UJIAN TENGAH SEMESTER LINGKUNGAN BISNIS

UJIAN TENGAH SEMESTER LINGKUNGAN BISNIS CASE WAJIB: GOOD CORPORATE GOVERNANCE CASE PILIHAN : PENERAPAN SUSTAINABILITY REPORTING SEBAGAI INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

OLEH: NI MADE WISNI ARIE PRAMUKI 2012200712

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012

CASE WAJIB :

GOOD CORPORATE GOVERNANCE Menurut pendapat saya cara akuntan menangani masalah penerapan GCG adalah :

1. Bagi akuntan publik. Dalam menjalankan profesionalismenya, dengan tetap berpegang teguh terhadap kode etik yang telah digariskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Salah satu factor GCG tidak dapat berjalan maksimal karena kurang independensinya akuntan dan akibatnya banyak skandal yang terjadi dan mengakibatkan kerugian bahkan kepailitan kedua belah pihak seperti misalnya jatuhnya Enron dan KAP Athur Andersen. Disinlah para auditor atau akuntan ini memiliki tanggung jawab yang ambigius. Di satu sisi mereka harus bersikap dan bekerja untuk perusahaan yang membayar mereka, di sisi lain mereka harus memperhatikan kepentingan para investor yang bergantung sepenuhnya kepada kebenaran laporan audit mereka. 2. Bagi akuntan manajemen. Cara akuntan manajemen menangani masalah GCG

dengan menjamin berjalannya prosedur

sebagaimana yang seharusnya (compliance) dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang dalam perusahaan. Sedangkan peranan akuntan dalam berbagai aktivitas penerapan masing-masing prinsip GCG sebagai berikut :

1. Prinsip Kewajaran (fairness). Laporan keuangan dikatakan wajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan). Peran akuntan independen (akuntan publik) adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menarik sahamya pada sebuah perusahaan. Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh adanya kewajaran penyajian. Kewajaran penyajian dapat dipenuhi jika data yang ada didukung oleh adanya bukti-bukti yang syah dan benar serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk sekelompok orangorang tertentu.

Bagi akuntan manajemen, meskipun dia bekerja untuk pihak manajemen, mereka tetap harus memegang profesionalisme mereka karena akuntan sebagai profesi dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh kode etik dan mereka harus tetap menjaga public trust dari masyarakat. Memang sering terjadi konflik dalam diri akuntan yang bekerja pada perusahaan karena di satu pihak mereka harus tetap memegang kode etik profesi namun di lain pihak kadangkala mereka harus menuruti keinginan manajemen perusahaan tempat mereka bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kode etik. Bila terjadi hal yang demikian, keputusan uantuk berdiri pada pihak yang mana ada pada diri akuntan. Bila akuntan tersebut memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya, tentu dia tetap memegang etika profesi untuk mengungkapakan informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara fair sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Dengan ditegakkannya prinsip fairness ini, paling tidak akuntan berperan membantu pihak stakeholders dalam menilai perkembangan suatu perusahaan dan membantu mereka untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Untuk itu, laporan keuangan yg disajikan harus memiliki daya banding (comparability). Daya banding dapat diperoleh jika informasi akuntansi disajikan secara konsisten, baik konsisten dalam pemakaian metode akuntansi maupun konsisten dalam pengukurannya. Jika penggunaan metode dan prinsip penyajian setiap tahunnya berbeda, akan sulit kiranya para pemakai untuk melakukan perbandingan atau melakukan penilaian terhadap perkembangan usaha perusahaan. 2. Prinsip Akuntabilitas (accountability) Prinsip Akuntabilitas (accountability) adalah merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif yaitu dengan dibentuknya komite audit. BAPEPAM mensyaratkan bahwa anggota komite audit minimum sebanyak 3 orang dan salah satu anggotanya harus akuntan. Komite audit mempunyai tugas utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itulah profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dengan adanya independensi dari komite audit tersebut akan mempengaruhi investor dalam melakukan pilihannya untuk membeli atau melepas suatu saham yang bisa dilihat dari adanya abnormal return . 3. Prinsip Transparansi (transparency). Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan

perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen (yang bekerja pada perusahaan) dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikatorindikator yang sarna. Untuk itu informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap (disclosure) atas semua informasi yang dimiliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya. 4. Prinsip Responsibilitas (responsibility). Prinsip ini berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggungjawab sosial perusahaan, profesi akuntan juga mengalami perubahan peran. Pandangan pemegang saham dan stakeholder lainnya saat ini tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan tetapi juga memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham tetapi juga oleh stakeholder yang lain (misalnya masyarakat dan penmerintah).

CASE PILIHAN: Penerapan Sustainability Reporting Sebagai Informasi Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan Sosial Serta Dampaknya Terhadap Perusahaan 1.Latar Belakang Pencemaran dan eksploitasi lingkungan merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Beberapa tahun terkahir ini, dampak negatif yang muncul akibat dari kerusakan lingkungan telah kita rasakan. Dari yang biasa terjadi seperti banjir sampai yang luar biasa seperti lumpur Lapindo yang terjadi di daerah Sidoarjo, sampai saat ini belum ada jalan keluar untuk menghentikan luapan lumpur tersebut. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran masyarkat dan perusahaan swasta khususnya sektor industri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satu usaha pemerintah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi, adalah dengan mencanangkan program go green, baik ke sektor pendidikan,

perusahaan swasta,

masyarakat dan juga instansi pemerintah. Program ini mendapat perhatian khusus dari berbagai profesi, salah satunya adalah profesi akuntan dengan mencanangkan program green accounting. Green accounting adalah jenis akuntansi lingkungan yang menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya ke dalam pengambilan keputusan ekonomi atau suatu hasil keuangan usaha.1 Green Accounting yang merupakan bagian dari Akuntansi Sustainabilitas dengan CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai jargonnya. CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan amanah isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomer 40 Tahun 2007 2 serta Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 1

2

Pengertian green accounting, http://ratna0412.wordpress.com/2010/06/09/green-accounting/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70

40

Tahun

2007

Tentang

Perseroan

Terbatas,

tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.3 Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan.

Dengan menganalisis perkembangan CSR, didapatkan bahwa terdapat keterbatasan alam dalam mendukung kehidupan manusia sehingga perlu adanya upaya untuk menyadarkan dan membuat manusia peduli tidak hanya terhadap lingkungan hidup tapi juga pada lingkungan sosialnya (sustainability communication). Para akuntan di Indonesia telah turut menyadari bahwa pentingnya penyusunan sustainability report karena di dalamnya terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan tentu saja berbeda dengan yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Dengan adanya hal tersebut kinerja perusahaan bisa langsung dinilai oleh pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa khususnya pada investor dan kreditor (bank) karena investor maupun kreditor (bank) tidak mau menanggung kerugian yang disebabkan oleh adanya kelalaian perusahaan tersebut terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

2. 3

Permasalahan dan Pertanyaan Kajian

PP No 47 Tahun 2012, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f98d3a83cfd2/node/22/pp-no-47-tahun-2012-tanggung-jawab-sosialdan-lingkungan-perseroan-terbatas

a. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi isu-isu lingkungan ? b. Bagaimanakah pelaksanaan Sustainability Reporting di Indonesia c. Hal-hal apa sajakah yang diungkap dalam Sustainability Reporting ? d. Bagaimanakah dampak penerapan Sustainability Reporting terhadap kinerja perusahaan ? e. Bagaimanakah peran yang diambil oleh profesi akuntan dalam Sustainability Reporting ?

3.Metode Pemecahan Permasalahan Metode pemecahan permasalahan yang dipakai dalam menjawab permasalahan dari makalah yang berjudul Penerapan Sustainability Reporting Sebagai Informasi Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan Sosial adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang bersumber dari literature literature seperti buku-buku yang terkait, jurnal nasional dan internasional, artikel, berita, pidato-pidato, majalah serta sumber-sumber lain dari internet. Kajian pustaka umumnya dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya tema yang akan diangkat dalam makalah ini.

4.Pembahasan Kajian. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Isu-Isu Lingkungan. Problema lingkungan Indonesia sekarang ini boleh dibilang luar biasa. Mulai dari bencana alam, perubahan iklim hingga kerusakan ekosistem. Berbagai aspek penyebab bencana bisa saja bersumber dari berbagai faktor, namun pengaruh faktor buruknya perilaku manusia terhadap kelestarian alam nampaknya merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan. Implikasi dari kenyataan ini adalah rusaknya ekosistem dan berbagai sumber daya alam akibat banjir, tanah longsor dan pemanasan global. Terlepas dari persoalan apakah bencana sekarang ini merupakan warisan buruknya pengelolaan lingkungan di masa lalu, yang jelas manajemen lingkungan di Indonesia mengalami keterpurukan. Transaparansi publik penanganan bencana lingkungan seperti kasus Lapindo juga tertutup rapat, dan

manajemen lingkungan yang dilakukan pemerintah terkesan tambal sulam, sekedar menumbuhkan emphaty masyarakat yang sudah mulai menipis. Salah satu bukti rendahnya penerapan manajemen lingkungan di Indonesia adalah tidak diwajibkannya pelaporan lingkungan bagi perusahaan-perusahaan go publik di Indonesia. Pelaporan lingkungan bagi perusahan publik di Indonesia sebatas voluntary disclosure yang manajemennya diatur tersendiri melalui kementrian lingkungan hidup. Kran transparansi pengelolaan lingkungan yang tidak terbuka lebar ini memicu apriori masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan publik. Padahal, permasalahan lingkungan dewasa ini sangat menjadi perhatian, baik oleh konsumen maupun investor. Investor asing memiliki kecenderungan mempersoalkan masalah pengadaan bahan baku dan proses produksi yang terhindar dari munculnya permasalahan lingkungan, seperti: kerusakan tanah, rusaknya ekosistem, polusi air, polusi udara dan polusi suara. Implementasi pelaporan berkelanjutan di Indonesia didukung oleh sejumlah aturan seperti UU No 23/1997 tentang manajemen lingkungan, aturan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia mengenai prosedur dan persyaratan listing dan PSAK. Pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perseroan terbatas di Indonesia telah diwajibkan melalui Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No.40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sejak beberapa tahun terakhir Bapepam-LK telah pula mengeluarkan aturan yang mengharuskan emiten mengungkapkan pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di dalam laporan tahunan perusahaan.4 Peraturan terbaru pemerintah adalah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan dikeluarkannya regulasi terbaru ini diharapkan perusahaan mempunyai komitmen untuk bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

4

Ferry Budiman Dan Supatmi, Pengaruh Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (Isra) Terhadap Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Pemenang ISRA Periode 2005-2008)

Pelaksanaan Sustainability Reporting di Indonesia . Di Jepang laporan lingkungan muncul sejak tahun 1993. Kesadaran untuk menerbitkan laporan itu meningkat setelah di tahun 2001 Pemerintah Jepang mengeluarkan pedoman penyusunan laporan lingkungan. Hasilnya,pada tahun 2003 lebih dari 380 perusahaan besar di Jepang telah mengeluarkan laporan lingkungan. Dari 100 perusahaan terbesar di Jepang, 78% di antaranya telah menerbitkan laporan lingkungan pada tahun 2003. Jepang merupakan negara yang paling peduli terhadap penerbitan laporan keberlanjutan. Di Hong Kong laporan ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1997, kemudian sejak itu hingga tahun 2003 sudah 20 perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan secara rutin setiap tahun. Di Indonesia banyak perusahaan yang telah melaksanakan aktivitas CSR di lapangan. Akan tetapi belum banyak yang mengungkapkan aktivitas tersebut dalam sebuah laporan. Hanya beberapa perusahaan yang telah mengungkapkan informasi lingkungan dan tanggungjawab sosial di dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa di antaranya membuat laporan CSR tersendiri, terpisah dari laporan tahunan. Dibandingkan dengan negara lain, harus diakui bahwa perkembangan praktik laporan keberlanjutan di Indonesia berjalan lambat. Jika penyusunan laporan keuangan diwajibkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk laporan keberlanjutan belum ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pembuatan laporan tersebut. Khusus untuk mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia nampaknya masih perlu waktu, terutama kesiapan dalam sistem pendukung seperti adanya standar pelaporan yang bisa diterima secara umum dan ketersediaan tenaga yang berkompeten untuk menyusun laporan tersebut, termasuk tenaga yang melakukan fungsi assurance.5

5

Akuntan Indonesia, Edisi No. 3/Tahun I/November 2007, “Audit Lingkungan, Keharusan?”

Hal-hal yang diungkap dalam Sustainability Reporting Pengungkapan terhadap aspek social, ethical, environmental dan sustainability (SEES) sekarang ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada para stakeholder. Sustainability reporting sebagaimana yang direkomendasikan oleh Global Reporting Initiative (GRI) terfokus pada tiga aspek kinerja yaitu ekonomi (economic), lingkungan (environmental), dan sosial (social). Ketiga aspek ini dikenal dengan Triple Bottom Line. Bentuk pelaporan ini diharapkan mempunyai hubungan yang positif pada kinerja yaitu antara corporate social responsibility dan Corporate Financial Performance (CFP) . GRI membuat kerangka pelaporan, yang ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka ini juga memperhatikan pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki operasi ekstensif dan tersebar di berbagai lokasi. Kerangka Pelaporan GRI mengandung kandungan isi umum dan sektor secara spesifik yang telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan secara umum dalam melaporkan kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi. Panduan Pembuatan Laporan Berkelanjutan terdiri atas Prinsip-prinsip Pelaporan, Panduan Pelaporan dan Standar Pengungkapan (termasuk di dalamnya Indikator Kinerja) Elemen-elemen ini dipertimbangkan memiliki bobot dan kepentingan yang sama. Kerangka Pelaporan itu terdiri dari : 1)Panduan dan Prinsip Pelaporan, 2) Standar Pengungkapan, 3) Parameter Laporan , 4) Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan dan 5). Tanggung jawab pada Lingkungan.6

Dampak Penerapan Sustainability Reporting Terhadap Perusahaan 6

Pedoman Laporan Berkelanjutan GRI G3, https://www.globalreporting.org/languages/bahasaindonesia/Pages/default.aspx

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran paradigma bisnis. Pada awalnya bisnis dibangun dengan paradigm single P alias Profit. Atas dasar pandangan ini, tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan dampak yang muncul dari kegiatan usaha. Namun, pandangan ini berubah seiring dengan munculnya berbagai kasus yang merugikan lingkungan. Paradigma bisnis tidak lagi mengacu pada single P, tetapi berubah menjadi Triple P (Profit, People dan Planet). Jadi bisnis yang dibangun haruslah menguntungkan tidak hanya bagi perusahaan tetapi bermanfaat juga bagi manusia/pekerja, dan lingkungannya. Pandangan ini didasarkan pada konsep Sustainable development, yaitu konsep pembangunan dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sekarang tidak boleh mengganggu kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Atas dasar ide ini muncullah konsep sustainability management, atau corporate social responsibility, atau corporate citizenship. Ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan mengimplementasikan sustainability management. Alasan tersebut didasarkan pada manfaat yang diyakini dapat diperoleh dari praktik tersebut, yaitu: 1)

Untuk menunjukan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan

2)

Bagi Stakeholders : membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan serta komunikasi

3)

Mengurangi risiko korporat dan melindungi nama baik (reputasi).

4)

Analisa investasi bagi investor (Socially Responsible Invesment/SRI)

5)

Menghasilkan daya saing yang tinggi dalam perolehan kapital/pinjaman, SDM, Pemasok,

Hasil survey menunjukkan temuan yang mendukung alasan di atas. Survei PWC terhadap CEO global 2003 tentang CSR menyatakan bahwa 79% dari lebih 1.000 CEO di 33 negara mengakui bahwa “sustainability is vital to the profitability of any company”. Survei lainnya yang dilakukan terhadap 350 perusahaan besar di Eropa melaporkan bahwa 78% dari eksekutif (responden) mengakui bahwa “integrating responsible business practices make a company more competitive. Kondisi inilah yang mendorong meningkatnya praktik sustainability management. 7

7

,

Sustainability Reporting http://staff.undip.ac.id/akuntansi/anis/2009/06/04/sustainability-reporting-tugas-matakuliah-teori-akuntansi/

Peran yang diambil oleh profesi akuntan dalam Sustainability Reporting. Untuk mendukung upaya pelaporan sustainibilitas, maka dibentuklah sebuah organisasi Global Reporting Initiative (GRI). GRI mempunyai misi sebagai lembaga yang merancang, mengembangkan, dan menyebarluaskan pedoman penerapan Sustainability Reporting. Secara umum, pedoman GRI terdiri dari empat bagian. Bagian pertama adalah pengantar. Bagian kedua berisi tentang penjelasan mengenai penggunaan pedoman GRI. Bagian ketiga tentang prinsip-prinsip pelaporan. Dan bagian keempat menjelaskan isi pelaporan Sustainability Reporting. Profesi akuntan secara tradisional dipahami hanya sebagai pencatat transaksi keuangan perusahaan, pembuat laporan keuangan, dan melakukan audit atas laporan keuangan. Namun seiring dengan perubahan sosial masyarakat, profesi akuntan pun terus mengalami perubahan peran. Profesi akuntan berkembang dengan melakukan diversifikasi dalam area non akuntansi dan jasa konsultasi. Peranan akuntan saat ini antara lain meliputi: penyusunan sistem informasi dan biaya, pencegahan fraud dan melakukan pengendalian internal, juga sebagai penilai bisnis dan asset. Dalam wacana sustainability ini, akuntan juga dapat memberikan peranannya. Peranan tersebut dapat diwujudkan dalam proses penyiapan SR (Sustainability Reporting), audit atas Sustainability Reporting , dan mengembangkan Sustainability Reporting serta melakukan berbagai penelitian mengenai SR.8 Proses Penyiapan Sustainability Reporting Proses penyajian SR dilakukan dengan beberapa mekanisme. Pertama, penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan sustainability development, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya. Kedua, tekanan pada rantai pemasok. Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan pelaporan sustainability kepada para pemasok dan mata rantainya. Ketiga, keterlibatan stakeholders. Keempat, voluntary codes. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja sustainability dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan sustainability. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan. Selain mekanisme di atas, mekanisme lain adalah rating dan benchmaking, pajak dan 8

Peran Akuntan dalam Sustainability Reporting, http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/339peranakuntandalamsustainabilityreporting

subsidi, ijin-ijin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan. Dalam proses penyiapan SR, peran akuntan manajemen sangat besar. Akuntan yang menjadi top manajemen dapat membuat kebijakan yang mendorong SR. Selain itu, akuntan yang menjadi manajer level menengah dapat berperan dalam pengukuran sustainability yang dilakukan perusahaan serta dampak-dampaknya. Audit atas Sustainability Reporting Sustainability Reporting perlu didukung oleh proses assurance, dalam hal ini adalah audit atas Sustainability Reporting. Dalam pedoman GRI (Global Reporting Initiative) juga dinyatakan bahwa salah satu prinsip pelaporan adalah dapat diaudit. Audit diperlukan karena stakeholders perlu keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam SR dapat diandalkan, netral, dan tepat waktu. Peran sebagai auditor atas Sustainability Reporting ini dapat dilakukan oleh akuntan public. Hal ini didasarkan fakta bahwa akuntan public sudah berpengalaman dalam melakukan audit. Namun, yang masih menjadi ganjalan adalah belum ada standar audit untuk Sustainability Reporting.

Secara kelembagaan peranan para profesi akuntan yang tergabung dalam IAI adalah bekerjasama dengan National Center for Sustainability Reporting (NCSR), yang beranggotakan Indonesian-Netherlands Association (INA), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Adapun kerja sama yang dimaksud adalah mengadakan forum Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) untuk memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang telah menyelenggarakan laporan keberlanjutan (sustainability report), baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report). ISRA adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuat pelaporan atas kegiatan yang menyangkut aspek lingkungan dan sosial disamping aspek ekonomi untuk memelihara keberlanjutan (sustainability) perusahaan itu sendiri. Dengan diadakanya ISRA diharapkan mampu untuk memotivasi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan Sustainability Reporting, sebagai bentuk pelaporan pertanggung jawaban sosial perusahaan dan lingkungannya. 5.

Rekomendasi Hasil Kajian

1) Bagi Pemerintah

Hasil kajian ini, penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat aturan atau regulasi khusus tentang pedoman Sustainability Reporting. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan aturan terbaru yakni PP No 47 Tahun 2012, namun belum mewajibkan perusahaan untuk membuat Sustainability Reporting secara terpisah di luar laporan tahunan. 2) Bagi Perusahaan Hasil kajian ini, penulis merekomendasikan kepada perusahaan untuk melaporkan Sustainability Reporting, dan mempublikasikannya kepada stakeholder secara terpisah diluar laporan tahunan perusahaan. Sustainability Reporting dibuat terpisah dengan laporan tahunan perusahaan dengan maksud agar investor merasa yakin bahwa perusahaan telah melakukan pertanggungjawaban social dan lingkungan (CSR) kepada stakeholdernya. 3) Bagi Profesi Akuntan Hasil kajian ini, penulis merekomendasikan kepada para profesi akuntan untuk mempersiapkan diri dalam audit Sustainability Reporting, jika nantinya pemerintah benar-benar mewajibkan perusahaan membuat Sustainability Reporting secara terpisah diluar laporan tahunan perusahaan.

6.

Penutup Permasalahan lingkungan, bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita semua termasuk profesi akuntan dan perusahaan itu sendiri. Go Green merupakan salah satu program pemerintah terkait dengan lingkungan dan para profesi akuntan menjabarkan dalam bentuk Green Accounting. Green Accounting merupakan bagian dari Akuntansi Sustainabilitas yang di laporkan dalam bentuk sustainability reporting dengan CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai jargonnya. Untuk maksud tersebut, diperlukan instrument berupa aturan atau regulasi yang jelas dan tegas baik dari pihak pemerintah sendiri dan juga dari pihak proofesi audit. Bagi pihak perusahaan, salah satu manfaat penerapan sustainability reporting adalah dapat dijadikan sebagai salah kriteria minat investor agar mau berinvestasi ke dalam sebuah perusahaan. Investor tidak hanya melihat laporan

kinerja saja, tetapi juga melihat bagaimana perusahaan tersebut menjaga lingkungan dan keberlangsungan bisnisnya di masa depan . Hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, untuk maksud tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penelitian baik dengan menggunakan metode kuantitatif maupun metode kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntan Indonesia, Edisi No. 3/Tahun I/November 2007, “Audit Lingkungan, Keharusan?” , http://www.iaiglobal.or.id/v02/referensi/detail.php?catid=7&id=25.(Diakses tanggal 29 Nopember 2012)

Anis

Chariri,http://staff.undip.ac.id/akuntansi/anis/2009/06/04/sustainability-reporting-tugas-matakuliah-teori-akuntansi/(Diakses tanggal 28 Nopember 2012)

Ferry Budiman Dan Supatmi, Pengaruh Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (Isra) Terhadap Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Pemenang ISRA Periode 2005-2008). (Diakses tanggal 29 Nopember 2012) Erry Febianto.S, http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/339peranakuntandalamsustainabilityreporting. (Diakses tanggal 29 Nopember ) PP No 47 Tahun 2012, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f98d3a83cfd2/node/22/ppno-47-tahun-2012-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-terbatas.(Diakses tanggal 28 Nopember 2012) Pedoman Laporan Berkelanjutan Global Reporting Initiative https://www.globalreporting.org/languages/bahasaindonesia/Pages/default.aspx.(Diakses tanggal 29 Nopember) Ratna Assyura,http://ratna0412.wordpress.com/2010/06/09/green-accounting/ Nopember 2012)

G3,

(Diakses tanggal 28

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70.(Diakses tanggal 28 Nopember 2012)