UNIVERSIT AS INDONESIA

UNIVERSIT AS INDONESIA

KAJIAN KETERLAMBATAN LAPORAN PERTANGGlJNGJAWABAN P.ENGELUARAN SATUAN .KERJA PERANGKATDAERAH(SKPD) DIKABUPATENLAMPUNGTENGAHTAHUN2008 ( Studi Kans 9 SKPD )

TES IS

IVONNILAWATI 080 643 ()J 72

FAKULTAS EKONOMI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUJ)LIK SALEMBA

NOVDIBm2009

UNIVERSITAS

INDONESJA

KAJIAN KETERLAMBATAN

LAPORANPERTANGGUNGJAWAB.ANPENGELUARAN SATUAN KER.TA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATI:N LAMPUNG TENGAH TAHUN 2008

( Studi Kasus 9 SKPD)

TESIS Diajulcan Sfbagai sa1ah satu syonit untulc memperoleh gelar ~t.c:r Ekonomi

IVONNILAWATI NPM. 080 643 0172

FAKULTAS EKONO.MI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK KEKHUSUSAN: EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

SALEMBA NOVEMBER2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITA8

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan sernua sumber baik yang dikutip rnaupun dirujuk telah says nyatalc.an dengan benar

l von Nilawati

Nama

: 08~;7172 \

NJ>M

:

Tandatangan Tanggal

.

11 November 2009

ii

Unlventltae lndonesla

HALAMA!'ll l'ENGESAHAN

Tesis ini diaiuken oleh Nama

Ivon Nilawati

NPM

080 643 0172

Program Studi

Magister Perencanaan dan Kebijakan Publilc

Judul Tesis

Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Ketja Perangkat Daerah (SKPD)

Di Kabupaten t.ampung Tengah Tahun 2008 (Studi Kasus 9 SKPO)

'Jelah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yan1-1 diperlukan unruk mcmperoleh gelar Magister Ekonorni pada Program Studi Magister Percncanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas

Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJJ

Pembimhing

: Iman Ro7.a•I, S.E., M.Soc.

Peoguji

: Dr. Andi Fabmi Lubis

Peuguji

: Niniek L. Gyat, S.E..,M.So c, Sc.

~<·······;7 /

-)

IfL- trr. (.!.. . ~ . . . . _. )

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal

: 11 November 2009

iii

UnlY•raltM lndonesta

I

I·

~~~~'Vnta(:

.. ~OnmlJ'.l'~

ifan!M~'F~ 'l'miltta 'tUiSutristto"

.. S~

.. ~,,oti7(pffli'7"~

•

•~ ~ '15il'!f}i (}£iillmi~urta ... ~~-~'Taf,pW iv

Unlvensltaa lndonesla

UCAl'AN T£lUMA KASW

Teriring puji d8n syukur, pcnulis panjatkall kehadirat Allah SWT karena atu berkat dan karunia-.Nya, pcnulisaa tesis yang berjudul ''Kajian fmplementasi Pemiendagri 13a006 Dalam Hal Pertanggungjawaban Pengeluaran satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab!Jpaten l.atopung Tcngah, Tahun 2008" dapat diselesaikan

T esis ini diSUSUD sebagai prasyarat untuk: meocapai derajat

kesarjanaan S-2 Jl'lda Program Studi Magister Perencanaan clan Kebijakan Publik. Pada memJlll1art

ini. perkeumkanlah

pmulis menyampaikan ucapan

terima ka.sih yang tulus kepada bcrbagai pibak yang telah mcmbantu. dalaJn penulisan tesis ini. Ucapui ierima kasih tersebut terutama disampaikan kepada : 1. Bapak Iman Rozani, S.E., M.Soc.Se. selaku doscn pcmbimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimhing dan memberikan ara.ban kepeda penulis sehingga dapat diselesa1bnnya penulisan tesis ini; 2. Dapak Dr. Arindra Zainal, Phd.., selatu Ketua Pengc)ola. Program Studi

Magister Perencanaan dan Kebi_iakan Publik Universitas Indonesia; 3. Bapalc Bupati dan Sekretans Daenili bbupatea La.mpung Tengah atas izin

tugas belaj ac yaog telah dibcnf;an; 4. Se!Wllh dosen pembimbing mata kuliab pada Program Magister Perencanaan dan Kebijabn Publik yang telah. membagi dan menyumbangkan ilmu pengctahuan dan wawasan kepada pcuulis; 5. Rekan-rekaa di Bagian Abdmrik dan Perpusta.ban pada Program Studi Magister Perencanun clan Kebijabn Publik Universitas Indonesia yang telah

membantu pen)'Clenggaiaan perl:uliaban dan proses penyelesaian tesis ini; 6. Suamiku terkasih Edi S., terimskasih aias diskusi, dorongan semangat, dan

kesabarsn yeng telah dl"beribn, Untuk anakku tmayang Kayla W. Thiraffi Gbaisani tcrimakasih sudah mcocman.i ibu selama menjalani mase-mesa perkuliahan. Maafbn

ibu jika sempat mengabaikanmu.Kaban

adalah

penyemangat dan pelita buat kebidupanku. 7. Kedua onng tuaku tersayang dan mertuaku, serta saodara-saudaraku yang

deagan penuh ikhlas, kasih dan sayangnya. telah mengiringi perjalaoan studi penulis dengan doa dan motivasi; v

Un(vwaftu

lnclonMla

8. Semua R.ekan-rekan angkatan Bappeuai XIX. alas kebersamaannya,

limilama

to: Diab. Mb. Rubi, Nova, Da Roni, dan Anton S.,terima bsih atas

disl.-usinya. dan segala maS11kan yang diberikan dalam penuli:tan 1esis ini. 9. Rekan-rebn bendaha18, maupun pihak pengelola keuangan daerah lainnya

yang menjadi objek penelitian, terima bsih atas i.nformasi clan kerjaS11monya; 10. Segenep

IUlSllJ'

pimpinan dan rd:an-rebm di Dinss Penclapalan dan Pengelola

Kei1angan Daerab KabUJ)aten Lampuog Tengah, tenma kasih atas segala dan segenap bantuaD yang telah diberikan baik selama

i.nfunnasi,masukan,

mCllCmpub studi, maupun dalaln proses peoyelc:saian tesis ini. Penulis menyadari bahwa seb8i.lc apapun penulis benmba menulis tesis ini, nainun peuulis

tentu

masih baayak kdemaban dan kelrurangannya. Untuk itu,

meog)Mlnpkan

penyempurnaan

saran

clan

mas11kan

yang

membangun

demi

tesis ini. Akbir kata, semoga tesis ini dapat bennanfaat begi

bedlegsi pihak.

Salemba, 11 November 2009 Peaulis

IVOB N ilawati

VI

Unlv•nlln Indonesia

HALl\MANPERNYATAANPERSETUJliANJ>UBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMJK

Sebagai sivita~ akadernik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di

hawah ini :

Nam a

: Ivon Nilawati

NPM Progrnm Srudi Departemen Fakultas Jenis Karya

: 080 643 0172 : Magi ster Perencanaan dan Kebijakan Publik : Ilmu Ekonomi : Ekonomi : Tesis

Demi pengembengan ilmu pcngetahuan, menyemjui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royatti Nonekslusif ( Non-Exclusive RoyaltyFree Right), etas kcrya ilmiah saya yang berjudul : Kajian Keterlambatan t.aporan Pertanggungjawaban ..engeiuaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lampung Tcngah TabUD 2008. beserta perangka; yang ada (jika diperlukan). Deegan Hak. Bebas Royalti Nonekslusif ini, Universitas lodonesia herbal'. menyimpen, meogalihmedillf format-kan, mengc:lola dalam bentuk pangkalan dala (dutabase), merawat ,dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap meneantumkan narna says sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik .Hak Cipta,

Dernikian pemyatu.an ini saya buat dengan sebenarnya. Dtbuar. di: Salemba Pail11. Tanggal : J I November 2009 Yaug Y.leoyatakan ,

vii

ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: Ivon Nilawati : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik : Kajian Ketalambalan Laporaa Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Pemngkat D<1r:rah (SKPD) di Kabupaten L&npung Tengah TabUQ 2008 ( Studi Kasus 9 SKPD)

Tesis ini meogkaji tentong apakah kegjatan pcrtanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau behan oleh SKPD di Kabtlpaten Lampung Tengah? Jika llOOM, falctor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor a.pa yang tclah mcnjadi pengbambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deogan de&ain deskriptif. Dari basil penelitian, ditemukan babwa Jcegiatan penyampaian laporan pertllnggungjawabim pengeluaran di Kabupaten Lamp11118 Tengab lrurang berjalan sesusi kete:otuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu daJam penyampaiannya. Adapun diduga fulctor-filktor penghambalnya adalah: (i) Terdapalnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban peageluaran di KMiupaten lampune Tengah yang dinila.i kuraog tepat dan 1ilhlk sc::iuai dengan Perroendagri 1312006, clan (ii)

kuraognya kemampll.811 SID)

viii

Univeralla• lndonMla

ABSTRACT

Name

: Ivon Nilawati

Study Program

; Master of Plenning and Public Poliey : Review E.lpeoditurell Aoco11ntability Repent Delay Uf The Rcgjonal Device Working Uniu (SKPD) in Central Lampung District On 2008 (CBBe Study 9 SKPD)

Title

This thesis eitamined whether expendilllre accountability activities are realized ia the delivery of IM:countable mail (SPJ) hes run well or not by SKPD .in Central Lampung District? If
Keywords: Pumendagri 13/.2006, e1tpendituro acoouotability report, the verification function, the regional device WOik uoits (SICPD)

ix

D.AJTARISI

•--·-·· .. ·············••h••••n•n••··---···· HALAMAN PERNY ATAAN ORJSINALITAS llAL.AMAN' PEN'GES.AHAN'····-····--·••o•• +uu•••••H••·······--· ·-····· .. HALAMAN PERSE~IBAHAN ...•................••...........................•••...••..•........ UCAPAN 'fERlfvtAKASill LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARY A ILMIAH ····-··············· ABSTRAK. ABSTRACT········································································-····....................

i

HALA\fAN JlJDlJL

u.....................................................................

DAFT AR ISi

DAFfAR TABEL -····-············ DAFI' AR O.A)..fBAR ···········-····--······••••O••••n•••···--···········•••••n•••n••····· .. ······· DAFT AR SJNGKAT AN -............... I. PENDAHULUAN I.I Latar Hela.kmig 0

-...............

-..............................................................

ii ill iv v

vii viii ix

x xii xiii

xiv 1 I

1.2 Peroiasalahaii..................................................................................

6

u..................................

1

_,...........

7

1.5 Ruang Lingkup _....................................................................... 1.6 Metodologi Penelitian _...............

8 8

1.3 Tujuan Pe:neliti311

1.4 Manf.aal Penelitian I. 7 Keranglca Pemilcinm 1.8 Sistematika Penulisao

_,

-............... -...............................................................

2. MANAJEJ.\.IEN KEUANGAN DAE.RAH 2.1 2.2 2.3

Konscp manajcmcn Keuangan dacrah

_,_,,.......... -..................

Aklmtansi dan. Aklantabilit.M Abmtansi Sekter Publik................................................................. 2.4 Akuntansi keuangan Daerah -····-···............ 2.4.1 Tata Buku Sebagai Bagian dari Akuntansi......................... 2.4.2 Implementasi Sistem Akuntaosi Keuangan Daerah 2.4.2. t Sumber Daya Manusia 2.4.2.2 2.42.3

Ketersediaan Fasilitas............................................. SisternAtllJ'all.........................................................

2.4.2.4 Sosialisesi dim Pelotihan .....•.••.••............................ 2.4.2.5 K.epcmimpinan 2.5 Pentingnya Peneseusahaan K.cuangan

16 17 18 18 21 22

23 24 26 29 31 32

32 33 33

3. PENATAUSAHAANPENGELUARANDANPENYAMPAIAN PERTANOOUNOJAWABAN DANA................................................... 3.l Reformasi Pengelolaan Keuangan .Daerah..................................... 3.2 Prosedur Penatausahaan Bendabara Pengeluaran

x

37 37 42

Unive...itaslndon•la

4. ANALJSIS DAN PEMBAHASAN......................................................... 4.1. Deskripsi Pengclolaan Kcuangan Daerah di Kabupaten Lampung

Teo.gait............................................................................................ 4.2. Oeskripsi Kegialao Perlanl!8W1&iaw>1ban Pcnggunaan Dana di Kabupaten Larnpung Tengah Tahun 2008 4.2.l. Tahap Pertanggungjawaban Pengeluaran SKPD 4.3. ldcntitikasi Faktor-Fructor Penyebab Kelidaktepata.o Waktu Penyampaian dan Pengesahaa Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah............ 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan

52

52 56 71 73 S9 90

~.2. Saran

DAFT.AK PUSTAKA.................................................................................... DAFTAR ISTIL.AII LAMPTRAN -...................................................................................

?2 95 97

Univeraltas Indonesia

DAFl'AR TABEL fabel 1.1.

Peagelompokkan SKPD Terpillb

14

Tabel 4.1.

Jumlab Realisasi Anggaran. SDM, Program, druJ Kegiatan 9 S.KPD, Tnh1111 2008........................

75

Rllkapitulasi Masa Ketja Bendahara 9 SKJ>D

84

Tabel 4.2

Xll

Unlve..it.M lndonesla

ru.

DAFTAJt GAMBAR

Gambar 3.1.

Bagan PengajUllll SPP-OU dan PcnerbitanSPM-OU

41

Gambar 3.2.

Prosedur Pcmtlmsabaan Pengeluaran .........•••.......................

43

Gambar 3.3.

Bagan Alur Pcmbuatan SPJ .. _...............................................

SO

Gambar 5.1. Struktur Otganisasi Pengclolaan

Keuaosan Daerah

Kalrupatcn Lampung Tengah

54

Oamb!K 5.2. Struklur PengclolaXC111mganSXPD ...... - .... -.......................

61

Gambar 5.3. Proses Peo}'lmlll8D dan Penyampaian SPJ Kabopaten Lampung Tengah, Tabun 2008

-

-

-....................

70

Gambar 5.4. Hubung811 KerjaAntara DPPXD dengan SKPD (Tahap Pectanggungjawablln Pcngeluaran dan Pcncairan Oma)

·········-

72

Unlveraita• lndonMla

DAFT AR SING.KA TAN a. BUD b, DPPKD e, OU d. PA

e. PPK f. PPTK g. PSAP h. SAP 1.

SJCPD

j. SKPKD le. SPD 1. SPJ m. SPM n. SPP o. SP2D p. TU

q. UP r. UUDP s, lMID

: Bendahara umum daerah : Dinas pendapallln
: Surat ~yediaandona : Surat pcrtanggullgjawaban : Surat pcrintah ~yar

: Surat permiolaml pemheyanm : S\11ld perinlllh peocairan dana : Tambah 111111g : Uang persediaao : Uang-uang untuk dipertanggungjawabk.an : Uang-uang yang ban&S dipertana.gungjawabbn

Unlvenltas

1nc1on .. 1a

BAB I :PENDAHULUAN

l.l

LAT AR BELAKANG

Lahimya

Uodang-Undang Nomor 22 Tahun

1999, yang direvisi

dengan Undang-Ulldang Nomoc 32 Tahun 2004, merupakao babak baru bagi kebidupan bemegara di Indonesia dan sekaligua menjadi tonggak awal lahimya

otonomi dnemh dan pela.ksanaan desenllalisasi fiskal di l'ndonesia. Otonomi daemh yang dimaknai sebagai upaya yang dilalruk.m dalam ntngb pelimpaban fungsi, tuga_,, dan at.au tanggung jawab dari ~tah

pusat lr.epacla pemerintah

daerah tentu membawa peruOOhan be!llll' bagi tata penyelmggaraan pemerintab.an di daerah, khususnya dalam kailllnnya dengan masaJah sumbec-wrnber keuangan

yang akan digunalcan pemerintah daerah dalam mendulrung pelaksanaan tuga.s dan W1gguog jawab pemerintah pusat yang dilimpahk.an ciao. didelegasilcan kepedllll)'a.

Sejak. dllalcsllllllk8l'Ulya desen1n.lisasi yang dlwujudkan

dengan

pemberian fuugsi dan tnnggung jawab kepada daerah propi.nsi, bbupaten
kota, mak.a sesuai dengan prloslp "money follow function" dimaaa pendaJUl8ll mengikuli fungsi pemerintaban Yllll8 mettjadi kewajiban dau tanggung jawub masing·masiog

pemcrintabau,

dengan adany:i peoglllihan

dan penyecahan

sebagian tugas serta wewenang yang semula metljadi wusan pemerintah pusat kepeda daerah, mab. timbul pula konselruensi logis bagi pemeriDtah pusat untul: mengaloka.sikan sebagian sumber pendaiwau

atau pembiayaan

k.e daerab.

Adapun daser-dasar pembiaynan dari pemerintab pusat kepada pemerintah daerah tersebut didasarkea pada asas-ases penyele.oggaraan pemerintahnu yang meliputi desennalisssi, dekonsentrasi,

dengan ditetapbnoya

dan

tug11B

perbentuan yang seeara formal di atur

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, sesaei den.gan prinsip "money fofl<M funcJlon"' dan

ketennian tentang dana peri111bangau di atas, dengao semakin banyakny11 dana ya11g harus dilimpahk.an oleh pemerintah pusat kepada daerah tentunya dulcuogan

sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik di daerab. amat dibutllhkan. Untuk I

Unlveraltaa lllclonesl1

2

itu guna mengatur h.al tersebut. sekaligus sebagai wujud kmnitmen pemerintah dalam menjawab tuntut.an masyarak:at yang menghendaki

agar pengelolaan

keuangan daerah dilakukan secara 1ebib beik, maka kemudian pemerintah meogeloarkan paket kebijabn mu peutttuan dalam. upaya mewujudkan agar

peogelolaaa keuangan neg.a dmi dactah dapat dj!almkan secara efektlf dan efisien dengan menggunalcan tiga pilar utama melalui tata kelola pemerintahan yang bail,. yaitu: transparmsi, akuntebilitu, dan partisipatif. Hal ini penting dilakubn mcngingiit bahwa sistem pengelolaao keuangan daerah yang buruk selama masa orde barn Jelah rnemUDCUlbn .niaraknya ka.ws korupsi, kohisi, dan

nepotisme (l(ICN). Oleh karena itu, terwujudltya sirtem pengelohiaa kcuangan daerah yang bai.k mutlak. dipedubn d4lain ningka mendukung kegiataQ

pengelolaan dana deselllralisasi secara transpanm, ekonmm.., efisien, du ~bel serta mampu mendorong partisi)l8.'i aktif dari muyarakat. Adapun sa1ah

sa!u peratunm tmebut

adalab Peratunn Mcnteri Dalam Neg«i

(Permendagri) Nomor 1312006 tr:ntllf'lg pedoman pengelolaan ~ }'11111! saal

daerm

ini telah direvisi deugan Pemtllnln Menleri DaJam Negcri Nomoc 59

Tllhun 2007. Melalui Permendagri 13/2006 tmeblrt, malta terjadi beberapa pcrubllban dal11111

tiita

kclola ke1J11Dgan pemerinlah dacnih. Saleh MlUDya adalah

dengan mulai diapli.lwlkannya

standar akuriW>si pcmedntaban (SAP) yang

ditetapkan dengM Peraturao Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam pcngclollLIUI lr.euangan pemcrintah dla'ah. Deugan

penerapmi

standar ekuntansi

pemerintahan tersebut, si.stem pengelolaan keuaogan di aektor pemerintahan lebih llansparan dan alrunbbel, sma

dibarapkan dapat dikelola ~

mengalepankzul parli~pasi aktif ma3}'8fllkat guna mewujudkan l::esejahteraan masyaraket pada wnwnnya. Pengaplikasian staDdar akuntansi pemcrintaban dalain pcngelolaan keuangan daerah tersebut terutama lalllpal dalam pelaporan per180gguogjawaban pelaksiuiaan sebelwnnya

ll!lggaran yaitu

pendapatan dengan

dan belanja daerah (APBD) dimana

Kepmendegri

Nomor

2912002

laporan

pertanggungjawaban akhir tahun hanya berupa Japoran perllitungan APBD, nota perhitungan APBD, lapoan alir.m bs, dan neraca daerah, mako dengan Unlversltas lncloneala

3 Penuendagri 1312006, pertanggungjawaban

pe)aksaMan

APBD diwujudlcan

dalam bentut lap(llllll keuangan yang leldiri dari laporan realisasi APBD, nereca

daeBh, laporaa

aiw

bs, Win tlllalllll atas laporan keuangan seswsi SAP.

Disamping hal tersebut di alas, densan lahirnya Permendagri 1312006, seisin diharapkan akan terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan yang lebih lraru.'J)Ql811

lewat penerapao standar akuntansi pemerintah&ll. perubthan yang

mtmeul melalui Permendagri 13/2006 tersebut juga mencakup desentnilisasi sistcm 'lkuntami dan keuangan. di mana dengim peraruran tenl
seeara

terpusat., yakni hanya di Biro K.euan8)1D/Badan Pengelola Keuangan Pcmcrlntah

Daerah. Pemberian peran
penyelengg111111Ul kegialao pelaporan

keu'!llgim

di Kabupaten Lampuog Teugah

masih dilaksawikan seeara terpuaat oleh Dmas Pe.ndapatan dan Pcngelolaan Keuangun Daerah (DPPKD). Di somping mengamr tcntang pcoyelenggaraan pelaporaa keuangaa di tingkat SKPD, Permeadagri 1312006 tersebut secata tegas juga mengatur bahwa

semestinya kepala daerah telab menyampaikan l'IUIC8llgan peraturan daelllh tentang perteagguag-jawaban pelabanaan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakblr. Namun dari bukti

mm infonnasi

yang

diperoleh, yakni berdasarkan dokumen Peraturan Doeroh Knbupatco Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2008 tentaog laporan pertanggUngjawaban pelaksa.naan anggaran pendapataa dan belanja daerah (APBD) TA. 2007 (lampiran 6.), tercatat UntvelSltas lndonesl•

4

bahwa laporan kenangui Pemerintah Kabupa1en Lampung Tengm tahun 2007

bani dapat disampajkan ke DPRD pada bulan Agu.stus 2008. Sehingga batu dapat Jinyataklln dalam l:entuk. pcmottnn daerali (Perdu) tertaDggnl 14 AgustlB tahwi 2008 melalui penetapnn Perda Kabupaten Lampung Tengah 05 Tahun 2008,

Demikian balnya

Illas

laporan pertanggungjawaban

Pfl•ksanMn

Angganm 2008, yang berdasmbn infonnasi tuakhir yq

APBD Tahun

dipcrolcli. baru dapat

di!!Mlpailcan ke DPRD pada bWa1l Agustus tAtrun 2009 (basil wawancara dengan Kasubbid Akumansi DPPKD, 2009). Dari bukti dim informasi terscbut, maka terlihat bahwa terjadi kcterlambaian data pen)'llSunandan penyampajan laporan

ktiimgan Pemerintab Damih di~

Lampuog Tengeh,

DcQpn JDcJaln1bin -wancara

Wah 5'tU pibak y~g pemah ~adi

9CC11I8

Jebih mendal'1111 ciao kekrang8.D

Jco11ju)fao ke1111ngan pemcrintab daerah

Kabupeten Lampunc Tengah untuk lllhUD 2005-2008 (PT. XSYS Solusi Mitn

Perdeae), serta dmi daaa yang ada (lampinm I.) diperoldi suatu infoaDa!li bahwa. salab satu falctor yBDg ~ J)ellyusunan

fceodala dan menyebabbo

keterlambatan

dan penyampaian laporm kCU1111ga pemerimah daerah temeblJt

(laporan r~i~i

APBD, neraea, dao cata:tan ata:.s laporan lceuangan) adalah

karma terjadinya keterlambatan pengellllll8.ll atau yang biasa

DiDas Pendapatan dao

~UllMID

peoyampaiao

laporan pelWlgguogjawahan

ubut denga SPJ dari m.esiQg-mesing SKPD ke KeUllDgllD Dacrah seliap bulanaya.

Sebagai satu-satuoya Wlit organisasi pemerintah daelllb yq menyusun

laporan

bertugas

kcwmgao pc:mcrimah dllmlh. dukungan tabadap tugas

DPPKD dari tlap-ti.9p satuan peraugkat kerja di Kabupetco Lampuag Teogah,

terutama berkaitao dengan peoyediaan dolwmen swnber yang bcrasal dari satuan .k.erja pemngk.at daerah (SKPD) tmtu lllllat dibutuhbn. Adapwi lapon111 pertaoggungjawaban (SPJ) pengeluaran SK.PD dalam .bal ini adalab JDmlpakan salah satu hulcti pengeluaran ka9 yang akao menjadi doblmen sumber sebagai masukan (input) dalam p~sistemakuntansi keuangan daenih. Mdalui suatu proses akuntami dolcumen-dokumeo yang terdiri dari bulct:i-bukti pendapatan

(STS), pengelll3l'llll. (SPJ), dan perolehan

suet

akan dicatat

dalam sebUllh

tabapan awal proses akuntao& yang disebut scblgai tabap penjumalan. Setelah melalui tahap peojurnalao, pendapatan dan pengeluaran yang sudah dicstat lewat U nlvensltaa lndOMela

5 proses penjwnalan tmebut kemudian abn dilrelompoldam untuk ma.\iag·masing jenis pendapatan dan peoge1U8l'all dalarn bulru besar atau dikenal sebagai lahap posling. Setelah itu berdasarkan saldo-saldo yang cerdapat daJam bulru besar tersebut kemudian akan disusun nenca

saldo yang

sefelusnyll dengan

penyesuaian-penyCSUAian tertentu pada alchir periode abn disllSWl sebagai laporao keuangan pemerintah daerah yang tmdiri dari lapoom reslisasi enggamn (LRA), neraca, dan laporaa ams kas, Oleh karena itu, sejalan dcngan prinsip-pimsip

pelaporan. yang salah

satuoya mengedepankan pentinpya ketepatan waJmi (timeliness), maka agar dapat dihasillran loporan keuangan secara tepat

waJcru. input

yang berasal dari

berbagai do~n sumber, salah satunya adalah SPI pengeluaran dari fuip-dap SK.PD juga barwl disampaibn secana tepat waktu. Nw:nun, di samping btepatan waktu,

agat

dibasilbn

laporan

ke11angan

ynng

aJruJ1ll

dan

dapat

dipertanggungjawablcao, dok:umen yang abo dijl:Ulikan mndam dalam proses penyusunan laporan keuangan diharapkan juga teleh dilenglalpl dengan bukti yang lenskap dau sah. Hal ini aeslial dengan prinsip penuu11.111111 "-a, yang

mcnyebutkan bahwa sedap peogeluaran atau beJllltja harus dlleogkapl dengan bukti yang 1engkap dan sah. Sehubungnn ckmgon kegiatan permngguugjawaban pecggunaan dana di SK.PD, dalam Pasal 220 ayat (lO) Penneudagri 1312006 dlatur hal sebagal

berlkut: "Bcndahara peugeluamn psda SK.PD wujib mempertanggungjawabbn seeara fungsional Ill.as pengeloloan uong yang mcnjadi tanggung jawabnya dengan menyampalkan Iaporan pe.rtaoggungjawaban peogelWlalD. kepada PPKO selaku Bl JO paling lamhattanggal lO bulan berikutnya." Sedangkao masih dalam keraogka pertanggungjawahau pengeluaran, Pasal 220

ayat (11) m"nyatakan bahwa : "Penyampaian

pertanggungjawaban

bendahara

pengelWlJ'llll secara

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah

diteibitkan sural peDgesahaD

pertanggungjawaban

pengefuaran

oleh

pengguna aoggRCaDlkuasa pengguna anggaran." Untwralta1 lndonMla

6

Namun demikian, tcrkait dengm Pasal 220 ayat (I 0) dan (11), meski tefah diterapkan regulasi yang berisi aturan temmJ& peltanigungjawaban pengeluaran,

tapi di Kabupatm Lampung Tengah tetap saja masih tcrjadi peonasalaban yeng

beih11buog1111 dengan pertang&Uogjawaban pcngeluanm.. Dari data pengesatum SPJ y111g diperoleb dari Sub. Hiahwa sebegian besar SKPD di Kab. l..ampW)g Tengah mcnyampaikanSPJ tidak tepat wak.t11. Hal ini tentu akan berimplibsi buruk bagi proses pcoyusunan

laponn keuaagan pemerintah daerab di Kahupaten Lampung Tengah. Aw

penjclasan

di

aw,

me:slci

1erlihat

~

temyata

permasalahan dalaln ha! perta11ggungjawabm penggunaan dana yang bcrasal d1lri

SKPD atau yaog lebih di.keaal deogan istilah

sunit

pertanggungjawabe.n (SPJ)

tidak d.apat di~g

sebclah mata. Hal ini roe.ngingat karena dalem keglatan

pen)'IJSU[llUI laporan

keuangim

pcmerintab

daeTab,

ketidaklcpatan

swat

~awaben (SPJ) dari .satuan kerja per11118bt dacnh (SKPD) meajedi ha! yang C111$ia/, k.atell& SrJ merupabn S&Jah satu Wlljud bilk.ti

lnlnsnks(

pengehiaran yang dibaltlhlcan dalam rangl(a penyelenggaraao sistem akunt.ansl k.euangau daerah, yang antara lain dilmplenl'eniasibo dalam penyusunao Japo11111 kenangan tabWlall pemerintab

dacrah. yang ~

(LRA), oeraca, arus kas, clan catatan

dari laponui reallsasi anggaran

aw laporau k.euangan

(CaLK.).

Menijuk dari apa yang telah dipapaibn, .k.ita mcngetahui bahwa lahimya Pennendagri

13!200(i

pengelolaao Ice~


telah membawa

daerab.

yaog

perubahan bagi ll:egiatan

salah salUDya adalah mencakup

dcsentralisasi sistem akumansi dan keuangan daerab. DengJD sistem tersebut,

JD.aka diberinn penll1 dan taoggung jaweb

yang

lcbih besar lcepada satuan kerja

perangkat dacmh (SKPD) untuk mengelola keuangannya. Adspuo salah satunya adalah mengena] kegiatan penyusun.an laporan k=uigan di tingkat S.KPD.

NamWJ sayangnya, belum scmua daerab dapat mengimplemcntasikanperaturan tersebut secara bail, demikian puJa halnya dengan kondisi yang tetiadi di Kabupaten Lampung Tengah sehiQgga penyusllll8ll lapomn keuangan masib

diselenggarakaa terpusat di DPPKD. Namun, lerkait dengan pelahanaan tugas Uni~

llldonnll

7 penywunan laporan .lreuangm pemetidah daerah lelsebut, DPPKD meng-alami kendala yang menyebabkan QtedemJ.atan dalmn penyus11111n iapo!'llll keuangan

Oaporan realisasi APBD, neraca,

dan laporan arus kas) pemeri111ah daerah

tersebut. Adapun menurut betiaepa ............. yaitu dari Sub Bidang Akunumsi dan salah 8eOl'llD8 pihak seloku komullall keuangan K!tbupaten Lampung Tengah (PT.

XSYS Solusi Mitra Perdana). yang IDef\iadi saJah satu penyehabnya adalah karetla

terlambatnya

peny~

laporan

pertanggungjawaban

(SP})

pengeluaran yang disampaibn oleh bendahan pengehwan SKPD Ice DPPKD. Berdasukan kondisi tmebut di aw, dertgan melihat lcesesuaian pet'lltUlan

yang -i.., maka pem!Mll)ahaoyang dopa! dinunusbn dan alran dibahas

dalam penelitian ini adalah m.eappa tujadl keterlambatan penyampaian lal")nn pertimgpnf-Jawahan (SPJ) JM"IPlaan• SaQa11 Kn-Ja Perangkat Daerah (SKPD) oleb be11duara peagcluru

di

.Kahu,_ca

Lampnnr

Tmph pada tab1111 2008.

1.3

TUJIJAN PENELrrIAN Berdasarkan Islar belabng da permasalaban yq .

telllh dikemulutlol.n

sebetumnya, tujuan yang ingjn diaipai melalui penulisan tesis ini adalah untulc mengetahui

falctor·.fiiktOC'

opa

yug

menjadi

peoyampa.iun laporan pertaoggungjawabln

peuyebab

k.eterlambatan

(SPJ) pengeluaran Satulm Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di KabUJ*en Lampwag Teagah pada tahun 2008. J.4

MANFAAT PENEl.ITIAN

ini diharapbn dapat mc:mberikan sumbengan. pemik:irao. dan manfaat yMg berarti, m>tara lalu ; Hesil peaelitian

I.

Scbagai bahan masukan )(epada Peinerinbh Kahupaten LllJl\pung Tengllb

wtulc 111C11entulcaa kebij abn yang tepat di Oidang pengclolaan kcuaogan daetah, kh11.111St1ya guoa llleJlgmsi pmnasalahan

J)ertanggungjawaban

penggunaan dana 2.

Untuk memperoleh gambarao Lampl.1118 Ten~

13/2006)

tentang

fentu1g

kesiapan SI
aturan

barn (Perrnendagri

pengcluaran,

sehingga dapat

dalam mengimplemenlasibn pertangguugjawabao

Unlvmltaa Indonesia

8

dilalrukan upaya pem benahan uotuk l1lC'lldukung implementai:i terliadap peraturan 1ersebut di masa YBDS ak.m datang. 3. J.S

Sebegai behan ~ferensi bagi pcnetitian selanjutnya.

RVANG LINGKUP Ruang lingjrup disiili dimaksn«lkan seOagU bata ... n penelitian, Oleh

karena itu, seruai derigan jwlul, maka mane Jinglcup daiam penelitian inl terbatas pida kegiatan pcrtanggungjawabur paigc!Wlllll! )'allg dilalrukan oleh beruJahara

pengeluaran satuan kerja pe.ranglcat daerah (SKPD), studi W\ls 9 SK.PD di Kabupaten l.anpong T CDg1lb, Tahuo 2008. 1.6

mTODOLOGI PENELmAN Metode yang abn diauoakim daJam peneli1i1111 lni adalah metode

dcsbiptifk:ualitatif. Mclalui analisis dcWiptif ini. abn dipaplllian, ditelaab dm

diberikan gamberan serta pmjelasao yang kom.llfdiensjf

telllallg

proses

penatauSllhaan peogehwan yang dijalant.., oloh Pemmnioh Doerab. Kabupatm

I.ampuog Tcngah, tennuuk jup legialaa pcrtangguogjawaban pengeluaran yang

Dlellladi

saJah satu baeiannya.

J>enjeJasao teo1ang preses pewttl!US1bean

penaelW1Ca1J Y81'1$ dimalaudbn dalain .bol ini Ida.tab muW dari proses pcnWran d111111 h.ingga labap Ft1111&&ungjawllbmmya. PC11iclasan

tersebut di1AAksudbn

agar diperoleh g8111baran kegillao per1llllggungjawaban peiigeluann seeara Jebih hmgkap, Wutama mengenai gmnb«nm lebijakan delam peogclolaan keuwgan yang ditcmpbn di Kabupalell Lalnpung Tengab. khususnya da1am kegiatan pcrtanggungjawaban pengelwnn. Pemiliban peogumpulan data dcngan inenggunakao melode kualicatif didasarican pada suatu peail•ian behwa metodc terse>but dapat digunakao untuk

meoggali informasi yang lebib d8lam WltUk memahami sebuah proses atau pelabanwm

suatu legiatan atau .b:bijakan menge.nai pertimggungjav.'8ban

pcngeluaran yaog akan dibahas dalam penclitian ioi.

Mclalui pendekatao

deskrlptif ini, peneliti menghimpuo dala yang berepe data primer don data sekundcJ:. Data primer adalM data yang diperolch langsung atau dib.ioipun dari re.sponden (infonnan), yang terdiri dari : bendaham pengeluarao den Pejabat

9

Penatausahaan Keuangan (PPK) dari SKPD tttpilih. kepela sub Bidang dan bebei:apa orang staf di Dina& Pendapetan dan Pengelolaan Kewingan Dacrab yang
pengcluaran,

khususnya

kegiatan pertanggungjowaban pengeluarao, serta pihak tertentu yang dipandang mengetahui pemwalaban kegiatan pertangguugjawahan

pengeluaran melalui

telmik wawaacara, baik yang sifatnya tenitrulctur maupun tidaJc temruktur dengan mcnggunabn

jenis pertanyaan tcrbub

tertlltUp. Sedanglan

111.aUpUfl

data

sekunder yang digunakan berasa.l dari data-data (arslp} atau dokume!l-dotumen yang digunakan oleh berulabara peogeluaran SKPD yang beika.itan dengan proses

penatausahaan

pengehwan

clan perlMggungjawaban

penggwtllBll dana

(peogeluarnn) di Kabupaten Lampung TeD£fth serta dolrumen lainnya yang berasal dari Dinas Pendapatsn clan Pengelolaan Keuo.ngan ~

(Sub Bidang

Alamtansi, Sub Bidang Verifikas.i, Sub Bidang Pelbendabaraan, dan Sub Bidang

Anggar&n) ,clan Bagian Hu.kum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengab.

~

atau

dokumen

pet1angiUlllliawaban

tmlebut

aotara

(SP J) pcngeJuaran, buku

lain

berupa

register

:

laponm

penerlmaan dan

penaesahan SPJ, dolrumen yang digunalc:an mtulc kererlullll proses pengel11an1n leas (seperti: SPD, SPP, SPM, dnn SP2D). scrta dokw.nen lain yang betbub1111gan f.!cngwi lllllllllllb pertauggungjawabellpengeluaran. T•ll•P•• Kegi•taa Penelitiaa Dalam rangka menggali infunnasi guna menjawab tujuan penelitian tentang

faktor-fuk.tor penyebllh

ket.erlambatan

penyampaian

laporan

pertanggungjawabau (SPJ) Pengeluaran SKPD di Kabupaten Lampung Tengah. penulis melak:ukan serangkaian kegia.tan penelitian yang dapal dijelask:ao sebagai sebagai berikut :

Pemoaa, melakukan penggaliao literatur untuk memahami konsepkonsep pengeluaran (behmja) pemerintah secant umum misalnya dari SAP

temaug llkuntansi bclanja, selanjutnya dilalcukan pula tinjauao. terhadap peraturan perundaogan

yang mengatur

tentang

kegiatan

peoatatLW!81111 pengeluamn

(pertanggunajawaban pengeluaran) SKI'D, yaitu sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku adalah Permeruhsgri 1312006.

Tinjnuao peraturan tersebut Unlveratta. lndone&la

10

dimaksudbn

untuk memberikan pedoman alali pijakan untuk mengetahui

bagaimana semestinya kegiatan pertanggungjawaban pengeltWaD di Kobupaten LamJlllll8 Tcngah dilaksanal:an sesuai dengan peraturan yang berlalru clan yang akan dibahas dalam penulisan tesis Kedaa,

w.

disamping melakukan

penggalian litwanir,

pene.liti juga

mdabanakan penclitian lapangan dan mulai melalPmm peni!aian (lcajian)

t.erhadap pelalcsanaan kegiataa pmanggungjawaban

pengeluamn yang diteraplam

dan terjadi di Kabupate.n IAmp>mg Tenph dengan memMndirig)amnya

dan

melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan ylUlg telah diatur dalam Permendagri 1312006 sebagai suatu peraturan yang menjadi pedoman dalain pengelolaan kCllallgan di daerah. Sela.in itu penulia jvga mempelajari perotwan-peraturan yang

dike.luarkao oleh pemerintah daerah KabUpaten Lampung Tengah tenteng pengelolllBD. kenangan di K.abupaten Lamp1111g Tengah, tllnll2ma yang mengatur kegiatan penatausahaan peageluaran (pertaoggungjawaban pengeluaraq), dalam hal ini aclalah Surat Keputwlall Bupali Lampung Tengah Nomor Ol.A/2008

ten1a11g petunjuk teknis _pe!akiianaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tamm 2008. Dalam melalrnkan penel.itian lapanpn t.ersebut, penulis juga melakubn int.erv:iew/wawancara kepada pejabat di Dinas Pengelo.Iaan KeuaDgan Daerah yang

dlanggap .lrompetem dan memahami

tentang kebijaka11 di bidq

pengelolaan edministnisi keuangan di .Kabupaten Lampung Tengab, juga kcpada staf yang bidang iugasnya berbiblll dengan kegiatan pt"nabmsahaan pengeluaran

terutama pertanggungjawaban pengeluaran. Di samping telmik interview, pada tahap ini juga dilakukan penelusurma dokumen-dokunlen yang berkeitan dan digwlakan dalam kegialan pell8tallaahaan pengeluaran di DPPKD. Setclah itu,

kemudian mulai dilakukan penelitian Japangan lanjutan ke SKPD. ldealnya, pene1itian Japangan dilakukan le selurub SKPD yang oda di Kabupaten Lampuag Tengah, tetapi mengingat .kcndala waktu yang terbatas mempertimbengtan

maupun dengan

ketersediaan data yang dapat diperoleh, maka tidak

memungkinbu bagi penulis untuk melakukan penelitian secara mendal11m k.e

seluruh SKPD yang ada. Untuk itu, sebelum melaogkah pada tahap peneJitian ke SKPD, terlebih dahulu ditentubn pemilihan SKPD yang akan d.ijadikan sampel atau objek dalain penelitian ini (Bambaran cara pemilihan sampel (SKPD) Unlveratraa lndoneala

11 dijela&lam pada sub pemilihan sampel pada peojelasan metodologi ini). Akhimya,

dalam penelitian ini hanya digimakan 9 SKPD scbagai objek

penelitian. Ketip, Pada tahap ini, di !ISltlping mel•b1k1111 peneluswan bukti atau doblmen dan aielalrukaa wawancara tidak terslruktia kepada pihak-pibak yang terlibat dalam kegiatan penanggungjawaban peogeluaran di SKPD. yaitu pejabet penatansahaan kenansan satuan lerja perangbt daerab (PPK-SKPD)
pertanyaan tertutup kepada beodahara peogehwan dilakukan karena pertanyaan

tersebut culcup spesi..fik. isi.6.llnya, se1ain itu bendaham penge}uaran adalah pihak Y8Jli langaung berhubungan deogan pen)'llSl.lllall dan penyampaian

SPJ !llWltu

SKPD ke DPPKD. Daftar pe.rtanyaan tersebut terbegi dalam 4 lrelompol perllmyaan (faktor) yang terdirl dari : (i) SDM; adapun pemmyaan y1111g d.i.ajutan meliputi lcuantitaq d.an lcualitas (yang dilihat dari sibp, motivasl, dan ketnunpilan) polaku yang mb.it dcogim k.egiimui penafall'1abaao peugeluaran; (ii) lceltrsediaan sarau.a (mencakup lruanlitas dllll kuaJ.itas); (iii) DWA kerja dan lo.tat pekerjun bendalJarn pengeluann .rebelwnnya, serta (Iv) lcegiatan sosiali.sasi/ pclatihan yang peroab diikuti. beJabng

PeQggUlllWl 4 lcelompok faktor tersebut. didasari dari bebenpa kajian pustaka maupun t.eori-teari yang mendulcung digunak11Dnya 4 kelompok faktor tersebut da1am penclitioo ini. H11:1il jawuban
peisentase

untuk lcemudian diberikan

uraian peojelasan agar dilcetabui faktor-faktor apa yq diduga menjadi penyebab kctidaktepotan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SP J) pengeluaran. Sebagai akhir dari raDikaian proses penelitian tersebut kemudian

akan dilakukan identitikasi faktor-faktor yWJg mcnyebabbo peny11111paiao lapo.rao ~llllggungjawaban La.mJlWlll Tengah.

keterlambntan

(SP J) peogell181l111 di Kabupaten

Pemilihaa S11Dpel ( Pemillban Satua1tKerja Perugbt Da.nh) Uotuk kepentingan memperoleb data, dalam peoentuan sampel (n:spuoden/informan) penuHs menggunakan met.ode purposive sampling, yaitu

unrvorwlt.a:s lndo'*lla

12

telmik penentuan sampel dengan pertimbangao tertenru. ( Sugiyono, 2008 : 8S ).

Menurut Suratn.o dan Arsyad (2002 : 112) disebutkan bahwa purposive sampling dil11b1kan

dengan mengambil suntber yang terpilih berul oleh peneliti menurut

ciri-eiri kh118U8 yang dimilil:i oleh sampel itu. Sampel tersebut dipilib dengan ClCllllet schinaga relevan dcngan rancangan penclitian.

Mel.alui metode ini,

peneliti al:an berusaha agar dalam sarnpeJ !erdapat waJcil-wakil segala lapisan populss].

Adapun pemilihan satuan kerja pera.ugkat durah (SKPD) didasark.an kepada

1Dl18ing-masing wal:i.l setiap jenis satwm lrerja yang ada di Kabupaten

Lampung

Tengah

berdasarbn

Perda No. 12/2007

tentang

pembentukan

organisasi dan tata kerja pemogkat durah Kabupaten Lllmpung Tengab, yak.Di

Yllltl tndiri dari: Sekretariat, Di.Das, Lembaga teknis daerah (bedan), dan Kantor wtuk masing-masiog kntegori wak.tu tingkat lreterlambatan penyampa.ian laporan per11mggungj11wllban pengeluaran (SP.J)-nya, yal::ni k.ategori relatif singbt dan

relatiflama waktu keterlambatannya. Berdasaitcao data Yllll8 oda, dopat dilihat bahwa secam keseluruban, suntt pertanggungjaWllbAn penge!uanm (SPI) SKPD disampaitan tidak wakn.l ( melewari tangga.l I 0 bulan berilcutllya) oleh bendaJwa

tepat

pengeluran

sehinggo tidal: dapat dibagi antara lepet waktu dan tidak tq>at waktu. Atas kondlsi

terseb\11,

maka penulis mencobe mencari pendetatan

laio dengan

mengklasifilwibn sampel tersebut Ire dalam 2 kelompok atau kategori

pemllihan sampcl, yak:ni SKPD yang

waklu keterlambatao. penyamp&ian S.PJ-nya

re)lllif s.ingkat dan SKPD yang wnktu keterlambatan penyampaian SPJ-nya relati.f lebihlama. Untuk menenmkan kedua btegori di atas digwiakao metode rata-rata sede.rbaoa dengan meJi.batnya dari ukw:an rata-rate keterlambatan keselurvban SK.PD yang ada. SKPD yang rata-nta keterlambolan selama setahun di alas (Jebih besar) dari rata-rata keterlamballlll keseluruban SKPD daJam setahun dikategQrilmn sebagai SK.PD y1111g waktu keterlambatan peoyampeian SPJ-nys reletif lebih lama (ret.tif la111a), sebaliknya SKPD yang rata-rala keterlambatan selama setahun di bawah (lebih mil) dari rata-rata keterlambatan leseluruban

SK.PD dalam setahun dikategorikan sel>agai SKPD yang waktu kewrlambatan Unlve!$..,,.lndon•la

penyampaiao

SPJ-nya relatif siDgkat (1elaril' wglrat). Rllla-rata lceterlambatan

kesel1ll'Uhan SKPD adalah jumlah selunih rata-rnta keterlambatan SKPD dibagi selutuh SKPD. Rata-nita keterlambetan SK.PD adalah jumlah hari .kctetlambatan pengesahan SPI dalmn salU tahUD dfbagi 12. Dengan berdasarbn pada ketentoan Pennendagri 13 Tahun 2006 YUiil menyebmkan bahwa SPJ fimgsional dan

admllri3tratif harus discrabkan selambat-lanJMilnya taogaal I 0 bWan bcrik:utnya, mllb daiarn meaghitung .keterlambalan SPJ suatu SK.PD, peneliti menentukan jumlah hari k.eterlambetan, terhitung dari tao1r89l pengesaban SP J yang dilalculam

di /lla.'I

tanggal

1 0 bulan berikutu,yL

Dari basil perhilungan (lampinm 2), diperoleh hasil bahwa ma-ntta lceterlamhatm SKPD sec:ca kesellnban adalah 27 bari, sehingga untuk SKPD yang memiliki .nlla-ratll ket'ailrnbemo lebih dari lll8Udi IW 27 hari djmasnkkan d.alam .laitegori relatif lam4 wale.tu ~ambatmnya, sebeliknya jib nilai J'8ta.nd4

S.KPD lcbih k.ecil atau di bewah '1:7, maka penulill

kctcrlambatan

mmasulck11!!11ya dalam Juuegori SKPD yang ldatif singkar wUtu keterlambalan peeyampaiao laporan pettaogguogjaweban (Sl'I}nya dibandi..gkN\ keaeluruban SKPD yang ada. dengan

Dall dari twil Y11Q1 diperoleh dengan membeodingbnoya

rata·rata

ketulambecao

keseluruhao

SICPD y111g Ilda,

dapat

dikelompokkan bahwa dari 33 unit organisasi perangkat dacrah Kabupaten Lampung Tengab. (Sekretariat, Badm, Diou, dmi Kantor), 18 SKPD wesuk dalam kalegori SKPD yang relatif singkat walt1u ketcrlambalan penyampaian laponm pertangguogjawaban penphiaram>ya, 9edangbo sieanya yabi

15

SKPD, masul: <Warn katcgori SK.PD yang waktu .kmrlambelao penyampoiMO SPl-nya reletif lama.

Dori basil pengeiompokkan SKPD da1am 2 btegori teniebut, yaitu relatif 5illgkat dan lam.¥ wU1u ket.erlamba181mya, kemudian digunakaulwpilih dari masing-masing jenis satuan ketja di .Kabupaten T.ainpung Teagsh dari ma.sing-masjpg kategori waktu kelorlambatan sebagai sampd dan beberapa onmg

selaku infomuia deogan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini hanya digunak1111 9 SKPD, ha! ini disebabbn Jc8re'Dll penulis mernpertimbangkan ketcrsodiaan data dan infotmasi yang dapat diperolch juga ketersediean waktu yang dinriliki peneliti. Dengan pe11i11ibangan

tersebut

dari 9 SK.PD ini, Unlventltas lndonHia

14 diharapkan penulis dapet melakubn wawancara secara lebih mendalam Dalam peDllDtlUlll jum1ah sampel,

sebenamya tidak ada

aturan

yang jelas betape jumlah Jumlah sampel sangat

sampel yang hal1ls diambil dari populasi yang tcrsedia.

teJganl\lllg pada fakto~fak:tor seperti biaya, fasilitas, wskta yang tersedia,

populasi yang ada

atau

yang bersedia untuk dij•dikan sampel serta tuj uan

penclitian (Suratoo dan Arsyad, 2003: 105).

Tabet I.I. Pengelompokbn SKPD terpilih Ka!egori Jellis

w

Jenis/Kelompot SKPD Baden

Dinas

&lml

Oinm 1 (SKPD 3)

keterlamba

Kantor

Sekretariat

peoy•Olp;,Nio SP

Relatif singlrAt (singk."1!)

(SKPO I)

Relatiflama

Budan2 (SKPD2)

nm. 2 (SKPD 4)

KanJor I (SKPD7)

Dims 3 (SKPD S)

(lama)

Dini$ 4 (SKPD 6)

• Se.lcretariat

Kal!tor2 (SKPD8)

Damlh

(S~D9}

Sumber: Bagiao veri1lbsl Df'PKD, lttgi$ler Ptm:rimaan & Peagesahan Si'J, 2008 (Dua diolall) Keterangan: • tidak ads. kelcmpok yang -¥iii Jcattgori tersebut,

Dari basil perbitungan dan paigelompo.kkan .kcseluruhan S.KPD yang sda, ililihat dari k.ategori jtmi per.mgbi daeralmya serta walau keterlambatan penyampaian SPJ-nya. 9 unit satuaa kerja yang dijadikan sampel atau objek

dalam penelirian ini dapat ~

dengan meaggunakan tabel 1.4.

kesembilao satuan lr.erja pCillDgbt daerah (SKPD) di .Kabupaten Lampung Tengab yana terpilih tersebot adalah : Adapun

I.

2.

Kelompok Sadan a. Kategori siagkat

: 1. Badm Pemberdsyaan Masyarakat, BPK &. Ket.

b, Kategori lama

: 2. Badan Pendidikan d.an Pelatiban Denh

Kelompok Dinas

a. Kategori singkat

: I. Dioas T. Kerja, Transmigrasi & Kessos; 2 .Dinas Pen!agangan dao Pasar

b. Kategori lama

: 3. Dinas Pertambangan,Energi & LH

4. Dinas Paemakan & Perikamn Unlnraltas lndonMla

15

3.

Kelompok !.
a. Kategori

singkat

: I . Kantor Azsip & Perpustakaan

b. .l
: 2. Kantor Saluan Polisl Pamong Praja

Kelompok Sek:retarial a. Kategori singkat b. Kalegori Jama

Adapun detimsi operasional variabel dalain penelitian i.ni adalah :

t.

Si.at

pertaDggUDgjawaban (SPJ) pengelwuan

adalab dolrumen yang

didalamnya terdapat bukti-bukti trm mhi berupa : nota, kuitansi, dan bukti

1nlmaksi laimJya

ya11g

menjelae!can peal8gllD8lm dari d.mm--dana yang dikelola

oleh bendahara peageluaran, Bertlas-1hn bukti-bukti yang terdapat dalam SPJ i.ni maka dapat dilakukan prmbellerum belanja atau pengeluaran APBD.

2. Satuan kerja peruigbt daeI*1 (SKPO) adalah unit organisasi sclaku pengguna anggaran }lUlg terdiri dari : sekretariat, badan, dinas, dan kantor. 3. Peugguna Anggaran (l'A) adalah kepala SKPD selalru pejabat pemegang kewenangaa

~

penggunaan

anggsrm

untuk m.e!Bksana\:an tugas pokok dan

SKPD yang dipimpion~

4. Pejabat Penati111sabaan Keuangan SKPU yan2 selanjutnya disingkat PPKSKPD wfalah pejabat yaog mdaksanakan fungsi tata usaba keuangan podn SKPD. Di Kabupaten Lampung Tcogah, wmunnya yang menjabat PPKSKPD ailafab Sekletaris atau Kasubhig Keuangan di masing-masjng SKPD. 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang se.lalljutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang mde1:san11k:an satu atau beberapa kegiatan

darl suatu program sesuai dengan bidaog tugasnya. 6. Bendabara pengeluaran adalab pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan,

mcmbayarlcan,

menatausaba!ran,

dan

mempcttanggungjawabkan uang nntuk teperluan belanja daerah dalam rangka pelaksaaaan APBD pada SKPD.

7. Faktor·faktor yang mempengarobi ketepataa penyampaian surat pertanggung-

jawaban (SPJ) pengel\UU'8ll SKl'D adalab semua ha! yang dipledilsi mampu Un....,.._

lndoowla

16

atau daplU mempengaruhi pengeluaran.

ketepatan surat pertanggungjawaban

(SPJ)

8. Ketepatan SPJ adalab ketepatan waktu peJ18csahan surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD oleh 8agian Verifilwi DPPKD Kabupatm lamp1Dtg Tengah Tahun2008.

1.7

KERANGKAPEMIKIRAN

Petmend-sri 13 Tahun 2006 ~ 220 ayat (10) dan (I l)

Harapan Pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) pengeluaran SKPD disampaikan tepat waJctu

!!.!!.!!

Pertaoggungjawaban penggunaan dsaa (SPJ) pengeluamn SKPD Kabupatcn Lampung Tengah dlsarnpaikan tldak tepat walctu

Pealing Wltllk clila\.ukan penelitianlkajian yang membahas teolallg meegapa lerjadl keterlambatan pe11yampaiaa lapomn pe.rt;lnggungjawaban (SPJ) pevgeluaran oleh bendahara penseluaran SKPD Kab11paten Lampung Tengah, Tahun 2008

TJ[JlJAN

Untuk meugetahui fuktor-foktor yang menjadi peny<::bab keterlambatan penyampaien laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelu.aran Saluan Ketja Peraugkat Daerah (SK.PD) di Kab, Lampung Tengah, rah11112008.

!

Metodologi

i Analisis deskriptif kunl.i tatif I

! Hesil penelitien dan Pembehesan

I

-I

Kesimpulan Win Saran

I

17

1.8

SISTEMATIKAPENULISAN Secant umwn, sistematika penu\isan proposal tesis ini alam dt'bagi

dalam empat bab utazna yang terdiri atos : Bab I

rnen.ipalcan peodah1duan yang terdirl dari lat.ar belakang, permasalahan,

tujuan penelisen, manfaat peeelitian, ruang llilgkup, metodoJogi penelitian, .kerangko pemikinln, clan sistcmatika pcnulisao. Bab II

llm1lpakan tinj11uaa pusfllka dall landasan teori, dimana da1am bah ini

akan dideskripsikan tentang konsep manajemen .keuangan daerah secara umum dan yang berlaku dan diterapkaii di lndollCSia saat ini. Bab DI merupakan gambaian umum tentaog Pcratutan Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun

pertanggungjawaban

'2006,

terutruna

terkait

dengan

Ml

penggunaan dana oleb bendalwa pengelU11ra11.

Bab IV merupalam analisis dan pembabasan, berisi uraian deskriptif basil

penelitian dan pembahasan tentang objek yang diteliti Bab V

Berisi kesimpulan clan samo kcbijakan. yaug mcrupabn simpulan atas penelitian atau analisis yang diJakukan dan saran-seraa yang diajukao

kepada Pemerintah Kabupsten Lampung Tengah.

Universltas lndonea!a

BABD MANAJEMEN DUANGAN DAERAll

Pada bagUm ini, akan diuraikm beberapa konsep manajemen .kewingan daerab secara umum dan yang bedaku serta diterapkan di Indonesia saat ini, sena teori-teori dan tinjauan peoelitian lain yang mendukung studi ini. 2.1

KONSU MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Sejakgaung d~ kontra menyikapi

mulai dipe:rtenalbn,

ha1 tersebut.

blmyak pro dan

Bebelapa pihak yang pro-desentralisasi

menyebutkan bahwa desentnllisai akan mendoroag alokasi swnber daya yang lebih baik dan produktif, menyediabo baning-baning publit dengan lebih memadai, seperti : i.n1i:astruktur den pendidik:an, mendorwig .iDOvasi dalam produksi barsng dan jasa yang dilNhihl:-an uiasyarabt (Oates, Brennan dan

Buchanan seperti diJrutip dalain Fl5Cal Desentralizatioo. lllld :Bcooomic GroW\h oleh John Thronton, 2007). Dcngan bfa lain,discbutkan bahwa desentralisasi abn membuat pemerintah daerah dapat memberibn

lrontribusi penting bagi

pe.ningkatan masyarakat secara lebik bail. melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penyampaian pelaymm kepad1 masyamtatnya. Sementara itu, Mikesell (2007),

inengemnkabn

bahwa pemerintahan

doerah mcmiliki kemampuan untuk mcajadj tingkat pc:meiintahan yang lebih ttansperan

dan akuntabel

masyankatnya.

dalam menyedialcan

pelayananl jasa kepada

Namun demikian menunitnya, guna mereal~ikan

janji-janji

pemerintah dacrah tersebut, dib«uhbn administrasi keuangmi (fiskal) yang koat sehingga kepemingan masyarakat dapat ditn•ngkan dalam program-program lokal, lrebijakan dapat dilakukan dengan memperharikan kesinambungan :ti.ska!. dan juga agar sumber-sumber da.ya tidak hilaog akibat riodahn-tiredahn

yang

tidak efisien, tidak efektif, boros, arau bilaDg akibat tindalc korupsi. Kemampuan untuk bertindak atau melakukan reaksi lersebut tidak akan ada artinya jika sumber daya yang dimaksudkan untuk menyedi&wi pclayananjatuh ke kantong para politisi dan birokrat.

18

Unlvelsllu J11d0n1Sla

19

Oleh lwenanya. pemerintah daerah semestinya mencoba wrtut

memejahtetakan

masya111katnya lllclalui kelelltUaD pelayanan publik yang

lronsisten dengan tujwm Wlll'gallya. Jili;a pemerinlab gaga! dalalo menyediakan pelayanan dcngan cara-cara yang bertanggung jawab, a1a1.1 gag,aI dalam 111enjaga awnber daya yang diperoleh dalam menyedillkan pelayanan tereebut, rnaka kehidupan yang l1:bih baik bagi 111ASyamklllnya, saat ini dan IDlWl yang alum

datang akan menglmdapi res.ik:o. Mclalui pemerintah daerah, seperti dinngkaplcan John L. Mikesell, salah satu ke1m1UJ1gan khusus di bidang keuangm ynng didapatkan keputmlln yq

eda.lah bahwa

diblUlt dapat lebih menyentuh masyarakal untuk. menjmiin agar

kcputusan tcnebut mendapat tanggapan yang baik dari wargmya. Deagan kepurusan yang dibuat lebih dekal dan menyenmh masyaralcat ter5ebut, m.aka besar kemUI1gkinan masyarakat akan memabJhl keputuaan tersebut dan tida.k abn

keberatan untuk dlbebani semacam iwan alall pejul K.awna pada peniDgbtan

prinsipnya,

gulJlL

masyarakat cendening abn

P41iak jib m.er«ka

pc:mbiayaannya. menerim.a suatu

dapal mel.lhat secara jelas adllll)'a kcterlai.itan

antara pcmbayanui pajak ckng1111 perbeibn pclayallllll dari pemerinlab. Dengan kata l11in,masyarakat menahcndati sear SUIDbet daya yang bedwil dlhimpun oleh

pemorintab dapat dill.bat pengalokasiallnya seeara jelas, Peroyallllln tem:but di alU setidaknya menyira'tkan sani hal, ylkni

bahwa setiap warga negara meugheodalci agar sumber-sumber daya yang berhasil dihimplm oleb setiup tingk11tun pcmerintah, ilkWI digunakWI a.tau ditujutan masyarakaillya ham~ dilcelola

untuk

bail(

di pusat maupun daemh, dan

memberikan pelayanan ktpada

lreC3lll transpiran

dan bertauggungjswab. Untuk.

kepentiogan teesebut, mnka perlu dilakukan suatu refomwi d4laro pengelolww

sumber-sumber daya atau keuan,gan pemerilllah melalui sebuah sistem okuntansi ynng diperuntuklcan baik bagi pemerinlab pusat dan daerah. Scbagai salah 11atu negara yang

Intemasional, tuntutan

aksn adaoya ~i

menjadi bagian dari dunia dan ak.untabilita.q dalam

pengelolaea keuangsm di sektor pemeriotah juga terjadi di Indonesia. Komitmen ta-hadap upaya untuk melllk:ubn Mi>nuasi di bid11Dg pengelola1111 keuangan daerab semakin meoinglcat, khususnya sejak disuarabn

dml dilaksanahnnya Unlv•""'41• lndoneala

20

otonomi

d8erah di lndone6ia.

Menurut Undang-Untlang

'.:\2 Tahun 2004

disebutbn bahwa otonomi daenh merupabn hale, wewellllllg, dm kewajiban

daerah otonom uatuk mengtllllr dan mengurus sendiri urusan pemeriotahao dan lrepentingan masyarakai

deogan

keteotuan

sewn.,.i sesuai peratlll'all pmmdaog-undaogan.Sesuai

tersebut,pemerintah

daerah

menyeleoggarakan

W11S1111

pemerint.aban yang menjadi kewenaogaooya yang merupakan limpahan dari Pemerlmah Pusat. Agar penyelengg8l'llall fungsi pcmerintahan daerab dapat dilakukan

secara optimal maka perlu didukung dengsn upaya pemberian sumber-swnber pendanaan yang eukup kepada daerah. Pendanaan di~

kewenang1111 yang telllh

tersebut dapar dilalrukan dengfm dua eara, yalmi: mellllayagunakan

poteruli .k:euangan daemh seodiri deugan memberikan bak 1tepada. daemh uotulc

memungut, mendayagu.nalaia pajak dao rembusi doemh (local taxing powu) maupun melalui mekauisme pe:rimbaogaokeuangm posat dan daerah. Sebl\gai implikasi dari pendelegasian wewenangdan peoyemhan dana tersebut maka lcemudiao tU:nbul k«mtuhan untuk meogatur hubungan antora k.euaogao p11sat dan daemh dan peltallggwlgjawsbao pengelolaan keuangao oleb pemerinlllh

daerah.

Mardia'lmO,

m.ereollsasibn pcngaturan

(2006)

rnengenmlmkao

bdhwa

peogelolaan dan pcrtaoggungjawaban

gun.a

kcuangan

tersebut. peogembengan dan peogaplibsillQ akuntansi sektor pUbllk. Slllll!BI mendesak dilalrukan seba8ai aJat untuk melalmlcan transpar1lllSi dalain mewujudkan alamtabilitas publik: uotuli: meocapui good governance (""<:u""li"K fer gqvemance). Tuntutan benigam yang timbul terliadap tata kelola pemerintah yang baik (good govemment govemaoce) perlu dipenubi dao. disadari langsuag oleh para ma.ru1jer pemerintaban daerah, Seiring deng1111 Peratunw. Pemerintah Nornor

IOS Tahun 2000 yang direvisi deugan Pmitunut Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 men.syaratlan perlu dilill.ukllllllya pertaoggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan Japoran realisasi anggaran) oleh kepala daerah, Semua itu pada a.khimya menuntut kemampuao manajemeo pemerintah dnerah untuk mengalokasikan sumber de.ya secant efisien dan efektif. Dan 1D1tuk mewujudkan haJ tersebut, maka diperlukao informesi alrunt:auBi UnlvenJltas 11140nMla

21

sebagai salah satu dasar penting bagi pengambilan keputusan alokasi sumber daya yaDg ek:ooomis. BerdasadcaD hal tersebut, kemudian dUusunlah .sistem

alruntansi sek:tor publik yang dijalankan oleh para be.udabatawan dao bagian keuaogan pemerintah daerab (Bastian. 2006 : 4). 2.2

AKUNTANSI DAN AICUNTABILITAS Dalam PP Nomor 2412005 tentang Standar Alruntansi Pemerintahan

disebutkan

behwa

pengkluifikasian, penginterpretasian

Principle

alruntansi pengikhdsaran

adalah

proses

tran,,abi

pcncatatao, dao

atas hasilnya, serta peoyajian Iaporaa,

kejadian

pcngukuran, keuangao,

Sedan8lran AccolDlting

Board (APB) y311g rnemandang alruntaoai dari sudut timpinya

memberi.kan pengertian alruotansi sebagai sebuah tegiatan j11S11 yang fungsinya adalah menyediakan inf.onlUlsi .lruantitatif, terutama yang bersifat kenangan, tentang entitas ckonomi yang dimaksudlcan apr bcrguna dalmn paipmbilan kepu\118an

ekonomJ-dalam membU4t pilihan-pill.hall yang nalar di lllllara belbapi

alternatif anih tindakan. Untulc memenuhi betbagai .f\mgsl, maka APB memb41gi akuatans.l dalam bebecapa cabaag, aotara lain meliputi akuntansi ke1111ngan, akuntaosi m~emen, dao ak:untansi pemeri.ntahan ( Hallin, 2002). Dari beberapa peogertian tentaog akimtaoai tersebut s.etidalcnya dapat disari.kan beberapa hal teotang akuntansi sebagal bed.kilt: (I) u11ntansi sebagai suatu proses, yakni wttuk meneubah input (data tmnsaksi) menjadi 0111put; (2) ak:uotnnsi dilakukan dolam rangka meagbasilk:an infomU1Si, khususnya yang bersifat lauwtita:tif; (3) Cabaug-(;abang akuntaosi cuk:up banynk, salah satunya

adalah akuntan~i pemerintahan. Sedangkan berkaitan dellgan definisi akuntausi di ataa di maoa didolamnyo terdapat istilah "entitas" ekonomi, H4l.im (2002) menyebutnya

sebagai "samen" yang dopat beradi satuan organisasi, misalnya

ocgani•asi perosahrum, organisasi pemerintahan dan Jain-lain. AJcuntansi yang bcrkaitu

dengan organisasi

pcmcrintllhan atau lembaga non profit dikeoal

dengan alruotansi sek:tor publik. Seiriag tuntutan .reformasi, ldni akuntansi selctor publik. yang salah

satunya meocakup akunlao.si pemerintahan daerah menj11di sorotan dao babasan hangat di kalangan prak.ti3i akuntaasi dan pemerintaban di tanah air_ Bahkm

22

dalam hubungannya dengsn perwt!iudaJl good gavemance, infomwi akuntansi ini babkan kerap disebut sebagai faktor yang sangat penting daWD meodubmg terwujudnya laia kelola pemerintahan yang baik yang bersumber pada tiga pilar mama, yakni : tnmsparan.si. akuntabilitu, dan partisipatif. Dalam konteks APBD, di masa refoonasi saat ini, saDgat jelas arti

pentillg almntabilitas. Hal ini disebebbo katrn di era otonomi daerah, di samping

wmg.ldana yang dikdola pemetintah daerah semakin bertambah.

l:ewerumgan pengelolanya juga diperkimkan alam semakin besar setringga pada gilirannya ha) tersebut

mcnuotut pert a nggnngjawaban atau alruatabiliu.s

keuangan yang lebih besar, Menwut

definisj

yang dikemnlcakan olch Lembaga

Adm.inistrasi Negara (LAN)
terutama

di bidug administrasi keuangan kepada pibek

yang lebih tinggi/atasannya (Hallin, 2002, seperti ditulis daWn sebuah jumal : Sckclumit Tcntang Arti Penting Almnumsi Seklor Publik dalam. Kaitannya dengan Reformasi Kenangan Daenih). Sedangkan meagutip peqjelasan t.eotang

alruntabilitas berdasarkan Govemmeatai Acrowiting Standard Board (GASB): ".Accountability is the cornerstone of all finanaal reporting in gove!717MnJ.......A ccountabi/ity reqairu government to Q1ftlller ro the citizmry-to jU31ify t1" raising <(' pvblfr resources and the purpons for which they are used." (Wi/3on dan Kauelus :2()()4page 6).

Peojelasan te.ntang akuotllbilitas pemerintab tersebut teru1ama didasari oleh suatu keyalcinaa bahwa rakyat merm1iki hale untuk mengdahui, hak untuk menerima filkta-fakta yang di$lmpa>X!I]) aecan. tc:rbuka Jllll& alcan meojadi baban pembahasan publik dan disamprilcan oleb warga negara kepada pihak yang mewaldlinya (wakil rakyat). Pelapor.in keit.angan dalam ha] ioi memainkan perm penting dalam memcnuhi tugas pcmn intah dalam memenuhi tanggung jawabnya

secara umum dalam suatu masyarakat yaag demokratis. 2.3

AKUNT ANSI SEKTOR PUBLIK

Mardiasmo (2006), melibar bahwa akuotaosi sektor pubiik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan pe:rl8kum ahmtansi pada ruatu domain publik Unlvenltllf lndon•la

23 yang memiliki wilayah lebih hw dan hmpleb dibandingkan sektoc swasta Al

bisais, Secara kelembagaall, domain poblik antara lain meliputi badan-badan pemorintahm (pemerintah

dacrah.

pusat dan

serta unit kerja pemeriolah,

perusahaan lllilik negara dan daetah (BUMN dan BUMD), yayasan. lllliversitas.

organisasi politik da.n organisesi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat). Sebagai bagian dari aiw1tansi sektor publik. akuntaiisi k(:uangan daerah cukup mendapat perbatian besar dari bezbagai pibak semcnjak refonnasi. Hal tersebut disebabbn karena adanya

kebi.i-kao baN darl pelDeriDtah Republik

Indonesia yang me- "refonnasi'' pcogelo!aan daerah sejal oa11t itu.

Dengan

adanya UU Nomor 22 Tabw 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemaimaban daersh, mab dapat diduga bahwa telab terjadi perubaban. yang cukup mendasar dalam pcmgelolaan daenh, termasuk daWn IDllll8jemen acau

pengelolaan keuangan daerah. Memuul Halim (2002). hal i.ni disebabkan ka.rena manajemen keuaDgan daerah metnpa\•• alal untuk rneogurus dan mimgan1r rumah tangga pemerintahan daerah Perubahan dalam pcngelolaan keulogaa sektor publik, terutama di

sektor pemerintahan tersebct juga ditthahlran oleh ke!emahan dan ketertinggalan sektoc puhlik dari scktor swasta yang kemudian memicu diadopsinya tekIJik

pengelolaan sektor swasta ke dalain sektor publik (Mardiasmo, 2006). Sa\ah lWw:lya adalah dengm mulai difd>q4•ul)lll abnitami dalam pengclolam

keuangen daerah. 2.4

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Akwrtansi keuangan daerah pada hakikatnya

akuntansi yang yang terdapat pada peogurosan blrang-barang inventaris milik daerah.

merupakan kegiatnn

APBD maupun pengurusan

Seperti telah disebntken di awal,

perubahan yang terjadi clalam pengelolUll keuangan daerah juga a.km menyebabkan

pcrubahan

da1am

kegia.tan

Dl8!llljemen

pengelolaan/pengurusan keuaogan daaah yang terdiri etas

penguru.wt

atsu

unmm

(terkait APBD) dan pengurusan khusus {terkait barang-bnrang inventaris kekayaan daereh), Manajemcn kenangan

diierah. selain itu juga

dapat dipandang

dari segi tata usaha atau adrninistrasi keuangan daerah. Dari sudut pandang U11iveraltas lndonesla

24

tmebm,

abmlallSi kf•nangan da.erah merupakan salah sam jenis tara usaha, yaitu

tata usaha ke11angan atau yang sering disebut sebagai peaibukuu

Halim,

(2002:10). Pengerti.an alamtami keuangan daerab sebagai tata waha keuangan alaU

pembulrual'l di era pra-reformasi, ineslci tidak dapat dipmdang 11ebagai suatu

kesalahao, oamun di masa sekarang definisi tersebut tampaknya

sudah k:urang

tepat. Tcrutama denpn kclwlmya pernturan peneeiolaan keuangan yang barn

yang muloi mengbendalri diterapkannya standar alrunbMi pemerintahon boik di

pemerintah pwat dan daemb. Oenga.n mebnisme pengelolaan keuangan yang baru ter.leblll, malc.11 lnfonnasi yang ak:m dihasilkan dan dihljukan untuk kePft"lingpn

dilwapk:an

pibalc intem maupun ekstem menjadi lebih lengkap, yaitu berup11 laporan rulisasi anggtJM,

ncraca, ams kas, dan catatan at.as leperan lc.euangan. Dan bentuk

pclaporan sem.acam itu banya dapat dipeouhi dengan salah satunya menggunabn

slstem pencatatBn ganda (double ell/Ty). Oleh tarenanya, mab IDl!llyesuaikan dengan kondisi yang ada pengertian abmtansi kenangan dacnm selaqjutnya lebih mengaru pada kcgiatan infonnasi d«Jam bcntuk laporan kewmgan bagi pi.biilc Intern mauptm ek.stem dari suatu Pemertntah daerah. Peogertian kedua feD11lnJ akuntansi lc.eungan d-11h lnllah yang eelaqjutnya mcnumt Halim (2002), lebih mcnccrminkan dctlnW ..bintansi karma definisi tersebut tidalc membatasi alamtaosi hanya sebagai kegiatan administralif (yang

tercermin dari istilah

tala bulai),

namun secara Jebih

Juas memmtut adanya

sisrem yawg bertujuao untak roengbasilkllll infonnasi yang dibutuhbn

bail oleh

pibalc dalam maupun luar entilas dalam melak:ukan pengambilan lceputusan ekouomi. l.4.1 Tlita BuJrnSebapj B•!Pii• dari Akuota11.ti Dari dua peagertian tentang akuntansi keuaogan daerah di ates, kita telah dapat mengetahui balnw di masa sekarang. akwUansi kell8.llgan daemh tidaldah sama dengan imlah tata buku yaog dipraktikbn

daJam tata usaha

.keuangan di cntitas pemerintah deerah selillDB ini. Karena mcnurut American Accounting

Association,

alcuntansi

pada

dasarnya

merupakan

proses

UnlvtnltM lndonMla

25 mengidentifikasikan. ruengukur clan melaporkan informasi ekonomi untulc inemnngkinkan adanya pennaim dan kepatu!lan )'l1Dgjela$ dan tegas bagi IDe!ili yang meaggunakan informasi tersebut (Soemerso, 1995).

Perbedaan pokok antara tata bllku daD abintansi

U1amanya

terletak

pada sistem penc•tatan dan asumsi dasat yang digunakan oleh akuntansi di mana nkuntacsi ntcmgg1lll4kan balk sistcm pcreat•tan twiggal (single entry) maupuo sistem

pencatatan

berpasangan

(do11bk

entry) dan a'lUlllsi dasar ahuaJ.

Scdangkan tata buku di lain pihek banya mcnggunakan sil!Um penawitan tunggal (single entry) dan asumsi dass kas. Namun demik.irm, ak1ivitas pencataUW' pembulruan pun dilakubn dalarn soaru proses akunlllnsi. Derigan demikiao mata

dapet dibtakan

bahwa

pembulcuan

mcnipakao

bagim

dari

akuntaosi

(Ha1iin, 2002).

Surat Pertaoggua,gjawaban (SPJ) ~

peoggunaan dari dana~ mcrupek:an

runasal

llll)O!'llD

dolcumen yang menjelaskan

yug dikelola oJdl bendahara pengeluaran serta juga

keuaugan yang dihasil.kan oleh sebuab simm tata bulcu

yang dilaksanalcan oleh btndahara pe:ogeluaran. (SE. Menteri Oal.atn

Negeri 90012007) team daWn ha.I ini, mcn11n11 J)Cllulis lcbih

IA:!J)al

dikategarikan

sebagai bentulc tata buku. Nami:m muujult dari bal yang telah diltemtlkakan. yalmi bahwa pembukuan merupabo begian dari akuntaosi, maka tentu saja peraonya tidak dapat d.ik:esampingkan dalaal bil&Doya dcogao impleinenl:a9i akuntsnsi keuaagan daetah. Disamping itu, dengao mengombil defioisi yang dikcumkabn oleh LAN dan BPKP (2000), surat ~awaban(SPJ) sebagaisa1ah

sa1u

bentuk laporan lceuangan yang dilwilbo oleh hmdahan juga telah memenuhi tujuau akuntabilitas. ln1 disebabkan k.areoa SPJ t=.>ebut dibuat dalam rangb pertanggungjawaban tinggi/atasannya.1

penggunaan dana (APBD)

kepada

pihak yaog lebih

A1runtan.si Keuangan daenh 11ebagai suatu sistetn atau proses yang tujuan akhimya adalah untulc ro.engbasiibn laponn keuanlPUJ, tanpa didukung adanya bukti-bukti transabi yang akurat sebagai input (masukan) dalam pro-

I

lihat haJanwi 22 Unl\'e,.ltas lndoneela

26 a!omtansi, team saja tidak Win dapc mengbasil.kan laporan keuangan sepelti

ya:ng di.bataplcan. At.au dengan bta lain dapet dibtabn bahwa implementasi akunlansi keuangan daeillh sesuai dengaa pcnituran pcngelolaan k~an

daerah

jup ak.an mmemui hambalan kb!1$1mya telbit deng,m t.egiaum penyusunan lapo1'8D keuangllll ymg relevaa, andal, dapat dihlindingbn, dan dapat dipabami, serta dapal diguDakan sebagai da5u" untut meogevaluasi pelahs!Wl!J keuangao masa lalu dalmn l'll1gka pengamhilen kq)u!lmn sena permcaaaan untuk masa

yang aklm datang dari suatu pemerin1ah dQCl'ah Oleh kmenanya mcski banya merupakan sebuah sistem tata buku hmggal maka Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaibm oleh ~

SKPD j uga 111erupekan begian penting dori sisttm akuntansi .ktuans-i dacrah secaJll

keselunihan.

2.4.l lmplemeauat Staum Aku.9taul Keuaspn Daenh Pcnggunaan si.$tml akuntaosi dalam pcngelolaan .keuanpn di daerah

nuw tidak

mau, siap ata11 tidak siap UlittUp8bn

dilaksimakao oleh setiop pemeriolah daerah.

suatu kdlarusan

untuk

Sejllk: kcluamya peraturan

pcmerintah t..ntang Sllllldat akuntansi pcmerinlllhan dan PP 5312005 tc:Dtang peJiSelolaan ~

~

ymg diperteps c!engan Pem1enclqri I 3'2006 maka

dalam bal pengelolll80
anggaran,

nenica,

APBD,aetiap peincrintab daerab

pelaporao kCWIDJllll dalam bentuk ltlporan realisasi

laporan anJS kas, clan cataeao alas laporan keuaogun.

Teitait deugau penJbahan beotuk: lapoiai1 yaog wajib disiepkan oleh

pemerintall daerah, maka seperti telab pernah dih:mnlcalcao sebelumaya maka terjadi pola

peru~

daWn maoajemen

lceuaogan

daetBh,

di

mana

pelllllausabaan k.euangao lernmsuk di da)amnya. Hal ini teatu dilalrulwt dalam rmgb

menjamin pelalcsaoaan peogelolaan l:eumgan daerah agar dapet berjalan

sesuai dengan peraiunlll yang berlsku dlll1 tuj111111. yang dilwapk.an, mcnghasilkan suatu bc:ntuk laporan

kruangim

yang aodal, akurat, dm dapat diperbaodiogbn

sebegni salah sam informa.~i hagi pibalcintern maupuo ebtem pemerinteh daenlh.

Namtm aeperti diketahui bersama, uatuk mmgimplemc:otasikan suatu aDJran

baru temu bukan hal mudah daa membutuhkan waktu tertentu sebagai Unlversltal lndOllMla

27 masa transisi aw penerapan suatll j)eia!nra baru. Peuelitian sebelumnya yang menganalisis secara ldwsus meagenai k.,patan pe:r11msguogjawabanpeoggunaan dim& dan 811Alisis penarausehaan begi bendahara

pengeluamn. belum peuulis

temulam. Tet3pi sebagai saJah salU beutut laporm .keuangan yang di9111Dpaikan

oleb beedahara pengeillaml dalam nngb pertmgguagjawabm atas peoggunaaa dana APBD pada saroan brja pe1•ngkae daerah (SKPD), dan stbegai bagian dari suatu sistem atau proses Llkuntaltsi ktt••gan daerah yao2 bertujuan untu.k maigba.silkan 1apomn ke•1311gan yang teJevan. mdal, dapat dipdoandingkan. dau dapal dipahami, maka bebmspa

penelitimlbjian

t::otang sistem akuo1ansi

kewmgm daerah terbit penyllSlUl8ll lapotan keuangan sesaai peraturan bani berupa laponm realisesi anggaran, neract, ltpomn anJ$ kas, dan catetan Sias laporan kcuangan, laporan realiwsi """" ster dan progoosis akan dijadj ken sebapi bahan acuanlliteratur reviewdalmn penuljsantesis ini. Mengenai penerapaa peratwau pengelQ)aao keuangan daerab yang baru (Penn~

13 Tamm 2006), kb11111mya dalam implemc:utasi SAKD dalain

laporan keuangan pemerintah da:rah Rizal Y aya (2007), pemab menganatisis

masalab yang menyebablc:.an lambetnya kemajwm pemerintah daerah dalam mewujudkan lapo1an kcuanvn yaag abmtabel darl !llpek kt1etscdiaan sumber daya manusia, koasistensi kebijabn pemcrintah pusat, dan paradigma kepala daerah terhadap laporan keuangan peiuerin1ah daetah (Pemda). Sampelalong (2007), yang panah melakulam penelitian tentang implememlW sistem alruntansi tc:nangau daerah da1ain pc:ngc:lolaao keuangan


atau

dapat me:.ngbambat kinerja

sistrm

akuntami keuangan daerah. Krenam faklor teisebutadalah : I.

Ketersediaan swnber daya maJ11ISia; adalah jumlah pelaku dan kualilas yang dimiliki untuk mtlaks;m•kan &stem akuntansi keuangan daerah.

2.

Peran asisteasi; adalah peogamh

1)elllD

yang diberikan lembaga·lembaga

yang berkompere.i dan berpengaiaman dabin p1>laksanaan sistem akuntansi keuangllll daerah.

'.l.

Pemahaman peraturan; adalab sejauh Ill8D8 pelalru pengelola keuangan

daerah dalaJn memahami peratwan yang ada, terutaina peraturm baru. Untvel9lla& lndonetlla

21!

4.

Keteisediatm tiiailitas; ad•lab keleagbpan dalain jumlab maupun lrualiw

dari &silitas,

$anlllll

dan prasarana,

sena peudukung lainDya untuk

pengelolaan [email protected] daetah.

5.

Sistem aturan adaleb J)el'ldlmln-peraturan yug ada dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksaooan sistem akunlallsi keoangao daemh.

6.

I<esillpan peJabanaan; adalah le!liapllll pelabana

dalalll pengeJolaan

ke1J3118M daerab tendama yang terkait deugan ad1111ya penyempumaan yang tertuang dalain pcmturan beru (Peroiendagri 13/2006).

Sementara illl, madh dalam lrerangb yang sama yaitu mengenai implementasi sisiem abmtllDSi keuangan daerah,.

melakukan

Hanik. Mujiati (2008) pemah

penelitian serupe yang begudul faktor-fak.tor yang mempel)8llT\lbi

imp)emerrtasi SAKD di Kabupaten K.otawariJlgin Barnt

Valant penelititm ini,

Hanik metihat implementasi SAKO dengan memandangnya dari kewajiban pemcrintah daerah dalam membuat lapooin rca.lisll81

aoggiuan

semeister 1 dan

proguosls untuk janpa waktu emun bWao ke deJ)lll1 Yan& tujuan utamanya adalah untuk kepentingm

Dau Hanik mmQ811.1)1lbo varfabel blerlam.b$tan rea.li.iiasi angganm dau prognosis scbqai suatu ukuran

perot)CIUIUll.

pi11yampailm lmponu1

berjalan atau tldoknya implementa.si sislen:l akuntausl keuangan daerah di Kabupaten .Kotawaringin &rat. Duhw peoditillll yq

dilakubn oleh Hani.k. tenebut, diketahul.

bahwa dikJat, pendldlbu. SDM, peran asistensi, dau pemahlllll8D J1Cndunw, dan ~aoo

fasilitus

mempunyai pengaruh

tediadap betlcimmgnya hari

Jcetecl11111batlln penyelesaian Japonm realistSi semester I dau prognosis enam bulan berikutnyn, sedangkan adanya sistem aturan (pemturan) yaug banyak serta sering direvi~inyapenituran-peraturan sebagai pedoman implcment.113i SAKO clan pengelolaan keWlllgan daemh tidak membawu pe:ngarub terbadap berlrurangnya hari kcterlambatan peuyelesaian lapo1811 keuaogao, sebahknya menurutnya

banyaknya pemturan-peraturan

tersebut j11Stru membuat b.ingung dan membwit

penyelesaian laponm keuangan menjadi semakin terlambat. Dari beberapa kaji!ID daa penelitian yang pernah di.lakukAn seperti disebutkan

di uto.s, mnka dapat diletohul bahwa beberapa fuktor yang

mempeogaruhi keberhasilan implementasi sistem alruntansi lc.euangan daerab,

29 khususny11 dalain penyampaian lapo1'8b lreuangan antara lain adalah : SOM, ketenwliBftO fasilitas, Wtean atul'lm, soJialisasi/peJatihan, dan paradigms kepala

daerah temadap lapomn keuangan Pemda (kepemimpinan). 2.4.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA Mengingat perao manusia sebagai fak:tor penting dalam menentukao lceberhasilan

mu

kegagalsn suatu organisasi/unit pemerhitab dalam mencapai

tujuannya, maka seluruh llllpek sumber daya Dlmlusia baruslah ditangani dengan baik. Dalam kaitaonya dengan keaiataD pengelolean keuanpn di daerah sesuai dengan pemturao yang barn, ada bebempa hal yang berbubungan dengen oumajmien sumber daya manusia atau manajemen aparatur Pemda yang perl11

mendapalkan perbatian. Manajemcn sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu

maoajemen yang memfokuslam perhatiftllD.ya pada pengaturan penman sumber daya manusia dalam keglatan SU11hJ orpnisasi. Pemyataan tersebut setidaknya menegulam bahwa maoajemen SDM memberi.kao pengakuan t.cntang pcmtingny• tenaga kerja orpnlsasi scl>sgnl sumber daya DW1usia utama yang memberi kontribusi bagi pencapaie.o tujuaa organlsasi. Sampelalong (2007), menyatakan untuk mengetahui 6'ktor sumber daya manusla daptll dil31rukan dengao dua tara. Penama, apakah Jumlah SDM sebagai pelaksllna pengelolaan kewmgan daerah

memadai, dan Kedua, epakab .kualitas SOM sebagai pelaksana pengelolmn bUIUlglUl sesuai dengan peratwan yang bo;irlaku pun sudah culwp memadai. Karena pentingnya

J)erllll

SDM dahun pelalrsanaan dan pencapaian tujuan

organisasi, maka pengelolaan somber daya 11181lusia harus memperbntikan puln beherapa aspek sepeni : slafli.og. pelatihan dao. pengembangan, serta motivasi dan pemeliharammya (Yuniaisib, Tj11ju dan Suwatno : 2008). Terkait dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) terdapat

beberapa pendapat yang pernah di.kemukakan antara lain dinyatakan bahwa penempatan tugss yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, minat, dan bakat penting mendapot perhatian karma membuat karyawan betah berkarya dan

menampilkan ldnerja yang memuaskan (Siagirui. 199ll : 1)1). Dan penempallln lc.aryawan pada tempat yang semestiny• llbn dapat meningkntkon etos kerja

30

seseorasg, Penempatan tenqa .kerja sesuai denpn kemampuau daD b••hljannya

.ini sering kita dengar

dengm is1i1ah "the right man on the righl place".

Sedmgtan

dalam kmngb

pengembangan SDM, Ywriarsih daD

Suwamo (2008) menyebutkan bahwa peDgembangan

pegawai merupabn

aktivitas n>emelihmg dan meningbtkM ko111petensi pegawai efektivitas

organisasi.

melalui pengembangan

Pengcmbangan

pegawai

guna

!llellCllpai

tersebut dapat diwujudkan

lcarir serta pendidibn dan pelatihan. Pendidilcan dan

pelatihan dilakubn agar pcgawai dap&l mempcrolch

at8U

snempelajari

sikap,

kemampuan, keahlian, pe11getabuan dan ptrilaku yang spesifik yang bert.aitan

dengaa pekerjaannya. Pclatihan pllda

meninglcatkan

hakik•tnya mcrupabn

salah 5lllU cara WllUk

Jdnetja lwyawan. Om untuk memutuslcan dmt IDelletapkan cara

yang lepat dalam melaku.k.an pefatihan, perlu pula diaelidiki penyebab terjodinya JlCllunmaD kinerja pegawai.

m.enyebabbn terjadinya

Secara pis

J)eilwunall

be'S8J ierdaipet 3 penyebeb yang

kineija pegawai/blyawan yaitu :

I. Kemampuan bryawan Y8Q8 kurang dalam molakukan sUSCll pekerjaan. 2. Kunngnya usaha dari k.aryawan yang bersangk\ltan (ctOS kerja rendah). Sebetulnya karyawan tcrsebut m•Oljlll, tictapi lrunlllg memil.iki lccmauao dan kesungguhan UlltUk. meuyelesaibn petetjaon. den.gen baik..

3. Koooisi ya11g kuraog mcu.gunlWlgbo.

mi... Joya terlalu baoyak beban

pelcerjaan yang harus diseleqaikan.

Ma3ih terkait deogao pmdidikan dan pclarihao, agar tujuan dari d.iadalcannya suatu pcnclitiau daper temtpai mab Irita perlu pu1a melihatnya dari

sisi obje.k Y&D8 akan dilati.h atau dididik.

Mcnunrt Siasian (1998 ), .gar

menc:apai sasllfllD, suatu program pebtlihan barus dirancaog dmgan IAngkab-

l•ngtab tertentu antara lain: 1. Program pelatihan yang akan dii.lcuti

IDIWpUO

disusun haruslah berdasarkan

llDAlisis kebutuhan, tidak hao.ya mclihotnya dari h:tcrsediaap dam. :2. Materi pelatihan beaar-bensr d.imabudkan untuk memenuhi kebutuhan. Jilca pelatihan disenilikan dan dilakubn oleh pibak luar, mab Imus ada jmninac babwa pi.hak tersebut mampu menyusun suatu program pelati.han sesuai kebutuhan otgani~i. Unlvershall lndoneela

31

3. Pe1mgl'•an

peserta

ditug116Dn

wrtuk

peJarihan

~"

melakubn

lcepentingannya atau

temang pegawai yang akan

pelatihan

ditentukan

y&n¥ mengfutdapi pcnnasa)ahannya.

berdasarkan

Dengan kAta lain,

pegawai yang akan memperoleh llJ8Dfaat maksjmal dari program pelatihan tersebut, dalam mngka peain gb!!on potensi diri maupun peni ngkatan kinerja organisasi. Penekanan ini penting umuk mengefisienkan drma, tenaga. wak:tu

yang diguMbn

Meruplican titidakan yang sulit dipertanggungjawaJikan

11pabila digunakan .kritcria lain dalam peangasan pelatihan. M.balnya karena pertimbailgan kedebtan hubungau pessonal (kekerabatan, tem8!l dekat, dsb) atau kam>a seonng pegawai yq

terlihat lidak sibuk,

seseoraiig

ditngaskan

untuk: ll!enjadi pcserln program pelatihan 4. Da1am m.emilib pelstih lll8U orang yang abn meinbcrikm pendiditan dan

pelatihen selain dituntut memiliki pengetahuan mmrf•lft!l! t.eotaog materi Jilli¥ iskao diajam.n, seorang pelerih jugs di.llmM memiliki kcmampuan

llllluk dapat mengelihkan

(mcntransftt) ketrampilan

dan ilmu yang

djmmkinya kepada pemt. pelatihan

Nann111 pedu tita sadari pola babwa uotuk lr::epenlingan pelerihan dan pengembangan tcntu dibWibken clan.a yang tidalc ~t. Tetapi masih meourut pendapat Siagiao. (1998), kendatipua permasah1bao

dan k.esulitao,

sWlt\J o@Wsasj menghadepi

kebij&s.naao

baoyak

UDtult tetap meay~lc:ngganWw

l:egiatan pelatiban dlm pengembangan tetap batus dit.empuh. Karena menurutoya dan kc:mu:idurao suatu organi•'!i diaebablraa k.arena manajer

k~llD mengurangi

atau bllhkBo.

menjwdnkan sama sekali anggaran untuk peodidilr::aD,

pelaribau clan pc11gembaogan k.aryaw.n.

2.4.2.2 KETERSEDIAAN FASILITAS (SARANA DAN PRASARANA) Bebentpa falctor )'11118 menjadi kendala daJam impleroeotasi akunmo.si pcmerintahan

daerah anlara lain disebabbn

sistem

kareoa kdeilM•asao

swnber daya yang dimililti daerah, tmnaslJk roinimnya samna dan prasarana (fasilitas) di daerah.

Menunit Smipela.loog (2007), faktor .lcetersediaan fa&ilitas

dapat diketahui dengan dua indibtor, yakni : (I) apakah fssilites untut meningkatbn pengelolaaa lceuangan daetBh sodah memadai dan, (2) apakah Unlveraitlll lndoneaJa

32 Slll'lllla

dan prasatana (komputer, sistem infonnasi mmajemen) swish memadai.

Dik!!h!kon bahwa kelmearan ptcses dan impleo>NJtasi sistem akuntMsi keuangan

daerah (SAKD) didukung oleh sarana dan prasaraqa baik yang berupa ~gkat keras maupun lunak guna memfastlimi implementasi SAKI>, yang bertujuan untuk mengtmilkm 1aporan kcuaugao yang bc:rlroalitas. 2.4.2.3 SISTEM ATIJRAN Me$kipun suatu sisrem etunm dibuat Ulllllk mcngendaUkan agar segala seruatu atau tindakan YIU!& dimaksndkn

alas ditelaptannya peraturm tertenru

dapm berja1an sesuai dengan tujuao yang diharapkan, nmmm tczkait

deng.n

refonnasi di bidmJg pengelolaan kc•mngan daenih tidak .lc:OllSlstennya pernerintah pusat terhadap kcbijabn YU\8 dikcl~

tttlcait pengelolam lc:tuangan daerth

juga mcrllpO.lcan fakt.<x Ulllma lambatnya kcmajuan

dar.TI!h. Deogan alasan pcrbalt.an

ta1a

alruntabiliu.s Uwingan

kclola, ktbijakan J)eSliClolaan b!uangao

daerah aeringlcali direvisi oleh pemerintab

p11&9t

melalui betbaga1 peraturm baru.. r

Sebingga ketib pemarintah daerah bcndak mcngimplmie.ntasikan

s\llltu

pedoman

yang beru dlpelajari, aparatur panda sudab dilmuuksikan kcmbali untuk: mempelajarl ketentlllln baru yaag berbeda dengan pedomao yq dipelajari di berbagai pelatihim tcknis. Ha1

ini mcojadikau mereka

begitu menguasal penOOali Ylllli lwus dihadapinya.

baru aaja

meajadi tid.k

(Rizal, Ya.ya : 20t'n!J. Hal

senada juga diunglcaplcan olch Hmik, Mujiali (2008) dan S11U1pelal011i (2007).

2.4.2.4 SOSIALISASI DAN PELATIHAN Sumaryadi (2005) menyebulkan bahwa sejolan dengan peloksanaan otooomi daeWi, rnab alobsi pegawai uotuk dltemp1thn di daerah memerlukan

kuali.tikasi tertentu agar dapat menjalllllkao fung$i-fungsi bbupateu/kota.

Keberadaao pegawai

yaaig

barn di daerah

tidak qualified abu mempersulit

perwuj udan administrssi YllD8 prima. Kesiapan manajemen pemerintah di daerah

untulc mcngelola secara efisien semua fungsi struJ::tur yang dimt1ikinya di masa traosisi dapat diantisipesi dengdn memaofaatkan/mengguoa.kan

bantuan dari

tenaga-tenaga ahli atau konsultan admi•i!ltn$ dan rnanajemen yang profesional dan lel'peroaya (Hanik : 2008). Unlffrsltas lndoneela

33

sebagaitNDa di atur dalam PP 58/2005, pemerintah

Sedangbn

melakubn pembiDaaa dan penpwasan pmgelolaan V.•engan deerah seeara

betkala dan oleh

atau

sewaktu-waktu kepeda pemerintah daerah yaog dik.oordinasikan

menteri

dalam

negcri,

yang

dikoordina3ilum oleh gubemur seleku pedoman, bimbingan.

selanjumya

untuk

kabupaten/tt>ta

wekil panerintah meliputi pemberlim

diktat. serta penelitian Jan pengemhmwin ( Darise : 2007).

l.4.l.5 KEPEMIMPINAN Perhatim dari pimpinao k"?"'a ymg dipimpin merupakau suatu ansur

yang lidak kalah pentingnya delam kebidupan
suatu

organisasi. Perhatiaa pimpiDm disini dapat diwqjudkan dalain bmtuk pemberian motivasi, penghargun,

dan juga saIIM", dengao demikiao bawahan menisa

dihargai oleh pimpinan smingga taopa diperintah JRID seseorang aJcan secam

sadar

roelakspnabn

tugasnya dmgan baik. Namuo unsur peibatiao pimpinao

da1ain orgaoisasi publik laUlp8bya kmaug dilakukan bila dibandingkan dengan organisasi perusahaan (Mandacu., N.D. : 2009 )

Semeotma terkait deDgm masaleh ymg meuyebeb.kan lambatoya kemajum pemerintah

daerah daWn mewujudbo 1aporan

k.enangan

yang

elruntabel, .RiZJl1 (2003) menyebutbn bahwa ha! tersebut jup dipengaruhi oJeh

paradigma kepala daenih terbadap benefit dibuatny& Jeporan keuangan. Banyak

lrepala daereh masih meniandang pe:n)'ediaan laporan kemmgan tidak: akan memberikan benefit yang berarti bagi dirinya maupun daerah yang dipilnpinDya, dao bablo!n cendenmg dipandang sct1agai sesiiatu yang memberatbn. Pandangan ini mooyi:bab.kan

mjnimnya

political will kqele daerab dalam menyiapka.o.

berbegai sumber daya yang dipedabn UlltUk mewujudkan laJ)oran keuangan yang ekuntabel Kondisi ini lll4kin memprihatin!can khususnya bsgi daerah yang anggota

DPRD-nye juga tidak: memiliki kcpedulian tinggi terbadap aspek

akuntabiliw laponn keuangan. 2.5

fENTINGN'iA PENATAUSABAAN KEUANGAN Meski celah dikeluartaonya stand"" akuntansi pemerintahan (SAP)

yang berlaku untuk pemerintah pusat maupun daerah dan Undang-Undang Unhlefsltall Indonesia

34

tentang Perbendaharaan Negara, sena sudall adanya para ~abat yang bertugas dalam pengelolaan kemmgan di tingkat pusat dan daerah, namun jika suatu kegiatan pengdolaan lreuangan tidak dijalankan sehagaimana mestinya mak:.a semua perangkat tenebut tidak beraa1i apa-apa. 88hlcm scperti dikeurnkaJmn olch Gade (1'»3), da1sm kailannya dengan pengelolaan keuengan negan, dengan tidak dipati1hinya pelaksanam

yang baik dari sistem akuntansi yang ada maka telah timbul kekacauan peD8Ul1ISIII keuaogan

ncgara bebentpa tahun silam yaog membawa dampak bagi

merosotnya perekonomian lDdooesia. Oleh brena itu, IDCl!llfUtnya, administnsi

\c.eu.angm dan kekayaan negara

secaia

pnildis telab haneur karena keteatuaa-

kctentuan administtasi yang ada tidat dijalankan atau di!aksanakao tcrlambat atau hanya dije•enken scbegiao«hlgian.

Halim, (2002) menyebutk.an bahwa keuangao daenlh dikelola melalui manajemen keuangao daerab. Dan llebagai alllf uoiuk melali,..N!hm inanajemen keuangan daerah tetscbut agar sesuai dalgan tujllllD yang dikehendald daerah

d.ihmall&h apa yang disebut dens-n

masa

!ala

usaba dacnh. Belajar dllri pengalDIDllll

lalu, mak.11 untuk. menghindari kekac•110 dalam admiilistns.i keuaopo

mab pemerintah merasa perlu uotuk mengeluarkan dao menetapkan aturan terk:ait bal teisebuL Sehiogga daiain nogk:a t.ertib adm.inistmsi dao akuntabilillls

pcle.hamwn dlUI pertanggwlgjawaban pelakW)aan APBD, putu disusun 11114 cara penat.eusahaa.n dan penyusunan lapol"8l> pet18ngg1Jngjaweban bagi beodabara scrta

penyampaiaonya.(Penncndagri SS/2008).

Dengan

penerap1111

pera!UIBll

baru dalam pengelole.an keuangan

daenh, me.ka secara langs1111& telah meng;Kibetkan hcberapa pe:rubahan dalain

k.egiatan peoatm1sab•an keuangan di daerah. SPJ sebagai salah satu bagian dao basil dari

suotu

kegilltao _pa.1ah1nsebaeo juga memcgang pc:rdWID pwting. Dan

Departemen Dalam Negeri sebegai Iembap yang ditunjul deJam melalrukan pengatwan tedaiit pengelol.ma leuangan daenh telah menseluarkan seperaoglca1 pcraturan

temang penatausahaan ktwwgan daerah yang antara lain terdapat di

daJam Pcnnendagri

1312006 maupun Permen~

5912007 sebagai basil

revisinya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5512008 tentug tata cara penotnusahaan dan penyusunan laporan i-Um.ggungjawaban bendaharasena penyampaianoya. Unlvemta. lndoMSla

35

J~n

Box dan Malito c. Muaa dalam tuli&aDllya : Whal

Determinu Th« Quality of Local Financial Managemenl? The CQ8e of Tanzania (2009), menyebullan bahwa bagi sektor publik, l.Ul1Uk memberik.an pelayanan

publik dan mencapai tujan-tujuan kebijakannya, penting agar teoangan publik dikelola

(di-manage) dengm1 baik. Dalam kritilcannya 8ta3 desentraliaasi,

mereka menyebutkan bahwa sistem daerah

yllllg seringkali

admjnistra
Jemab dapat

dal1 m.anajemen Jw11ngan

meniadalcan

potensi

dan manfw

desentralisasi

Sementera itu, beberapa penelitillll yang telah ada sebelumnya menm1iukkan

bahwa

basil

pengetolaan

keuangan

daerah lebih banyak

dipcngaruhi oleh praktik manajemcn kCW111gan yang dijalankan di dacrah. Sejalan dengan hat tersebut, sebuah studi yang diJalruk:an oleb Jamesoo Box dan Matitu menooba untu.k mengaaa)isis bubll!lgan

antara

ki.nerja pengelolaan keuangan

daerab dengan praktlk manaji:meo keuangan daerah, pemerintaban daerah, dan karak:tcristik lain di daerah.

Studi yang diJalm!can tenebut bemW\11 untulc

mencari jawabao ams sebll$b pertanyaan

yuig

umumnya teijadi di bamplr

se.m.1111

oegara berlcembaag di duoia, yailU apakah kualitas admfniattaSf lokal (<W:ntb) dan pemerintahan daerah menmtWcan kualitas pengelolaan buangan daerah

tersebur? Ainu de.ogan kata faia, dapat ditallyaksn. apoknh petbailcan odministralll pemerintah daerah dan pnk:tik. Dl811ajemen kcll!lllgan daerah memungkinhn keuangan JlCfllerintah daerah dibelaajakan deugan lebih baik dan dlgunabm 3CSU8i deagen tujuannya? Dari basil penelitian yang dUakubn untulr. daerah TllDV!Dia tersebut,

ditunjukkan

bahwa daerah-
keuangao yang lebib baik, proses pamcawian dan penganggaran ywig lebih baik, nilai pelaksanll8D proyek (program) yang lebih tinggi, umumoya mencapai basil (kioerja) pengelolaaa keuangan d\toerah yang lebih bait. Hasil tasebut setidaknya mencga!kan bahwa perbaikan praktik keuangan pemerintaban daerah

l!eClll'll

khusus dip!tJtitan dapat memperbai.ki basil (kinerja) pengelolaan keuangan di daerah.

Oleh karena itu, praktik-praktik administ:rasi lokal yang merupakan

fak.lQl" ytmg ieloevm1. dahun meml!Stilan penggumian keuangun publik yang semakin efektif dalaln lcerangka clei;entralisasi perlu diperbaiki. U11lvers1t.a lndonwla

36

Sementara

itu,

dalaln

.kontelcs manajemen

keuangan

yang

di.laksanakan di llllgara Indonesia, mengutip apa yang dikemubkan Sondang P. Siagiao, (1995), digambarkan bahwa dalaln pralctik manajemen kelllUlgllll damh

yang masih betlangsung saat ini, masih mengandung hanyak kelemahan. K.eJel!Ulhan praktik manajemeo keuangan daemh sellllllll ini timbul li:arcna letjadinya pengguoaan dana APBD yang tidak

tnuisparan

dan lemahnya sistem

administrasi keuangan serta tidak berjalannya mekanisme alruntabilitas publilc yilllg

ada, sehingp prinsip good gawrnance dalam nuuajcmen )reuangan deerah

tidak dapat terpenuhi. Sistem manajemen

keuangan yang demildan akan

melemahlcan pardsiJllllli masyanikat dalam mengawasi penggimaan angslll'llD. dan memancing pniktik korupsl, serta alam meodorong

J)CDggunulUl

ke11angan dan

SU!llber daya secara tidak bertanggung jawab (Refonnasi Ma.oajem11n Keoiansan Daerah, Suatu Pcnpntllr: AbiNlfisa, 2008).

Akhimya dari kesemua uraian di ates, telab dilcetabui bahwa perbaikaD tldmlnlRtra
pemerintllb daerah dapat

dibel.anjakan secara lebih bijak dan dlgnmlo.m sesuai dcngan tltjuannya.

BAB

m

PENATAUSAllAANPENGELUARANDAN PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Bab ini akan menjelasbn gambaran secara umum atas peraturan. peratur:m yang dike! uarkan tecbit pe!l8elo!aan keuangan dilerah. Seema khusus, da.Jam bagiaa ini akan dijelaskaa bagaimaM gambtlran t>CDgelolaaa keuangan

daerah, khususaya tentang

pengeluaran

ptnah111sa!wn

pertanggun&inWllbo.n pengelullrllll tereakup

dicWamnya

dimana l::egiatan mcnurut Peratur:an

Menteri Dalem Ncgeri Namor 13 Tahun 2006. 3.1

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan penmdang-undangan ten1a0g pcngelolaan keuan~ dan daerah sebelwn negaralda.crah,

menurot

mengakomodasilam

reformasi

111asa

bcbcrape

berbagai

di bidang penselolaan UWigan

perkembenga.n

dinilai

yaoa tajadi

kelembagaan negara dan pengelolaao k.euan,gan pemerintah

negani

keuangen

belum

dapat

dalmn ~i~em negarn Rcpublik

Indoeesia, Ke!eroahan peraturan tersebut, diduga menjlldi salah satu penyebab tcrjadinya

bcbcrapa

bentuk

penyimpana:an

dalam

pengelolaan

keuangan

negara/dlierah. ( Depkes, 2007: I) Oldi karena itu, dalam ranglca mendukung terwujudnya good

governance dalarn penyelenggaraau oegamldaerah. lcegildan pengelolean keuangan baik di tmgkat pusat m:wpua daetah perlu cfuelenggarakau secara profeslonal, terbuka, dan ber1anggung jawab sesuai aturao pokok yang mlab drtetapkan dalam Un
keuangan

aegara/daerab,

pemerintah-pcmerintah

daerab

menggunakan

Kepmendagri 29 Tahun 2002 teutang pedoinan pmgurusan pertanggungjawaban

dan penpwasan

keuangao daerah serta tata cara penyusuoan APBD pelaksao•100

tata useba keu.angan daerah dan pen)'llSUN.11 perhitimgan APBD sebagai pWoman.

dalam pengelolaan keuangannya. Nlllllllll dalam perjalmiannya, ternyat.a banyak ha! yang harus disempumakan

d3ri Kepmendagri 291.2002 tersebut, tmrtama

berkaitan dengan tcrbitnya 3 peraturan yan~ mcmmdai reformasi di bidang pengelolaaa keuanaan daaah.

Salah sani ltal yang perlu disempumakan dari 37

38

Kepmendagri

29(2002

adalab

rinci mengenai

peojclasan

breoa

peraturan

tersebut

belum mcmuat

sistrm dan prosedor penatansahaan

(termasuk

alruntallSinya).

lcemudian dikelllllrbnllih Pen:nendagri 13 Tahlm 2006. Sell!in znemuat secara komprehensif

ten tang

pengakuntasian,

penatansahsan,

pelaporan, dan perllmggungjawaban keuangan daerah yllllg

denpn pengelolaen ..e11ongan negara, salah satu perubahan besar

~ yang

perencanaRD/penganggaran,

ditimbulkan oleh Pennendagri 13/2006 adalah

bebwa daJarn hal

pelaksanun, penatausahaan du pertanggungjawaban keuaogm daerah, serta pelaporan

diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih 1-m- lrepftda SKPD

selaku per!WlDa im.wnm dao pelab-

progwn.

Pemberian pcran dam tanggung jawnb yang lebih btsar k:epm SKPD

dalam pell)'llSllD.al laporan keiaanl!I'" &ahunao dinyatakan dalam pasal 294 ayat I

Permeodagri 13/'2006 yang berbunyi:

" ?PK-SKPD men}iapbn lapono keuangm SKI'D tahllD angpran berkcoaan dan di.sampaibn kepada kepala SKPD tmtuk ditctapkan • se~

laporan pertanggungjawabao pel8ksanaao anggarao."

Sedangkan berkaitan dengan sistem pengeluamn dan sislem pcmba)'81'3D, dalam rangka mcriingkatbn pedangguo.gjawaban dan akuDlabilitas SKPD, 3elta mengb.indari pengurusan administtatif dao

~uru&llll

pembeyaran berada dalam

satu keweoang:an tunggal yakni di saruao kerja pengelcla keuangao daerah

(SKPKD), funpi peatrt>itll• SPM dlalllaba Dalam hal

penatausahlll!n

e

pengeluarao

SKPD. kas, tampak babwa dcng1111

Pennendagri 13 TahWI 2006 daWu J)Ql&el-Olaan l:euanpnnya, pemerintah daerah dimahbn kepeda mekanisme uang-uang ywig barus dipcrtqgungjawabkAn (UYIID) sedsngkan deagaa penttunm sebelumnya (Kepmeodagri 29!1002)

pemerintah daerah meD.ggllll8bn mekanisme UUDP . Dengaa pola UUDP, peda saat dilakukao. proses peru:airan dana penmna kali oleh beudahara pengehianm telah diteutuk.an untuk:

lll8la aoggamn (kode iekening)

apa uang tersebut al
digunakan, Selanjutnya setelah peloksanaan penggunaan

dona, bendahara

pengeluaran aken menyusun laporan pertangguagjawaban ( SPJ) pengeluaran

tersebut clan disampaikao setiap buJanuya kc Biro Keuangan/Bagian .Keuangan Unlvelslta lnd011eala

39

untuk dilakukan verifika.g. Setelah SPJ yang disampaibn

oleh bendaha.ra

pengeluaran rers.but tel.sh diteliti dan dinyolakan sah oleh pctugas verilib.$i di Bagian Kewmgan bani dapat dilakukan pencairan dana untuk bulan selanjutnya yang

he~ya

tidak

dipenanggungjawabkan

bergantung oleh

dana )'all8

besamya

pada

telah

bendahaca pengeluaran bulan sebelumnya.

Se
UP, GU, dan TU, yang tidak dikenal sebelumnya pida pola UUDP. Sebagai penyedelhanaan penjel.bm tcnbmg pola lNHD, priwip yang digunakan dalam mekanisme UYHD tersebut dapat dibtabn hampir serupa dengan sistem his kecil yang dikeoal dalam ak:w:iton&i (tata buk.u), yakni pada

tahap awal, masing-.masiog SKPD diberikan UP (dana persediaan awal), hanya sekali, yang besarnya ditetaplmn

dengari

lceputusan atau kebijabn daer1lb.

SelAlljutnya UP tersebut akan digta:Ulkan oleh SKPD dalaJn membiayai

kesiatan-

kcgiataooya, dan apabila jumlab penggunaannya minimal telah meocapai 7S'Y• dlf'i dana UP tersebut, jika SK.PD tenebtrt bermalcsud 111e11gl\iuk.an pene«iran

dana k.embe.l.i, maka terleblh dahulu barus menyampaik.an ~gjawaban (SPJ) peoggunaan daoa uP tmebut yang selanjutnya dil::enal dcngan lstilah pertangsungjawaban UP. aesamya dan.a yaag dapat dicairlatn adal.th sebesar jurnlah pertangguagjawaban UP yang dllllllllpaikan. Oleh kanlna itu, proses pvi1gajuan dana pemgganti UP (GU} dapat dilak.ul
bulao

dengan

:;yamt

dipertanggungjawabbn.

atas

pengg\Ulaan

Demiklan

sampai

dana

sebelumnya.

seterumya

proses

telah tmebut

berlangsung. Dari sekilas penjelasan di at.as. melalui mekanisme UYHD tersebut, mllka secant nyata

tampak bahwa sumt

pertanggungjawnban

bendahma

pengel:uaran menjadi demikian penting karena akan menentuk.an seberapa besar jumlah dana yang dapat dicai.OOw oleh bendahara pengeluamn..

Menunrt Pezmendapi

1312006, dalam rangka pencaimn dana

penggnnti UP yang dim.ulai dengan pengajuu SPP-GU 1111tuk selanjutnya dilal:ulum pcnerl>itan SPM GU, bendabara peogeluaran barus inelengkapinya dengan surat pertanggungjawaban (SPJ )-OU yang sebelurnnya telah diteliti dan diveri.fil:asi nleh Jlejabat penatausahaan keuaogan (P.PK)-SKPD. Secara Jcbih lengkap, penjelw;an di atas akan dinyatakan dalam aim pengajuan SPP-OU dan penmitan Sl'M-GU (Gambar 3.1 ). Un1Yel'91tu lndonMla

40

Dari gambar bagan alur imebut, terlihat bahwa dengan Permenda&ri 13/2006

pengesaban SPJ atau fuiigsi

verifilwi

daJam mngka

pertanggungjawaben penggunaan dam, diberikan

kepada

SKPD. Berkas

prow

pertanggungjawaban

penggunaan dana yang disampaikan oleh bendahara

pengeluarao akan diteliti oleh PPK-SKPD, dan jika semua berk4s telah diteliti dan dinyatabn Jengbp oleb PPK-SKJ>D maka selanjlllnya baru dapal dilalrukm

penerbitan SPM oJeb pengguna imggaran. Selanjutnya semua dolramen yang terdiri dari SPD, SPP, SPM serta lrelengkaplll dokumen SPM lain yang diperlukan

untuk. pencalral'.I dana, yalmi : surat pemyataan

pengguna lli18glll8D, surat pengeseben pertanggungjawaban

ranggung jawab (SPJ) periode

scbclumnya, ringkn•an pengelWll'llll per rincia obyek yang disertai dengan buktiblllai pengeluaran yang sab dan lengbp, sena bukti atas penyetoran PPN/PPh selanjumy• diserahkan ke SKPKD selaku bendahara umum daorah (9UD), setelllll berlw t.el'Sebut dinyotaho lengbp baru kemudian dlipd t.lilak:ukan penerbitan SP2D gun.a keperluan pencainm dana. Setelah proses pe.ncalra.n dana diJakukan, daM tenebut ~llllljutnya dapat dignoabo uotuk pelak880AAQ belaqja. Untuk pelekwoaan pengeluaran auw

belarija keglatan. beJJdabara pcngehwan menyerahkan dana rmebut kepsda pejabat pelaksana telcnls lc.egittan (PPTK) atau bendabara peogelWlmll pe1Dbantu yang tdah ditulljuk. At&; peugg11W1811. belanja wrtuk lcegiatan tenebut, PPTK.

melalu.1

belldabara

peogeluarao

pemban1:u.

wajib

menyampaikan

pertangguogjawabau kepada benclulw:li peugeluamo secana tcptlt waktll dcngan ml'llllllpirkan dokumen-dokumen pendukuog pengg1llllWI aogsaran (dao.a) dalam

pelaksana.en kegiatan yang dilakukan. Pertaoggungjawabau penggueaen daoa yang

diS11111ptill(on oleb PPTK/Bendaham pengelWU'lll1 pembantu tersebat,

kemudian akan disusun sebagai laporan penanggungjawaban pengguoaan dana (SPJ) pe.ogeluanm. Beodahara pengeluamn berdaslubo dokumen yang dibe:rikao oleh P.P1K tersebut, abn mencatat pelakS8!1aan belw:tja yang dilakukan oleb masing-masing PPTK. atau bendahara pengeluaran pembantu tersebet ke dalam: Buku leas un1um (BKU) pengeluaran, Buku pembantu pengeluamn per rincian objel:, Buku pembantu leas tunai, Buku pemblmtu simpananlbank, Bulcu

pembantu panjar, dan Bu.ku pembantu pajak. Unlveniltaa lncton .. !a

41 No

p~l

Uraian

,____ r.

2.

r

Pen~~ Dl~SPD kepoda beodahara penpl<1111 PPKSKPD BerdlHI SPD (k. SPJ bend.~luanm membul Sl'l'-OU

PPK-SKPD

'

-

--,' SPO I

SPO '

SPJGUJ

I

-

I

Pengguna

SPO

Sl'PGIJdal> dol:umenlilk>

beJet1a dot.Wi!Dya ;

-

Surat~ Rine~ SPP-GU SaJinanSPD Sura& l'mlYllllllU\

4.

s. '

. -

dan&

Beod.~luann ""'1}'ftabb.o SPP-OU bcse.-ta dok.lain ul)llda PPK-SKl'O PPK-SKPD meneliti b~ <1<*.SPPGU cllD l'.ese8111iain,ya dc1l.,.a SPD dao DPASXPD SPf'-OUya W..)'&labn ,,..,gkaJ) Iba dlb\lllbn raocqan SPM oleh PPK-SKl'D.PcncrbQn SPM pig Jambat 2 bllri

7.

Lengkap

I.

Pengeluaran apmei.Jc. PCD.yempumSPP-00, kclnudilla. di-

·~ "' l\rbji $PP

Tldlilt

llrlM

~~JJ -1 hr

~SPMdibcrikao lie PA oleh PPK-5KPO Ul\luk diororisa& .' Jk SPP-OUdln)'1ltlba tdk b:ogbp,PPK-SKPD menerbilbu sunt penolabn SPM paling lambot l br kerja ..,ja>. SPP dllmima Smat p<Mlabn pcnctbltu SPM dlberibn kepod.l bcrld.

-ll an SPNlU

laj sjlc SPP-0(.J dilri!na

6.

J--i

OPA

J'qgwla.AnJ8lllll D.t!ar riaciaii pcmggtJJlllD

3.

51'1' w dll~ cl*i""" lain

SPP-OU RiDgka.wi SPP-
l zja}

I

I SPM I

sJ. SPP

~-5mt~I

ch1nla

~

I ~

St .,,.,

-

a..

Dobnnen lain PonoWoar>

~~1

_...,.., ....

POneiblan SPM

I

senbkan te PPK-SICPIJ utk ditio!itl bmbeli.

--Gambar 3.1 BagllD Pengajum:i SPP-GU dan Penerbitan SPM-GU SUDlber; Pamaidagri .55 Talnm2008

Unlvenlltaslndoneala

42

3.2

PROSF.DUR PENATAUSAHAAN BENDAHAIU. (Me11•NC Pecmendacri 13f.2006)

PENGELUARAN

Untuk mengdabui secara lengbp tentang begaimana proses l:egiatan

pengeluaran dana yang dilalo1k81! oleh masing-masing satuan .kerja hinggii. proses

pertanggungjawaban atas peogduanm dana tersebul, berikut akm dideskripsik811 pengellllnlll memuut Pennendagri 1312006. Prosedut

prosedur penatau.Wwin

penatausahaan

bendahara pengelWllllll merupabn proeedur yang diguoekan

untuk menata11sali11k1111 kegiatan mcnerima, menyiinpan,

menyerahtan, dan rncmpett1D~k1111 dalun

pengelolaan

meayetoe, membayar,

pengeluaran uang yang benld.a

bendahaza pengelunnm.

Scperti

telah

diuogkaplcan

sebehannya, kegialan pewihu1sah•m pengelumm k.u/penal8n•ahaan belanja yang diselenggambn

olch pemerintah-pemerimuh daemh di lndoneaia ~

Kepmendngri 29 Tahun 2002 mengacu peda Permendagri 13 Tabun 2006.

PenaumsabMn belaoja itu dilakukan lllltUk. inenatausahakan belaoja SK.PD sehubungan deugan prog:nun clan kegiaaan yang dilaksanahmnya. Untuk: momberibn Slllllbenm awul, :icbctum diberibu penjelaaan yang lebih rinci dan leugkap untuk muing-masing tabapan prosc:dur pena,..,,,,,b,.n hendalwa pa:igeluaran, seeaea sederhana, prosedur penatu•sab1aa bendahara pengelunnin berdllllalton ~dagri

13 tabuo 2006 dapat dipmbmtan lewat bagan di

halllllJAll 36 berikut. Dari bqam tersebut, dapal dil.ibat, behwa bentasaOOin

Peraturao Meoteri Da1am Negeri N01J10r.13 tahun 2006, seeara garb besar pro:icd11r )lCll4tausahaan beodabara J)l!Dgehwan tmliri atas: (I) ProsedlU' Pcoerbitan Surat Penyediaau Dana (SPD). (2) Prosedur Penerbitan Surat Pennintaan Pembayaran

(SPP),

(3)

Prosedur

Pened>itan

Surat Peri.ntab

Mcmbey11C (SPM), (4) Prooedut Pcoerbitan Suzat Peri.nlah Pcnatinn Dalia (SP2D), (5) Prosedur Penpunaan Dam, dan (6) Prosedur Per!angguogjaV1'8bao

Penggunaan Dena (SPJ).

laosJcah pertama dalam labap peurausahaan

pengetuamn, sataan kerje, znelalui beodahara peugeluaran rnengajukan penerbitan surat penyediaan Sebagai

daea (SPD).

Peo.erbitan SPD tmebua dilaJrubn untuk mengatur jumlah

penyediaan dana kas bagi setiap satuan ketja perangkat daerah (SKPD). Menurut Permendagri 13/2006, penerbitan SPD dilakukan berdasarkan rmggara.n kas,

43

.-------- ··-- -.:=========-=====:: (.

Pengajuan p :aubitan Surat

)

Pen~Dana(SPD)•

.

----·----i

t

t

PenpJu.ao St.n1 Pumilllaan Pembayann

P~Sant PamiPembe)i..., Cami Umg (SPP<:U)••

UengPenod. (SPP-UP)••

Petgaj111n Swat J>enaintaanPembayann fambeh"" Uq (SPP·'l\J)••

.. ...

.'--

';

Diler@iapi SPJ UP/GU IJD!uk dilicliti

I

sd)eli:maya

i

oklh PPK-skPD don

Dilengbpi SPJ ro

diterbidi:anpeng h•• oell PA ..

I

alas SPI tsl

i

!

Dinymbn sahllengbp

!

Peoerbitan Suru Perintah Membayar UPIGUIIU (SPM-Ul'/GU/TU)oleh PA••

'

,

'

\ I

'

.l PSlpjuanPc.ttbilm Sttrat Po1nj1.tem Pembeyarau 0- (SP2D) (pcnywalan lmgbp)•

'

i

!

[

'

+ Pal«baa SP2l)e

I

:

l

!

Pena.ir.ui darla oleli llc...W.•ra pe>J>gelltll'lll (aw pengajuu SPP & Sl'M llPIGU) daD pihak lcetiga umd SPP & SPM LS

l

i

~

.

Ket~

di SUKI> • • dilakum di !WJ'O

•
__

,,.

--------

,

Gamber 3.2 Prosedur Peuataomha.anPenge)wuan Swnber :

~.Pa

•1•cudagri 13 TahWl 2006 (diolah)

Unlvenltas lndonesla

44

Aaggaran kas sendiri merupalcan dokwnen yang memuat pe!kiraan

QtUS

kas

uwuk yang bersumber OOri penetimaan dan pcrkllaam arus kas kelWll' yang digunakan

UJltuk .mendenaj pelaksanaan kegi.atan dalam. setiap periode yang

disusUD dari daftar periru:ian anggamn (DPA) masing-masing SKPD yang telah disabkan. Kepela SKPD meogajukao pennohonan penerbitan SPD kepada PPKD selalru BUD c.q. Sub Bidang Anggaran untulc selanjutnya dilalrukan pemerilcsaan kebeD8llllljumlah permohanan penerhitao SPD tersebut untak memastikan masih tersedia daoa dalam DPA SK.PD yang bemanglrutan serta mengecek ketersediaan dananya dalam kas daerah,

Atas permohonaa penerhitan SPD yang dilaJrulcan

lcepala SKPD, Jcuasa BUD c.q, Sub Bid1111g Anggamn menyiapk.an koosq> SPD dan diserahbn ke PPKD selaku BUD untuk dievahasi

dan mendapatkan

persetujuan. Setelah dilalrulcan evaluasi dan menO tersebt11 kqmda kuasa BUD wrtulc lcemudian dit.erbitlcall SPD. SelmijutDya,

sebagei

langbh kedua

setelah

diterbidcan

SPD,

bend1lhara pengeluanm menyiaplam SPP yang selmijutnya dl1»11111paik.an kepeda PPK-SKPD Wltuk dilekulcan pengecebo Jcebenamnnya terlebih dahulu, UDtulc !lelm:tjutnya menjadi dasar dibuatnya SPM oleh PPK-SKPD., berdasarlcan Pennendagri 1312006, .sura1 pcrintah pembayarao (SPP) terd1rl dari 4 jenis yaitu SPP Uang Persedlaan (SPP-UP), SPP Oantl. Uang (SPP-OU), SPP Tambah Uang (SPP-TIJ), dan SPP Langsung (SPP-LS). I. SPP UllOg Per!ediaan (SPP-UP); SPP-UP diajukan oleb

bendahanl

pengeluaran setiap awal tabun anggaran yang besmumya

ditentukan

berdasarkan SK Kepala Damih dan pengaju11nD.ya banya dilakuk!lll sebli dalem satu tahun

tanpa pembebenen pada kode rekeuiog tertentu,

2. SPP Ganti Uang (Sl'P-GU); Pengajuan SPP-GU dilakubn

uotuk mengganti

uang persediaan yang telah terpakni oleh bendahara pengelueran, Dengan penerapan Pennendagri I 3fl000 ini, mak:a salah satu perubahan yaog terjndi sdalah dengan mulai diherla~kan kembali pola UYHD, di maaa sebelumnya berdasarkan Kepmendngri 2912002 masih digunabn po1a UUDP. Dengan pola UYHD tersebut, rnaka sehamsnya besarnya jumlah dana yang dapat

dicairkan adalab sebesar jumlah dana yang telah dipertanggungjawabkan.

45 DalaJn SJ:i..900/Kep.Menkeu/2007, disebutbtn bahwa jumlab maksimum SPPGU yang dapat diajuken oleh bendahara penge1U9l'llll

sebesar jwnlah

Maleh

SPP-UP yang tdah dipcrtangguogjawabbn at.au di-SPJ-kan. Sebagai contoh, jilr.a peda awal talrun anggaran (4/1) ditetapkaa jlDlllah UP sebuah SKPD

adaJah Rp. l 00.000.000,00; dan pada 1anggal (2411) telah dilaksanakan beberapa .kcgiatan yaog mengbabiskan wing UP sebesar .Rp.75.000.000,00 da.n disampeibn perUmggllllgjawaben, mab SPP-OU yang dapat diajukon adalab maksimum adalah sebesar Rp. 75.000.000,00 deng&ll peinbebenan J)&da kDd.e rckeni.11,a belanja tatait kegialan t.ersebut.

Oleh lcarena itu, make

untulc setiap peosajllAll SPP-OU yaog dilakukan oleh bcDdahara pengcluaran dis.amping hllrus dilampiri deogan salinan Sl'D clan draft Surat pemyata.an

pcnggunaan

anggaran, maka barns rula dilengbpi dcngan

laporm

pertanggungjawoban IJIUl8 p«9Cdia11n besena bukti-bukti belanja yang lengkap clan sah yang sdaujUU!ya dJtdi.li dan diverifibsi oleh PPK-SKPO

untulc l:emudian. dilalmkan peoerbit.m SPM ole:h ltepala SJO>D. 3. SPP Tambab.an Uong (SPP-TIJ). adalu SPP YllDI dapat diajoba. apal>ila terdapat kebl.lCUbaa belanja yang sifatDya mendesak. yang harus dlkelola olch

beodUara pengeluanm, ~gkan jumlah uana persediaao tidak mencukupi brena sudah ~

11111Uk .kcgWaii yang lainnya

SPP.TU harus

mendapat pc:r.;etujuan dari PPJCD, ciao. jllDlllh daua yang dimintakan dalam

SPP-TU tersebu1 harus dipertaaggungjawabbn tel'IJaldiri, serta ji.ka d.m TU itu tidak babls, .mab barus disetolbo keuibali ke bs dac:.mb (kasda). 4. SPP Langsung (SPP-LS), yakni : SPP yang dl~ukan arau diperguoabn 11ntuk

pembayaran langsoog pibak ketiga dengan jumlah yang 1elah clitetapbn. SPP LS

tefdiri dari SPP gaji clan SPP m.s pembliyiino banmg dan jasa. Setdah SPP yang dlbuat olch bendahata pe:ngeluaran telab dioek

kebeaarannya oleb PPK-SKPD, maka selaojutnya PPK.-SKl'D beroaMrbn SPP yang dibuat oleh bendahara pengeluaran tersebut, meuyiapkao SPM untuk

kemudian disetahbn

uo.tulc disengui dan dilandatangani oleh pengguna

aoggaran_ Kemudian, sebegai 1£lllgbh lccmpat dari prosedlQ' pelllltausabaan

pengeiuanin, setelah semua dokumen yang dipedukan tersedia (SPD,SPP,SPM dan semua bedcas keleagbp&n SPM), mab dapat dilakuknn pencrbitan SP2D

Unlvelaltaa lndonesla

46 oleh BUD. Penerbilan SP2D dilakukan berdasarkan SPM yang diajubn oleh

bendahara pengebiann. Sctelab proses SP2D ler.lebut (eJah selesai, maka dapat dilalcubn

pencairan

dana dari lw

daerah, Benbliark1111

atunm,

walctu

pe1WaMan penerbitan SP2D paling lambat 2 bari sejak SPM ditcrima, dan

apjlbila SPM lersebut ditolak, maka hams dikeml.,,dikan paling lambat 1 hari sejak diterimanya SPM. SP2D dapat diterbitlcan jib peugeluanm yang diminta

tidak melebibi pagu sesuai perataran,

aPgganlll

Setelah penerbitan

yang tersedia dan didukuug lrelengk:apan dokumen SP2D, bendahara pengeluaran dapat melolrukan

pencairan dona untuk selanjutnya dapat dignnalcan wtuk melatuk.an prosedur penata11saha11n berikutnya, yalcni penegunaan dana atau pelalcsnnaan bel.anja.

Pelaksanaan bela~a yang dilakuk.an UJrtuk melakukan SUllbl kegiatm wajib dipcrtaogg1111gjawabkan oleh PPTK secara tepet walc1u dengao melampirbn dolrumen-dokurnen pendukung kegiatan tedcait

yang

pengginaan

anggaran

dallllD

pelaksaua•o

kemudian dibe:ribn kepada bendabara pengcluanm sebagal

dosor bagi bendahara pengeluanm uatuk membwit swat pertanggungjawaban (SPJ). Badasarkan dolrumen ~

diberikan

oleh PPTK tersebut, maka

bcndalwa pcnge.luarao meocatat pel•ksaooan belaqja tenicbut ke dalam: Buku lw UlllllDl pengcluaran, Buku pembantu peogeluaran per rlncian objek, Buku pembantu bl tuoai, Buku pembantu bank, Buku pembturtu panjar, dan Bulru

pembaotu pajak. Dalam. nngka l>CJl88Ull88ll dana atau pelaksanaan APBO yang telbit de.ngan pelaksm>aao belaxija SKPD ham$ dilalcnkan sesuai prinsip-prinsip berilrut: I. Jumlah belanja yang dianggarlam dalam APBD merupakan batas tertioggi

untuk. setiap peageluarsn belanja. 2. Pengelmran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja (APBD) jika

untuk pengeluaran tersebot tidal tcrsedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD, lcecuali jib dalam keadaan darurat, yang Relanjutnya dilisulk.an dalem rancangao perubahan APBD. 3. Setiap peogeluaran belanja atas beban APBD barus didukung dengan bulcti yang lengkap dan sah,

Bukti yang sah adalah bukti yang telah mendapat

pensesaban oleh pejahat yang berwenaag dan bertanggungjaw11b. Unlverslt8alndonesl1

47

4. Pengelwuu sebclum

leas )11118 mengabDatkan beban APBD tidak dap!tt dilakukan

nincaogan

pcraturan damh tentang

dirempatkim dalam lembaran dllerah.

APBD

Pengeluuan

dltetapkan

dan

kas dimaksud tidak

tennasuk UD11llc belanj a yung beuifat wajib den ml'll&ikat Sebagai langkah tmikhir, setelah proses pencairao dan J)l!laksan11an belllllia dilakukan, dalam ranglca abmtabilitas, tiap-tiap satuan hirja mel&llli bendabara

peagelUUU11

waj.ib

menyllll!p'ikan

pa1Jlnggwigjawaban

aw

dana a1a11 pengeluaran kas yang telah dilakukan. Dt:llgan

~11nllll!l

dibttlakukannya

Permendagri

13n006 yang direvisi melalui Pennendagri 59

Tahun 2007, inalca .menurut pctunjukpe••hnnaan pcraturan di atas, malca laporan pertanggungjawallan YUJi wajib disampeikan oleh beDdahan pengelumm SKPD tttdiri alas: (I) penanggungjawabmi ~

UP; (2) pertangguogjawabiul

pcnggunaan TU; (3) pertangguugjawaban jawaban fungsional. Pertanggungjawabao

wiog

admi.nistralir, dan (4) pertanggung·

per9edjq., (UP)dilakukan olch bendalwa

pengeluara.n setiap Win mc:opjukan gaoli

Ullll.g

pmiediuo. Adapun Jana.tab·

bulgkah dalam membuat pertanggongjaw.ban UP adalah sebagai berikuc:

1. Mengumpulkan bulcti·bukti yang sah lllU belaoja yang dilalaibu

dengao

mengguoa.lwi uaog p:rsedi8111l. Apebila ada seblgian uaog persediaan )'llllg sebelLlllUlya dilimpahkan kep.da bendabtva peogelu.mi pembantu. malca bukti }'llllg dikumpuJkao letsebut tennasuk bukti-bukti yang cfil:llmplllkan olch beodalwa peogeluamn pembautu. 2. Benlasarbn bukti-bukti yang sab tersebu1, bendahaia pengeluanm melakukan rekapitulasi

alas belaaja dim•bud

Ice dalam laponm pertangguogjawaban

uang persedisen 5'tSllai dcngan pl'Ogl1llD dao kegiaWm.ya masing-masing.

3. Laporan pertanggungjawabaa uang persediaan tersebut dijadibn lampiran pengajuan SPP-GU (lihal gambftr 3.1) Sedangkan, dalam rmgka pertanggungjawaban dana TU, Bendahara pe11geluarau Wlliib melakubn pertanggungjawabso penggwiaan TU apabila

1ambahan uang yang dikelola telah babis atau selesai digunabn untlll membiayai suatu kegiatan stau tclah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. Adapun laoglrah-iangbh yang diliU:ukan oleh bendahara pengeluaran wlalah sebagai berilatt: Unlversltas lndol!IMJ!e

48 I. Benda.hara pengellJ8nlll mengumpulbn buldi-bukli belanja yang sah atas penggwiaa.o

tambaban uapg

penwfqan

2. Apubila tttdapat TU YaD8 lidak. diguoakaD, bendahara menyetorkannya Ice bs

WDum

daeeah,

Surat T&OOa Setoran (STS)

bukli-bukti

penyctoran tersebut

ru.

dilampirlwtdalain lapcnn~ 3. ~bu

atas

beW\ia )'llll8 sah dan lengkap

serta bukti setoran sisa

TU, bendabara pengehwan metekapitulasi bclanjatersebut ke dalam laporan pertanggungjawaben 1U sesuai dcng:m program dan kegiatsmya. 4. Laporm pertanggungjawaban 1V im diberikan kepada pengguna anggaran

melalui PPK-SKPD. PPK-sKPD kennulian melalrukan verifikasi (penelitian) aw pertanggungjawaben yang

djlamkan

oleh bendabarapcngeluaran.

5. Penggumi Anggaran kemudian menand"'Mgani laponm penanggungjawaban TU sebagai bentuk pengrs±n

Selain pertaoggungjawaban

UP/GU dan pertaoggungjawaban

dana

TU,

betdasarlau Pennendagri 13!'2006. untuk. setiap bu1annya, beodahara pcngeluaran wajib menyampaikan laporan perl8llggllDgja

pengeluaran YllD8 selaqjutnya

lebih di keoal densan istilah surat ~awaban(SPJ) administratif dan fungsi<>nal. Pertauggungjawabtm administratif adalah pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara pengel1J8Iall dan disampailan kepeda l:epala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikatnya. DaWn Pmnendagri Nomor 13

Tamm 2006

pasal 22() ayat (1) dinyatakan bal i;ebagai beritut:

"Bendahara pcnge!Wltall xan admioistratif wajib menyampaikan pcrtanggungjawaban pmggmaan uang persediaaB"gauti 111mg perscdiaan/tamheh wmg persediaan kepeda kepaJa SKPD melahli PPKSKPD paling lambat 1acggal 10 bulan bcriku1nya." Pertanggungiawaban

administratif 1ersebuc be:rupa surat pe:rtanggungjawaban

(SPJ) yang menggambarkan juml.ah anggaaan, realisasi, dan sisa pagu anggaran.

SPJ i.ni merupakan penggal:rungan dmgan SPJ bendahare pengeluaren pe:mbantu. Dokumen pertanggungjawaball administl'atif berupa SPJ tersebut

mencakup: (a) Bulru Kas Umum (BKU); (b) Ringtasan pmgeluarao per rincian obyek yang disertai dengaa bukti-bukti peogeluaran yang sah a~ pengeluaran

dari setiap rincian obyek yang tcrcantum daJam ringkasan pcngeluaran per rincian obyek dirnabud

tmnasuk: yang berasal dari SPJ bendabara pengeluaran Unlversital lndone&la

49 pembantu; (c) buJcti atas penyetonm PPN/PPh; dan (d) register penutupan bs. Penanggungjawaban adminiS1ratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaibn paling lambal bari ketja tmkhir bulan tenebul

Pertanggungjawaban fungsiooal adalah serupa dengan

pertanggung-jawaban

Perbedaannya hanya terletalc lcepada untuk siapa SPJ tersebut

administratif.

diS81Dpftik.an. Jib pertaoggungjawabua admillistmtif penekAnannya lebih kepada penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) peneeluaran oleh bendahara pengeluaran kepada l:epala SKPD atau pengguna anggaran (PA) melalui PPKSK.PD.

maka

pertanggungjawuban

fungsional

adalah

diserahbn

atau

disampaikBn k:epada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bu1an llerilrutnya. Meski disampaibn lcepada BUD, SPJ :fung,ional ten1ebut seperti dinya1akan

dalam Permendagri

13/2006 dJsampaikan

kepada BUD setelah

diterbitkan serat pengesahan pertangguogjawaban peogeluaran dw:i PA. Adapun laogkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ hendab.ara pengeluaran menurut Pennmdogri 1312006 tampak seperti pada bapn

allr pembuatan SP J (gambar 3 .3). Adapun peajellll!O.Dnya adalah sebagai berikut : 1. Alas bukti-bukti ymg ada, beodabara pengehwan melaknl
pengeluaran atau belrutja yllllg tclah dikelu.arbn .ke dalam : (i) BKU · pengeluaran, (U) Buku Rekap Pengeluatan Per Objek, (iii) Buku Pembaotu SbnpGllllll/Bonlc {Buku Pembnntu KM Tunai), (iv) Buku Pcmbautu Pajak. dan (v) BuJmPembantu Paajar 2. Berdasarkan lceempal dolcumen t.mebut. ditambah dokemen SPJ peDBeluaran pembaotu.

Bendahara pengeluamn meinbuat SPJ Pengellllll'8ll. AdapUll

dokwnen SPJ tersebut tcrdiri dari: (i) Buku Kas Umum, (ii) R.ing1wan pengeluaran per rincian objek disertai bukti-bukti yang sail.. (iii) Bukti penyetoran alas PPNIPPb. danjuga (iv) Register penutupan b.s. 3. Bendehara peageluaraa menyerehkan SPJ peogeluaran kepada pengguna

anggaran melo.lui PPK-SKPD untuk diverifikasi (SPJ administratif). Setelab PPK-SKPD mcmve.rifikasi SPJ pengelWUllll tersebut, kmudian PPK·SKPD menyampaiken SPJ pengelwuan itu lcepida Kepala SKPD untuk selanjutnya dikelu.vkau surat pengesahan oleh kepala SKPD. 4. Setelah dlterbitkannya surat pengesahan SPJ oleh kepala SK.PD, banllah dapat dilak.:ianakan penylllllpaiao putanggungjawaban 'belldahara pe11geluaran sec11111 fungsional kepada BUD paling lambat tllllggal l O bulan berikutnya. Unlv8f'titalndon•I•

50

Bendabua Peng~luaran

PPK-SKPD ( Sftaetalis/

KepalaSKPD

Keuu

BKU R~ian PmgeJ.

Baku. simp.Dlllk/ Pmlmt.Uana Twlai

Buku Pembanlu Paojar

SPJ Pengeluaran

Paling bDbt tgl !() bl:a

SPJ

berilwtn)'l

Pengei-u

SuratPene

PaliDg Jm lgl 10 bin: b«ibmya

SPJ Pengeluaran

cab.p

dilarnpirbn dg SJ>J

Gambar 3.3 Rapa Alir P~mlH!SlllDSPJ S.unber: Pas

•ds!fl SS Tabun2001 Unfveraltae lndonMia

SI Dari penjela.1B11 teatang pemmggungjllWBhaa peoggunaan &w. yang

dibu:lt

dan

disampaikan

pertanggungjawabml

UP,

oleh

bendahara

pel!Jeluatan.

penaoggumgiawabau

administratif, dan pertanggungjawabao ~onal,

TIJ,

baik

berupa

penanggungjawabe.n

tmnpak ada kesamaim penting

yang perlu digarisbawabi )'Ntu mclalui Permeodsgri 13/2006 diberibnuya fungsl vmfilwi kepada satuan kerja melahii pejabat pmstansahaan keuangan (PPK) yang ada di tiap-tiap satuan kerja. Berdasarkan Permendasr\ 13'2006, untuk kepemingan pelatsanaan

anggaran SKPD, kepe.la satuan kezja

;uaa

melahanalcan fung.si tala usaha bwnpn

wajib meneblplcan pejabat yang

piida S.KPD .....begai pejabet

penatm1sahaA11 k.euangan (J>PK.)-SXPD yang berdasar.kan ketentuan memililcj

lceWlliibao untuk mclalcsarWan 1J.1B.ti: (l) meneliti kelengbpan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK dan kelcnglc:apao SPP-UP/GU/I'U Y3ll8 diaju.kan oleh

bendaJiiml pmgeluanm; (2) mea.yiaplcaD SPM.; melakukao vcriftkui hariart alas penerima.an; (3) melakubn verifikasi laJ)OtlD pertangguD.giawaban pengeluaran (SPJ); sebaa:ii peQyelenggiua akuatansi SKPD; dan (4) menyiaplcan laponm

keuangan SKPD. Sebegai. pejabat yang mel!iksanakan fungsi tat.a usaha buangan pada satuao kcrja paa.agbt daerah, mak.a pejabat pcpa1aUSahaaQ lteuangllD SK.PD

tidalt boleh menmglcap sebagai pejabat yang bertueas melaknk10 pemllllgutan penerim.aan daerah, bendabara dau

amu

pejabat pelabana teb.is kegiotml

(PPTK.). Sebag.ai pihak mu orang yang dituojuk daWn 1J1Ciakukao verifikasias lapol'llll pertanggungjawabaii yang disampMlrao bendahanl pengeluanm, maka PPK·S.KPD

berkewajiban

meoeliti

kelengbpon

dolwmcn

Japoran

pemuiggungjawaball dan kcabsabao bukti-ookti pcqelL.lllnlD yang dilampirkan; meoguji kebcnaran perllil\Jniln atas pmgelW!nlll per rincian objek yang ten:aotum cWam rillgkasao per rinciao objek; mc;nghitwt.g peagcwrm PPNIPPb atas bebao pengdUl11811 per rinciao objek;

scna menguji kcbenaran scsuai dengan

SPM dan SP2D )'l!llg diterbitkan periode sebelumnya. (Darise,2007).

Unl......itaa tndoCIMl1

BAB lV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini a.km didedcripsibn tentmg kegiatan pengelolaan keuangan pemerint.ah dacrah Kabupslcn Lampung Tengab secara umum danjuga gatt1b81'1111 secara khusus tcntang kegialan pertanggungjawaban

pengeluaran yang

dilakukan oleh bendahlua pengeluaran SICPD. Hal i.ni djmahudbn untuk mengetahui

kebijakan

yang ditenpkan oleb pemerintah daerah Kabupat.en

Lampung Tengah terutama dalam ha! pettanggungjawaban pengeluaran. Apabh .kebijakan temcbut telah sesuai dengan pcratun111 yang meojadi pedo1111tn iJalam

pengelolllan t.euangau di daemh (f'eiu• •idagri 13/2006)

alllU

belum. MeJalui

deskripsi tersebut juga diharapbn dapat diideutifilrasikan

faktor-faktorapa yang

diduga

penyampaiao

menyebablam

ketidaktepatao

waktu

surat

pertanggungjawaban..

4.1 Deskri)ll.l Peaae)ol••• Keuanpn l>Mrala di X.bupate.a Lampllllll Tenph Pengelolaa.n keuangan dlCtah p.da dasaro~ merupabn keseluruban kegiatan yang mellputi. ~

pela!tsaaaan,

penara11sahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pelliawasan ke<WJgan dacrah.

Dengao keluamya

Penncndagri 1312006 scbagai pengganti l(epme:ru}agri 291200'2, secara praktis daD 9CSuai ketentuan, maka kegialan pe11gelolaan lce'1aogau di daerah wajib menggunakan

Pemiendagri 13/2()()() ~pi

Guna mc:nyikapi

pedomnnnya.

ditctapbo.nya peraturan baru tenlaog petlomau pcngi:lolaan keuangao daerah tersebut, dari basil v.'Bwancara pct>dahu1Ulll1 yang dihilrukan dcngan pibak dari Dinas Pendapatan clan Pengelofaan X:emmgan Daerah (DPPKD) Kabupeten Lampuag Teoguh. dinyatak1111 bahwa Pemerintah Decrah KabupatcD L11111pung Tengah pun sudJh mulai menerapkan peratunn tersebut mulai tabun 2007. Namun dari bc:iil penelitian dan infomwi

)'1IDg

dipcroleh dikctahui

bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada labun 2008, bahlum hingga

penelitiM ini dilakokan (2009), belmn terdapat peraturan daeesh tentaog pokokpokok

peogelelaan

keuangao

damh

sebagai

Jasar

hulrum

dalam

mengimplementasikan Permeodagri 13/2006 dengan menye$nailran terhadap 52

53

Padahal menurut ketcmuan yang ada. yam pada Pasal 332

kondisi daerah..

Perniendagri 1312006, setiap penM'•i11ta]i dactah wajib menetapbn penturan

daefllh di mah1.ld paling lam bat 2 tahon sejak ditetapkan pcraturao menteri tersebut, (khususnya

Pera1U111D tertulis IDCll)'l!lgtut pen•Uiusahapn

Kabupaten l.amptmg

r~

kegiatan pengelolaan

teuqan

dan pertaogguogj.waban penggunaan dana) di hanya didasarkan pada pe!Wljuk t.:knis pe!aksanaan

APBD Tahun Anggaru 2003 YllDI ditetapkan dengan Peralllrlln Bupati I.ampung Tengab No. 01!20()8 tertanggal 02 Januari 200$ yat.1g bcballJlil isinya tebh mengacu pada Permendagri 13/2006.

Dengan belum ditetapkannya ~

daerah teirtang potolc-pol«>k

pengelolun .lcennngan da.erU, mab sepc:rti
llllSut

pimpinau di

Dines Pendepacan dan Pengelolaan K euangan Damh Kabupldm Lampung Tengah, ddebutk.an bahwa dalam pengelolaan kcuangan.n,ya, Pemerintah Daerab ~

Lampung TCllgah lup1111g mengacu pad& Pc:nd\mln Mentcri Dalam.

Negeri NolllOl 13 Tahun 2006. Nam.1111 demikian. mesk:i dik..ta!ran babwa dalam pengelol.aan k.cuangaruiy11, P~ mengaeu htnp.wg

[)8Qah

Kabupatcn l.ampuilg Tengah

kepada Pcrmeudagri 1312006, 111pi dari hiil!il peujela:Mn

dikctahui behwa tidal: semua aturall yang termuat dallllJl l'ennenda!lri 1312006

terscbut dapet dilel:san•kan. Sahth satunya. PMlalllb me.ngenai kegiatan pelaporao.. pe1apoolD dalacn

Mcsldpun J)&MJ.-pasal yang mengaaw teDW!g k:e~

Perwendagri 1312006 m~tlwi babWll 11111uk. kegiatan J>CUYUSllDlm laporan

keuangan tahunao SICPD telah dieerabkm kep;ida masi.og-muiog

SKPD

(tcnkSCDtralisasi} dan iapol'llll keuaggao tabuoau pcmuinlah daerah )'llllg dibuat oleh PPKD 111m1pabn

laporan kOlllSOlidasi dari laporan

Jceuangan tahtman

masing-masiug SKPD, namUll hingga mbun 2008 hii1 tenebut bchnn dapat

disel~

di Kabupateu Lawpimg Tengah. Kondisi tetsebul di aw

menurut informasi yang diperolch disebabkan kattna masih terblitasnya SDM yang dapat meoguasaj llkuntansi derlgao baik clan IDllOlpu mcmahami tanik-

teknik penyusunan laporan keuangan dengim sistero akuntansi keu•mgan dacrah. Oleh !carena itu bingga penelitien ini dilakukao, IJRtllk kegjatan penyusunan

lapocan keullll8M !J!bnoan masih di.selenggiullkao

3f:C8C3

terpusat di Sub Bidang

A.kuutansi Dinas Pet>dapatan dan Pen,elolaan Keue.ngan .Dael'lh (I)PPKD). Unlversitas lnd1>neala

54

Sementara im, sepeJti tebh diungkapkon dalam latar belakang penulisan tesis ini, dari adatlln/dokumen yana ada dilcetabui bahWll setiap mmm terjadi keterlambatan pcnyampaion laporan lreQangnn pemeriotah daerah Kabupaien Lampung Tengah. Psda tabun 2008,

bllhwa untuli. lapcm111 keuaogim

tereatat

tahun 2007 barn disampaibn ke DPRD pada bulao Agustu9 (bukti dokumen llllllp. 7), ,,.,tanglran berdasarkan Pennen•

J 312006 loponm keuangllll tahllll80

pemerinlab daeiah yang telah di audit semesti.nya telab disarnpaikan ke DPRD paling lambat 6 bulao setelah tahun anggaran berakhir. Menurut pelljelasan pibak

yang tedcait dCllglUl kegiiltan itu, ketalambatm

pcnyusunan laporan kenaogan

Peinda tersebut disebabkan Jmrena terdapat kendala dalem penyusunan laporan keuaogan tahWlllll yang saJah satunya disebabkan karena tidak dlsampaikannya llUrat

pertanggungjawaban (SP J)

peilggUllll8ll

dana oleh bendalwa pengelwuan

SKPD sesuai wakm yang tel.ah cii.tetapbn dalam Pennendagri l3 Tahun 2006. Selaajutnya, bc.rkaitaii dengan pengimplementaslan Perroeo.dagri 1312006 in! dJ Kabupeten Lampung Tengah, telab dlni»juk pibat-pihak yang bcrpe.ran d.alam melaksanakan pengelol111111 keuangan daerah sc3Uai Permend88ri 13/2006. Adapun pibllk-pihak yang terlibat dabun pengelolAUID k.euangGll daerah di Kabupaten Lampuog Tengah menurut hinuti S\rllklur orgwl!Ui 1JCD8"lulaan keuangan daetab, dapat digmnbaltcan selmga.l berllcut: KEPALADAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaao Keuaogan Daecab)

! SEKRETARIS DA.ER.AH (Koordill!ltor Pengelolaan Keuangan Daerah)

..

I y

PENGGUNA ANGGARAN

PPKD S£LAKU BUD (l(epala DPPKO)

[Kepala SKPD) BENDAHARA

KUASAPA

PPTK

PPK-SKPD Selcret/Kasub Keu

(Kabid)

l KUASABUD (Kabid Pembiayaan)

Gambar S. I Struktur Organ.isGi Pengefola KeW111gan Daerah J
Unlv-ltM Indonesia

SS Dari gambar 5.1 di atas, lmlp8k bahwa di Kabupaten I.arnpung Tengah fungsi-.fungsi tedait pe11geiol&a11 1-•"'Dgan daenh khususnya uatuk keperluan penatausahaan

peogeluarmi

(termasuk

pe:rtanggllllgjawaban

pengel uanm)

berdasatkan Pennendagri 13/2006 lelab dibentulc. Dimana kepala daerah yaitu Bupati Lampung Tengah sclaku pemegang kekuasa1n pengelolaaa ~l!flll daetab melimpahkan sebagim atau selmub k.ekuasaannya kepada Selcnltaris Dllerah selaku koordinator pengelola keoangao daerah di Kabupaten Lampung

Tengah yang kemudian mcn~ilimnya deogan kepala SKP.KD dan kepala SKPD. Kepala SICP.KD (dalaln ba1 ini tepala Dinas Pendtpmn dan

Pengelola Keuangan Daerah) berlindak selaka PP.KO yang kbmwfum dapal: mcmmjuk pihak sellllcu bwa BUD un1llk menyelenggarabn pcrbendablraan

.fimgai-fungsi

dalam penaelolaan tet•angan daerab, dalmn hat ini Kepala

Bidang Pembiayaan. Kepala SKPD selalcu pejBbat pengguna angganm/pcnggun barang, dalam bat ini juga o:u:xobcribn kommdn kepada bendahara, Iwasa

pengguna angganm (KPA), Kasubbag (PPT1(), dan PPK-SKPD untulc: melakukan penge1ol11111 keuangan be3tila administrasinya di tingbt SKPD. Tet8pi berdasarbn bukti

ymig

dipm>ldl di lapanaan. kendatipun

fungsi-fungsi terkait pelabana pengelola lcr:uangan dae:l'llh di Kabupateo Lampung Tcngab, khU3usnya untuk kcgiatan penalau:sahaan (tcrmasuk

penanggungjawabm

peogcluarao

pengeluanm) ielah terbeotuk,masih

dijumpa.i

ketidalcse.'luaian pelabBuaan di lapangao diboodiogkan pemurau yang ada, yaitu ruMih tcrdapatnya pejabaa peuatausabaan

k~••ogao (PPK) di SKPD

)'Bllg

merangk.lp sebagai pejabat pelaheM teknls legiatan (PPTIC). Hal tersebut teotu tidak sejal1m dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Pmnendagri 1312006 yang secara tegas znenyal&k.n "PPK-sKPD tidak boleh mcrangkBp sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negaraldaerah, bendaharn. dan atau

PPTK. (lihat lamp. 6. SK. Kepala SKPD tentaog pemmjllkkan PPK dan

PPTK).

Terdiipatnya PPK-SKPD selalc:u pabak yang melak.simakan fuagsi tata

usaha keuangan, termasuk verifikasi atas bulcti-bulcti pcrtanggungjawaban penggunaan dana yang di sampaikan oieh bendahara pengeluaran yang juga merangkap aebagai PPTK. memodakao keleinahan dalam pengendalian intern U11ivendta8 lndon•la

56

a.1111;

suatu peugelolaan keuangan. Ini disebahkan lwma sebagai PPTK, yang

bertugas mengkoordinir suatu kegiatm yang dikelolanya, tennasuk lemudian

daWn mcmpcrtallggungjawabkan penggunaan dana alibi kegiatan tertentu yang berada dalam pengelotaannya, sangatlah bm:siko jilca ia pun barus melakulcan verifikasi pengeluaran (penggunaan dana) atas kegiatan yang iajlilimkan scndiri. 4.2

Deskrip!i 1'egiatan Pertanggang-jawaban P•nggunaan D&ll.ll di Kabnpaten Lampung Tengall TahllD 2008.

Selanjutnya. sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yalmi tentang L:ajian terlwlap kegiatan pertangguogjawoban peJl88llllMtl dana maka sebagai bagian dari penatanAAbftftn pengelUIUllll rasanya perlu diberikan

sedilcit gambaran tentang k:egiatan peootansabaan pengeluaran secara lensbp yang dilaksanabo di Kabupaten Lampung Tengab. Hal ini dianggap penting

sebagai informasi tamOOhan yang akan mendulcung pembahasan

tentang

pennasalahao pertanggungjawaban pengellWlln yang tctjadi di Kabupal'eJl

Lampung Tengah, Dari infonnasi yang diperoleh. prooedur pcnatallsahaan peugelWV!ln kas yang dlseleogganlkan di Kabupar.eu Lampung Tengah

pada

tahun 20011 dapat dide.skripsilam sebagai berikut : Sebagai tahap awaJ pcnatausahaan pcogelua.mn, lcej)ftla satuan kerja peraugkat dacrnh (SKJ>D) selaku Pengguna Anggaran (PA) meniia.julcan permoho11811 penerbltan SPO ke Dinas Pend&patan dan PengeloJaao Keuangan Daerah (DPPK.D).

Dalam peojelasim bagan alis penyediaao daua sesuai

Permendagri 1312006, SPD diterbitkan oleh kepnla DPPKD seJaku BUD ata.q dasar anggaran kas pemerintah daerab..

Anggarau kas pemerintab daemh

merupakan dokumcn yang bcrisi reneana pendapaian dan peogeluaran belaltja triwubm yang dijabarkan kembali secara rinei IDltuk tiap bulrum.ya dari keseluruhan SKPD yang nda. Oleh brena itu, jika SPD telah dibuat berdasaJbo. enggaraa kas pemerintah daerah, dengan memperhlllikan kemampuao keu.angan pemerintab daerah, penerbitan SPD semestinya tidak hsrus dilakukan untuk

setiRp .kali kepertuan pengajuan SPP. Artinya I (Situ) SPO dapat diguoabn untuk be be rap a pen1,;lliran sekaligus asalkan jumlahnya tidak melampaui anggaran kas yang telah ditetapkan.

Unl'veralta• lndon .. i.

51

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan, pllda tahun 2008

bahkan

hiogga

tahun

2009,

Kabupaten

Lampung

Tengah

menyelenggarakan anggaran leas pemerintah daerah. Adapun alosannya

brena t.erbit dengan disebabkan

belum adalah

pendapatan daerah yang tidak dapat dipastikan. Hal ini

kateDa l'e
daerah

sangat

mempmgaruhi

lemampuan keuangan suam daerah. Besarnya pendapatan daerah yang tidak dapat dipastikaa temebot disebabbn karena kebijakan Pemda Kabupaten Lampung Teogab yang mengguMhn perkiraan optimis dalam menetapkan besamya anggaren pendapatan maupu.n besarnya anggaran belanja daerab. Dengan tidak teldapatnya 1111ggaran kas, rnab tidak dapat ditentukan periode peneajuan SPD, sehingga umuk di Kabupatm Lampung Tengah, setiap kali penerbitan SPD hanya dapat digunabn untuk kepeduan satu bli penerbitan

SP2D. Dari peajol&an y11Dg dlperoleh dari bendalwa pengeluaran, rata-ram penerbitan I SPD meu:ib\ituhkan wak:tu 3-S hari. Langbh berikutnya, se~lah SPD diterllitk1111 oJeh PPKD, atas da8ar SPD tersebut, kemudian bcmdahara pengeluaran mcngajukao smat pcmgantar SPP (SU1'8t permi.otaan pembayaran) kcpada pengguna ~

(kepeli. SKPD)

melalui pejabat peoatausahaan lceuangan (PPK-SKPD). Bosem,ya dana yang diaju.kan lewat SPP sama dengan besaroya jw:nlah dana yang tertera dalam SJ>O. Berdasarlcan Permendagri 13/2006, dlhnal empat jenis SPP, yaltu: (i) SPP Uang Persediaan, yaitu SPP yang ditezbitkan pada awal tahua anggarau UD1uk: mengisi wmg persediaan tiap-tiap SKPD dan SPP-UP t
dalam setiap tahunnya. (ii) SPP Oenti Uang (SPP-OU),yakni SPP )'Wig diajukan untuk mengganti lJP otau pengajuan SPP-OU sebelumnya yang sud8h teI]>alcai. Delam bitanoy11 dengan hal tersebut, besarnya jumlab SPP-GU yang diajukan adalah sebesar jumlah dana UP/GU sebelllmllyn yang telab digunakan dan ditunjukkan dengan rurat pengesahan perlmiggungjawaban UP/GU; (iii) SPP-TU,

y!lkDi SPP yang diajukan jib terdapet pengelu.aran yang saldo UP tidak akan

menculrupi untuli: membieysinya, Jumlah dane yang dirnintakan dalam SPP-TU tersebut harus dipertanggungjawabkan telSClldiri dan dalam tempo satu bulan, apabila tidak habis, sisanya harus disel(lrkan kembali; (iv) SPP-Langsung, yolmi yang dipetgunakan untuk pembayarau hmgsung psda pihak ketiga dengan jumlah Unlvenltaa lndonMla

58 yang telab ditetapkan.

Terkait dengan empat jenis SPP yq

di atur dalarn

Permendagri 131200(;, IDltuk Kabupatm LamJlWlg Tengah, di tahuo 2008 , meski telah digunatm istilah GU clan LS, namun metanisme pengeluaran ya11g

dilaku!ran masih menggunakan po)a lama yatJli UUDP. Sclclah SPP dibuat, -W penatausalwm

dan akumaosi

deagan pedoman sistetn dan prosedur

pelaporan, dan pertanggungjawabart

lreuangan

daerah sebagai petuojuk teloris peJabenaao Permendagri 13'2006, SPP yang

telah dt'buat olch bcndahara pengduann tmebut disenhkan kepada PPK-SKPD WUUk diteliti dengan dilengkapi SP.l peqguaaan dana UP/GU sebclumnya. Selanjutnya atas dasar SPP tersebut, PPK.-SKPD mcmbuat SPM clan diajubn kepada .kepala SKPD aelaku pengguoa anggaran (PA) lllltuk ditanderangani Untllk .keselunlhan SKPD KabuparAm lampung Tengah yaog di1el.iti, egiatan

pembuatan SPP dan SPM tiap.tiap SKPD 411ah1ho oleh bcndahara pcngeluanw tetapi lcemudian bcmdabara peugcluanio menyampeibnnya

te PPK..SKPD

lmtuk

diteliti dan SPM knebut sel1111jutnya diseahbo Ice PA oleh PPK-SKPD wrtuk diWxlatansmi.

SeteJ.ah SPM teaebut ditandeta0pni oleh .kepala SK.PD, selaqjutnya SPM tersebut dengan dilengkspi deapo do.lcwnen Jai.onya (Surat Pernyataan Pengiijuao SPP, SPP, dan SPD) cliajubn kc Dinas Pmtap!IB'I clan Pengelolaau Keuangan Daerah (DPPKD) sdaO PPKD Uil1Uk. diterbitba Sura1 Permintaan Pencairan Dana (SP2D). Berlr::aitan dengan proses pc!lgajuan SPP dan penerbitao SPM beld-OU bagao alir peupjW111 SPP-OU dan Pmabitan SPM-OU, \Ultuk sctiap peogajuan SPP-OU untuk penerbitm SPM-OU, harus dilengkapi dengllll

deogao surat per1a11ggungjawmbao mas

peoggunaa.Q

dana UP/OU sebclumo.ya.

SPJ tcrscbut kemudiau ebn ditcliti dan dilalulan verifikasi oleh PPK-SKPD. Jika teieb. dinyatakan lcngbp dmi tepat mab dapat dilakukan pe.uertitan SPMGU. Tetapi seperti telah diuogkapbo di muka bohwa meski dalMI! proses

penatausaM• o pengeluaran telah menaguoa.kao istilah GU dan LS. tetapi rnekanisme pengeluann daoa yang tetjadi di Lampuag Teo.gab sebcnamya masih mengguoakao pola lama yaitu UUDP. Hai tcr3ebut di.ke:tahui .kBreoa dari hasil panllluan dan hasll penjelasan tenlang kegiatao peocainui dana yang dila.kukan

oleh bendahara pengeluaran, daaa yang dapa.t diajukan tidakleh scbesar jwnlah Unlversltaa lndonHla

S9

pertanggungjawaben pe!lieiuacan yang disampaibn oleh bendahara. Sela.in itu dari h.asil penjelasan bahwa di bbupstea Lampung Tcngah belum ditetapkan besaran UP untulc IDllSing-masing SKPD, mata secara praktis mekanjsme UYHD

tidak dapet dilsngsu,,,ican Oleh

katcoa

itu, artiaya

bahwa lr.egiataQ pertanggungjawaban

pengeJuarm yang terdapat di K•p"'en

LamJ)Ullg Tcngah belum dapat

dilaksanskaq sesuai peraturan yang bedabl. Meourut Permendagri 1312006, pertanggungjawablln penggunaao dloa (pengclmran) didefinisikan sebagai SU8lll kegildan

yang

dilakulcm

olcli

bendahara

pengeluaran dalam

rMgka

mempertansgungjawabkan penJ!i'lllUll dana yang berado. dalam lingklJp pengelnlaannya

yang

diwujudkan

dahun

pertariggungjawaban (SPJ) pengduaran.

bentuk

penyampaiao

swat

AdaplDI detlgan ditetapbn dan

bedalcuoya Pmnendagri 1312006 sebegai pcdo!llllll begi pengclolaan kr.tmngao daerah, mab l!C8llai anmn yang ada, semestizlya daerab barus mmgguoalcan mektmlsme UYHD daJam kegiatan peoat•usabaan penpuanmoya. Dengao mekaaisrne UYHD t.crsebut, meta pertm>ggwgjawaban atas pengclol1181l uaog yang berada dalaln wewenang beodabam pengeluarao menjadl tcrdiri dari: (a) Pcrtangguugjawaben Jll!rl881loaaD UP; (b) Pertangsungjawaban penggunaan TIJ; (c) Pertanggungjnwabtm

edmjojsfnltif;

clan (d) Pertauggungj&Wjjbau

fimgsioual. Menurut infomi.ui yang diperoleb,

pada taboo 2008, Kabupateo

Lampung Tcngal>, dalain meknnisne pembay&nlll dau patmggungjawaban

peoggunaan

dena

bdum

mengguoabo

pola

uane-uang

yang

harus

dipertanggungjawabkan (UYHD) sepe1t.i diutur dalam Petm"lldagri 13 Tahuo 2006 tetapi masih Dlenggunabn pola uang untuk dipe11angguogjawabkan (UUDP) yang diatur dalam Kepmendaefi 29 Tahon 2002. Mew belwn meue:tliflk.an pola UYHD, namun bcrdasarkan data atau buk:ti yang penulis pcroleh betupa op SPP d1111 SPM yang diperoleh dari bendabara peugeluanm.

temyata di Kabupiten l.ampung Tengab telah

dipergunakan istilah GU di tahun 2003 (lampinm 9.). Padabal, seperti telah

dijel.a.slran, di tahun 20011, belunt ditentnt.ao besamyaUP \llltuk masing-masing SKPD di Kabupaten Lam.Jlllll8 Teogah. Dengan demil:ian, mengacu pada

pell8ertian

ganti wmg (GU),

maka penggunaan istilah GU dalam SPP yang

diajukan oleh berubbara pengeluarm 1MllJ'llll SPM yang diterbitbm hanyalah sebat:as peogguoaan i3tilah saja dlllJ lidak tepat karena tidak sesuai dengan

amran

yang dikfhe™laki dalun pmturan yang bedaku. Oleh karena itu, sehubungan behllll berlalcunya .mekanimne

dengan

UYHD, maka penanggungjawaban

peogelolaan 111U1g yang berada dalam weweoang bendabara pengeluaran, hanyalah benipa pertanggungjawaban bulanao yang tmliri

dari SPJ administratif

dan SP J fimgsional. Adapun sehubungan dengan kegialan penanggungjawaban adminislratif.

dalam

P-1

Permerulagri 13/2006

pert.anggungjawaban

adnrinistntif disenipaibn

PPK-SKPD paling I.ambit pert.anggungjawaban

220

taof.pl

ayat

(1)

disebutlam

bahwa

kepada kepala SKPD mclalui

10 bulan berikutnya.

fiJnesional. daiam pasal 220 ayat (I())

Dan terlra.it

dan (1 l) disebutkao

bahwa pertanggungjawaban fuogsiooa! v.ajib di81lmf)8ibll oleh bendabara pengeluaran kepada PP.KD selaku BUD, setelah diterbitkan Surat pengesahan pertanggungjawaban pengeJuaran

anggaran.

oleh pengguoa

anggaran/lruasa pengguna

Sesuai ketentuan tersebut di alas, make tampolc babwa dengan

ditdaplwmya

Permeudagri 13/2006. fimgsi verifikasi atau pengesahan

atas

laporan pertanggungjawabm (SP]) pengduanm diserah.kim ke SKPD. Sehubungan

dengan tops

peng1 sahan laporan pertanggungjawaban

penggunsan dana (SPJ) oleh kepa)a SKPD me1a1ui PPK-SKPD, sesuai dengan

ke1entuan yang ada maka wajib ditlquk PPIC-S.KPD yang Permend<Jgri 1312006 bed:ewajiban :

menurut

pasal 221

a. mmeliti kclengbpan dokwnen laporan patllllggWlgjawaban dan keabsaban bul(ti..bukti peogeluamn yang dilampirkan; b. menguji kebeaaran perhitnngan

3laS

pengelllllt!lll per rinciau objek yang

tercantum dalam ringkimn per rincian objek; c, menghitung PPN/PPh llias beban pe.ngehman per rincian objek,dtm d. menguji lcebeoaran sesuai dengen SPM dan SP2D yang diterl>itkan periode sebelumaya, Sejalan dengan ketentuan tersebut, untulc Kabupaten Lampung Tengah, guna mengimpJementa
tJnlv.,.IQ1 Jndoneala

61

dilakolcan penunjubn PPJC-SKPDmelalui Sum Keputu88ll (SK) kepala SKPD. Berdasarlampeajelasan yang diperoleh umumnya yang bertiodak selaku PPK-SKPD adahh Sekretaris atau Kasubbag Keuangan perangkat daerah (SKPD) telah

SKPD. Sehingga secara g:aris besae struktur pengtlol11a11 keWlllgall di tingJart satuan kerja (SKPD) dapat digambartaa sebagai beribJt :

PENGGUNA ANGGARAN (Kepala SKJ>V)

I ICUASAPA (!Ubid I)

PP1X

I

I

I ICUASAPA (K.t>id I)

8dcmarisl ~Keu.

PP'TK

!: PPK-5KPI)

• I

l.Mc:JJ4!CDdalikmpe)e)rsan••n keeiaraa; 2.Mdapor'
Memverifil::ui SPJ, dll

I BENDAffARA

PENG.El.UARAN '

I I

PEMB~BEND

I Membol bend. l'cn&el: l.Mtmbwd dokumeo

2.Mncaw pembutuut 3.Dattar ~i,dll

3.Menyiapbn dokumen IOsgarwl alas bebm Jl«'&elwn.n pelaks. kegialall

Oambar 5.2 Strukrur Peogelola Keuangan SK.PD Su.mber: Huil Wawaocara(diolali)

Selanju1DY!l bedcailllD dCDpn kegialan pertanggungjawaban fungsional peageluaran SKPD. berdasarka.n basil wawaocara dan penelitian Japangao diperoleh informasi bahwa Pemerinlah Daerah Kafnrpaten Lampung Tengan,

dalmn bal inl melalui Dinas Pendaparao clan Pengelolaan Keuangan Daerah, membedakukau

kebijakan teknis non-tertulis yang mengatur bahwa laporan

per1anggimgjawabea (SPJ) funpiooal

alas

pengguoun daoa ilisamptiklm oleh

bendahara pengeluaran kc DPPKD melalui Sub. Bidang verifikasi, haros te:rlebih dahulu dinyatakm telah diteliti dan disaNtam oleh PPK-SKPD, dan 11elanjutoy1L, untuk keperluan pencairan dena, beadallara pengellllllllD SKPD hanya cukup menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelwiran fungsional bulan

sebelumnya tanpa perlu diteliti dan diverifibsi kembaJi tcrlcbih dahulu oleh

Unlv&nlltal lndonesla

I

62 petugas verifibsi di Sub Bidang VeriJibsi di Din.as Pendapeten dan Pengelolaan Keuangan Daerab.. lnformasi serupa juga

penulis peroleh dari bf.ndahara-bendahara

pengeluaran Sl
alllran

l!eperti dimuat dalam

Pennendagri 1312006, tentBDg proses pencairan dana. Sebab, mcski dengM pemturan yang baru telab diberikan peran dan tanggtmg jawab yang lebih bew kepada satuan kerja, temmsuk penyetaban fungsi verifikasi kepada Sl
penggima

anggaron, tapi bukan bemti bahwa DPP.KD selalru

BUD tidak lagi perlu melakukan penelitian atas SP.J yang disampsikan oleh bendahara pengehman, terlebih-lebib dalam proses pencairan dana.

Hal ini

penting dilalrubo sebagai tindakan check dim baloncu atas pcn)leluat1111 dana yang dilakukau. SebubWlgan dengan proses peoca.iran dana

atau

penerbitan

SP2D, dalam pasa1 216 Pennendagri 1312006 telah dialur hal-hal yang antam LUn DKm.yntakan babwa

lruasii BUD (Bidang Pembiayaan DPPKD) memeUU

kelengk&pllll dolrumen SPM yang diajukan oleh pe.agguna anwran agar pengeluaran )111118 dlJak:ukau tidal: melampmi salah satunya

adAJah Mll1

pll8U

ansgatau

)llln8

ditetapkan,

pengesahao pertll08gUDgjawahan bendabara

pengeluaran periode sebelumnya beserta ringka.san pengeluaran per rillclan obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang salt dan lengkap. Dari peroyataaD di ala5, mesld seem ebplisit tidak disebutkan babwa

untuk keperlWUI pencairau dana, bendaJwa pengeluaran wajib meny11mpaikao surat pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) t\mgsiooal, tctapi mengacu pada pemyataan yang ruenyebutkao kuasa BUD meneliti keleogkapan dokumen

pengajuan SPM yang antara lain berupa

l!llrnt

pengesaban pertanggwigjawabao

beudahara periode sebelumnya dan riuglrasen pengelWllltD per rinciau obyek yilDg

disertai. bukti-bukti pengelWUBD yang sab. maka deugan belum diterapkannya mekanisme UYHD, dimana semua dokumeo tersebut

tennuat

dalam SPJ

pengduarau fungsiolllll, maka semestinya untuk kepentiiigan pelaksanaaa proses pencairaP,

kendatipun fungsi verillkasi atas laporan pertanggungjawaban

bendahara pengeluarao telah dismibkan bpada satuan kerja, tetapi .kuasa BUD Unlvellltas llldonaela

63

melalui sub bidani verifillsi DPPKD wajib melalrubn peoelitian kemba!i atas laporan

pertanggungjawaban

J)Cll8el1181l&D

pengeluaran

yang

beadahara.

disampaikan

sebelum pvses pencai.nm dana dilalruJtan.

Tiodakan iDi setidakn}lll ~

!lebagai bentuk pengendalian at.as setiap

pengeluanm daoa yang akan dilakukan dan dihmapbn pula akan menimbul.kan dOfOilglln kepada tiap-tiap

8allJml kerja

UDIUlc mempertanggungjawahlcan

penggunaan dananya secara tepat. Karena dengan dijaJanJcannya atunm tersebut, agar proses pen<:aita11 umuk kepenringan pel aksa!l!!!ll! suatu program ala11 Jcegiatan

dapat

dilalrulcan

pertangsungjawabon

secua

yang dis•mpahn

cepat

la!)l)8

terkendala

laporan

socara tidalr. tepal (tcpat waktu dan

substansi), mab pcnyampaian laporan pc:rUUlggUDgjawaban (SPJ) yang tidal: dilengkapi

aturan y~

bukti-buldi serta pendukuag laionya }'81\g le11gkap d1111 sab sesuai ditetapk:m serta tidak tepat W1lktu dapat dllninimali.sir. Dengao

kcbijabn ya.og dit.etapkan oleb K.abuplleo Lampung Tl:llgllh saat ini, t.erlltama mcnyangkut hubw)gan penyampaian ~awaban pengelll8nl!l dengan

proses pe.acairen daita, mengingat laaalita9 SOM di unit satuan kerja (SICPD), kbususnya PPK.-SXPD yang dari basil i.nfonnasi be!~ dapat melaksaxlakan f\wg$i dan tu118$11.Y11 dengan beik dimana salah satuoya adalab dalam meneliti

lc.el~gkapau daJrumen berupa SPJ beodaba8 pengoluanwi, maka lebija.k:ao ter3Cbut din.ilili luraiig tepat, Oengan belum membedRkukan ineboisme UYHD, dan haoya

measyllt'ltk.an penyerabanlpe11ya111paian SP1 fim&sional yang ~atabo telah diverifikasi oleh PPK-SKl'D unluk kcpeduan pencairan dana, mab ju.scru dapat menimhullcan permasalahan baru da1am hal pertanggungjawaban

pcugcluaran

SK.PD dl K.obupdell Lampung Tengah, Sebeb deagan kebijllkautersebut, bubn tidalc mUDgkia babwa peayampaian laporaa pertaoggut\!'Jawaban pengeluaran

(SPJ) yang dilak:ubn,

smi1t•.mate

banya dipenunuldam imtuk memenuhi salah

seru persyaratan agar dapat dilakukan pem.:air1m dall!I, sehingga terbdang buktibukti kelenglcap8DDya kurang dipeiilatik.an Dari basil informasi yang di
pengeluaran fungsiuml yang d.Uampaibn oleh bendahsra peageluaran SK.PO tersebut diteliti ulang oleh Sub Bidan.g Verifibsi DPPICD, meski dinyalabn Unlverslta1 lndol! .. la

64

telah diteliti daD diveritikasi sebehmmya o1eh PPK-SKPD ternyata masih banyak

terdapat kesalahan

llflWpUll

kekunmgan alas SPJ tenebut. (llleDgeDlli pemyataan

tersebUI juga disertakan bukti di lampirlm 6.).

Dari fakta .ini. setidaknya

menegask:an satu hal babwa PPK.-8KPD Lampung Tengah belum sepenulmya dapat melaks•n11kan tugas dan fimgsiaya. yang antara Jain berkewajiban untuk mcneliti keleagkapan bukti dokwnea SPJ, me:neliti lrelengkapan pe!bitunaan pajak, daD ketentuan lain yang barns dipenuh.i

dan ada dalam SPJ yang

disampeilam oleh 'cendahara pengefuann. Dari .fakta yang telah dipapartan temang kcgiatan penan~gjawaban pcngeluarm SKPD di Kabu~

l~

Teogah tersebut di atas, tenmgkap

behwa Pejabat Penatausahaan Kewmgen (PPK-SKPD) yang semcslinya bc:rtaDggung jawab melalcukan pmelirian bukti dan kelengkapan SP] yang disinnpeik!l!J oieh beDdalwa pengehlaran serta me! aksanakat1 fungsi tata usaba keuangan termasuk dalam menyuswi laporaa kcuangan SKPD 1emyata secara umum

dapat

belum

tuglsnya dengan baik. Tanpa PPK-SKPD yang tdab melaksana!am tugasnya dongan

mengenyampingkan

melaksanabn

cuJcup balk, 1el8pi secara UJ11um, jumlebnya zelatif scdikit jika dibaodingbn dcnpi

ke,,c:Juruhan PPK·SKPD yang ada. Pela!q:aoaan

pemahaman

tugas

yang tidal: cukup bail: tersebut diduga karena

teknis PPK-SKPD yang brmg memadai.

Schubungan dengan

koedisi inl, dcagan menggali infomutsi lebih dalam. ditanyabn juga mqenai latar belakang pendidikan dan pengaLunan Jcetja sebelumnya kepada tiap-tisp

PPK-SKPD.

Dari basil jawabala yang diperolch, baJ tersebut kemungkinan

discbabbn karcna banyak dari mereka yang tidat m.emiliki latar belak!lllg pen
sampel

dalam

penelitian

pettanggtmgjawaban

IDl,

yang

administratifffungsio

menyatakan yang

bahwa

disampaikan

laponm kepada

pengguna anggazan clan DPPKD telah ditditi terlebih dabwu melalui Pt'.K.-SKPD

banya

ada

I

{satu)

SKPD

yang

PPK-nya

memiliki

Jaw

belak.eng

ekollOllli/akuntansi dan memiliki penplmnan dalam melakukan tugas-tu~

65

perbendalwaan,

yalmi

pada

Sadan

Pemberdayaan

Masyarabt,

Bina

Pemerimaban Kampung dan Keiurahan. Disamping latar belabng peodjdibn, kurangnya pemahaman teknis yang dimilikj oleh PPK-SKPD tmebut diduga jug.a bedaitm dengan 1idal: pemab diada!can sosialisasi dan pelatihan yang ditujulcan UDtuk PPIC-SKPD di Kabupalen Lampung TensaJi. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa dari kegiatan sosialisssi dan pehlhlwi yang pc:rnah dilakukan di Kabupaten LampW'.lg

Tcngah

tentang

P''""a"';ahaao

pmgeJuaran

(mencakup

UDtuk bendabara SKPD sedaagkan sosialisasi/peltiban yang ditujukan kepada PPKSKPD tidak pemah dilakukan. Dari basil wawancara juga didapatkan kesimpulan bahwa tidal: semua PPK-SKPD memiliki kemauan belajar untuk memperbaiki berbaga.i kekurangan yang ada yang beanuara pada si.kap yang lrurang bertanggung jawab. Dalam melalcsaee\"" tugasnya uutuk meneliti .kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan kHhsahan butti-bukti pengcluaran serta melakukan perhitungan pengeoaan .Jll\iat (xsuai perannya da!am melaksaniikan fimg!i verifilcasi), banyak diabeilim oleh PPK-SKPD. .Bahkan, beberapa PPKpertanggungjawaban

penggunun dana) selama ini baoya ditujukan

SICPD banya selcedar membubuhbn lllnda tangan yang menjadi 1anda bahwa SPJ ~but

telahditeliti. Dengan .fakta yang ada di lflJ)
kebijakall yang dilakubn oleh Pemerint.ah Kabupateo Lampung Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah khmmnya terlcait dengan penatausahaan pengeluaran (yang .mencalrup pertangguogjawaban penggunaan dana) wfalah merupakan kebijakan yang berseberangan ( kontradikli/). Di satu sisi, Kabupaten Lampung Teagah belum menerapkan pola UYHD seperti diarur dalaJn Permendagri 13 Tahun 2006 dengan alasan SOM, khususnya di lingJrup SKPD yaIJg kurang mendulamg, tetapi di sisi Wn. untuk keperluan pencairan dana di Biro Keuangan/DPP.KD, bendahara pengeluaran hanya cukup menyampaiknn pertanggnngjawaban

pengeluaran (SPJ) yang dinyatakan telah diteliti oleh PPK-

SICPD dan disahkan oleh Kepala SKPD tanpa perlu dilakuba verifikasi ulang terlebih dahulu oleh sub bidang verifikasi DPPKD. ( Bukti SPJ telah diteliti dan disahken di SKPD tampak di lampiran 5.). Artinya dengan kebijakan terkait

proses pencairan dana tersebut, sepertinya SDM di SKPD, khususnya pejabat penata1l'lllhaan keuangan telah dian8gap eukup mampu oleh DPP.KD dala!n Unl\le..,._ Indonesia

66

melaknkan fungsi verifibsinya sehingga tidak pedu dilakukao penefitian ~g atas SPJ tersebut oleh BUD.

Sementara dari bukti dan infonnasi yang diperoleh, bahwa .kendatipun SPJ yang disamprikan oleh bendahara pengeluaran tmebut dinyarabn telah diteliti oleh PPK-SKPD dan disahkan oleh kepala SKPD, teroyata znasih banyak sebli kekurangan dan kesalehaonya. Sebingga akhimya benyak SPJ peageluaran

yang barus dikembalikao kepada SKPD untuk diperbalki .lresalahannya dan dilenslcapi keklllllllgan bulai alllU dolcumennya. Mecurut penjelasan yQJJg diperoleh dari petu1P5 verifilwi DPPKD, umumnya, wrtuk memped)aiki kesalahan atau mclengkap' kekurangao tersebut, bcodahara pc:ogelwua.n menyampaikan dan melakukam!ya daWn jangka walnu yang lama, bahkan terlradans bingga k:eperluan pro9CS l)CllC8inm dana bolan sclanjutnya. Hal ini diduga disebablcan pula kareoa tidak adanya 981lbi atas .ke1erl8!nbatan penyampaian lll{)Oran pertlu\i8'lll8iawaban penpluaran (SP.J) oleh bendahara pe.ageluann. Padal\1! daJam Petmeudagri 13/2006, yakni pada Pasal 220 ayat (7), dinyatabn bahwa kclenruan balas waktu penetbitan sarat peoaesahan Japonm pertangatmgjawaban peageluarm
(32)

yang

menyatakan

peogeluanm, pengeluanm ~

bahwa

J)enBllkuaunya

ldrustn

lerjadi

pada

pengeluarau saoa

melalui

bendabara

per1allgguofjawaban

alas

disahkan olch unit yq ~mpuoyai fungsi perl>endabaraao..

Dalam ka.il!ln deugan h.itl tmicbut. llleDgUUp penjelasan Abdul Hafiz Tanjung (2009 : 200), unit yang memiliki fuogsi perbeadaharsan adalah BUD (kepala DPPKD), SPJ fungsional yang masih dinyalabn buang leagkap dm masih

terdapat unsur kesalab.annya oleb Sub Bidang Verifibsi DPPKD, baru dapat dijndikan dasar uotuk melaksanakan fimgsi alrun!ami guna penyusunan Japoran keuangan pemerintah daerah. setelah SPI tttsebut dipetbeiki clan disampaikan kembali serta dinyatalcan lengkap oleb petvga.s ve.rifik.asi DPPKD. Sebab,

fungsi akuntaDsi, dengan mengguoakan salah satu dolrumen pertaoggungj awaban pengguonan dana (pengeluaran),tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai priusip penggunaan dana, tentu tidalt layak pelsksanaan

67 atau tidak dapaa digunakan seba&ai dasar diakuinya pengell181'1111 yang akan membehaoi APBD. Dari uraian di atas, lrondisi teisebul menurut penulis dilmmgklnkan mCDjadi salah satu pangbl pemi11salaban atau keoda1a dalam keterlambatan penyusUP.811 laporan keuangan Pemda, karena seperti telah dijelaslcm di muka, agar laporan keuangan yang disampailam oleb switu Peinda airumt, rnab laporan ams penerimaan ataupun pengeJuaran yang disampaibp oleh bendabara SKPD haruslab dilengkapi dcngan bulcti yang lengkap dan sab. Lengkap artinya bllldibukti yang menduln.mg pengeluamn (belanja) sesuai dengan lcetentuan telab tersedia dan sail malcsodnya telab mendapatkan pengesahan dari pihak yang diberi wewenang. Dan mengacu p004 pernyataan standar akwitaMi pemerintahan (PSAP) 02, dalam ahm1ansi pemerintaban daerab, belaqja yang di.keluarkan melalui SP2D-UP/GUrl'U, pengakuan belanjanya baru boleh dialruJ setelah SPJ bendabara penaelWU1U1 untulc pengguna.an dana UP/GUIIU mmdapatkon pengC$8han dari BUD. Dari lmlian di atM, mab melalui penullisan tesls llli, peoulis juga sekaligus mmyamptikan laitik atas a1W'an mengmaj pelllbanaan fungsi verifllwi aw lapocan pertanggunajawaban pen~luarao di SK.PO yan~ terdapat dalam Pmnendagri 1312006. brena dapat menimbulkan kesalaban dalam pengaplilwillll.llya yang disebob.bn bn:na ti.ogbt penialnman terhadap peraturan tersebut yang masib rendab. Oleh .karena iru, agar

Pennendagri 13/2006 dapat diimplemeura,ilrnn dengan bait. maka dae:rnh pedu ditopaQg


belum dapat

diiinplementasikao

secara

maksimal di daerah. Selanjutnya, terkllit dengan kebij&lcan Pemerintah Daerah Lampung Tc:ngah dalam h:giatan perumggungjawaban. melalui penelitian ini, penulis Unlv...

na. JndOnMla

68

memberibn ca&atan penting terbadap kebijakan pengdolllllll keuangan daerah yang te)ab ditmpkao, temtama dalam hubungannya dengan proses pencainn dan pettanggungjawaban pengeluaran. dimana berdaaarlam keterangan yang disampeikan oleh Kepala Sub Bidang Al"UDta118i, Pemda Kabupaten Lampung Tengah belum mmempbn pola UYHD dengan a1asan SDM. khusQSllYa PPKSKPD yang belum memili.ki pemabaman yang baik mengenai me!cmi~ tersebut, tetapi di sisi Iain menyerabbn peneesahan SP1 sehubuogan dengan keperluan pencairan dana culrup banya kepada SKPD (mclalui PPK.-SKPD). Dengan paparan tersebut, maka memuut penulis, kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Lampung Tengab dalam hal pertanggungjawaban pengeluaran tampalc kuraog tepat. Dengan kebijalcan yang dijalankan teJsebut diduga telah menjadi faktor yang menyebehkan penne•afoh1111 keti~ dalam pei1anggungjawaban pengeluaran SKPD di Kabupeteo .Lampuug Tengab selama ini. Dengan ma.sih digunakannya pola UUDP, mcnyebabkan besamya pencairan daoa berikutnya yang dapat dilalruk.an tidak dibatasi atau tergantung dengan besatnya dana yang di SPJ-bo, dan tidak adanya anuan sanksi keterlambatan penyampaian SPJ telah membuka

peluang

bagi

satuan . ketja

(SKI'D)

UDIUk

tidal

segera

rnempcrtangguqgjaWllbkan penggunaan dana yang lelab di.lalmksn sebelwnnya. Di sisi .lain, proses pengesahan SPJ UDtuk keperluan pencaimn dana yang cukup

dilakukan di tiogkat SKPD, tanpa pertu diteliti kelnbali oleh pihak di DPPKD, menurut pmulis ale.an mempe1111udah SKPD da1ain mehikukan pencairan dana, tedebih dari hasil wn~ dikcl.ahui bahwa Kabupmen Lampung Tengab tidal menyeleDgga[libn aaggamn kas daemb. sebingga jumlah dana yang dapat dicairkan tidak dibatllsi oleh anggamn kas pemda, tetapi llanya berdasarkan kepada keterscdiaan kas daerah. Dengan kemvdahsn pencairan. maka jwn.lah daoa yang benda dalam pengelolaan bendahara. pengeluaran tentu akan semakin bertambab yang umumnya berimplikasi pada waktu penyusuoan SPJ yang Iebih lama, dan tidak diterapkannya Sllllksi atas keterlambatan penyampaian SPJ alas penggunaan dana, seringkali membuat bendahara rnaupun pihak yq terkeil dalam pengelolsan dana tersebut menjadi lalai untuk menyampM)am lapoillll pertanggungjawaban JlCJl8eluamn secara lepat waktu. Alllu dengan kata lain, membual proses pertanggungjawaban penggunaan dana oleh bcndahara pengeluaran SKPD

69 semakin lama yaog akhlmya llk!ln bmfampak pad.a keferlamb.atan walrtu penyusuna.n laporan kcuaogan pernerintah daerah di Kabup8'en Lampuog Tengab. Sehubungan dcngan proses pcnyusnnan/pembuatan .hlpcmm pcrtanggung• jawaban (SPJ) pengeluaran, untuk format-format yang diaunakan di Kabupaten Lamp1111g Teqah dari penelmurm lrutcti/dolcumeu taml)llk ndah mulai sesuai dengan allmlll yang ada. Adapan mengcnai pembUlltall/penyusunan lapocan

pertanggungjawabon (SP J) pcngeluanUJ ci satuan kerja Kabupaen Lampung Tengab. ~mya dapat dilihat pada gamhar !i.3 di ha!am8T\ selanjutnya. Dari gambar tersebut dapU dilihlt bahwa, berdasadcan bukti-bukti yang

ada, bendah•ra pengehwan akan melakubn pen"'ta••n atas penge1uaran atau beJarija yang telah dikeluatkan ke dalam BKU Penge!L1111111J, Bulru Rdap Pcnge.lWll'llll Per Objek, Buku Pcmbanlu Simpanm!Bank (Buku Pembaotu Kas Tunai), Buku Pembantu Pajak, clan ke dalaJn Buku Prmbantu Pimjar. Sela.ajutnya aw dasar dokurnen tmiebut, ditambeb dolcumen SPJ ~uaran pembutu, ben.dahara pe11geluarau akan membuat SPJ P'cngeluaran yang bcrisi buku

wnum. ringb'lln

w

pengehwau per riru:lao ubjek d.isenai bukti-buk:ti yang sah,

buk:ti penyetorau atu PPN/PPh, dan ~gister penutupan leas. Setelab proses

pell)'USUllllD

SP 1 selesai di.lakukan, bendahare pensduaran

menyerahkan SPJ pengelUm&ll tersebut kepada PPK.-SKPD untuk dilakutan verifikasi oleh PPK-SK.PD ( di Kmupaten

UmJ)Ullg

TeJlilh, dalam melalrulcan

fungsi verifibsi etas SPJ yang disampailatn oleh beodahara peogeluamn, PPK

banyok mengabeikan tugasaya ciao babkao beberapa b.nya me111bububkan IBllda tangan

yang meoyatahn SPJ dan bultti-bulctinya telah diteliti). Setelah

dillyatabn divcrifikasi, PPK-SKPD tersebul kemudian menyampaikan SPJ pengeluaran

kepada

Kepala

SKPD

(-hal

ini

mcrupak.an

bentuk

penanggungjawaban administndif-). Setda.b itu, Kepala SKPD mengellLBrlc.an surat pengesehaa aw SPJ tersebut. Disampiug melokulcanpcrtanggungjawaban administratif, setelah dikeluarken svat pe.ng-1Jan oleb kepa1a SKPD, bendalwa

pengeluaran juga harus menyerahbn SPJ Pengeluanm kepada BUD melalui sub bidang verifikasi sebagai bentuk pertanggungiawaban fungsioaal (menurut keteatuan taaggal I 0 bulan berikurnya, telapi di Lampung len28h ketentuan tersebut banya.k dilanggsr) Unlverslta• lndonMla

70

Bendahan1 J.'qgelaaran

KepalaSKPD

Bukti·bukti peogeluaran

BKU

Bi*u simp.Banl/ Pmlu1t.U""8 TUIUli ~

Pc:nibtau

Pajak Buku Pembanlu

Panjar SP J Pengeluaran Pembulu

SPJ Pcngel1W1U1 SPJ

Pengeluaran lidak menjalankao

PPK-SKPD

fimg.!i vmlikui atas SP] penge). dengan balk •••

.t,

lebih dari tgl 10 bulan berikumya•

Ket:• yg trjdi di Lampung Ta.gab ..._

~-------+--I _

Sumthogesahan

Surat Pengesahan dilarnpirlcan dg SPJ

Bagan S.3 Proses t'enyusunan danPenyampaian SPJ Kah. Lampung Tengah,2008 Sumbcr haiil wa\vancara

Unlvereltas Indonesia

7)

4.2.1 Tahap Pertlnggungjawal>an Pengeluaran SKPD ( Babunganoya Dengan DPPKD Terkalt Pmyu1u1u Lap. Keaangaa Pe.111da) Tahap pertanggungjawaban SCCWCl

peugeluaran di Kabupaten Lampung Tengah

garis besar dapat dilihat dalam gambar .S.4 di halaman berikut. Da.lam

gambar 5.4 tersebut tampalc. bahwa surat pertanggungjawaban fungsional dan administratif yang disusun oJeh bendahera pengeluaraa selain merupalcan pertanggungjawaban dana yang ada dalam pengelolaannyH, juga merupakan penggabungan dari pertanggwigjawabao

(SPJ) bendaham pengefuaran pembantu.

Bendahera pengeluaran pembantu, daWn hal ini adalah orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk membantu pejabat pelaksana telcnis kegiatan (PPIK) daJam melaksaoalcaa tugas-tugas pe1'bendabanian pado kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

dj

setiap bidang

Berdasarkan gambar .S.4. tcrsebut juga tampak bahwa SPJ yang telah selesai disusun olcb bendahara penge.luaran kemudian discrahkaii kcpllda PPKSKPD untuk ditcliti

atau

diverifikasi Setelah diteliti., PPK-SKPD menyerahkan

SPJ tersebut kepada pengguna angganm untuk disahlcan. Setelah disabku oleh pengguna

aoggaran,

SPJ teisebut

dikanbalikan

logi .kepada bendabara

pengeluaran, dan kemudian disampaikan oleh bendahara penge.luaran ke sub bidlillg verifikasi DPPKD. Unnik kepeduan pencairan dana, atas penyampaian

SPJ tersebut, Sub Bidang Verifikasi DPPKD mengeluadam

surat

rekomendasi

atau swat ketemngan yang berisi pemyataan bahwa SKPD yang bersangkutan telah menyerahkan SPJ fungsional ke DP.l'KD.

Surat rekomendasi yang

dilengkapi dengan doknmen pengajuan SPID Jainnya (SPD,SPP, dan SPM) merupakan syarat untulc mclab•kan pencairan d1111a. Selanjutnya

dengaa

menggunalcan bagan

alur

tenlang

tabap

pertanggungjawaban pengeluaran di atas daa dari hasil wawsaeera pendahuluan yang dilakukan .kepada bendabara pengeluaran, maka dapat diidentifiWi pelalru yang tedait dengan proses pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) SKPD, yalcni tidak banya bendahara. pengehraran, tctapi juga melibatkan PPT.K. (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan batdahara pengeluacan pembantu selaku pihak

diberikan wewenaog mengelola sejumlah dana untuk peoyelenggaraan kegiatan yang herada daiain lingkup tugasnya. yimg

Unlveraltas lndon•la

72

l:·a ifJ£s;UjfJitii ~.g Cl)

~

"'"

..

&

tu1~1

It ;Z>

~jl ~ i

~j a

l

ft:

eJ

~

'

H l.i ]~ a:l

0. ii: • >Ci

•

..

ie1 ...

f.

*

1Jj ~ i~l !J~

N

t

~i~ji· it

L._.

.

-

I m

~~

L

'

"'

~~

u I

--· ..

.

~

j§ 11· ~

0

....

...

'--

~ju J~· l·

j" ~

i..

H ~1 HH

5J ...

......_

ei i!S old ""

lfi J l!~

....

'

tH lj oJ~ ~ 1~

Unlve1111tas lnelon..ia

73

Dan sehubungan deogan penatansahaan pengeluaran, IDltuk keperluan peocairan

dana.

dimana bewlabara pengeluaran wajib meoyampaikan SPJ pen¥eluaran yang

rertebih dahulu harus diteliti oleh PPK-SKPD untuk kemudian disahkao oleh kepala SKPD (Peogguoa

Anuaran),

malca di samping

PPTK dao peran bendahara

pengcluaran pembantu, tampak bahwa ketepallln SPJ yang disampaikao oleh bendahara pengeluaran, ditentukan pula oleh PPK-SKPD dao pengguna anggaran sebagai pe!l3Jlggllllg

4.3

jawab pengelolaan keuangan di SKPD.

ldenfifikul Fllktor-Faktor Penyebab Kelidaktepatan Wakto P•yampaian

Dan Pengeuhan Lapunin Pertanggungjawa1>a11 Peoggunaan Dana SKPD (SPJ) di Kabupaten Lampung Tenga.h Berdaearkan beberapa kajian pustakallltemtur dan basil penelitian yang pemah lliliikul.1111 sebelumnya tentang ket.epatan lapo.ran dao penerapan sist.em akuntansi keuangan di suatu dacrah, rnaka guna 1DC11getahul/mcnggali informasi lebih dalam tentang faktor-.faktor yang diduga dapat

mcnjadi pcnycbab ketidaklcpaam waktu

penyampalan SPJ Bendahara Pcngeluaran SKPD di Xabupatco Lampung Tc:ogah, di samping mencoha untuk menggali informasi teotang bagaimar>a proses dan kebijakm

y1111g ditmipkan olcb pemcriotah daerab Kabupateo Lampuug Tengah berkaitan deogan kegiatan penanggungjawabao pengeluaran SKPD melalui teknik wawancara dao penehisuran bukti/dokumen, penulis juga mencoba untuk mengetahui bagaimana

.ketet'$ediaao faktor-fuktor yang mendukuog k:elaacarao kegiatu.o. di maksud di SK.PD. Sehubuoga.ndengan hat tersebut, penulis selain meogajukan wawancara terhuka, juga menyampailcan daftar pertanyaan tertutup yang dianggap relevan dengaa perma.sa.laban tersebut yang dibagi ke dalwn 4 kelornpok faktor yllitu ; SDM, saraoa dsn P1'1138111rul, masa kerja bendahara pengeluaran, sosialisesi dan pelatihan, yang dapat dijeJoskan sbb: 1. Faktor SDM Pettanyaan sepumr sumber daya manusia (SOM} dianggap penting, mengingat masalah ketepatan pe11yarnpaian SPJ secara larigsung berhubungan dengan basil pekerjaan seseorang dan basil pekeriaan seseorang/ suafu pihak sangat ditentukan oleh falctor 'umber daya manusianya baik kuantitas ataupun Jcualitas. Penyusunan d11ftar pertanyaao seputar SDM yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini Unlveraltu lndOl'lffli

74

dimaksudkan untulc: mengetahui lmantitas dan bag.aimana brakteristilc pelaku (SOM)

yang terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) di masiog·masing SKPD untuk seJanjutnya dilibat apakah hal tersebut ada hubungannya dengan ketidaktepatan penyampaian SPJ yang terjadi selama ini. Menurut Halim (2006), dalam sebuah jumal tentang kajian keuangan daerah, di:sebutkan babwa terbatasnya SWDber daya atau petugas pelaksana operasional di lapall88ll alcan memiliki pepgaruh lanssung terhadap pencapaisn suatu sasanm, yakni peningkatan PAD. Dalam hat inl, penulis mencoba meogguaakan pendelcatan tersebut dengim mengembangkan

sasarannya

bervpa ketepatan penyampaian

SPJ oleh

bendahara J)ellgeluaran.Untuk mengetahui apekah jumlah SOM yang ada berhubungan atau telab

menyebobkan

terjadinya

ketcrlambatan peQy11111paian SP1 diajukan

pc:rlllllyllall kepada 9 responden (infol11131l) tentang apak.ah seeera kuantitas pembantu bendalwa dan bendahara pengeluaran pembantu yang telab ada sekarang jumlahnya sudah memadei unmk membantu bendahara pengeluaran me11yelesaikan tugasnya (penyusun1U1 SPJ). Dari 9 responden, temyata .hanya ada I responden (infonnan) saja yang menyatakan bahwa keantitas pembantu bendahara dan bendahar..t pengeiuaran pemhantu yang ada kurang me.awlai, sedangkan 8 responden atau 88,89% dari total respondcn menyebutkao bahwa secant kuantitu jamlab pembantu be:ndaharanya

maupun bendahara pengeluaran sudah memadai. Adap1111 responden yang meoyaiakan kuantitas SDM-nya tidal memadai berasal dari kakgori SKPD yang relalif lambat dalam mcnyampaikan SPJ. Dengaa demildan dari basil jawaban tetsebut, secara garis besar secara kuantitas SDM yang terUbat dalam kegiatSn penyusunan SPJ di SKPD jumlahnya sudab memadai. Lebih lanjut, untuk .wel.ihat apabb jumlah SOM yang terlibat dalam kegiatan penanggungjawaban pengeluaran ({lenibantu bendahara, dan bendahara pembeatu kegiatan di masing-masing bidang)

di SKPD Lampung Tengab yang meujadi

penyebab terhadap tingbt kelr:patan peayampaian SPJ oleh bendahara pe.ogeluaran, penulis juga menelitinya dengen membandingkan besamya realisasi anggaran, jumlah SOM, banyaknya program/kegialan dengan mcnooba menghubungbnnya

dengan

tingkat keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran SKPD, adapun data-data yang digunakan adalah sebagai berikut : Unlveraltas lndonasla

75

Tabet. 4.1 Jumlah Realisasi Anggiuan, SDM. Program, dan Kegilllltn 9 SKPD, Th.2008 No

SKI'D

Rr.aliali A.......... l008(Rp)

SDM (o'I)

,,.. ...,"'('*)

4DCClmll

SDM Outa Rp)

..hllc. ...Keel SDM

SDM

I
I

SKPDJ

17.l 82.SS1.J87

7

8

22

l.cs-4,6$0

1.14

3,\4

Cqiet

2.

SK.!'00

13J911.181.~2A

6

'1

12

2.l;J,MO

1,16

2

l.ambal

3.

SKPD3

2. m.2'3.&08

1

H

26

197,036

2

l.71

Cepat

4.

SKPIM

l.576.165.00Q

7

s

7

225,166

0,71

I

CqJllt

5.

SKPDS

4.247.806.4JO

7

I

21

<:Oll,1129

1,14

3

Lambtl

6.

SKPD6

6.204.333.~

8

14

21

77S,Sfl

2,62

Lambe!

1.

SKPD7

ti71.J02.36S

J

6

II

226.100

'·" 2

JR/

Cepot

8.

SKJ>D8

6.83 l.S2i24 l

3

s

7

2.277,17'

1,67

2,J3

Umhoc

9.

SQD9

37.711.24"40'

18

Sl

IOS

2.09,.009

2.,94

S,13

Lamb«

$umher : ~

ruJisuj angpna :2001, hasil

(dol9 dioJllh)

M--.

Kcfenngn;

SK.PD I SKPD2

SKPD3 SKPD4 SKPD :S SKPD6

SKPD7 SKP08 SI
: Badan Peinberdayaao. Masyankal, BPK &. Kelurabsn : .Baden Pendidikan dan Pelatjhao Daetah : Diiw Tenaga Kerja, Transmigrasl & Kesejahteraao Sosial : Dinas Pmf~aogan du Pasar : Dinas P~ Eoergi ct LingJcungan H.idup ; Dinas Petcmakan & PerikaMD : Kantor Arsip & PCJJ)ustak:aan : Kantor Satuao Polisi PlllDOllg Pmja : Sekrctariat Oaaah

: Banyaknya SDM yang terlatit deopn kegjatan peng-SPJ-811 : Banyaknya program/kegialan yang terealisasi di tahuu 2008

Dari data-data yaag ditampi.lkaa, dcngan membendhigbn

unit organisasi

(SKPD) yang bampir serupa, yakni unit orgaoisasi yang berbentut badan dcagan badan, din.as dengan dmas, dan kantoc dengan lamtor, tampak bahwa terdapal

kecenderungan SKPD yang memiliki

wlai

llflgpn!ll

lebih besac cc:odenmg lambat

dalam mempertanggungjawabkan peuggunaan daoanya. Banyakeya program, l<egiatan, dan jW11lah (kuantitas) SOM yang terhbar daltm

pell)'USUllllll

atau kegiatan peog-SPJ-

an tampak tidak dapet mcnjadi tolok ukur Wltu.k menentukan tingkat ketepatan waktu penyampaian SPJ pengeluaran SKPD.

Unlvenlltal lndonesla

76

Selanjutnya, untuk mengetahui lrualitas SDM yang terbit dengan kegiatan peng-SP J-an tersebui, penlllis menanyakan bebaapa

peitanyaan

yang dianggap dapat

mewakili untuk m~getahui bagaiID1llll!I brabcrislik

(sikap, motivasi) dalam

melabanakaa

terkait dengan kegiatan

t1)2llS

atau kettampi Ian pelak11 yang

pertanggungjawahan penggunaan dana L

atau

pengeluarao di SKPD.

Bend11•ara daa Bendalla,,. Pemballtu Peagetuaraa

Penulis

pembanru-pembantu

aptdah

menanyakan

yang diperoleh, Wdapat 7 1esponden bendahara

telab

dengan baik? Dari basil jawaban

melaks•nabn tugas yang menjadi ~

pembantu-pembantu

bendabara

atau

dan

setitar 66,67% yang menyatakan bahwa

bendabara

pengeluanm pe:mbantu telllh

melaksanakan 1Ug8Sllya dengan baik. Deogaa menggumkao tolok ukur 1 OOo/e, maka jumlah 66,6J<1Ai masih relatif jaub dari kondisi ideal yang diharapbn. ditauyakan

Selaojutnya

pula tcntang .kemi!llllpuan bendahaza dao pembeatu bendalwa dalam

mengoperasikan komputer, Pertanyaan ini dflmggap pelfting, lcarena kemampuan mengoperasikan komputer dipandang perlu untuk mempennudah kegialan penyusunaa

ateu pembuotan SP J. Dari pertanyaan teiscbut, temyata dari 9 bendabara pengeluaran SKPD yang meajadi responden, 4 orang menyatakan tidal: d&pet mengope:rasi.kan komputer. Artinya, dari 9 bendahara pengeluaran SKPD yang menjadirespoadea hanya sekitar 55,56% yang memiliki ketrampilan lwmput.ec. Dan dari 4 respc>nden tersebut, semuanya berasal dari SKPD yang relatif lambet dala!n penyusunan SPJ-nya. Arinya sebesar SO"/o bendalwa J)Ellgeh.wan yang bensal dari SKPD yang ~latif Jama tingb( keterlambatannya tidak maniliki kcmampuan mengoperasik:an komputer. Dari basil tersebut so:tidaknya diketahui ketrampitan bend.ahai'a pengeluaran yang men~ai !computer masih rendah.

Ketidakinampnan bendahara dalam mengoperasikan

komputer tentu dapat menjadi satu indikasi masih rendahnya .l::ualitas SDM yang terkait kegiatan perumJlgungjawaban pe.ogeluaran di Kabupaten Lampung Tengah. Dan ha1 ini

terutama disebabkan karena sistem peounjukba didasarlcan

kepada

pertimbaagan

loyalitas

bendalwa terhadap

SCCIU'll

atasan

umum hanya semata

tanpa

mempetimbangkan kemampoan dan l'.etrampilan yang dimiliki. Padahal untuk ssat ini dalam

peR)'USUDlln

laj)()Tail per1anggumgiawaban,

ketrampilon dalarn penguasaan

Unlvefsltu lndonee
77

teknologi patut dan perlu ontuk dipertimbangkan. Penguasaan teknologi yang dimaksud adalah penguesaan dalam menggunakm perugbt kcras (komputcr) sebagai sala.h satu

peraagbl y1ng sudah bmyak dignnakan ulllUk memban!U mempercepat tugas

bendahara dalam menyuson laponm ~awaban

(SPJ). Sehingga UD1Uk masa

mendatang bar.mgkali kemampuan mengoperasik.an komputer dapat

Masih berkaitaD

dengim kuallias SOM, Schuler dan Jackson (1997:276)

mengemllkakan bahwa pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang harus dimmki seseorang lellaga kerja agar dapet melakn\an kerja dengan wajar. (Tjuju Yunianih, 2008). Oleh karena itu, ixnulis juga meagajubn pertanyaan untuk mengclahui tingkat motivasi atau kemauan bendahara pengeluanm UDlllk memperoleh pengetahuan baru (terkait

aturan tentang penanggungjawaban

peogeJuaran). Pertanyaan yang diljukan

ada1ah, untuk memperoleh peogetahuan te:ntang Pemieodagri 13 tahun 2006 sebagai

aturan beru yang menjadi pcdoman bagi beodahara pengeluaran dalam melakukan tugasnya, selain mengikud sosialisasi clan pe!atihan, llJ)"kah bendabara pengeluanm juga bertanya kepeda .rekan yang dianggap lebih memahami, mempelajari peraturan-peraturan terutama

tentang

daemh serta peraturan pusat tenbng pengelolaao. keuongan dac:rah

ledcait dengan kcgiaUl!l pertanggungjawaban pengeluaran, Dari basil jawaban

alas pertaayaan yang diajukan kepada 9 bendaban pengeluaran SKPD yang menjadi

•esponden, tampak bahwa SKPD yang relatif cepat dalam menyampaikan SPJ-nya didukung oleh bendahara yang memiliki tingkat motiwsi tinggi, yang di1anda.i dengan lreinginarmya yang besar untuk manpelajari ~ baru (Permeodagri 1312006), diSBmping meogikuti sosialisasi dan pelahDan, mereka juga bertanya kepada re.kan yang dianggap lebih memabami, mem~

Perda, dan Penuendagri 13/2006 terkait

dengan pertanggungjawaban penggunaan dana yang menjadi tugssnya. Tetapi jumJah

ini r;:latif kecil dt'bandingkan keseluruhan responden, sebeb dari basil j awaball

ban ya

33,33% responden (bendahara pengeluaran) yang dinilai memiliki tingkat motivasi atau kemauan

untuk

memperoleh

pengetah1L11J

baru

(terkait

aturan

tentang

pertanggungjawaban pengeluaran) dengan melakukan kotiga hal tersebut di atas, Hasil

tersebut setidaknya dapat mcng,gombarkan bahwa tingkat moo vasi SDM yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban

pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah

untuk memperoleh pengetahuan baru yang masih rendah. Padahal pengetahuan ini diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas seseorong. Unlversltas lndonesla

7S

b. Pej1biit Pelaluaqa Telm.it Ke,Ptan (PPTIC) Di saniping mengajukan pcrtanyaan tentang beoJahara pengcluanm dan pembantu bendabara, dari basil wawancara me:ngenai proses dan pelal:u yang tedmil

dengan kegjatan penyusunan lapol'Bll pertanggungjawaban penggunaan dana SK.PD male.a pennasalahan keterlambataa penyalllpllian SPJ peogeJuaran SKPD, diduga juga dapat disebabkan kareoa masing-masiog pejabat pelalcsana t.elrnis kegiatan (PPTIC) atau

bendalwa kegiatanlbendahara

pengel1111nm pembnntu yang tidak tepat waktu dalam

menyampaikan dokumeo pertanggungjawaban

per kegial:an

yang akan disusun oleh

be.ndahara pengeluarnn menjadi SPJ fung~ional/edministralif. Untuk meyaldnkan dugaan tersebut diajulaul pertaayaan, apakah PPTK seringkali terlambat dalam menyampaikan

pertanggungja\\'aban peJlgguoaau dana yang

berada

daJam

pengelolaannya. Dari 9 rcsporultn. semuanya atau sebesar 100% dari masiog-masing kategori SIC.PD yang ada mcnyatahln babwa l'PTK atau be.ndahara peugehuu:an pembantu seri.ngkall terlara.bat daJam menyampaikan laporan pertanggungjawablln penggun81111 dana atas kegiatan }'llllg dUeleoggarakannya. Hal lni meounjukkan bah\vn keterlJlnlbatan penyampelan SPJ yang terjadi selama lni, salah situ pcnyebalmya adalah ketidaktepatan penyampaian penanggungjawaban aw suatu keg:latan yang berada di hawah pengelolaan PPTK.. Dari salah

Mtu

keterlambatan peuyampaian

infonuasi yang diperoleh. ketika ditauyakan perihaJ pertanggungjawaban

dari

masing-maaing PPTK,

dijelaslcan behwa sebenamya mereka (PPTK) tersebut lludah meuyampaikan bukti· bukti pcrtanggungjawaba.n kegiataa, telapi :seringkali dilcembal.ikan karena ternyata

buJ..1i-bukti yang mereka sampail
mereka yang menjabat sebagai PPTK di dinas tersebm adalah orang-orang teknis yang lrurang paham tentang kegiataa pengsdminiseasiea keOOllgan. e, PPK-SKPD

Sernemara itu, lerbit dengan teriembatnya proses pengesahao SPJ bendahara ~ogeluaran oleh petugas venfikasi DPPKD, disamping diduga karena keterJambatan Unlv-ltlla lndollffla

79

penyampaian SPJ pengeluaraa fungsional t.ersebut ke DPPKD, kcterlambatan pengesahan SPJ tersebut
dan kebenaian SPJ yang mereka susun. Di samp.ine pertaDyaan rmebut dill9Illp8ilan pula pertanyaan apabb untuk setiap SPJ yang diterima dan dite1iti olch bagiaa verifibsi DPP.KD, masih sering te.ldapat kesalahan dan ketidu-!engkapan atas SPJ yang Bapak/lbu sampaikan? Dari llasil jawahwl 9 responden, semuanya atau 100% meny3takan bahwa SJ>J fimgs.ional yang din}'ldakan telah ditditi dan diverifikasi oleh PPK-SKPD sebelumnya lllllSih sering dikemb..!ibn. okb bagian veritibsi

DPPKD

kllrena terdapat beberapa keknnmgan yang banis dilengkapi dao kesalahan yang hani.~ diperbaiki. Hal ini tentu menandalcan kemampuaq PPK-SKPD yang .masih rendtlh dalam mel.abanaltan tugas dm fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 13 Tahun2006. Trdak mampunya PPK-SKPD dalam mebkukan tugas tersebut meJJWUt peaulis diduga bemubungan erat dengan tingkat pengetahi•11n y1111g dimiliki.

Tingkat

pengetahuan yang dimili.ki se:seolllllg dapat diperoleh dan ditingkatl(an melalui beberapa bal, antara lain sos.ialisasi dan pelatihan. Namun dari informasi }'3ng berba.sil

digal.i, dilcetalwi bahwa dalam raogka peaerapan Permendagri 13 tahun 2006, pemerintah Kabupatea Lampung Tengah tidak pemah menyelenggarakan 'lcegiatan oosialisa.~i dan pelatihan yang ditujukan kepada PPK-SKPD. Selama ini, SO$ialisasi dan pelatihan tentang kegiatan pcnat1,,1sahann dan pelaporan hanya ditujukan

untuk

bendabara pengeluaran. Di samping disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan pelatihon yang

diedakan, rcndabnya tingkat pcmahaman PPK-SKPD te.rhadap Permeodagri 13 Tahun 2006,

khususnya

yang

berhubungaa

dengan

tugas

verifilcasi

Japoran

so

pertanggungjawaban penggUlla8D dana, diduga juga lcarena Iatar belalcang peadidikan maupun pengalaman kctja PPK-SKPD itu sendiri. Seperti telab disinBgung sebelwnnya, untulc di Kabupaten Lampung Tengah,

memang telah dilakukan

peounjukkao PPK-SKPD deo.gan SK I(epala SKPD,
ditunjuk

menjadi PPK.-SKPD adalah Kiuiubbag K.euangan atau Sekretaris SKPD. Sed•ngkan dari basil penelili&D. PPK-SKPD tttsebut pada umwnnya belum memilili pengalaman sebagai beiidahara atau palwn tentang kegilttan pertanggungjawabon. Sehingga ji.lca berdasartan Pennendagri 1312006, seorang PPK-SK.PD harus mela.ksarlalcan kewajiban

untuk melalrulran penelitian clan pengecelcan atas lc.ebenaran pertanggungjawaban penggunaan dona yang disampaik:an oleb bendahara pengeluarao maka dengan tingkaa pemaham.an dan peogetahuan yang telbatas, lchusu.mya tentang al1lran peng-SPl-1.Ul, sangat dimunglcinlcan t.erjadl k.esalahan Bahlcan dari beberapa retpoDden, ada yang menyobutkon bahwa meski hams ditandataopni oleh PPK·SKPD, umumnya mereka tidak mencUti dan mengujl k:ebenamn SPJ tersebut. Jedi pembentukao PPK-SKPD dalaxll ha! ioi haoya sebatas untuk kepontingan fonnalitaa sem.ata. Penneodagri IJ/2006 scndlri 11ebc:n.arnya tidalt menjelaskau lfil!pll yang hanuJ dilUUjuk scbagal PPK-SK.PD, DlllllUO merujuk bla-lcata "prjabat" penatatL"8hMn keuangan (PPK), malca tidak banya di LampW18 Tengah. untulc daerah-daerah lain pun dilak:ubn keb.ijakan yang serupa, yaitu menunj\Lk. K11$ubbag Kewmgan SKPD sebagai PPK-SKPD.

atau

Sekretarls

Demikian basil pelijelasan yang diperoleh dari .salah

seorang yang peroah betti.ndak. sebagai sebagai k0115Ultan keuangan Pemcrintah Daerah K.abupaten Lampung Tengah sejak tahuu 2005 s.d. tahwi 2008, yakni dari PT JCSYS Solusi Mitra Utama. d. Pe~na

Angpn111 (Kepemimplnan)

Pertanyaan seputar pengguna anggaran dianggap penting kareaa dcngan memandangnya dari sudut pandang strul:tur OJ:¥<11liS11Si, pengguna anggatan dalam hal inl juga berperan sebagai plmpinan atau atasan bendahara pengeluaran, PPK.-SKPD, PPTK dan selurnh staf yang terlibat dalam penyefenggntaan kegiatan administrasi keuaugau di SK.PD, t~nnas11k did.alamnya kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran (peng·SPJ-an). Peran pengguna anggaran diperlulcan guna mem8llage seluruh peketjaan Unlve"llal lndoneala

81

yang ada di SKPD agar peterjaan yang menjadi tugas dan wewenang SKPD dapat dilalrnanakan secara baik. Menurut Mandacan, N.D. (2009), secua umum. unsur perhatian pimpinan dalam o.rganisasi publik tampaknya masih sanpt Rndah bila dibaodingkan dengm organisasi perusaham, sedangkan perhatian dari pimpinen kepada yang dipimpin merupaken suatu

unsur yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan dan permubangan suatu

organisasi. Perbatian pim.pinao disini dapat dhwjudkan dalam bentuk pemberi1111

rnotivasi, J)C1l8hargaan, dan juga sapaan. dengan demikian bawahan merasa dibargai oleh pimpinao sebingga tanpa diperintah pun seseorang akan secara sadar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan didasari teori tent.81lg kepemimpinan

tersebut, diajukan pertanyaan

tentang bagaimana sikap atau kepedulian pimpinan selaku kepala SKPD terhadap masaleh penya.mpaiao laporan pertanggungjawabao dinyatakon

sebagai

pengeJuaran yang notabene

tugas dari bcndahara pengdulUllD.

Sehubungan deogan hal

tersebut, ditanyakan tentaag apalalh pengguna anggaran menanyakan seeara rutin

tentang laporan pertanggungjawaban

pttlggUllll8l1

• dana

setiap bulannya? Seperti

ditera0gkan oleh Mnndacan, perbatian pimpinan dapat pu1a diwujudbw Wdam bentuk pcmberian motivaai juga sapaan, bertanya tentang bagaimana pekerjaannya, apabh

tugas terbit dengan peuyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana telab diselesailcan atnu belum ju~ merupakan beotuk kepedulian atasaii tcrhadap tugas

bawlllum, sebingga secara psikologls, dalam bal iDi akan timbul .kesadanm dari bendahara at.au pelahi yang terkait deogan kegiatan perta.nggungjawaban penggunaan dana untuk melaksennkilll tugas dan k.cwajib-annya dengan baili:. Dari 9 bendahara pcngeluaran

)"dllg

diberikan penanyaan perilJal apakah pengguna

anggaran

menanyalcan secara rutin tentang laporan pertanggungiawaban (SPJ) bendabara pengeluaran

mengaku

setiap bulEmnyo, 6 orang atau 66,67% dari keseluruhan resposden

babwa

a1asa11

mereka

selalu

menanyalcan

tenrang

laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) yang merupakan tugas bendahara

pengeluaran. Namun, dari pertanyaan bcrikutnya apakah jika terdapat pencairan dana sebelumaya yang belum selesai dipertaDggungjawabkan apakah atasan Saudara tetap kemudian memcrintahkan

agar dilakukan penundaan proses pengajuan dtlllll

Unlveflltaalndonesla

82

selanjutnya? Dari 9 responden yang diajukan pertanyaan, hanya ada l responden

a.tau

11, 1 l % dari total responden menyatakail bahwa pengguna anggaran sebagai awan hmgsung tidak mempedenankan dilakubnnya

proses pencairan dana selll!Uutnya

sebelum laporan perfanggungjawaban etas penggunaan dana yang telah dicahtan sebelumnya diselesaikan. Dari kondisi ini, seeara rata•rata dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang diwaldli dengan tinglcat pemahaman dan kesadaran pengguna angganm (PA) atau kepala SKPD di Kabupalell lampung

Tengah mengenai

pentingnya .ketepatan penyompllian SPJ masih rendah. Kondiai ini kemungkinan juga

disebabkan karena tidak adanya S811ksi yang diOerikan kepada SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ fimgsiooalnya. Dari teterangan yang didapalkan dari sub bi
teguran

rersebut seringll:ali tidal digubris (diindahkan) oleb S.KPD.

Ben:lasarkan basil jawaban

dan 'llnlian yang dibtnukakan

iliketllhui bahwa magalah lreterlambatan

penyampaillll

di atas, maka dapat

laporan pertaoggungjawaban

penggima1111 dana SKPD (SPJ) maupun lceterlambatan walctu pengesahan SPJ berlraitan erat dengan masih .rendalmya kualitas SDM yang ditandai dengan kumignya

kemunpillll! yang dimiliki, 1ingkat motiVIW yang rendah dalam memperoJeh dan memJ)Clajari peogetahuan bani, dan sikap dan kemaotp11a11 daJaJn melaksanakan tugas yang dlmiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat daJain kegiaten pen)'USllDan

laporan pertanggwigjawaban (SPJ) di SKPD, terutama bendahara peogelwuan., PPTIC atau benclahara .l)ellgeluaran pembantu, dan PPK~~KPD yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan penyusunan dan dalarn rangko penyelenggaraan pengesahan SPJ pengeluaran di SKPD, sena pengguna anggaran selaku pimpinan yang mengkoordinir unit kerjanya agar pelaksanaan tugas dapat berlangsung dengan baik.. l. Ketenediaan Sanna (Fa•ilitas) Pertanyaan seputar sarana dan prasarana dirasa perlu untuk diajuk1111 mengingat

ketepatan

dan

keeepatan waktu seseerang

dalam melnnkan pekerjaan

sangat didukung oleh ketersediaan sarana dan p.rasarana yang ada,

Sampelalong

(2007), dalam penelitian yang pemah dilalcukan terkait deogan pengimplanentasian

Unlv•JS!tas Indonesia

sistrm akuntansi keuangan daerah, menyatBlcan bahwa llDtUk 111enghasil ksn laporm

kenangan yang berlrualitas, pedu didukung oleb .mna dan prasarana. baik berupa pmmgkat keras maupun lunak. Dalam bal ini pe:rtanyaan yang diajukan kepada

bendahara

pengeluaran

!)l"laksaooon tugas-tugas

adalah, ¢ab

dalaln kegiatan penyusunan

perbcndaharaan lainnya,

SPJ dan

lni didukung dengan

SKPD

peoggunaan kompUler/lap(Op/ peralatan eldaronik lainnya?, kemudian diajubn pula pertanyaan apalcah penlatan terseeet .masih dapat berfungsi dengan baik? Dori kedua pertmyaan ter.!ebut 9 .rcsponden atau sebc:$at 100% rcsponden menyatabn bahwa dalam kegiatan penyusunan SPJ dan pelaksan•M tugas-tugas perbendaharaan Iainnya.

SKPD-nya telab didulcung dengan penggunaan komputer}lsptopf peralatan elektronik lainnya Yllll& masih berfun¢ dengan baik. Semanara kuantitas sarana (fasilitas), diajllkan

pe:nanyun

itu tentang lr.etenediaan

apakab

peralatan yang ada

(komputerAaptop/pet1!iatan elektronik lairmya) j11ml3hnya telah cubip memadai? Dari

9 responden yang mewakili 9 SKPD yang dipilih, haoya I SKPD atau hanya terdapat 11,11% responden yang menyatakan lr.e•e•s@aen saranaoya kurang memadai. Satu orang responden tersebut berasal dari SICPD yang lambat dalam penyampaian SPJ-uya. Dari basil ini dapat

diketabui behwa

scan

rata-rata .lr.etersediaan sanwa

(k.umputer/lBp(Opl peralatan elektronik lainaya) di Kabupaten lampUDil Tengab swish

memadai, sehingga pennasalahan yang tetj2di di seputar kegiatan pertanggungjawaben pengguoaan dana oleh bendabara pengeillllrDD SKPD di ~patenLampung Tengab diteogarai tidak diakiblitlr.an karena ketast:di•• sarana (dalam bal ini lr.omputer clan laptop) di SKPD yang kurang memada]. 0

3. Masa Keri• Bendaban Pe11&eluaran Pertanyaan tentang .l[laSa kerja bendabara pengelttara11 diberi.lr.an mengingat mase kerjA scseorang

yang relatif lama redwiap suatu pe.ke:rjaan atau tugas tertentu,

dipandang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik pada bidang pekerjean yang digelutinya

Sastrobediwiryo (2002:162-165) dilrutip dari manajemen SDM (Tjuju

Y unillrl!ih, 2008) mengidentifibsikan ringbt pengaJaanan seseorang dengan lamanya waktu mdakukan suatu pekerjaan. Menurutnya, semalcin lama seseorang melakukan

84

suatu peketjaao, makin banyak pengalaman yang dimili.ki dan sebalilcnya malcjo singkat

mesa kerja, makin sedikit petl83llllllall yang diperoleh. Sehubmigan dengan masa kerja, penulis mengajukan pertanyaan tentang mesa ketja bendAhaia dan 1atar helakang pe)cerjaan sebelumnya yang bedtubl1D8an dengao pelaksanaqn tugas-tug48 perbendalwaan. Hasil jawa!ian tentang masa kerja bendahara tampak dalaln label 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Rclcapillllasi MlLS
NamaSKPD

No

1.

2. •

"·

4.

s. 6-

7. 8. 9.

MasaJCerja Bend. Peneeluaran 3 talwn

Badan Pemberdv Masy., BPK & Ke! Disnakertranskessos & p11311r Din:isPerd Kantor Arsio & Peroustakaan Dadan Pendidikan & Pelatihan OinasPenam &Eneri:.i D.inas Petemalcan & Perikanan Kantor Satumi Polisi PP :Sekretariat Daerah

6tahun 2 l:ahun 3 tahun 4 tahun 9tahun 10 tahun 9 tahun 5 tahun

Waktu

Keterlambatan Si.;olcat

s· Sin~Kat Sin• mt

Lama Lama

Lama Lama Lama

Dengan membandingbn basil jawabao beOOahara pengeluaran yang dihimpun

terkait ha! tersebut, tentyata dapat diberikan penje.lasan bahwa masa ketja yang lebih lame tidak selalu mmjom.in penyelesaian lapolllll pertanggullgjawaban (SPI) oleh bendahara pengduaran DPPKD.

menjadi lebih

cepat,

demikian dengan peugesahannya di

Hal ini menuna penulis kare11a l.apomn pertanggungjawaban (SPJ)

pengeluaran SKPD, kctepatannya tidak hanya semata-mata ditcntubn oleh bcndahara tapi juga pihak lain yang diideotifikasi terlibat dalain kegiatan tersebut, yaitu pejabat pelaksana telmis kegialan (PPTK). Semcntara itu, jika dihubungkan dengan sering berganti-ganlinya aturan, yaitu saat penelitlan dilalcukao, te!bit penerapan Permendagri 1312006 dengan tormatformat baru yang digunakan dallllll peng-SPJ-an, roaka seo.rang bendahara pengeluaran ke11datipun telah memili.ki mempelajari

aturan-aturan

IDll3ll

.lccrja yang lama tctapi harus pula senantiasa

baru terkait

kegiatan

peng-SPJ-an

agar

laponm

pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) yang di.wnpai]can telah memenuhi

85

keteiltuan yang telab ditetapkao sdlingga tinglcat .kesalahan atau kelrurangan SPJ yang disampeikan dapat dieliminir. 4. So1d:1lisui da11 PebCiban Pertanyaan seputar sosiallsasi dan pelatihan perlu dilal.ukan, hlll ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa sos.ialisasi dan pelatihan yang dt"berilam sesuai b.idang pekerjaan seseorang dap11t memberikan

pmiabaman

daQ

kemampuan yang lebih luik

terhadap kemampuan seseorang dalam menyelesaib.n p::kerjwmya.

Serna.kin paham

seseorang clengan bidang peketjaamiya maka pe.kerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. SumaJYadi (2005) menyebutkan bahwa sejalm dengan pelak.oanaan otonomi dacrah, .mab alobsi pegiiwai uoluk dilem.palkan di daerah memerlukao kualifila.si tertentu agar dapat menjalankan fungsi·fungsi barn di daerah kabupareu/kota

Keberadaan pegawai yang tidak qualified akan mempersulit

perNUjudan administrasi yang prima.

Dalam kaitannya dcngan pc)aporan pett.aDgguugjawaban pengguoaan dana oleh bendahara penge.luaran, merujuk pengertian yang dllnuat dalam Surat Edaran Menleri Dalam Ncgeri No. 900, yakni SPJ menipakan laporan keuangan yang dihllsilkun oleh sebuah sistem

Ulla buku tunggal

yang dilaksal!ak:an oleh bendahara pengcluaran. (2007:

hal. 212), maka agar dapat dibasilkan iapoian pertanggungjawaban yang baik, pembuat lapamn pun

mws paham tcrhadap aturan tentang

penyusWWl peleporan, DaJam rangka

mendukung peningkaiaa pl'!Dahamaa peJalru yang terlibat dalaln kegiataD pela].lOran tessebia, perlu dj!ak>wan kegiatan sosialisasi dan pelatiban. T erkait dengon sosialisasi d\\11 pelatibnn

ini,

scpem

pernah diulanWm

sebelumnya, dari basil informasi yang diperoleh, untuk di Kabupaten .Lampung Tengah .sosialisasi & pelatihan yang berhubungan dengan penatausahaan selama ini hanya diberik:an kepeda bendahara. Sejak penenpan Permcndagri 1312006 yaitu sejllk tahuP 2007, berdasar'kan infunnasi yang didapatkan dari responden (informan) tercatat hanya 2 kali sosialisasi dan pelatihan

tentang

Permendagri

1312006 yang pemllh

diselenggarakan di Kabupaten Lampung Tengah, &»ialisasi pertama diadakan olch Badan Pengelola Keuangan Daerab (sekarang menjadi DPPKD), deugan narasumber

dari BPKP dan dilaksaoakan selama 2 hari. Sosialisssi dan pelatihan kedua Unlversllas Indonesia

&6

diselenggarakan oleh Badaa Pendidikan dao Pelatihsn Daerah se.lama 6 hari. Teta pi so.siali:!mi dan pelatibao kedua yang ~

o.leh Bandiklatda tersebut lebib

mcngkhosuskan peda kegiatan penyusunan RKA unluk kepentingan penganggaran, sehingga penje!awi mengenai penats'SMaan dan pertanggungjawab11rt pengeluanm amut tcrbatas. Berdasarkan keterangan yang dipcroleh daD beDdabara peogeluamn, lcegiatan sosialisasi dan peJatihao tetsebut cubp membantu, ~

meski

karerm '\\'uktu

penyclenggaraan yang singkat dan materi yang Ws:ampai!am hanya sebetas pada pengcna)au format·fonnat Iaporan (SPJ) maupun format-format yang akan digunab.n UDiuk penatau.~

pengeluamn Iaimiya, sosialisasi dan pelatiban tersebut dirnsa

masih kurang. Sehubungan dengan kegiatan sosia1isasi dan pelatihan, salah seorsng staf di DPPKD meoyat.akan bahwa dari sosialisasi dan pelatlllanyang diadakan, substansi penting dari Permendagri 13/2006 belum diberikan. Demilcian pula balnya dengan mekanisme UYHD (UP/GU/l1J) sepcrti diarur dalam Permeodagri U/2006 yang masih kurang disosialisasikaa, Sehingga menurumya, mesk:i peratw an tersebut telah dikeloarkan masih banyak SKPD yang behim mengetahui bagaimana mekanisrne tusebut dilaksluiakan. Sedangkan menge:nai pcnyeknggaraan waklu sosialisasi clan pelatihaIJ yang sin~.at, dari penjelasan yang didapatb.u disebabkan karena ruraogn}'\\ alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi clan pelatihan tersebut. Terk.ait dengan so~ialisasilpehm'han, Jewat daftat pertanyaan tertutup diajukan pertanyun

pengelolaau

apakah Bapak/Ibu pemah

keuangan

perbendaharaan

daerah

mengikuti

(Pemiendagri

lainnya)? Dari b.asil jawaban

sosialisasi/pelatiban tentang

1312006

atau

kursus-kursus

pertanyaaa yang dilljukan kepada

respoaden seputllr sosialisasi dan pelatihan. 9 respornien

atau

I 00% menyatalcan per.nab

mengikuti sosisli sasi/pelatihan tentang peugelolaan lceuangan daerah (Permendagri

13/2006 atau kursus-kursus perben.daharaan pertanyaan,

laismya). Naurun ketika ditanyakan

iipakah sosialisasizpelatihan tersebut dilakukan lebih dari 2 k.ali?, dan

apakab untuk 2 kali pel.atihan yang Bapak:/fbu ikuti, masing-mtUing pemah dilal:ukan

dalam waktu lebih dari 3 hsri? Dari basil jawaban 9 responden (informan) hanya tercatat 2 bendabara SKPD atau haaya sebesar 22,22% responden yang pemah mengikuti sosialisasi & pelatiban tentang Peaoeudagri 13/2006 etau Pennendagri UnlvaJSilas lndOM&la

87

59!2007 sebanyak lebih dari 2 kali dengan waktu sosialisasi masing-masing lehih dari 3 hari. Meski banyaknya sosialisasi yang diikuti tidal selalu diiringi deng;m tingkat pemahaman peraturan khusllSllya tubit implememasi Permendugri 13/2006 yang lebih

baik, t.etapi dengan menehut"'ngkannya

dengan tingbt

kecepatalllketepatan

pe.nyampaian pertanggungjawabaca pengsWWiD dana, perbmyaan-pertanyaan tersebut di aw ok.h penWis diharap dapat menjadi proxy 1llltUk mclihat apekah sosialisasi dan pelatihm cukup betmanfaat \IDluk mengatasi masalah keterlambatan penyampaian laporau pertanggungiawaban pengel111U311 yang tezjadi di Kabupofell Lampung Tcngab. Dan atas basil jawaban yang diperoJeb, tampak bahwa dengan semakin banyaknya frekuensi sosialisasi dim pelatihan tentang Permendagri 1312006 arau. Pennendagri 59/2007, ataupuq kwsus-k:wsus perbendabaraan lain yaog diikuti oleh bendahara penscluaran

tanyata cukup 111embantu benc!,,bara dalam membuat dan menyusun

laporan pertanggung-jawahlln penggunaan dana (SPJ). Terbutti, dari 2 res:ponden yang meajawab mengikuti pelatiban lebih dari 2 kaJi dengan frekueJl&i 2 kali sosialisasi dan pelal:ihan yang pemah diikuti masiug-masing Jebih dari 3 hari, bduanya ~ dalem kategori SKPD yang relatif cepat dalam penyampaian SPJ-nya. Psda akbimya,. c1ari serangkaian proses penelitian di lapangan dan basil jawaban pertanyaan yang diajllkan .b:pada bendahara pengeluatall dengan menggunabn daftar pertanyaan r.ertutup, diketahui bahwa di samping kebijakan yang diteraplcan di Kabupaten Lampung Tengah dalain kegiatan pertanggunl:'Jawaban pengellW'tlll yang dinilai kwang tepat,

kualitas SDM yang reodah dan lanangnya sosialisasi dan

pelarihan merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggung-jawaban (SPJ) pengelwuan SKPD di Kabupaten Lampung Tengoh sel11DW .iD.i yang bcrimplikasi terbadap penyusUDaJI laporaa .keuang1111 pemerintah daerah yang buruk (tidak tepat waktu). Oleh karemnya perlu dilakukan

upaya pembenahan untuk mengawi hal tersebut. Joi peming dilakukao, rnengingat keterlambatan penyampaian SPJ akan bcrpcngaruh ted!adap keterlllll!batan penyusuna.n .Japoran keuangan pemerintah daerah. Padahal dari Japorm la:uangan pemerintah daerab tersebut akan didapatkan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang nilainya akan digunakan dalam proses penyusuaan perubahim APBD, sehingga secara tidak

langsung keterlambatan

penyampaian

SPJ tentu alcan menyebabkan Unlv&n11taalndonesla

88

keterlambatan penyusunan APBD-Perubeban. Altgg&rm pend4patan dan belanja dacrah suatu pemerintah daerah peda haH!catnya bo:ri.si alokasi sumber-sumbcr daya ekonomi

(hmangan) yang dlmilild oleh suatu pemerintAh daeralt, bailc: }'lUlg bersumbet dari daerah alaupun II'llllSfer d8IJa yang berm dari pemerintah pusat tentu amat dipcrlukan

khususnya berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam mengalolcasiken surnbcr daya ekonomi kepada ma.~aralcat. Seperti diketllhui bahwa jangka waktu pencairan dana )'Dilg

beeesal dari APBD hanya dapai dilakutan l)fl(la tllhun bersangkutim, oleh karell8

itu jilca terjadi keterlaDlbatan dalazn proses pemyusunannya (APBD-.P), maka sejtnnlah dana y1111g telah dialomkan

da1mi

5\181U aQggaBD

pemerimah

daerah untuk

pcnyc:lenggaraan bc:rbtigai progrmnlkegiacan, terolama yang diwjukan kepada publik akhimya tidalc dapat direalisasikan 11.:araJa dalla Ylllll a!can digwiakan untuk kegiatan rersebut sudah tidU: dapat dicallbn disebablcao lcendala waktu. DeDgllll kam lain dari seningknian peitjelasan di am dapat dilceornblran bnhwa hterlambetan dala!n peo.yampaian

I~

J)Cl'tallggungjawaba.11. akhimya dapat pula berimbas lt:rbadap

tidak da~ dilaksanabnnya Cungsi pemerintah, dalam ha! ini ~ memberikan pclayllllall kepada publik. (J1181lyarakat)~

dlletab untuk

malc•imal.

Unlve..itaa lndoM&la

BABV KESIMPULAN DAN SARAN .5,1

KESIMPULAN Berdasarkaa basil t.emuan dao analisis yang dilakukan,

maka dapat

diambil beberapa kesimpulan sebegai berikltt :

1. Rata-rsta keterlambstan ke.!elumhan SICPD dalam penyampaian laporan

pertanggungjawaban (SP]) peage.luaran di Lampung Teagah adalah27 hari, 2. Keterlambatan pen-yampaian lapoob1 penanggungiawaban

(SPJ} pengeluaran

rersebut secsrs uruum disebabkan karena: (i) penerapaa }:ebijak.an veriti.kaai ntns SPJ unluk kcpcrluan pcncainm dana hany11 di tlligkat SKPD IllClalui

PPK-SKPD, 9Clllentara PPK-SKPD tecscbut belum dapal memabami dan melalc:sanakan tugasnya dengaa bailc; (ii) Pemkab l.ampung Tengah tidak

menggunalc:an anggarnn lca.s dan beh11J1 mencrapkan rnekanisme UYHD sehingga daaa yang dapat dicai.rbn oteh bel\dah8ra klnn& 1erkendaJi yang be.rpeagaruh pad a walctu penyampaian SPJ yang lebih lama; (iii) rendahnya kualitas SDM; (iv) kumngnya sosialilwi dan pclatibao; scrta (v) tidak adaoya

slJDksi aoo keterlambiwm

petl}'IUJpaiandao

peugesaban SPJ.

3. Menyanakut reodabnya kualitas SOM, ha! yang menjadi tirik lemah di SKPD adalab; (i) Beudahara; pen1111j11Uau ~

hanya didasanao pada loyalitas

k.epada atasan semata taopa mempediatibn spesifilcas.i lc:emampuao yang

di.miliki

dao

persyaralall

khusus

seperti hams mengikuti

Jnnus

perbendaharaan tcdebih dahulu, memiliki lu:\nunpilan ~

kompuler menyebablcao kualitas bendahara di SKJ'D Kab. Lampuog Tengah cenderung masih kUJ1111g. (ii) PPTK; Lambatnya clan masih. terdapatnya beberapa ltesalah;m thlam

penyampa.ian pertaoggungjawaban atas laporan kegialan dari PPTK kepsda bendahara disebabksn karena sebagai petugas teknis,

PPTK kumng

menguasai ketentuaa aciministrui ke11angan (ili) PPK-SKPD; tidak mampunya PPK-SKPV daJam melakukao tugasnya

disebabkan

lcarena

kebijalc:an penunjukken PPK-SKPD yang haoya

betdasarbm penimbangan jabatan stNlctuml ( Si:l=lllris SKPD/Kasubbag 89

Unlvo..itlla lndone.ia

90

Keuangan) semenwa hanya ~ikit dari mereka yang memiliki latar belakang tugas

sebagei

bendahara

dan juga

berlatar

belabng

pcodidikan

elmnomilakuntansi. Dari 9 SKPD yang diteliti, banya ada 2 SKPD yang

PPK-SKPD-uya pernah benugas sebagai bendahara dan berpendidikan ekononll/akwllansi, dan tingkat keterlombatannyo rdatif singk11t. 4. Terdapalnya penmgkapan K.abupaten

Lampllllg

dilaksonakannyo

tuga:s

antara

Tengah juga

rugas

verifikasi

PPK-SKPD dengan PPTK di berperaa atau

tidalc dapat

terhadap

pengesahan

lsporan

perllm~w>1b1111 (SPJ) pe11gelU11I11D oleb PPK-SK.PD dengan bailc, serta

berpengaruh terhadap pengcndalian intern ata1 pengcloJaan keuangan yang lruraog bail: di Kabupaten Lampung Tengab. Hal ini disebabkan lwena pihak

pengguna dana dan pemcriksa Blas penggunwm dana dipegang Mny. oleh satu pihak leJteDllL S. Dengan membandingkan realisasi angpan dari 9 SKPD tersebut. tcrdapat auatu ~del'llllgwlbahwa -1isasidana yang seroakln besar meuycbabbn

ketcrlambatan penyampal.an SPJ meajadl oendenma relatlflama. 6. Melalui studi ini yang me.njadi critical point terlJadap ll1Umn ~endagri 1312006

mengcnai

pcmberlan

· fung.ti

verifibsl

II.UIS

Iaporaa

pertangguogjaWllban (SP)) pengeJuamn di SK.PO, lwcna selain belum

didulcuDg kesiapaa daerah, khU$USllya SK.PD dalam inengaplilasikaDDya, alwan tersebutjuga tampak tidal: sejalao dengan PSAP No.02 ayal 32 yang wenyebutkao

bahwa

pengeluaran

melalui

bendabara

pengaku.ruuiya terjadi pada saat pertanggungjawab11D

atas

peugeluarao, pengeluarsa

cem:but disahkan oleh unit yaog rocmpunyai fungsi perbeedahareaa, Dengan sistem pengelolaan keuangaa daerah yang berlangsung saat ini, unit yang lebih tepat dilurtakan mempunyai fungsi perbendaharaan adalah BUD atau DPPKD dan bukan SKPD. 5.2

SARAN

Berdasarkan hwiil analisis Win kesimpulan yang diperoleb dalam penelitian ini. maka dapat disarankan bal-hal sebagai berikut : I. Sehubungan dengan belum mampunya PPK-SKPD melak.sanakan tugas v\:lifikasi yaitu mengesahl:an laporan pertanggUDgjawaban (SPJ) pengeluaran Unlve,.ltaa lndonesl1

91 SKPD, maka untuk keperluan "clt8cJ.: and balance" sebaiknya DPPK.D

memverifikasi uhmg atas SPJ tersebut sebelwn pencairan daiia dilakubzi. 2. Sebelum mekanisme UYHD diterapkan agar sesuai dcngan Jcetentuan peiundangan dan

glJllll

memberibn pemahaman kepada para pelalru yang

terkait dengan kegiatan ~

pengeluaran, DPPKD terlebih

dahulu perlu menyuSllll sistem dm prosedlll" tenuing mckanisme UYHD tersebut dalam penitucan atau keputusan kepala daerah..

3. Untuk m~

kualitas

SDM yang

terkoit dcngan

.kegiatan

pertanggungjswabao pengeluanm, Pemkab Lampung Tengah mefalui DPP.KD

ataupun Sadan Pcndidikan dao Pdatihan Deerah agar melakubn dan

m~an

kegjatm

sosialisasi/pelatilwi

mengenai

kegiatan

pcrtangguagjawaba.n pco.geluarao SK.PD untuk bendahara pcngeluaran, PPK· SKPD dan juga pengguna dilelcs8nakannya fimgsi

angg&ra11

atau tugas

narasumber yang k:ompettn seperci:

selaku pemegaug

SIJa1U

kendali atas

SKPD dcngan menguodang

Depar1etDC.o ~

dan BPK.P.

4. Di masa yana aka> datang. untuk. penwijuktan bendabara, sebai):nya DPPKD perlu menetapk.an penyaratan lchusus, sepezii wajib mengikuli t:erlebib daliulu lr.W'Slf3

perbendabatasn,

sma memililti

kcmampuan mcngopcnslkan

komputer. Sedangkan Wltulc pemiliball PPK.SK.PD hendalcnya tidak banya tetapi lebih didasartan pada kemampuaa

didasaibo pada jabatan ~ yang d.imilik.i,

baik tingkat

pcmM>amao

cerhadap peraauran ataupuo

kewampllllll mdeksaruikan tugas, d811 sebailalya di11sahakM yang memilik.i latar belakang pelldidikan ekonomiJakUJltam.i.

5. Agar Pemkab Lampung Tengab. metnbetikan Sllllbi IA:gas a1u ketedamboltao penyampaian SPJ pmgeluanin dari SKPD melalui SK.. KepaJa Daerah. 6. Guoa meleugkepi basil dari penelitian ini, dengao terbatasnya SKPD yang ditditi dalam studi ini, maka

sat3ll

Ulltuk. peneliti selonjutnya agar dapat

melakukan penelitian terliadap SK.PD lain di Kabupaten Lampung Tengsh, sehingga dapat ditemukan variasi masalah yang berbeda antar SK.PD yang

menyebabkan keterlambatan penysmpaian SPJ SKPD. Metodc. lain mungkin dapat

digunakan

untuk Jebih

meroperkaya studi tentang

kegiatan

pertanggungjawaban pengeluaran ini.

Unlw1'8bl lndonesl.t

DAFTAR PUS'fAKA AbiruWsa. Septem"OOr 2008. Re/onna&I Manaje1t1e11 Keuangan Daerah, Suatu Pengantar. {h1tp:l/abittafi1a.wordpnss.co!?i>. Alleri, Richard. and Tomma.si, Danut. Afanaging Public Fxpendlture:A Reference Bouk/or Transttion Countries. OECD, 2001. Bagiaa Hukum Sekn:lariat Dllerah Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor OJ Talnm 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggarm Pendapatan dan Belanja Dacnh Tahun Anggaren 2008. Bagian Hukum Sekremriat Daerah l
Belaaja Daerah Tahun Anggaran 2007. f\agian Hulwm Sekretariat Daerah Kabupaten LamJlWlg Tcngllh. Peraturon Daerah Kabupaten Lampung Tengalr Nomor 12 Talnm 10()7 tentang Pembentubn Organisasl dao Tata Kerja Perangltat Daerah .Kllbupaten Lampung Tengah, 2008. BMtian, Indra. 2006. Sistern A.~t Sektor fubllk, Edisi 2, Salemba Bmpat, Jakarta. Bina Adminl~~i Keuangan Daerab Departe«nen Oalaio Negeri, 2007. SU!'aJ Edoran Menier/ Dalam Negn1 Hornor SE-90()!316/BA.K.D tentang Pedoman Sisrem dan Prosedur Penatausabaan dan Abmcans.i Pclaporan, dan PCJ1anBgUDgjawaban Keuangan Daerah. Cetakan Pertama 2007. Peoerbit; CV. Eko Jaya, Jabrta. Boex, Jameson and C. Muga, MQtitu., Februari 2009, What Detennine.s the Quality of Local Ftnaneial Management? The Case of Tanzania. JDG

Worki11gPaper.2009. Darise, Nurlan. 2007. Perigelolaan Keuangan Daerah, Cetaknn kedua, 2007.

Penerbit : PT. lndeks. Bandung. Departemen Keuangan, 2007. Mod11/ &lsialisasi Kew:mgan Daeroh : Refnrm.a.ii Pcngelolaan Keuangan Daerah.

Gade, Muhammad 1993. Alcuntansi Pemerintahan, Lembaga Pcncrbit Faku.ltas Ekonoml Universitas Indonesia, Jakarta. Hafiz Tanjung, Abdul. 2009. Penatimsabaan dan Akuntansi KewulgBn Daerah imtuk SKPKD dan Pcmerintah Dacrah, Bulru 2. 2009. Pelll:Ibit ; Salemba Em.pat, Jakarta

92

Un~....ita.lnclon88.la

93

Halim, Abdul. 2002. .Akunlansi Sektor Fubllk ; Akrmtansi Keuangan Daerah,

.Edisi Pertama. Penerbit : Saleinba Bmpat, Jakarta. Hid.ayat. Iman. 2004. Peranan Penatansabaan Keuang311 Daerah Dal.am Meoingkatlcan Efekthitas PeJ•ksfl!!ll•n APBD. (htm:frt.ww.hldavar.com). Ilcaum AkunWI Indonesia (IAJ). 2005. Srantlar Abintami Pemerilllahan ses11ai Peraturan Pemel'intali Nomm 24 Tahun 2005 ( akuntann bclanjaj. Ikatan Akuntan Indoeesia (IAI). 2008. Refleksi Reformasi Keumigan Negara/ Daerah; TanJangan, Kendal(l, dan lmplikasinya (Kwnpulan maklllah pembicara), April 2008, UI·Depok. MandacM, Dominggus, 2008. Transfonnasi Kinqrja Orgamsasi P1merinJak

(hm>:lfwww.mandacmt.com) Mlll'diasmo. 2006. "Pecwl.!iudan T~ dan Akuntabilill!s Publik Melaltd Akuutansi Sektt>r Publik: Suatu Sarena Good Gow:mance", JwnaJ Akuntansi Pemerintahm Vol. 2, No. I, Mei 2006. Mike1SC1l L., Julul, 2007, Fiscal Adminis"ation in Local Gqvemmem : An Overview. (http:!Jwww.wor!dbank.orti). Mujiati, Banik. 2008. Faktor-Faktor yang Berpeng/Jl'Uh Terhatiap Implementasi SAKD di KobupaJen Kotawaringin Barat, Tesis S2, Program Pasca

Satjana Universitas Gadjah Mada, Y ogyaluuta. Nasir, Abdul dan Halim. 2006. " .Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Miamng", Jl.lmlll Uwhawg NUIDOJ 06 Tahun XXXV, Joni 2006. Prmcrintah Kota Bandar Lampung. 20()'1, Sistem dan Pruliedur Ptooa•amahnan Keuangan Daernh", Bandar Lampung. R.epublik Indonesia. Peraturan Me111erl Dalant Negeri NolMI" I J Talnui 1006 tentang Pedomaa. Peogelolaao Kcuangan Daerab, Jakarta -·-·----·--·--. Peraturan Menteri Do/am Negeri Nomor 55 Tamm 1008 tentang Tata C11111 Penatansahaan clan Peoyusunan Laporan Penanggungjawaban Bendahara. sma Penyampaiannya, Jakarta. ·---··---·-·--.

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri 1312006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakana.

---·-·--·-·--··-. Penmean Pemerintah Repub/ik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Himpuoan Pe:raturan Perundang-Undangan ; Petunjuk clan Pelalsanaan Dana Perimbaagaa dan Peugelolaao .!Ceuangan Daecah. Cetakan Pertama, Februari 2006.

Penerblt: FOKUSMEDIA, Bandung.

94

---·----·. Undang-Urrdang Pcmerintaltan Daerah, Jabrto.

No'lff()r

32

Tah1111

2004

teniang

Sampelalong. Matius, 2007. bnplewrentasl Si'1em Akuntansi Kftttlligan Daerals Do/am Pengelo/aan Kt11t111gr11r Doerah di Kabupalen TaM Torajo, 2007, Tesis S2, Program Pasca Sllrjana Universila.$ Oadjah Mad.,, Yogyakarta (tidalc dipuhlibsilcan).

Siagian, Sondang, 1998. MtlNJjeme11 Ahad 21, Ce:tal::an Pertmna. Sept 1998, P~it : BumiAbara, Jalcarta.. Socmarso. 1995 . .AlcuntQn.ri Suatu PengtWar,Penerbit PT. Rineb Cipta. Jakarta. Soemmo dan Linoolin Alsyad. 2008. Metodologi PcrJtlitian Untuk Ekonoml dan Bi.rnil, &li~i Revisi. Juni 200&. Penerbit : UPP STIM Y.KPN, Yogyakarta..

Sugiyooo. 2008. Metode l'enelitian KwanlitaJifKualitahf dmt R&D,Cetabn ke5. September 2008, Peoeibit : CV Alfilbeta, Baodung. Supriyati. 200 I. "lmplemerita.si Value for MonLy Audit sebaga! Tunaaan Ahmlabiliuu Publilc dalam PuspelrlifOtol'IOmi Doerah", Juma] E!c.onomi

Bjsujs

rum Ak\!ntorui ''V£!!CWll". Volume 4 No. 2., Scplrmber 2001.

Wibon,E..R., lllJd Kattdus,S.C., 2004, ACCOIUlti"8 For Govenrmeruul And NonProfit Entities, 1311< edition, M<: Chaw Hill, United S!Mes. Yaya,Rlzal..2007.Akuntabt/lla.s !Uuangan Daerah. (Www. rlzalfflVID!lordpass.comJ Yuniarsih, Tjuju, dan Suwamo, 2008, Manajeme.n Sumber Daya Mamula : Teor], A.plikasi dan Isu Penelitta», Cetabo K.esatu. Desember 2008, Pencrl>it CV.AJ..fubeia, Bimduog.

DAUAlt ISDLAJI a. Satuan Kerja Penwgkat Daerah yaug :ielanjutnyu disingkat SKPD adalah penmgka1 daerah pada pemerilllah daerah selaku pengguna anggaran/pcnggima barang. (Pcnneqdagri 1312006) b. Satuan Keija Peogeiola .Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat S.KPKD adalab penngkat daemh pacb. pcmerintah daerah selaku pengguna enggar.wlpengguna barang. yq juga melaksanakan pengeloJaan keuangan daerah. (Pennendagri B/2006) e. Pejabat Pengclola Keuangm Dlletah yang selaajulllya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelo la keoangan daerah yang se\anjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai rugas mc:faksenahn pengelolaaa APBD dan bertindak: sebagai bendahera \UD\UD daenlh. (Permendagri 1312006) d. .Bendahara Umam Daenh yang sclanjumya disingkm BUD adaJah PPKD yang bertind3k dalam bpesjtu sebegai bendabara umwn daerah. (Pe:rmendagri ( 3/2006) e. Penggunn Anggaran ada.lah ~ pemegang kcwenangan penggunaan anggaran untui: m.elak.wwbn tugas pokok dan fusi.gsi SKPD yang dipimpinny11. (Pcnnendllgri l3n006) f. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selllJljutnya disingkat Kuasa BUD Ma\ah pcjabat ywig diberi .kuasa UD1Uk melak.sanakan sebagian tugas BUD. (Permendagri 1312006) i· Kuasa Peogguna Anggaran a6a!ab J)Cjabet yang diberi lawa untuk: mebksanakan sebagiae kewcnangan pengguna angg&nllJ dalam melekSl!ll•kaa

sebllilan tugas dan fungsi SK.PD. (PCJD1Cndagri 13/2006) h. Pcjabai Pena•m1sabaat1 Keuaogart SUD yang selaaju1uya dlsiagkat PPKSKPD adalah pejahal yang melaksanalcan fungsi tala usaha kcua.ngan pada SKPD. (Permetldagri 13/2006) 1. Pejabat Pelaksona Telc.nis Kegietan yang selanjuttlya disingtat PP'IK adalah pejabllt pada unit kerja SKPD yang mcfaksaoobn satu atau beberapa kegilltan dari SUlrtu program sesuai deng.an bidaog tugnsnya. (Pennendagri 1312006) J. Beadalwa pengeluaran adalab pejlbat fungsiODa.l )'lltlg ditunjuk untuk roeoerima, menyi.aip1111, membayarbn, meJJ4tlN.s4hakan, dau coempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daemh dalatn reogka

pelaksarww APBD pada SK.PD. (PermendagriNo.5512008) le. Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pejabat fuogsional yang ditunjuk untuk mcnerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan. dan mempertanggungjawabkan uang untuk kepeduiin belauja dae:ruh delam rangka pelaksanaan APBD pada wlit kelja SK.PO. (Permendagri No.55!2008) J. Bendahora pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsioual yang dilulljuk rneaerima, menyimpan, roembayarkan, mepata1111ahakan, daa memperta.nggungjawabltau uang uatuk keperluan transaksi. PPKD. (Pennendagri No.5512008) m, Kas Umum Daerah ada1ah temper penyimpanan uang daetah yang ditcntukan oleh kepala daerah untuk menampuug seluruh pcnerimaan daerah dan digunakaa uutuk membayar selurub pengeluaran daerah. (Permendagri No.55/2008) 95

UnlvenU&as lndortnla

96 Surat Penyediaan Dana yang seJanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatalwi tersedianya dam untuk melaksanakan kcgialall se bagai dasar penerbitan SPP. (Permendagri No.5512008) c, SUllll Pennimaan Pembayaran yaog 11eianjutnya dising)cn SPP Melah dokumen yang diterbitbn oleh pejabat yang bertangguog jawab atas n,

pelak1laDl!an kegiatanlbcndahara

p.

q.

e,

s,

t.

u.

peogeluaran untuk meogajukan permintaan

pembayaran. (Pennendagri No.SS/2008) SPP Uang Persediaan yang selalljutoya disingkat SPP-UP adalah dokumc:n yang diajukan oleh bendahampe:ngduann untuk pennintaan llllDS muka kerja yang bersifat pengisiaa kem'oali (revolving) yang tidak dapat dilakncan dcngan pcmbayami langsung. (Permuviasri No.55/2008) SPP Ganti Uang PeISediaan yang selanjutnya disingkat SPP-OU adalab do lumen yang diaj ukan oleh b:rufaba ra pengeluanm untuk permiDtaan peogganti uaag persediaaa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran l.angsung. (Pennendagri No.55/200S) SPP Tambahan Uang Persedmn yang selanjutnya disinglPKD dengan jnmlah, peaerimn, penmtukan, dan waitu pembayaran tertentu, (Permendagri No.5512008) Surat Perintah Membayar yang 5danjumya disingkat SPM adalah dokumen yang digwudcan/diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D <1'$ beban pengeluaran DPA-SKl'D. (Permendagri No.5512008).

v.

Surat Perlntah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai da.sar pencairan dam yang ditcrbitkao Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. (PermendagriNo5512008)

j

Lampinn I. Rekapituiasi ~

NO

NAMADINAS

IS•-'

1-

"·-·

3-......0?RD

'~s....··

04-

l'lllMl.H' &PM

""'"".

t:m1n1:: 1111......1.... •• T_ ...._ .. SDI Prllrll !>~ .. _;:..__

oa·-•

I

a ... PPXD

I I>a:ii.Pc• 11 ...... I

'

~

nir.. ~·- r--doalJI

-

I ti... I Dini& 11

• Kon ••PM

'

n---

a----

19 DiMt P!'t)A

~

~--

-

•1

,.

-

&._ .....

r..__...._.,1C:M

DI.-~

2.4 Oj~ 25 16

:IS

--

JO-

.

-·~ --

n

12--- ..-~ 33lu...e..... ~

-

""""'

IH4ei

O.Juol 251... 0.1..

IYI 11Ai

II2)•-0

11Wei

QI•-'

00 ....... 17•-"I

..

hrt\

_.

1A-

30• ....

2'1 ......

1AMom

n.,•" Ol).4'•

11•-1 )0•-1 OU.•n UMoi :!P•onl 26 ......

u_

~

211 ...

01 ..... 11u-

01"""" 11~-

_,_,

Ol •-'

u.-

.,,...,..

•• Mot )O·~

O'Ji.ft

:>) ••.

°'""' .."

....

~

°'"'~

,_,

lPJmi:

.._,

lllS·~

.,.,

.,~

lU,'"1 lS .._,

11 ··-

0)-

0) ....

14A-'

Jt-

19 ....-.....

,, ..._..,

10 "'-''

)OMd

!Old !,,. l\ Juai

10 •-'

2JJWI 2llul

071... 2lJ ...

01 ·~

29""'

'' ·-

12 ·-\Hull

29 ·-'

01·~ 14•-"

~1..i

11 • -- -

.........

.·........~·

AMI

oe •--

02 loll

JO •'--'

~·-'

1'

?9Jul 2.JJ.6

IU.111

QS .....

..........

M ·-OS ... ~.

21-"

ou. ..

IJ .......

07 ·-\l . - -·

15Wa

%'/"-

ISAtr1I

ft'l.hi..

.2S Julli 03 IW!t JOJma 271um JIJ&ai

01•-

:16 llll 101'Md

27-

14_,

. U.-. .BKAl:cl

" ""'

21Mo!i

o• ..:::.

··1.1-

01 ·~

~.ICB

lO"~ 021,..; 19Md

lOIM•

12"-

....

_ ,._ · -

4

n ....

t•",., .... u .... ,, ,, _ 21·-· ... ,..,.. "'Nil

ll-

IS......

,,,,... JG"'" ,,,,,...

,,._ ,...,_ """"' 1AI!-

.Joo

171"6 231.i. 2911111

ll

t•-

Md

DMa

:n-

·-

·-~·

!Sr.lei 311-

21 • ...

:><-..

•

......

tj}O....J

21 ....... •• •·-,1

I II Da.T ·~-.

...,,,,_,

PINGll&<JIAN SlllL\T PDITANllGVNGJA V.'ABAll(SN)

l,._,

1--.Dienll 2 Settel ...__~ ---.i-· ~ • RSDDfSll. 5

-

SPJ

29~

-

19)·~

•--

"~"

111\oll

01 ... _ .....

.. ·-~ ,, ·-

Jl •.•.

20•-'

- Mi

.. .

""M '

:tlJnl( "M • , J.ll

'"'" ll I"'

2\JUI\

°'. -

\QM

'6·--

16JdBI '" "1li

llM 19.hm U)16 .Pwol

lJ luti

29 •. -

21 •-26Jw :u h1h )~Juli

(Lanjutan Lampiran I)

PBNGISAHAH su1u:r PtiiRT ANGGUNGIA WABAN ISl'.11 I sm.r.toDo.nh 2 S<1r.orS......Ban-·vOl.&PM ~""""''' 8ICJol,.,,N.,1'~• aS,..Pi"'1• 9 """""'Anii>doa 10

Ol(llo It 29 27 ""' 10s29 20 0000. II 21An"'

1.lOla

29 s-

2101:1 29 e21C., .l-0~ 16~ 21att

2'~ ti~

20Nov I) NoY 27 Nov 14 Nw 12Nov )101:1 170l:l 21N<w 100!.1 200..

OllJm 21 N"" OS Da 16 Da

l9Fn 16Da oi Mwt 16 Mor\

lSNow 201!av 090.. 2DJ'°" 11tlln

UDos

:uo.. ]21.. 180.. lhO.. l2Da 1'0..

06Man OSfd> II M .. 16 M111 27Feb O:IM 2\llm 10'1> l6Jm IOa

Llmpiran 2 Daftar hk.apitulasi Keterlambatan SPJ

,.,......_...

,.,,

n•

......

.. .. .... • "

• • " • •

•

-·

..D1~W••· . . . ......................... ....... - ...

....

- .... .. .... .. .. -.. ..

.,....

...

IW:lc'

.1111(

"•

•

IUL

t

...... 2

.....

M

•

•

q

•

"

DU

C>lCT

• ,. ti

"

~

,,

llA:l'AJ

"""'

Lampinn 3. Kerangka Wawancara

KERANGKA WAWANCAllA Daft!r Per1flayAll Terba.b I. Daftar WaW11•Cllra PadA DiDas Pend.patan dan Pengelol&Q Ke11&Dgu Dllenll Kabupato Laml)llllg Teapll

a. Dasar kebijakan pengel"laan

ketimpn

di Kabupaten Lampuog Tc:ngah pada

mhun2008? b. Apakah Permendsgri 13/2006 telah diimplementas.ibo di .Kabupaten Lompung Tengah? Penjelaaan? (sejaiib mma telah diimplcmentasikan) C. Waktu dimu)ainya pengimplema•uj!ID d. Kesulitan daialn penerapan P~ 13 Talnm2006 e. Bentuk-bentuk kebij&bn dalam meagimplementasikan Permendagri 1312006 (kelembagaan dll) f. Pe/s!cwnaan .kegiatan sosia1isasi dan pelatihan terkait penerapan Perm...,,,agri 1312006, khususnya 1eDtllllg pemre•isahaan pengeluanm di Kabvpaten Lampung Tengah (•)

g, Kerersecliaan peraturm daerah tr.otmg pokok -pokok pengelolaan .keuangan daeruh yang mC!lgatur tcntang pelaksallllan pengelolaaa keuangan yang .mengacu pada Pennendagri 13/2006 di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008 dan proses soma)i~ya h. Proses penablUSabaan pengelnanm kas di Ksbupeten I .amptmg Tengah pada

tahuo 2008. i, Mekanisme peeyampaian laporan pemuiggangjawaban bendabara pengeluarm ke Dilw Pendapat.an dan Pengeloiaaa Xenangan Daerah J. Penaecekan atas penyampsian laporan pcrtanggungjawaban pengguoaan dana di Dinas Pendapatan dan Penge)oiaatl K.euangan Daerah k. Pemberian tegmau dan perie111pau 88llbi ataa ketedambatao penyampaian SPJ oleb bendabara pengduaran I.

Pcnyebab

kcterl8Dlbatan

penyampai3ll

\apc>rao

pc:rtanggungjawaban

pelalcsanaan APBD

Keterangan (*) Diajulcan pula pertanyaan seropa ke SK.PD U I>aftar Wawancan PengeJuaran SKPD

diaju)ua

kepacla

PPK-SKPD dan Bendahan

a. Kesulitan yang dihadapi terkait masalah pcrtanggungjawaban penggunaan daria

b. Latar belalcang pekerjaan dan pcndidikan PPK-SK.PD

(Lanjutan Lampiran 3)

c. Kegiatan w.sialisasi dan pdatihan tentaog peIJlllausabaan pengeluaran (pertmggungjawaban pe11ggunaan d11111) di Kabupaten Lampung Tengah d. Masa kerja beDdahant dan jumlah orang yang terlibat dalam kejiatan penyusllWlll dan penyampaian perbllggungjawaban pengeluaran e. Penyebab keterlambatan penyampaian SPJ yang disampailcan oleh pejahat pelaksena teknis kegiatan (PPTK) f. Proses penat;i11sabaan peEgclwuan yq di!aksanakan di ti11gkat SKPD g, Pelabuuum ~i dan tuga.s J)l<jabal penatansahaan keuangan (PPK) SKPD h. Ketcrsediaan fimgsi.fungsi yang terkait dengan penatansahean pengeluaran (pertanggungiawaban pengeluanm) di SKPD i. Jw:nlah orang yang terlibat denpn kegiatan pertanggungjawaban penggunaan

dana j. Jumlah anggaran, program/kegialan yang dhcalisasikan pada tah1111 2008 k. Saran untuk mCJldukung peogelolaan keuangan yang lebih baik di Kabuparen Lampung Teoeoh

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Teitutup " 7 'Pt•••IMftitdMMICw# ...

\Wln••KPQt

!weP

1

l'AICTCR IUllHR DAYA MMUllA (SOM! L ~

..

, 111:m1me.nttn

1 Al>O"""Pllllbe .... .....,..,...~-~

....-

tudM meNldal Ul'ti rnetnbm1lu ~

D

l*'I

D

Y•

2. Apollallpombo~..,,.,-aht

..

jftabnY8 dOn!P• l•ik? ~

D J. ApaUh~

.. ng ..... lb!ya

'4a~

---·-.._}'81'9~1onggv..

c!jllaal(M?

.

D

Ya }lf1ll

~---

'..,.,. n•.,111111'811

tin.oa• _,,...... SPJdlSl(l'I)frll- memllll•110UM-

k""""'111<7

B

Y• Tldlk

B 4~

0-J·~ --

1ai2008 ~

s~

..-Mtsoppel-

oe~b••

0

beN din

....,..,..,.

.....

I ...... lorlllng pene.Gl'J.on .. O
dail-~

k---•yang-.

IPlbh llapltlll!U~

d....,pe!lgllola.n-Pl'Tl(.-~len

,..._ i..-• ...,..,..._.,, d11a11.....,....,...,..._7

D

(Lanjutan Lampiran 4)

D

Ya

D

7~ eelifjl Sl'J-dltellM• dandlldl ollfl IMIQlln ~di DPl'KD. 8Plbll ""'1Gk81ma1t11 lonl11'81"--.C•nkalldelllalgtlpon-SPJ-Blptkllllu61C11pt...,_

D 8

Dol.,.Mllf _,,ol'lb)la.....,l!apelcllbU~n-fllf•'9-.g-~n (SP.I)~

D

Y•

D

s~-~·d-~ltlth-~•--!lelMn~'oen "*'""'IClll*'" _ .. ...,_plo>p!Nn

Blplllcllbu ...,,.....,,

I

...

__

......

__

. ......,

d-~)'I?

D

Ya

D

10 ..... fl>lldilom l<eg(elon--81'J

dan ~

a.wu-qao ~

lalnny8, SKI'D hi

dldlliuloGen11..,penguUR1an~poqlolan-0t>icl....,.?

D

Ya

D

D

Ya

D

Tldak

12 Aj>ablld••pen111tanrang 8'111onob1J!.J\lmlllnl'alelllh.......,_,,.,.. ?(MlllllorMdllb!Q~ l:on ...tllk mcioW-lugoo-Cue .. pelbend-..n). mlo. peml>ualar> $PJ)

Sf'f'""'....,,.......,

D t3

Yo

D

8e<"P" loma Bapol
Tai...

(LaojUlllll Lampi?an4)

-m

l•Apolalh-~l
Jllaly-. ~ di

....... --._,.....,.

-il:M Olq91""911\W'
~

D

D

Y•

"*""·

~-·

-..,.

_,

_

,,...

~"?

.,,_

.

- ·- •·• .. - .. ...- . - - . .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. .

. ..

9()11•• 11•N DAM Pe?.ATUtAM 15 •. ""'*-"hS.poMlllJ-hmoogi
~111••lJ12110e-k

8

~..,.,.?

.....

....

b' ...

_,.,."

-_.

.......

Yo D "°""""""' D

_..yo, IMM 1te

b don c

D

Yo

''''''''""'''''''"'"'''''"'''' " '

••• ••o• • ''"''' " '''''''""'''''

''''''

D •••••••••-••••-•••••••,.•-•

'"••••••••••

.. •••••-"' •••·-•••••0o.oo••

0"''"''--••

C.AjltlkOh ...... 21/o•JlllM .... _

..,..,.

-~ - s ,,..,

D

.. ••• •o•••""'"'',..•·••••oo•.000000

.. '"'''''"' .. " ,, .. , •-••·•o,. .. o •o••o ,..._,,

D

•••••••

'"n-"

.,,,.,,,,,.,,,

................ ..__

.. 0<.,uo•o•o•o"'''•-

'''' .. '""'''"•••• ''""'

'"''"'''

_

•••~••••oo•••"•

o

....... dllom -

Lampinm 5. Pengesabanl'Verifikasi SPJ di SKPD BUKTI TELAH Dll.AKUKAN VERJFlKASI SPJ FUNGSIONAL

OLER PPK-SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BAOAN PEMBERDAYAANMASY DAN BINA PEMERINTAHAN KAMP. DAN KEL

N~tnO•

,,,o,, ''" 10 a.r2ooa

\.•)Tipl/Ml

1

Penh•I

Prngc1aNn SPJ 8u11n No~f

><•1114•.

ci,.11<••1

Sapat lllJ!ll11 LllmpuOQ Tenoa• Cq. K•a Olllu l'tnO•~n dt
2001

Clo

Otngatt ~n• >:aitM k•nml•n Sutat Pt'tanoaur-o Jtwtbtn (SPJ, 8a()an P1n1i»rd1Y••n M~syar~r,a•, ,,,,., 8tr:• Ptm•nn11h8nKampung dAftl1Ca~11h•n Seo11.u1 l•t1d• bL1'
~a

Jumt&l'I Ptnt'111nabfl SP20 • l S O•J•

- LS Strang 4

~

J~Si

• UP/GU/TU

Rp 11 Of~.~90,275 DO

JUMLA H

Rp •3,111,23t,i71 OQ

Jun1lah Ptnot ..anan SPJ · LSGe11

• LS

aarAoo & JAtA

. U 1,~ L ;\

J\11,,:~ ...

)t

.,.:.rg b·~·un-i

Ro ! !53 • 7~.8)11 00 Ro> 71•.l70 MO 00

~:>J~.~-~D:L!.'~ oo

• Uf'1Gt.JITU

~

Rp 1.Ul.l7H!l6 00 Rp 714.lle,00()00

ftl)

1 ~.• us.,e.1.11 t.oo

C1$111htan •trC11t• tlan CA·BJ

"'

Rp 13 6 •3.2l>.971 00

e

~I' J~·!!.~.~~~.J.!.! 2~

Ju •,11 .. ,.

11~

1~1.!55,iGOoa

PEJABA T PEHAT ...

IJf
(Laajutan Lampiran S) KA9UPATEH LAMPUNG TENOAH

REU!SlER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG.IAWA8AN PENGELUARAN (SPJ ) Bulan t;opttmb•r 2008

·~

7ANGQAL

r

' 05 OH

~°'

V•ldAN

KOO• REl
'8 1.22.1.22.01.00.00.

IOi,183.920 3U2MOO

)

3,081,12• I ~Oofl 2,•Q3 l.v C'~~\

"*•

~

t.2?. I .Ja.01.11.0) 5220110

1nn MJn ••,.,._ on11-ro1ion•1

Ptt•U~n A~ lf•I KamlK•• bld.M1n&Jtmtn ~·Baran~ Bani""'

.'·~Ott• ~Yl"l8 t.22.t.22.0t.1US

... ,,v«nat.an JOC•rd dan T.and1 J•b•ttA enoeo1 S2Z1102 s.t."J' Meitantn 4 MU\tfm::iif'I Ft.am{

I,_

U.~•C•""'

.I

l

UMLAf.t

-

f.~el'\gelahtJI, Bi-oan Pembt1~a· di!lfl M11y 11an Blrw P~'1'19M_lfh;t1'~"lp ..09 ~n Kt)lJ1al'lan Kab t T

-.·;-c..,..,,,___

(

'\

·.. ~

I

<11 MIJH

'•~,:.,'•

.. ·

.. '~l '

a.fi°" ..e ·' .. ; I

-: - _.

~i~

I

..

•'

.1'

GU GU OU OU GIJ GU Gii

AM

372,l\60

280.~00 l,OQ0.000

1.110.000 l,lit,000

1.•~.0I» 5,135.!IOO

PtJBblll Pena•• 9adiln Famt"tr
GU

ov

t,i11,POO

5,Ho.1100 90,000

OU GIJ

1,216.''.lO

ov

M.lS0.000 6'.250.000

LS

3113,HS,llOO 34, .9~5.000

.u.oouooo

IGJ'1 llf,,~a

Pengg•.111 ~l1a:&n

. ,,.

GU

85,$,l;OO

2.017,600

o~o.. iOlle l.22.t.22.01.11.1 t M....., ''-" '•lop.rtn 01'1',

050.s2•)8

l,2'».000

H2 0601 8•1tnJ"Cetak 62.2110l tal.tn}a Maken•ft •, Mln...mM' f\apa\ s 21.1$0,2 hlanJJ P•~•lln•n at11•s luar dttrth

62 .0101 H~ Pt•K1-l'Ollic.. na ~lailln 52.2 De 02 llelan)ll P•nw•NIUn 5.2211~ llNll)o Mak.I- I Mll"1man Llllniya

$

OU GU

!l,070,000.

s.2.1.00.cn llellll)o ~Dll""flcl• 811leu c.Oong :12.2.06.03 llft!l)l 88!ol/GM dan Ptlun11a

~

21,llG1,710 12.eoo.000 ll8,0QO

~ · PffMlltn•f'llt'I Alat Ket~ 0220301 8etlinj» Jaa• Telpon 622 03.03 llefal>jo JoH L.. 1111(

cs c.. 2ooa 1:l2. U:Z.01.02.24. "-II P_ ...

LS GaJ•

1,SS0.720 LS Ooj.

05 o.. 2008 r22.1.22.0t,Ol,1t. t<.. P... Ylft•n Adn"1'1ttl••I P•~antotan $.2.I 02 02 -.num P1111 HO<>ot•tn•• lip U20t0ll 8olonjo >.lal U.tiil< - Elekltc<W s.2.2.01.0. llolonJ• P...ngkoM•lloncll P.. Kol>ert- & bM pombt,.l• 12.2.0t.Ot

s 2.2.0~.oa

LSOOJi

11.721,715 lSOaji

s , 1.01 oe•PamfNla(.(ai, Ga)'

_,,,. p.,..,._

Kot

141.04~.S72

OaJrd•" "tunJang,,,

s. 11 01 01 G.•~ Pol
r......,...,

•

J•mf•~SPJ

lS lS -'

(Lanjutan Lampin.n S)

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER Rl~ICIAN OBYEK SKP?

Bactan Pernben:la1aa.i Masy. Oan Bina Pemart:>!ahan :
Kooe Re<11n1ng N~maRe~enin~ Kred1I APSD Ta"lun Ang;ar.e~

I

8,,00,000.01>

"-:omorBKU

Pen11elvaran rRn1 UP/GU!11J 3

l..S

1

·-

,

Rp !2008

2

J\Jrnfan 4

i

2

90.65:1

3

282,30i)

$0,(l~O J7'1,D50

1r.trNCll AHt.JI

Tl:l.iJCDJ; ~l:SA rANC.0.U, ~

..... .... .s -- -

~Ei.n:,.:~

""~

I

I '/

l•

I

E. . . . . . .,~. . . . .

Ol'fl!n 1:SJ1

"!i1~... '3~9-

-l'lll.•t

,.,

- -A4~1h.....

.t:~ll.-~'!fol"" - l'l!),,\~\.1-

~

I''""' .....

..... :ii....

""1>IOI· •

, •••

"!1..11.l;'t""« .... :.. .. &.. bi:<;;..,.

c1.... a.."'->~fiWC•• t..t.

... ~ra..

••4

...

-•~1.1'.'4'1 .. ~

Jo

•

........ ".. ~ :u.:.\iol ,/

..... _ ..

.

I'

''<>&• ..._ ·...... ,

'1.111.~ . ~wo:o'!ll'::''!'t-"611N' J

I Jun\lah bvlan 1n1 ............................

....

Jumlah Samft.atd~noan oulan lalu.. lJu1nr11hSame1 ,o:it?n:.anbuJan ir I . ..... ...

.

. . .

I ~72.950 2.613 500 2.986.450

3729~ 1,613.~ 2 986,450 I

Oi.:nvn1; Sug111, 30 Nopemoe: 2006 Seni:91ara Pengeluarari Sakretar•.at Sadan

'\t/l-~t-C fv\lVL....·o

:W UGA t>. NII) 01 1 6313

Lampinm 6. Catalan Kesalahan/Kelrurangan SPJ Fungsional dari DPPKD PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN IJAERAH ··-.. ...... = ... --·- - .. ~-- ...... -. ·-·-..

VERlfll
P•Oi9""" an!l(laran

Senclah&ta P•ngeh.1a~n

Bui••

Btndallara Penge.Juaran

:

. ~"5k

Petug~sVerill~asl 9PKO Kab. l.t1n1t~119

'

I' ...~\ f'Jl

-,

·--"~-

.

/''" 1 ,, ~ ~ ,' ;··. .... ..__.

\\>••"'

Kcffratta• : Buyakoya calalan kesalahanlkckurangan SPJ yang berasal dart DPJ'K.D mmjadi bukti 1labwa PPK-SKPO belum melaksanalc.an fungsi verifilw.i d~baik.

(La!tjutan Lampiran 6) F>l;'MERINTAHK4BUPA~l:N LAMPUNG ·:r;N(1.l\H

BADAN FENGELOLA ltEUANGAN llAERAH VERTFlKASI sr.1 Fl ;~r.SI ON,\ T'

Pen19•Jna anggar~n ~enda:,a•a 1>E'l\oelueran !lul•n

Be11dahara

~4

Penyeluorlto

(M

:

11c:)•l!'-r

Pet~goa Verifiku1 BPKD K~I). l.amteng

(Lanjuten Lampiran 6) PEMERINTAtl KABUl'ATEN LAMPUN::> ; E/~$AH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN JJ.1\ERAH .~----== VERIFil
P~noi'J'rl"I~'? an99.,::.r an St?rid~. ~ra P-"!n~t?lv,1ta ., 8L't-3n

1 •..

2

3:4.·

f/.
;2 )3 !4

ls .. JG. 17.

18. 19.

w Benda hara

Penpeluaran

PettJgas Ve:rU1ka!i Kab. l..an'!t'lntJ

B4>'Ko

L ~,1

·' - ll''VL~ ----·

A c

,

''¥.1,.t.. ··~:.... --\.J ...

.

~u:·ix,

Lampinm 7. SK Teatang PembentukmPPTK dan PPK-SKPD l'~J\IEHINTAI/

1.;AUlJl'A'i'l':N 1.AMl'llNC'i TENGAll

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

KF.PALA DIH4S rr.RDM:ANGhN T>AN rASAlt l
l-IOMOR.9001 0.t., IKHS llH Ill n009

l'P.l•u.n.:KKAN Pf'.JAllAT rELAl(5AN.\ Tr-t) •MN llf.l'IUAUAR.• l'l:N(ii.:l.UAllJ\11 l'llMUAl\'lt 11ADA Dl!IA& P&Rll ... CANC:AN D.\S l'ASAll l(hD~ rA TEN l.AMl'UNC T€l"CAll TAlllJN All:GC "IUN 1009

KEPALA Dll'IAS l'!:RDAl:ANGAN

UA1'1 l'1oSAll

KAlJOr~\lB"' LA~11'Ui'GTt.:-.CA•l

a

b.thY.'tt Sotbq:a1 uslpfC('\C:n1;1s1 t'cralutiU\ :O.ku1cri Oat~ml"c~cri}:cu~c.. 1; !AhUI'\ 2006 ICUf.>t'lg fCdOt:ldO f'c11ic•o1:ta~ h:C•JftnJ~ll 0.~ttah SCf(,'t Ur,h !. kel~;\rflrt (l~elsanMn ('lm~rAlfl <1;1n l.ci,:i:t:.ln. makt~ ~ 1p:iui.J0111S /IC!:.r

111Cl\li&l1jllt. l>cjnb.'l

P.:l:1\."1.1t•~

re .. ni\

l{ci; ·''''"

Sntua.1 .{~G

0.tenh (?J''fK.SKPO)
1.1

f"C'tZ~t.i.. ... t JJ.:iJIJ 1)11':1~

d~:~t.1r•.1n llL·:·i.;.J·1

Kcriutu\t.'' ~~p. ..~A ~)1n:i·.

Uud"ni; - undancN(1111-Jt 11 T~un 19:9 lcntug J1tnc:~;·ar. tl11:;\1.s un&.ng No1n6r i4 Ort T~hun 1 ~$6 tU\L3n!: i•cr.tbtn1uM:n [)3tf~ ()lt)r.C'11~ )(Dt>upO:~(!n-koh1.l1'5"1C:n d:il:ll\1 Linli?"'·'"~·"' l'r 'rLnSt s~ X'"l('~:l x; .•~:;n. 2.

3. 4

U~aci ! - iu,ndllfla, NOfl.\<'lt l.S l'\llu•.n 2{)Q4 t';lt>i"I!; rcngcl~l&a:nd;'\P Tanggunc ,la\V~b Keu~n~~ fl..c~.V3~

1'cr1C;~"'s.1:!n

!. 6

Pt1atur.ln Peme:lutah J'.lomor :o~ ~ahun 199'1 ~t•nll J>tn~~ot~tl TMgeun9 '''"~b t.:tt1~ 1gan Daersh;

7.

fc~

PtMC:rt;t\:::.h l'-!orn()f 5& t3hun 2005

can

t(:n,:int ?en~':~{'>ba.l.'l

K~uao¥M D~rlh. J(.(t,11.6lusao P'rs.sidcn Rcpu.b~:k ln4onc~io. Non1<>r .ll: T.1.h12n 2001 tc:i(.tn~ rccroinDn Pclalc'4rsN1.Ani;stt&n J>end:.p1ttAfl dlltl BetMjt. 'Nrt:u:i 9.

(Unjutan Lampiraa 7)

-----·n•·-··---••n-oo••H•-•O'•-••---·"•••·-·--•-u•--·--·-·. . -•HO••-·

..... -·..i--··-·,--- .. ---···---.,,..

·-·--·-·----·--··

_ - ·-···-

·-·--~-

-+-"'-+----t-----=r

•

I--~

I

l0 ·i .. i "'..•Ii -;: ~ a l!

z

'

e

!

~~

.I ,.

?.'~ G·~

--

<.. "'

----,

_,,,

...

J "' ~

"

>~

r.

II

~!~J~f ;g

l1

/!. ~ :~ ~.. il .. _ _. ' Si

·-

I

I I oe

':~"" '..-

'z

sr.·1

/;!~

/'

e,

c

-;~';!.;)

>!

·!:! ~

i~ ~=~s~ 1~ 1t ~ a, -;;, ~

~-

,. ~7J:,.g ~.-211~ y

(LanjutM Umpiran 7)

P£MEIUNTAJI KAlllll'AT~N LAMl'UNG 'i'l·:I· (;All

DINAS PERDAGANGAN DAN llr~SAR

KEl'U1'US,\l'f l
11tRANG!AGANGAN OAN !'ASAI( KADUrATtN LAM PUNG Tt:.'IGAll a.

•

bAAWll tcbaiW \«lflktn0Ql.0.\1'Pc.r&tur)f\ ~'Cl\1tti l')~\t.in }l:itri NC)TT\0( l3 Tlhun 2006 14ntana Pcdonu.n PcnMl<>l••i1 IC4Ull.CCAA 1>.1.11oh tol'tl W'lll1St

.-:elo.n.;.a~~ pclU:s.-.Mll'l 1>101&•-"' dao kc11ial.ut rntkQ uipMd1t11; rcdtJ 1n~uk Pqnbo.\ Ptn11lbll..\f\.."u1ao Kclanpn So1u1'" ..:.oot 'Ptrof\u\ 11t llncn1h (l>l'l(.:(:l(f'I)) d.m rn11l9'1'rUl1 , ..Jj::il:iti• l'~nttt.'111\olh.'Wlfl Kcul\"t.'•'" IVldO. U1n.1• !>~·111.1.:,.11-u 111 ,1,111 It,,,;,,, .:11'1up.•h:n I Gn,11un11 I 'O!•nJ1, h

I,

llol\,Jl\Y.t 111,luk f~l1lL\1trl h1111, 11 t.~r'-1lh111 rll:u:i.<. rinrh1 d1t(•,1r' ..U'l ,1~·n.1;1u l~opn\1111.lfl J..:«'I'· ,1 l)o,.1., l)11d:111,g • undnn"' 1''t•1h•'• l~ f nhrn1 l ''''' iout.tnj:: Jl,•rn:1,11•:J1 l}u.r.·"~

!•·1d:u:g :-.~u\Or 4. On"''""" tt~fl t1o1n1.n~ •·~l'\bt:nt.\il.:.ln l:,,>t1~ O\~'"''•'• l~;1b1111:il'l;.11 - :·c:'>11p•• 1~11 "1.11 1:11 ·~111~l'" l: '" 1'11 •rJn(1 Su:n."11.·1 .1 ~tl:11,\l'I

.J

trn\L>nl' .,, .ul:l.tlll! N111:1,,r I' 1:111111 l'cu•p.:lhi.·,,;, 1i.u1 I .•n1•t~lhl>" r,\\• .1h 1-.·'•t ll.\'

1.1

~0\1·; 1~·11.1,11: N.•r ,u 1

J'crJ~U~.ln Pcn1cn11toh N,111lt•r JO) '..•l.1i11 I''')•) h.. :11:.;. 1'11U1ggunt; .'aw.1b Kcu1';1l'an f).u.:rah, 1

l>cron..ran l>c:mcra1HDn KC•JAn~C\ r1..ac1.:.h·.

.~()1no:

i'...'·U,:l'•(.·.·1:

I\. ~··l.')b.11• .·•;

~~ l1'h1111 !OOS h'' .• , ; I\ llg(ii•l,l.~n •· -·

Kcputu~n Presrden N.q1;1bhl lnJ1'>1h.:111:1 N~1r.or 42 : \hun. 2002 l'.;11ta.n\: Jtedor.lt\h Pcl.:i~"-"?·~·1 1'.ni:S41ra:' l'<.:11diii10~.111d.::o Dcl:tnj~ ,. :.;.uJ. Kc~ulusan l•rt'-tldC'n Rcl)ohht.. lndonc:oi.J. Non:Qr SO 'fal•t 1 ~.)OJ :.c.'~.1:..11,l J'«Jo111an 1>:.:J.1~~:uu:in l"i•r1r;:id,1a11 O:tr:\I•!) dJn Jnc;) l11swr.~1 ~·cnoc~in17,

/

_- -

.......

(Lanjutan Lampiran 7) ----

- ..dsL--

-

-

---···-

..-·-

···· .. - .. _

-

.....-·-------··--· ...--···--·······-··-···- .. ·--· ............--·--··---. ...-····--···-.... -..-·-- ....... --........-- ..···-·····-···--~-········ l."mpi.•1u1 ••~ur;u JTSJ l) SIU '~009

Tans!7t1.l

16 t•~bt\i,,ri 1009

------·-------

..

-

-----

SUSU"AN l'l!.JABAT rENl\TA USAll.\AN

1-:E'GANGAN SA TUAN f,;[IU,\ l'ERANGKAT PAERAll (rN(.SKtl>) DAN r~o\lllANTU l'f:JAllAT J•EJ'IATAUSAffAAN l<EUANGAN PADA DINAS P£1lllAGANGMI DAN PASAR ~l"Ul'ATEN l.AMPllNG 1'F.NG.\ II TAllll-" .INGGARAI'<20B9

f.N'>:z·:c:·-1-------"N"'•"'m"'•"'"'N.,l:.;:"'"""'---· ""'""''"'"'= -· ' ---·t.

.

M.m•

0....

0101 usao

P&:•gl(t'10ol

Pcn\~ina (IV/o)

--i----,..:,tL.

Pijabt\ ~1t\,.uts•u\tn KeA•t"iV'-"

MUNF A.Rt

'NIP

·'"";t•n

TRI A.AHAWN1N"QSii'f- ·i•ernbftntu ,.ejl\bat Ptn•lloM1l1•:ioin l
OIOOP4104

Pen111 Moda llc I (111/b)

f-T--+:.,------,--0"1'~~..-----.. ··-·- h<:=-=-rc:=-===:::--r--i : II. u ST A M P'en11»nt• f~1>0\ l't11a1tu,.,r_.n 0?001$107

P.,oat•

Kouana•11 Uovlan SPP

T~ I (Ill/~)

~'""""~-------=."11T°'Y,,.,.Ul=s""r""AmT.'Sii,-· .... "iioritb~o11•Poj,.,611.1 i"cnalMJ.:At;;an 9$·•·t O?OO I ttuAAt4 ·1 I.. I (lfllil>

Kot111.nit1•:• •\11ul .. n PclAr,n'1u1 f.:.1tu.u1it·••• !:Kl1f)

f'' RllAC:l\N(r/\:-,1),\N tt1\S1\H. t.:Alllll'AT!;NLl\MPUNG l'~N(i,\tl

J..t J'.\I ·\ l,.tJ,\~

Lampiran 8. Perda Tentang Pertanggungjawaban PefakSllllaan APBD BUKTI KETERLAMBATAN PENYVSUNAN DAN PENY AMPAIAN LAPORAN KEOANGAN P.EMDA

Pli:l\1ERINTAH J(,.\.l.UJI' ,\TEi\' LA.l'vl Pli NG T E'.'JGc\lJ l'El~ATURAN Or\eHAll l.:AlllJl',\'rl;N l..AMl'l'N(; f!>;'lGr\11 :-IOMOJ~ 115 TAlll'N

211118

LAPOR..\NrRitT,\NCGu~·r..r,\ \V~\O,\N Pt~l.Af\SANAAN ANGG,\RAN l'ENJll\rl\ TAN DAN llELAN.IA D,\ 1'tt.\ll TAllUl'I ANGGAR>\N 2000 llf;NGAN RAU~tAT 'rtillA/\'. \ANG ~II\ HA t:SA

,l

b,1ln\l'R h;:1J11-.;n... ,1\' ~'-"1•:1•h.11ul 5•,1:-.ll 1 S·; ~~111 (l) \lfHhn1~ l~u._{.u1~ N:-.nh.lL :t: 1·~•l111n coo ~ h:11l.'l1;~~r.::n·~• lhC:lJ).,.,\ r"l,)::I :ih ... ..:•' '<, 111 -:..•..,r ,, .l I\ ·put~.'11.. ht.I•·.·;•·.1 • l.d:·U:l ;t·.~·) I ."·!111'>•11 I':,, ., 11· 11 .i• • 1 : • 1u:>i, '' ~I t u .. i 'j•H:·'\' ln l1•1•.• •. i :.,~n·•~ ~.l., 1' ~ • . •;'.lnu.i • 1 '\ .;, ·.h,. \, ·H ,51•1l...th, ;,•1.:l.h,: d~ 11:.u: lh1.l •1!·~ . 'Jnd. :1;! .'-!,·.:uc•1 t I 11 :t11 ~:1:1:< o,.lt".~H•"l;,1• ".\,•·11: ~.·.•·'·' .·•,'ll',,;...... ''
=~'

pc!:J!>.. w.1J.11.•1 r\i•~tD I'~ hwa L;!~l:ll":Sll l,crtan~f~uuci..l\*:~t:;J1\ scbng.lUl' -na dJ:11;ll$;HI p.~dn huru f :l d1 ;1Hl.S, r~~rlu d1l.- 1p~.::.11 d~l·~·u; l11·1,r11:· .ln l)~::~·h t) .1d.l~1y-::11d.1111: ~..:1!\ur 2~ ·c.1h11r• t •;59 le;·~,· ..•:, l1.;io;1. ·:·n·1 ~ ! n._!.n•~· 1:1.dan~ l).t1~:1.l!. '-,;·.~~~'; 0.J f.1;1un ~956 L·.':H,~: ·,:, l•:·~:llc1:·•1L.·n ,).1_1.:1• •) nm ~n 1 ...1111.::'.1:.::.·: ... 1:·:·;'.:!lJ' .) ••t11'.l ~ !.1~:.~.. ~·~ .. rn e~o);,1:1 .. t ~::.11.110,.'l,1 c, :.~1. 1! U .·::11,,1·.·" i\.··•,11.~ l~··riuhl!:, hHln·~::,:.r :.l!•~1r 1'' "Nc11~1111 '~ l,l,ni.l:ih<.\~ L ~;,,·. :.,, 1 'l\·~·:r ..\ l~.:~)D:'.l ~ l~·.Jn·..._ .1:;. ':'.:~•1''·,r •(. \..,1.:•,•.•_,1• IJ )\l,111s:-a11c!.1•.;,: ti .·1u:·.,}1::;· >.\·l:,11.~ kl!fll ~ij1;. li:,l.•;1.:.;1 l 1,,Jn:p ! :,·h1 ~;~I:'·:•: :- '· I .n-rb ~·1 1~ I; ,•,'>,11.ul i':~·: ,1~.i 1{1.·;· :~,~.I, : ,,!, 1,.. ~ .. ·~1 :•· 1;

1.'o!\.loU!!!,-, 11~,I.: :<~ ;..·~'l!~l· • i .' r.:~1u:\ ft,>;\,, t..;~U.'1\~ (°.l,~ll.. 13u:~u ..t.11~ l• 1tl:·.~~1~.'U1 ~ C ( .'ll~' .11 1n N•.'>~.u .: t(\ 1l.~'l:k I 1·th)I'~" J:i. 'J .1huP i • :\5 l\'~•i\1.'l t·~.1"~11111·.~J·.·1: : ~ .1~i·.1, !'!o..·~~,11 :: i ! .·rut LI a.. l~l ·.~.; · :, •.. , • ~ ....: · ~ 1 .::·. 'i::.'h.lf!.)li ... \il:" :. l,•.t li·.·1:· .~. -]; I•''•:\ : :~~: 11: I· •1• -c , • • : I : 1:1 ~S9~ il.:,1:':·.·· II':-.,. l,: I\..:.••,'.. •: I'' ~ "l• ··.·:'•'-:' ·r.. u:1.1l1, .. ~ I .....·.• .,, • •• · ·~ .r·.~ ·, : ....

~='

(Lanjutan I.ampiran 8)

i' ...... 1

.1\l:IS l.Ap>lr!ln K•u • .n~'ln .Seb.lSft1~1"11~ d:.rt).'-Lsud ,, .. ,._., ! h:. :.:! c,.I :.\IH "\ u:\c.!."· 1 1 ~

(:511t1lC1n

1nGfn11:.• nt'orm4S• bn1). 4ccu.a kui\nlilttttfm:1ul~"

l..,:'l(W'll":'IJI :{1.n.1~

•

c110

rcrt:anc1unsl\\:..tx'ln Pcl;LMl"J.lll ·\rn:) , M:t.u i ...1ti.;\;.\\ll1'. ~{~f1 d!'lltnn P:•s:il ~ ((:l'1t1lh1r.l d;,l:11n :-?-":pt.Jn (\t1.1n•,!'f1 I \1\':1!'1': 1·11

,\f.llt ,.Ut'IJ) 01.3,f'S 1nc11pcl:thUi11)"0,

L·'l.nt1,1,,.;.

I .•.I.

l'..:·1\~.\h

l.•• .• •:..1'

1~ •. 111d,111cli..·::\ c! (ju:.:111,.; ~. f'h ,, l;o : "ti..!!;il 1.1 1\ S,ll$hll' =~·i

s1,1,;11r.r \ill~ J>AJ.R.111 ~ ... \ 1l1JPA ?"i·~~ l .:\!°• l ''t):~(; 1~...' \. \11

I

,

---

...

:"I US·\,~. Ht .~l-n t..J·~i\-CH:\(tt\f(

---

---


.'II(,

£J.\t'.U.t.. \'

k.i\H(...r.~tl":~

l.\!\,l'l.\\l;

"''~'0H n::-

Kefe!:Ma• : libat

- - -~

)..:•1.. ;.~.,:,u •• :·'

llot1Dt:.lflf.tb\:.1'~ J''l~r.ttrhl.11'1~"1!1 t°(1:'U111:UI r')·''-'J,ll. l u .!to:-nJ;.\O

:·.: 1e1nri'l,Dn1"1)'& de.ten" .. t111b~.:2t"I O~rah ~Jl':1p.1:- n

4- '\,.n./.

:ot: ~

:.l;.,:1•t1u(ar~o: !:."'t - ;>eit lllt""l\t.'!:. t::·.. :-1:?.,

.fJCildllliU-;-14 ~s

.2001-

Lempiran 9. SPP-GU dan SPM-GU PEMt:RINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGA!

SURAT PfRMIHTAAN PEMBAYARAN GANll\JAt NOMOll 900! P,1

9_m.hLJ

,l.TO 8/ 20)&

SURAT PE!IGANTAll

1

~t
3. Alitmal
8u!81\

7

uruu.• P•merwntatian

8. NaMI ProQraM 9. Nam.IK~t•n

Ba\. T

t
GttDUJ\" &ro1t1

(

,.,

(1 !2.~II

..

)

1.l:tOt tlt0875,

a......

vrusan W•hbPfmMmvaerl M-'svar1111:111

aan Dose

Pmo Pt~l'()kalan K•b&"'••••ll MHy Pfl'OetaM . l~en~k•t•ll Kemamr.aartAf\00011 8PK

(I •2) t1 '2 1 ?lo· 1 n {1. '.l I 22 ::11 lft 07)

KoPflo"M Y1rt, Pel'Q'Ouflll At100•ran SKP.O Oa.cJan P~"ero11y.0111 rnaGy&"akDI 4.11~ 61=' o<

-)

·:r

GUNVN'3 31,,1c.r• •

OO(IO•ri M9mp&tnoUk1n Ptmtur1.1 Uiitnlt U1mp11no tfngah Notnl)r 11t~hun2007 Tlil!~9u1 2'1 Or:;c::1:,C"1 ltnta''9 AP80 2008 D•rsama •l'h l\tim ment)•Jult011 ::1.J1At P-O'fl,,1n1'1t0'1 PCn•W)'nf1)1•, t.•:•1.•on1 bl'f't\111

b. Untuk P
e

NJtmt Bethlt~r11 Porl(l:Oluam11 AlefMl No Re~lllO'J Batik

8')rartJI K'.OQt!'4"

M

'"\'•"'ll"'

1<11:1s~·""r.t·IPt1ntt110;1,:a1.

iGot

K01"(),.)" J

Uml\1f1NVl'I\'".

tt• l."911.!ttiflr C11•111••Q r:.1111·1 JUS 00 OS Q039) 5 .If

C:in:.inu ~··l:·}I(' /':, N~.·· ~· t> r

.::;:3

Jl:,N()AHtfV \nl'!•:::i.:..•·1-'AN

.. ~~~· '· -~(~

l·:.P • 6·:0JA t ··(•

(Lanjutan Lsmpinn 9) PeMERWTAH l!

SURAT PERMINTAAK l'EMBAYAAAN GAflil l !I.NG !Gl.!i

-~~iuo~

~. ~-·.,

~----· ----~-------

~· ,, (... l

Al•ni•t SK.POI JrWt.

, a~,.,....r~

II> ....

1"1$'.llll•';J''loe

Cl~",,..

c ~~,. .,, ..... t 2101 fS.0'1 Keo1 Pt> 1 z'

~..,.....,....,. •• BPI(

l(.,tJ;t

~ N•mo Pwu11e_. $ ~~Pe(lllleh111rt 1.1

t I

JlloltQ'llllC ~•l'l•M

~~l,.P•'"°.,...."' N.rie &M R~Q

,._.n-.

.,:-O "'~°' U'*'k Pitlc.. J:ll~uv l<.-per u•l'I Kainn,lc

.. l ' i

0Mat P~eluat.;il'I

I

,JAi SKPll T'li"'&IS~ N~~

n

i>.FO

T•nggal Ta~I T11111g9~1 r ..rog;-a• Tar.9'''

fdiolllf$ Keg PwiF

J

l

.,.., ... l ""'

~f'ONoniot 2'tCU 11.,...,. 1tbotw: ~f.l..1¥.-

""1Mt41--·o•

~

QP(

20i&

· · "'".,,,,r11:7u!Ul,.t> ~.,,.,..."""' &r•nd::I-.,

~ .... ~~

......,

N01-ncr

"°'"" ""'= .,,,..,., 111~

).)~

• 14.c.l

::

U.19-t~

i~

>p

i

"'L'

.K!t!l!!•pt : Sudah diguNlk;uuiya istiWI GU, inc:ski belum lllCDelapkan UP (belum lllellerapba mebnisme UYHD) RJugedi CQ'!llln belum dipahan>i aruran tetbit kegialanpatao8111ngj~ ~ ~ diatur dalaln Permeadagri 13/2006_

....

(Lanjutan Lampiran 9)

l'EUl!Rli-tlAHl
S!JfMI PERMINTA.AN PEMBAY.!iRANGANTI UAt.2..1....SPP GU J l'tonKlr ' .teer ~ I UO •.., XIGS

RINC1AN PENGGUNAAN DANA

.

...

.,,....

?

'·"~"Q.,.,._, K•MMftJIYWl~-

1,u.1.U.o't.16,411

'

· Jumf.it

,

KodirRM•tns

•p~·

•

89'(

....... .....

~~ Sl 1111 ih tl6'190 .. ,11Mn.,,,..._,.,.~ ·~YM l,,...xlklvlDO.tOl -Pnw~Jltt. ........ , .. , .. Hll!O(JO 't:auu lWI.• s id. XlO«JO -.Sctftc.,,, Jilf'l.1' J l': - f1Jlll:IO . AICl'•I ertl. x l U • •.UOOO

':ii"llf!OIJ

s1~a~.,.

1

~)lt•10)

'

s 1'?"1

I

I

~

IOJ<'C'l) IO>QOf\

·"~

IS l6 ,..

, ~:(I\

10

...

rxJ..,• fktOl!c

f.bfll~ "fftd.•i.J.' )tll\"l'tr.. l\ I 1"°1

\

., I

6.H:i4 OC\>

"(.I

•• ; .. ":;!

''

·"

, .... ..

t: ..-,.,

tl;,ot.i.ft4• 1-....,.... '., .. J'"""" ..... .\L.-,1

..._It~.

I)

.::

i) U0,0\"(I: \

3'\ lf'A G(IO

"t

•4.,.0 .... ""' !(111)

! l"'• ,,,,, ~l
'J J
l'

I •".C•/ t1ot...1i-n~._ l'•-•P ....

-

'""'-ot-~''"

llOO,GOO

.,•i°\' ··u 1

:.ocl.."'>rc J 1Jt.1,J1,.,.."l. i1JO,

1.700 000

x" ~~

, M'l':I' "'""'" ·' "J:j 0.1• • • M·1~~ ~·hit ...• \ '\ \I a •1 • P\:iw l 121>.. 'If 20'.,,.

rw. •• ,... .........~

•

.:.

i

f'"· I IV'\ I ll'ft, J:•l :\Vo n.w

.a

'"°"'. '4

l'ths t ....

I)\ \ t\W'l)l ~

I l111'11i!<.• ...... • fi..11t1tw• 11..r1..,..-1 .... ~..

?

: lflCI •

lll'Pl...,,\10 "'1 '"""-:""" 'nllf' , lf1nt.it·iu(1"11i.l. ) " ,I lt ' IO(! 0-ltt

I

•

tJO

I 11" • 111>

lW-11""'uwicwp.W~ .f'l.,.•..,..l•(1r-•·'U>

L. .-~

I'

"'° ,i,. ... J 60a·ttt

'J" 1.11..,.,.

• M"41~"'<.l «t."' JU' 3

1,(SO.OOQ

I'

•'I

I

. . .. .

1411 t(l\I

...

~ ,.

''·"°

000

'~·o•~,,1

(Lanjutall Lampiran 9)

. .•

...

-,

..;......-·I'\.

SURAT Pl!lllNTAH PEHCAIRAN DANA 1SPZO} ~}·/ ';;.p,.f(\ I J>.1 E I 2

Ml'I 8CJOA:I~..,,~~

-

t

G
"91•-""• IJort ~ Pihai..y•ne e.t8'c

I .

... .t1rftRJn

tneMl"ld

)'

·til- ..,.._. ·-··- , ..·

l.MU Ptl'l'lD'YtllVI P~Ji,..ranAUl9 SPtd T~"9l4'nHom« S11'M

Pl< DillTU PK OU.PICOU Hi«, 9T

Ara•Dd:lai.NIW•".ll'I

~AOJMl'OpMMIPu.

o>-••-:2008 I

RO.Sl'tl..9,tl'9/te~.r12000. z ... 1/a.dWljOMcoW

, .. ..... ....

'22

Q1

16

.

02 s ~ ~ - - - -

Rp... ~ ?.p.

-

---

-

:><'Pt;.''•,.. - ' -

.:"P

-

r--

..

" -

- -

,, ~

."

.

.. .

.l.l 00'/. 2008

A• v

·"?Mr'~°'·: .I

./.~ ---'-- ~L........-

a1J.t

4;;0

---

'•~ ,:~;.

Pf:'MERIN

r,.;.H KAOUP,\i-t':N

l.J\Mf'L'NG n;f-!t>,\H

Dll'IA!' P"ENOAl'ATAl'I OJ\N rel'!OISLOLA lillOAl'ICiilN D!\1'.I
SJ:U\ T KETri~\NGl.:., ;.:n:t--:.: : 921 t <.tJ :o.16:l(;5~

:-...~:ll n·e(1;C':{:·'\.!:1i:.~n~\! •·r-...1ka;-: Su at Fe:t~u~-:,:'-!"!:: .,,J.\v~l>an (S~J)

t.: ..· ...:.~n~ .:.:.i~ta.:--:~ c:.•\

'.'ttlf·....i:~,

Samp.al

densa-"l

a:; ·. -. .• :

·.C'•· ..u3

F;-J;::.1 MARET 2:00~'. ~J:'l~ur..

. ' :: :

_!)•I~

ft.:ric~1;1p:11

ci1c.:11~:

l' ..

::: .. :•

. .:.t>.;~..:s..:ior:~o..:.;:.:- , . . .. l, ;·~-:~.:cL:)~, .:- •. 1.·:,..o . . ,\: ::,.1. ~t>:,_,~

8!~·.-.::~"' vri0lti<s..'5J 0/.1I Al-' ; , f,t' I~!

~

3i

JJ

-e-

-

0

0

-

-

1

~

..,

J i3=

--

0

0

-

0

-

0,...

~"

-...

J ~fJ J1 t. j j f

0

ij

-

0

-... --

-

0

,...

-

~

~

~ ~

-

--

JO

....

-8

c

:>

f!!

~ !!.

f

!!

i1!c:

c .c

...

:>

•f!!

~ij z ~

i IE

~ !!.

Q.

ii ...

2 4!

1l !!.

:~t ..i J

~

.3

~ 0

c

E

~ '

!. ~ "

111

,. .. ~ I

ii!f ..

~ 0:

~

oll

"'

"

~

e.

l

~~I Q)

i

..

Q.

c"'

!'* c

!Jf

f~i

s..

~iQ.

l.

g

0

·-

,.

"" E

. .. ~

i - ~

!f~Jj [I~ ~ ~ Ji! Js".!.! I ~jj~ 5 ~ i;;

iii

"'

i~l!j

jfa~

...

ll)

f m~i fl

i b

-

,...._

·I

3 ~

.,...

~

...

0

-

0

.,

.,

-

0

.,

-

0

0

0

Q

0

0

0

.,...

.,...

0

- -

0

-

-

0

- - -

0

0

0

..

.-. ~

.1 i ,_J

i .ii 8

-

-

-

-

C)

-

0

C)

~

-

.

0

0

0

C)

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

J

-

--

-~

·i

...

I

0

...

...

0

0

0

-

"'

0

•

...

0

Q

-

-

•

...

-

-

'

-

•

...i

! -

-

. 0

...

-

Q

0

... C>

c

...

j i::

2

...

~