UJI PETIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAAN DAN PARIWISATA TENTANG PASAR PESONA BUDAYA

UJI PETIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAAN DAN PARIWISATA TENTANG PASAR PESONA BUDAYA Disampaikan oleh HARRY WALUYO Puslitbang Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [email protected] 7/16/2010

Uji Petik Rancangan Permenbudpar, Manado

1

DAFTAR ISI (9 BAB, 25 Pasal)  RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR : / TENTANG PASAR PESONA BUDAYA / DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA/ MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,  MENIMBANG (3 Butir)  MENGINGAT (13 Butir)  MEMUTUSKAN , Menetapkan I. KETENTUAN UMUM ( 1 Pasal) II. MAKSUD DAN TUJUAN (2 Pasal) III. RUANG LINGKUP (4 Pasal) IV. PENYELENGGARAAN (10 Pasal) V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (2 Pasal) VI. PENGHARGAAN (1 Pasal) VII. PERANSERTA MASYARAKAT (1 Pasal) VIII. PENDANAAN (3 Pasal) IX. KETENTUAN PENUTUP (1 Pasal) 7/16/2010


2

PASAL 32 UUD 1945 • Negara (dibaca: pemerintah dan masyarakatpen) memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. • Catatan: Pasal tersebut tidak ada penjelasannya.

7/16/2010


3

MENIMBANG a. bahwa dalam upaya memajukan kebudayaan nasional, pemerintah perlu melestarikan budaya lokal; b. bahwa pasar tradisional merupakan salah satu wujud budaya lokal dan ekonomi rakyat yang dapat menjadi wahana efektif untuk melestarikan kebudayaan; c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memajukan pasar tradisional yang berbasis budaya dan wisata, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Pasar Pesona Budaya. 7/16/2010


4

MENGINGAT (1/4) 1.

2. 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7/16/2010


5

MENGINGAT (1/4) 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

7/16/2010


6

MENGINGAT (3/4) 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;

7/16/2010


7

MENGINGAT (4/4) 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007; 13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

7/16/2010


8

I. KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1/3) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya. Kebudayaan nasional adalah buah usaha budi rakyat Indonesia, yang tampak pada kebudayaan lokal dari seluruh ragam suku-suku bangsa di Indonesia. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki dan dipraktekkan oleh masyarakat setempat. Nilai budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yg sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Perilaku budaya adalah aktivitas manusia yang didasarkan pada pola atau adat tata kelakuan tertentu. Budaya fisik adalah hasil karya dari aktivitas manusia yang berupa benda untuk memenuhi kebutuhan manusia.

7/16/2010


9

I. KETENTUAN UMUM (2/3) 7.

Pelestarian kebudayaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis. 8. Daya Tarik Wisata adalah keunikan, keindahan, dan nilai yang terdapat pada keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/ atau pemerintah kabupaten/ kota untuk mewujudkan pelestarian budaya lokal yang dilaksanakan di pasar tradisional hingga mencapai sasaran serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan. 10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD termasuk kerja sama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

7/16/2010


10

I. KETENTUAN UMUM (3/3) 11. Pasar Pesona Budaya adalah pasar tradisional yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai budaya lokal. 12. Produk lokal adalah komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. 13. Pakaian daerah adalah pakaian tradisional setempat yang digunakan oleh para pelaku di pasar tradisional. 14. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 7/16/2010


11

II. MAKSUD Pasal 2

1. Peraturan pasar pesona budaya ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan kebijakan dan program pasar pesona budaya ke dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pasar tradisional menjadi pasar pesona budaya. 7/16/2010


12

TUJUAN Pasal 3 Tujuan pengaturan tentang pasar pesona budaya sebagai pedoman untuk: 1. melestarikan nilai dan perilaku budaya dalam pasar tradisional; 2. membangun, merenovasi, dan merevitalisasi arsitektur pasar tradisional sesuai kondisinya; 3. menata pasar tradisional dalam mengembangkan usaha bagi pedagang serta mewujudkan kenyamanan bagi pembeli; 4. mengembangkan pasar tradisional menjadi daya tarik wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 7/16/2010


13

III. RUANG LINGKUP Pasal 4 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pasar tradisional menjadi pasar pesona budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi aspek: a. nilai budaya; b. perilaku budaya; dan c. budaya fisik. 2. Aspek nilai budaya, perilaku budaya, dan budaya fisik merupakan dasar penyelenggaraan pasar pesona budaya. 7/16/2010


14

ASPEK NILAI BUDAYA Pasal 5

Aspek nilai budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ayat (1) huruf a meliputi: a. nilai keseimbangan hidup; b. nilai gotong royong; c. nilai kejujuran; d. nilai musyawarah dan mufakat; e. nilai toleransi; dan f. nilai ketertiban. 7/16/2010


15

ASPEK PERILAKU Pasal 6 Aspek perilaku budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ayat (1) huruf b meliputi: 1. perilaku religius; 2. tolong menolong dan kerja sama; 3. tidak menipu; 4. tawar menawar barang dengan harga wajar; 5. jaminan atas kualitas barang yang benar; 6. jaminan alat ukur atau timbang yang sudah ditera; 7. saling menghormati hak sesama pedagang dan pembeli; 8. taat norma setempat; 9. mengutamakan musyawarah dan mufakat; dan 10. menggunakan bahasa lokal. 7/16/2010


16

ASPEK BUDAYA FISIK Pasal 7

Aspek budaya fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ayat (1) huruf c meliputi: 1. lokasi dan tata ruang; 2. corak arsitektur; 3. sarana; 4. lembaga; 5. produk lokal; dan 6. pakaian daerah. 7/16/2010


17

IV. PENYELENGGARAAN Pasal 8 (1/11)

1. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pasar pesona budaya dapat bekerja sama dengan Swasta, BUMN, atau BUMD. 2. Penyelenggaraan pasar pesona budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan nilai budaya lokal. 3. Penyelenggaraan pasar pesona budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan sekurang-kurangnya 1 (satu) pasar dalam kabupaten/ kota di setiap provinsi. 7/16/2010


18

PENYELENGGARAAN Pasal 9 (2/11) 1.

Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pasar tradisional menjadi pasar pesona budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan: a) sosialisasi; b) peningkatan sumber daya manusia; dan c) membangun, merenovasi, merevitalisasi fasilitas dan bangunan pasar. 2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pertemuan secara berkala dengan para pelaku pasar untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang dasar penyelenggaraan pasar pesona budaya. 3. Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap. 7/16/2010


19

PENYELENGGARAAN Pasal 10 & 11 (3/11) •

•

Penyelenggaraan pasar pesona budaya dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan SKPD yang menangani bidang kebudayaan, pariwisata, perdagangan, dan pengelola pasar di masing-masing wilayah kerjanya. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, serta pengelola pasar dalam menyelenggaraan pasar pesona budaya perlu memerhatikan budaya fisik sebagai cerminan budaya lokal meliputi lokasi dan tata ruang, corak arsitektur, sarana, lembaga, produk lokal, dan pakaian daerah

7/16/2010


20

PENYELENGGARAAN Pasal 12 (4/11) 1. Lokasi dan tata ruang dalam penyelenggaraan pasar pesona budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. lokasi; dan b. penataan ruang terbuka dan tertutup. 2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sesuai Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) setempat; b. dekat dengan permukiman; c. tidak terletak pada daerah rawan bencana alam; d. tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan; e. tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas pertambangan; f. mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dengan lingkungannya. 7/16/2010


21

PENYELENGGARAAN (5/11) 3. Penataan ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengaturan penggunaan tempat di luar area bangunan yang dimaksudkan untuk mengatur letak fungsi-fungsi: a. b. c. d. e. 7/16/2010

akses; pertamanan; tempat parkir; tempat penampungan sampah; dan sistem pembuangan limbah. Uji Petik Rancangan Permenbudpar, Manado

22

PENYELENGGARAAN (6/11) 4. Penataan ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengaturan tempat di dalam ruangan bangunan yang dimaksudkan untuk mengatur: a. b. c. d. e. f. g. h. 7/16/2010

akses; pengelompokan tiap-tiap jenis barang dagangan; sistem pembuangan sampah; sistem pembuangan limbah; sistem pencegahan kebakaran; kantor; fasilitas ibadah; dan fasilitas toilet. Uji Petik Rancangan Permenbudpar, Manado

23

PENYELENGGARAAN Pasal 13 (7/11)

Corak arsitektur dalam penyelenggaraan pasar pesona budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. bentuk bangunan dengan ciri khas lokal; b. bentuk atap dengan ciri khas lokal; dan c. ragam hias bangunan dengan ciri khas lokal.

7/16/2010


24

PENYELENGGARAAN Pasal 14 (8/11) Sarana dalam penyelenggaraan pasar pesona budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. sarana ibadah; b. sarana berjualan; c. sarana penyimpanan barang; d. sarana kebersihan; e. sarana keamanan; f. sarana kenyamanan; g. sarana kesehatan; h. sarana ketertiban; i. sarana informasi; dan j. sarana kesenian. 7/16/2010


25


Lembaga dalam penyelenggaraan pasar pesona budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. perkumpulan atau paguyuban pedagang; b. sekretariat perkumpulan atau paguyuban pedagang; dan c. koperasi pedagang.

7/16/2010


26

PENYELENGGARAAN Pasal 16 (10/11) Produk lokal dalam penyelenggaraan pasar pesona budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. makanan; b. minuman; c. kerajinan tradisional; d. produk pertanian; e. produk perkebunan; f. produk kehutanan; g. produk perikanan; dan h. produk peternakan 7/16/2010


27


• Pakaian daerah dalam penyelenggaraan pasar pesona budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas penutup atas, penutup bawah, dan perlengkapan tradisional yang digunakan oleh para pelaku di pasar tradisional.

7/16/2010


28

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 (1/2) 1. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pasar pesona budaya (ayat 1). 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bimbingan, konsultasi, supervisi agar pasar tradisional dapat menjadi pasar pesona budaya serta untuk meningkatkan kualitas pasar pesona budaya. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pasar pesona budaya. 7/16/2010


29

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 (2/2)

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pasar tradisional agar menjadi pasar pesona budaya serta meningkatkan kualitas pasar pesona budaya. 2. Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan pasar tradisional dan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 7/16/2010


30

VI. PENGHARGAAN Pasal 20 1. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas keberhasilannya dalam mewujudkan dan mengelola pasar pesona budaya berdasarkan dengan kriteria yang ditetapkan (ayat 1). 2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tropi “ADI CITRA BUDAYA”. 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pasar tradisional yang telah menjadi pasar pesona budaya.

7/16/2010


31

VII. PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 21

1. Masyarakat berperanserta dalam mewujudkan pasar pesona budaya (ayat 1. 2. Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan dan/ atau organisasi kemasyarakatan di provinsi, kabupaten/ kota, dan desa. 3. Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan revitalisasi dan promosi pasar tradisional menjadi pasar pesona budaya. 7/16/2010


32

VIII. PENDANAAN Pasal 22 (1/3)

• Pendanaan terhadap pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan “Adi Citra Budaya” dibebankan pada anggaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

7/16/2010


33

PENDANAAN Pasal 23 (2/3)

• Pendanaan terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan kepada pasar pesona budaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7/16/2010


34

PENDANAAN Pasal 24 (3/3)

• Pendanaan terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan pasar pesona budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7/16/2010


35

IX. KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. • Ditetapkan di Jakarta • pada tanggal • MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, • Ir. JERO WACIK, SE 7/16/2010


36

TERIMA KASIH Masukan dapat disampaikan kepada DIREKTORAT TRADISI DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kemendiknas Gedung E, Lantai 4 T/F (021) 5725542/ 5725579 email: [email protected] 7/16/2010


37

UJI PETIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAAN DAN PARIWISATA TENTANG PASAR PESONA BUDAYA

Recommend Documents