UNDIAN
GRATIS
BERHADIAH
1
UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan PP Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian KEPPRES Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan
Undian
PERMENSOS Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian KEPMENSOS Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian 2
UNDIAN • Ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri (ps. 1(2) UU No. 22 Th. 1954)
UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) • Ialah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan / dikaitkan dengan perbuatan lain (promosi produk barang/jasa).
3
Undian Gratis Berhadiah Langsung (UGBL)
• Peserta dapat langsung mengetahui mendapat hadiah atau tidak pada saat membeli produk barang/jasa yang dipromosikan. • Penentuan pemenang dengan cara gosok, kerik, keletek bagian tertentu pada kupon atau sarana undian lainnya.
Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung (UGBTL).
• Peserta dapat mengetahui sebagai pemenang setelah dilakukan undian. • Penentuan pemenang melalui cara diundi pada waktu tertentu. • Secana undian bisa dalam bentuk kupon, karcis, struk belanja, dsb.
4
2
Kegiatan penyelenggaraa n
1
3 Penyegelan sarana undian
Pengajuan permohonan izin
4 Penarikan untuk penetapan pemenang
6 Pelaporan pelaksanaan undian
5 Penyerahan hadiah kepada pemenang 5
KEWAJIBAN BAGI PENYELENGGARAAN UGB
Membayar biaya izin (PNBP) Rp.200.000,- / setiap periode penarikan/lokasi Membayar biaya izin promosi (PNBP) Rp. 100.000,- Disetor ke rekening Bendahara Penerimaan Ditjen Banjamsos pada Bank BRI Nomor : 1503 01000002308 Membayar UKS (sumbangan) + 10% dari total nilai hadiah yang disetor ke rekening Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial, pada Bank BNI cabang Kramat Nomor rekening 0010550860.
Memungut dan menyetorkan Pajak Hadiah Undian sebesar 25 % ke Kas Negara.
Membuat laporan hasil pelaksanaan undian (selambat-lambatnya 2 bulan setelah berakhirnya masa undian).
Menyerahkan hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya kepada Kementerian Sosial untuk pusat, Instansi / Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota untuk daerah.
6
LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN UGB
Berita Acara pelaksanaan UGB dari Notaris Daftar pemenang dan tanda terima penyerahan hadiah Daftar hadiah tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya JIKA ADA Foto dokumentasi, pada pelaksanaan UGB dan penyerahan hadiah
Penyerahan Pajak hadiah ke Kas Negara sebesar 25% berupa SPP-Final 7
UGB dapat dilaksanakan apabila: • Telah mendapat izin Menteri Sosial • Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan
Setiap UGB bersifat terbuka, diumumkan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik dengan mencantumkan : • Nomor dan tanggal izin iklan promosi. • Jumlah, jenis dan nilai hadiah • Jangka waktu pelaksanaan undian • Wilayah peredaran. • Tanggal penarikan/penyegelan.
8
Penyelenggara UGB wajib menyediakan hadiah-hadiah sesuai yang tercantum dalam SK izin atau surat permohonan aslinya. Penyelenggara wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat Kementerian Sosial/Instansi(Dinas Sosial Propinsi) dan Kepolisian/keamanan setempat sebelum pelaksanaan penyegelan/penarikan undian. Penyegelan UGB langsung dilakukan oleh pejabat Kementerian Sosial/Dinas Sosial (Instansi Sosial Provinsi setempat)
9
Penarikan UGBTL bersifat terbuka untuk umum dan dilakukan dihadapan notaris dengan disaksikan oleh pejabat Kementerian Sosial/Instansi/Dinas Sosial Propinsi/ Kabupaten /Kota setempat dan pejabat Kepolisian/keamanan setempat. Dalam hal pejabat Notaris tidak hadir karena sesuatu hal yang tidak dapat terhindarkan, maka penarikan undian tetap dapat dilaksanakan oleh Pejabat Kementerian Sosial/Instansi/Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.
10
Notaris wajib membuat berita acara penarikan undian dengan isi : • • • • •
Nomor, tanggal SK Izin UGB. Susunan hadiah. Jumlah hadiah Susunan pemenang hadiah. Nama dan nomor pemenang hadiah
11
Pengumuman/Penyampaikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan undian.
Penayampaian informasi tentang nomor dan tanggal SK Izin sebagai landasan pelaksanaan undian.
Penarikan undian dilaksanakan dihadapan Notaris dan disaksikan oleh pejabat dari Kementerian Sosial dan/atau Instansi/Dinas Sosial Propinsi/ Kabupaten /Kota, petugas Kepolisian / keamanan setempat. 12
Para pejabat yang bertindak sebagai saksi wajib menandatangani/paraf berita acara dan sarana undian yang dianggap syah sebagai pemenang pada saat penyegelan /penarikan undian.
Penyelenggara dan EO wajib memusnakan sisa kupon yang tidak terambil sebagai pemenang, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pada saat pemusnahan kupon sisa undian, penyelenggara wajib mengundang pejabat Kementerian Sosial, Instansi/Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kotadan Kepolisian/keamanan setempat bila diperlukan. 13
KEPPRES NO. 48 TAHUN 1973 MENTERI SOSIAL
GUBERNUR Cq Dinas/Instansi Sosial Provinsi
Untuk semua jenis UGB
Memberikan rekomendasi untuk penyelenggaraan UGB
14
Menolak permohonan izin UGB, apabila : • Tidak penuhi persyaratan. • Diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif. • Bukan untuk tujuan UKS, dsb.
Menunda, Mencabut /Membatalkan, apabila: • Meresahkan masyarakat. • Pelaksanaannya menyimpang.
Menetapkan batas waktu dan wilayah penyelenggaraan. Memperpanjang izin. Menetapkan salah satu badan/penitia sebagai penyelenggara (jika ada 2 pemohon atau
lebih).
15
UGB YANG TIDAK DIBERI IZIN Jumlah Dan Jenis Hadiah.
• Tidak dapat dideteksi/diketahui lebih dulu
Produk Barang Yang Dipromosikan, berupa: • Obat-obatan yang dikonsumsi. • Rokok, minuman keras atau produk lain yang membahayakan kesehatan/keselamatam bagi manusia. • Barang-barang lain yang tidak layak dipromosikan.
Produk /jasa yang tidak layak dipromosikan
16
Hukuman Penjara (Ps. 12 UU No. 22 Thn. 1954). • Bagi penyelenggara undian tanpa izin • Penyelenggara yang menyimpang / melanggar. • Tidak memenuhi syarat/kewajiban.
Sanksi Administrasi (Pembatalan/ Pencabutan Izin). • Pelaksanaannya menimbulkan ekses negatif. • Pelaksanaannya menyimpang.
17
1.
Penyelenggara wajib menyerahkan hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penarikan atau pengumuman pemenang di media massa, kepada Kementerian Sosial cq. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dit. PPSDBS) untuk kepentingan Sosial. Penyerahan hadiah dari penyelenggara harus dengan berita acara. Penyerahan ke Badan Sosial untuk hadiah mobil harus mendapat persetujuan Menteri Sosial, untuk sepeda motor dll harus mendapat persetujuan Dirjen Linjamsos. 18
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal dilakukan pengundian, penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa. 3. Hadiah yg tdk tertebak / tdk diambil oleh pemenangnya wajib diserahkan oleh penyelenggara kpd Kementerian Sosial, selambat-lambatnya 60 hari sejak tgl berakhirnya pengumuman pemenang.
19
4.
Hak untuk meminta / mengambil hadiah undian hapus / gugur setelah lewat 6 bln sejak tanggal pengundian / penarikan undian, dan terhadap hadiah tsb oleh Kemensos disalurkan kpd yg berhak utk digunakan bagi kepentingan UKS
5.
Hak utk menerima / mengambil hadiah undian yg berupa makanan atau barang yg mudah rusak, akan hapus / gugur pd saat barang tsb diserahkan kpd Kemensos
20
HTT
Walaupun hadiah undian yg tdk diambil oleh pemenangnya /tdk tertebak pd prinsipnya hrs diserahkan kpd Mensos, namun utk hadiah yg berupa barang yg berada jauh diluar daerah dan penyelenggara undian / penanggung jwb menghadapi kesulitan utk penyerahannya, mk dpt diserahkan melalui Dinas / Badan yg bertanggung jwb melaksanakan fungsi di bidang kesos di propinsi. Bukti penyerahan berupa barang tsb, hrs segera disampaikan kpd Direktur PPSDBS.
21
6.
Mengenai hadiah berupa uang, dapat ditransfer melalui Bank BNI Capbank Kramat Rek. A.n. Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial No. 10550860, dan bukti transfernya disampaikan kepada Dit. PPSDBS. Khusus penerimaan hadiah berupa barang yang diserahkan penyelenggara UGB/penanggung jawab melalui Dinas/Badan yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi di bidang kesejahteraan sosial provinsi harus diadministrasikan secara tertib, jelas, dan trasparan dilaporakan kepada Dirjen Linjamsos secara tertulis dengan melampirkan bukti berita acara serah terimanya.
22
7.
8.
9.
Hadiah yg tdk tertebak/tdk diambil oleh pemenangnya utk jangka waktu yg telah ditentukan, agar dibuat perencanaan penyalurannya. Barang-2 yg telah disalurkan utk dibuat Berita Acara Serah terima barang dan foto copynya disampaikan / dilaporkan ke Ditjen Linjamsos cq. Dit. PPSDBS utk barang-2 yg diterima oleh Dinas Sosial Propinsi / Kab / Kota Barang-2 yg diterima dari penyelenggara hrs disertai dg Berita Acara serah terima barang dari penyelenggara dg Dinas Sosial Propinsi / Kab/ Kota 23
10. Dlm hal penyerahan hadiah berupa barang yg berada di daerah dpt diserahkan ke Instansi Sosial setempat & laporan Berita Acara Penyerahan tsb disampaikan kpd Mensos dg tembusan Gubernur Propinsi setempat 11. Hadiah yg tdk diundi baik sebagian besar maupun sebagian kecil pd saat tgl penarikan undian berlangsung, mk selayaknya undian tsb tdk boleh dilakukan penarikan undian ulang dikemudian hari, shg hadiah tsb mjd hadiah yg tdk tertebak /tdk ada pemenangnya. 24
PERMOHONAN IJIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9.
Permohonan izin UGB dg lampiran persyaratan yg msh berlaku hrs diajukan 30 hari sebelum penyelenggaraan undian dilaksanakan. Membayar biaya permohonan Rp. 200.000,- utk setiap periode atau setiap tempat pengundian/penarikan dan biaya izin promosi/iklan Rp. 100.000,(berdasarkan PP No. 3 tahun 2011 ). Masa berlaku penyelenggaraan undian sesuai dg tenggang waktu yg tercantum dlm SK Mensos dan tdk dpt diperpanjang. SK Mensos dpt diambil/dikirim setelah pemohon menyerahkan kpd Dit PPSDBS tanda bukti lunas pembayaran dana UKS melalui rekening Badan Pengelolaa Dana Kesejahteraan Sosial di Bank BNI Cabang Kramat No. rekening 0010550860 Pembayaran dana UKS 10% dari nilai total hadiah paling lambat disetorkan ke rekening Badan Pengelolaa Dana Kesejahteraan Sosial sebelum program undian dipromosikan atau penyelenggaraan penarikan undian dilaksanakan dg bukti setor dikirim atau di fax ke no. 021-3100468 Dit. PPSDS Setelah diterbitkannya SK Mensos, mk dana UKS yg telah lunas dibayar tdk dapt dibatalkan atau ditarik kembali. Utk penyegelan sarana atau perangkat undian (kupon) dilakukan setelah jangka waktu penyelenggaraan habis masa berlakunya atau sebelum penarikan. Jml total hadiah dilarang utk ditambah atau dikurangi, & hrs sesuai dg surat permohonan kepada Mensos yg sdh diterbitkan SK Mensos RI. Pengajuan surat perubahan hadiah atau tgl penarikan minimal 14 hari sebelum jatuh tempo tgl penarikan, dan tdk diperkenankan utk membatalkan penyelenggaraan undian 25
TATA TERTIB ……………..
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Pengulangan penarikan undian hanya dpt dilakukan pd hari & tgl yg sama pd saat itu juga & tdk dibenarkan adanya hadiah cadangan dan atau pemenang cadangan Penyelenggara wajib menyetorkan Pajak Atas Hadiah Undian sebesar 25% yg telah dipungut dari para pemenang/ penyelenggara ke Kas Negara Hadiah yg tdk diambil /tdk tertebak dlm waktu 60 hari terhitung sejak tgl pengundian /penarikan hrs diserahkan kpd Depsos cq. Dit. PPSDBS atau Dinsos Propinsi atau Dinsos Kab/Kota. Bagi penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan UGB, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa penyerahan/ pemberian hadiah kpd pemenang. Bagi penyelenggara UGBL maupun tidak langsung diharapkan senantiasa memantau dan mengamankan perangkat undian yg digunakan antara lain : surat, Kotak Surat (PO BOX) yg sdh terdaftar pd Kantor Pos), Kupon, Tiket dan SMS, guna menghindari hal-hal yg tdk dpt dipertanggung jawabkan. Setelah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin UGB penyelenggara wajib mencantumkan nomor izin promosi Kemensos yg dicantumkan di media cetak, billboard, spanduk, leaflet, dll. Segera memusnahkan sisa kupon /sarana undian yg tidak terpilih sebagai pemenang setelah dilakukan penarikan/penyaringan, agar tidak jatuh ke tangan pihak yg tdk bertanggung jawab/penipuan. 26
Pemantauan dilakukan melalui : • Iklan di media cetak • Iklan di media elektronik • Spanduk yg dipasang di jalan maupun di toko-toko / supermarket
Pemantauan dilakukan baik terhadap undian yg sudah ada izinnya maupun yg belum ada izinnya. 27
•Masyarakat dirugikan (materi). •Pemerintah dirugikan secara moral. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun. •Penyelenggara. Citranya dirusak/buruk.
• Melalui Surat Pos. • Melalui Telepon. • Melalui SMS.
•Melalui Surat Pos : •Surat berlembar-lembar. •Batas waktu pengambilan hadiah sangat pendek/singkat •Alamat penyelenggara jika dikonfirmasi > fiktif •Ada perintah setor pajak ke rekening tertentu •Hadiah berkisar mobil
Modus.
Dampak
Cara Mengenali Tindak Penipuan.
Sumber Kerawanan • Kupon Undian tidak sampai ke penyelenggara. • Penyelenggara, Sisa kupon pasca penarikan undian tidak dimusnahkan.
28
MOU Kementerian Sosial – PT. POS
Tingkatkan pengawasan terhadap penarikan undian.
PENANGGGULANGAN PENIPUAN
Tingkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait (Polisi).
Tingkatkan kepatuhan penyelenggara >
pemusnahan kupon.
29
30