Nomor Sifat Lamp Hal
: : : :
6601Z lXlAMDAL120 13 Segera 1 (satu) eks Pengesahan dan arsip AMDAL (ANDAL, RKL & FWL) PLTG Arun 220 MW di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh--
Banda Aceh , .Q Oktober 201 3 M 03 Dzulqaidah 1434 H Yang Terhorrnat; Sdr. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I di Medan
1. Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan PLTG Arun 220 MW di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang telah diterbitkan oleh Gubernur Aceh dengan Nomo~ 660/782/20 13 tanggal 4 Oktober 20 13 sebagaimana SK terlampir :G-&4*?$j& 2. Kepada saudara diminta untuk segera menyerahkan kepada kami 10 (sepuluh) set dokumen ANDAL, RKL & dan RPL yang telah melampirkan SK tersebut di atas dalam bentuk cetak hard cover, sedangkan untuk keperluan pihak Saudara dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dokumen akan diberi cap pengesahan oleh Komisi Penilai Arndal Aceh dan akan menjadi arsip pada Bapedal Aceh sebagai dokumen
3. Demikian kan sampaikan untuk segera dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
I AMDAL ACEH a
- rmbusan; Gubernur Aceh;
&$&-.. Arsip
GUBERNUR ACEH KEPUTUSANGUBERNURACEH NOMOR 660 / 782 / 2013 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN PLTG ARUN 220 MW, DI KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH DENGAN PEMRAKARSA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I GUBERNUR ACEH, Menimbang
,..
: a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Aceh pada
, L-
&;:j&% ..+
A
I:
b. Mengingat
: 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7. 8.
tanggal 27 Agustus 20 13 terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan PLTG Arun 220 MW, di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I dan hasil perbaikan dokumen yang disarnpaikan kepada Komisi Penilai AMDAL Aceh dengan surat Nomor 1321/ 193/UIP/2013 tanggal 25 September 2013 disimpulkan telah dapat disetujui; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan Gubernur; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan ' Aceh; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan ..../2
I ! t
-2-
,
.2'.
;; 1,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20 12 tentang ~egiata$ T $,I Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izi Lingkungan; 11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pen kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas; 12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975.K/47 MPE/ 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambanga dan Energi Nomor Ol.P/47/MPE/1999 tentang Ruang Beb . SUTT dan SUTm untuk Penyaluran Tenaga Listrik; I . i :. 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik; 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Y Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Hidup; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pro Daerah Istimewa Aceh; 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi&f dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembagi7$i Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah ,$ diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentand: Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tenta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Tekn Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Ace Darussalam; 17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang ~ e n ~ e l o l a a i p Lingkungan Hidup; I[. i 5
I
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 6601227120 13 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan Hidup Aceh; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
KEDUA
: , ! . z, : Rencana Pembangunan PLTG Arun 220 MW, di Kota Lhokseumawe, p: 2p ?-
Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. PLN (Persero) Unit Induk j Pembangunan I dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan ' hidup. : Rencana Pembangunan PLTG Arun 220 MW, di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh meliputi : a. tahap Prakonstruksi yang meliputi ; suwei dan investiga~i,~ publikasi dan sosialisasi dan penyediaan lahan; b. tahap Konstruksi yang meliputi ; rekruitmen tenaga kerja, mobilisasi material dan peralatan, aktivitas base camp, penyiapan '6; z ,r lahan, pembangunan PLTG dan fasilitasnya; *1 r
b
;
c. tahap Operasional yang meliputi ; rekruitmen tenaga k e j a operasional, pengujian arus listrik, pembangkit tenaga keja, pemeliharaan instalasi PLTG dan penanganan limbah;
#:
li
.$ '
*rj.;: @ i-
d. tahap fE\Dclta
IU\WAHED\201J\l(rpg~b\Bapedd\Oklobar\k-7W PLTG Arun.doc
+! i
..../ 3 4;.
,.!..,
8
&$
k;
d. tahap Pasca Operasi yang meliputi ; rehabili lahan, pelepasan dan pemutusan hubu demobilisasi peralatan.
1
KETIGA
.
KEEMPAT
KELIMA,
: Dalam melaksmakan Rencana Pembangunan PLTG Arun 220 M
di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, pem dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. perlu secara tepat menggunakan sistem tekno kegiatan ini guna menanggulangi dampak yang ditim operasional PLTG seperti sistim unit pembangkit digunakan, sistirn pengelola limbah ca B3, pencemaran udara, keamanan loka dampak lainnya yang berhubungan de b. material untuk keperluan yang legal dan ramah lingkungan se agar tidak menganggu kepentingan umum; c. perlu disosialisasikan secara transparan dan kesepaka dengan wakil masyarakat terkait rencana pola perekrui tenaga kerja untuk keperluan konstruksi dan operasi; d. melakukan koordinasi dengan Pe serta Instansi terkait pada Pemerintah Aceh melaksanakan pengelolaan lin lingkungan hidup yang terc Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Renc Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui; e. dokumen AMDAL bersifat operasional dan merupakan _ kesahzan yang tidak terpisahkan dari dokumen kon pekerjaan kontruksi yang hams dipenuhi; f. Pemerintah Kota Lhokse kebijakan guna mengantisip Rencana Pernbangunan PLTG prasarana penunjang lainnya; dan g. melaporkan hasil pelaksan Hidup (RKL) dan Rencana kepada instansi yang ditu Lingkungan, Instansi yang berwenang memberikan izin, instansi ;' yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan Gubernur Aceh, Walikota Lhokseumawe minimal se (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetap Keputusan Gubernur ini. : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan kewajiban baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis di dalam Dolamen Renana Pengelcslm kgl-iidup (REX3 Rencatsa Pcrnantet~~ln Lingktmgm Hidup (FtPL) sebagai kctmtuahi dalam melakukan kegiatannya. : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalarn Analisis Da Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi sebagainaana dimaksud ddam diktum KETIGA huruf g untuk diambil hgkah-langkah yang diperlukan.
4
4
KEENAM
lainnya sesuai dengan kegiatannya. KETUJUH : Pemrakarsa wajib mengajukan perrnohonan perubahan Keputusaq . Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan apabila terjadi perubahan,' usaha danlatau kegiatan sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturad Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 12 tentang Izin Lingkungan. KEDELAPAN :
'
KESEMBILAN : Apabila Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
maka Keputusan Gubernur ini batal demi hukum. KESEPULUH
:
sebagaimana mestinya.
SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kewada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Ne ara Lingkungan Hidup RI; Walikota LI? okseumawe; Kepala Bapedal Aceh; Kepala Biro Hukum Setda Aceh; Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh; Kepala Kantor Lingkungan Hiduw dan Kebersihan Kota Lhokseumawe.
