UNDANG-UNDANG KADERISASI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA. Nomor 01 Tahun 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Undang-Undang Kaderisasi Mahasiswa FKM UA

UNDANG-UNDANG KADERISASI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor 01 Tahun 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa mahasiswa merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran vital dalam mempengaruhi transformasi nilai-nilai kemasyarakatan, pemimpin yang dapat menjadi lokomotif perbaikan masyarakat (agent of change) dan menjadi insan akademis pengabdi dan pencipta Indonesia yang adil dan sejahtera. b. bahwa mahasiswa membutuhkan suatu proses pendidikan, pembelajaran dan pembinaan tentang jari diri sebagai mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang memiliki karakter, nilai, kemampuan yang dapat mewujudkan transformasi watak dan kepribadian seorang mahasiswa sejati, sikap, serta wawasan intelektual yang melahirkan sikap kritis, serta orientasi pada kemampuan dan profesionalisme. c. bahwa Badan Legislatif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa tertinggi di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan perwakilan mahasiswa lintas angkatan yang di pilih langsung oleh mahasiswa dan mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang yang mengatur seluruh mahasiswa. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang termaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) perlu dibentuk peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang kaderisasi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Mengingat: 1. Peraturan Rektor Universitas Airlangga NOMOR: 07/H3/PR/2011. 2. Konstitusi Dasar Ormawa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Amandemen II tahun 2012.

1


BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA dan KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG KADERISASI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut UA. 2. Rektor UA selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Airlangga. 3. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, selanjutnya disebut FKM UA merupakan salah satu fakultas yang menjadi bagian dari Universitas Airlangga. 4. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 5. Mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Maba FKM UA adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang resmi dikukuhkan oleh Rektor dan tercatat sebagai mahasiswa semester pertama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang meliputi S1, S0 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan D3 Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Hiperkes dan Keselamatan Kerja). 6. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, yang selanjutnya disebut Ormawa FKM UA adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah peningkatan softskill serta budaya prestasi mahasiswa. 7. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut BLM FKM UA adalah lembaga legislatif kemahasiswaan tertinggi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 8. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Mayarakat Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut BEM FKM UA adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan tertinggi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 9. Undang-Undang Kaderisasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut UU Kaderisasi Mahasiswa FKM UA adalah landasan

2


hukum yang di gunakan dalam pelaksanaan kaderisasi mahasiswa di lingkungan FKM UA. 10. Kaderisasi mahasiswa adalah rangkaian kegiatan pembinaan yang mengedepankan aspek budi pekerti tinggi, persaudaraan universal (universal brotherhood), loyalitas almamater dan kepemimpinan untuk mewujudkan Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai fakultas yang terkemuka di tingkat lokal, nasional dan internasional berdasarkan moral agama. 11. Sistem kaderisasi adalah aspek pembinaan unsur mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang melibatkan seluruh elemen mahasiswa yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis, yang selanjutnya disusun secara terperinci dalam Pedoman Umum Kaderisasi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 12. Pedoman Umum Kaderisasi Mahasiswa yang selanjutnya disebut PUKM adalah konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi di FKM UA. 13. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut PSDM adalah Departemen yang ada di BEM FKM UA yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses kaderisasi di FKM UA. 14. Program pembinaan mahasiswa baru di tingkat universitas wajib diikuti oleh mahasiswa baru S1, S0, dan D3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja. 15. Kaderisasi Fakultas adalah kaderisasi mahasiswa baru tingkat fakultas. 16. Kaderisasi Jurusan adalah kaderisasi mahasiswa baru tingkat jurusan. 17. Panitia Pengontrol (Controling Committee) yang selanjutnya disebut CC adalah panitia yang bertugas untuk mengawasi jalannya kaderisasi yang secara tidak langsung adalah anggota BLM FKM UA. 18. Panitia Pengarah (Steering Committee) yang selanjutnya disebut SC adalah panitia yang bertugas untuk mengonsep di setiap proses kaderisasi yang dibentuk oleh Ketua BEM FKM UA melalui rapat Badan Pengurus Harian (BPH) BEM FKM UA. 19. Panitia Pelaksana (Organizing Committee) yang selanjutnya disebut OC adalah panitia yang bertugas untuk melaksanakan setiap proses kaderisasi. 20. LKMM-TD adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar. 21. LKMM-TM adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah. 22. LKMM-TL adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut. BAB II VISI, MISI DAN CAPAIAN Pasal 2 Visi Kaderisasi Terciptanya mahasiswa FKM UA yang terampil dalam berorganisasi dan berdedikasi untuk mengembangkan potensi berdasarkan moral agama.

3


Pasal 3 Misi Kaderisasi 1. 2. 3. 4.

Pengenalan kehidupan kampus. Penumbuhan minat berorganisasi. Peningkatan semangat berprestasi. Pengembangan softskill dan moral agama. Pasal 4 Capaian Kaderisasi

Capaian Kaderisasi adalah meliputi: a. Mahasiswa mampu mengenal kehidupan kampus FKM UA. b. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan fungsi mahasiswa sebagai agent of change, social control dan iron stock. c. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. d. Mahasiswa mampu mengenal kehidupan pasca kampus FKM UA.

BAB III SISTEM DAN SIFAT KADERISASI MAHASISWA Pasal 5 Sistem Kaderisasi 1. Jenjang kaderisasi mahasiswa di tingkat Universitas adalah Kaderisasi Universitas. 2. Jenjang kaderisasi tingkat Fakultas adalah Kaderisasi Fakultas. 3. Kederisasi Fakultas terdiri dari serangkaian pembinaan yang meliputi: a. Pembinaan masalah keorganisasian dan soft skill. b. Pembinaan minat bakat keilmuan dan keilmiahan. c. Pembinaan agama oleh departemen khusus yang membidanginya. d. Pembinaan pengabdian masyarakat. 4. Jenjang kaderisasi tingkat jurusan, untuk maba S1 di sebut Kaderisasi Jurusan S1 dan untuk Maba D3 disebut Kaderisasi Jurusan D3. 5. Nama dari setiap jenjang kaderisasi tersebut ditentukan oleh SC dan OC kaderisasi yang bersangkutan. 6. Penjelasan tentang konsep dan teknis kaderisasi diatur dalam PUKM FKM UA. Pasal 6 Skema Alur Kaderisasi Kaderisasi Universitas

4


Kaderisasi Fakultas

BToPH Kaderisasi Jurusan S1 Untuk Maba S1

Kaderisasi Jurusan D3 Untuk Maba D3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja

BToPH Kaderisasi Jurusan S1 LKMM TD

LKMM TM

LKMM TL

: Menandakan urutan alur kaderisasi : Kaderisasi Wajib : Kaderisasi Pilihan Pasal 7 Sifat Kaderisasi Kaderisasi Universitas, Kaderisasi Fakultas dan Kaderisasi Jurusan bersifat wajib, mengikat, dan tidak bisa diwakilkan. Sehingga bagi yang tidak mengikuti akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan ketentuan.

BAB IV PERANGKAT KADERISASI Pasal 8 Perangkat Kaderisasi terdiri dari: 1. CC 5


2. Ketua BEM 3. Panitia kaderisasi, yaitu: a. SC b. OC Pasal 9 Bagan Perangkat Kaderisasi Ketua BEM

CC

SC

OC Keterangan : Garis Komando Garis Koordinasi

BAB V PEDOMAN UMUM KADERISASI MAHASISWA (PUKM)

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 10 PUKM di buat oleh SC. PUKM kemudian disahkan oleh CC. PUKM berisi latar belakang, konsep dan teknis pelaksanaan setiap proses kaderisasi. PUKM wajib dilaksanakan oleh semua mahasiswa yang terkait. PUKM dapat dilakukan revisi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun apabila dianggap perlu. BAB VI FORUM KOMITE

1.

2. 3. 4.

Pasal 11 Forum Komite adalah rapat khusus yang dihadiri oleh CC, SC, Ketua OC, dan Ketua BEM atau yang mewakili untuk membahas tentang sanksi terhadap pelanggaran oleh perangkat kaderisasi dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan kaderisasi. Forum Komite dipimpin oleh pimpinan Forum Komite. Pimpinan Forum Komite adalah Ketua CC. Anggota Forum Komite bertindak sebagai peserta Forum Komite. 6


BAB VII PANITIA PENGONTROL (CC) Pasal 12 Komponen CC 1. 2.

CC terdiri dari seluruh anggota BLM FKM UA . Dipimpin oleh 1 orang Ketua CC yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota BLM FKM UA. Pasal 13 Sifat dan Kedudukan

1. 2.

CC bersifat sementara dan tidak memihak. CC berkedudukan sejajar dengan Ketua BEM FKM UA. Pasal 14 Tugas dan Wewenang

1.

2.

CC bertugas untuk : a. Menegakkan Undang-Undang Kaderisasi dan aturan lain yang berlaku selama kaderisasi dalam hal ini PUKM. b. Mengawasi proses kaderisasi mulai pra kaderisasi, saat kaderisasi berlangsung hingga pasca kaderisasi. CC berwenang untuk: a. Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upaya lain untuk menunjang kesuksesan Kaderisasi selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan lain yang telah disepakati. b. Memberikan peringatan jika terjadi penyelewengan terhadap PUKM. c. Mengadakan Forum Komite jika diperlukan. BAB VIII PANITIA PENGARAH (SC) Pasal 15 Komponen SC

1.

SC dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua BEM FKM UA melalui rapat Badan Pengurus Harian (BPH) BEM FKM UA. Pasal 16 Sifat dan Kedudukan

1. SC berlaku selama jenjang kaderisasi tersebut berlangsung. 2. SC berkedudukan lebih tinggi dari OC.

7


Pasal 17 Tugas dan Wewenang 1.

2.

Setiap SC bertugas untuk: a. Bertanggung jawab kepada Ketua BEM FKM UA. b. Membuat dan mengkaji PUKM di masing-masing jenjang kaderisasi. c. Mengangkat, menetapkan, memantau, dan mengarahkan kinerja OC. Setiap SC berwenang untuk: a. Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upaya lain untuk menunjang kesuksesan Kaderisasi selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan lain yang telah disepakati. b. Memberikan tindakan lanjutan atas pelanggaran yang dilakukan OC yang telah disepakati di Forum Komite. BAB IX PANITIA PELAKSANA (OC) Pasal 18 Komponen OC

1. 2. 3.

OC kaderisasi terdiri dari OC Kaderisasi Fakultas dan OC Kaderisasi Jurusan. Setiap OC dipimpin oleh satu orang Ketua dan Wakil yang di pilih oleh SC masing masing dengan mekanisme yang telah ditentukan. Setiap OC terdiri dari sie atau bidang yang diatur lebih lanjut di PUKM.

Pasal 19 Sifat dan Kedudukan 1. OC bersifat sementara dan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan saat dibubarkannya oleh SC. 2. OC berkedudukan di bawah SC.

Pasal 20 Tugas dan Wewenang 1.

2. 3.

Setiap OC bertugas untuk: a. Bertanggung jawab mengenai berjalanya kaderisasi kepada SC. b. Mengaplikasikan konsep dari SC ke dalam bentuk teknis yang konkret sesuai dengan PUKM FKM UA. Setiap Ketua OC berwenang untuk memilih dan memberhentikan anggotanya dengan persetujuan SC sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Setiap OC berwenang untuk :

8


a. Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upaya lain untuk menunjang kesuksesan Kaderisasi selama tidak bertentangan dengan UndangUndang/peraturan lain yang telah disepakati. b. Membuat peraturan internal bidang-bidang yang ada dalam OC dengan persetujuan Ketua OC dan Ketua SC selama tidak bertentangan dengan UndangUndang/peraturan lain yang telah disepakati.

BAB X PESERTA Pasal 21 Komponen Peserta 1. Peserta Kaderisasi meliputi : a. Peserta Kaderisasi Universitas adalah Maba UA. b. Peserta Kaderisasi Fakultas adalah Maba program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja. c. Peserta Kaderisasi Jurusan S1 adalah Maba program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. d. Peserta Kaderisasi Jurusan D3 adalah Maba D3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja. 2. Peserta Kaderisasi Fakultas dan Kaderisasi Jurusan masing-masing dipimpin oleh seorang Komisaris Tingkat (Komting) yang dipilih berdasarkan kesepakatan peserta. Pasal 22 Kewajiban dan Hak 1. Peserta wajib untuk : a. Mengikuti rangkaian kaderisasi. b. Menaati seluruh Undang-Undang dan/atau aturan lain yang berlaku. 2. Peserta berhak untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap aturan kepada CC sesuai etika.

BAB XI PENINDAKAN PELANGGARAN dan SANKSI Pasal 23 Pelanggaran Pelanggaran adalah hal-hal yang menyimpang dari Undang–Undang Kaderisasi dan/atau aturan lain yang telah disepakati.

9


Pasal 24 Pelaporan dan Penindakan 1. 2. 3. 4.

Pelanggaran yang dilakukan CC akan di adakan Forum Komite. Pelanggaran yang dilakukan SC dilaporkan kepada dan ditindak oleh Ketua BEM. Pelanggaran yang dilakukan OC dilaporkan kepada dan ditindak oleh SC. Pelanggaran yang dilakukan peserta dilaporkan kepada dan ditindak oleh Panitia. Pasal 25 Sanksi kepada Panitia

1. Berat sanksi disesuaikan dengan berat pelanggaran yang dilakukan. 2. Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa: a. Teguran; b. Peringatan; c. Pencabutan jabatan secara sementara; d. Pencabutan jabatan secara tetap; e. Hal lain yang dianggap perlu. Pasal 26 Sanksi kepada Peserta 1. Berat sanksi disesuaikan dengan berat pelanggaran 2. Sanksi diberikan melalui rapat panitia. 3. Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa: a. Teguran b. Pengulangan dan/atau penambahan tugas c. Hal lain yang dianggap perlu

Pasal 27 Penanggalan Jabatan Panitia 1. Status panitia ditanggalkan jika telah dikenakan pencabutan jabatan secara tetap melalui Forum Komite. 2. Mahasiswa yang telah kehilangan jabatan Panitia Kaderisasi tidak diperkenankan untuk: a. menghadiri, mengintervensi, mengganggu pelaksanaan kaderisasi, b. menyebar berita tidak benar dan/atau yang bisa memperburuk citra Peserta Kaderisasi, Panitia Kaderisasi, baik sebagian atau seluruhnya dan citra FKM UA melalui lisan dan/atau media apapun. 3. Mahasiswa yang telah kehilangan jabatan panitia dan bila melakukan sebagaimana ayat 2 (a) dan (b) di atas, ditindak sebagaimana mestinya oleh perangkat kaderisasi.

10


BAB XII SISTEM PENILAIAN Pasal 28 Sistem Penilaian 1. 2. 3. 4.

Sistem penilaian adalah sistem yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta. Sistem penilaian Kaderisasi bersifat objektif, adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Penilaian dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Sistem penilaian diatur lebih lanjut di PUKM.

BAB XIII KELULUSAN Pasal 29 Pengertian Kelulusan adalah status yang menyatakan peserta telah mengikuti dan lulus di setiap jenjang kaderisasi. Pasal 30 Kriteria Lulus Peserta dinyatakan lulus jika telah mencapai nilai minimal yang ditentukan dalam sistem penilaian.

Pasal 31 Konsekuensi Tidak Mengikuti atau Tidak Lulus 1. Peserta yang dinyatakan tidak mengikuti atau dinyatakan tidak lulus pada Kaderisasi tidak dapat: a. Mengikuti LKMM-TD, LKMM-TM dan LKMM-TL UA. b. Menjadi panitia kaderisasi FKM UA. c. Menjadi pengurus BEM FKM UA dan Anggota BLM FKM UA. d. Menjadi panitia acara Ormawa di FKM UA. 2. Peserta yang tidak mengikuti atau dinyatakan tidak lulus kaderisasi diperbolehkan mengikuti lagi di tahun berikutnya. BAB XIV PENGHENTIAN KADERISASI Pasal 32

11


1. Penghentian Kaderisasi adalah penghentian semua/sebagian kegiatan Kaderisasi dalam jangka waktu tertentu oleh Ketua Forum Komite. 2. Penghentian dilakukan jika: a. Masa kaderisasi berakhir. b. Terdapat ancaman keselamatan. c. Terjadi kerusuhan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. d. Terdapat hal-hal lain yang mengharuskannya.

BAB XV KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 33 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam PUKM. 2. Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang ada akan diputuskan dalam Forum Komite selama tidak bertentangan dengan UndangUndang. BAB XVI PENUTUP Pasal 34 Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Disahkan di Tanggal Pukul

: Aula Soemarto FKM UA Surabaya : 12 April 2013 : 17.55 WIB

Presidium Sidang Paripurna Pengesahan RUU Kaderisasi Mahasiswa FKM UA 2013 Presidium 1

Presidium 2

(Mochamad Dyan E. R. W) NIM.101011138

(Tirtaadi) NIM.101011223

Presidium 3

(Globila Nurika) NIM.101111138

12


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG KADERISASI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG KADERISASI Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Poin C Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu dasar tanggung jawab mahasiswa yang harus dikembangkan secara simultan dan bersama-sama, agar dapat tercipta mahasiswa yang sadar akan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat. Pasal 5 Ayat 3 (b) & (d) Pembinaan minat bakat keilmiahan dan pembinaan pengabdian masyarakat yang dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk follow-up kegiatan Kaderisasi Fakultas berupa kompetisi karya ilmiah seperti halnya Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan/atau Community Development dan sejenisnya. Ayat 3 (c) Pembinaan agama oleh departemen khusus yang membidanginya dalam hal ini disesuaikan dengan keyakinan mahasiswa yang dianutnya. Jika mahasiswa beragama islam maka departemen yang berhak adalah Departemen Agama Islam (DAI) FKM UA dengan kegiatan seperti halnya pendalaman materi agama islam atau program Pembinaan Baca Al-Qur’an (PBA) yang dilakukan selama satu hari. Jika mahasiswa beragama nasrani maka departemen yang berhak adalah Dewan Kerohanian Kristen (DKK) FKM UA dengan kegiatan seperti halnya kebaktian atau program sejenisnya selama satu hari. Ayat 6 PUKM FKM UA diatur lebih lanjut di pasal 10. Pasal 7 Cukup jelas.

13


Pasal 8 Ayat 1 CC diatur lebih lanjut di pasal 14, 15 dan 16. Ayat 3 SC diatur lebih lanjut di pasal 17, 18 dan 19 OC diatur lebih lanjut di pasal 20, 21 dan 22. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Komponen SC dapat terdiri dari Departemen PSDM, Departemen ISMKMI, HIMA K3 dan/atau Departemen terkait dengan serangkaian pembinaan kaderisasi yang ada Pasal 5 Ayat 3 point (a), (b), (c) dan (d). Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.

14


Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat 1 Penghentian Kaderisasi semua/sebagian kegiatan dalam jangka waktu tertentu oleh Ketua OC dapat dilaksanakan kembali jika penyebab penghentian sudah tidak ada dalam hal ini seperti halnya bencana alam dan sejenisnya. Atau dilaksanakan kembali dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34

Cukup jelas.

15

UNDANG-UNDANG KADERISASI MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA. Nomor 01 Tahun 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents