PERPUSTAKAAN SEKOLAH Suatu Keniscayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal Oleh: Blasius Sudarsono Pembelajar Pada Sigma Kappa Sigma Indonesia e-mail:
[email protected] Abstrak Keberadaan perpustakaan sekolah idealnya menempati posisi sentral dalam lembaga pendidikan. Apakah fungsi perpustakaan sekolah sudah benar dipahami, dihayati, dan dikembangkan oleh pihak terkait dalam proses pembelajaran formal? Apakah masyarakat perpustakaan sekolah di Indonesia juga sudah menyadari adanya IFLA School Library Guidelines edisi ke dua, Juni, 2015? Sudahkah materi tersebut diacu guna mengembangkan perpustakaan sekolah? Ketiadaan persepsi mendasar tentang perpustakaan sekolah menjadikan keberadaan perpustakaan sekolah belum pada posisi ideal. Perkembangan fungsi dan peran perpustakaan sekolah tidak dapat dilepas dari adanya manifesto perpustakaan sekolah: IFLA/UNESCO School Library Manifesto (SLM), yaitu: perpustakaan sekolah memberikan informasi dan ide yang menjadi dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan dan perpustakaan sekolah membekali murid berupa keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan imajinasi, memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Perpustakaan sekolah bertugas menyediakan layanan pembelajaran, buku dan sumber informasi lain sehingga menjadikan seluruh warga masyarakat sekolah menjadi pemikir kritis (critical thinkers) dan pemakai efektif informasi dalam beragam media dan format. Perpustakaan Sekolah harus mempunyai pustakawan profesional. Ini dinyatakan juga dalam manifesto perpustakaan sekolah. Dinyatakan bahwa pustakawan sekolah haruslah professionally staff member yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Pengembangan kemampuan profesionalitas berkesinambungan (Continuing Professional Development= CPD) menjadi tanggung jawab pribadi pustakawan sekolah yang harus difasilitasi oleh sekolah (lembaga kerja), asosiasi profesi pustakawan (sekolah), dan lembaga pendidikan pustakawan (sekolah perpustakaan). Manifesto ini juga memberikan arahan untuk melaksanakannya. Kebijakan tertulis atas layanan perpustakaan sekolah harus dibuat. Kebijakan ini mencakup tujuan dan prioritas layanan sehubungan dengan kurikulum sekolah yang berlaku. Perpustakaan sekolah juga harus diselenggarakan dan dikelola berdasar standar profesional. Layanan harus dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat sekolah dan diselenggarakan berdasar konteks masyarakat setempat. Kata kunci: perpustakaan sekolah dan IFLA/UNESCO School Library Manifesto (SLM)
A.
PENDAHULUAN
Tentang Perpustakaan (UU 43, 2007).
Perpustakaan sekolah merupakan
Disayangkan bahwa batasan yang jelas
salah satu jenis perpustakaan, sesuai
tentang
dengan ketentuan yang ada
dalam
ditemukan dalam UU 43, 2007itu.Dalam
Republik
UU 43, 2007 hanya ada batasan tentang
Undang-Undang
(UU)
Indonesia
43,
Nomor
Tahun
2007
Perpustakaan
perpustakaan
nasional,
Sekolah
tidak
perpustakaan
80 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
umum, dan perpustakaan khusus. Padahal
lembaga
pendidikan
UU 43, 2007 itu menyatakan adalima
penulis
nyatakan
jenis perpustakaan, yang salah satunya
“keniscayaan” seperti tertulis pada judul
adalah
tulisan
ini.Keberadaan
Bagaimanakah pemahaman masyarakat
sekolah
idealnya
luas
sentral
perpustakaan
tentang
sekolah.
perpustakaan
sekolah?
dalam
dan
pengajaran
dengan
kata
perpustakaan
menempati
lembaga
posisi
pendidikan.
Apakah masyarakat luas sudah benar
Banyak pihak juga mengatakan bahwa
mengetahui tentang arti dan makna
perpustakaan
sebuah
lembaga pendidikan. Namun penulis
perpustakaan
sekolah?Penulis
ibaratnya
jantung
dari
ragu untuk mengatakan “Ya”.Ketiadaan
justru
persepsi mendasar tentang perpustakaan
perpustakaanlebih sebagai “otak” dari
sekolah
sebuah lembaga pendidikan.
menjadikan
keberadaan
perpustakaan sekolah belum pada posisi
mengidealkan
Apakah
fungsi
bahwa
perpustakaan
ideal.Bagaimana perpustakaan sekolah
sekolah sudah benar dipahami, dihayati,
akan menempati posisi ideal jika arti dan
dan dikembangkan oleh pihak terkait
maknanya
dalam
saja
belum
sepenuhnya
dipahami masyarakat luas.
proses
pembelajaran
formal?
Bagaimana hal tersebut ditanggapi oleh
Posisi dan fungsi perpustakaan
para pemangku kepentingan sekolah yang
sekolah masih sangat beragam, dari yang
dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru,
sudah benar sampai posisi yang hanya
orang
menganggap
karyawan
perpustakaan
sekolah
tua
murid,
murid,
maupun
sekolah?Penulis
menduga
sebatas“hiasan”.Bahkan masih banyak
permasalahan
sekali sekolah yang belum memiliki
dibicarakan secara komprehensif dan
perpustakaan sekolah. Banyak kejadian,
efektif.Padahal
sebuah sekolah memiliki perpustakaan
telah mengalami transformasi fungsi yang
yang bagus pada saat menjelang dan
sedemikian cepat, terutama juga dengan
selama proses akreditasi sekolah. Sering
pengaruh penerapan teknologi informasi
juga terjadi, setelah proses akreditasi
akhir-akhir
tersebut
yang
Namun, apakah semua itu juga sudah
lenyap
benar disadari dan dicoba diterapkan oleh
perpustakaan
semula”dipamerkan”
ternyata
ini
belum
pernah
perpustakaan
ini
(Sudarsono,
perpustakaan
hal dapat terjadi di negeri ini demi
Apakah masyarakat perpustakaan sekolah
kepentingan sesaat.Padahal keberadaan
di Indonesia juga sudah menyadari
perpustakaan
adanya IFLA School Library Guidelines
dalam
sebuah
di
2012).
begitu saja. Mengapa demikian?Banyak
sekolah
sekolah
sekolah
Indonesia?
81 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
Edisi ke dua, Juni 2015?Sudahkah materi
Bab 1: Misi dan Tujuan Perpustakaan
tersebut diacu guna mengembangkan
Sekolah
perpustakaan
sekolah?Tulisan
ini
Dalam babini dibahas hal-hal sebagai
bermaksud menyampaikan kerangka isi
berikut.
dan
1) Pengantar
pokok-pokok
terpenting
dalam
pedoman tersebut.Diharapakan tulisan ini
2) Konteks
dapat
3) Definisi
memicu
diskusi
berkelanjutan
tentang perpustakaan sekolah.
4) Peran dalam sebuah sekolah
B.
PEMBAHASAN
5) Kondisi
1.
IFLA/UNESCO
ini
6) Pernyataan visi
disusun
untuk
7) Pernyataan misi
membantu professional dalam bidang
8) Layanan
perpustakaan
9) Evaluasi program.
kebijakan
sekolah
pendidikan
dan dalam
program
perpustakaan sekolah efektif
SCHOOL
LIBRARY GUIDELINES Pedoman
agar
penentu upaya
menjamin agar siswa dan guru mendapat
Bab
2:
Kerangka
Hukum
dan
Finansial Perpustakaan Sekolah
akses secara efektif pada program dan
Dalam bab ini dibahas hal-hal sebagai
jasa perpustakaan sekolah yang dilakukan
berikut.
oleh pelaksana perpustakaan sekolah
1) Pengantar
yang
2) Dasar hukum dan permasalahan
berkualitas.Draf
pedoman
ini
disampaikan pada bulan Januari 2015 dan
3) Dasar etika dan permasalahan
resmi diterima dan diterbitkan sebagai
4) Dukungan
Edisi
pengembangan
Kedua
Pedoman
Perpustakaan
sarana
Sekolah pada bulan Juni 2015.Edisi
5) Kebijakan
pertama diterbitkan pada 2002.Persiapan
6) Perencanaan
edisi kedua ini dilakukan melalui diskusi,
7) Penganggaran.
untuk
debat, serta konsultasi yang melibatkan
Bab 3:Sumberdaya Manusia untuk
banyak pihak dari berbagai negara.
Perpustakaan Sekolah
Proses
Dalam babini dibahas hal-hal sebagai
terjadi
selama
konferensi-
konferensi IFLA, pertemuan-pertemuan
berikut:
tengah tahunan, dan juga melalui tulisan
1) Pengantar,
dan penilaian berkelanjutan secara tatap
2) Peran
muka maupun online. Berikut pokokpokokisi pedoman tersebut.
personalia
dan
pertimbangan 3) Definisi Pustakawan Sekolah
82 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
4) Kompetensi
yang
diperlukan
untuk pelaksanaan program
Bab
5:
Program
dan
Kegiatan
Perpustakaan Sekolah
5) Peran Pustakawan Sekolah yang professional
Dalam Bab ini dibahas hal-hal sebagai berikut.
a. Pengantar
1) Pengantar
b. Manajemen
2) Program dan kegiatan
c. Kepemimpinan
dan
3) Keberaksaraan
koleborasi
(literacy)
dan
promosi membaca
d. Keterlibatan komunitas
4) Pelatihan
e. Promosi program dan jasa
kebermediaan
keberinformasian
perpustakaan
(media
dan and
information literacy)
6) Peran dan kompetensi tenaga paraprofessional
5) Model
dari
perpustakaan sekolah
pembelajaran
berbasis
pencarian (inquiry) 6) Integrasi teknologi
7) Peran dan kompetensi relawan
7) Pengembangan
perpustakaan sekolah
profesionalitas
guru
8) Standar etika
8) Peran
pengajaran
seorang
pustakawan sekolah
Bab 4: SumberdayaFisik dan Digital dari Perpustakaan Sekolah
Bab
Dalam Bab ini dibahas hal-hal sebagai
Masyarakat Perpustakaan Sekolah
berikut:
Dalam Bab ini dibahas hal-hal sebagai
1) Pengantar
6:
Evaluasi
dan
Hubungan
berikut.
2) Fasilitas
1) Pengantar
a. Lokasi dan ruang b. Penataan ruang c. Akses fisik dan digital 3) Manajeman
pengembangan
koleksi
2) Evaluasi
perpustakaan
sekolah
dan praktik berbasis fakta 3) Pendekatan evaluasi perpustakaan sekolah a. Kualitas program
a. Kebijakan dan prosedur pengembangan koleksi b. Isu
terkait
sumberdaya
digital c. Standar koleksi
b. Persepsi
pemangku
kepentingan c. Materi program d. Dampak program e. Praktik berbasis fakta
d. Pemanfaatan bersama 83 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
4) Dampak evaluasi perpustakaan sekolah
2. MANIFESTO
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH
5) Hubungan
masyarakat
perpustakaan sekolah
Perkembangan
fungsi
dan
peranperpustakaan sekolah tidak dapat
a. Promosi dan pemasaran
dilepas
b. Advokasi
perpustakaan sekolah: IFLA/UNESCO
Pedoman
ini
juga
dilengkapi
School
dari
adanya
Library
manifesto
Manifesto
(SLM).
dengan daftar istilah (glossary) dan
Manifesto ini sudah diterjemahkan dalam
bibliografi.Selain itu ada lima appendix
Bahasa
berikut.
http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manif
Appendix A: IFLA/UNESC O
esto-id.htm).
School Library Manifesto
manifesto itu berbunyi:
Appendix
B:
School
library
budget plan
Appendix C: Instructional models for inquiry-based learning
Appendix
D:
Sample
school
library evaluation checklist
Appendix
E:
School
library
evaluation checklist for principals Pedoman
ini
memang
implementasi
dari
School
•
pada
mengimplementasikannya?
Namun
sebelum itu tentu pemahaman akan SLM sendiri
sangat
mendasar
dilakukan.
Berikut adalah pokok terpenting dari
yang
menjadi
dasar
fungsional
dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan
diimplementasikan dengan benar. Dapat
sekolah kita sudah benar memahami dan
dari
sekolah
keberhasilan
dan
dipertanyakan apakah para pustakawan
Perpustakaan
ide
Library
dipahami,
pertama
memberikan informasi dan
Manifesto (SLM). Penjabaran tersebut dipelajar,
Paragraf
(lihat
The school library provides information and ideas that are fundamental to functioning successfully in today’s information and knowledge-based society. The school library equips students with life-long learning skills and develops the imagination, enabling them to live as responsible citizens.
dasarnya menjabarkan dan membimbing
perlu
Indonesia
pengetahuan. •
Perpustakaan
sekolah
membekali
berupa
murid
keterampilan sepanjang
pembelajaran hayat
serta
pengembangan
imajinasi,
memungkinkan
mereka
manifesto tersebut. 84 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
Konsekuensi
hidup sebagai warga negara
manifesto
yang bertanggungjawab. Selanjutnya tugas
dinyatakan:
perpustakaan
menjadi
sekolah
dalam
dari
pelaksanaan
perpustakaan
sekolah
menyangkut pendanaan. Banyak sekolah yang
belum
menyediakan
menyediakan layanan pembelajaran, buku
perpustakaan
dan sumber informasi lain sehingga
berkesinambungan.Memang kata cukup
menjadikan seluruh warga masyarakat
sangat
sekolah menjadi pemikir kritis (critical
Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-
thinkers) dan pemakai efektif informasi
Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan,
dalam
format.
mengusulkan angka 5% dari angaran
dan
sekolah untuk perpustakaan. Apakah
kompleksnya sumber informasi, maka
usulan ini akan berhasil? Jikapun berhasil
sudah
bagi
apakah sekolah (dalam hal ini kepala
sekolah
sekolah) akan menaati amanah Peraturan
keberinformasian
Pemerintah ini? Manifesto Perpustakaan
beragam
Dengan
media
semakin
menjadi
perpustakaan
dan
beragam
keharusan
(pustakawan)
mengajarkan
(information literacy) kepada siswa.
pada dasarnya adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan bertindak etis
pustakawan
2007).Adalah untuk
tugas
mengajarkan
dua
kemampuan dasar tersebut. Kiranya tidak berlebihan apabila penulis mengajak pustakawan
sekolah
merefleksi
cukup
relatif.Rancangan
dan
Peraturan
Sekolah menyebut:
Menurut penulis “keberinformasian”
(Sudarsono,
yang
anggaran
diri
dengan pertanyaan berikut: “Bagaimana
The school library is essential to every long-term strategy for literacy, education, information provision and economic, social and cultural development. As the responsibility of global, regional and national authorities, it must be supported by specific legislation and policies. School libraries must have adequate and sustained funding for trained staff, materials, technologies and facilities.
pustakawan sekolah menyikapi sikap berpikir kritis pihak lain?” Pertanyaan berikutnya pustakawan
adalah: “Bagaimana pula sekolah
dapat
berbicara
masalah etika seandainya pustakawan sekolah masih terjebak pada tindakan yang belum mengutamakan masalah etika ini?“
Dari penggal paragraf di atas, jelas bahwa perpustakaan sekolah adalah investasi
jangka
panjang.
Pada
perpustakaan sekolah diletakkan harapan akan masa depan bangsa dan negara dalam diri pribadi pengguna perpustakaan usia muda. Siapa tahu bahwa suatu saat di antara mereka akan ada pribadi yang
85 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
menjadi pemimpin bangsa. Itulah yang
ketrampilan untuk mengevaluasi dan
seharusnya
menggunakan
disiapkan.Perpustakaan
sekolah
adalah
perwujudan
informasi,
tanpa
memandang bentuk, format media,
idealisme.Perpustakaan sekolah bukanlah
termasuk
hasil pola pikir pragmatisme.Pola pikir
komunikasi dalam masyarakat;
manakah yang biasanya dimiliki oleh pemegang otoritas sekolah dewasa ini? Untuk
membantu
kepekaan
pada
moda
e. menyediakan akses terhadap beragam sumber informasi, lokal, regional,
pemegang
nasional, dan global, selain itu juga
otoritas sekolah memilih pola pikir yang
kesempatan yang menunjukkan pada
benar dan tepat, manifesto perpustakaan
keberagaman ide, pengalaman, dan
sekolah
pendapat;
juga
perpustakaan
menegaskan sekolah
bahwa
adalah
bagian
f. menyelenggarakan
kegiatan
yang
integral dari proses pendidikan. Inti
mendorong kesadaran serta kepekaan
layanan perpustakaan sekolah adalah
sosial dan budaya;
berbagai upaya dalam mengembangkan keberaksaraan,
keberinformasian,
pengajaran, pembelajaran, dan budaya. Secara lebih rinci berikut adalah tugas
g. bekerja
dengan
siswa,
pengajar,
administrator, dan orang tua murid untuk mencapai tujuan sekolah; h. menegaskan bahwa kebebasan ilmiah
perpustakaan sekolah:
dan kebebasan akses informasi adalah
a. mendukung dan meningkatkan tujuan
hal
mendasar
untukmewujudkan
pendidikan sesuai dengan tugas dan
kewargaan
kurikulum sekolah;
bertanggung jawab serta partisipasi
b. mengembangkan kebiasaan dalam
dan
dan
menjaga
kesenangan
membaca,
belajar,
menggunakan
siswa dan
perpustakaan
sepanjang hayat; c. memberi
yang
efektif
dan
dalam demokrasi; dan i. melakukan
promosi
atas
koleksi
buku, sumberdaya informasi lain, dan layanan
apa
saja
yang
dimiliki
perpustakaan sekolah kepada segenap
kesempatan
untuk
berkesperimentasi, dalam mencipta dan menggunakan informasi bagi
masyarakat sekolah maupun di luar sekolah. Perpustakaan
sekolah
harus
pengetahuan, pemahaman, imajinasi,
mempunyai pustakawan profesional. Ini
dan kesenangan;
dinyatakan
d. mendukung pembelajaran
semua
siswa
serta
dalam praktik
juga
dalam
manifesto
perpustakaan sekolah. Dinyatakan bahwa pustakawan
sekolah
haruslah
86 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
professionally
staff
yang
diakses oleh setiap anggota masyarakat
bertanggung jawab atas perencanaan dan
sekolah, dan diselenggarakan berdasar
pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang
konteks masyarakat setempat. Kerja sama
bersangkutan harus dapat bekerjasama
dengan pihak guru, pihak manajemen
dengan
komunitas
sekolah, administrator, orang tua murid,
sekolah, dan juga menjalin kerja sama
pustakawan dan profesional informasi
dengan
lainnya serta masyarakat luas perlu
semua
member
anggota
pihak
perpustakaan
umum
setempat. Tuntutan kemajuan jejaring
didorong
maya,
boleh dilupakan adalah tugas pemerintah
pustakawan
kompeten
dalam
pengajaran
sekolah
harus
perencanaan
beragam
dan
penanganan
melalui
agar dapat dilakukan. Tidak
kementerian
pendidikan
selayaknya memilih strategi, kebijakan
informasi bagi guru dan murid. Maka
dan
jelas
selalu
manifesto ini. Termasuk juga dalam
melanjutkan pengembangan kemampuan
menyebarluaskan manifesto, contohnya
profesional
Pengembangan
dalam program peningkatan kemampuan
profesionalitas
guru dan pustakawan sekolah.
bahwa,
mereka
mereka.
kemampuan
harus
berkesinambungan Professional menjadi
(Continuing
Development
tanggung
pustakawan
=
jawab
sekolah
yang
rencana
3.
dalam
melaksanakan
KEBIJAKAN
NASIONAL
CPD)
PERPUSTAKAAN SEKOLAH
pribadi
Seperti telah disebut pada awal
harus
tulisan
ini,
ketentuan
tentang
difasilitasi oleh sekolah (lembaga kerja),
perpustakaan sekolah di Indonesia, telah
asosiasi profesi pustakawan (sekolah),
dirinci dalam UU 43, 2007.Karena
dan lembaga pendidikan pustakawan
kedudukannya
(sekolah perpustakaan).
ketentuan tersebut dapat juga disebut
Manifesto ini juga memberikan arahan
untuk
Kebijakan perpustakaan
melaksanakannya.
tertulis sekolah
atas harus
layanan dibuat.
dalam
undang-undang,
sebagai kebijakan nasional (national policy). Muncul pertanyaan: Apakah ketentuan tersebut memang sudah dapat disebut
sebagai
kebijakan
nasional
Kebijakan ini mencakup tujuan dan
perpustakaan sekolah? Tentu kita harus
prioritas layanan sehubungan dengan
menyimak dan membelajari apa saja yang
kurikulum
telah
Perpustakaan
sekolah sekolah
yang juga
berlaku.
diatur
mengenai
Perpustakaan
harus
Sekolah dalam UU 43, 2007 itu.Berikut
diselenggarakan dan dikelola berdasar
adalah Pasal 23 dari UU 43, 2007 terkait
standar profesional. Layanan harus dapat
dengan Perpustakaan Sekolah.Bab VII
87 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
Bagian
Ketiga
Perpustakaan
anggaran
belanja
operasional
Sekolah/Madrasah Pasal 23 menyebut
sekolah/madrasah
sebagai berikut.
barang di luar belanja pegawai dan
a. Setiap
sekolah/madrasah
menyelenggarakan
belanja
belanja modal untuk pengembangan
perpustakaan
perpustakaan.
yang memenuhi standar nasional perpustakaan
atau
Jika disimak apa yang dapat
dengan
dianggap sebagai Kebijakan Nasional
memperhatikan Standar Nasional
Perpustakaan Sekolah seperti ditemui
Pendidikan.
dalam UU 43, 2007 tentu dengan segera
b. Perpustakaan
sebagaimana
dapat dikatakan bahwa semua ketentuan
dimaksud pada ayat (1) wajib
dalam Bab VII Pasal 23 tersebut masih
memiliki
teks
sangat sumir.Terutama jika direfleksikan
pelajaran yang ditetapkan sebagai
pada dua dokumen IFLA yang telah
buku
diuraikan
koleksi
buku
teks
wajib
pada
pendidikan
yang
bersangkutan
anggota masyarakat global lagi pula
mencukupi
Indonesia adalah juga anggota IFLA
dalam
jumlahyang
satuan
di
atas.
maupun
dan pendidik.
tanggung jawab untuk menindaklanjuti
dimaksud
tentu
sebagai
untukmelayani semua peserta didik
c. Perpustakaan
Unesco
Padahal
mempunyai
sebagaimana
kesepakatan yang telah ditandatangani
ayat
bersama.Selain
pada
(1)
itu
perlu
juga
mengembangkan koleksi lain yang
diperhatikan perkembangan peran dan
mendukung pelaksanaan kurikulum
fungsi Perpustakaan Sekolah mengikuti
pendidikan
kebutuhan masyarakat pemakainya dan
d. Perpustakaan
sekolah/madrasah
perkembangan ilmu pengetahuan dan
melayani peserta didik pendidikan
teknologi.Perpustakaan
kesetaraan yang dilaksanakan di
kenyataannya juga sudah mengalami
laingkungan satuan pendidikan yang
transformasi.
bersangkutan.
4.
e. Perpustakaan
sekolah/madrasah
mengembangkan perpustakaan
berbasis
layanan teknologi
informasi dan telekomunikasi
paling
sedikit
5%
pada
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH Sepanjang
sejarahnya,
perpustakaan sekolah telah mengalami tiga perubahan mendasar. Perubahan ini
f. Sekolah/madrasah mengalokasikan dana
Sekolah
dari
memang tidak terjadi di Indonesia, namun lebih pada dunia Perpustakaan
88 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
Sekolah pada umumnya di negara maju.
pendukung dalam menyediakan bacaan
Pada mulanya, perpustakaan sekolah
tambahan (pelengkap) bagi siswa. Tidak
dimaksudkan
mengherankan jika masih ada persepsi
sebagai
penyimpanan
buku
tempat
yang
digunakan
guru
dan
kepala
sekolah
yang
sebagai tambahan bacaan bagi siswa. Di
menganggap perpustakaan sekolah hanya
sisi lain terdapat unit penyimpan semua
sebagai
”hiasan”
alat peraga yang digunakan guru dalam
Mereka
belum
memberikan pelajaran. Koleksi alat
perpustakaan
peraga ini kebanyakan dalam format
integral dari sistem pendidikan (sekolah).
audiovisual
Hal
yang
biasanya
dikelola
ini
bagi
sekolahnya.
menyadari
sekolah
terlihat
bahwa
adalah
juga
dalam
UU
sendiri oleh para guru. Pada akhir Perang
Pendidikan
Dunia II, tokoh dari dua bidang tersebut
perpustakaan sekolah sebagai sistem
bertemu
pendukung.
sistem
menghasilkan pendukung
suatu
konsep
pendidikan
yang
yang
bagian
menempatkan
Bagi sekolah yang telah menerima
menyatukan pengelolaan Perpustakaan
bahwa
Sekolah
bagian integral dari suatu sekolah, dapat
dengan
unit
pengelola
perpustakaan
saja
inilah yang melahirkan unit yang dikenal
pustakawan
dengan nama School Library Media
kedudukannya dengan guru. Bahkan
Center (LMC).
untuk pengelola perpustakaan sekolah
pertama
merupakan dari
transformasi
Perpustakaan
sepenuhnya
adalah
audiovisual. Konsep pengelolaan bersama
Ini
belum
sekolah
menerima
sekolah
sejajar
juga menugaskan guru, dan bukan pada
Sekolah
pustakawan sekolah. Dalam praktik tidak
(sentralisasi sistem simpan dan temu
jarang jika ada pustakawan sekolahpun
kembali). Tujuannya agar pemanfaatan
masih
dua jenis koleksi tersebut menjadi lebih
administratif, meski UU Pendidikan telah
efektif bagi pendidikan dan pengajaran.
menyebut sebagai tenaga pendidikan.
Fungsi
dengan
Yang rancu juga dalam menerjemahkan
fungsi
sebutan teacher librarian sebagai Guru
pendidikan. Muncul terminolgi teacher
Pustakawan dan bukannya Pustakawan
librarian disamping school librarian. Di
Guru. Yang lebih merisaukan (jika
Indonesia, penggabungan dua fungsi ini
memang ada) gejala bahwa bagi guru
tentu belum terjadi pada semua sekolah.
yang
Bahkan tidak jarang fungsi perpustakaan
namun masih kekurangan jam mengajar
sekolah
ternyata
pustakawan
sendirinya
bertambah
masih
saja
sekolah dengan
sebagai
unit
diposisikan
sudah
sebagai
memperoleh
ditugaskan
di
tenaga
sertifikasi,
Perpustakaan
89 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
Sekolah guna melengkapi jam mengajar
keberhasilan dalam menerapkan konsep
mereka.
keluhan
tersebut. Sebagaian menerima namun
pustakawan sekolah yang penulis sendiri
gagal dalam penerapannya. Kegagalan
belum mendapat bukti kebenarannya.
dalam pelaksanaan itu karena belum
Hal
ini
menjadi
Transformasi perpustakaan
kedua
bagi
terjadi
konsistensi
integrasi
konsep
sekolah
terjadi
dengan
tersebut dalam kurikulum. Akibatnya
komputer
dalam
dunia
timbul keraguan sehingga penerapan
perpustakaan. Semula semua peralatan
konsep itu tidak dapat mulus dikerjakan.
komputer ditempatkan di pusat media
Ternyata mengubah pola pikir menjadi
atau perpustakaan atau di LMC. Dalam
kendala utama. Bagi kita di Indonesia,
praktik kemudian ada keluhan dari siswa
pertanyaan yang mungkin dapat diajukan
maupun guru jika akan menggunakan
adalah
peralatan
harus
(pustakawan)
Keluhan
ini
masuknya
meninggalkan
perpustakaan
sekolah
kita
sudah
mengakibatkan
mengenal konsep ini? Konsep ini dikenal
perpustakaan sekolah atau LMC menjadi
juga dengan: integrasi sistem informasi
jarang dikunjungi. Pada dasawarsa 1990-
dalam kurikulum.
an
yang
kelas.
apakah
muncul
konsep
pendidikan
Transformasi ketika
siswa mendapatkan porsi lebih besar
dominan
dalam
pembelajarannya.
Sebelumnya biasa jika ada anggapan
Guru menekankan pembelajaran berbasis
bahwa perpustakaan sekolah merupakan
projek, penyelidikan, kelompok siswa
tempat tujuan semua sivitas mencari
melakukan
atau
bahan dan peralatan mengajar belajar.
Dengan
Kini semua itu berubah dengan teknologi
sendirinya siswa memerlukan lebih dari
yang menghasilkan sistem jejaring kerja.
sekedar catatan pelajaran dan buku teks
Perpustakaan
agar
memerlukan
jejaring pusat, dengan ibaratnya banyak
lingkungan yang kaya akan informasi
belalai yang menjangkau seluruh bagian
maupun teknik untuk disarikan, dikemas,
dari sekolah bahkan sampai di luar
dan dipakai dalam projek mereka.
sekolah.Pustakawan
pemecahan
projek
investigasi,
permasalahan.
berhasil.
Siswa
dalam
sudah
terjadi
konstruktif. Konsep ini memungkinkan
perencanaan
teknologi
ketiga
sedemikian
sistem
Sekolah
kini
sekolah
sekolah.
menjadi
harus
Pertanyaan yang jawabnya bisa ya
mampu menjadi antar muka (interface)
atau tidak adalah ”Apakah konsep
yang menghubungkan sistem informasi
konstruktivis ini berjalan dengan baik?”
tercetak maupun digital, teknologi, dan
Beberapa
jejaring di satu sisi dengan siswa, guru,
kasus
menunjukkan
90 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
dan pihak terkait di sisi lain. Jangkauan
pada karya cetak dan multimedia terpusat (sentralisasi ) agenda yang kaku pelaksana tunggal ruang tenang, cenderung kosong
sistem informasi dari pusat sampai setiap bagian sekolah, bahkan sampai di luar
3.
sekolah. Oleh karena itu transformasi ketiga
ini
juga
transformasi pendidikan
dikenal
dengan:
keseluruhan
sistem
dalam
satu
4. 5.
sistem 6.
informasi. Secara skematis gambar berikut menunjukkan perubahan sistem lama menjadi sistem baru. Dari yang dulunya
C.
mengarah ke satu titik (sentralisasi) menjadi dari sati titik mengarah ke berbagai jurusan. Dalam sistem ini terjadi sekaligus penerapan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Komunikasi menjadi lebih interaktif. Secara bersama layanan perpustakaan dirancang oleh pustakawan dan pengguna perpustakaan.
teknologi 3. sentralisasi dan desentralisasi 4. agenda yang luwes 5. profesional dan staf teknis 6. menunjukkan kesibukan laboratorium pembelajaran
PENUTUP Mengakhiri tulisan ini penulis
tidak akan menyimpulkan, karena apa yang disampaikan merupakan pokokpokok
yang
justru
memerlukan
pembahasan dan diskusi lebih lanjut. Banyak
pertanyaan
dimunculkan Kebijakan Sekolah
dapat
sehubungan Nasional
saja dengan
Perpustakaan
Indonesia.Namun
sebelum
membicarakan kebijakan nasional kita harus
berani
bertanya
pengetahuan
mendasar
perpustakan
sekolah
dari yang
tentang konsep kita
Gambar 1. Transformasi
anut.Apakah ada pihak yang benar
Perpustakaan Sekolah
menekuni serta mengembangkan falsafah Perpustakaan
Sekolah
di
Tabel 1. Perbandingan Perubahan
Indonesia?Adakah pihak
Sistem
mengikuti perkembangan konsep dasar
Perpustakaan
Sekolah
Tradisional dengan Baru TRADISIONAL 1. koleksi berbasis karya cetak 2. orientasi
BARU 1. koleksi berbasis informasi 2. beragam
yang benar
Perpustakaan Sekolah di dunia global? Bagaimana
diseminasi
mengenai
konsep
pengetahuan dasar
dan
implementasinya: adakah pihak yang
91 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
benar melakukannya? Tentu pertanyaan ini
dapat
diajawab
oleh
Sekolah
Perpustakaan, Perhimpunan Perpustakaan Sekolah atau Pustakawan Sekolah, serta Perpustakaan Nasional RI yang sering menyebut dirinya sebagai Pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia?
92 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
D.
SUMBER BACAAN
Emerging Concept of the SchoolLibraryMediaCenter.Dapat padahttp://slisweb.sjsu.edu/courses/250.loertscher/chapter%201.pdf. IFLA/Unesco School Library Manifesto.Dapat http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest.htm.
diakses
diakses
pada
International Federation of Library Associations and Institutions (2015)IFLA School Library Guidelines.2nd edition. Den Haag.69 p. Sudarsono, Blasius. 2005. Dokumentasi dalam proses mengajar belajar. Jakarta: PDII-LIPI. Sudarsono, Blasius. 2007. Keberinformasian: Sebuah pemahaman awal. Makalah disampaikan dalam Seminar sehari Melek Informasi dalam Pembelajaran dan Pengajaran di Sekolah.Beran, Tridadi, Sleman 13 Februari 2007. Sudarsono, Blasius. 2011.Inovasi Pengembangan Layanan Perpustakaan pada RSBI tingkat SLTA.Disampaikan dalam Rapat Evaluasi Layanan Perpustakaan Sekolah untuk tingkat SLTA (RSBI) se Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 10 November 2011.
93 ACARYA PUSTAKA Volume 1, No. 2, Desember 2015
