UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003: KETENAGAKERJAAN DAN PSAK NO. 24: IMBALAN KERJA
03/11/14
UU NO.13 TAHUN 2003 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PENGUPAHAN
HUBUNGAN KERJA
UU NO.13 TAHUN 2003
03/11/14
UU NO.13 TAHUN 2003 Siapa sajakah yang merupakan subjek UU No.13 Tahun 2003? •
Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 pasal 1, pengusaha adalah perorangan, persekutuan baik fa maupun CV, badan hukum yang berdiri sendiri seperti, yayasan, koperasi, PT dan organisasi nirlaba, baik LSM maupun organisasi yang dibentuk pemerintah,
•
Badan Usaha Milik Negara.
03/11/14
JENIS IMBALAN KERJA VERSI UU. NO. 13 TAHUN 2003
• Imbalan Kerja Jangka Pendek (IKJP) terdiri dari: – gaji – Uang lembur, – bonus, – Cuti tahunan, – THR dan tunjangan lainnya
• Imbalan Pasca Kerja (IPK) terdiri dari: 03/11/14
– Uang Pesangon (UP), – Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK), – Uang Penggantian Hak (UPH).
UU NO.13 TAHUN 2003 PROGRAM IMBALAN PASCA KERJA SECARA UMUM DIKELOMPOKKAN MENJADI DUA JENIS, YAITU PROGRAM IMBALAN PASTI DAN IURAN PASTI DENGAN BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2003, MAKA IMBALAN PASCA KERJA YANG TERDIRI DARI PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN UANG PENGGANTIAN HAK MENJADI BERSIFAT PASTI ATAU DEFINED BENEFIT. HAL INI SEBAGAIMANA DITEGASKAN DALAM PASAL 167
03/11/14
UU NO.13 TAHUN 2003 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN IMBALAN PASCA KERJA: JENIS MANFAAT
BESARAN
•Pensiun (psl 167) •Pekerja meninggal dunia (psl 166) •Pekerja mengundurkan diri (psl 162) Diberhentikan karena: •Pekerja melakukan kesalahan (psl 158) •Pekerja melakukan tindak pidana sehingga ditahan oleh yang berwajib (psl 160) •Pekerja melakukan pelanggaran PKB (psl 161) •Perubahan status akibat merger & akuisisi (psl 163) •Perusahaan tutup karena rugi secara terus menerus (psl 164 ayat 1)** •Perusahaan melakukan efisiensi (psl 164 ayat 3) •Perusahaan pailit (psl 165) •Sakit berkepanjangan (psl 172)
2 P + 1 PMK + UPH 2 P + 1 PMK+ UPH UPH
*diatur berdasarkan PKB, ** kerugian dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik
P =Pesangon UPH: Uang Penggantian Hak
03/11/14
UP* + UPH 1 PMK + UPH 1 P + 1 PMK + UPH 2 P + 1 PMK + UPH 1 P + 1 PMK + UPH 2 P + 1 PMK + UPH 1 P + 1 PMK + UPH 2 P + 2 PMK + UPH PMK= kerja.
Penghargaan
masa
UU NO.13 TAHUN 2003 Besarnya perhitungan pesangon sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 2 adalah sebagai berikut:
03/11/14
MASA KERJA (DALAM TAHUN)
BESAR PESANGON X UPAH
MK < 1 1 MK < 2 2 MK < 3 3 MK < 4 4 MK < 5 5 MK < 6 6 MK < 7 7 MK < 8 8 MK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
UU NO.13 TAHUN 2003 Besarnya perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 3 adalah sebagai berikut:
03/11/14
MASA KERJA (DALAM TAHUN)
PENGHARGAAN MASA KERJA X UPAH
MK < 3 3 MK < 6 6 MK < 9 9 MK < 12 12 MK < 15 15 MK < 18 18 MK < 21 21 MK < 24 24 MK
1 2 3 4 5 6 7 8 10
PSAK NO. 24: IMBALAN KERJA •
•
Tujuan PSAK: mengatur akuntansi imbalan kerja.
dan
pengungkapan
Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui: a. liabilitas, jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan dimasa depan b. Beban, jika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang 03/11/14 diberikan oleh pekerja yang berhak
AKUNTANSI IKJP Berdasarkan PSAK No.24 (revisi 2010) par. 8, imbalan kerja jangka pendek (IKJP) terdiri dari: • • • • •
Upah, gaji dan iuran jaminan sosial, Cuti berimbalan jangka pendek, Hutang bagi laba atau bagi bonus, Imbalan non-moneter, Tunjangan hari raya (tidak diatur).
03/11/14
AKUNTANSI IKJP Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek: • Imbalan kerja jangka pendek diakui dengan jumlah tidak didiskonto (undiscounted basis), • Diakui sebagai beban operasi pada tahun berjalan. 03/11/14
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK
UNDISCOUNTED
PSAK NO.24 (REVISI 2010)
EFEKTIF BERLAKU 1 JANUARI 2012 03/11/14
IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG
DISCOUNTED
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN IMBALAN PASCA KERJA SEPERTI PESANGON, PMK, UPH, JHT, JAMSOSTEK, DLL IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG
IMBALAN JANGKA PANJANG LAINNYA SEPERTI CUTI BERIMBALAN JANGKA PANJANG
03/11/14
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA UU NO.13 TAHUN 2003
BERDASARKAN PSAK NO.24 IMBALAN PASCA KERJA IMBALAN PASTI HARUS DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROJECTED UNIT CREDIT 03/11/14
P AD C RO AL RE JE A D C M H IT T E DI E SA M D PE TO T E UN RK DE U- TH IT S EN Y AT OD AN AN UN YA K G AN
PROFESI AKTUARIS DAN AKUNTAN PUBLIK
MELAKUKAN PERHITUNGAN BERDASARKAN STANDAR KERJA YANG DIKELUARKAN OLEH PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
AKTUARIS INDEPENDEN
03/11/14
AKTUARIS HARUS MELAKUKAN PERHITUNGAN SECARA OBJEKTIF DAN NETRAL, SEHINGGA DAPAT DITERIMA DALAM LAPORAN KEUANGAN
Peranan Aktuaris dan Akuntan Publik •
Aktuaris adalah profesi atau ahli yang bertugas melakukan penaksiran terhadap tingkat kematian, cacat dini, resiko ansuransi dan hal-hal lain yang terkait dengan manusia. • Ahli ini mempelajari ilmu aktuaria yang merupakan cabang ilmu matematika. • Aktuaris ditugaskan oleh perusahaan sebagai ahli untuk melakukan estimasi atas berapa besar imbalan pasca kerja yang harus diakui pada laporan keuangan. • Aktuaris haruslah bersifat independen dalam melakukan tugasnya tanpa memihak manajemen ataupun pekerja. • Output dari pekerjaan aktuaris adalah laporan 03/11/14 yang berisi tentang perhitungan kewajiban
Peranan Aktuaris dan Akuntan Publik • Kewajiban imbalan pasca kerja adalah suatu estimasi akuntansi sehingga perhitungan estimasi atas kewajiban imbalan pasca kerja adalah tanggung jawab manajemen. • Peranan aktuaris hanyalah sebagai ahli yang membantu manajemen dalam melakukan estimasi. • Manajemen tetap bertanggung jawab 03/11/14 atas estimasi yang dihasilkan seperti
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN PSAK NO.24 (REVISI 2010) PAR.51:
AKTUARIA ASUMSI DEMOGRAFI 03/11/14
AN PK RA TE AN AN A G K DI I N A C AR DE UN PU G TU G K EN SI A M
ASUMSI
UM AS
ASUMSI KEUANGAN
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN MORTALITAS TURN OVER DEMOGRAFI
CACAT KLAIM KESEHATAN
BUNGA DISKONTO
KEUANGAN
KENAIKAN GAJI HASIL AKTIVA PROGRAM
LAIN-LAIN 03/11/14
L A B A D A N R U G I A K T U A R I A
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Contoh: Pada tahun pelaporan 31 Desember 2003 Tuan Tata Salta SE Ak. bekerja pada Bank “BRI” dengan gaji sebesar Rp 10.000.000 per bulan sebagai Kepala Analis Kredit. Umur pada tanggal pelaporan adalah 30 tahun dan mulai bekerja pada saat umur 25 tahun dan akan pensiun pada usia 55. Tingkat kenaikan gaji diasumsikan 8% per tahun dengan tingkat suku bunga diskonto 10% per tahun, berapakah imbalan pasca kerja yang akan dibayar oleh Bank “BRI” dan berapakah 03/11/14 kewajiban yang diakui untuk tahun-tahun yang
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Jawab: Gaji pada saat pensiun = Rp 10.000.000 x (1+0,08) (55-30) = Rp 10.000.000 x (6,84848) = Rp 68.484.800 (a) 2 x pesangon = 2 x Rp 68.484.800 x 9 = Rp 1.232.726.400 (b) Penghargaan masa kerja = 10 x Rp 68.484.800 = Rp 684.848.000 (c) Uang pengantian hak = 15 % x ((a) + (b)) = Rp 287.636.160 (d) IPK pada masa yang akan datang = (a) + (b) + (c) = Rp 2.205.210.560
03/11/14
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Berdasarkan metode projected unit credit, maka terlebih dahulu kita hitung satuan unit manfaat dan biaya jasa kini, sebagai berikut: (e) Satuan unit manfaat (SUM) adalah, (d)/total masa kerja = Rp 2.205.210.560/(55thn-25thn) = Rp 73.507.019 (f) Biaya jasa kini = SUM x PV x P = Rp 73.507.019 x 0.0923 x 0.8402* = Rp 5.700.503 (g) Saldo awal kewajiban = (f) x (29 – 25) = Rp 22.802.012 (h) Biaya bunga = 10% x ((f)+(g)) = Rp 2.850.252 *angka peluang karyawan tetap bekerja pada perusahaan, diperoleh dari tabel aktuaria atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya Keterangan: SUM : Satuan Unit Manfaat PV : Present Value P : Peluang
03/11/14
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Dari perhitungan diatas diperoleh data sebagai berikut: Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 1 Januari 2003 Biaya jasa kini Beban bunga Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2003
03/11/14
Rp
22.802.012 5.700.503 2.850.252
Rp
31.352.767
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan adalah: (Jurnal Pencatatan-1) (Dr)Laba ditahan 22.802.012 (Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja 22.802.012 Mencatat beban imbalan kerja yang harus diakui untuk tahun-tahun sebelumnya (g) (Jurnal Pencatatan-2) (Dr)Beban imbalan pasca kerja 8.550.755 (Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja 8.550.755 Mencatat beban imbalan kerja yang harus diakui pada tahun berjalan ((f) + (h))
03/11/14
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN BAGAIMANA SEANDAI NYA ASUMSI AKTUARIA BERUBAH PADA TAHUN BERIKUTNYA
?
PSAK No.24 (revisi 2004) paragraf 94: Perusahaan harus mengakui sebagian keuntungan dan kerugian aktuaria sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut.
PSAK No.24 (revisi 2004) paragraf 95: Bagian yang diakui sebagai keuntungan atau kerugian aktuaria adalah selisih antara koridor pada paragraf 94 dengan perbedaan angka sebagai akibat perubahan asumsi aktuaria dibagi dengan sisa masa kerja karyawan yang bersangkutan.
03/11/14
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Pada contoh diatas apabila pada pelaporan 31 Desember 2004 ada asumsi aktuaria yang berubah, dimana tingkat bunga diskonto menurun menjadi 5% pada tahun berikutnya, maka hitungan untuk tahun 2004 akan menjadi: (e) Satuan unit manfaat adalah, (d.)/total masa kerja = Rp 2.205.210.560/(55thn-25thn) = Rp 73.507.019 (f) Biaya jasa kini = SUM x PV x P = Rp 73.507.019 x 0.3101 x 0.8402* = Rp 19.151.961 (g) Saldo awal kewajiban = (f) x (30 – 25) = Rp 95.759.805 (h) Biaya bunga = 5% x ((f)+(g)) = Rp 5.745.588 *angka peluang karyawan tetap bekerja pada perusahaan, diperoleh dari tabel aktuaria atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya Keterangan: SUM : Satuan Unit Manfaat PV : Present Value P : Peluang
03/11/14
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Dari perhitungan diatas diperoleh data sebagai berikut: Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 1 Januari 2004 Biaya jasa kini Beban bunga Rugi aktuaria (selisih) Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2004
Rp
31.352.767 19.151.961 5.745.588 64.407.038
Rp 120.657.354
Rugi aktuaria yang diakui adalah rugi aktuaria setelah dikurangi nilai koridor 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja sebesar Rp 12.065.735 (10% x Rp 120.657.354). Rugi aktuaria yang diakui adalah sebesar Rp 2.093.652 (Rp 64.407.038-Rp 12.065.735 )/25. Rugi aktuaria yang tidak diakui adalah sebesar Rp 62.313.386 (Rp 64.407.038 – Rp 2.093.652). 03/11/14
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan pada tahun 2004 adalah: (Jurnal pencatatan-3) (Dr)Rugi aktuaria 2.093.652 (Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja 2.093.652 Mencatat kerugian akibat perubahan asumsi aktuaria Pembebanan imbalan pasca kerja pada tahun berjalan adalah sebagai berikut: (Jurnal pencatatan-4) (Dr)Beban imbalan pasca kerja 24.897.549 (Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja 24.897.549 Mencatat Penambahan beban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berjalan ((f.)+(h.)).
03/11/14
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN APA YANG PERLU DIUNGKAPKAN PADA LAPORAN KEUANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
?
PSAK NO.24 (REVISI 2004) PAR. 126
Kebijakan akuntansi dalam mengakui keuntungan atau kerugian aktuaria, Keuntungan atau kerugian aktuaria yang tidak diakui, Nilai kini jumlah kewajiban imbalan pasca kerja, Jumlah kewajiban yang diakui pada neraca, Mutasi kewajiban selama tahun berjalan, Jumlah biaya yang diakui pada laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut: - Biaya jasa kini, - Biaya bunga, - Keuntungan atau kerugian aktuaria, - Biaya jasa lalu, - Pengaruh PHK atas keuangan perusahaan. Asumsi-asumsi aktuaria yang dipakai, seperti tingkat bunga diskonto, kenaikan gaji dan asumsi-asumsi yang lain.
03/11/14
Tata Salta
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Pada tahun 2003, Perusahaan mencatat kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berlaku efektif sejak 25 Maret 2003. Kewajiban ditentukan berdasarkan penilaian atas kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2003 dengan menggunakan metode projected unit credit. Imbalan pasca kerja untuk tahun yang berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi dan neraca. Rincian kewajiban imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut: 2004 Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 1 Januari Rp Biaya jasa kini Biaya bunga Rugi aktuaria yang tidak diakui Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember
03/11/14
2003
95.759.805
Rp 22.802.012 19.151.961 5.700.503 5.745.588 2.850.252 ( Rp
62.313.386) 58.343.968
Rp
31.352.767
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Lanjutan Mutasi saldo kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: 2004 Saldo kewajiban per 1 Januari Biaya jasa kini Biaya bunga Rugi aktuaria Saldo kewajiban per 31 Desember
03/11/14
2003
Rp
31.352.767 19.151.961 5.745.588 2.850.252 2.093.652 Rp
58.343.968
Rp 22.802.012 5.700.503 Rp
31.352.767
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Lanjutan Jumlah beban yang diakui pada laporan laba rugi sebagai berikut: 2004
2003
Biaya jasa kini Biaya bunga Rugi aktuaria yang diakui
Rp 19.151.961 Rp 5.745.588 2.093.652
Beban imbalan pasca kerja
Rp
Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan: Diskonto Kenaikan gaji Probabilita yang berasal dari tingkat turnover pegawai
03/11/14
26.991.201
5%
5.700.503 2.850.252 Rp
8.550.755
10% 8% 0,8402
8% 0,8402
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Bagaimana seandainya jika Tuan Deni mengalami sakit berkepanjangan pada awal Januari tahun 2005
?
Tuan Dian akan memperoleh sebesar: Manfaat karyawan = 2P + 2 PMK + UPH = (2(Rp 10.800.000*) x 7)+(2(Rp10.800.000*) x 3) + 15% x 216.000.000 = Rp 248.400.000 *Gaji awal pada tahun 20x5
03/11/14
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan adalah: (Jurnal pencatatan-5) (Dr)Kewajiban imbalan kerja (Dr)Rugi akibat PHK (Cr)Kas
58.343.968 190.056.032 248.400.000
Mencatat pembayaran imbalan pasca kerja kepada Tuan Dian dan kerugian akibat pemutusan hubungan kerja Kerugian akibat PHK kerja akan dicatat pada laporan laba rugi sebagai bagian dari beban dan pendapatan lain-lain. 03/11/14
AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Jurnal pencatatan yang dibutuhkan bila kita menghitung PPh pasal 21 atas uang pesangon adalah : (Jurnal pencatatan-5) (Dr)Kewajiban imbalan kerja 58.343.968 (Dr)Rugi akibat PHK 190.056.032 (Cr)Kas 215.050.000 (Cr) Hutang PPh pasal 21 (final) 33.350.000 Mencatat pembayaran IPK kepada Tuan Dian dan kerugian akibat pemutusan hubungan kerja Kerugian akibat PHK kerja akan dicatat pada laporan laba rugi sebagai bagian dari beban dan pendapatan lain-lain. 03/11/14
Terima kasih • Diambil dari berbagai sumber • Disampaikan oleh: Tri Purwano KAP Tri Purwanto 0856-148-5729
[email protected]
03/11/14
