PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

PENDAHULUAN A. Sejarah Secara geografis Kota Balikpapan memiliki Bandar Udara Internasional dan Pelabuhan Laut yang mampu disinggahi kapal-kapal besar berbendera asing. Kondisi ini menjadikan kota Balikpapan sebagai pusat bisnis untuk area Kalimantan. Berbagai perusahaan baik Nasional maupun Internasional memiliki kantor perwakilan di Balikpapan, sehingga Kota Balikpapan tumbuh dan berkembang sebagai Kota Jasa, Industri, Pariwisata dan Perdagangan serta merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan di Indonesia sangat memerlukan tenaga kerja Ahlimadya, atau yang secara umum disebut profesional. Sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Visi, Misi Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah, yang dibagi dalam empat strategi yaitu High Science 15 % , High skill 20% , Middle Skill 30 % dan Low Skill 35 %. Untuk pencapaian tujuan pada pemenuhan tenaga kerja di level High Skill maka didirikanlah Politeknik Balikpapan. Politeknik Balikpapan didirikan oleh Yayasan Pendidikan Pemerintah Kota Balikpapan dengan Akte Notaris Mohamad Rasjid Umar, SH No. 14/2000. Untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Agustus 2002. Politeknik Balikpapan mendapatkan izin operasional 4 Program studi yaitu Program Studi Teknik Mesin Alat Berat (TMAB), Teknik Elektronika (TE), Teknik Sipil (TS) dan Tata Boga (TB) dengan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 168/D/O/2002. Untuk menjamin mutu pendidikan di Politeknik Balikpapan maka sejak awal berdirinya telah dirintis kerja sama dengan beberapa instansi antara lain Universitas Brawijaya Malang, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Central Queensland Institute of TAFE Australia (CQIT) dan dunia industri . Pada tahun 2010 keempat Program Studi Politeknik Balikpapan telah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pada tahun 2011 Politeknik Balikpapan berubah status menjadi Politeknik Negeri Balikpapan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tanggal 9 September Tahun 2011.

DRAFT

PAK POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 2012

Page 1

B. Visi dan MisiPoliteknik Negeri Balikpapan (1) Visi Menjadi institusi unggulan di bidang teknologi terapan dengan melaksanakan standar internasional untuk memenuhi kebutuhan industri.

(2) Misi 1.

Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak mampu membekali lulusan dengan keahlian professional bertaraf nasional dan mengacu standar internasional.

2.

Mengembangkan sistem manajemen penjamin mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.

3.

Membentuk suasana akademik yang menumbuhkan sikap dan komitmen kepemimpinan, kewirausahaan, pengembangan diri terus menerus, serta tanggap terhadap perubahan.

(3) Tujuan 1.

Menghasilkan lulusan yang memiliki :

2.

Kompetensi sesuai stándar kompetensi di bidangnya

3.

Kemampuan mengembangkan teknologi terapan

4.

Kemampuan berwirausaha.

5.

Meningkatkan kerjasama di bidang penelitian terapan dan pendidikan dalam rangka pencitraan.

6.

Menghasilkan produk inovatif yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Industri.

C. Dasar Pendidikan Politeknik Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000, (disesuaikan dengan peraturan menteri). Pendidikan profesional adalah program pendidikan diploma yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, sedangkan pendidikan profesi adalah pendidikan tambahan setelah program sarjana untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi dalam bidang tertentu.

DRAFT


Page 2

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup (1)

Memberikan panduan pengaturan dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;

(2)

Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi vokasi dengan berpedoman pada kaidah, moral, dan etika profesional, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3)

Peraturan ini berlakubagi seluruh mahasiswa Poltekba.

Pasal 1.2 Istilah dan Pengertian Dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini yang dimaksud dengan: (1)

Tri Dharma Perguruan Tinggi : a. Pendidikan b. Penelitian, dan c. Pengabdian kepada masyarakat

(2)

Politeknik Negeri Balikpapan selanjutnya disebut Poltekba adalah penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Kota Balikpapan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta pembinaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

(3)

Direktur adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi Poltekba, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan operasional, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur;

(4)

Wakil Direktur I

: Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu.

Wakil Direktur II

: Bidang Umum, Keuangan, dan Perencanaan.

Wakil Direktur III

: Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus yang merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(5)

Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu

DRAFT


Page 3

kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. (6)

Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif yang diselenggarakan oleh Poltekba.

(7)

Paket

semester

adalah

sistem

penyelenggaraan

program

pendidikan

yang

menggunakan satuan waktu untuk menyelesaikan beberapa mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam satu semester; (8)

Senat adalah lembaga perumus dan pemantau garis besar kebijaksanaan umum Poltekba. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik. Senat terdiri dari wakil unsur lembaga dan kelompok dosen, dipimpin oleh seorang Ketua Senat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat;

(9)

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan

dengan

tugas

utama

mentransformasikan,

mengembangkan,

dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (10) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi; (11) Daftar ulang adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan mahasiswa pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa Poltekba; (12) Sanksi Akademik adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi; (13) Beasiswa

adalah

bantuan

biaya

pendidikan

yang

diberikan

oleh

Poltekba,

instansi/lembaga pemerintah swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya yang sifatnya tidak mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa poltekba; (14) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan (Subbag AK) mempunyai tugas melakukan urusan layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi, pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa serta alumni. (15) Bagian Umum dan Keuangan (BUK) adalah bagian yang melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan barang milik negara ketatalaksanaan hubungan masyarakat, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Poltekba.

DRAFT


Page 4

(16) Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling (UPT-BK) adalah organ Poltekba yang mempunyai tugas melaksanakan memberikan layanan konsultasi kepada dosen, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat. (17) Bengkel/Laboratorium

adalah

pelaksana

teknis

yang

melayani

kegiatan

praktik/praktikum mahasiswa, perbaikan, perawatan, dan memproduksi berbagai jenis barang sesuai dengan Program Studi yang ada di Poltekba; (18) Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara dosen wali dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pembelajaran, konsultasi akademik, dan pemantauan hasil studi; (19) Tugas Akhir (TA) adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa menerapkan ilmu secara komprehensif dan melengkapinya dengan membuat karya ilmiah; (20) Ujian Komprehensif adalah kegiatan untuk mengevaluasi kemampuan kompetensi dasar. (21) Transkrip akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di Poltekba dengan jumlah beban sks yang disyaratkan; (22) Unit Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah kegiatan kemahasiswaan berdasarkan minat, dan bakat mahasiswa. (23) Kegiatan

kemahasiswaan

Poltekba

adalah

kegiatan

perorangan

atau

kelompok/organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan jati diri sebagai mahasiswa Poltekba; (24) Organisasi kemahasiswaan di Poltekba adalah wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu sebagai sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, minat dan bakat serta bidang kerohanian untuk meningkatkan taraf kualitas mahasiswa dalam memperkaya kebudayaan nasional; (25) Kegiatan kokurikuler yang dimaksud adalah kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan Program Studi; (26) Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud adalah kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat, dan penalaran

DRAFT


Page 5

BAB 2 KEWAJIBAN

Pasal 2.1 Kewajiban Poltekba Poltekba berkewajiban untuk: (1)

Memberikan layanan pendidikan tinggi vokasi;

(2)

Memberikan perlakuan yang adil kepada mahasiswa;

(3)

Memberikan Ijazah Diploma bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan lulus;

(4)

Menerima dan membahas saran, pendapat, serta usulan yang bersifat membangun dari sivitas akademika;

(5)

Memberikan perlindungan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja kepada seluruh sivitas akademika;

(6)

Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang religius, bermoral, berbudaya dan berkepribadian luhur.

Pasal 2.2 Kewajiban Mahasiswa Mahasiswa Poltekba berkewajiban untuk: (1)

Mematuhi Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Poltekba yang berlaku;

(2)

Mahasiswa harus berlaku sopan santun dan menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan serta mematuhi norma dan ketentuan yang berlaku selama berada di dalam dan di luar lingkungan kampus;

(3)

Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab berdasarkan martabat keilmuan, dengan menggunakan fasilitas yang tersedia serta menjunjung norma–norma dan peraturan yang berlaku;

(4)

Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BAB 3 SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 3.1 Sistem Pendidikan (1)

Sistem pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester dengan perlakuan khusus yaitu beban sks (satuan kredit semester) yang diambil dalam bentuk paket semester;

(2)

Pelaksanaan tatap muka perkuliahan baik teori maupun praktik 16 pertemuan, termasuk pelaksanaan UTS dan UAS;

DRAFT


Page 6

(3)

Beban Studi Program Diploma III ditentukan dalam kurikulum yang berlaku, dengan beban studi minimal 110 sks maksimal 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester atau selama-lamanya 10 (sepuluh) semester, setelah pendidikan menengah tingkat atas.

(4)

Poltekba dapat menyelenggarakan Program Akademik Komunitas maksimal dua tahun, non gelar dan bersertifikasi untuk kompetensi tertentu. Pelaksanaan Program Akademik Komunitas ini diatur dalam Pedoman tersendiri. Pasal 3.2 Waktu Studi

(1)

Waktu studi dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 (enam) semester, selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk cuti akademik dan masa skorsing. Pasal 3.3 Kurikulum

(1)

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang telah disyahkan melalui SK Direktur.

(2)

Kurikulum dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester dengan perlakuan khusus yaitu beban sks (satuan kredit semester) yang diambil dalam satu semester tidak berdasarkan kemampuan mahasiswa tetapi berdasarkan paket. Pasal 3.4 Satuan Kredit Semester (sks)

(1)

Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri

(2)

Beban sks PKL (Praktik Kerja Lapangan) dilaksanakan selama satu semester;

(3)

Beban sks Tugas Akhir (TA) selama satu semester, dengan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri;

(4)

Ketentuan pelaksanaan kuliah dilengkapi dengan praktikum, dan diatur oleh Program Studi masing-masing. Pasal 3.5 Kalender Akademik

(1)

Mahasiswa Poltekba wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik yang disahkan oleh Direktur;

(2)

Semua kegiatan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler harus mengacu pada Kalender Akademik.

DRAFT


Page 7

BAB 4 PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4.1 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (1)

Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui suatu sistem seleksi ujian masuk yang ditentukan oleh Poltekba;

(2)

Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahun akademik disesuaikan dengan daya tampung masing-masing program studi;

(3)

Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administrasi penerimaan mahasiswa baru;

(4)

Ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlaku. Pasal 4.2 Pembatalan Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Poltekba dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan: (1)

Masih atau sedang mengikuti pendidikan di Poltekba;

(2)

Pernah menjadi mahasiswaPoltekba yang diberhentikan dengan tidak hormat;

(3)

Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan seleksi ujian masuk;

(4)

Tidak memenuhi persyaratan akademik, persyaratan administrasi dan tidak mengikuti kegiatan Probinmaba tanpa keterangan yang jelas.

Pasal 4.3 Keabsahan sebagai Mahasiswa (1)

Setiap mahasiswa dinyatakan sah sebagai mahasiswa Poltekba apabila telah menyelesaikan daftar ulang;

(2)

Pengesahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditetapkan dengan SK Direktur;

(3)

Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan non akademik. Pasal 4.4 Surat Perjanjian Mahasiswa

(1)

Surat perjanjian mahasiswa merupakan surat perjanjian bermaterai cukup yang ditandatangani mahasiswa untuk tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku di Poltekba;

(2)

Surat perjanjian mahasiswa diserahkan pada saat daftar ulang.

DRAFT


Page 8

Pasal 4.5 Program Pembinaan Mahasiswa Baru (Probinmaba) (1)

Setiap mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan Probinmaba yang dilaksanakan pada awal tahun pertama perkuliahan dan dinyatakan lulus.Bagi yang tidak lulus wajib mengikuti probinmaba pada tahun berikutnya berdasarkan izin tertulis dari Direktur;

(2)

Pelaksanaan Probinmaba minimal mencakup pengenalan sistem pendidikan tinggi vokasi, sistem pendidikan di Poltekba, kompetensi program studi, keorganisasian mahasiswa dan pembinaan kerohanian;

(3)

Tata cara Probinmaba diatur dalam Pedoman Probinmaba yang berlaku.

BAB 5 BIAYA PENDIDIKAN, DAFTAR ULANG, DAN STATUS MAHASISWA

Pasal 5.1 Rincian Biaya Pendidikan

(1)

Setiap mahasiswa diwajibkan membayar : a. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dibayar setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai; b. Premi Asuransi Kecelakaan , dibayar per tahun di awal semester ; c. Biaya perlengkapan kemahasiswaan, dibayar satu kali selama masa pendidikan diawal semester pertama.

(2)

Biaya-biaya yang belum tercantum pada butir a sampai dengan c dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur dengan Surat Keputusan Direktur. Pasal 5.2 Penundaan Biaya pendidikan dan Keterlambatan Pembayaran

(1)

Karena alasan yang sangat penting dan mendesak, Mahasiswa dapat

mengajukan

permohonan penundaan pembayaran biaya pendidikan yang diketahui orang tua/wali kepada Direktur, dengan lama penundaan maksimal 2 (dua) bulan;

(2)

Apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka status mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan cuti akademik yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur;

(3)

Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran selama dua semester berturut-turut, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 5.3 Daftar Ulang

(1)

Semua mahasiswa baru dan lama wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan Kalender Akademik dan prosedur yang berlaku;

DRAFT


Page 9

(2)

Daftar ulang dinyatakan sah apabila: a. Telah membayar biaya pendidikan dan biaya lainnya untuk semester terkait dengan menyerahkan bukti pembayaran ke BUK; b. Melakukan pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) oleh Dosen Wali dan Ketua Program Studi. c. Tidak memiliki kasus studi; d. Tidak mempunyai tunggakan pembayaran, kecuali mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran dari Direktur.

(3)

Mahasiswa yang tidak dapat melakukan daftar ulang karena sesuatu hal, maka harus mewakilkan kepada orang lain, dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;

(4)

Keterlambatan melakukan daftar ulang kurang dari 2 (dua) minggu dapat dilayani setelah mendapatkan surat persetujuan dari Ketua Program Studi.

(5)

Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang sesuai ayat 4 (empat), maka status kemahasiswaan yang bersangkutan ditetapkan cuti akademik

berdasarkan Surat

Keputusan Direktur.

(6)

Ketentuan lain terkait daftar ulang akan diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 5.4 Status Mahasiswa

(1)

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar di Subbag. AK serta tidak diberhentikan atau mengundurkan diri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur;

(2)

Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang mendapatkan surat ijin cuti akademik dari Ketua Program Studi dan mendapatkan persetujuan dari Wakil Direktur I.

(3)

Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

(4)

Mahasiswa Drop Out (DO) adalah mahasiswa yang diberhentikan karena alasan akademik atau non akademikyang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

BAB 6 KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 6.1 Perkuliahan (1)

Semua mahasiswa aktif, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh sesuai dengan norma, aturan dan ketentuan yang berlaku;

DRAFT


Page 10

(2)

Tatap muka perkuliahan baik teori maupun praktik harus dihadiri minimal 75% oleh mahasiswa. Pengajar dapat menambah waktu tatap muka jika diperlukan;

(3)

Ketidakhadiran pada tatap muka perkuliahan harus diganti dalam bentuk kerja kompensasi. Waktu, bentuk, dan tata cara pelaksanaan diatur masing-masing Prodi atau yang ditunjuk untuk menanganinya;

(4)

Mahasiswa diizinkan tidak hadir dengan alasan sakit, mendapatkan kecelakaan atau disebabkan keperluan penting sesuai dengan aturan yang berlaku

(5)

Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan harus melaksanakan Kerja Kompensasi sebagai berikut:

No

(6)

Waktu Ketidakhadira,/kerlambatan

Kerja Kompensasi (Waktu)

1

< 5 Menit

-

2

6 – 180 Menit

(6 – 180 Menit ) x 5

3

>180 menit

Alpa

Kerja Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk kerja dan

pemberian tugas dan

pelaksanaannya diatur oleh Prodi (7)

Persyaratan izin untuk tidak hadir: a. Izin untuk tidak hadir selama sehari atau kurang harus didapat dari Dosen Pengampu Mata Kuliah; b. Bila mahasiswa tidak akan hadir 2-3 hari, mahasiswa harus meminta izin secara tertulis kepada Ka. Prodi atau yang ditunjuk untuk menanganinya, sekurangkurangnya 1 hari sebelumnya. c. Bila mahasiswa tidak akan hadir lebih dari tiga hari, mahasiswa harus meminta izin secara tertulis kepada Wakil Direktur 1, sekurang-kurangnya 2 hari sebelumnya d. Bila mahasiswa tidak hadir karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak (keperluan penting), maka dalam waktu 3 (tiga) hari, Ka. Prodi atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali, mahasiswa tersebut diharuskan membawa surat dari orang tua atau walinya yang menyatakan alasan ketidak hadirannya tersebut; e. Bila mahasiswa tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, surat keterangan

dokter

selambat-lambatnya

harus

diterima

3

(tiga)

hari

sejak

ketidakhadirannya. Politeknik Negeri Balikpapan dapat menunjuk dokter untuk

DRAFT


Page 11

memberikan ketepatan penilaian akan ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan tersebut. f. Ketidakhadiran dikarenakan keperluan institusi (Dispenasasi), disertai dengan adanya surat dari institusi, maka dianggap hadir.

(8)

Ka. Prodi atau yang ditunjuk untuk menanganinya berhak menentukan apakah izin tidak hadir diterima atau tidak;

(9)

Mahasiswa dapat mengambil paket Semester I apabila lulus tes seleksi penerimanaan mahasiswa baru dan lulus Probinmaba;

(10) Mahasiswa baru yang tidak mengikuti Probinmaba dengan alasan yang kuat, dapat mengambil paket Semester I setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur dan kegiatan probinmaba harus diikuti pada tahun berikutnya;

(11) Mahasiswa dapat mengambil paket semester II apabilaIndeks Prestasi (IP) pada semester I lebih dari atau sama dengan 2,0 tanpa nilai E;

(12) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ayat (11), maka yang bersangkutan dinyatakan DO.;

(13) Mahasiswa dapat mengambil paket semester berikutnya apabila IP tiap semester lebih dari atau sama dengan 2,0 tanpa nilai E;

(14) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ayat (13), maka yang bersangkutan pada semester

selanjutnya

dapat

mengulang

mata

kuliah

semester

sebelumnya

(ganjil/genap) dengan catatan maksimal 20 sks atau mengajukan cuti akademik;

Pasal 6.2 Program PKL

(1)

PKL diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai kegiatan di lingkungan kerja/industri;

(2)

Tata cara pelaksanaan PKL dan sistem penilaiannya diatur dalam pedoman PKL.

Pasal 6.3 Evaluasi Belajar (1)

Keberhasilan menempuh suatu mata kuliah harus ditentukan atas dasar sekurangkurangnya mengikuti dua kali evaluasi yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Jenis dan cara evaluasi disesuaikan dengan sifat mata kuliah;

(2)

Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester suatu matakuliah dengan syarat : a.

Kehadiran minimal 75% dari seluruh jumlah tatap muka pada mata kuliah yang bersangkutan;

b.

DRAFT

Memperoleh persetujuan dari dosen mata kuliah yang bersangkutan. PAK POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 2012

Page 12

c.

Jika kehadiran ≥ 60% - <80% dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dapat mengikuti ujian dengan persetujuan dosen pengampu setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan tugas pengganti tatap muka.

(3)

Evaluasi kelulusan mata kuliah dilaksanakan setiap akhir semester dan ditentukan melalui rapat Program Studi;

Pasal 6.4 Perbaikan Nilai Perbaikan nilai dapat dilakukan dalam bentuk: (1)

Ujian ulang /re-asses bagi mahasiswa yang sudah mengikuti UAS dan nilai akhir semester D atau E.

(2)

Nilai ujian ulang maksimal “C”;

Pasal 6.5 Ujian Komprehensif dan Sidang Tugas Akhir (TA) (1)

(2)

Syarat untuk mengikuti ujian komprehensif: a.

Telah mengkuti kegiatan Probinmaba;

b.

IPK lebih dari atau sama dengan 2,0;

c.

Tidak memiliki nilai “E”;

d.

Nilai mata kuliah Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia minimal “C”;

TA adalah karya ilmiah mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar diploma;

(3)

TA adalah mata kuliah yang pelaksanaannya diatur dalam pedoman TA;

(4)

Syarat untuk mengikuti sidang TA :

(5)

a.

Tidak memiliki nilai “E” pada mata kuliah semester VI (tidak termasuk TA).

b.

Telah lulus ujian komprehensif.

c.

Telah melaksanakan sidang proposal dan seminar hasil Tugas Akhir.

Pelaksanaan Ujian Komprehensif dan Sidang Tugas Akhir diatur Prodi

Pasal 6.7 Perwalian Akademik

(1)

Perwalian Akademik secara tatap muka wajib dilakukan minimal satu kali per semester;

(2)

Dosen Wali adalah staf pengajar yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa agar berhasil dalam menyelesaikan pendidikan di Poltekba.

DRAFT


Page 13

(3)

Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen Wali mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi.

Pasal 6.8 Cuti Akademik (1)

Mahasiswa, dapat mengajukan cuti akademik paling banyak 1 (satu) kali selama masa studi dengan lama masa cuti maksimal 2 semester dan telah menyelesaikan semester 1;

(2)

Prosedur cuti : a.

Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Direktur I melalui Ketua Program Studi terkait;

(3)

b.

Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Direktur I;

c.

Melakukan daftar ulang sebagai mahasiswa;

d.

Menyelesaikan kewajiban membayar SPP.

Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada semester yang akan di tempuh, dan belum pernah mengambil cuti, maka yang bersangkutan dianggap cutiyang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

(4)

Mahasiswa

yang tidak mendaftar ulang pada semester yang akan di tempuh, dan

sudah mengambil cuti, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dengan Surat Keputusan Direktur;

Pasal 6.9 Pengunduran Diri

(1)

Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa;

(2)

Surat pengajuan pengunduran diri disampaikan kepada Direktur, untuk diterbitkan Surat Keputusan pengunduran diri.

(3)

Pengunduran diri karena tidak mendaftar ulang 2 semester berturut-turut

Pasal 6.10 Berhenti Studi / DO Mahasiswa dinyatakan DO / Berhenti studi tetap karena alasan akademik apabila : (1)

IP semester I (satu)< 2,0;

(2)

Melebihi batas waktu 5 tahun;

(3)

Tidak memungkinkan menyelesaikan studi dalam waktu 5 tahun.

DRAFT


Page 14

BAB 7 PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK DAN YUDISIUM

Pasal 7.1 Penilaian Hasil Belajar

(1)

Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan untuk mengevaluasi setiap mata kuliah bagi setiap mahasiswa yang terdaftar secara sah di Subbag. Akademik dan Kemahasiswaan;

(2)

Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, dan akuntabilitas;

(3)

Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir semester dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut :

Nilai Angka

(4)

Nilai Huruf

Bobot

Predikat

81 – 100

A

4

Memuaskan

73 - 80

B+

3.5

Sangat Baik

66 – 72

B

3

Baik

61 - 65

C+

2.5

Cukup Baik

56 - 60

C

2

Cukup

41 - 55

D

1

Kurang

0 – 40

E

0

Gagal

Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pada formulir Daftar Nilai Akhir Semester (DNAS) yang dikeluarkan oleh subbag Akademik dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum.

Pasal 7.2 Derajat Keberhasilan (1)

Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP);

(2)

Derajat keberhasilan mahasiswa secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);

(3)

Rentang IP dan IPK adalah 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);

(4)

Perhitungan IP dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan rumusan sebagai berikut:

DRAFT


Page 15

IP tiap semester dihitung dengan rumus : ∑ ∑ IPK dihitung secara kumulatif dari semester I sampai dengan semester yang sudah diselesaikan ∑ ∑

Pasal 7.3 Yudisium (1)

Yudisium dilaksanakan pada akhir program dalam rapat Senat;

(2)

Persyaratan Yudisium adalah: a.

Telah mengkuti kegiatan Probinmaba;

b.

IPK > 2,0;

c.

Tidak memiliki nilai “E”;

d.

Nilai mata kuliah Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan mata kuliah keahlian minimal “C”;

e. (3)

Lulus Ujian Komprehensif dan Lulus Sidang Tugas Akhir.

Yudisium diberikan dalam 3 (tiga) predikat, yaitu predikat tertinggi Dengan Pujian, predikat menengah Sangat Memuaskan, dan predikat dibawahnya Memuaskan; Indeks Prestasi Komulatif (IPK)

Waktu Studi (termasuk masa cuti)

3,51 s.d 4,00

6 smt

Dengan Pujian

> 6 smt

(5)

2,76 s.d 3,50 Sangat Memuaskan

2,00 s.d 2,75 Memuaskan

Memuaskan

Hasil Yudisium ditetapkan dengan SK Direktur

Pasal 7.4 Transkrip Akademik, dan Ijazah Transkrip akademik dan Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan administrasi akademik untuk menyelesaikan pendidikan di Poltekba.

DRAFT


Page 16

BAB 8 KECURANGAN AKADEMIK DAN SANGSINYA

Pasal 8.1 Kecurangan Akademik Mahasiswa dilarang melakukan keurangan akademik sebagai berikut : (1)

Melakukan kecurangan pada waktu ujian, dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan – bahan atau alat bantu lainnya pada saat ujian, kecuali atas seizin dosen yang berkepentingan;

(2)

Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KHS, surat – surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik dan tata kehidupan kampus;

(3)

Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik;

(4)

Menggunakan tulisan atau karya orang lain secara utuh sebagai tulisan atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik;

(5)

Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas-tugas perkuliahandan sebagainya;

(6)

Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri;

(7)

Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika Poltekba maupun orang di luar Poltekba, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas – tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.

Pasal 8.2 Sangsi

(1)

Pelaku perbuatan tersebut pada Pasal 8.1 dapat dikenakan sangsi berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan, yakni berupa : a. Peringatan lisan atau tertulis b. Skorsing atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik selama kurun waktu tertentu. c. Status kemahasiswaannya dicabut secara permanen.

(2)

Pelaksanaan sangsi akademik tersebut pada ayat (1) pasal 8.2 tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan;

DRAFT


Page 17

(3)

Semua hal yang diperoleh dengan melakukan kecurangan akademik dinyatakan tidak sah;

(4)

Kecuranganpada pasal 8.1, dikenakan sangsi sebagai berikut : No

Pasal

Pelanggaran

1

8.1.a

Melakukan kecurangan

Peringatan tertulis dan diberi

waktu ujian

nilai 0 (nol)

Mengganti,

mengubah,

memalsukan akademik, 2

8.1.b

Sangsi

nilai, KTM

atau transkrip

(Kartu

Tanda

Mahasiswa), KHS, surat – surat keterangan, maupun tanda tangan

Status

Kemahasiswaan

di-

cabut secara permanen

dalam lingkup kegiatan akademik dan tata kehidupan kampus; Skorsing tidak diperke-nankan 3

8.1.c

Menyediakan sarana prasarana

untuk mendapatkan pelayanan

untuk kecurangan akademik

akademik dalam kurun waktu 1 semester.

4

8.1.d

Menggunakan tulisan atau karya

Skorsing tidak diperke-nankan

orang lain secara utuh sebagai

untuk mendapatkan pelayanan

tulisan atau karya sendiri dalam

akademik dalam kurun waktu 1

suatu kegiatan akademik.

tahun.

Mempengaruhi

atau

mencoba

mempengaruhi orang lain dengan 5

8.1.e

cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas-tugas

Skorsing tidak diperke-nankan untuk mendapatkan pelayanan akademik dalam kurun waktu 1 semester.

perkuliahan dan sebagainya Menggantikan 6

8.1.f

kedudukan/melakukan

kegiatan

untuk orang lain dalam kegiatan

Status

Kemahasiswaan

dicabut secara permanen

akademik

DRAFT


Page 18

7

(5)

8.1.g

Menyuruh

orang

lain

untuk

Status

melakukan tugas-tugas akademik.

Kemahasiswaan

dicabut secara permanen

Sangsi akademik diberikan melalui SK Direktur Poltekbasetelah mendapat rekomendasi dari Program Studi terkait, atau yang ditunjuk untuk menanganinya.

BAB 9 LAIN-LAIN

Pasal 9.1 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

(1)

KTM merupakan kartu identitas sebagai mahasiswa Poltekba yang dikeluarkan Subbag. AK yang berlaku selama mahasiswa yang bersangkutan masih menjadi mahasiswa;

(2)

Mahasiswa yang tidak memiliki KTM, tidak mendapatkan pelayanan akademik;

(3)

Jika KTM hilang, mahasiswa wajib memiliki Surat Keterangan KTM sementara yang dikeluarkan oleh Subbag. AK;

(4)

Prosedur pengajuan permohonan KTM baru adalah sebagai berikut : a. Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM; b. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan KTM baru kepada Subbag Akademik yang disahkan Ketua Program Studi, dengan menunjukkan surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian; c. Mahasiswa tersebut mengisi formulir yang disediakan oleh Subbag. AK

dengan

melampirkan: c.1. Surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian; c.2.

Fotokopi

tanda

lunas

pembayaran

biaya

pendidikan

semester

yang

bersangkutan; c.3 Membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Berdasarkan keabsahan permohonan tersebut, Subbag. AK menerbitkan KTM baru.

Pasal 9.2 Ijazah Hilang Prosedur pembuatan Surat Keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang adalah sebagai berikut : (1)

Lulusan

Poltekba

yang

kehilangan

ijazah

melapor

kepada

Kepolisian

untuk

mendapatkan surat keterangan kehilangan ijazah;

DRAFT


Page 19

(2)

Lulusan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Poltekba dengan tembusan kepada Ka. Program Studi yang bersangkutan untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian;

(3)

Wakil Direktur I, atas nama Direktur Poltekba akan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi pernyataan bahwa lulusan tersebut benar – benar lulusan Poltekba berdasarkan data dari Subbag AK ;

Pasal 9.3 Keberadaan Mahasiswa di Kampus

(1)

Kampus Poltekba berikut sarana dan prasarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat oleh seluruh sivitas akademika Poltekba;

(2)

Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa Poltekba yang terdaftar secara sah;

(3)

Bagi mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi atau tidak diperkenankan mengikuti berbagai kegiatan akademik di Poltekba karena melanggar peraturan Poltekba, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler; b. Keberadaan mereka di dalam kampus Poltekba, dikenakan peraturan yang berlaku bagi non sivitas akademika Poltekba khususnya, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya. BAB 10 KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 10.1 Kegiatan Kemahasiswaan (1)

Kegiatan

kemahasiswaan

meliputi

kegiatan

yang

bersifat

kokurikuler

atau

ekstrakurikuler; (2)

Kegiatan kemahasiswaan kokurikulier atau ekstrakurikuler membutuhkan rekomendasi yang diatur sebagai berikut : a. Rekomendasi kegiatan kemahasiswaan di Tingkat Poltekba dibuat oleh Wakil Direktur III; b. Tingkat Jurusan dibuat oleh Ka. Jurusan dan harus dikoordinasikan dengan Wakil Direktur III.

DRAFT


Page 20

(3)

Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut : a. Tidak mengganggu kegiatan resmi Poltekba; b. Tidak merusak citra Poltekba; c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Poltekba; d. Mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; e. Mengikuti peraturan tata tertib Poltekba; f. Tidak bertentangan dengan pedoman kegiatan kemahasiswaan.

(4)

Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan pihak luar Poltekbaharus mendapat izin tertulis dari Wakil Direktur III;

(5)

Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Poltekbaharus mendapat izin tertulis dari pimpinan Poltekba melalui Wakil Direktur III;

(6)

Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengikuti norma, aturan dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.

Pasal 10.2 Organisasi Kemahasiswaan (1)

Asas penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: a.

Organisasi Kemahasiswaaan di Poltekbatidak menginduk pada partai politik manapun;

b.

Peraturan

Organisasi

Kemahasiswaan

Poltekba

yang

berkaitan

dengan

keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan organisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Poltekba; c.

Organisasi Kemahasiswaan dibentuk di tingkat Poltekba dan di tingkat Jurusan diatur dalam peraturan dan tata tertib organisasi mahasiswa Poltekba yang mengacu pada Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Poltekba.

(2)

Organisasi kemahasiswaan Poltekbaharus terdaftar secara resmi di Wakil Direktur III dan diakui secara sah melalui Surat Keputusan Direktur. Ijin organisasi kemahasiswaan dilakukan setahun sekali sesuai dengan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Poltekba;

(3)

Anggota Organisasi Kemahasiswaan Poltekba adalah seluruh mahasiswa yang berminat dan terdaftar secara sah di Poltekba;

(4)

Pengurus organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

DRAFT


Page 21

a. Mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi; b. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua organisasi kemahasiswaan mempunyai IPK ≥ 2,85 dan pengurus lainnya mempunyai IPK ≥ 2,50; c. Ketentuan lain diatur dalam Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Poltekba. (5)

Setiap organisasi kemahasiswaan memiliki

pembimbing yang diangkat berdasarkan

Surat Keputusan Direktur Poltekba; (6)

Kegiatan organisasi kemahasiswaan di Poltekba dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, yang terdiri atas: a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja : harus terencana dan terstruktur dalam satu periode kepengurusan sesuai dengan visi, misi, tujuan organisasi dan kegiatan

tersebut

harus

disahkan

oleh

organisasi

kemahasiswaan

yang

bersangkutan serta dikoordinasikan dengan pihak terkait; b. Kegiatan non Program Kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari pihak luar organisasi kemahaiswaan yang bersangkutan. (7)

Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan proposal kegiatan yang dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang berlaku sesuai dengan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Poltekba;

(8)

Pembiayaan untuk keperluan dan kegiatan organisasi dapat diperoleh dari sumber – sumber keuangan sebagai berikut : a. Iuran Anggota; b. Bantuan yang tidak mengikat; c. Dana Kemahasiswaan; d. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Sponsor yang mendukung dan mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Saling menguntungkan; 2. Bukan berasal dan untuk kepentingan partai politik; 3. Bukan produk minuman keras; 4. Bukan produk rokok; 5. Bukan produk yang berkonotasi pornografi dan pornoaksi; 6. Bukan produk ilegal;

DRAFT


Page 22

7. Produk yang belum tercantum dalam ketentuan diatas, akan diatur kemudian oleh Wakil Direktur III. (9)

Pendirian organisasi diusulkan oleh kelompok mahasiswa Poltekba yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, dengan mengikuti tata cara sebagai berikut : a. Organisasi Kemahasiswaan Poltekba harus memiliki anggota sekurang – kurangnya 20 orang yang dinyatakan dengan surat pernyataan seluruh anggota; b. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi kemahasiswaan sesuai dengan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Poltekba; c. Memiliki peraturan dan tata tertib.

(10) Wakil Direktur III dapat mencabut hak organisasi kemahasiswaan apabila terbukti : a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal – hal lain yang merugikan Poltekba. b. Melanggar ketentuan dan peraturan Poltekba yang berlaku. c. Bagi organisasi Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) yang tidak aktif melaksanakan kegiatan organisasi selama 1 (satu) semester.

Pasal 10.3 Tata Cara Perizinan dan Pemanfaatan Fasilitas (1)

Fasilitas Poltekba, baik yang berupa sarana maupun prasarana, dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;

(2)

Setiap penggunaan fasilitas Poltekbaharus seizin BUK;

(3)

Ketua pelaksana kegiatan kemahasiswaan bertanggungjawab terhadap keamanan, keutuhan, dan kebersihan fasilitas yang digunakan.

BAB 11 LAYANAN MAHASISWA

Pasal 11.1 Beasiswa (1)

Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat.

(2)

Sumber Beasiswa berasal dari Pemerintah dan Swasta atau Industri

(3)

Tujuan pemberian beasiswa adalah : a. Membantu biaya studi; b. Membantu biaya hidup mahasiswa; c. Mendorong prestasi studi mahasiswa;

DRAFT


Page 23

d. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater . (4)

Kriteria Mahasiswa Penerima Beasiswa: a. Beasiswa mahasiswa berprestasi dengan IPK ≥ 3.0; b. Beasiswa mahasiswa tidak mampu berdasarkan surat keterangan ( tidak mampu / penghasilan orang tua); c. Aktif mengikuti perkuliahan dan mendapatkan rekomendasi dari dosen wali; d. Memiliki sertifikat Probinmaba.

(5)

Penerima beasiswa berkewajiban : a. Menunjukkan perilaku yang baik dan mentaati tata tertib yang berlaku di Poltekba; b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi; c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Wakil Direktur III.

(6)

Beasiswa dapat dihentikan apabila : a. Telah lulus Poltekba; b. Tercabut status kemahasiswaannya dari Poltekba; c. Penerima terbukti melanggar peraturan atau tata tertib di Poltekba dan peraturan lain yang berlaku; d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa. e. Memperoleh beasiswa lain.

(7)

Jika penerima beasiswa diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Poltekba maka untuk sementara beasiswa dapat dihentikan selama yang bersangkutan menjalani proses pemeriksaan. Jika yang bersangkutan ternyata terbukti tidak bersalah maka beasiswanya dapat diaktifkan kembali dan beasiswa yang tertunda selama proses pemeriksaan dapat dibayarkan.

Pasal 11.2 Bantuan untuk Mahasiswa Bantuan di luar beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11.3 Bimbingan dan Konseling (1)

Bimbingan dan Konseling adalah kegiatan konsultasi resmi yang berorientasi pada mahasiswa yang memiliki permasalahan akademik dan non akademik.

(2)

Tujuan bimbingan dan konseling adalah : a. Membantu mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan non akademik yang dihadapi.

DRAFT


Page 24

b. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar menjadi pribadi yang dewasa, mantap dan bertanggung jawab. c. Membantu mahasiswa dalam bimbingan karir.

Pasal 11.4 Layanan Pengembangan Keprofesian dan Penempatan Tenaga Kerja Mahasiswa (1)

Layanan Pengembangan Keprofesian merupakan program ekstrakurikuler atau kokurikuler yang dilaksanakan berdasarkan: a. Pemahaman mahasiswa terhadap hal – hal yang berkaitan dengan dunia kerja; b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, industri terhadap lulusan Poltekba.

(2)

Pelayanan

Pengembangan

Keprofesian

dan

Organisasiyang

diberikan

berupa

pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja magang, perekrutan, latihan kewirausahaan dan pelayanan lainnya; (3)

Poltekba berkewajiban menjalin kerja sama dengan masyarakat, pemerintah kota dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan : a. Kerja bagi lulusan Poltekba; b. Kerja magang; c. Berlatih kewirausahaan; d. Kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan akademik; e. Kunjungan industri. BAB 12 PELANGGARAN

Pasal 12.1 Azas Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat Poltekba, Poltekba dapat memberikan sangsi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 12.2 Tindakan Terlarang Poltekba dapat memberikan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku jika mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan tersebut terbukti melakukan tindakan terlarang.

Pasal 12.2.1 Tindakan Terlarang Ringan Poltekba dapat memberikan sanksi jika terbukti melakukan tindakan terlarang ringan antara lain :

DRAFT


Page 25

a. Menyalahgunakan penggunaan fasilitas kampus; b. Merokok tidak pada tempat yang ditentukan. c. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib dan norma yang berlaku. d. Berambut melebihi kerah (bagi laki-laki).

Pasal 12.2.2 Tindakan Terlarang Berat Poltekba dapat memberikan sanksi jika terbukti melakukan tindakan terlarang berat antara lain : a.

Melakukan pemalsuan;

b.

Melakukan pelanggaran dengan melakukan pemaksaan, mengancam dan mengintimidasi;

c.

Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan resmi Poltekba dengan cara kekerasan maupun dengan cara yang lain;

d.

Menghasut atau mengadu domba;

e.

Berkelahi;

f.

Melakukan pencurian;

g.

Merusak fasilitas sarana dan prasarana;

h.

Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Poltekba secara sistematis atau sengaja;

i.

Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana penjara;

j.

Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan;

k.

Menghilangkan nyawa orang lain;

l.

Bertindik atau bertato.

Pasal 12.3 Minuman Keras (1)

Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan R.I.

(2)

Di lingkungan kampus, mahasiswa dilarang : a. Memiliki atau membawa, menyimpan, memperdagangkan, atau menyebarkan minuman keras; b. Minum minuman keras.

DRAFT


Page 26

Pasal 12.4 Narkotika dan Psikotropika (1)

Menurut Undang – undang R.I. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; yang dimaksud dengan narkotika ialah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan;

(2)

Menurut Undang – undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; yang dimaksud psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

(3)

Mahasiswa dilarang mengkonsumsi, membawa, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai, memproduksi, mengolah, meracik, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika/psikotropika tanpa izin yang berwenang.

Pasal 12.5 Judi (1)

Yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak;

(2)

Mahasiswa Poltekba dilarang berjudi, baik langsung maupun tidak langsung

Pasal 12.6 Senjata (1)

Yang diartikan dengan senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menewaskan jika digunakan seperti diatur dalam Undang – Undang;

(2)

Mahasiswa

Poltekba

dilarang

membawa,

menyimpan,

memperdagangkan,

menyebarluaskan, membuat atau menggunakan senjata tanpa izin.

Pasal 12.7 Bahan Peledak (1)

Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat

DRAFT


Page 27

disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi termasuk ke dalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer; (2)

Mahasiswa Poltekba dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat atau mengolah bahan peledak di lingkungan Poltekba tanpa ijin.

Pasal 12.8 Pelecehan dan Pelanggaran Seksual (1)

Yang dikategorikan dan dimaksud dengan tindakan/perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual adalah sebagai berikut : a.

Berprilaku atau mengucapkan kata–kata tidak senonoh yang dapat

menyinggung

perasaan orang lain; b.

Membawa, menyimpan dan menyebarluaskan hal yang berbau pornografi,

c.

Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut atau selanjutnya disebut korban;

d. (2)

Kategori lain yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Tindakan/perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual dapat diproses apabila ada: a.

Laporan dari pihak korban;

b.

Laporan dari pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban (orang tua, wali atau keluarga);

c.

Laporan dari saksi yang melihat terjadinya perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut.

BAB 13 SANKSI TINDAKAN TERLARANG

Pasal 13.1 Maksud dan Tujuan Sanksi (1)

Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;

(2)

Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan untuk memberikan pengertian mengenai adanya peraturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik mahasiswa;

DRAFT


Page 28

(3)

Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa (perorangan, organisasi atau penanggung jawab organisasi) atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan yang berlaku di Poltekba.

Pasal 13.2 Jenis Sanksi (1)

Jika mahasiswa melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi sesuai pedoman sebagai berikut :

No

1

2

Pasal

12.2.1

12.2.1

Bentuk Pelanggaran Menyalahgunakan fasilitas kampus

12.2.1

ditentukan

sesuai dengan tatib dan norma yang berlaku

4

12.2.1

5

12.2.2

5

12.2.2

12.2.2

12.2.2

Lisan s/d skorsing Peringatan Lisan s/d skorsing

laki)

Lisan s/d skorsing

Melakukan pemalsuan Melakukan pemaksaan, pengancaman, mengintimidasi

Poltekba dengan kekerasan/

Menghasut / mengadu domba/ provokator

8

12.2.2

Berkelahi

9

12.2.2

Pencurian

10

12.2.2

DRAFT

Permanen

Peringatan

anarkis

7

status sbg Mahasiswa Secara

Rambut melebihi kerah (bagi laki-

Mengganggu jalannya aktifitas 6

Peringatan lisan s/d Pencabutan

Merokok tidak pada tempat yang Peringatan

Memakai pakaian yang tidak 3

Sangsi Pelanggaran

Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen Skorsing.

Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen Peringatan Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen

Mengganggu jalannya aktifitas

Pencabutan status sbg

Poltekba dengan merusak

Mahasiswa Secara Permanen


Page 29

barang/gedung milik Poltekba Melakukan pelanggaran terhadap 11

12.2.2

peraturan Poltekba dan UU hukum RI

Pencabutan

pemukulan


12.2.2

13

12.2.2

Melakukan Pembunuhan

14

12.2.2

Bertindik / bertato

15

12.3

16

12.4

17

12.5

18

12.6

20

12.7

12.8

12.8

Pencabutan

Pencabutan

DRAFT

12.8

sbg

status

sbg

status

sbg

Mahasiswa Secara Permanen Pencabutan

status

sbg


Membawa/menyimpan/pengguna/

Pencabutan

menjual Narkoba


Judi

status

sbg

status

sbg


Membawa/menggunakan

senjata

tajam Membawa/menggunakan

bahan

peledak

Skorsing Skorsing s/d Pencabutan status sbg

Mahasiswa

Secara

Permanen

Berperilaku tidak senonoh dan pelecehan seksual menyimpan

Peringatan

tertulis

s/d

Pencabutan

status

sbg

Mahasiswa Secara Permanen dan Peringatan

menyebarluaskan hal yang berbau Pencabutan pornografi

22

status


Minuman Keras

Membawa, 21


Melakukan penganiayaan/

12

19

Pencabutan status sbg

Memperkosa


tertulis

s/d

status

sbg


status

sbg


Page 30

(2)

Jika Organisasi Kemahasiswaan melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman sebagai berikut :

No

Pasal

1

12.2.1

2

12.2.2

3

12.2.2

Pelanggaran Menyalahgunakan fasilitas

Peringatan lisan s/d pembekuan

kampus

organisasi

Melakukan pemalsuan Melakukan pemaksaan, pengancaman, mengintimidasi Mengganggu jalannya aktivitas

4

12.2.2

Poltekba dengan kekerasan/ anarkis

5

12.2.2

Menghasut / mengadu domba

6

12.2.2

Berkelahi Mengganggu jalannya aktifitas

7

12.2.2

Poltekba dengan merusak barang/gedung milik Poltekba

8

12.2.2

9

12.2.2

10

12.2.2

Sangsi Pelanggaran

Pencabutan

SK

pengurus

organisasi Pembekuan organisasi

Pencabutan

SK

pengurus

organisasi Peringatan lisan s/d Pembekuan organisasi Peringatan lisan s/d Pembekuan organisasi Peringatan lisan s/d Pembekuan organisasi

Melakukan pelanggaran peraturan

Pencabutan

di Poltekba

organisasi

Melakukan pelanggaran UU/

Pencabutan

hukum RI

organisasi

Melakukan

Pencabutan

penganiayaan/pemukulan

organisasi

SK

pengurus

SK

pengurus

SK

pengurus

Pasal 13.3 Prosedur Pemberian Sanksi (1)

Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan dan organisasi kemahasiswaan

dapat diproses oleh Wakil Direktur III atau yang ditunjuk untuk

menanganinya berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan; (2)

Jika mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan telah terbukti melakukan pelanggaran maka jenis sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan;

(3)

Jika kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekba telah terbukti secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan

DRAFT


Page 31

peraturan dan perundang – undangan yang berlaku maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi dapat diputuskan oleh Direktur Poltekba tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penelitian dan evaluasi; (4)

Tenggang waktu sanksi adalah 1 tahun, sanksi yang lebih berat dapat diberikan apabila melakukan pelanggaran sejenis untuk tindakan terlarang ringan dalam tenggang waktu tersebut;

(5)

Tenggang waktu sanksi adalah 1 tahun, sanksi yang lebih berat dapat diberikan apabila melakukan pelanggaran sejenis dan lainnya

untuk tindakan terlarang berat dalam

tenggang waktu tersebut.

BAGIAN IV PENUTUP

Pasal 15 Penutup (1)

Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini sebagai peraturan bagi seluruh mahasiswa Poltekba yang harus dipahami dan dijalankan selama masa pendidikannya;

(2)

Dalam keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat;

(3)

Peraturan tambahan dapat diterbitkan untuk mengatur hal-hal khusus lainnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Poltekba;

(4)

Peraturan tambahan tersebut dalam ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini;

(5)

Pelaksanaan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini diberlakukan sejak ditetapkan;

(6)

Dengan diberlakukannya Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini, maka Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Balikpapan, 01 Agustus 2012 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN Direktur,

H. Riswan Asmaran, ST.,MM. NIP. 19660614 199003 1002

DRAFT


Page 32

DRAFT


Page 33

PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

Recommend Documents