program strata satu S-1; d. dijatuhi skorsing minimal satu semester atau dipecat sebagai mahasiswa; e. permintaan sendiri mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai mahasiswa UNM; f. meninggal dunia; g. keluar dari salah satu Fakultas dalam lingkungan UNM; h. tidak memenuhi salah satu syarat pasal 17 ayat (1).

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA Pasal 18 (1) Kewajiban Mahasiswa a. Setiap Mahasiswa UNM wajib mematuhi semua ketentuan/peraturan akedemik dan peraturan kemahasiswaan yang berlaku di UNM. b. Setiap mahasiswa UNM wajib menjaga kewibawaan dan nama baik UNM. c. Setiap mahasiswa UNM wajib mematuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku di UNM dan/atau pada fakultas dalam lingkungan UNM. Peraturan Kemahasiswaan UNM

41

d. Setiap mahasiswa UNM wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Setiap mahasiswa UNM wajib ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus UNM. f. Setiap mahasiswa UNM wajib menghargai/mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. g. Setiap mahasiswa UNM wajib menjunjung tinggi kehormatan serta martabat bangsa, negara, kebudayaan nasional, dan almamaternya dengan berprilaku sesuai dengan martabat dan identitasnya. (2) Pelaksanaan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNM. Pasal 19 (1) Hak Mahasiswa adalah: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan norma dan kode etik keilmuan yang berlaku di UNM; b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh UNM dalam rangka kelancaran proses belajar dengan penuh rasa tanggung jawab; d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti untuk meningkatkan prestasi belajar; f. menyelesaikan studi sebelum batas akhir yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; g. memperoleh layanan kesejahteraan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam lingkungan UNM; h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan daya tampung pada lembaga yang bersangkutan; i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan UNM; j. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat. (2) Pelaksanaan ketentuan seperti tercantum pada pasal 19 ayat 1 tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor UNM.

BAB VII BEASISWA Pasal 20 (1) Persyaratan Penerima Beasiswa Mahasiswa UNM berhak menerima beasiswa apabila memenuhi persyaratan berikut ini: a. terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik; b. kondisi ekonomi orang tua/wali tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kelurahan/desa setempat yang dinilai atas 42

c. d. e. f. g. h. I.

pertimbangan besarnya penghasilan orangtua/wali dan jumlah tanggungan orangtua/wali. prestasi akademik tinggi dengan IPK sesuai dengan persyaratan dari sumber beasiswa yang bersangkutan; tidak berstatus penerima beasiswa atau tunjangan sejenis dari lembaga lain; berkelakuan baik; sehat jasmani dan rohani; bukan pegawai negeri/swasta; berkas pengusulan penerima beasiswa disertai surat rekomendasi dari fakultas; ketentuan lain yang ditetapkan oleh UNM dan lembaga pemberi beasiswa.

Pasal 21 (1) Pemberhentian beasiswa dapat dilakukan apabila mahasiswa penerima beasiswa : a. telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. telah melewati semester VIII (tahun V) bagi mahasiswa program strata satu (S-1), semester VI bagi mahasiswa program D-3, dan semester IV bagi pragram D-2, kecuali ada aturan lain dari sumber beasiswa; e. melanggar Peraturan Akademik dan Peraturan Kemahasiswaan serta peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan UNM.

BAB VIII TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK Pasal 22 (1) Mahasiswa UNM sebagai salah satu unsur sivitas akademika wajib mematuhi norma, etika, dan peraturan universitas, serta ketentuan perundang-undangan lainnya. (2) Norma sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, meliputi: a. mahasiswa tidak mencampuri urusan akademik yang diselenggarakan dalam lingkungan UNM; b. mahasiswa tidak mencampuri urusan administrasi pendidikan, dan kegiatan lain yang sah pada UNM; c. mahasiswa tidak melakukan kegiatan yang melanggar etika akademik, seperti: plagiat, mencontek, dan melawan peraturan universitas. d. mahasiswa tidak melakukan tindakan yang dapat merusak martabat serta wibawa universitas, misalnya berjudi, meminum minuman keras, mengonsumsi dan/atau mengedarkan narkoba, melakukan tindakan asusila, memeras, dan menyiksa sesama mahasiswa; e. mahasiswa tidak melakukan tindakan mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari pemimpin universitas; f. mahasiswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kampus sebagai ajang perkelahian kelompok dan/atau individu untuk kepentingan apa pun dan dengan alasan apa pun;


43

g. mahasiswa tidak menyalahgunakan fasilitas kampus seperti bermalam/ menginap di kampus kecuali ada kegiatan dan diizinkan oleh pemimpin universitas, fakultas, dan/atau jurusan. (3) Etika sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas meliputi: a. bertingkah laku sopan terhadap seluruh sivitas akademika UNM; b. berpakaian sopan dalam mengikuti semua kegiatan tridarma di dalam dan/atau di luar kampus; untuk mahasiswa pria, berlaku syarat-syarat sebagia berkut: 1) berpakaian bersih, sopan, dan patut sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya); 2) bercelana panjang yang bersih, sopan, dan patut; 3) bersepatu dan berkaus kaki; 4) memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi. untuk mahasiswa perempuan berlaku syarat sebagai berikut: 1) berpakaian bersih, sopan, dan patut sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya); 2) memakai rok atau bercelana panjang yang bersih, sopan, dan patut; 3) bersepatu dan berkaus khaki; 4) memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi. untuk kegiatan olahraga dan/atau olah tubuh pada laboratorium/studio dan kuliah lapangan, diperlukan pakaian khusus untuk keperluan itu sesuai dengan norma, etika, dan peraturan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pasal 23 (1) Mahasiswa UNM yang melanggar dan/atau melawan peraturan yang berlaku di UNM, dapat dikenakan sanksi akademik. (2) Sanksi akademik, dapat berupa: a. teguran lisan atau tertulis, b. pembatalan nilai akademik, c. penundaan pemberian ijazah, d. skorsing, dan e. pencabutan hak sebagai mahasiswa UNM. Pasal 24 (1) Sanksi akademik berupa skorsing dan pemecatan disebut sebagai sanksi pokok. (2) Sanksi skorsing adalah pencabutan hak mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan kegiatan akademik lainnya dalam tenggang waktu tertentu tanpa penghapusan kewajiban membayar uang SPP atau uang laboratorium. (3) Tenggang waktu skorsing adalah: a. skorsing selama satu tahun akademik dengan disertai pengusulan pemecatan kepada pejabat yang berwenang untuk itu; b. skorsing selama satu tahun akademik (dua semester); c. skorsing selama setengah tahun akademik (satu semester); d. skorsing satu atau beberapa mata kuliah; e. skorsing satu atau beberapa jam kuliah.

44

(4) Selama masa skorsing, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi UNM. Pasal 25 Sanksi pemecatan adalah pencabuatan hak mahasiswa sebagai mahasiswa UNM. Pasal 26 Mahasiswa UNM dapat dikenakan sanksi pemecatan bilamana: 1. menyatakan di muka umum perasaan permusuhan, kebencian terhadap Pemerintah RI dan/atau terhadap UNM tanpa alasan yang dapat diterima; 2. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap Pemerintah RI dan/atau UNM; 3. ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia 4. melakukan tindakan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan amoral atau asusila, langsung atau tidak langsung mencemarkan kehormatan serta nama baik UNM; 5. melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, ancaman kekerasan terhadap pejabat, pegawai administrasi, tenaga edukasi dalam lingkungan UNM, baik yang sedang melaksanakan tugas maupun di luar tugas; 6. pernah dijatuhi skorsing satu semester atau satu tahun atau telah berulangkali melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan kampus UNM; 7. menyimpan, mengedarkan, memperjualbelikan, memakai/mengonsumsi Narkotika dan psikotropika. 8. melakukan perusakan sarana dan prasarana milik UNM. 9. melakukan perusakan barang milik warga sivitas akademika sebagai pernyataan kebencian terhadap warga UNM; 10. menentang pemberlakuan peraturan penertiban kehidupan kampus UNM; 11. melakukan tindak provokasi yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, perkelahian dan/atau tawuran antarsesama mahasiswa di dalam wilayah kampus UNM. 12. Membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak ke dalam kampus Universitas Negeri Makassar secara tidak sah. Pasal 27 Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu tahun akademik, bilamana: 1. melakukan perkelahian sesama mahasiswa atau dengan orang lain dalam lingkungan UNM(temasuk di tempat-tempat pelaksanaan tridarma); 2. melakukan tindak kekerasan/penganiayaan terhadap sesama mahasiswa atau terhadap orang lain dalam lingkungan kampus UNM; 3. menyatakan dan/atau menuliskan dan/atau menggambarkan sesuatu yang menimbulkan kerusuhan, permusuhan, kebencian di antara mahasiswa UNM, baik di dalam maupun di luar kampus; 4. membawa dan/atau meminum minuman keras dalam lingkungan kampus UNM.


45

Pasal 28 Seorang mahasiswa dikenakan sanksi satu semester akademik, bilamana: 1. melakukan tindak pemalsuan atas nama pejabat atau lembaga UNM; 2. melakukan tindak pemalsuan surat atau dokumen resmi dari petugas resmi UNM; 3. melakukan tindak pemalsuan dokumen atas nama dosen UNM; 4. melakukan tindak plagiat dalam penulisan karya ilmiah; 5. mencuri barang-barang milik UNM. Pasal 29 Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu atau beberapa mata kuliah bilamana: 1. melakukan tindak yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan perkuliahan; 2. melakukan tindak yang mengganggu ketertiban pelaksaaan ujian atau tentamen. Pasal 30 Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu jam atau beberapa jam perkuliahan bilamana: 1. terlambat hadir mengikuti kuliah; 2. melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan dalam waktu perkuliahan. Pasal 31 Sanksi bersyarat (1) Sanksi bersyarat ialah janji dari seorang atau beberapa orang mahasiswa untuk tidak mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis dalam tenggang waktu tertentu yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh mahasiswa, serta diketahui ketua/sekretaris jurusan. (2) Apabila ternyata dalam tenggang waktu yang telah ditentukan mahasiswa yang bersangkutan masih mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis, maka dikenakan sanksi pokok yang telah ditetapkan. (3) Sanksi bersyarat hanya dikenakan kepada mahasiswa yang menurut pemimpin universitas dan/atau pemimpin fakultas dapat diatasi berdasarkan pertimbangan Paedagogik dan kemanusiaan. (4) Sanksi bersyarat terdiri atas: a. bersyarat satu tahun pada salah satu sanksi pokok; b. bersyarat setengah tahun pada salah satu sanksi pokok; c. bersyarat satu bulan pada salah satu sanksi pokok. Pasal 32 Suatu sanksi bersyarat ditetapkan dengan surat keputusan rektor atau dekan dalam lingkungan fakultasnya masing-masing. Pasal 33 Pejabat dalam lingkungan UNM yang berwenang menetapkan sanksi, skorsing, dan pemecatan adalah: 1. Rektor UNM; 2. Dekan dalam lingkungan fakultas masing-masing; 3. Dosen terhadap mahasiswa yang berada dalam lingkup kewenangannya.

46

Pasal 34 Rektor menetapkan keputusan pemecatan berdasarkan laporan tertulis yang sesuai dengan hasil proses dari fakultas dan telah ditindaklanjuti dengan seksama oleh Komisi Disiplin universitas. Pasal 35 (1) Dekan memberikan keputusan skorsing satu tahun dan setengah tahun, dalam lingkungan fakultas masing-masing berdasarkan laporan tertulis dari komisi disiplin fakultas yang dibentuk oleh dekan, serta mendapat pertimbangan senat fakultas. (2) Dekan dalam lingkungan fakultasnya masing-masing memberikan keputusan skorsing untuk satu atau beberapa mata kuliah, berdasarkan laporan tertulis dari ketua jurusan/program studi atau pihak lain setelah dicermati dengan seksama oleh komisi disiplin fakultas serta mendapatkan pertimbangam senat fakultas. Pasal 36 Seorang dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, pada saat memberikan perkuliahan dapat memberikan keputusan tertulis ataupun lisan berupa skorsing satu atau beberapa jam perkuliahan setelah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh perlu tidaknya skorsing diberlakukan. Pasal 37 Perihal penerapan peraturan ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh senat universitas dalam suatu rapat senat.

BAB IX KOMISI DISIPLIN Pasal 38 (1) Komisi disiplin terdiri atas komisi disiplin universitas dan komisi disiplin fakultas (2) Keanggotaan Komisi Disiplin ditetapkan oleh rektor/dekan (3) Komisi disiplin mempunyai tugas dan wewenang: a. menegakkan peraturan kemahasiswaan; b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran peraturan kemahasiswaan; c. memanggil atau menghadirkan mahasiswa yag disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali; d. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c di atas dilakukan secara tertulis ke alamat mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran; e. memanggil atau menghadirkan saksi; f. menyampaikan rekomedasi dan saran berkait dengan penyelesaiaan masalah dan sanksi kepada Rektor UNM.

BAB X TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 39 (1) Sebelum menjatuhkan sanksi, komisi disiplin dapat memeriksa terlebih dahulu mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan.


47

(2) Dalam melakukan pemeriksaan, komisi disiplin dapat meminta keterangan dari orang yang mendengar, melihat, dan atau korban pelanggaran peraturan kemahasiswaan. (3) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 Ayat (3) huruf c dan d di atas, maka pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan/dijatuhkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan (in abstentia). (4) Hasil pemeriksaan dari mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (5) Pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat 4 memutuskan jenis sanksi dengan mempertimbangkan: a. motif dan tujuan melakukan pelanggaran; b. kesalahan yang bersangkutan (kesengajaan atau kelalaiaan); c. cara melakukan pelanggaran (modus operandi-nya); d. sikap bathin mahasiswa yang bersangkutan; e. riwayat hidup dan keadaan sosial mahasiswa yang bersangkutan. (6) Bagi mahasiswa yang sementara dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka berita acara pemeriksaan atasnya menjadi bukti yang cukup atas pelanggaran yang dilakukannya. (7) Keputusan yang diberikan oleh komisi disiplin memuat: a. identitas lengkap mahasiswa bersangkutan yang terdiri atas: nama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, fakultas, jurusan/prodi, nomor induk mahasiswa dan alamat; b. pertimbangan yang dijadikan dasar mengambil putusan; c. pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan; d. amar putusan; e. hari/tanggal/tahun nama dan tanda tangan pejabat yang berwewenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

BAB XI PENDANAAN Pasal 40 Dana kemahasiswaan bersumber dari SPP dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB XII ALUMNI Pasal 41 (1) Alumni UNM adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang program tertentu di dalam lingkungan UNM. (2) Setiap alumni bekewajiban mematuhi janji alumni. (3) Alumni UNM dihimpun dalam organisasi Ikatan Alumni (IKA) yang bertujuan membina hubungan dengan almamaternya dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. (4) Hal-hal mengenai hak dan kewajiban alumni yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam AD/ART organisasi Ikatan Alumni.

48

BAB XIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 42 (1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan kemahasiswaan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan kemahasiswaan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIV ATURAN PERALIHAN Pasal 43 (1) Semua peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. (2) Peraturàn kemahasiswaan untuk Program Pascasarjana akan diatur terséndiri. (3) Peraturan kemahasiswaan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 2 Mei 2010 Rektor,

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd. NIP. 196204121989031001


49

Universitas Negeri Makassar KEBIJAKAN & PERATURAN AKADEMIK. serta PERATURAN KEMAHASISWAAN. Badan Penerbit UNM

Recommend Documents