UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA DALAM HAK ASASI MANUSIA
Materi Perkuliahan Hukum dan HAM ke-4 FH Unsri
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
UNIVERSALISME
ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL HUMAN Hak Asasi Manusia untuk Semua hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. menuntut adanya perlakuan yang setara bagi semua manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, gender dan agama.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
RELATIVISME BUDAYA
Relatifisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disandikan tergantung pada konteks budaya. gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda. tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain. Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
KRITIK TERHADAP RELATIVISME BUDAYA (1)
penelitan tentang hasil-hasil kajian antropologi menunjukkan bahwa pandangan relatifisme tidak dapat dipertahankan; para relatifis umumnya melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan diromantisir; perkembangan teknologi menutup kemungkinan kebudayaan sebagai sistem yang tertutup; dan hak asasi manusia melalui hukum internasional telah menjadi bagian dari norma yang memiliki kekuatan memaksa (peremptory norm). Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
KRITIK TERHADAP RELATIVISME BUDAYA (2) Relativisme budaya sebenarnya lebih berdimensi politik daripada dimensi budaya. Jikalaupun dimensi budaya yang berperan, namun budaya yang dimaksud hanyalah budaya yang berdasarkan kalkulasi politik bisa menguntungkan.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
KRITIK TERHADAP UNIVERSALISME (1) Perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia merupakan bentuk arogansi atau penjajahan budaya (cultural imperialism) dari bangsa Barat. Universalisme adalah merusak keragaman budaya dan bentuk hegemonisasi budaya (cultural hegemonisation) menuju satu dunia modern. Argumentasi yang mengedepankan Asian Value. Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
KRITIK TERHADAP UNIVERSALISME (2) 1. hak Ekosob tidak diperlukan karena pasar kapitalis sdh cukup menjamin keadilan sosial sepanjang kepemilikan pribadi dilindungi, kontrak dihormati, ada kompetisi dilakukan secara fair (kapitalisme radikal) 2. masyarakat tradisional harus dibolehkan melanggar HAM jika bertentangan dengan tradisi mereka (tradisionalisme) 3. ide kebebasan dan hak asasi manusia telah merusak moral, kerusakan perempuan, hak kaum LGBT, dan kehancuran keluarga (konser vatisme reaksioner) 4. hak asasi manusia yang paling penting adalah bebas dari kontrol negara Barat dan perusahaan MNC (kolektivisme kiri). 5. hak asasi manusia hanya dimiliki oleh kelompok sosial yang tinggi atau memiliki status dominan (status radicalism). Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
IMPLIKASI KONTRADIKSI RELATIVISME BUDAYA DAN UNIVERSALISME TERHADAP PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA Bagaimana kecenderungan pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang berdimensi hak asasi manusia?
Studi kasus terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang berdimensi HAM
Paradigma yang cenderung digunakan MK
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
KECENDERUNGAN PARADIGMA No.
Nomor Putusan
Kasus dimohonkan
1
Nomor 065/PUUII/2004
Pemberlakuan surut
yang Kategori Hak
hokum
Paradigma Hukum Hak Asasi Manusia
secara Hak untuk tidak dituntut atas Relatifisme Budaya
dasar hukum yang berlaku surut
2
Nomor 5/PUU- Calon perseorangan dalam V/2007 PILKADA
Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan
Universalisme
3
Nomor 2- Hukuman Mati 3/PUU-V/2007
Hak untuk hidup
Relatifisme Budaya
4
Nomor 140/PUUVII/2009
Undang-Undang Agama
Nomor 102/PUUVII/2009
Hak pemilih yang tidak terdaftar
5
Penodaan Hak atas kebebasan berfikir, Relatifisme Budaya
berkeyakinan dan beragama
Hak untuk memilih dan dipilih
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Universalisme
KECENDERUNGAN PARADIGMA 6
Nomor 011/PUU- Sistem Pendidikan Nasional III/2005
Hak atas pendidkan
Relatifisme Budaya
7
Nomor 24/PUU- Anggaran Pendidikan V/2007
Hak atas pendidikan
Relatifisme Budaya
8
Nomor 007/PUU- Sistem Jaminan Sosial III/2005
Hak atas jaminan sosial
Relatifisme Budaya
9
Nomor 058-059- Sumber daya air 060-063/PUUII/2004 dan Perkara Nomor 008/PUUIII/2005
Hak hidup sejahtera lahir dan Campuran batin dan beberapa hak lainnya Universalisme Relatifisme Budaya
10
Nomor 21- Penanaman modal 22/PUU-V/2007
Hak utuk hidup sejahtera lahir Relatifisme Budaya dan batin dan beberapa hak lainnya
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
antara dan
SIMPULAN STUDI KASUS: Mahkamah Konstitusi tidak terlalu tegas menggunakan paradigma relatifisme budaya, namun selalu menggunakan alasan budaya untuk melegitimasi putusannya. Paradigma relativisme budaya cenderung dominan baik pada level peraturan perundang-undangan maupun pada putusan Mahkamah konstitusi.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENUTUP
Perdebatan yang bersifat filosofis ini akan terus berkembang dan memberi makna tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia dan di dunia.
Terima kasih
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
