UNIVERSITAS INDONESIA KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI DARI SURIAH MAKALAH NON-SEMINAR TITIK SUMARYATI

UNIVERSITAS INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI DARI SURIAH

MAKALAH NON-SEMINAR

TITIK SUMARYATI 1206267961 PROGRAM STUDI ARAB FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA DEPOK MARET 2016

Kebijakan pemerintah…, Titik Sumaryati, FIB UI, 2016




KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI DARI SURIAH Titik Sumaryati 1206267961 Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia [email protected]

Abstrak Pergolakan yang terjadi di Suriah hingga belakangan ini merupakan salah satu pergolakan di era Arab Spring. Pergolakan yang terjadi karena adanya tuntutan kesejahteraan ekonomi dari rakyatnya, berujung pada munculnya konflik vertikal, yaitu perlawanan rakyat Suria pada Pemerintah pimpinan Bashar Assad. Dalam perkembangannya, konflik internal ini meluas hingga menjadi konflik internasional dan dampaknya pun juga dirasakan oleh negara-negara lain selain Suriah. Turki menjadi salah satu negara yang mendapatkan dampak langsung dari konflik di Suria dengan kedatangan para pengungsi Suria ke Turki, baik untuk menetap dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Turki maupun menjadikan Turki sebagai tempat transit dengan tujuan menuju negara-negara di wilayah Eropa Barat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pergolakan di Suriah bisa terjadi dan bagaimana Turki sebagai negara yang berbatasan langsung dalam menyikapi imbasnya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber jurnal dan surat kabar yang membahas persoalan Suriah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah dipengaruhi dua faktor, yaitu: politik dan ideologi. Kata Kunci: pergolakan, pemerintah, Arab Spring, Suriah, Turki,

Abstract The turbulence in Syria until recently was one of the upheaval in the Arab Spring era. The turbulence which was caused by the demands of economic welfare of the people, led to the emergence of vertical conflict, the government run by Bashar Assad and the opposing Syrian people. But in its development, this turbulence extends to international conflicts and the impact is also felt by other countries besides Syria. Turkey becomes one of the directly affected country as refugees fled to the country either for residing and getting protection from the Turkish Government or making the country as a transit before moving to Western European countries. This article aims to explain how the turbulence in Syria happened and how Turkey as a country that borders directly, responses to the impact. The method used is the bibliography method by collecting and analyzing sources from journals and newspaper which discuss the issues obtained by the author. The result of the analysis shows that Turkish policy is influenced by two factors in dealing with the Syian refugess: politics and ideology. Keywords : turbulence, government, Arab Spring, Syria, Turkey

1. PENDAHULUAN Negara Republik Arab Suriah (The Syrian Arab Republic) berada di Asia Barat


yang berbatasan langsung dengan Turki di bagian utara, Irak di sebelah timur, Laut Tengah di sebelah barat dan Yordania di sebelah selatan. Ibukota Suriah adalah Kota Damaskus. Banyak suku bangsa yang tinggal di Suriah, seperti suku bangsa Arab, Babilonia, Asiria, Yunani, Het, Romawi, Sasania dan Persia. Dari segi keyakinan prosentase keyakinan di Suriah didominasi oleh kalangan Sunni dengan jumlah 74%, Shiah 13% dan keyakinan lainnya 13%.1 Negara modern Suriah sebenarnya telah berdiri sejak melemahnya Kekhalifahan Turki Usmani pasca Perang Dunia I dengan memperoleh mandat dari negara Prancis. Setelah kemerdekaan diraih Suriah pada 24 Oktober 1945, Negara Republik Suriah yang menetapkan sistem parlementer ini menyatakan diri sebagai anggota pendiri PBB, sehingga mengakhiri mandati Prancis secara legal, meskipun tentara Prancis benarbenar meninggalkan kawasan Suriah pada April 1946. Periode pasca kemerdekaan merupakan periode yang penuh gejolak dan sejumlah peristiwa kudeta berlangsung selama masa periode 1949 sampai dengan 1971. Pada 1958, Suria bersama Mesir memasuki Persatuan Negara-Negara Republik Arab, namun berakhir pada tahun 1961 dengan terjadinya kudeta militer dan gejolak terus terjadi sampai dengan Referendum Konstitusi pada 1 desember 1961. Selanjutnya kudeta yang dilancarkan oleh Partai Ba’atth (yang berhaluan kiri) menempatkan Suriah ke dalam kekuasaan tunggal partai Ba’ath yang memanfaatkan Hukum darurat (Emergency Law) sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2011. Partai Ba’ath menempatkan Hafez Al-Assad sebagai presiden pertama tahun 1970 yang menjabat tak tergantikan bak seorang raja hingga wafatnya pada tahun 2000. Sejak saat itulah tampuk pemerintahan negara Republik Arab Suriah dilanjutkan oleh putra Hafez Al-Assad, yaitu Bashar Al-Ashad melalui pemilu di parlemen. Hingga saat ini Bashar Al-Assad menjadi presiden dengan gaya kepemimpinan satu tangan seperti ayahnya. Demikianlah, negara republik yang dibentuk dengan semangat demokrasi ini mempertunjukkan suatu model pemerintahan republik yang absolut dengan kekuasaan sentralitis di tangan presiden. Demikian juga parlemen dikuasai oleh satu partai pendukung presiden yaitu partai Ba’ath yang menguasai kursi parlemen Republik Arab Suriah melalui kudeta militer pada 1961. Alasan ideologis pun muncul setelah konflik 1

Syria - International Religious Freedom Report 2006 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71432.htm diakses pada Selasa, 22 Maret 2016 pukul 15.07


memanas. Baik pemerintah maupun warga sipil, keduanya memeluk agama Islam. Perbedaan mereka hanya terletak di ideologi yang mereka anut yaitu ideologi Shiah dan Sunni. Kelompok pemerintah menganut Shiah sedangkan warga mendominasi dengan menganut Sunni. Berangkat dari hal tersebut, banyak negara asing dengan ideologi negara masing-masing mulai ikut campur untuk mendukung saudara muslim se-ideologi nya. Seperti, pihak pemerintah yang didukung oleh Iran (negara yang beraliran Shiah), Rusia, Cina dan warga sipil yang didukung Amerika, negara-negara Arab seperti Saudi, Quwait, dan negara lainnya. Kedua alasan tersebut cukup membuat Suriah menjadi porak poranda. Telah banyak korban jiwa baik dari anak kecil hingga mereka yang lanjut usia. Masyarakatnya telah menyadari bahwa sulit untuk membangun masa depan di Suriah. Kota-kota hancur lebur, lembaga pendidikan, pusat kebudayaan, rumah-rumah penduduk dan lembaga layanan masyarakat lainnya pun sudah hancur lebur. Hal ini semakin menutup kemungkinan adanya jalan damai kedua belah pihak. Dampaknya pun mulai terasa di dunia internasional. Stabilitas keamanan internasional menjadi lemah dan sangat rentan munculnya gejolak sosial hingga konflik sektarian di tiap negara bersangkutan. Orangorang Suriah mengungsi ke wilayah lain untuk menyelamatkan diri. Sebagian besar saat ini orang-orang Suriah tersebut melarikan diri ke arah Turki. Gelombang “The Arab Spring”, atau “Musim Semi Arab” merupakan gelombang pemberontakan sipil terhadap kekuasaaan pemerintahan di negara-negara Arab yang cenderung otoritarian. Gelombang rakyat sipil yang menuntut dibukanya keran-keran demokrasi telah menerpa hampir seluruh negara-negara di Jazirah Arab, yang berawal di Tunisia dan Mesir pada tahun 2010, dan segera menerpa negara Suriah pimpinan Bashar Al-Assad. Pemberontakan Suriah dimulai dengan seruan protes aktivis demokrasi di Suriah pada tanggal 15 Maret 2011 yang bertujuan untuk menurunkan Bashar Assad dari posisi Presiden Suriah yang telah dijalankannya selama 15 tahun. Rakyat melihat keluarga Assad telah menjalankan pemerintahan monarki yang dibungkus republik. Terlebih dominasi kekuasaan telah memperkaya pihak Assad dan keluarga serta militer yang mendukung Assad. membuat rakyat marah. Rakyat Suriahpun turun ke jalan menuntut keadilan dan hak-hak demokrasi mereka. Dengan dukungan jejaring media sosial, aksi ini menyebar luas ke seluruh penjuru kota dan mengakibatkan aksi-aksi


kecil di setiap kota Suriah. Hingga terbentuklah aksi bersama dii tujuh propinsi dari 14 propinsi di Suriah. Aksi di berbagai kota ini membuat Bashar Assad berpidato pada 31 Maret 2011 dengan tujuan menenangkan masyarakat yang ingin menurunkannya dari posisi penguasa. Pada awalnya, respon positif atas protes yang menuntut dirinya turun dari jabatan presiden ditunjukkan oleh Bashar Al- Assad dengan menjanjikan sebuah reformasi politik melalui pembentukan sistem pemerintahan baru. Namun, ketika rakyat melihat bahwa formasi baru yang dibentuk Assad tidaklah jauh berbeda dengan formasi lama serta nampak di mata rakyat upaya Presiden Assad untuk menghentikan para demonstran, aksi protes dan pemberontakan rakyat sipil pun semakin membesar. Hingga akhirnya, Presiden Assad meminta dukungan militer untuk melakukan tekanan dan kekerasan menghentikan para demonstran Suriah. Pihak militer pemerintah menembaki rakyat yang dianggap memberontak dan akibat tindakan militer ini puluhan rakyat sipil tewas. Demonstrasi dan protes rakyat yang ditanggapi oleh militer pendukung pemerintahan Assad telah menciptakan konfilk vertikal, yang bukan hanya baku tembak, namun semakin diparah dengan adanya serangan bom yang dilancarkan pemerintah ke daerah Khalidya pada tahun 2012. Kemudian aksi

militer tersebut

dilanjutkan dengan operasi militer di seluruh wilayah Suriah yang

semakin

menimbulkan banyak korban di kalangan rakyat sipil. Hingga tahun 2013, atau tepatnya pada 805 setelah revolusi Maret 2011, korban tewas dan tercatat 69.191 jiwa. Demikianlah, tidak sebagaimana di negara-negara Arab lainnya yang segera dapat mengatasi dan menghentikan pemberontakan rakyat sipil yang terjadi. Arab Spring di Suriah yang berawal pada Maret 2011 belumlah berlalu, bahkan terus mengarah kepada perang saudara. Tindakan keras militer pimpinan Bashar Al-Assad mendapat perlawanan keras pula dari kelompok-kelompok sipil Suriah. Akibat tindakan keras terhadap rakyat sipilnya, menempatkan Suriah sebagai negara kejam di dunia dan menyebabkan Suriah ditangguhkan dari keanggotaannya di Liga Arab, Organisasi Islam, dan juga dari Persatuan Negara Mediterian. Di lain pihak pemberontakan yang memprotes pemerintahan Bashar Al-Assad yang dianggap tidak demokratis, telah membawa Suriah pada perang sipil yang berkepanjangan dan menciptakan kesengsaraan rakyat.


Selanjutnya

konflik di

Suriah berkembang meluas

melibatkan dunia

internasional dengan dua faktor pemicu, yaitu politik dan ideologi. Perlawanan rakyat Suriah mendapat dukungan dari negara-negara yang menyerukan demokrasi, terutama, negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat, dan juga negara-negara tetangga Suriah di wilayah Timur Tengah, termasuk Turki. Sedangkan Pemerintah Assad mendapat dukungan dari negara Rusia dan Iran. Dukungan politik Rusia kepada Pemerintah Assad memperlihatkan, meskipun Perang Dingin Amerika Serikat dengan Uni Sovyet telah berakhir dengan bubarnya Uni Sovyet, masih berlangsungnya polarisasi politik-ideologi antara Amerika dan sekutunya yang mengusung liberalisme dengan Rusia yang mengusung ideologi sosialisme. Sedangkan dukungan yang diberikan Pemerintah Iran kepada Assad memperlihatkan bagaimana dukungan negara Iran yang berideologi Syiah memiliki hubungan dengan Partai Ba’ath sebagai partai politik penguasa pemerintah Syiah. Sementara itu, rakyat Suriah yang berjuang melawan Assad memang didominasi oleh kelompok-kelompok Muslim Suni di Suriah. Dengan demikian, konflik vertikal antara Pemerintahan Assad dengan rakyat Suriah memperlihatkan konflik klasik umat Muslim dunia: Syiah dan Suni. Setiap pihak kemudian mengambil keuntungan secara politis dan ideologis dalam pendukungan yang diberikan, dan hal ini memperuncing konflik yang terjadi. Kedua kelompok yaitu pemerintah dan pihak oposisi dalam konteks ini adalah masyarakatnya saling menunjukkan kekuatan dan perlawanan tanpa ada keinginan untuk mencapai perdamaian. Rakyat yang menjadi sasaran kemarahan militer pimpinan Bashar Al-Assad banyak yang memutuskan untuk meninggalkan negara Suriah menjadi pengungsi. Salah satu negara yang menjadi tujuan para pengungsi Suriah adalah negara Turki yang berbatasan langsung dengan wilayah utara Suriah.

Data Pengungi Suriah di Negara-Negara Terdekat


Sumber: Overview of 2015 Response Plans for Syria Crisis

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana Pemerintah Turki menghadapi kedatangan pengungsi dari Suriah, baik bagi mereka yang ingin menetap maupun mereka yang hanya singgah di Turki dalam perjalanan mereka menuju Eropa. Metode penelitian menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mencari sumber rujukan dari artikel-artikel berita, jurnal-jurnal internasional dan buku yang membahas permasalahan tersebut. 2. Studi Literatur: Konsep Awal Pengungsi (Preliminary Concept of Refugees) Konsep pengungsi menjadi penting untuk dibahas karena dalam perkembangannya dengan konsep dasar pengungsi inilah, sebuah negara dapat mengambil sikap atau tindakan apa yang dapat direncakan. Termasuk dalam permasalahan yang terjadi di Suriah. Banyak orang yang akhirnya keluar dari Suriah dan tinggal di luar negeri Jika seseorang ditentukan mempunyai status pengungsi, maka dapat mengubah status hukumnya. Mereka yang berstatus pengungsi akan menerima sejumlah hak dan perlindungan. Pengungsi juga mempunyai kewajiban kepada negara pelindungnya dengan mentaati hukum yang berlaku di negara suakanya. Maka penentuan status pengungsi ini melibatkan aparat pemerintah atau UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) untuk mengetahui apakah orang yang bersangkutan dapat ditentukan sebagai pengungsi atau tidak. Keputusan ini berupa deklarasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau UNHCR. Menurut pasal 1 Konvensi tahun 1951 tentang pendefinisian status pengungsi adalah sebagai berikut: “Sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dengan rasa takut yang mendalam akan mengalami persekusi karena alasan rasial, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu maupun opini politik yang mereka anut, benda di luar negara asalnya, serta tidak mampu atau karena rasa takutnya, menolak memanfaatkan perlindungan yang disediakan negara dimana sebelumnya ia berasal akibat peristiwa yang telah terjadi, tidak mampu, atau karena rasa takutnya, menolak untuk kembali ke negara tersebut”2 2

Departemen Perlindungan Internasional, Penentuan Status Pengungsi: Mengenali siapa itu pengungsi,


Pasal 1 Konvensi 1951 ini juga menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar mereka, yaitu: hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak untuk diakui, dan hak kebebasan berpikir. Konvensi juga menetapkan status hukum pengungsi dan mencantuman ketentuanketentuan tentang hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan, mengenai surat jati diri dan dokumen perjalanan, mengenai penerapan biaya fiskal, dan mengenai hak mereka untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain dimana mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali. Konvensi ini juga melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang berstatus pengungsi. Pasal 35 Konvensi menetapkan bahwa: tidak satupun negara pihak dapat mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan alasan apapun ke wilayah asal mereka atau ke wilayah perbatasan mereka. Pasal 34 membahas naturalisasi dan asimilasi bagi pengungsi. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan masalah hak atas akses terhadap pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan dan kebebasan untuk bergerak.3 Konvensi 1951 hanya berlaku bagi orang yang menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951.4 Namun tahun-tahun setelah itu membuktikan bahwa adanya pengungsi tidak hanya dampak dari Perang Dunia II dan keadaan pasca perang. Sepanjang tahun hingga saat ini muncul kelompok-kelompok pengungsi baru, khususnya dari wilayah Timur Tengah. Para pengungsi membutuhkan perlindungan yang tidak dapat diberikan pada mereka karena batas waktu yang ditetapkan Konvensi 1951. Maka diberlakukan Protokol 31 Januari 1967 tentang status pengungsi, terlihat perubahan pada pemaknaan pengungsi yang tidak hanya terbatas lagi pada pengungsi yang muncul sebagai akibat peristiwa sebelum 1 Januari 1951, namun menjadi pengungsi yang muncul akibat peristiwa yang terjadi sebelum maupun sesudah tanggal tersebut. Meskipun begitu, konsep dasar pengungsi tetap mengacu pada Konvensi 1951 yang mempunyai unsur-unsur berikut untuk menentukan siapa itu pengungsi: a.

Adanya penganiayaan; Penganiayaan yang dimaksud adalah adanya tindakan yang merenggut hak azasi manusia. Hak azasi tersebut mencakup hak untuk

3

4

Kantor Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, Switzerland: 2005, hlm. 5 Ibid, hlm. 35 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. http://www.unhcr.org diakses pada 23 Maret 2016 pukul 20.31


hidup, bebas dari dari penyiksaan atau perlakuan kasar, penghinaan, bebas dari perbudakan atau penghambaan, hak berpikir, berhati nurani dan hak beragama. b.

Adanya ketakutan; ketakutan adalah sebuah perasaan yang dapat dinilai secara subyektif. Oleh karena itu, pemerintah maupun UNHCR harus melihat kondisi dan situasi dari wilayah atau negara asal untuk memastikan ketakutan tersebut beralasan atau tidak.

c.

Berada di luar negara kebangsaan atau tempat tinggal sehari-hari; Seseorang yang disebut pengungsi ini akan disebut pengungsi jika telah meninggalkan wilayah asal mereka. Baik itu melakukan perjalanan ke luar negeri maupun hanya meninggalkan wilayahnya saja namun masih berada pada wilayah kedaulatan negara asal. 5 Mengacu dari pengertian di atas dan dikaitkan dengan konflik Suriah, orang-orang

yang berhamburan keluar dari wilayahnya tersebut dapat dikatakan sebagai pengungsi. Sehingga dapat memperjelas hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menyikapi adanya pengungsian besar-besaran ke berbagai wilayah, terutama yang dibahas dalam tulisan ini yaitu Turki. Turki menjadi negara pertama yang paling merasakan imbas dari konflik vertikal yang terjadi di Suriah, karena posisi wilayah Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah di bagian utara. Sejumlah 137.756 masyarakat Suriah terregistrasi menjadi pengungsi di Turki di tahun 2012. Kemudian bertambah hingga 380.000 di pertengahan tahun 2013. data tersebut adalah data bagi mereka yang melakukan registrasi resmi dengan menyerahkan dokumen-dokumen negara seperti kartu penduduk, kartu keluarga atau passpor. Diperkirakan terdapat 60.000-70.000 orang yang memasuki Turki secara ilegal (tidak membawa dokumen resmi).6 Angka tersebut terus bertambah hingga mencapai 2.715.789 di tahun 2016.7 Banyak orang-orang yang mengungsi ke negara Turki bagian selatan untuk mencari keselamatan dan perlindungan. Wilayah Turki begitu strategis bagi pengungsi Suriah karena selain berbatasan langsung, warga Suriah juga dapat melewati Turki untuk menyeberang ke Eropa karena Turki adalah negara 5 6 7

Departemen Perlindungan Internasional, Penentuan Status Pengungsi: Mengenali siapa itu pengungsi, Kantor Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, Switzerland: 2005, hlm. 31-45 United Nations, Syria Regional Response Plan.pdf, 2013, hlm.89. United Nations, Syria Situation Map as of 09 March 2016.pdf , hlm. 14-15


yang berada di wilayah Eurasia (Eropa dan Asia). Sehingga memudahkan pengungsi untuk menyeberang ke Eropa. Banyak dari pengungsi yang melakukan transit di Istanbu untuk kemudian menyeberangi laut Marmara untuk melanjutkan hidup di Eropa. Turki beribu kota di Ankara. Ketika konflik Suriah terjadi pada tahun 2011, Recep Tayyip Erdoĝan menjadi Perdana Menteri Negara Republik Turki, dan setelah jabatan perdana menteri dipangkunya selama tiga periode (2002 –2014), Erdogan menjadi Presiden Negara Republik Turki pada 2015. Republik Turki modern, yang berdiri pada tahun 1923,

merupakan negara yang cukup besar dan strategis. Penduduk Turki

sebagian besar adalah muslim Suni, sehingga secara ideologi memiliki kesamaan dengan para pengungsi Suriah. Sebelum terjadinya krisis, Turki dan Suriah telah menjalin kerjasama di bidang Ekonomi dalam jangka waktu yang lama. Turki banyak melakukan ekspor barang dan jasa ke Suriah melalui Gaziantep (salah satu provinsi di Turki Selatan). Pada mulanya hasil ekspor sempat turun dari tahun 2011-2012 dengan data 98 juta dollar ke 54 juta dollar, namun kembali meningkat di tahun 2013 hingga 278 juta dollar. Hal tersebut dapat terjadi karena United Nations dan berbagai macam NGO memilih untuk mendapatkan pasokan barang dari Turki, karena Turki adalah wilayah terdekat dengan Suriah. Untuk pertama kalinya Gaziantep mendapatkan pemasukan yang tinggi dari krisis yang terjadi di Suriah. Kenaikan nilai ekspor yang terjadi di Gaziantep dirasakan oleh berbagai wilayah lain di Turki, seperti: Hatay, Mardin, dan Sanliurfa.8 3. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap Pengungsi Suriah “Turkey has taken serious steps in the past year to improve conditions for the growing influx of Syrian refugees. And even though the New York Times Magazine referred to a Kilis refugee camp, one of twenty-two in Turkey, as the world’s best, Turkey will nonetheless continue to face social, demographic, ethnic, and sectarian pressures created by the largest refugee flow in the country’s modern history.”9

Kutipan di atas, merupakan tulisan akhir dari salah satu sumber buku tulisan ini yang menyatakan bahwa tempat pengungsian Suriah yang berada di Kilis (salah satu 8 9

Soner Cagaptay, The Impact of Syrian Refugees on The Southern Turkey, The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 2014, hlm.24-25 Ibid, hlm.24


kota di Turki yang dijadikan pemerintah untuk membangun pengungsian) telah mendapatkan penghargaan New York Times Magazine sebagai penampungan pengungsi yang terbaik. Disebutkan bahwa Killis adalah satu dari dua puluh dua area pengungsian di Turki, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Turki dalam membantu pengungsi Suriah yang membutuhkan pertolongan dengan membangun banyak penampungan untuk warga Suriah. Sikap pemerintah Turki jelas mendukung warga Suriah yang menjadi korban. Perbatasan langsung yang mendapatkan dampak pengungsian ini adalah kota-kota yang berada di wilayah selatan Turki seperti: Hatay, Kilis, Mardin, Sanliurfa dan Gaziantep. Banyak pengungsi yang berada di wilayah tersebut. Namun banyak pula pengungsi yang menuju ke wilayah barat, dimana perekonomiannya jauh lebih maju dibanding wilayah selatan. Hal baik dari pemerintah Turki adalah mereka telah mengimprovisasi ekonomi negaranya sehingga cukup mampu untuk menyambut kedatangan pengungsi Suriah. Pemerintah Turki menyiapkan kota-kota dengan klinik dan sekolah untuk langkah awal dalam memprediksikan jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahun. Dalam penanganan banyaknya pengungsi dari Suriah, Turki telah melakukan penataan area pengungsi agar tidak mengganggu stabilitas sosial atau ketimpangan sosial di masyarakat Turki. Pemerintah membagi pengungsi di berbagai macam kota yang masih memiliki sedikit penduduk Turki, sehingga masih banyak lahan yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu pengungsi dalam berbagai hal termasuk mendirikan perkemahan pengungsi. Meskipun kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi Turki atas meningkatnya konflik internal Turki dengan kaum Kurdi. Upaya yang telah diberikan pemerintah Turki dalam menyikap pengungsi Suriah antara lain sebagai berikut: a. Pembangunan pengungsian. Seperti yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Turki telah membangun 22 pengungsian dan salah satunya yang berada di Kilis telah menerima penghargaan. Pengungsi ini berada di Hatay, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaras, Adiyaman dan Osmaniye. Di dalam wilayah pengungsian terdapat kebutuhan


dasar tempat tinggal, fasilitas dapur dan fasilitas kesehatan. Pemerintah bekerja sama dengan beberapa agensi seperti UNHCR, WHO (World Health Organization),

UNICEF

(United

Nations

Children’s

Fund)

berusaha

mengidentifikasi satu per satu pengungsi dan memenuhi kebutuhan di pengungsian.10 Salah satu potret anak pengungsi Suriah yang sedang bermain di tenda pengungsian 2012. sumber: United Nations, Syrian Refugees Plan, 2013.

b. Pemberian status legal bagi para pengungsi.

Pengungsi yang datang

pertama kali ke Turki telah dibekali status pengungsi, sekalipun hanya untuk sementara. Berdasarkan Konvensi 1951, mencegah pengungsi Suriah mendapatkan wilayah legal di Turki, namun dari hukum tahun 2013, pengungsi Suriah dapat memperoleh perlindungan dari negara bersangkutan. Berdasarkan hukum tersebut, pengungsi Suriah dapat memperoleh tempat tinggal sementara dimanapun. c. Adanya potensi naturalisasi. Pemerintah Turki memberikan peraturan tentang upaya naturalisasi dengan tiga jalan: kelahiran, lima tahun tinggal menetap dan pernikahan. Kelahiran dengan orang tua yang salah satunya orang Turki atau mereka yang lahir di Turki. Pernikahan dengan aturan sudah menikah selama tiga tahun dan menetap di Turki. Bahkan banyak pengungsi yang memberikan nama bayi mereka dengan Recep Tayyip (nama presiden Turki), Emine (nama istri Presiden Recep Tayyip Erdoĝan), sebagai rasa syukur mereka karena telah dibantu oleh pemerintah Turki. Berdasarkan laporan resmi dari Menteri Dalam Negeri Turki, Muammer Güler, 3577 orang Suriah yan telah mendapatkan kewarganegaraan Turki dari tahun 2008-2013. 396 di tahun 2010, 573 di tahun 2011, 841 di tahun 2012, 753 di tahun 2013. d. Persiapan rencana jangka panjang. Melihat panjangnya polemik yang terjadi di Suriah dan kecilnya harapan hidup kembali di Suriah, pengungsi diperkirakan akan terus bertambah dan kecil kemungkinan untuk kembali, Pemerintah Turki telah memikirkan rencana jangka panjang jika mereka memilih untuk tetap tinggal. Pemerintah dalam hal ini membantu memberikan 10

United Nations, Syrian Refugees Plan.pdf, 2013, hlm. 90-91


tempat tinggal, pekerjaan, dan tentunya pendidikan agar keberadaan mereka bisa bermanfaat bagi Turki. Seiring lamanya waktu pengungsian, mereka yang ilegal mengungsi terkadang bekerja di perusahaan-perusahaan kecil seperti toko pakaian, restauran, konstruksi, maupun perusahaan tekstil. Bagi yang tertangkap, maka langsung dikembalikan ke area pengungsi. Mulai dari hal tersebut, pemerintah mulai mencari jalan keluar agar pengungsi-pengungsi tersebut bisa bekerja legal di Turki. Maka pemerintah Turki memperbolehkan pengungsi Suriah untuk bekerja, namun di provinsi-provinsi yang banyak dihuni oleh orang Suriah saja. Tepatnya di daerah selatan, sekaligus daerah tersebut adalah daerah yang banyak akan pengangguran kerja. Sehingga pemerintah berharap dapat meningkatkan taraf penghasilan di provinsi-provinsi tersebut dengan adanya pekerja dari Suriah. Dalam rangka tersebut, pemerintah menyiapkan rencana jangka panjang untuk pengungsi Turki melalui pendidikan yang layak. Di Istanbul misalnya, telah dibuka 7 sekolah untuk pengungsi. Pengungsi dapat belajar bahasa Turki dan pemerintah pun memberikan beasiswa bagi mahasiswa tingkat universitas. Setidaknya mereka dapat belajar bahasa Turki namun sayangnya masih belum bisa mengikuti ujian nasional yang ada di Turki.


Detail jumlah pengungsi yang teregistrasi di Turki pada taun 2014. Sumber: The Impact of Syrian Refugees in the Southern Turkey11

Sikap dan kebijakan Turki terhadap

pengungsi dari Suriah, sebenarnya pun

memberikan dampak bagi negara Turki. Namun nampaknya pemerintah Turki telah memikirkan dampak-dampak tersebut dan siap menanganinya. Secara umum, terdampat dua dampak dari kedatangan pengungsi Suriah ini, yaitu: a. Dampak positif: 1) Pemerintah Turki membangun pengungsian di wilayah Turki yang masih mempunyai penghasilan daerah rendah. Sehingga dengan menempatkan para pengungsi Suriah di wilayah itu, dimana jumlah penduduk Turki masih sedikit, maka dapat meningkatkan penghasilan daerah tersebut jika para pengungsi ini bekerja. 2) Pemerintah menyiapkan pendidikan dan berbagai macam layanan hidup bagi pengungsi. Di satu sisi, pengungsi akan merasa terbantu dan ini adalah sebuah investasi tinggi baik untuk penguasa Turki saat ini jika 11

Soner Cagaptay, The Impact of Syrian Refugees on The Southern Turkey, The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 2014, hlm.14-15


nanti akan maju lagi ataupun untuk Turki kedepannya. Karena akan membuat ikatan khusus dengan orang-orang Suriah. b. Dampak negatif: 1)

Dampak negatif muncul dari stabilitas keamanan. Selama kurun waktu lima

bulan terakhir sejak tulisan ini dibuat, telah terdapat tiga bom bunuh diri yang terjadi di kota-kota besar Turki (Istanbul dan Ankara). Meskipun belum dapat dipastikan siapa dalang di balik semua peristiwa tersebut, namun kondisi Turki yang begitu terbuka terhadap masuknya orang-orang dari Suriah ini membuat beberapa wilayah lebih sensitif akan tindak kriminalitas dibanding hari-hari sebelumnya. 2)

Rawannya persinggungan budaya dan pola hidup di antara para pengungsi

dan penduduk Turki yang dapat mengakibatkan konflik internal. Penduduk Turki yang terdiri dari banyak suku bangsa, tidak semuanya mendukung sikap pemerintah dalam menampung pengungsi dari Suriah. Contohnya adalah Kaum Alawit yang berada di Hatay, mereka sangat bertentangan dengan partai pemerintah, begitupun dengan kebijakan yang dibuat terkait pengungsi Suriah.12 4.

KESIMPULAN Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik yang diakibatkan terpaan “The

Arab Spring”, yaitu suatu gelombang tuntutan rakyat terhadap model penguasaan pemerintahan di negara-negara Timur Tengah yang dianggap tidak demokratis. Seperti pada umumnya negara-negara di Timur Tengah, negara Suriah yang dibangun dalam bentuk republik ternyata memperlihatkan model penguasa yang absolut yang didukung oleh kekuatan satu partai. Protes rakyat terhadap pemerintahan Assad pun tidak terlepas dari motivasi rakyat menuntut demokrasi di Suriah. Selanjutnya konflik internal antara rakyat Suriah yang didominasi Muslim Suni melawan Presiden Assad yang Syiah meluas hingga melibatkan dunia internasional. Dukungan negara-negara internasional memperlihatkan perkembangan

yang didasarkan pada faktor politik dan ideologi:

liberalisme dan sosialisme atau Suni dan Syiah. Turki sebagai wilayah negara yang berbatasan darat langsung dengan Suriah di bagian utara, merupakan negara yang terkena dampak akibat politik internasl di Suria. 12

Soner Cagaptay, The Impact of Syrian Refugees on The Southern Turkey, The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 2014, hlm. 19


Alhasil banyak orang-orang Suriah yang melarikan diri dari gempuran peperangan ke dan/atau melalui Turki menuju Eropa. Banyak pengungsi Suriah yang mencoba memasuki Turki baik secara legal maupun ilegal. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah nampak dari persiapan Pemerintah Turki dalam menyambut para pengungsi, yaitu dengan: 1) menyiapkan tempat hunian bagi para pengungsi dengan mendirikan total dua puluh dua area pengungsi yang tersebar di provinsi-provinsi tertentu, 2) memfasilitasi

pendidikan

dengan mendirikan sekolah-sekolah dan memberikan beasiswa, 3) membangun klinikklinik tambahan untuk menunjang kesehatan, 4) memberikan kesempatan berkarier dengan berbagai lapangan pekerjaan, dan 5) status pengungsi yang dapat diusahakan berubah menjadi warga negara tetap dengan naturalisasi melalui berbagai macam cara sehingga dapat menjadi warga penduduk Turki. Kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah memberikan dampak positif maupun negatif bagi Turki, yaitu dampak politis, terutama politik luar negeri Turki dan juga dampak ekonomis. Secara ekonomis, dampak positif bagi Turki yaitu: 1) Pendapatan daerah Turki meningkat dengan adanya para pengungsi Suriah yang bekerja; 2) Selain itu,

dalam hubungan luar negeri, terutama dalam menjalankan politik di wilayah

perbatasan Turki, dampak positif yang terbangun adalah terjalinnya ikatan kuat antara masyarakat negara Turki dengan para imigran Suriah. Adapun dampak negatif muncul dari kebijakan Turki yang telah membuka lebar kawasannya untuk Suriah. Hal ini membuat Turki rentan akan terjadinya konflik dan rentan adanya pergesekan sosial budaya antara penduduk lokal dengan para pengungsi.

REFERENSI Buku: Agastya, M. Arab Spring. Yogyakarta: Irchisod. 2013 Cagaptay, Soner. The Impact of Syria’s Refugees on Southern Turkey Revised and Updated. Washington DC: The Washington Institute For Near East Policy. 2014 Departemen Perlindungan Internasional. Penentuan Status Pengungsi: Mengenali siapa itu pengungsi. Switzerland: Kantor Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi. 2005.


O'Bagy, Elizabeth. Middle East Security Report 6: Jihad in Syria. United States of America: The Institute for The War. 2012 Data UNHCR : http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php UNHCR. Turkey Syrian Refugees Daily Sitrep. 2015. UNHCR. Syria Regional Refugees Responses. 2013 United Nations, Syria Situation Map as of 09 March. 2016 United Nations. Syrian Refugees Plan. 2013 Website: Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. http://www.unhcr.org diakses pada 23 Maret 2016 pukul 20.31 WIB Revolusi Suriah Tragedi Berkepanjangan Menuntut Kebebasan, Http://m.dakwatuna.com/2013/06/08/34716/revolusi-suriah-tragediberkepanjangan-menuntut-kebebasan/ diakses pada 23 Maret 2016 pukul 20.23 WIB Syria – International Religious Freedom Report 2006 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71432.htm diakses pada Selasa, 22 Maret 2016 pukul 15.07 WIB


UNIVERSITAS INDONESIA KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI DARI SURIAH MAKALAH NON-SEMINAR TITIK SUMARYATI

Recommend Documents