Undang-Undang dan Pengaturan Perbankan Syariah
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Pengaturan Perbankan Syariah PCS-OJK Angkatan 1
2
Landasan Filosofis Pengembangan Perbankan Syariah Islamic Economics Values
3
Falah Adil
Seimbang
Maslahat
Ukhuwah Syariah
Akhlak Tauhid
• •
• • • •
National Heritage
Etika, Moral yang Luhur dan memenuhi prinsip syariah Good Governance Real Sector Development Limitation of Bubble Economic Inclusion of the Society in the Economic Growth Ekonomi partisipatif berlandaskan keadilan dan kesetaraan Masyarakat berkeTuhanan YME Adab dan moral yang tinggi Persatuan dan gotong-royong
Musyawarah untuk mufakat Kesejahteraan bersama
a. Akses sumber daya ekonomi yang merata. b. Dorongan implementasi konsep profit and loss sharing c. Sinkronisasi sektor keuangan dan riil d. Sustainable and Responsible Investment e. Prudential practices f. Shariah compliance
Masyarakat Indonesia yang Sejahtera
Operasional Perbankan Syariah
4
Hirarki Peraturan Perundangan-undangan terkait Perbankan Syariah UUD 1945 UU BI
UU OJK
UU PERBANKAN SYARIAH
PB I
PDG
POJK
PDK
SE Ekstern
SE Intern
SE OJK
SEDK OJK
Ketentuan BI
Ketentuan OJK 5
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Peraturan Perbankan Syariah
6
Evolusi Undang-Undang Dasar Hukum Pengaturan Perbankan Syariah Nasional
UU No.21/2008 ttg Perbankan Syariah UU No.10/1998 ttg Perbankan (perubahan) UU No.7/1992 ttg Perbankan
• Bank Umum Syariah • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • Unit Usaha Syariah
•Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 angka 3)
• Usaha bank umum meliputi• Boleh konversi dan bank sistem berganda (UUS) .. “menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6 huruf m) •Dasar hukum eksistensi awal bank syariah •Hanya boleh full-pledged 7
Struktur Isi UU No. 21 tahun 2008 ttg Perbankan Syariah Terdiri dari: 13 Bab dan 70 Pasal, meliputi Bab Bab Bab Bab
1 2 3 4
Bab 5 Bab 6 Bab Bab Bab Bab Bab
7 8 9 10 11
Bab 12 Bab 13
Ketentuan Umum Asas, Tujuan dan Fungsi Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan TKA Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Rahasia Bank Pembinaan dan Pengawasan Penyelesaian Sengketa Sanksi Administratif Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup 8
Cakupan Perbankan Syariah
Bank
BANK SYARIAH
Bank Umum Syariah (BUS)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank Konvensional
Bank Umum Konvensional (BUK) UUS
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
9
Gambaran Umum Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Bank Syariah adalah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
10
Asas Perbankan Syariah Pasal 2 Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
11
12
Asas Perbankan Syariah Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah); b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Fungsi Sosial Bank Syariah Pasal 4
Bank Syariah & UUS dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (a.l. denda terhadap nasabah/ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat [Ayat (1)] Bank Syariah & UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) [Ayat (2)]
13
Perizinan Pasal 5 Setiap pihak yg akan melakukan kegiatan usaha BS/UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BS/UUS dari BI. [ayat (1)] Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya. [ayat (4)] Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan. [ayat (5)]
14
Perizinan Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (Konversi) dengan izin Bank Indonesia. [ayat (6)] Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional. [ayat (7)] Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. [ayat (8)] Pembukaan Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank Umum Konvensional wajib mendapat Izin BI [ayat (9)]
15
Pendirian dan Kepemilikan Pasal 9 Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia; b. Huruf a dengan WNA dan/ badan hukum asing secara kemitraan; atau c. Pemerintah daerah (Pemda). BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI; b. Pemda; atau c. gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan Pemda. 16
Pemisahan (Spin Off) UUS dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat izin dari BI. (Pasal 16, ayat (1)) Dalam hal BUK memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS. (Pasal Peralihan - Pasal 68, ayat (1))
17
Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, antara lain: a. Giro (wadiah) b. Tabungan (wadiah, mudharabah) c. Deposito (mudharabah) d. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna’, qardh, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik
18
Larangan bagi BUS dan UUS Pasal 24
• Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah • Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal • Melakukan penyertaan modal, kecuali pada Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah (untuk UUS tidak boleh) atau untuk kepentingan restrukturisasi pembiayaan • melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
20
Larangan bagi BPRS Pasal 25 Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
20
Komite Perbankan Syariah Pasal 26, ayat (4) dan (5) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI), BI membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS). Dengan adanya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK per 31 Desember 2013 sebagai amanat Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka KPS berubah menjadi Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dengan cakupan tidak hanya untuk perbankan syariah
21
Dewan Pengawas Syariah Pasal 32 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di BS dan BUK 2) yang memiliki UUS; 3) DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI; 4) DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah; 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PBI. Penjelasan : yang diatur dalam PBI sekurang-kurangnya meliputi (a) ruang lingkup, tugas dan fungsi DPS; (b) jumlah anggota DPS; (c) masa kerja; (d) komposisi keahlian; (e) maksimal jabatan rangkap; dan (f) pelaporan DPS.
22
Penyelesaian Sengketa Pasal 55 1)
Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2)
Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
Penjelasan Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a.
Musyawarah;
b.
mediasi perbankan;
c.
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
d.
Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 23
Penyelesaian Sengketa Pasal 55 1)
Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2)
Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
Penjelasan Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
Putusan MK tanggal 29 Agustus 2013
a.
Musyawarah;
b.
mediasi perbankan;
c.
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
d.
Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 24
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Peraturan Perbankan Syariah
30
Prinsip Pengaturan Perbankan Syariah: • Kerangka dasar pengaturan yang dibuat harus dapat mengadopsi keunikan karakteristik transaksi serta kaidah kesyariahan yang merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah dalam jangka panjang. • Untuk regulasi yang belum ditetapkan mengacu kepada regulasi perbankan konvensional, • Pada prinsipnya penyempurnaan regulasi diprioritaskan pada hal-hal yang unik dan khusus bagi perbankan syariah seperti ketentuan kelembagaan, penilaian aktiva produktif, sistem pelaporan bank, pasar keuangan antar bank dan fasilitas pembiayaan darurat BI.
26
Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah Keunikan dan Aspek Penting dalam Pengaturan & Pengawasan
Fungsi dasar BS secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan pengawasan yg dikembangkan bagi perbankan sebagian besar berlaku pula pada BS. Namun adanya sejumlah perbedaan yang mendasar dalam filosofi dan prinsip operasional BS mengakibatkan ada perbedaan pengaturan & pengawasan BS. Karakteristik khusus BS yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan BS terutama adalah: 1)
Perlunya jaminan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank
2)
Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema bagi hasil dan berbagai ragam akad keuangan yang unik dan berbeda dengan produk bank konvensional. 27
Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah Langkah penting dalam menciptakan jaminan pemenuhan prinsip syariah
Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah
Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (endorsement) dari DSN-MUI tentang kehalalan/fatwa kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian aspek kehatian-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya
28
Tatakelola untuk Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah
Konsultasi timbal balik dalam proses penyusunan fatwa dan regulasi keuangan syariah
Dewan Syariah Nasional MUI Fatwa Produk dan Jasa Keuangan Syariah
1. Harmonisasi regulasi dan fatwa 2. Implementasi fatwa kedalam Ketentuan/ Peraturan Jasa Keu. Syariah
DPBS / DPMS/ DIKNBS Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Regulasi & Pengawasan LJKS
Dewan Pengawas Syariah
34
Regulasi dan Standard Perbankan Syariah
Kelembagaan •Kelembagaan BUS •Kelembagaan UUS •Kelembagaan BPRS •Fit and Proper Test
Kehati-hatian (Prudential) •Kualitas Aktiva •KPMM •TKS – RBBR •BMPD •Produk dan Jasa
Pasar Keuangan & Moneter
Standar Akuntansi & Pelaporan
•GWM •PUAS •SBIS •FTV (Financing to Value) dan Uang Muka
•PSAK dan PAPSI •Pelaporan BUS, UUS, dan BPRS
30
Akhir Presentasi
terima kasih
31
