UNIVERSITAS INDONESIA PERAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENUNJANG DALAM KEGIATAN PASAR MODAL T E S I S ALEXANDER ARIYANTO, S.H

UNIVERSITAS INDONESIA

PERAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENUNJANG DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

TESIS

ALEXANDER ARIYANTO, S.H. NPM: 0906582261

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK 2011

Peran notaris...,Alexander Ariyanto,FHUI,2011

UNIVERSITAS INDONESIA

PERAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENUNJANG DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

ALEXANDER ARIYANTO, S.H. NPM: 0906582261

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK 2011




iii

KATA PENGANTAR Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan anugerahNya sehingga tesis yang berjudul “PERAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENUNJANG DALAM DALAM KEGIATAN PASAR MODAL” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang tanpanya penulisan Tesis ini tidak akan terselesaikan, yaitu kepada: (1)

Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

(2)

Bapak Arman Nefi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;

(3)

Para Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

(4)

Kepada keluarga yang tercinta , khususnya Ibunda Mama galuh dan Papa Yusuf serta Bang Noni yang telah banyak memberikan doa dan kasih sayang, semangat baik moril maupun materiil serta dengan sabar menunggu untuk keberhasilan penulisan tesis ini;

Universitas Indonesia


iii

(5)

Kepada yang tercinta, Munthe Martha Riris Theresia (Marmoet) yang selalu menyemangati, mendukung serta memberikan dorongan doa kepada penulis dalam penulisan tesis ini;

(6)

Kepada Om Irawan dan seluruh Crew kantor KhirLaw yang sudah memberikan harta berharga yaitu waktu, segala fasilitas, serta inspirasi untuk menyelesaikan ”akta-akta” yang harus dibuat penulis, terima kasih lagi dan lagi.

(7)

Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Herlina Nasution yang merupakan teman bimbingan tesis terbaik dan angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yesus berkenan membalas segala kebaikan

semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bintaro, 23 Juni 2011

(Alexander Ariyanto, S.H)



iii



iv

ABSTRAK

Nama

: Alexander Ariyanto S.H

Program Studi

: Magister Kenotariatan

Judul

: Peran Notaris Pengganti Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Dalam Kegiatan Pasar Modal

Memasuki abad 21 khususnya setelah masa resesi, Indonesia memasuki era transisi di bidang perokonomian terutama dalam aspek moneter, dimana pasar keuangan menjadi fondasi utama untuk menyehatkan kembali perekonomian nasional. Unsur utama pasar keuangan tersebut adalah pasar modal yang berfungsi sebagai media penyalur modal kepada pelaku-pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya baik untuk untuk mengembangkan bisinisnya, maupun menjadi eksistensinya dalam perkonomian yang semakin terbuka sejak pertumbuhan perdagangan pasar bebas. Kesempatan inilah yang dipakai oleh pelaku-pelaku ekonomi secara timbal balik, yaitu antara masyarakat dan Perusahaan Perusahaan yang melakukan Penawaran Perdana (IPO) atau sudah Terbuka (Tbk), dimana pihak yang satu mengharapkan keuntungan dengan memasukan modal dan pihak yang lain mendapatkan sumber modal segar untuk menjalankan bisnisnya, yang dapat secara berangkai menciptakan efek pasar keuangan yang bertumbuh secara positf. Untuk melakukan kerjasama antara pelaku-pelaku ekomoni tersebut secara sinergis, maka diperlukan lembaga-lembaga pendukung dan para profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalalah Notaris. Dalam perkembangan kegiatan pasar modal yang semakin pesat, seorang Notaris pasar modal yang cukup ahli di bidangnya seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pasar untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal tersebut, sehingga dalam prakteknya munculah Notaris Pengganti pasar modal. Peraturan mengenai Notaris pengganti cukup tertera jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi tidaklah demikian dengan Notaris Pengganti pasar modal, oleh sebab itu dalam menentukan peran dan kewenangan Notaris Pengganti pasar modal diperlukan pendekatan yang cukup mendalam baik secara normatif maupun praktek. Peran Notaris Pengganti pasar modal saat ini memang tidak dapat dihindari, tetapi hal itu juga harus menjadi bahan telaah secara kritis guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang profesional dan sah secara hukum.



ABSTRACT

Name

: Alexander Ariyanto S.H

Study Program

: Master of Notary

Title

: Substitute Notary Role As One Of The Profession Within Capital Market Activities

Entering the 21st century, especially after the recession, Indonesia entered a transitional era in the economy sector especially in the monetary aspect, where the financial markets became the main foundation to rejuvenate the national economy. One of the major financial markets is capital market transaction that have functions as a medium to distribute capital for the economic stakeholder that need of funds to run the business or developing, and keep its existence in an increasingly interconnected economy is open since the growth of free market trade. The opportunity is used by economic stakeholder are reciprocal, between the community and the Companies that perform Initial Public Offering (IPO) or is already Public (Tbk), where one party want gain profit by entering the capital and the other to get a capital to run the businesses, that hopefully can be sequential create the effect of the financial markets to grow. To make synergy between economy stakeholders, its necessary to support the institutions and the professions as the capital market, and one of the most important is Notary profession. In the development of capital market activity is rapidly increasing, a Notary Public of capital markets that expert in the field often fail to meet market demand to make the necessary agreements in capital market activities, so in practice right now appears Substitute Notary of capital markets. Regulation on Notaries replacement fairly stated clearly in the Law Notary, but not so with the role Substitute Notary in the capital markets, and therefore determining the role and authority of Substitute Notary in capital market approach is clearly needed that is quite profound, both normative and practical. The role of Substitute Notary of capital markets at this time is unavoidable, but it must also be critically examine task in order to make a capital market activities that legal and professionals.



v

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PENGESAHAN

ii

KATA PENGANTAR

iii

ABSTRAK

iv

DAFTAR ISI

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1. latar Belakang Masalah

1

2. Pokok Permsalahan

6

3. Tujuan Penelitian

6

4. Metode Penelitian

7

5. Definisi Operasional (Kerangka Konsep)

10

6. Sistematika Penulisan

15

PENGERTIAN PASAR MODAL DAN PERAN NOTARIS DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

18

1. Definisi Pasar Modal

20

2. Lembaga dan Pelaku Pasar Modal

22

2.1 BAPEPAM-LK

22

2.2 Bursa Efek

24

2.3 Perusahaan Efek

26

2.4 Lembaga Penunjang Pasar Modal

29

3. Profesi Penunjang Pasar Modal

30 Universitas Indonesia


v

4. Peran Notaris Dalam kegiatan Pasar Modal

BAB III

BAB IV

36

4.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

37

4.2 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

40

4.3 Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

41

4.4 Penawaran Umum Perdana

41

4.4.1

Masa Persiapan

45

4.4.2

Masa Penawaran dan Pencatatan

47

4.4.3

Masa setelah Penawaran Umum Perdana

48

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

50

1. Notaris Pengganti Dalam Peraturan Jabatan Notaris

52

2. Notaris Pengganti Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

53

3. Notaris Pengganti Dalam Pasar Modal

56

PELANGGARAN-PELANGARAN YANG TERJADI BERKENAAN DENGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PASAR MODAL DAN KONSEKUENSI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI

64

1. Pelanggaran Pelanggaran Notaris Pengganti dalam Pasar Modal

65

2. Konsekuensi Hukum Dari Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Dalam Kegiatan Pasar Modal BAB V

67

PENUTUP

73

1. Kesimpulan

73

2. Saran

72

DAFTAR PUSTAKA

vi

LAMPIRAN Universitas Indonesia


1

BAB I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang tentunya menginginkan kemajuan di bidang ekonomi mengalami situasi yang cukup unik dewasa ini. Disatu sisi kita baru memasuki tahap reformasi hukum di bidang perekonomian (contohnya dikeluarkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Perseroan terbatas dan Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang penanaman modal) tetapi dilain pihak kita juga mengalami tekanan dari kemajuan perekomian yang serempak di dunia khususnya wilayah asia yang diakibatkan antara lain oleh pesatnya kemajuan teknologi dan mulai berjakannya sistem perkonomian perdagangan bebas (yang puncaknya adalah globalisasi). Melihat fenomena ini tentu saja Indonesia juga harus bisa menangkap peluang sekaligus melihat apa saja resiko yang akan dihadapi dalam bidang perekonomian terutama di bidang bisnis supaya kita tidak hanya menjadi penonton atu pengamat dari negara-negara lain yang berhasil maju. Salah satu yang menjadi pilar dalam perokonomian modern saat ini dan yang merupakan topik pembicaraaan utama dalam penulisan ini adalah pasar modal (capital market). Pasar modal adalah salah satu bagian dari pasar keuangan secara umum, disamping pasar uang yang sudah tentu merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar rmodal dewasa ini memiliki peranan yang signifikan baik bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan dana untuk memajukan bisnisnya maupun bagi masyrakat yang juga ingin melakukan investasi. Hal ini bisa dianggap sebagai 2 Universitas Indonesia


2

sisi mata uanag pada uang loagam yang sama. Tulisan ini khususnya akan memfokuskan pada peranan pasar modal bagi perusahaan terbuka untuk mendapatkan sumber pendanaan secara eksternal dimana Perusahaan terbuka dapat memperoleh sumber pembiayaan yang bervariasi. misalnya juga bisa mendapatkan modal melalui lembaga nonperbankan sesuai dengan tingkat kesehatan dan potensi pertumbuhan perusahaan.1 Ada tiga unsur dalam kegiatan pasar modal yang memegang peranan vital untuk menentukan apakah kegiatan transaksi pasar modal tersebut berjalan dengan baik, transaparan dan legal secara hukum. Adapun ketiga unsur tersebut adalah lembaga yang menjadi induk dalam mengawasi kegiatan pasar modal (BAPEPAMLK dan lembaga-lembaga terkait), perusahaan atau peorangan yang menjalankan bidang usaha dalam pasar modal dan terakhir adalah orang-orang atau profesi yang memungkinkan tejadinya kegiatan pasar modal secara teknis yang biasa disebut profesi penunjang pasar modal. Berikut akan digambarkan pentingnya profesi penunjang pasar modal yang dalam konteks penulisan tesisini akan dikhususkan pada peran notaries penganti. Proses pelaksanaan transaksi di pasar modal dilakukan melalui perantara pedagang efek, yang untuk menjadi perantara pedagang efek wajib mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank (BapepamLK), yang sebelum dikeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal kegiatan perantara pedagang efek dapat digolongkan sebagai makelar, seperti yang dimaksud didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Bapepam–LK inilah yang juga mempunyai wewenang dalam mengeluarkan peratutan-peraturan dan mengawasi kegiatan yang berkenaan dengan pasar modal agak proses transaksi dapat berjalan transaparan dan sah. Bapepam-LK adalah suatu instansi di bawah naungan 1

Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Market (United States of America: Addison Wesley, 2003), hal . 21.



3

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non bank, yang merupakan regulator negara untuk melaksanakan fungsi tersebut. Bapepam dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 sebagai penyelenggara bursa. Saat ini Bapepam hanya bertindak sebagai regulator yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 yang kemudian

dirubah

lagi

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

1199/KMK.010/1991. Selain itu, pemerintah membentuk lembaga-lembaga baru untuk mengemban fungsi Bapepam sebagai pelaksana bursa, yaitu; Self Regulatory Organisations (SROs) yang terdiri dari PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dimana lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan pembentukannya adalah lembaga yang dapat mengatur dirinya sendiri, yang artinya; bahwa didalam menjalankan tugasnya lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang mengikat para pihak yang terlibat didalam kegiatan pelaksana bursa, tentunya peraturan itu baru berlaku setelah Bapepam-LK setuju. Selanjutnya bagi sebuah perusahaan keberadaan dana merupakan suatu hal yang penting dan vital dalam menjalankan suatu bisnis, karena tanpa dana sebuah perusahaan tidak akan mungkin dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk mencari sumber pendanaan pertama kali, tentunya perusahaan harus mempunyai modal dari para pendiri perusahaan. Pencarian modal selanjutnya pada umumnya dapat diperoleh dengan pinjaman bank ataupun dari pasar modal.2 Pencarian dana melalui pasar modal dapat melalui dua cara, yaitu; menerbitkan surat utang dan menjual saham perusahaan kepada publik. Didalam menjual saham kepada publik di pasar modal, akan melalui proses penawaran umum perdana (Initial Public Offering) atau lebih dikenal dengan istilah go public. Selanjutnya seiring dengan perkembangan perusahaan dimana seringkali emiten 2

Ibid., hal.22. Universitas Indonesia


4

membutuhkan dana lagi untuk keperluan jalannya kegiatan perusahaan, maka emiten dapat menawarkan sahamnya kepada publik kembali dengan cara melakukan penawaran umum terbatas yang dikenal dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau biasa disebut dengan pre-emptive right. Didalam melakukan Penawaran Umum Terbatas HMETD dapat dilakukan dengan suatu pola yang khusus, misalnya yaitu; HMETD dengan pola Debt to Equity Swap. Dimana emiten yang tidak sanggup membayar utangnya kepada kreditur, menyebabkan kreditur tersebut, sebagai pembeli siaga dari HMETD yang tidak ditebus oleh pemegang saham lama. Dengan cara melakukan konversi utang menjadi saham emiten. Untuk mengintegrasikan kedua unsur di atas maka ada orang-orang di dalamnya yang menjalankan profesinya di bidang pasar modal karena seperti yang pernah disinggung sebelumnya Pasar modal sebagai alternatif investasi dalam dunia usaha tidak hanya melibatkan pihak pengawas yang dalam hal ini diwakili oleh BAPEPAM-LK, penjual dan pembeli saja (perorangan maupun korporasi), namun melibatkan juga pelaku lainnya yang mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban tersendiri. Salah satu pelaku dimaksud adalah notaris sebagai pejabat umum pembuat akta-akta. Kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal adalah sangat krusial jika dilihat dari adanya kewajiban pendaftaran yang merupakan syarat dari Bapepam agar notaris dimaksud dapat melaksanakan kewenanganya membuat akta-akta pasar modal. Keputusan Ketua Bapepam menentukan kewajiban pendaftaran dan memenuhi beberapa persyaratan bagi notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal sehingga notaris dimaksud dapat menjadi pelaku kegiatan di pasar modal dalam kategori sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Adanya pendaftaran ini memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, sehingga akta-akta yang dibuatnya memenuhi kebutuhan transaksi dan seluruh kegiatan di pasar modal. Tanggung jawab notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal bukan hanya terhadap keabsahan dan keotentikan akta-akta yang dibuatnya saja, akan tetapi juga terhadap kebenaran informasi yang Universitas Indonesia


5

dimuat dalam dokumen-dokumen terkait. Sekalipun Bapepam melalui keputusannya memberikan pedoman isi perjanjian yang akan dibuat notaris, namun setiap akta yang dibuat notaris selalu berpegang pada asas dan prinsip yang diamanatkan Undangundang Jabatan Notaris, Kode Etik dan Standar Profesi. Dalam perkembangannya profesi notaris dalam dunia pasar modal semakin menjadi kebutuhan yang tidak bias dihindari, disatu sisi transaksi dan kegiatan pasar modal terus bertambah dan berkembang sehingga membutuhkan notaris-notaris yang mumpuni di bidang pasar modal tetapi di sisi lain untuk menjawab kebutuhan tersebut ternyata tidak mudah bagi notaris karena menjadi notaries pasar modal juga memerlukan persayaratan yang tidak mudah dan pengalaman yang memadai. Dalam kenyataannya banyak juga para pelaku pasar modal “memaksa” adanya tenaga tambahan dalam hal notaris yang diharapkan berhalangan untuk memenuhi permintaanya dan hal tersebut akhirnya dapat dilaksanakan (cover) oleh notaris pengganti. Seperti yang kita ketahui bahwa notaris-notaris yang ada karean suatu hal tidak bisa memenuhi tugas yang diinginkan klien misalnya karena sakit, cuti dan lainsebagainya, yang menjadikan notaris tersebut mau tidak mau disubstitusi oleh notaries pengganti dalam menjalankan profesinya. Notaris pengganti ini menimbulkan respon bagai dua sisi mata uang yang sama, dari lembaga atai intitusi terkait maupun para pelaku pasar modal, ada yang menganggap baik ada yang sebaliknya, dari sisi notaris yang digantikan hal ini disambut cukup positif karena tidak khawatir kliennya tersebut akan pindah ke notaris lain dan dengan demikian menganggap

tetap akan dapat memenuhi

kebutuhan kliennya, dimana dia bisa meyakinkan kliennya kalu penggantinya cukup baik dalam mengagantikan tugas dan fungsi si notaris. Di pihak yang berlawanan banyak juga pihak yang meragukan akta-akta pasar modal yang dibuat oleh seorang notaries pengganti ataupun bahkan yang tidak diterima atu diperbolehkan oleh BAPEPAM-LK.



6

Menjadi penting karenanya membahas peran notaris pengganti di pasar modal agar setiap pihak yang menjadi pelaku kegiatan pasar modal dapat mengerti sejauh mana kewenangan seorang notaris pengganti dalam pembuatan akta pasar modaldan bagaimana pengaruhnya terhadap akta yang dibuat olehnya, kedepannya hal ini akan dilakukan untuk tercapainya suatu kegiatan pasar modal yang memenuhi aturan main dan tidak cacat hukum dan menjamin peran seorang notaries pengganti yang semakin tidak dapat dipandang sebelah. Atas dasar alasan diatas, penulis termotivasi untuk membuat Tesis ini, agar berguna bagi masyarakat dari berbagai kalangan, yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk melindungi kepentingannya dari pihak-pihak yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya dan merugikan para pihak yang terlibat. Akhirnya, penulis memberi judul karya tulis ini dengan

judul

“PERAN

NOTARIS

PENGGANTI

SEBAGAI

PROFESI

PEUNUNJANG DALAM KEGIATAN PASAR MODAL”. 2.

Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pasar modal (dengan membandingkan antara akta yang melanggar ketentuan BAPEPAM-LK dan yang diperbolehkan)? 2. Bagaimanakah syarat, wewenang dan kewajiban Notaris pengganti dalam dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pasar modal? 3. Bagimanakah pelanggaran-pelangaran yang dibuat oleh notaris pengganti dalam kegiatan pasar modal dan konsekuensi hukum dari akta-akta yang berkenaan dengan pasar modal yang dibuatnya tersebut?

3.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah: Universitas Indonesia


7

1. Tujuan Umum Untuk mengetahui sejauh mana BAPEPAM-LK dan Undang-undang yang berkaitan dengan profesi penunjang pasar modal yaitu notaris pengganti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan pasar modal, khususnya dalam praktek yang terjadi saat ini. 2. Tujuan Khusus Mengetahui sejauh mana kewenangan dan kewajiban notaris pengganti dalam pembuatan akta pasar modal, sejauh manakah batasan yang diberikan oleh regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan pasar modal, termasuk diantaranya syarat-syarat menjadi notaris pengganti pasar modal dan jenis-jenis kegiatan pasar modal apasajakah yang dapat ditunjang dari seorang notaries pasar modal. 4.

Metode Penelitian

Seorang peneliti haruslah memahami metode dan sistematika suatu penelitian, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti tersebut dikualifikasikan sebagai suatu upaya ilmiah. Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang ilmiah. Tanpa metode atau metodelogi tersebut, seseorang tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu3. Bentuk Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan

3

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 13. Universitas Indonesia


8

dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.4 Penelitian hukum normatif adalah meneliti hukum sebagai norma positif as it is written in the book.5 Dalam penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) merupakan suatu hal yang ajeg, pasti dan mutlak. Dapat dikatakan ajeg, pasti dan mutlak didasarkan kepada secara logika hukum bahwa penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang telah ada. Walaupun penelitian dilakukan karena adanya kekosongan hukum, tetapi kekosongan hukum tersebut dapat diketahui dikarenakan telah adanya normanorma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut didalam hukum positif.6 Penelitian yuridis normatif menekankan pada penggunaan data sekunder dan untuk mendukung data sekunder dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan dan/atau nara sumber. Untuk penyusunan tesis ini, tipe penelitiannya adalah deskriptif. Dimana berguna untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup dimengerti, maka untuk kegunaan didalam menguji hipotesa-hipotesa tertentu diperlukan penelitian eksplanatoris.7

Sehingga,

bentuk

hasil

penelitiannya

menjadi

deskriptif

eksplanatoris. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari kepustakaan dan juga memelukan juga penjelasan dari narasumber dari akademisi maupun praktisi di bidang terkait.8 Menurut Gregory 4

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14. 5

Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cetakan Pertama, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hal. 12. 6

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitan Hukum Normatif, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 237. 7

Soerjono Sukanto, op. cit., hal. 10.

8

Sri mamudji, et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6. Universitas Indonesia


9

Churchill (1978)9, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu; macam bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier10. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan-peraturan Bapepam-LK dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, penjelasan dan diskusi dengan narasumber terkait dari praktisi hukum dan lain sebagainya. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan menggunakan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, makalah, dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer. Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier seperti; ensiklopedia, abstrak dan kamus. Metode analisis data didalam tesis ini adalah kualitatif, dalam pengertian bahwa; bahan hasil penelitian dianalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif yang bukan

9

Soerjono Sukanto, op. cit., hal. 51-52.

10

Sri mamudji, et al., op. cit., hal. 30-31. Universitas Indonesia


10

menitikberatkan pada data angka-angka yang bersifat kuantitatif. Penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian yang bersifat holistic (utuh) dikarenakan menganalisis datanya secara komprehensif dan mendalam. Hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh John W. Creswell bahwa: ”Qualitative study is designed to be consistent with the assumtions of a qualitative paradigm is defined as an inquiry process of understanding a social of human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting details views of informants, and conducted in a natural setting.”11 Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atas data sekunder. Tatacara dalam melakukan penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dan wawancara dengan nara sumber dan/atau informan dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (output) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penulis melakukan wawancara dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas obyek yang diteliti.12 5.

Definisi Operasional (Kerangka Konsep)

Dikarenakan pembahasan yang dibuat adalah suatu aksi korporasi dari perusahaan terbuka dibidang pasar modal, yaitu; ragam aksi korporasi di pasar modal yang mengakibatkan dilusi saham. Agar tidak terjadi kerancuan dan salah pengertian mengenai istilah dan terminologi dalam tesis ini, dipergunakan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

11

John W. Creswell, Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches, Alih bahasa Nur Khabibah, (Jakarta: KIK Press, 2002), hal. 1. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti diharapkan mempelajari juga suatu hal secara mendalam dan detail. Lihat juga, Michael Quinn Paton, Qualitative Evaluation and Research Methods, (Nembury Park: Sage Publication, 1990), hal. 13-14. 12

Royce Singleton, Approaches to Social Research (New york: Oxford University Press, 1988), page. 291. Universitas Indonesia


11

1.

Afiliasi adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidaklangsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.13

2.

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.14

3.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.15

4.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak

13

Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 1. 14

Ibid., Pasal 1 angka 2.

15

Ibid., Pasal 1 angka 4. Universitas Indonesia


12

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.16 5.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.;17

6.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan

mengenai

peristiwa,

kejadian,

atau

fakta

yang

dapat

mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.18 7.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.19

8.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.20

9.

Lembaga

Penyimpanan

dan

Penyelesaian

adalah

Pihak

yang

menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.21 10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.22 11. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan

16


17


18

Ibid., Pasal 1 angka 7. 19 Ibid., Pasal 1 angka 8. 20


21


22



13

Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.23 12. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.24 13. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.25 14. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.26 15. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.27 16. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi;28 17. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

23 24

Ibid., Pasal 1 angka 13. Ibid., Pasal 1 angka 15.

25


26

Ibid., Pasal 1 angka 18. Ibid., Pasal 1 angka 19.

27 28



14

rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;29 18. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.30 19. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.31 20. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.32 21. Prospektus adalah

setiap informasi tertulis sehubungan dengan

Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.33 22. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.34 23. Restrukturisasi adalah penataan kembali supaya struktur atau tatanannya baik.35 24. Right Issue di Indonesia dikenal pula dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Right Issue merupakan pengeluaran saham

29


30


31


32


33

Ibid., Pasal 1 angka 26. Indonesia (b), Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4. 34

35

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 952. Universitas Indonesia


15

baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini (existing shareholders).36 25. Right Issue dengan pola Debt to Equity Swap adalah Right Issue melalui HMETD dan bila masih ada sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD, akan dibeli semua sisa saham tersebut oleh kreditur selaku pembeli siaga dengan cara mengkonversikan tagihan kreditur menjadi saham perseroan.37 26. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek;38 27. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.39 6.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “ PERAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PROFESI PEUNUNJANG DALAM KEGIATAN PASAR MODAL “, agar dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun pembahasannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

36

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, “Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab,” (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2001), hal. 133. 37

Prospektus Penawaran Umum Terbatas dengan menggunakan pola Debt to Equity Swap.

38


39



16

BAB 1. PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, metode penelitian, serta definisi operasional dan sistematika penulisan. BAB 2. PENGERTIAN PASAR MODAL DAN PERAN NOTARIS DALAM KEGIATAN PASAR MODAL Menguraikan apa hakikat dari pasar modal, pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal dan juga aksi korporasi di pasar modal yang melibatkan peran Notaries di dalamnya. Selanjutnya menjabarkan peran Notaries dalam pasar modal baik dalam praktek Kenotariatan pada umumnya maupub menjalankan jabatannya dalam kegiatan pasar modal

BAB

3.

SYARAT,

KEWENANGAN

DAN

KEWAJIBAN

NOTARIS

PENGGANTI DALAM KEGIATAN PASAR MODAL Menganalisa peran atau kewenangan Notaris Pengganti dalam pasar modal dengan melihat 3 (tiga) aspek utamanya yaitu persyaratan menjadi Notaris Pengganti dalam pasar modal, kewenangannya dalam membuat akta-akta di bidang pasar modal dan terkhir kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya di dalam kegiatan pasar modal. BAB

4.

SYARAT,

KEWENAGAN

DAN

KEWAJIBAN

NOTARIS

PENGGANTI DALAM KEGIATAN PASAR MODAL Bab ini akan menguraikan pelangaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam kegiatan pasar modal yang berkaitan dengan peran Notaris Pengganti di dalamnya dan selanjutnya akan melihat konsekuensi atau akibat hukum dari akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti jika di dalamnya terjadi pelanggaran hukum atau penyimpangan dari aturan yang berlaku dalam pasar modal.



17

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan menjawab mengenai pokok permasalahan yang ditemukan dalam bab 1 serta mengambil kesimpulan atas hasil analisa pada bab 2, 3 dan 4 . Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai saran yang ditemukan terhadap pokok permasalahan.



18

BAB II PENGERTIAN PASAR MODAL DAN PERAN NOTARIS DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

Pasar modal di Indonesia berkembang cukup pesat setelah tahun 1977 atau dalam masa pemerintahan orde baru yang mempunyai rencana pembagunan yang lebih menyeluruh dana memadai terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terus memuncak sampai dengan dekade tahun 1990an dimana pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). Undang- undang ini merupakan landasan kokoh kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegitatan di pasar modal.40 Undangundang ini dibuat untuk menajwab tantangan dan kebutuhan masyarakat di bidang pasar modal, dimana secara umum harus dapat menciptakan tatanan pasar modal yang dapat mengikuti perkembangan perkonomian internasional sekaligus untuk mewujudkan kegiatan pasar modal di dalam negeri yang efisien, transparan sekaligus memiliki landasan kepastian hukum. Semarak dari pertumbuhan pasar modal di indonesia ini juga mengalami guncangan besar sehingga mengalami penurunan drastis pada saat Indonsia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998, yang terus berdampak dan mulai berangsur pulih pada tahun 2004, walaupun

40

M.Irsan Nasarudin, SH, et al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2004, hal. 2. Universitas Indonesia


19

memang peningkatannya tidak bisa dianggap sebaik beberapa tahun belakangan ini yang dapat kelihatan sangat bergairah. Sebelum memulai pembahasan mengenai peran notaris pengganti di pasar modal maka bab ini akan dimulai dengan penegrtian pasar modal itu sendiri, didalamnya akan dibahas juga contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal terutama yang ada kaitannya dengan notaris. Selanjutnya akan disinggung mengenai pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal, khususnya yang akan dibahas cukup mendalam adalah dalam konteks profesi penunjang pasar moda., yaitu notaris dan notaris pengganti. Setelah mengetahui gambaran yang cukup menyeluruh mengenai kegiatan pasar modal yang berhubungan dengan notaris maka akan coba dilakukan analisa untuk dua tujuan utama, pertama mengenai sejauh mana kewenangan notaris pengganti dalam kegiatan pasar modal, yaitu dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pasar modal yang dapat diterima oleh BAPEPEAM LK sebagai otoritas yang mengatur kegitan pasar modal, hal ini beguna untuk mengetahui seluk beluk permasalahan dan resiko dari akta pasar modal yang dibuat oleh notaris pengganti, sehingga stakeholder dari pasar modal mendapat kepastian hukum mengenai akta-akta pasar modal yang dibuat oleh notaris pasar modal dan notaris pengganti dapat mengetahui kompetensinya dalam membuat akta dalam pasar modal (ini dilakukan dengan melihat akta-akta dalam pasar modal yang dibuat oleh notaris pasar modal dan praktek di lapangan yang diterima oleh BAPEPAM LK), Kedua memberikan kejelasan kepada pembaca sehingga dapat memberikan masukan yang positif mengenai syarat-syarat seorang notaris pengganti yang dapat membuat akta pasar modal, agar kedepannya notaris pengganti sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal tidak menimbulkan keraguan atau konflik dalam kegiatan pasar modal tetapi justru dapat mendukung pertumbuhan pasar modal di tanah air dengan lebih professional dan berintegritas.



20

1.

Definisi Pasar Modal

Pasar modal dalam struktur perekonomian suatu negara berada dalam tatanan ekonomi mikro sebagai bagian dari pasar keuangan yang lebih bersifat makro. Dewasa ini peranan pasar modal tidak dapat dipandang sebelah mata lagi apalagi jika ingin bersaing dengan perekonomian di negara-negara maju karena pasar modal walaupun berada dalam struktur yang lebih kecil dari pasar keuangan namun memegang peranan yang sangat krusial karena pasar modal juga dapat menetukan arah dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan dalam menetukan kebijakan dan juga tindakan-tindakan yang diambilnya. Sehingga pada akhirnya pasar modal juga akan berpengaruh dalam menetukan harga-harga, nilai mata uang termasuk pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Pasar pada pengertian umumnya merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk menemukan harga suatu barang atau jasa, sedangkan modal sendiri dapat dibedakan menjadi 2 macam41,yaitu mbarang modal (capital goods) seperti tanah, bagunan dan mesin. Kedua adalah modal uang (fund) yang berupa financial assets. Pasar modal bertujuan untuk memepertemukan antara pemilik dana dan pengguna dan yang pada akhirnya akan membentuk semacam perjanjian investasi di antara mereka, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya seorang pemilik modal akan menyerahkan dana tersebut kepada pemakai modal, dimana nantinya itu akan dibuktikan dengan pemberian surat berharga (efek) oleh pemakai dana. Jadi disini sebenarnya pasar modal identik dengan pasar tradisional pada umumnya hanya yang diperdagangkan adalah modal, yang masing-masing pihak juga akan mendapatkan hak dan kewajibannya (dana untuk berusaha bagi pemakai modal, dan nanti pemberi dana sebagai pemilik modal atau investor akan

41

Ibid,.,hal. 10. Universitas Indonesia


21

mendapat keuntungan di masa yang akan datang jika ada nilai tambah atas dana yang di investasikan/diberikan dari efek tersebut). Dalam UUPM pasal 1 ayat (1) nomor. 13 pengertian pasal modal adalah:42 “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Dalam pengertian tersebut memang tidak dijelaskan secara eksplisit apa itu pasar modal, namun ketentuan diatas lebih menekankan akan apa saja aspek-aspek dalam pasar modal yang saling berangkai untuk terciptanya suatu kegiatan pasar modal. Dari pengetian tersebut dapat kita lihat bahwa pasar modal merupakan kegiatan berangkai yang melibatkan beberapa elemen penting seperti aksi korporasinya (penawaran umum) , efek (instrumennya) dan juga lembaga-lembaga yang terkait termasuk prsofesi yang menunjangya (misal: Notaris, manajer investasi dan laimlain). Secara sederhana pengertian pasar modal dapat dismpulkan menjadi pasar yang yang memperjual belikan berbagai instrumen keuangan jangka panajang, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri yang dikeluarakan oleh swasta43. Di Indonesia kegiatan pasar modal ini dilakukan di bursa efek atau biasa disebut capital market. Skemanya berarti bursa efek menjadi perantara dari pemilik/penjual dana yang membutuhkan suntikan dana tesebut untuk mendapatkan modal segar dalam menjalankan usahanya dengan pembeli dana yang memasukan dananya untuk mendapatkan keuntungan dari nilai efeknya. Dari kegiatan pasar modal tersebut dapat ditarik benang merah bahwa fungsi utama dari pasar modal ini sebenarnya dalah untuk membuka cara atau wadah baru bagi pelaku usaha atau bisnis untuk mendapatkan sumber pembiayaan selain dari lembaga keuangan seperti bank sehingga perusahaannya dapat berkembang karena

42 43

Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Op cit.,Pasal 1 angka 13. M.Irsan Nasarudin, Et al., Op cit.,hal. 13. Universitas Indonesia


22

mendapatkan sumber pembiayaan baru, namun pasar modal dilain pihak juga berdampak postif karena dapat semakin melibatkan rakyat atau masyarakat umum sebagai investor yang berkontribusi bagi perkembangan perkonomian yang tentu saja jika berjalan baik akan meberikan keuntungan balik kepada masyarakat melalui mekanismenya masing-masing efek. Melihat alur pemikiran di atas mengenai pasar modal maka dapat dilhat kalau gambaran keseluruhan dari pasar modal tidak bisa dilepaskan dari :lembaga-lembaga yang menunjangnya, kegiatan atau tindakan dari pasar modal itu sendiri dan profesi penunjang pasar modal, oleh sebab itu kita akan maju ke tahap selanjutnya yaitu membahas mengenai lembaga dan kegiatan yang terjalin dalam pasar modal. 2.

Lembaga dan Pelaku Pasar Modal

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dapat dilihat cukup jelas dalam UUPM, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pula definisi dan kewenangan yang diberikan kepada pihak-pihak tersebut. Adapun struktur kelembagaan dari kegiatan pasar modal ini dilakukan oleh 2 (dua) organ utama, pertama organ yang mengawasi dan mebina kegiatan pasar modal, dimana kewenangan ini diemban oleh BAPEPAM-LK, lembaga yang merupakan subordinat dari Departemen Keuangan dalam mengurus segala urusan mengenai pasar modal dan kedua organ yang menjadi pelaksana dari kegiatan pasar modal, yang terdiri dari PT Bursa efek Jakarta , bursa efek Surabaya serta perusahaan efek. 2.1. BAPEPAM-LK Sebelum UUPM kewenangan BAPEPAM-LK tidak diatur secara menyeluruh atau meandiri dalam Undang-unang melainkan hanya oleh Keputusan Presiden (contohnya Kepres No.58 tahun 1984 tetang pasar modal). Dalam Kepres tersebut kewenangan BAPEPAM tidak hanya sebagai penawas pasar modal tetapi juga Universitas Indonesia


23

sebagai pelaksananya ssehingga BAPEPAM pada saat itu bertindak sebagai penyelenggara, pelasana sekaligus juga sebagai pembina dan pengawas pasar modal. Keadaan ini berubah semejak dikeluarkannya UUPM, dimana didalamnnya mengatur sevara tegas kewenagan BAPEPAM-LK sebagai badan yang mempunyai otoritas mengawasi dan membina pasar modal, hal ini dikarenakan pasar modal terus semakin berkembang dalam masyarakat juga harus didukung oleh institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang jelas untuk menciptakan kondisi pasar modal yang efisien, trasnparan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang terkait. Pengawasan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK dapat bersifat preventif (misalnya: Pedoman, aturan dan pengarahan)maupun scara represif (misalnya: Penyidikan penuntutan dan pengenaan sanksi).44 Sesuai Dengan UUPM (bab II) maka kewenangan dari BAPEPAM –LK adalah: 1.

Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;

2.

Penegakan peraturan di pasar modal;

3.

Pembinaan, pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, pendaftaran dari BAPEPAM-LK dan bergerak dipasar modal;

4.

Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan baik emiten dan perusahaan publik;

5.

Penyelesaian keberatan yang diajukan pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);

6.

Penetapan pengaturan akuntasnsi di bidang pasar modal dan;

7.

Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM-LK sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.45

44 45

Ibid, hal.116. Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Op cit.,Pasal 1 angka 1. Universitas Indonesia


24

Dari ketentuan tersebut diatas kita dapat melihat kalau BAPEPAM-LK mempunyai kewenangan yang sangat luas dana sangat kuat dalam menentukan arah kegiatan pasar modal, diluar kewenagan tersebtu BAPEPAM-LK juga memiliki sejumlah kewenagan pendukung yang lebih bersifat teknis untuk menunjang keweangan utamanya tersebut seperti: a.

Pemerikasaan, dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang mencoba dan/atau telah melakukan, menyuruh atau membujuk melakukan tindakan pelanggaran yang melanggar UUPM dengan cara mengumpulkan data, aset informasi maupun keterangan apapun untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sesuai pasal 100 ayat(2) UUPM;46

b.

Penyidikan untuk menindak lanjuti tindakan pemriksaan dalam hal pemeriksaan tersebut cukup mempunyai bukti yang kuat dan dapat diteruskan ke jenjang pemidanaan dimana diatur secar lebih terperinci dalam pasal 101 ayat (3) UUPM. 2.2. Bursa Efek UUPM pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa bursa efek adalah pihak yang

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, dimana dengan begitu perusahaan efek yang saha adalah yang dijalankan menurut Undang-undang dan mendapatkan izin dari BAPEPAM-LK (UUPM pasal 6 angka 1).47 Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari Bursa Efek mempunyai susunan kepengurusan yang terdiri dari Dewan komisaris dan Direksi dengan jumlah anggota 7 orang (PP No.45 tahun 1995 pasal 9), setiap angota Direksi dan Komisaris dilarang untuk merangkap jabatan di perusahaan lain (pasal 9 ayat (2)) dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali (pasal 9 ayat (3)).48

46 47 48

M.Irsan Nasarudin, SH, Et al., Op Cit.,hal. 117. Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Op cit.,Pasal 9 ayat 2. Ibid, Pasal 9 ayat 3.hal 12 Universitas Indonesia


25

Selain itu Bursa Efek juga dibantu oleh 2 (dua) lembaga penunjang bursa efek yang diberikan atas izin BAPEPAM-LK, yaitu Lembaga kliring dan penjaminan (LKP), yang berfungsi membantu bursa efek di bidang kliring dan penjaminan dari transaksi-transaksi yang dilakukan di lantai bursa dan selanjutnya oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) ,yang mempunyai tugas untuk memepermudah dalam pnyelesaian pemindah bukuan. Bursa efek diberi kewenangan juga oleh Undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagai anggota bursa efek, dimana hal itu mencerminkan bursa efek sebagai self regulatory organizations (SRO). Tugas ini dapat diemban dengan 2 cara:49 a. Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa. b. Melakukan pendeteksian dini (early warning) dalam memonitor transaksi setiap saat di lantai bursa (pasal 12 UUPM). Tindakan pengawasan meupakan salah satu hal yang cukup penting dalam bursa efek untuk menjamin kegiatan perdaganagn yang terarah, transparan dan efisien, oleh sebab itu pembuatan undang-undang mengaturnya secara lebih tegas dan terperinci dalam 12 UUPM yang berbunyi sebagai berikut:50 1. Bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek; 2. Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris bursa efek dan BAPEPAM-LK tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan efek anggota bursa efek atau bursa efek yang bersangkutan; 49

DR. Imam Syahputra, SH.,LL.M, Hukum Pasar Modal: Teori dan Kasus, Jakarta, Harvarindo, 2011, Hal. 65. 50

Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Op cit.,Pasal 12. Universitas Indonesia


26

3. Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan BAPEPAM-LK Dari amanat seperti yang disebutkan undang-undang diatas dapat disimpulkan kalau bursa efek memegang peranan penting dan mempunyai wewenang yang cukup luas utuk mendeteksi adanya kesalahan atau kecurangan dalam transaksi di bursa saham, misalnya adanya insider trading atau laporan material yang tidak benar dari pelaku transaksi, melalui keweangannya ini diharapkan bursa efek dapat mengendalikan pasar dengan baik dan juga mengambil langkah-langkah kongkret untuk mewujudkannya, kalau perlu juga dengan law enforcement atas perusahaan efek atau saham-saham yang diperjualbelikan. Saat ini di Indonesia terdapat 2 (dua) bursa efek, pertama Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang lebih banyak memerdagangkan instrumen saham (equity) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang lebih banyak memperdagangkan instrumen hutang atau obligasi. Diharapkan dengan kedua bursa ini dapat menciptakan iklim yang mendorong perdagangan yang dilakukan perusahaan efek dalam mengembangkan kegiatan pasar modal dan memberikan pelayanan yang baik agar dapat menjaring investor menanamkan modalnya, tentunya kedepannya dapat menjawab tantangan perkembangan pasar modal modern yang juga harus siap bersaing dalam segi teknologi, informasi dan pelayanan (service) dan terutama menjamin keamanan dalam berinvestasi. 2.3. Perusahaan Efek Perusahaan efek adalalah perusahaan yang mendapat ijin dari BAPEPAM-LK untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BAPEPAM-LK.51 Itu berarti Perusahaan efek dapat menjalankan satu atau beberapa dari fungsi yang diembannya tersebut. Sehingga dapat kita lihat di indonesia

51

M.Irsan Nasarudin, Et al., Op cit.,hal 141. Universitas Indonesia


27

bursa efek merupakan pemain utama dalam kegiatan pasar modal karena sukses atau tidaknya perdagangan di lantai bursa menjadi pertaruhan profesional bagi para perusahaan efek. Persyaratan untuk mendirikan Perusahaan efek ini tercantum dalam Peraturan Pemrintah No.45 tahun 1995 pasal 32 dan sampai saat ini diperkirakan Perusahaan efek ini sudah mencapai hampir 300 banyaknya. Selanjutnya akan dijelasakan 3 macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan efek: Penjamin Emisi efek (PEE) yang adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten dalam melakukan penawaran umum yang biasanya difasilitasi dengan klusaula kesanggupan dari PEE, (Misalnya: Full commitment yang akan dijelaskan kemudian).PEE yang mempunyai izin usaha sebagai penjamin emisi efek juga dapat menjadi perantara pedagang efek namun hal itu tidak terjadi sebaliknya atau dapat dikatakan perusahaan efek yang hanya memliki izin perantara pedagang efek tidak otomatis menjadi penjamin emisi efek. Secara garis besar tugas utama dari PEE adalah memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka emiten tersebut akan go public, menjamin emisi yang diterbitkan emiten dan terakhir melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara baik. 52 Sesuai pasal 39 UUPM maka PEE harus menjamin emiten untuk memenuhi setiap ketentuan yang harus dibuat termasuk kontrak yang dibuat diantara PEE dan emiten dimana dalam kontrak ini semacam jaminan dari PEE terhadap emiten menyangkut kesanggupann PEE dalam menjual emisi dari emiten. Secara teoritis ada beberapa klasusula kesanggupan yang biasanya ditawarkan oleh PEE yaitu:53

52

Ibid, hal. 145.

53

Ibid, hal. 145-146. Universitas Indonesia


28

1.

Full comitement (kesanggupan penuh), PEE bertanggung jawab untuk engambil sisa efek yang tidak terjual karen menjamin dengan kesanggupanpenug untuk menjual sekuruh efek emiten;

2.

Best effort comitment (kesanggupan terbaik), PEE tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual tapi berusaha menjual dengan kuantitas sebaik mungkin;

3.

Stand by comitment (kesanggupan siaga) PEE akan membeli sisa efek yang tidak terjual dengan harga tertentu;

4.

All or none comitment (kesanggupan semua atau tidak sama sekali), PEE akan berusaha menjual semua efek agar semua laku tetapi kalau tidak tercapai maka transaksi dengan esluruh pemodal akan dibatalkan. Dari klausula-klausula tersebut di atas maka PEE dapat melihat atau

memprediksi keputusan apa yang akan diambil dalam kontrak yang dibuat dengan emiten baik secara bisnis maupun dengan resiko yang akan ditanggungnya. Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Wakil Perantara Pedagang efek (WPEE) yang tugas utamanya adalah menjadi perantara pedagang efek untuk melakukan kegiatan usaha jual beli efek, kita biasanya mengenalnya sebagai pialang. Dalam menjalankan tugasnya harus mendapatkan izin dari BAPEPAM-LK dan menjalankan fungsinya dengan penuh integritas karena merupakan elemen yang sanagt dominan dalam pasar modal Manajer Investasi (MI) yang merupakan pihak yang bertugas mengelola portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, organisasi ataupun usaha bersama) untuk para investornya, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Manajer Investasi (WMI) yang untuk menjalankan pekerjaannya itu juga harus mendapat izin dari BAPEPAM-LK. Keberadaan MI dan WMI ini sangatlah penting karena tidak semua investor paham bagaimana menganalisa transaksi dalam pasar modal ataupun tidak punya cukup waktu mengelola portofolionya sendiri, hal ini mengakibatkan baik MI maupun WMI mempunyai peranan strategis dalam penegelolaan efek di pasar modal.



29

2.4. Lembaga Penunjang Pasar Modal Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), di Indonesia LKP berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai mandat yang diberikan dalam PP No.45 Tahun 1995. tugas dan fungsi LKP ini diberikan kepada PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI). KEI pada intinya berperan penting dalam kelanjutan transaksi pasar modal dalam rangka penyelesaian transaksi di lantai bursa, disini KPEI harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian transaksi bursa dapat dilakukan secara terartur, wajar dan efisien.54 Tugas utama KPEI ini adalah melakukan kliring dalam transaksi bursa sehingga akhirnya dapat dilengkapi atau dipenuhi segala hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh investor yang melakukan transaksi. Selain itu KPEI dapat dibilang juga sebagai mitra dari pihak investor dalam hal menjamin agar transaksi di bursa efek dapat selesai dilaksanakan. Jaminan ini dapat berasal dari efek ataupun bank kustodian sehingga KPEI disini dapat menjamin kalau nilai jaminannya cukup untuk melakukan transaksi tersebut demi keamanann transaksi dan para investor itu sendiri (LKPEI dapat memberikan instruksi-instruksi kepada investor mengenai kekurangan ataupun kelebihan jaminan tersebut). Jika investor gagal dalam melakukan transaksi maka KPEI dapat menjual atau membeli efek dalam pasar tunai. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Sama dengan LKP, LPP ini juga berbentuk Perseroan Terbatas dengan persratan yang juga sama, misalnya dalam hal ijin dari BAPEPAM-LK dan ketentuan modal dasarnya.Tugas dan fungsi LPP di Indonesia dijalankan oleh PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pada intinya KSEI ini melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek dengan kewajiban memnuhi persyaratan teknis tertentu, yang kalau dijabarkan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:55

54 55

Ibid, hal. 49. Ibid, hal. 150. Universitas Indonesia


30

1. Bidang penatausahaan rekening efek untukmenyimpan kas dan efek; 2. Penerimaan dan bonus deviden, bunga, pokok pinjaman, saham, bonus dan halhak lainnya; 3. Pemindahan efek keluar dan masuk penitipan kolektif dan pemindahan efek dari satu rekening ke rekening lainnya berdasarkan hal-hal tertentu; 4. Penjualan hal atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul dari pemilikan efek 5. Pembayaran pajak maupun penerimaan restitusi pajak. Kesuksesan KSEI juga bergantung oleh sumber daya manusia yang menjalaninya karena selain dibutuhkan profesionalitas dan pengalaman juga integritas yang memadai sehingga sistem dapat berjalan dengan aman walupun memang dalam KSEI ini pengamanan dan prosedurnya sudah cukup ketat. Selain itu juga dibutukan dukungan dari teknologi yang memadai seperti computerized system dan interconnecting antara divisi maupun pihak yang terlibat dengan baik utk menjalankan proses verifikasi ataupun transaksi perdagangan. 3.

Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga-lembaga profesi penunjang pasar modal seperti yang disebutkan diatas memegang peranaan sangat penting dalam rangkaian legiatan pasar modal,. Dalam menjalankan fungsinya tersebut lembaga-lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dari orang-orang profesional yang dalam landscape pasar modal disebut sebagai profesi penunjang pasar modal. Adapun sesuai dengan konteks penulisan hukum ini maka yang menjadi fokus tentunya adalah notaris dan notaris pengganti tetapi sebelumnya untuk mendapatkan gambaran lengkapnya maka perofesi

penunjang pasar modal adalah terdiri dari: Akuntan Publik, yang mana orang yang mempunyai profesi ini mempunyai kewenangan

melakukan

pemeriksaan

atas

keuangan

badan

usaha

yang

menegeluarakan surat berharaga untuk diperdagangkan (selanjutnya disebut emiten) Universitas Indonesia


31

guna memberikan pendapat atas laporan keuangan emiten guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten.56 Peran akuntan publik ini antar lain adalah menentukan apakah suatu perusaaan layak untuk melakukan Go Public dan menjadi nara sumber dalam menilai suatu kebenaran laporan keuangan dari emiten. Dalam hubungannya dengan emiten dapat dikatan kalau akuntan publik adalah pemain kunci dalam membantu emiten dalam melakukan transaski pasar modal misalnya melaksanakan initial public offering atau menjual obligasi, hal ini dikarenakan akuntan publiklah yang membantu emiten dalam menyiapkan atau menyajikan laoporan keuangannya, dimana laporan keuangan merupakan salah satu instrumen paling penting (dapat dikatakan paling penting) untuk menentukan apakah emiten layak melakukan investasi atau menjual suatu produk investasi. Konsultan Hukum adalah pihak yang memberikan dan menandatangani mengenai emisi efek ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh emiten. Peran konsultan Hukum ini sangat penting untuk menjamim transaksi dilakukan secara legal dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Jika Konsultan hukum dengan benar mereview atau memeriksa segala dokumen yang diperlukan, melaksanakan proses transaksi sesuai hukum atau memebrikan nasihat hukum dengan semestinya serta dapat menjamin kebenaran dan sahnya baik dokumen, informasi maupun segala hal yang berkaitan dalam proses transaksi maka dalam pasar modal itu sendiri akan semakin berkurang resiko kejahatannya dan kredibilitas dari pasar modal dan khususnya emiten dalam melakukan kegiatan pasar modal dapat terjaga. Ketiga adalah Penilai, Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menadatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai.57 Berbeda dengan konsultan hukum yang 56

Sawidji Widoatmodjo:Pasar Modal Indonesia: Pengantar & Studi Kasus, Jkarta, Ghalia Indonesia, 2009, hal. 47. 57

Ibid, hal 49. Universitas Indonesia


32

menilai dari aspek atau segi hukum maka Penilai memberikan penbilain mengenai berapa nilai yang wajar barang yang dimiliki tersebut baik barang itu berfisik maupun nonfisik, yang tentu saja pada nialainya akan dihitung dengan uang. Penilai dalam melakukan penilaian terhadap harta emiten harus bersikap objektif dan terbuka karena harta kekayaan emiten tersebut akan dijadikan jaminan sebagai agunan terhadap pinjaman dari

investor, oleh karean itu penilaian dari Penilai akan

menetukan berapa harga dari saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Setelah mengenal apa saja profesi penunjang pasar modal maka selanjutnya akan dijelasakan peranan Notaris dan Notaris pengganti dalam pasar modal. Notaris merupakan profesi yang sudah cukup tua, pada mulanya lembaga Notariat dikenal di Italia pada sekitar abad 11 sampai 12 dengan nama Notarius, walaupun sebenarnya Notaris juga dikenal sejak abad 3 pada zaman pemerintahan Romawi yang biasa disebut Tabeliones, yang pekerjaan utamanya adalah memuat pengesahan atas surat-surat yang berhubungan dengan pemerintah Romawi pada saat itu. Selanjutnya di Italia (kelanjutan kerajaan Romawi), Profesi Notaris

tenyata

berkembang cukup dinamis, dimana berfungsi sebagai orang yang melakukan penulisan atau pencatatan yang mana dalam perkembangannya Notaris sering dianggap sebagai orang yang memiliki keahlian untuk menulis atau mencatat secara cepat.58 Pada perkembangannya profesi Notaris ini mengalami puncak kejayaannya atau perkembangannya di Perancis pada abad 13 sampai 18 pada saat revolusi Perancis. Hal ini dikarenakan Notaris di Perancis dikenal sebagai orang yng ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat untuk dalam pembuatan surat-surat atau perjanjian-perjanjian sesuai peruntukan dan kebutuhannya walaupun masih dianggap bukan perpanjangan tangan pemerintah sehingga kekuatan pembuktian dari surat ataupun perjanjian yang dibuat Notaris adalah tidak sempurna karena bukan merupkan bukti otentik (sudah semakin serupa dengan Notaris di 58

G.H.S Lumban Tobing, SH: Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Penerbit erlangga, 1999,

hal. 4. Universitas Indonesia


33

Indonesia). Pada akhir abad ke 18 akibat revolusi Perancis dan desakan atas kebutuhan masyarakat terhadap porofesi Notaris maka pemerintah Perancis mengkodifikasikan Perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Notaris dalam sistem hukum dan tata hukum mereka sehingga kita tahu kedepannya profesi Notaris seperti inilah yang menyebar ke Belanda dan negara-negara civil law lainnya termasuk Indonesia akibat semangat zaman yang masih berbentuk kolonialisme dan imperialisme saat itu di negara-negara eropa.59 Akibat semangat zaman tersebut di atas itulah maka Belanda yang pernah menjadi bagian dari jajahan Perancis juga membawa profesi lembaga Notaris ini ke Indonesia. Akibatnya kita menganut sistem lembaga Notariat civil law seperti yang dianut negara Perancis maupun Belanda, dimana Profesi Notaris memegang peranan penting dalam urusan publik khususnya yang menyangkut area hukum keperdataan yang sebenarnya menjalankan tugas yang berasal dari pemerintah sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Notaris pertama di Indonesia adalah seorang Belanda yang bernama Melchior Kerchem dimana dia diangkat sebagai Notaris di Batavia.60 Seturut perkembagannya maka kita patut berbangga karena profesi Notaris tetap dihargai sampai saat ini sebagai mana dapat terlihat, misalnya dari semakin dibutuhkannya banyak profesi Notaris di Indonesia, hukum yang semakin jelas mengatur profesi ini (Undang-undang Jabatan Notaris) dan struktur pendidikan yang semakin ketat dalam menjadikan seorang Notaris (dengan menjadikan pendidikan profesi Notaris setara dengan Magister dalam tahap pendidikan di Universitas). Demikian juga jika kita berbicara peran Notaris dewasa ini dalam perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dalam bidang pasar modal. Dalam geliat pasar modal di Indonesia peran Notaris sangatlah penting, mengapa dapat saya katakan penting adalah karena Notaris di Indonesia mengemban tugas 59

Tan Thong kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007. Hal.465. 60

G.H.S Lumban Tobing, SH, Op cit., hal. 17. Universitas Indonesia


34

yang krusial yang menyangkut urusan publik dalam konteks keperdataan, dimana Notaris merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan tugas publiknya di masyarakat khuhusnya yang menyangkut urusan keperdataan, selain itu Notaris juga diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk membuat akta otenetik yang mana kedua hal ini dirangkum dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan jutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualiakan kepada pejabat atau orang lain.”61

Definisi pasal tersebut terlihat dengan jelas tugas, tanggung jawab dan kewenangan Notaris khususnya yang berkaitan dengan membuat suatu perjanjian. Selain itu tugas yang diberikan UUJN tersebut, profesi Notaris juga dituntut untuk dapat mememnuhi kebutuhan dan perkembanagn yang terjadi dalam masyrakat, karena jika tidak maka profesi ini kedepannya akan diragukan fungsi dan kredibilitasnya dalam menjawab secara kongkrit tantangan yang diberikan masyarakat khususya dalam perkembangan terknologi dan perekonomian. Dalam kaitannya dengan pasar modal, maka dalam UUPM memberikan kedudukan kepada Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal yang dapat membuat akta otentik apapun yang berkaitan dengan kegaiatan pasar modal, khusunya dalam rangka penawaran umum perdana atas saham. Disinilah letak arti penting notaris menurut UUPM , yaitu Notaris diberi keweangan satu-satunya untuk membuat akta otenetik sebagai alat pembultia yang mutlak dan instrumen legal yang

61

Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, UU No 24 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal

1 ayat8.



35

sah dalam kaitannya dengan suatu kegiatan pasar modal.yang mana akan dijelaskan lebih rinci dalam pembahsan mengenai kegaiatan pasr modal nantinya. Seorang Notaris tidak dengan serta merta dapat menjalankan tugasnya sebagai notaris pasar modal, selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 13 UUJN juga harus memenuhi aturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK yaitu wajib terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM-LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam BAPEPAM-LK, yang tercantum dalam peraturan nomor VII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendataran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang isinya adalah sebagai berikut: 1. Telah diangkat sebagai notaris oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; 3. Memiliki akhlak moral yang baik; 4. Wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui oleh BAPEPAM-LK; 5. Sanggup secara terus menerus mengikuti Program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 6. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan kode etik profesi, serta senantiasa bersikap indepanden; 7. Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI); 8. Bersedia untuk diperiksa oleh INI atas pemenuhan PJN dan kode etik profesi dalam rangka melaksakan kegiatannya. Permohonan Notaris sebagai prosfesi penunjang pasar modal diajukan kepada BAPEPAM-LK dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam peraturan, dimana permohonan sebagaimana tersebut di atas harus disertai dengan dokumen sebagai berikut: Universitas Indonesia


36

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Surat Keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang; 3. Surat Pernyataan Notaris yang bersangkutan bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; 4. Sertipikat program pelatihan di bisang pasar modal yang diakui oleh BAPEPAM-LK; 5. Surat Pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus-menerus Program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di pasar modal; 6. Surat Pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai PJN dan kode etik profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya; 7. Bukti keanggotaan INI; 8. Surat Pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota INI setelah memperoleh Surat Tanda terdaftar (STTD) dari BAPEPAM-LK dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebt kepada BAPEPAM-LK; dan 9. Surat Pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh INI atas pemenuhan PJN dan kode etik dalam rangka mealaksankan kegiatannya.

4.

Peran Notaris Dalam Kegiatan Pasar Modal

Setelah membahas profesi penunjang pasar modal maka pembahasan selanjutnya tentu saja akam memasuki wilayah kegiatan yang berlangsung dalam pasar modal itu sendiri, yang akan dikhususkan dengan kegiatan pasar modal yang berhubungan erat dengan peran seorang Notaris. Seperti yang kita ketahui sebenarnya kegiatan pasar modal sangatlah luas dari mekasnisme transaksinya, jens komoditas atau efek yang diperdagangkan maipun para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya, oleh sebab itu naka menurut hemat Universitas Indonesia


37

penulis untuk mendapatkan analisa yang mendalam mengenai peran Notaris, utamanya Notaris pengganti maka kegiiatan pasar modal ayng akan dibahas hanya yang berkaitan erat dengan peran Notaris. Berdasarkan pemikiran tersebut kegiatan pasar modal yang akan diuraikan akan terfokus pada Rapat Umum pemegang saham dari Perusahaan terbuka maupun Perseroan yang ingin melakukan Go Public, perjanjian-perjanjian yang menyangkut penawaran perdana tersebut, yaitu Perjanjian Penjaminan emisi efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan terakhir tentu saja Aksi korporasi go public itu sendiri atau secara teknis dalam bahasa pasar modal dikenal dengan nama Initial Public Offering (IPO) yang dalam bahsa Indonesianya disebut Penawaran Perdana. Seperti yang kita ketahui bahwa kegaiata-kegiatan diatas tidak bisa dilepaskan dari fungsi Notaris di pasar modal dan kalau kita lihat rangkaian kegiatan disebut diatas terjadi atau dilaksanakan dalam

bigframe IPO. Karenanya pembahasan akan

dilakukan sesuai dengan urutan dari proses IPO untuk memeprmudah melihat skema dari aksi korporasi IPO dan peran Notaris di dalamnya. 4.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS peseroan dalam pasar modal dapat dibedakan menjadi dua bagian (menurut proses waktunya), pertama RUPS yang merupakan masa persiapan atau kegiatan awal dalam melaksanakan proses IPO dan Kedua RUPS yang dilakukan oleh Perusahaan yang telah go public, dimana yang akan menjadi fokus perhatian adalah yang pertama. RUPS menjadi titik dasar dalam suatu Perusahaan yang ingin melakukan penawaran Perdana. Hal ini dikarenakan Perseroan tersebut akan melakukan perubahan Anggaran Dasarnya (selanjutnya disebut AD) seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat (2) huruf (F) UU PT dan sesuai dengan pasal 88 ayat (1) UUPT maka persayaratan agar RUPS tersebut dapat mengambil keputusan secara sah adalah dengan dihadiri oleh 2/3 pemegang saham dan disetujui oleh 2/3 dari suara yang dikeluarkan. Universitas Indonesia


38

Sebelum melaksanakan RUPS Notaris wajib memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses trasnsaksi penawaran perdana yaitu: a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya yang paling akhir; b. Seluruh perubahan AD termasuk antara lain: b.i

RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan AD emiten. Perlu diperhatikan apakah RUPS telah diadakan dan mengambil keputusan secara sah dan mengikat dengan memeriksa persyaratan kuorum, pemungutan suara dan kompetensi para pihaknya dalm RUPS yang diadakan;

b.ii

Pengesahan akta pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan AD emiten sesuai dengan UUPT pasal 7 sampai dengan 14.

c. Permodalan dan Saham. Ada beberpa hal yang harus diperhatkan berkaitan permodalan dan saham yaitu: i. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor emiten yang ada sebelum penawaran emisi oleh emiten; ii. Jenis saham yang dikeluarkan oleh emiten; iii. Susunan pemgang saham terakhir; iv. Riwayat permodalan dan pemilikan saham serta peralihannya (dapat dilihat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan) dan juga bukti penyetoran modalnya. d. Direksi dan Komisaris. Biasanya dalam hal ini mengenai keabsahan dan kompetensi dari Direksi dan komisaris yang sedang menjabat yang bisa berkaitan dengan jangka waktu/masa jabatan.

e. Persetujuan dan Keputusan yang diambil dalam RUPS. Dalam hal ini tentu saja persetujuan untuk malakukan penawaran perdana yang harus diadapat dalam RUPS, pesetujuan dari komisaris emiten dan persetujuan Universitas Indonesia


39

dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar emiten dapat melakukan kegiatan operasional usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan atau mendapatkan suatu hak yang harus dimiliki emiten tersebut. Setelah menelaah dan memeriksa segala hal yang berkaitan denga proses penawaran perdana maka tahap selanjutnya adalah melaksakan RUPS dengan agenda rapat Perubahan AD emiten, hal ini agar emiten tersebut dapat melakukan penawaran umum perdana dan menjadi Perusahaan go public, karenanya dalam RUPS status badan hukumnya haruslah dirubah dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka (PT.tbk). Selain itu juga harus dilkukan penyesuaian dalam AD untuk disesuaikan dengan peraturan di bidang Pasar Modal, yaitu Peraturan No.IX.J.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar yang melakukan penawaran umum efek bersidat ekuitas dan perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut maka ada beberapa ketentuan dalam AD emiten yang harus dirubah dan disesuaikan yang meliputi: 1. Nama dan tempat kedudukan; 2. Jangka waktu berdirinya; 3. Maksud dan tujuan termasuk kegiatan usahanya; 4. Struktur permodalan; 5. Pengeluaran efek bersifat Ekuitas; 6. Saham termasuk berkenaan dengan surat saham dan surat saham kolektif; 7. Penitipan kolektif; 8. Pemindaham hak atas saham;

9. Anggota Direksi dan Komisaris termasuk Komisaris Independen 10. Laporan tahunan dan perhitungan tahunan; 11. RUPS; Universitas Indonesia


40

12. Pemberitahuan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS; 13. Kuorum dan keputusan RUPS untuk mengambil keputusan tertentu diantaranya namun tidak terbatas pada menjadikan jaminan hutang atas aset perusahaan atau baik sebagain atau sebagian besar. Disinilah letak dan peran tanggung jawab yang sangat penting bagi Notaris sebagai prosfesi penunjang Pasar modal, diman untuk membuat akta risalah RUPS tersebut Notarislah pejabat satu-satunya yang berwenanga adalah Notaris. 4.2. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perjanjian penjaminan emisi efek yang dilakukan pada tahap persiapan go public dibuat antara emiten dengan Penjamin Emisi Efek dan biasanya berbentuk akta Notaris.Notaris perlu memahami UUPM dan aturan-aturan dari BAPEPAM-LK supaya perjanjian yang dibuatnya dapat dirancang dengan rinci dan memuaskan kedua belah pihak, ada baiknya Notaris juga meminta masukan dan pendapat dari Konsultan Hukum yang memahami mengenai Perjanjian ini. Untuk itu seorang Notaris perlu juga membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup dan terus up to date tentang aspek-aspek IPO dan selalu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAPEPAM-LK secara berkesinambungan. Dalam menyusun Perjanjian penjaminan emisi efek, Notaris tidak hanya harus memperhatikan kepentingan emiten dan kepentingan penjamin emisi efek, namun juga kepentingan segenap penjamin pelaksana emisi efek dan kepentingan masyarakat calon pemodal yang nantinya akan ikut serta dalam IPO. Notaris harus bisa secara detail kepentingan calon pemodal apakah sudah sukup terlindung dan terjamin dan juga menjaga kepentingan penjamin emeisi efek terutama melalui klausula mengenai penjaminan penjulan emisi dari emiten yang pernah disinggung sebelumnya, dan juga dalam hal penetapan waktu atau jadwal penawaran emisi, termasuk dalam prosedur penjatahan dan pengembalian pesanan dari emisi. Ada kalanya terdapat hal-hal yang belum dapat dicantumkan dalam Perjanjian penjaminan emisi efek yang tealh dibuat oleh notaris sebelumnya, atas hal ini Notaris Universitas Indonesia


41

dapat atau perlu mengadakan perubahan-perubahan atas Perjanjian penjaminan emisi efek yang sebelumnya, yang antara lain mengenai harga saham perdana, jadwal waktu dari penawaran sebuah emisi, pembentukan sindikasi dari para pelaksana emisi efek dan hal-jal lain yang belum tercantum dalam perjanjian tersebut sebelumnya. 4.3. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam rangka penawaran umum perdana saham, emiten perlu untuk untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang berfungsi administratif dalam pengelolaan saham, dan ini biasanya dilakukan dalam bentuk notariil. Apabila emiten telah menjadi perusahaan publik dam melakukan pencatatan di bursa, maka emiten memerlukan peranan dari Biro Adminstrasi efek yang akan menangani pencatatan dan adminstrasi saham yang telah dicatatkan di bursa, antara lain mengenai pemeliharaan daftar pemegang saham emiten termasuk pencatatan pemindahan hak atas saham. Biro Adminstrasi Efeklah nantinya yang akan mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah atas saham-saham emiten berdasarkan Daftar Pemegang Saham. Dalam hal Perjanjian pengelolaan Administrasi Saham ingin dirubah maka harus dilakukan bersama dengan perubahan yang dilakukan terhadap Perjanjian Emisi efeknya karena berkaitan erat dan dua-danya dilakukan dengan akata notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut antara lain adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada calon investor. 4.4. Penawaran Umum Perdana Setiap perusahaan yang sehat dan punya visi yang besar pasti ingin dikenal oleh masyarakat luas dan dipakai produknya oleh semakin banyak masyarakat, dengan begitu perusahaan pasti akan mendapatkan keuntungan yang semakin meningkat dan dengan sendirinya kesejahteraan pegawainya akan semakin terjamin yang akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Universitas Indonesia


42

umumnya. Ini merupakan salah satu cita-cita perusahaan yang baik, dan untuk mencapai hat tersebut tidaklah mudah, perusahaan pasti selain membutuhkan sumber daya yang prima dan produk yang berkualitas juga membutuhkan hal yang seringkali menjadi faktor penentu, yaitu modal yang kuat. Berkaitan dengan hal inilah maka kegiatan pasar modal mempunyai fungsi terbesarnya. Dalam sisi yang berbeda masyarakat dewasa ini juga sudah memahami arti pentingnya sebuah investasi, oleh karena dengan adanya kesadaran tersebut masyarakat dewasa juga memerlukan suatu wadah untuk berinvesatasi. Pasar modal adalah salah satu lembaga yang bisa menjawabnya walaupun juga ada ada sarana lain yang juga cukup popular, yaitu tanah atau logam mulia. Berbeda dengan dua hal yang disebut terakhir maka pasar modal mempunyai beberpa kelebihan diantaranya masyarakat akan merasa menjadi bagian perusahaan dimana mereka menaruh modalnya, dengan rasa memilki yang semakin tinggi ini maka diharapkan akan memacu mereka untuk menjadi “pemilik” yang baik dan selanjutnya ini kan memajukan perekonomian masyarakat Indonesia karena mereka meringankan beban modal dari perusahaan-perusahaan tersebut dan juga mendapat pendapatan tambahan yng cukup menjanjikan. Semua ini akan tercapi jika investasi dalam pasar modal ini kena sasaran (misalnya diutamakan perusahaan-perusahaan nasional) dan ditunjang oleh sistem pasar modal yang baik Kembali pada pokok utama pembicaraan kita mengenai permodalan dalam perusahaan, pada prinsipnya modal dapat dibagi dua, yaitu melalui hutang (sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan dan ekuitas (modal perusahaan itu sendiri).62 Hutang adalah sumber pendanaan yang sangat dikenal dan merakyat bagi siapapun, karena utang bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tapi juga oleh kita sehari-hari. Hutang dilakukan biasanya karena suatu perusahaan membutuhkan dana segar untuk keperluan operasional atu memperluas sayapnya dalam kegiatan usaha tersebut. Hutang ini punya kelebihan demikian juga 62

Sawidji Widyoatmodjo, Op cit., hal. 27. Universitas Indonesia


43

kekurangan, kelebihan dari suatu utang adalah tentu saja yang utama adalah tidak berasal dari “kantung “ sendiri sehingga menarik untuk dilakukan dan selanjutnya dalam berhutang banyak pihak yang sangat siap membantu untuk memudahkan proses hutang hal ini mengakibatkan hutang dapat diproleh dengan semakin mudah baik dalam jumlah yang diminta, proses pembayaran maupun jangka waktu pembayarannya, tetapi seperti yang kita ketahui hutang juga mempunya kelemahan khususnya dalam konteks suatu perusahan yang berhutang, yaitu hutang sangat membebani segi finansial (angsuran dan bunga) perusahaan dan yang paling membebankan adalah adanya jaminan yang mengikat hutang tersebut. Oleh sebab itu perusahaan yang semakin banyak hutangnya biasanya menjadi tidak sehat dan akan menimbulkan masalah-masalah finasnsil baru dalam perusahaan, hutang dalam arti konvensional seperti talah dijelaskan tidaklah terus menerus menjadi saran perusahaan yang memerlukan modal karena efek buruk yang ditimbulkan kedepannya oleh sebab itu dalam masyarakat perkonomian modern diperlukan alternatif sumber permodalan untuk menjadi solusi bagi suatu perusahaan yang mencari dana segar untuk memperkuat dan mengembangkan terus bisnisnya. Hal tersebut membawa kita kepada sumber yang kedua, yaitu ekuitas. Secara sederhana ekuitas ini bisa terdiri dari modal sendiri atau saham, laba ditahan dan agio saham.63 Keterbatasan dari ekiutas yang biasanya adalah modal sendiri adalah keterbatasan jumlahnya. Tidak seperti hutang yang bisa diberikan dengan jumlah yang besar maka kekuatan modal dari pendiri belum tentu memilki daya yang besar, sehingga cara seperti pasti juga tidak akan membawa dampak yang signifikan bagi perusahaan yang menginginkan ekspansi besar. Untuk mengatasi permasalahan ini maka terciptalah sistem pasar modal, karena keterbatasan modal tersebut akhirnya dapat ditembus dengan cara memasarkan atau menjual saham kepada manyarakat umum. Berdasarkan belakang tersebut maka sekarang kita kenallah apa yang dinamakan pasar modal. Seperti juga dengan hutang memasarkan saham ke 63

Ibid, hal.29. Universitas Indonesia


44

masyarakat juga memliki keunggulan dan kelemahan, secar singkat kelemahannya adalah prosesnya yang cukup panjang dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi tetapi ini akan sebanding dengan keuntungannya yaitu modal yang didapapatkan (tanpa hutang sehingga tidak menimbulkan beban), dan kedua investor atau pemodal tersebut hanya akan menjadi pemilik pasif sehingga para pengurusdan pemilik saham lama dapat bekerja semaksimal mungkin demi kenajuan perusahaan yang akan berimbas pada nilai saham perusahaan itu sendiri di pasar modal. Setelah mengetahui latar belakang dari penawaran umum perdana (selanjutnya disingkat IPO) maka dapat disimpulkan bahawa tujuan dari perusahaan mengadakan IPO adalah sebagai berikut: 1. Perluasan usaha, baik dalam ekspansi atau mengembangkan jenis produknya untuk mendapatkan pasar yang lebih luas ataupun dengandengan cara menambah jenis produk yang akan dipasarkan, hal ini sangat diperlukan, mengingat persaingan dengan para kompetitor maupun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (misalnya dalam segi teknologi, fungsi, dll); 2. Memperbaiki dan menyehatkan struktur permodalan, seperti yang dijelaskan diatas, IPO ini dapat mengurangi beban modal usaha yang bersalah dari hutang, sehingga resiko dari penyitaan asset perusahaan ataupun jatuh pailit akan semakin berkurang, selanjutnya justru dengan IPO maka cashflow perusahaan akan semakin baik sekaligus menutup hutang-hutang yang ada; 3. Menigkatakan nilai perusahaan, peningkatan ini bukan saja secara fisik bagi perusahaan seperti namanya yang semakin dikenal, mendapatkan dana segar tetapi juga nilai yang tidak kelihatan seperti adanya sense of belonging dari masyarakat yang menjadi investor dan juga adanya kesempatan bagi para pegawai juga untuk membeli

saham perusahaan (melalui melalui program

employee stock ownership plan/ ESOP), yang sebenarnya akan menjadi nilai tambah yang sangat positif kedepannya. Universitas Indonesia


45

Perlu diingat bahwa selain manfaat dan tujuan positif tersebut diatas perusahaan juga harus siap mengahadapi kesulitan dan kelemahan dari proses IPO itu sendiri, yang utamanya adalah memerlukan biaya yang besar dan harus berani membuka kondisi perusahaan kepada masyarakat melalui laporan berkala yang dituntut Undang-undang untuk menjamin transparasi tersebut (proses administratif yang cukup banyak). Selanjutnya adalah proses Proses IPO itu sendiri yang dalam pelaksanaanya tidaklah mudah, oleh sebab itu perlu dilakukan persiapan atau perencanaan yang matang oleh perusahaan itu sendiri dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Tuntutan untuk merubah strategi dam kembali mereorganisai perusahaan mutlak diperlukan kareana setelah perusahaan menjadi terbuka maka perusahaan harus siap menghadapi maslah-masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Adapun prosesnya dapat dibagi menjadi 3(tiga) tahap yaitu: 4.4.1. Masa Persiapan Masa perisiapan ini sendiri perusahaan64 juga sudah harus cukup mempersiapkan banyak hal yang harus dipenuhi, yang jika dapat diuraikan perusahaan minimal harus melakukan 6 (enam) hal ini:65 1. Persiapan pengurus perusahaan dalam merencanakan IPO kepda masyarakat seperti telah disinggung diatas; 2. Mengadakan RUPS diantara pemilik saham lama sebelum ditawarkan kepada masyarakat dalam IPO, yang pada intinya dalah meminta persetujuan untuk malakukan IPO dan merubah AD agar sesuai dengan ketentuan yang diatur

64

Penulis juga menggunakan terminologi emiten untuk perushaan dalam konteks pembahasan penawaran umum perdana. 65

Sawidji Widyoatmodjo, Op cit., hal. 54-56. Universitas Indonesia


46

dalam UUPM mengenai perusahaan terbuka, dimana detailnya telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai RUPS sebelumnya; 3. Setelah RUPS dilakukan maka langkah selanjutnya adalah menacari penjamin emisi efek, lembaga penunjang (wali amanat/penanggung administrasi efek) dan juga prosfesi penunjang pasar modal seperti yang telah diuraikan sebelumnya seperti: akuntan publik, konsultan hukum, Notaris dan perusahaan penilai untuk membantu proses IPO ini. Disini dapat terlihat peran Notaris yang cukup besar dalam tahap II karena setelah Notaris memuat RUPS perusahaan yang akan melakukan IPO, selanjutnya Notaries juga yang akan membuat perjanjianperjanjian yang bersangkutan sebelum melakukan penawaran seperti perjanjian emisi efek tersebut; 4. Mempersiapkan

kelengkapan

dokumen-dokumen

yang

diperlukan

perusahaan/emiten sebelum melakukan penawaran emisi, yang diantaranya terrdiri dari: surat pengantar pernyataan pendaftaran, perencanaan penawaran, perjanjian-perjanjian penunjang yang telah ditandangani para pihak, legal audit, laporan-laporan yang dipersyaratkan oleh BAPEPAM-LK dan dokumen emiten lainnya. Dalam hal penawaran berbentuk obligasi atau efek lain yang bersifat hutang maka harus harus mendapatkan peringkat dari lembaga peringkat telebih dahulu (PT. PEFINDO/Pemeringkat Efek Indonesia); 5. Mengajukan pernyataan ingin melakukan IPO kepada BAPEPAM-LK sesuai dengan pasal 70 UUPM. Di BAPEPAM-LK maka seluruh dokumen perusahaan yang akan melakukan IPO akan diperiksa dan dievaluasi untuk ditentukan apakah emiten tersebut telah memenuhi persyatatan yang diminta dan layak melakukan IPO, ketetnuan yang harus dipenuhi antara lain mengisi pernyataan pendafaran ke BAPEPAM-LK, membuat surat pernyataan dan memenuhi ketentuan umum pengajuan persyaratan pendaftaran yang disebutkan di atas. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka BAPEPAM-LK akan memberikan tanggapan atas pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh emiten tersebut dan Universitas Indonesia


47

jika semua terpenuhi maka pernyataan pendaftaran tersebut akan dinyatakan efektif; 6. Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif emiten harus membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek dan menyerahkan prospektus agar saham/emisi yang ditawarkan oleh perusahaan dapat dikenal oleh masayarkat, walaupun isi prospektus ini belum tetnu dapat mengaambrkan keseluruhan kondisi dan nilai saham yang ditawarkan tersebut. 4.4.2. Masa Penawaran dan Pencatatan. Dalam tahap ini maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:66 1. Mempublikasikan prospektus untuk memberikan informasi selengkapnya saham yang akan ditawarkan dalam IPO kepada masyarakat. Publikasi (public expose) ini dapat dilakukan dengan beberapa cara tetapi yang wajib adalah dilakukan di media cetak dan cara lainnya yang banyak juga dipakai adalah emiten beserta penjamin emisi efek mengundang calon investor/masyrakat untuk melakukan promosi sekaligus tanya jawab; 2. Melakukan penawaran perdana. Ada masa ini investor mulai bisa membeli saham yang tetnu saja dilakukan dalam pasar perdana walaupun tetap dilakukan melaui perantaraan pialang; 3. Penjatahan efek, langkah ini diperlukan jika permintaan melebihi persediaan emisi, disamping itu dapat juga digunakan untuk menghindari efek jatuh pada segelintir investor, sebab kalau hanya dikuasai sedikit investor maka semakin

tidak liquid efek tersebut di pasar sekunder;

66

Ibid, 59. Universitas Indonesia


48

4. Refund, yaitu pengembalian uang investor dalam hal investor tersebut tidak mendapatkan jatah yang sebelumnya sudah dbayarkan, maka sisanya dikembalikan kepada investor tersebut, hal ini biasa terjadi jika terjadi penjatahan; 5. Setelah melakukan penjualan di pasar beberapa minggu maka tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan di bursa efek, yang jika detujui oleh bursa efek maka emiten akan membayar sejumlah uang untuk biaya pencatatan tersebut. Proses dari pencatan juga dimulai dengan pendaftaran ke Bursa Efek Indoensia (selanjutnya disingkat BEI), lalu BEI melakukan evaluasi dan akhirnya mengumumkan pencatatan tersebut di papan perdagangan secara elektronik. Setelah itu semua maka dimulailah perdagangan di pasar sekunder. 4.4.3. Masa Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah kedua tahapan besar di atas selesai bukan berarti kewajiban dari emiten selesai karena ada beberapa kewajiban penting yang harus dilakukan emiten yaitu:67 1. Menerbitkan laporan tahunan agar para investor mengetahui kinerja dari perusahaan

dan

prestasi

perusahaan

tersebut.in

ijuga

merupakan

langkahpengujian apakah saham yang dijual sesuai dengan janji perusahaan dalam prospektus oleh sebab itu publisitas ini sangat diperlukan dalam pasar modal; 2. Perusahaan harus bersikap terbuka, artinya perusahaan harus memenuhi beberapa syarat keterbukaan (disclosure) dalam berbagai aspek perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pemegang saham yang ada;

67

Ibid, 62. Universitas Indonesia


49

3. Kewajiban membagi dividen, hal ini untuk menunjukan kredibilitas perusahaan, karena itu menajemen harus bekerja keras dan membuktikan kepada para investor kalau investasi mereka tidaklah sia-sia di perusahaan tersebut. Jika perusahaan melakukan tahapan ini secara benar dan sesaui dengan ketentuan peraturan yang berlaku maka tujuan dari pengembangan perusahaan melalui IPO pada gilirannya pasti akan membawa dampak yang menggembirakan baik bagi perusahaan itu dan juga para investor, sehingga cita-cita awal dari dilakukannya IPO dapat tercapai.



50

BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

Keberadaan Notaris Pengganti (selanjutnya akan disingkat NP untuk memudahkan penulisan) sudah ada semenjak berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya akan disingkat menjadi PJN), dan dilanjutkan diatur dengan peran yang lebih jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Hal ini membuktikan bahwa NP memang memilki peran penting dalam praktek kenotariatan dewasa ini. NP yang ada dibahas dalam penulisan ini adalah adalah sebagaimana yang dimasksud dalam UUJN pasal 1 nomor (3) yang berbunyi:68 “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”

Dari teks Undang-undag tersebut dapat kita ambil pengetian bahwa NP berfungsi untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal Notaris tersebut tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris karena beberapa hal yang disebut dalam pasal tersebut. Seperti yang kita ketahui dalam prakteknya seorang Notaris memang tidak mungkin dapat terus menerus menjalankan jabatannya tanpa gangguan atau halangan. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya pun juga seperti pekerja 68

Undang-undang Jabatan Notaris, Op cit.,Pasal 1 nomor 3.



51

pada umumnya, dia memerlukan waktu istirahat atau dapat mengalami keperluan mendadak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka pembuat Undang-undang memasukan peran seorang NP untuk mengatasi masalah atau keperluan tersebut, tentunya dengan beberapa ketentuan juga yang harus dipenuhi dan ditaati oleh seorang NP. Maksud dari pembuat undang-undang dalam memasukan pasal mengenai NP adalah sangat baik yaitu dapat: a. Membuat kantor Notaris tersebut tetap beroperasi walaupun ditinggal oleh Notarisnya untuk beberapa waktu terentu; b. Dapat tetap menjaga kepercayaan dan melayani kebutuhan klien yang sudah menjadi langganan kantor Notaris tersebut; c. Meregenerasi dan melatih keterampilan para calon Notaris untuk masa yang akan datang dengan memberikan tanggung jawab kepadanya menjadi NP.

Oleh sebab itu maka kita dapat memahami bahwa seorang NP memegang peranan penting dalam praktek kenotariatan di masyarakat karena dengan sendirinya dapat menunjang profesi Notaris dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang keperdataan secara baik dan sah. Selanjutnya untuk lebih memahami dan menjawab bagaimakah peran seorang NP dalam kegiatan pasar modal maka ada baiknya kita juga dapat melihat bagaimanakah peraturan atau Undang-undang dalam mengatur peran dan kewenangan seorang NP dalam dunia kenotariatan pada umumnya terlebih dahulu. Bab ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Pertama akan membahas mengenai posisi NP dalam PJN, dimana akan coba ditelusuri peraturan awal yang mengatur mengenai keberadaan NP , Kedua akan melihat bagaimana UUJN mengatur mengenai NP, yang nantinya akan terlihat apa perbedaan dan perkembangan sehubungan dengan peran dan kewenangan NP. Ketiga baru akan melihat peran dan kewenangan dari NP dalam kegiatan pasar modal, diharapkan di bagian ini dapat menjawab permasalahan yang menyangkut syarat, wewenang dan Universitas Indonesia


52

juga tanggung jawab yang diemban oleh seorang NP dalam menjalankan tugasnya di bidang pasar modal. 1.

Notaris Pengganti Dalam Peraturan Jabatan Notaris

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pengaturan mengenai NP telah diatur sejak diberlakukannya PJN di Indonesia. Sebelum kita membahas hukum positif yang yang menyangkut Notaris, maka ada baiknya diuraikan aturan mengenai NP dalam PJN untuk lebih memahami peran dan keweangan seorang NP lebih dalam, karena secara hstoris PJN ini juga tetap menjadi latar belakang timbulnya UUJN. Seorang NP dalam PJN diatur mulai dari pasal 6 huruf B sampai dengan huruf 6 (P), lalu juga diatur dalam pasal 12 huruf (A) dan pasal 17, selanjutnya kita akan menguraikannya satu persatu untuk mendapatkan kejelasan dari tiap-tiap pasalnya.69 Konteks pasal 6 dalam UUJN adalah mengenai tata cara seorang Notaris dalam menjalankan profesinya, seperti contohnya dalam hal tempat tingal dan kedudukan kantor Notaris tersebut. Munculnya NP dalam UUJN dimulai pada saat pembahasan mengenai cuti Notaris dalam pasal 6 huruf (A), oleh sebab itu pengaturan mengenai NP dimulai dalam pasal 6 huruf (B) yang kalau dijabarkan secara singkat mengatakan dalam hal seorang Notaris berhalangan menjalankan jabatannya karean cuti maka Notaris tersebut harus menunjuk penggantinya. Orang yang ditunjuk menjadi NP inipun harus diambil sumpahnya seperti yang ditentukan dalam pasal 17 PJN yang akan dijelaskan kemudian dan juga harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam pasal 12 huruf (A) PJN. Selanjutnya adalah pasal 6 hurf L dan huruf (M), pasal ini masih mengenai penunjukan notaris pengganti dalam hal Notaris mengambil cuti hanya saja dalam pasal ini PJN juga memberikan semacam hak untuk mengambil cuti kepada NP

69

G.H.S Lumban Tobing, SH, Op cit., Hal . 40. Universitas Indonesia


53

maksimal selama 6 bulan, hal ini karena seringkali seorang Notaris mengambil cuti cukup lama dan penggantinya tersebut juga mengalami halangan dalam menjalankan jabatannya sebagai pengganti, tentu saja durasinya tentu saja tidak boleh terlau lama karena NP merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh Notaris yang digantikannya tersebut. Dikatakan lebih lanjut dalam pasal 6 huruf (M) diatur dalam hal Pengganti tersebut berhalangan atau meninggal maka pejabat yang mengangkat NP tersebut dapat menunjuk orang lain sebagi penggantinya. Ketentuan mengenai NP dalam rangkaian pasal 6 paling banyak diatur dalm pasal 6 huruf (P), diman diatur mengenai proses pengangkatan NP, hak-hak yang dimiliki NP dan juga konsekuensi dari pengangkatan NP bagi seorang Notaris. 2.

Notaris Pengganti Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Sama seperti yang termaktub dalam PJN peran dan kedudukan seorang NP dalam UUJN juga diletakan dalam Bab mengenai cuti Notaris, yaitu dalam Bab V pasal 25, 27, 32 dan 33, selain itu ada juga beberapa ayat dalam pasal-pasal tertentu yang juga mengatur tentang NP diluar bab tersebut, yang nanti akan ikut disinggung juga karena masih menyangkut dengan kewajiban NP. Peran seorang NP mulai timbul jika seorang Notaris mengajukan cuti, hal ini tertulis dalam pasal 35 ayat (3) yang berbunyi:70 “Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti”

Jadi masih sama dengan PJN, bahwa seorang NP timbul karena dua unsur, yaitu Notaris yang digantikan tersebut menjalankan atau mengajukan cuti dan selanjutnya Notaris yang bersangkutan tersebut mengajukan pengganti dirinya, yang mana hal ini dikuatkan dalam pasal 27 ayat (1) yang mengatakan: 70 71

71

Undang-undang Jabatan Notaris, Op cit.,Pasal 35 ayat 3. Undang-undang Jabatan Notaris, Op cit.,Pasal 27 ayat 1. Universitas Indonesia


54

“Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris pengganti”.

Selanjutnya dalam UUJN juga disebutkan kalau pengangkatan NP diatur lebih detail dibandingkan dalam PJN yang hanya menyebutkan organisasi Notaris, dalam UUJN dengan jelas disebutkan kalau pengangkatan NP menjadi wewenang dari Mejelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 huruf (D) dan diangkat sumpahnya juga oleh MPD. Masih sama dengan PJN, kewajiban dari seorang Notaris yang akan digantikan oleh NP adalah juga harus menyerahkan Protokol Notaris kepada NP dan NP tersebut akan menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah masa cutinya berakhir. Hal ini tersebut dalam pasal 32 ayat (1) dan (2). Pasal ini dapat diartikan kalau NP bertanggung jawab sama seperti seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut, berkenaan dengan tanggung jawabnya untuk mencatatkan dan memelihara akta-akta yang dibuatnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf (F) sampai dengan (J), selain tentu saja secara umum kewajiban seorang Notaris yang disebutkan dalam pasal 16 UUJN juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh NP. Menjadi perbedaan mendasar pengaturan mengenai NP antara PJN dan UUJN adalah mengenai syarat untuk menjadi seorang NP, dalam UUJN pasal 33 ayat (1) tertulis;72 “Syarat untuk dapat menjadi seorang Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut”.

72

Undang-undang Jabatan Notaris, Op cit.,Pasal 33 ayat (1).



55

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa syarat untuk menjadi seorang NP sekarang telah diatur secara lebih ekplisit dan detail, dimana untuk menadji NP orang tersebut harus memegang gelar sarjana hukum dan telah bekerja sebagai pegawai Notaris minimal selama 2 tahun. Hal ini berdampak sangat besar yang mana mengakibatkan tidak sembarangan orang dapat menajdi NP. Pasal ini menurut hemat penulis ini bertujuan selain untuk menyaring orang yang mempunyai kapasitas sebagi NP juga dimaksudkan untuk menjaga mutu dan kualitas daeri akta-akta atau pekerjaan jabatan Notaris yang dihasilkannya. Dengan adanya peraturan ini kita dapat mengambil minimal dua keuntungan, pertama untuk mengetahui dengan pasti syarat apa sajakah untuk menjadi seorang NP dan yang kedua untuk menjamin lebih baiknya praktek Kenotaritan walaupun dijalankan oleh seorang NP. Adanya pasal tersebut di atas tentunya merupakan kemajuan dalam dunia Kenotariatan di Indonesia dimana sebelum adanya UUJN syarat untuk menjadi seorang NP tidaklah diatur jelas sehingga seringkali menimbulkan keraguan, walaupun dalam kenyataannya di lapangan sebenarnya tidak berdampak terlalu signifikan. bagaimanapun juga penunjukan seorang NP dilakukan oleh Notaris yang sudah mengenal NP terkait jadi dia pasti akan memilih dengan sebaik-baiknya karena juga menyangkut nama baik dari Notaris itu sendiri. Selanjutnya mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris seperti yang tertulis dalam pasal 15 pasal 16 dan pasal 17 UUJN juga berlaku terhadap NP, hal ini terdapat dalam pasal 33 ayat (2) dari UUJN. Selain itu mengenai kewajiban dan kewenangan dari NP juga diatur dalam pasal 38 angka (5) UUJN yang mana dalam hal akta tersebut dibuat oleh NP maka dalam kepada aktanya harus ditambahkan juga nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya. Lalu dalam pasal 57 UUJN yang menyatakan kalau seorang NP berwenang mengeluarkan grosse, salinan akta, kutipan akta Notaris atau pengesahan surat dibawah tangan (legalisasi atau warmeking) yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol Notaris dalam hal dia sedang menjalankan jabatannya Universitas Indonesia


56

sebagai NP. Pasal-pasal ini mebuktikan kalau NP selama menjalankan jabatannya mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Notaris. 3.

Notaris Pengganti Dalam Pasar Modal

Setelah membahas peran dan kedudukan NP secara umum melalui hukum positif (UUJN) yang juga merupakan payung hukum dari pelaksanaan jabatan Kenotariatan, maka sekarang akan memasuki inti permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu peran dan kedudukan NP dalam pasar modal. Esensi sebenarnya dari permasalahan terkait dengan NP dapat dibagi menjadi 2 (aspek) aspek yaitu, pertama soal syarat, kewajiban dan kewenangan menjadi NP dalam kegiatan pasar modal, kedua menyangkut larangan dan akibat hukum yang diemban oleh seorang NP dalam melakukan jabatannya di pasar modal. Mengenai aspek kedua mengenai larangan dan akibat hukum, akan dibahas secara mendalam dalam Bab IV, sehingga yang menjadi fokus dalam Bab ini adalah mengenai syarat, kewajiban dan kerwenangan NP dalam kegiatan pasar modal. Pertama mengenai syarat untuk menjadi NP dalam menjalankan jabatannya di pasar modal tidaklah diatur secara tersendiri oleh UUJN maupun peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK, dalam proses menjadi seorang NP dalam kegiatan pasar modal sudah banyak menimbulkan polemk dan kebingungan. Tetntunya hal ini tidak boleh menghambat peran dari NP dalam pasar modal karena permasalahan ini dapat diselesaikan jika kita mau “membereskan” persoalan yang timbul dari 2 (dua) pendekatan. Pendekatan pertama dari segi normatifnya agar dapat memilki dasar pijakan yang kuat dalam bertindak dan kedua dari segi prektek keseharian di lapangan, dimana saat ini segi yang kedua patut mendapat perhatian lebih dikarenakan dalam waktu dekat, pendekatan pertama agak sulit diharapkan untuk menjadi kunci penyelesaian masalah mengenai syarat-syarat apa yang diperlukan untuk menjadi NP. Universitas Indonesia


57

Dari segi normatif

pengaturan khusus mengenai NP dalam pasar modal

belum ada, beberapa faktor dapat menjadi pemicunya diantaranya para pembuat undang-undang menganggap prektek NP dalam pasar modal pada umumnya adalah sama seperti praktek NP pada umumnya yang telah diatur dalam UUJN sehingga tidak diperlukan aturan yang secara khusus mengatur NP dalam pasar modal, lalu jika mau berpikiran secara pragmatis BAEPAM-LK mungkin juga beranggapan bahwa kegiatan pasar modal sekarang ini belum terlalu tinggi intensitasnya atau belum menuntut secara tinggi (high demand quality) dari profesi kenotariatan sehingga mereka berpikiran Notaris pasar modal yang ada sangat mencukupi bahkan sudah lebih dari cukup. Mengenai hal yang kedua ada indikasi memang BAPEPAM-LK ingin memberdayakan para Notaris pasar modal yang ada sudah mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ( selanjutnya disingkat STTD), yang hingga saat ini berjumlah hampir 1400 orang.73 Konsekuensi dari ketidaksiapan dasar normatif ternyata tidaklah sederhana karena cukup menimbulkan kebingungan dan keraguan baik dari pelaksana kegiatan pasar modal maupun dari BAPEPAM-LK sendiri yang merupakan pihak pengawas. Hal seperti ini seharusnya tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena nantinya berdampak cukup luas dalam lalu lintas kegiatan pasar modal di masyarakat, diantaranya akan mengurangi rasa percaya atau trust

dari pihak yang ingin

melakukan tindakan hukum dalam pasar modal—utamanya dalam kebutuhan dari pembuatan alat bukti yang sah dan otentik di mata hukum—,dan kedua menghambat kegiatan pasar modal itu sendiri yang seharusnya dapat menjadi roda penggerak perekonomian modern di Indonesia, serta yang ketiga ini akan mengorbankan citra dan kinerja dari profesi Notaris karena pada akhirnya beban dari permasalahan ini akan menimpa Notaris baik dari secara organisatoris maupun perorangan.

73

Penulis mendapatkan kesimpulan ini dari hasil wewancara dengan pihak BAPEPAM-LK pada bagian pendaftaran Notaris pasar modal. Universitas Indonesia


58

Penyelesaian masalah ini sebenarnya hampir terwujud pada tahun 2007 dimana BAPEPAM-LK sempat membuat rancangan atau draft

aturan untuk

menambahkan atau merevisi peraturan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur mengenai peran Notaris dalam pasar modal yaitu peraturan BAPEPAM-LK Nomor VIII.D. Dalam rancangan tersebut BAPEPAM-LK merevisi dan menambahkan beberapa aturan salah satunya mengenai NP yang tertuang dalam pasal 2 nomor (12) sampai (17).74 Sebenarnya jika peraturan itu dapat dikeluarkan oleh BAPEPEAM-LK maka permasalahan seputar NP dalam pasar modal akan teratasi, tetapi sayang sampai dengan hari ini paraturan tersebut belum dapat dikeluarkan/disahkan. Melihat rancangan tersebut maka dapat terlihat dengan jelas aturan mengenai syarat untuk menjadi NP di pasar modal untuk melengkapi aturan yang terdapat dalam UUJN mengenai syarat menjadi NP yang intinya adalah sebagai berikut: 1. Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor Notaris pasar modal; 2. Harus mengikuti pendidikan profesi pasar modal untuk memperoleh STTD, dimana SSTD tersebut hanya berlaku selama NP bersangkutan menjalankan jabatannya sebagai NP; 3. Secara teknis calon NP harus mengisi form yang disediakan oleh BAPEPAMLK Pertama ini dapat menjamin dan memberikan kepastian secara hukum untuk NP menjalankan jabatannya dalam kegiatan pasar modal, demikian juga sebaliknya dari sisi kliennya atau pengguna jasa NP, kedua menjamin keahlian atau skill dari NP yang akan menggantikan seorang Notaris pasar modal karena seperti yang kita ketahui bersama variabel dan kerumitan transaksi pasar modal juga menuntut keahlian dan pengalaman yang cukup mumpuni sehingga jika ini dapat dilaksanakan kualitas dari pelayanan lembaga Kenotariatan akan dapat terjaga secara konsisten.

Untuk menjawab ketertinggalan atau absennya dasar normatif ini maka dalam prakteknya para Notaris mauapun dai BAPEPAM-LK melakukan penafsiran yang 74

Terlampir dalam lampiran 1. Universitas Indonesia


59

ekstensif sekaligus analogis, tafsirannya adalah peraturan yang berlaku untuk Notaris di bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam aturan BAPEPAM-LK nomor VIII.D juga berlaku bagi penggantinya, artinya persyaratan untuk menjadi NP pasar modal disamakan dengan Notaris pada umumnya yang ingin menjadi Notaris pasar modal. Jadi terdapat penyimpangan dalam hal individu tersebut belumlah seorang Notaris dan/atau belum mendapat STTD sehingga terjadi “ambigu” dalam menafsirkannya.75 Dalam praktekny apara pelaku pasar modal terutama BAPEPAMLK dan Notaris membuat semacam aturan yang disepakati bersama. Disatu sisi hal ini patut dihargai karena terdapat kemajuan dalam teori hukum dari perspektif sosiologi hukum karena terdapat penafsiran yang tidak kaku tetapi di sisi yang lain tetep enimbulkan pertanyaan apakah penafsiran semacam ini memang membawa kemajuan atau hanya untuk keuntungan beberapa pihak tertentu saja. Pemecahan masalah ini dalam pendekatan prakteknya dapat dilakukan

dengan usaha-usaha

sebagai berikut: 1. Bahwa NP tersebut juga selain juga telah diangkat dan disetujui oleh organisasi Notaris juga harus mendapat persetujuan atau surat penunjukan dari BAPEPAM-LK yang mana sebenarnya persetujuan ini hanya diberikan hanya untuk kasus-kasus tertentu atau mendesak saja; 2. NP tersebut harus mempunyai keahlian di bidang pasar modal yang mana biasanya dalam praktek NP tersebut adalah asisten dari Notaris pasar modal yang sedang cuti dimana sebelum cuti Notaris tersebut mernunjuknya secara langsung dan memberikan rekomedasinya kepada BAPEPAM-LK, sehingga kredibilitasnnya dan kualitasnnya minimal dapat terjaga.

75

Dalam diskusi penulis dengan Pihak BAPEPAM-LK dari bagian Peraturan dan dan penegakan Hukum, pihak mereka mnegatakan masih kesulitan untuk menafsirkan situasi yang ada, BAPEPAM-LK lebih cenderung untuk bersikap normatif dibandigkan menafsirkan aturan BAPEPAM-LK Nomor VII.D secara ekstensif. Universitas Indonesia


60

Melihat penjelasan dari situasi yang diuraikan, keberadaan NP menghasilkan efek yang positif sekaligus negatif. Yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah sejauh mana NP dalam pasar modal ini berdampak signifikan bagi kemajuan kenotaritan di bidang pasar modal. Tarik menarik ini akan terus terjadi jika BAPEPAM-LK sebagi lembaga yng berotoritas mengatur kegiatan psar modal terus bersikap mengambang ataupun tidak tegas. Keuntungannya jelas dengan adanya NP dalam kegiatan pasar modal, yaitu bisa mentransfer ilmu kepada calon Notaris pasar modal dan dapat menjaga konsitensi pelayanan kepada klien tetapi dari sisi sebaliknya pun juga harus diperhitungkan, dimana tidak semua Notaris dapat menjadi NP dalam pasar modal (masih terdapat kesulitan baik secara adminstratif maupun teknis dalam pengangkatan NP pasar modal), sehingga sebenarnya terjadi ”double standart” bagi Notaris yang dapat dan tidak dapat menjadi NP di bidang pasar modal ,atau apakah keberadaan NP dalam pasar modal diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Ini belum dengan memperhitungkan nasib Notaris pasar modal yang semakin melimpah, yang mana dengan berhalangannya Notaris pasar modal senior yang ada seharusnya menjadi kesempatan untuk Notaris pasar modal baru yang ada untuk belajar dan menimba pengalaman (tentunya juga menyimpan kesulitan tersendiri juga) membuat akta-akta yang berkaitan pasar modal.76 Kedua mengenai kewenangan NP di pasar modal, sebenarnya mengenai kewenangan NP dalam kegiatan pasar modal adalah sama dengan kewenangan Notaris yang disebutkan dalam UUJN pasal 15 yang mana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Karena seperti dalam PJN seorang NP mempunyai kewenangan yang sama dengan seorang Notaris. Dalam dunia kenotariatan di bidang pasar modal

76

Menurut diskusi penulis dengan pihak BAPEPAM-LK sebagaiman talah disinggung sebelumnya keberadaan Notaris pasar modal yang ada sudah hampir mendekati 1400 orang (dilihat dari STTD yang diterbitkan), hal ini juga mungkin yang membuat BAPEPAM-LK untuk tidak mengeluarkan aturan mengenai NP dan dapat dilihat sebagai kesempatan untuk Notaris pasar modal yang baru untuk berkembang.



61

terjadi sedikit perbedaan dimana peran dari NP tidak bisa seperti Notaris pasar modal umumnya, dalam prakteknya karena belum mempunyai dasar hukum yang jelas maka kewenagan NP juga menjadi tebatas, hal ini menjadikan NP belum dapat mengantikan seorang Notaris pasar modal untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan transaksi major atau besar, contohnya akta-akta yang dibuat berkenaan dengan IPO (penawaran perdana) dan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (RUPS), hal ini disebabkan selain absennya dasar hukum mengenai keberadaan NP dsalam pasar modal juga disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu kegiatan pasar modal ini membutuhkan seorang Notaris pasar modal yang sudah terbiasa dan mampu menangani transaksi ubtuk membuat akta menyangkut IPO (jadi para stakeholder dalam pasar modal biasanya belum mempercayakan transkasi major ini kepada NP). Kedua menyangkut kewenanagn yang juga menuntut persetujuan dari BAPEPAMLK sehingga bisa atau tidaknya seringkali menjadi relatif tergantung dari keputusan BAPEPAM-LK (mana akta yang boleh dan yang tidak). Kedepannya jika peraturan mengenai NP sudah dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK maka sentimen negatif ini bisa dikurangkan bahkan dihilangkan. kewenangan NP dalam kegiatan pasar modal seharusnya adalah sama dengan Notaris pasar modal hanya saja sampai saat ini masih terbatas terutama oleh BAPEPAM-LK sebagi lembaga pengawas di pasar modal, adapun akta-akta yang masih dalam kewenangan NP diantaranya adalah:77 1. Transaksi dalam pasar sekunder setelah penawaran umum seperti jual jual beli saham atau obligasi ataupun instrumen surat berharga dalam bursa efek atau pasar sekunder; 2. Pembuatan akta perubahan pengurus dalam perusahaan terbuka, sekuritas atau

efek;

77

Contoh-contoh ini didapatkan dari diskusi penulis dengan para asisiten Notaris pasar modal baik dalam kunjungan yang disengaja ataupun dalam seminar-seminar yang pernah diadakan terkait konteks penulisan ini Universitas Indonesia


62

3. Pembuatan risalah rapat Perseroan terbuka ( bukan RUPS tahunan) atau yang telah mencatatkan sahamnya di bursa saham baik yang dilakukan diluar rapat tahunan.

Ketiga mengenai kewajiban NP dalam pasar modal, sama halnya dengan kewenangan NP demikian hal juga dengan kewajibannya, dimana kewajibannya NP dalam menjalankan jabatannya yang tetap mengacu pada UUJN pasal 16 sebagai lex generali sehingga mengenai kewajiban NP dalam pasar modal tidak ada perbedaan yang signifikan dengan Notaris pasar modal itu sendiri, lain halnya dengan kewenangannya. Dari sudut pandang prakteknya penulis menganggap jika memang keberadaan NP dalam pasar modal secara konsisten diperbolehkan maka NP yang menjalankan jabatannya di pasar modal juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan di bidang pasar modal, hal ini dimaksudkan untuk menigkatkan kualitas dari NP tersebut dan mengupdate “ kabar-kabar” terbaru di dunia pasar modal. Melihat pembahasan di atas mengenai syarat, kewenanangan dan kewajiban NP dalam kegiatan pasar modal tentunya menimbulkan kebingungan ataupun ketidak jelasan aturan seperti yang telah dikemukan. Banyaknya permasalahan ataupun ketidakpastian meyangkut pelaksanaan jabatan NP ini tentu saja berbasis pada tidak adanya kepastian hukum yang menjadi dasar dari NP dalam menjalankan jabatannya di pasar modal. BAPEPAM-LK harus dengan segera mengeluarkan kebijakan atau aturan untuk mengatasi masalah ini, karena bagaimanapun juga BAPEPAM-LK lah yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memulai penyelesaian masalah double standart berkanaan dengan NP di pasar modal. Tujuan Keberadaan NP adalah untuk membantu berjalannya kegiatan pasar modal, terutama untuk membuat transaksi pasar modal berjalan sesuai dengan admintrasi hukum yang baik dan dapat menjadi alat pembuktian yang otentik di depan hukum ,dan bukan untuk menimbulkan permasalahan hukum baru atau sengketa/dispute. Melihat situasi peran dan kedudukan NP pasar modal seperti yang Universitas Indonesia


63

telah dijabarkan, sangatlah rentan untuk menimbulkan permasalahan hukum ataupun menghambat transaksi pasar modal, oleh karena itu koordinasi antara Notaris, pemakai jasa atu stakeholder dan BAPEPAM-LK harus berjalan secara sinergis untuk mengurangi hal-hal yang tidak diharapkan dalam kegiatan pasar modal. Dalam bab selanjutnya

akan

diperlihatkan

pelanggaran-pelanggaran

yang

terjadi

yang

melibatkan NP dalam pasar modal yang merupakan konsekuensi logis dari situasi yang diuraikan di atas.



64

BAB IV PELANGGARAN-PEALNGARAN YANG TERJADI BERKENAAN DENGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PASAR MODAL DAN KONSEKUENSI HUKUM DARI AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI

Melihat pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai sepak terjang NP dalm kegiatan pasar modal terutama akibat belum adanya peraturan mengenai NP maka tidaklah mengherankan kalau situasi tersebut menimbulkan permaslahan berkenaan dengan akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti (NP) dalam pasar modal. Poin inilah yang selanjutnya pmbahasan masuk kepada konsekuensi logis dari akibatnya yang terjadi di dalam prakteknya, seperti dinyatakan dalam judul bab ini. Bab ini akan menyoroti pelanggaran-pelangaran yang terjadi dalam kegiatan pasar modal yang dilakukan oleh NP, lalu konsekuensi hukum dari akta-akta yang dibuat oleh NP tersebut. Pertannyaannya adalah apakah akibat hukum dari akta tersebut memenuhi syarat dalam hukum tentang kebatalan suatu perjanjian, sehingga akibatany akta tersebut dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum oleh para pihak yang terkait seperti atau pihak yang berwenag lainnya Ulasan dalam bab ini akan tetap melihat dari dua sisi yaitu secara teori maupun prakteknya dilapangan, diharapkan dari pembahasan ini akan mendapat sedikit titik terang untuk melihat praktek NP dalam kegiatan pasar modal supaya kesalahan/misleading dapat dihindari dan mengurangi sengketa hukum /disputed, baik bagi para pengguna pengguna jasa/ stake holder dari profesi kenotariatan, BAPEPAM-LK termasuk juga badan-badan yang terkait dengan transaksi pasar Universitas Indonesia


65

modal dan juga bagi Notaris pasar modal khsunya NP itu sendiri dalam menjalankan aktifitas kegiatan pasar modal yang semakin tinggi intensitasnya dan berkembang pesat dalam masyarakat sekarang ini. 1.

Pelanggaran Pelanggaran Notaris Pengganti dalam Pasar Modal

Contoh pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh NP akan dilihat dari 2 (dua) perspektif, pertama secara subyektif dari NP yang membuatnya dan kedua dari objek atau akta-akta yang dibuat oleh NP (secara formil maupun materiil). 2.1. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan NP dalam kegiatan pasar modal dilihat dari perspekitf subyektifitas NP antara lain: 2.1.1. NP yang membuat akta pasar modal tersebut sudah diangkat sumpahnya dan menjabat menjadi seorang Notaris, kasus ini pernah terjadi dimana NP ini membuat akta untuk suatu tindakan perusahaan (corporate action) dari salah satu perusahaan yang cukup besar dimana telah go public atau sahamnya tercatat di bursa saham. Hal ini bisa terjadi karena NP tersebut kemungkinan besar sedang menunggu STTD oleh pihak BAPEPAM-LK78, tetapi tetap hal ini juga tidak dapat dibenarkan karena melanggar aturan BAPEPAM nomor VIII.D yang mengatur mengenai persyaratan menjadi Notaris pasar modal dan juga melanggar aturan dalam UUJN mengenai definisi seorang Notaris dan NP, dimana jika mau ditafsirkan dengan alur pemikiran secara sederhana seorang yang sudah menjadi Notaris tidaklah mungkin sekali-kali dapat menjadi NP. Jika dibiarkan maka kerancuan pengertian antar Notaris Pengganti pada umumnya dan Notaris Pengganti pasar modal (yang seharusnya merupakan satu entitas) akan semakin membingungkan (contoh nomor

78

Contohnya terdapat dalam lampiran II Universitas Indonesia


66

satu ini juga mencakup setiap akta yang dibuat oleh Notaris yang belum terdaftar menjadi Notaris pasar modal). 2.1.2. NP yang menjalankan jabatannya sebagai NP pasar modal tetapi belum mendapat surat persetujuan dari BAPEPAM-LK baik berupa STTD sementara atau surat pernyataan berbentuk apapun dari badan pengawas pasar modal tersebut. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa aturan mengenai NP dalam pasar modal belumlah ada sehingga kalaupun BAPEPAM-LK memberikan ijin kepada pihak tertentu untuk menjabat sebagi NP pasar modal hal ini hanya untuk kasus-kasus tertentu dan sangat terbatas sehingga tidak bisa sembarangan orang mengajukan diri menjadi NP dalam pasar modal. Pengaruh dari Notaris yang digantikan dan urgency dari pekerjaan akta yang akan dibuat pada akhirnya yang akan menentukan BAPEPAM-LK memberikanijin tersebut. Jika ambiguitas terus dibiarkan maka kedepannya dapat dipastikan ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan celah ini sehingga keteraturan dan kepastian hukum dalam kegiatan pasar modal yng melibatkan profesi Notaris rawan untuk terjadi kecacatan hukum ataupun sengketa. 2.2.

Pelanggaran dari perspektif ojektifnya dimana menyangkut akta-akta yang

dibuatnya, misalnya Akta-akta yang dibuat oleh NP tersebut bukan menjadi kewenangannya khususnya yang berkaitan dengan persetujuan dari BAPEPAM-LK (bukan karena melanggar ketentuan atau bentuk yang ditentukan oleh UUJN). Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kewenangan pembuatan akta oleh NP dalam pasar modal tidaklah sama dengan Notaris pasar modal itu sendiri (tidak seperti praktek kenotariatan secara umum), sehingga ada kemungkinan akta yang dibuat oleh NP tersebut diluar kewenangannya sehingga dapat dibatalkan oleh BAPEPAM-LK karean NP tidak berwenang menyusun atau membuat akta tersebut. Terbatasnya kewenagan ini adalah juga merupakan imbas dari absennya aturan hukum yang mengatur

mengenai

NP

di

pasar

modal

sehingga

untuk

membatasi



67

ketidakwewenangan suatu NP dalam mebuat akat pasar modal BAPEPAM melakukan langkah ini. Dari beberapa contoh pelanggaran tersebut di atas maka akan dianalisa konsekuensinya secara hukum dilihat dari analisa tentang kebatalan suatu perjanjian yang berlaku, yang mana ini akan menyangkut akibat hukum yang akan ditimbulan oleh akta yang dibuat oleh NP pasar modal. 2.

Konsekuensi Hukum Dari Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Dalam Kegiatan Pasar Modal

Dalam teori hukum perjanjian atau perikatan, suatu kebatalan perjanjian terjadi jika tidak memenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHAP), yaitu (1) mengenai kesepakatan, (2) mengenai kecakapan untuk bertindak, (3) mengenai suatu hal tertentu dan (4) mengenai suatu sebab yang halal. Munurut Prof. Subekti terdapat 2 (dua) macam suatu kebatalan dalam perjanjian yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum, dimana jika suatu perjanjian melanggar syarat subyektif—nomor (1) dan (2)—maka perjanjian menjadi dapat dibatalkan sedangkan jika melanggar syarat obyektif—nomor (3) dan (4)—maka perjanjian menjadi batal demi hukum.79 Selanjutnya para pakar bidang hukum di bidang perjanjian seperti Kartini Muljadi dan

Gunawan Widjaja terus mengembangkan teori mengenai kebatalan

suatu perjanjian dimana hal mengenai kebatalan juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu kebatalan secara mutlak dana kebatalan secara relatif,80 yang nantinya hal ini akan mempengaruhi meluasnya pengertian akan suatu perjanjian yang batal demi hukum.

79

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT.Intermasa, cetakan XXIX, hal 137.

80

Elly Erawati dan Herlin Boediono,Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Suatu Perjanjian, Penerbit NLRP hal. 1. Universitas Indonesia


68

Sebelum melihat konsekuensi hukum dari akta-akta yang dibuat NP dalam bentuknya yang melanggar sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka ada baiknya kita melihat arti dari “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum” itu sendiri. Dapat dibatalkan seperti yang telah dijelaskan di atas terjadi karena melanggar syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan. Artinya suatu perjanjian jika melanggar syarat subyektif tersebut maka para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut dapat meminta pembatalan dari perjanjian itu. Jadi hal kebatalan dalam perjanjian tersebut tidak datang dengan sendirinya tapi bersifat menunggu atau pasif dari pihak-pihak terkait dalam perjanjian yang memnag berhak membatalkannya, tetapi juga menuntut peran aktif atau tindakan dari orang yang merasa ada kecacatan dalam pembuatan kesepakatan akta dalam melihat

adanya unsur ketidak cakapan dalam perjanjian tersebut.81 dapat

dikatakan juga suatu perjanjian yang melanggar syarat subyektif tetapi tidak ada yang mengajukan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku. Lain halnya dengan pengertian batal demi hukum yang berarti suatu perjanjian jika batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada dan dengan sendirinya mengembalikan keadaan seperti sebelum adanya perjanjian tersebut, karena demi hukum perjanjian tersebut adalah batal atau tidak pernah ada. Jadi batal demi hukum terjadi secara otomatis dan seketika karena kehendak dari hukum itu sendiri bukan dari para pihak yang terkait dengan perjanjian.82 Dalam prakteknya tentu saja tidak semudah teorinya karena pihak yang dirugikan biasanya akan menuntut ganti rugi atau pertanggung jawaban akibat perjanjian tersebut, yang mana mau tidak mau pihak tersebut harus berjuang keras membuktikan perjanjian tersebut memenuhi ketentuan dan unsur batal demi hukum di dalam Pengadilan

81 82

Ibid, Hal 4. Ibid. Universitas Indonesia


69

(melanggar syarat objektif maupun kewenangan absolut dalam suatu perjanjian yang akan dijelaskan selanjutnya). Selain di selesaikan di Pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan sengekta tersebut di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), hal ini merupakan upaya alternatif dimana seringkali Pengadilan yang ada seringkali tidak dapat memberikan keputusan yang baik dalam menyelesaikan sengketa pasar modal. Adapun syarat yang ditentunkan adalah:83 

Pengajuan tersebut diajukan oleh para pihak yang berkait dalam perjanjian atau sengketa tersebut;



Merupakan kesepakan para pihak yang tertulis dalam perjanjian dan;



Bukan merupakan perkara pidana atau adminstratif ,seperti insider trading, manipulasi pasar dan sebagainya. Melihat pengertian batal demi hukum maka ada beberapa cara suatu

perjanjian dapat menjadi batal demi hukum baik yang di syaratkan oleh KUHAP maupun Undang-undang lainnya yaitu:84 a. Batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat obyektif sebagaimana telah dijelaskan; b. Batal demi hukum karena tuntutan dari Undang-undang, misalnya mengenai syarat formil suatu akta dalam UUJN; c. Batal demi hukum karena memenuhi klausula dalam isi perjanjian itu; d. Batal demi hukum karena melanggar asas actio pauliana, yang biasanya terjadi dalam sengketa kepailitan; 83

Iswi Hariyani S.h.,M.H dan Ir.R. Serfianto Dibyo Purnomo, Buku Pintar Hukum Bisnis: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana& Produk Pasar Modal Syariah, Penerbit Visi Media: Jakarta, 2010, Hal. 354. 84

Ibid, hal. 5. Universitas Indonesia


70

e. Batal demi hukum karena karena ketidakwenangan membuat suatu perjanjian, yang mana dapat dibagi menjadi 2 (dua) yatitu berkenaan dengan kewenangan absolut dan kewenagan relatif: 

Kewenangan absolut dapat berarti perjanjian batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang memang secara mendasar tidak berwenang, misalnya dalam hal point a diatas atau dalam hal seorang direksi yang sudah tidak menjabat betindak atas nama Perseroan membuat suatu perjanjian;



Kewenangan relatif yang berarti suatu perjanjian batal demi hukum tidak dengan sendirinya tetapi dimintakan oleh orang-orang tertantu dan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu itu saja.

f. Batal demi hukum yang dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang khusus untuk membatalkan suatu perjanjian tertentu seperti Bank Indonesia di bidang perbankan dan juga BAPEPAM-LK di bidang pasar modal. Definisi pengertian batal demi hukum yang cukup luas ini dapat menjadi titik tolak jawaban atas permaslahan hukum tentang bagaimanakah akibat hukum yang timbul dalam hal akta-akta yang menyangkut kegiatan pasar modal tersebut dibuat oleh seorang NP (baik yang melakukan pelanggaranan secara subyektif maupun obyektif). Jika kita melihat pelanggaran dalam point 2.1.1 dan pelaggaran 2.1.2 maka akibat dari pelanggaran tersebut dapat berarti akta yang dibuat oleh NP bersangkutan menjadi batal demi hukum karena akta tersebut jelas dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, yang mana seharusnya perbuatan hukum tersebut sebenarnya harus dilakukan oleh Notaris Pasar Modal. Pelanggaran nomor 2.2 juga termasuk dalam cakupan perjanjian yang batal demi hukum seperti dijelaskan dalam huruf (f) di atas, dimana pihak yang dapat memintakan pembatalan atau memuat penolakan terhadap akta tersebut adalah BAPEPAM-LK sebagaiman tertulis dalam UUPM (bab II). Berarti dapat ditarik benang merah dalam hal suatu pelanggaran dalam pembuatan akta pasar modal yang dibuat oleh NP maka konsekuensi yang terjadi adalah akta tersebut akan batal demi hukum. Universitas Indonesia


71

Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan BAPEPAM-LK dalam memeriksa dan menyelidiki sengketa pasar modal terdapat dalam UUPM pasal 100 dan 101, dimana dalam ketentuan tersebut BAAPEPAM-LK diberi kewenangan memeriksa atau menyelidiki jika terdapat hal-hal sebagai berikut :85 

Laporan, pemberitahuan dan pengaduan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut:



Tidak dipenuhinya peryaratan dan kewajiban yang diharuskan oleh BAPEPAM-LK atau instansi terkait untuk dalam membuat perjanjian tersebut, misalnya dalam hal perizinan, persetujuan ataupun laporan yang diperlukan;



BAPEPAM-LK secara mandiri menemukan petunjuk tetang adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Selanjutnya jika memang terbukti melakukan pelanggaran maka NP tersebut

dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 102 UUPM yang terdiri dari denda, penabutan atau pejmbekuan iszin usaha, pembatalan perjanjian yang dibuat dan pencabutan pendaftaran (dalam kaitannya dengan Notaris biasanya BAPEPAM-LK sebagai pengawas mengeluarkan keputusan delisting Notaris tersebut untuk tidak dapat menjadi Notaris pasar modal untuk beberapa saat). Sanksi inipun harus diatur jelas buat NP pasar modal untuk dapat mengurangi praktek-praktek yang menyimpang dalam kegiatan pasar modal. Kembali yang menjadi titk tolak apakah suatu akta yang dibuat oleh NP pasar modal adalah ”aturan main”, jika para stakeholder dalam pasar modal mau bersikap tegas maka seharusnya praktek NP di Indonesia saat ini belum dimungkinkan, karena itu dengan adanya pengandaian ini maka akta yang dibuat oleh NP adalah batal demi hukum. Jika mau melihat dari segi prakteknya maka peran NP dalam pasar modal tidaklah dapat disangkal lagi, selama akta NP pasar modal tersebut disetujui oleh BAPEPAM-LK maka diharapkan akta itu tidak membawa masalah hukum, dimana 85

Iswi Hariyani S.H.,M.H dan Ir.R. Serfianto Dibyo Pornomo, Op cit.Hal.324. Universitas Indonesia


72

hal

ini

disebabkan

isi

dari

akta

tersebut

dijamin

oleh

BAPEPAM-LK

(diperbolehkan), tetapi dalam hal terjadi konflik atau dispute maka dapat menjadi ”bumerang”, baik bagi BAPEPAM-LK maupun profesi Notaris itu sendiri. BAPEPAM-LK sebagai pihak yang berotoritas mengatur lalu lintas kegiatan pasar modal dituntut untuk mengambil tindakan nyata menyelesaikan permasalahan ini dengan menimbang dampak positif sekaligus negatif keberadaan NP dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.



73

BABV PENUTUP

1. Kesimpulan A. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris agar dapat menjankan fungsi sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal selain diangkat sebagai Notaris sesuai dengan UUJN, juga wajib

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

peraturan Nomor VII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tetang Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan pasar modal, yang isinya mewajibkan Notaris tersebut mempunyai keahlian dalam bidang pasar modal melalui program yang diselenggarakan oleh BAPEPAM-LK dengaan mengikuti Pendidikan Profesi Lnjutan (PPL), sehingga akhirnya dapat mengajukan permohonan STTD ke BAPEPAM-LK. Notaris berperan penting penawaran Perdana (IPO), Notaris mempunyai tanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang harus diperiksa sehubungan dengan proses IPO tersebut antara lain Anggaran Dasar emiten, persetujuan dan laporan yang harus dipenuhi emiten. Selain itu Notaris juga berwenang membuat perjanjian pendukungnya seperti: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan IPO (harus sesuai dengan Peraturan Nomor: Kep-13/PM/1007 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik), Perjanjian Emisi efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Universitas Indonesia


74

Notaris juga dituntut untuk menaati kode etik dan standar Profesi pasar modal sebagaimana yang disebutkan alam pasal 66 UUPM, yang isinya menyatakan Notaris juga dapat melaporkan kepada BAPEPAM-LK apabila mengetahui adanya informasi yang sifatnya rahasia tetapi terdapat pelanggaran terhadap peraturan pasar modal yang dilakukan oleh emiten. B. Keberadaan Notaris Pengganti (NP) dalam pasar modal belumlah diatur secara tegas dan jelas sehingga secara normatif maka seorang NP tidak dapat membuat akta-akta yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, tetapi dalam prakteknya kita dapat menenukan NP pasar modal, yang mana hal ini terjadi karena kebutuhan yang ”mendesak” ataupun ”khusus” sehingga diperbolehkan dengan persetujuan BAPEPAM-LK. Akibat situasi ini maka akan berpengaruh pada syarat, kewenangan dan larangan yang diemban oleh sorang yang menjadi NP pasar modal. Terdapat dua pandangan terhadap NP pasar modal itu sendiri, yaitu yang keberatan adanya NP pasar modal dan yang mendukung adanya NP pasar modal. Adapun keberatan terhadap NP dalam kegiatan pasar modal intinya dikarenakan hal- hal sebagai berikut: a. Belum adanya ketentuan yang secara tegas dan eksplisit mengenai NP dalam pasar modal; b. Keberadaan NP dalam pasar modal akan merugikan keberadaan Notaris pasar modal yang sudah mendapatkan STTD dari BAPEPAM-LK, karena seharusnya hal tersebut merupakan kesempatan mereka untuk belajar dan menimba pengalaman; c. Dapat menimbulan keraguan atapaun ketidakpercayaan dari pemakai jasa Notaris dalam kegiatan pasar modal karena kedepannya akibat hukum dari akta-akta yang dibuat NP dapat dipermasalahkan atau menimbulkan sengketa. Sedangkan pihak yang mendukung NP pasar modal mempunyai alasan-alasan sebagai berikut:



75

a. Ketentuan yang mengatur Notaris pasar modal dapat diperluas penafsirannya sehingga berlaku juga bagi NP, yang mana dalam hal ini NP pasar modal tersebut juga telah mengikuti PPL dan mendapatkan ijin atau persetujuan dari BAPEPAM-LK untuk akta-akta yang dibuat oleh NP (dalam prakteknya hal ini bisa terjadi); b. NP pasar modal yang menggantikan sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut dan biasanya mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan kliennya karena berasal dari Notaris yang digantikannya; c. NP pasar modal walaupun belum diangkat sebagi Notaris pasar modal pada umumya sudah memilki skill dan pengetahuan yang mumpuni dalam pembuatan akta-akta pasar modal karena berpengalaman menangani akta-akta yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal. 

Adapun akibat dari akta-akta yang berkaitan dengan pasar modal dapat batal menjadi hukum jika orang tersebut melanggar kewenangan absolut mengenai syarat sahnya menjadi NP pasar modal, yang dapat dilakukan oleh BAEPPAMLK sebagai lembaga yang berwenang atapun para pihak yang terkait dalam perjanjian ( tetapi semua kembali pada aturan normatifnya atau cara pandang yang dipilih).

2.

Saran

Sepanjang mengenai peran Notaris dalam kegiatan pasar modal memang tidak menimbulkan permasalahan, karena aturan hukum yang mergaturnya sudah cukup jelas dan berjalan dengan baik. Adapun saran yang diberikan adalah yang berkenaan dengan peran NP dalam kegiatan pasar modal termasuk akibat hukum yang ddiakibatkan oleh akta-akta yang dibuat oleh NP pasar modal. Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan pokok permasalahan yang telah dibahas adalah sebagai

berikut: A.

Saran utama yang diberikan berkaitan dengan peran NP pasar modal dalam hal BAPEPAM-LK menyetujui adalah

dengan segera mengeluarkan ketentuan

yang mengatur tentang NP (sesuai draft baru peraturan VII.D.1 atau direvisi), Universitas Indonesia


76

agar posisi dan peran NP pasar modal menjadi jelas, yang mana di dalamnya dapat memuat

persyaratan, kewenangan, kewajiban dan larangan bagi NP

pasar modal. (penelitian yang cukup mendalam baik dari Notaris pasar modal yang ada dengan stakeholders pengguna jasa Notaris wajib dibutuhkan). Dalam hal BAPEPAM-LK memilih pendekatan normatif maka konsekuensinya BAPEPAM-LK harus secara tegas meniadakan praktek NP dalam kegiatan pasar modal supaya double standart yang terjadi saat ini dalam prakteknya di ”lapangan” dapat segera dihentikan; B.

Keberadaan NP pasar modal tetap berlangsung tanpa adanya dasar hukum yang mendukungnya akan membuat konflik hukum kerap terjadi, BAPEPAM-LK sebagai lembaga yang beorotoritas mengawasi dan menegakan ketertiban dalam kegiatan pasar modal dituntut bekerja keras untuk memantau akta-akta yang dibuat oleh NP pasar modal, terutama terhadap NP yang membuatnya dan aktaakta yang dihasilkannya. Dari kedua hal tersebut harus dilihat apakah masih sesuai dengan yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK, karena jika menimbulkan sengketa atau menyalahi ketentuan, BAPEPAM-LK dapat menindak secara tegas NP pasar modal sesuai pasal 102 UUPM .

c.

BAPEPAM-LK dan organisasi Notaris (INI) dapat terus mensosialisasikan keadaan ini kepada stakeholders pasar modal (bisa dilakukan dalam kegiatan PPL atau dalam seminar-seminar yang diadakan kedua pihak tersebut) agar mereka yang memakai pengguna jasa profesi Notaris sekaligus Notaris dan calon NP pasar modal dalam pasar modal dapat mengetahui kondisi dan posisi NP pasar modal. Sehingga dengan ini diharapkan akan mengurangi dampakdampak negatif yang ditimbulkan akibat keberadaan NP pasar modal.



vi

DAFTAR PUSTAKA

I.

Buku

Elly Erawati dan Herlin Boediono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Suatu Perjanjian ( Jakarta, Penerbit NLRP, 2010). DR. Imam Syahputra, SH.,LL.M, Hukum Pasar Modal: Teori dan Kasus (Jakarta, Harvarindo, 2011). G.H.S Lumban Tobing, SH: Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta, Penerbit Erlangga, 1999). Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Market (United States of America: Addison Wesley, 2003). Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitan Hukum Normatif, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). Iswi Hariyani A.H.,M.H dan Ir.R. Serfianto Dibyo Purnomo, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi tepat Investasi saham, Obligasi, Waran, right, Opsi, Reksdana & Produk Pasar Modal Syariah (Jakarta: Visi media, 2010). John W. Creswell, Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches, Alih bahasa Nur Khabibah, (Jakarta: KIK Press, 2002). Michael Quinn Paton, Qualitative Evaluation and Research Methods, (Nembury Park: Sage Publication, 1990). M.Irsan Nasarudin, SH, et al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2004). Royce Singleton, Approaches to Social Research (New york: Oxford University Press, 1988). Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia: Pengantar & Studi Kasus (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009). Universitas Indonesia


vi

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Bandung, Penerbit PT Intermasa, cetakan XXIX). Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1996). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalahnya, Cetakan Pertama, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).

Dinamika

Sri mamudji, et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005). Tan Thong kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2001).

II.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983. Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608. Indonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756. Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, UU No 24 Tahun 2004, TLN No. 4432. Indonesia. Peraturan Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX. I. 1.



Indonesia, Peraturan tentang Pendaftaran Notaris, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. VII.D.1. Notaris. Indonesia. Peraturan Tentang Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX. J. 1.

[Type text]











UNIVERSITAS INDONESIA PERAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENUNJANG DALAM KEGIATAN PASAR MODAL T E S I S ALEXANDER ARIYANTO, S.H

Recommend Documents