UAS PHI SURVIVAL KIT Rangkuman ini bisa saja sesat dan menyesatkan. Cie semester satunya udah mau selesai. Satria Afif Muhammad In Collab with

UAS PHI SURVIVAL KIT

Rangkuman ini bisa saja sesat dan menyesatkan. Cie semester satunya udah mau selesai. Satria Afif Muhammad In Collab with Richsan Suprayogo

2 [UAS PHI SURVIVAL KIT]

HUKUM PERDATA Menurut Subekti: Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan pribadi. Menurut Sri Soedewei Masjhoen: Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan yang lain SEJARAH KUHPerdata (BW) Kodifikasi hukum perdata di Belanda banyak dipengaruhi Code Napoleon. BW berhasil disusun oleh panitia yang diketuai J.M.Kemper. Kodifikasi KUHPer selesai pada 5 Juli 1830, diberlakukan di Belanda 1 Oktober 1838. Berdasarkan asas konkordansi (asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum eropa atau belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi / Indonesia. Sehingga hukum eropa yang diberlakukan kepada pihak belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia) Kodifikasi KUHPer Indonesia dibentuk oleh panitia yang diketai C.J.Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi BW Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui staatsblad no.23 dan mulai berlaku 1 Januari 1848. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DALAM KUHPerdata (BW) 1. Buku I, perihal orang (van persoonen) memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan 2. Buku II, perihal benda (van zaken), memuat hukum benda dan hukum waris 3. Buku III, perihal perikatan (van verbintcnnisen) memuat hukum harta kekayaan 4. Buku IV, perihal pembuktian dan kadaluwarsa, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat lewat waku dalam hubungan hukum KUHPer berlaku bagi orang Indonesia berbagai keturunan, kecuali hukum keluarga dan hukum waris, dimana kedua bidang hukum ini mereka tunduk pada hukum adat masingmasing. Sedangkan hukum adat, merupakan hukum perdata yang berlaku bagi warga negara Indonesia asli. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia bersifat pluralistis. Hukum Dagang menurut Achmad Ihsan adalah hukum yang mengatur soal perdangan atau soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Yang mengatur: 1. Hubungan hukum antara produsen satu sama lain, dan dengan konsumen 2. Pemberian perantaraan kepada makelar, komisioner, pedagang keliling 3. Hubungan hukum yang terdapat pada: a. Asosiasi Perdagangan b. Pengangkutan di Darat, Laut, dan Udara c. Penggunaan surat-surat niaga Atas dasar ini maka hukum dagang meliputi: Hukum bagi pedagang antara, hukum perserikatan, hukum angkutan, hukum asuransi, dan hukum surat-surat niaga/surat-surat berharga. Sampai saat ini, hukum dagang Indonesia = KUHD kolonial Wetboek van Koophandel SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT ILMU PENGETAHUAN 1. Hukum tentang orang yang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum dan orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan haknya tersebut

F A K U L T A S H U K U M U N I V E R S I T A S I N D O N E S I A 2 0 1 5

[UAS PHI SURVIVAL KIT] 3 2. Hukum kekayaan yang meliputi hukum benda, hukum hak immaterial, dan hukum perikatan 3. Hukum keluarga yang memuat perkawinan, hubungan ortu-anak, perwalian, pengampuan 4. Hukum kewarisan yang mengatur kekayaan seseorang ketika ia meninggal MANA YANG LEBIH BAIK, SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT KUHPer ATAU ILMU PENGETAHUAN? Lebih baik sistematika hukum perdata menurut Ilmu Pengetahuan. Karena menurut KUHPer memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1. Karena BW kita harusnya mengatur materiil saja, tapi nyatanya membahas formil juga (Pembuktian dan daluarsa) 2. Waris dimasukkan ke dalam buku benda. Padahal: a. Waris ada hubungan erat dengan keluarga, tidak hanya kekayaan b. Waris juga harusnya mengenai perikatan 3. Dalam KUHPer tiap bab ada pengertian umum, seharusnya cukup dijabarkan dalam 1 bab saja.

HUKUM PRIBADI Hukum pribadi mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam hukum adat maka subjek hukumnya adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum, yaitu pribadi yang merupakan ciptaan hukum. Dalam hukum barat (Pasal 2 BW) : seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, karena kepentingan tertentu dianggap telah memiliki hak dan kewajiban. HUKUM PRIBADI MENURUT HUKUM ADAT A. Pribadi Kodrati Sebagai Subjek Hukum Pada dasarnya pribadi kodrati telah memiliki hak dan kewajiban sejak lahir sampai meninggal dunia. Ter Haar menyatakan bahwa “keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung pada orang tua merupakan sat berakhirnya masa belum dewasa menurut hukum adat bukan lagi saat menikah” B. Pribadi Hukum Sebagai Subjek Hukum Sebab adanya pribadi hukum : 1. Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan bersama 2. Adanya tujuan ideal yang perlu dicapai tanpa senantiasa tergantung pada pribadi kodrati secara perorangan

THE BAD NEWS IS TIME FLIES; THE GOOD NEWS IS YOU ARE THE PILOT.

4 [UAS PHI SURVIVAL KIT]

HUKUM HARTA KEKAYAAN HUKUM BENDA Dari sudut Ilmu Hukum (doctrine) Hukum kekayaan mengatur hubungan hukum antara orang dan harta kekayaan mereka yang merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: 1. Hukum Kekayaan yang Sifatnya Absolut (Mutlak) Hukum kekayaan yang sifatnya absolut yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud untuk mengaggu hak kebendaan tersebut. Contoh: Hak milik (eigendom), hak menguasai (bezit), hak gadai, dll. Biasanya terjadi pada harta yang berupa tanah 2. Hukum Kekayaan yang Bersifat Relatif Hukum kekayaan yang bersifat relatif lahir dari perjanjian, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja, yakni orang yang terikat dalam perjanjian itu saja. Contoh: Hak yang menyewakan atas uang sewa. Sistematika hukum kebendaan yang digunakan didalam buku II KUHPer itu menggunakan sistem tertutup, artinya tidak diperkenankan untuk menciptakan hak kebendaan lain, selain apa yang sudah ada di dalam buku II tersebut. Hak kebendaan adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Hak kebendaan yang memberikan Kenikmatan; misalnya hak milik (eigendom), hak postal, dsb. 2. Hak kebendaan yang memberikan Jaminan; misalnya hak gadai dan hak hipotik. A. Pembagian Benda Menurut Hukum Perdata 1. Benda Berwujud; Benda yang dapat dilihat dan diraba dengan pancaindera. Contoh : meja, kursi, perhiasan, dsb. 2. Benda Tidak Berwujud; Benda yang tidak dapat dilihat secara inderawi dan biasa disebut dengan sebutan “hak”. Contoh: hak atas tagihan, HAKI 3. Benda bergerak (roerende goederen); a) Benda bergerak menurut UU Pasal 509 KUHPer ialah benda yang dapat dipindah-pindahkan tanpa merubah bentuknya. Contoh: alat perabot rumah tangga, perhiasan, kendaraan, hewan, dsb. b) Benda bergerak menurut penetapan UU Pasal 511 KUHPer; ialah suatu benda yang oleh UU ditetapkan sebagai benda bergerak. Contoh: hak penagihan atas sejumlah uang atau atas sejumlah benda bergerak. 4. Benda tidak bergerak (onroerende goederen); a) Benda Tidak Bergerak Karena Sifatnya Contoh: tanah dan segala yang melekat diatasnya (pohon, tanaman) b) Benda Tidak Bergerak Berdasarkan Tujuan Pemakaiannya Contoh: mesin-mesin pabrik. c) Benda Tidak Bergerak Karena UU


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 5 Contoh: hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak erpacht, hak postal. B. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan Hutang 1. Gadai Gadai diatur pada Pasal 1150 KUHPer, adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan debitur untuk menjamin hutang dan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut. Gadai bersifat Accesoir merupakan perjanjian tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang. Jika pelunasan hutang hanya sebagian, hak gadai akan tetap utuh dan tidak menghapus sebagian hak gadai tersebut. Benda yang dapat digadaikan adalah: a) Benda Bergerak Berwujud, contoh: perabot rumah tangga b) Benda Tidak Bergerak Berwujud, contoh: surat-surat berharga, surat piutang atas bawa, atas tunjuk, dan atas nama. Gadai dalam perkembangannya kini dikenal dengan Lembaga Fidusia diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia. 2. Hipotik Hipotik diatur dalam Pasal 1162 KUHPer. Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak, untuk menjadikan jaminan pelunasan atas suatu hutang tertentu. Hipotik juga merupakan perjanjian Accesoir dan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjaman uang. Hipotik mempunyai sifat-sifat antara lain: a) Selalu mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda tersebut berada (droit de suit) b) Lebih diutamakan pelunasannya (droit de preference) c) Objeknya adalah benda benda tidak bergerak Hak hipotik memberikan hak untuk pelunasan hutang dan dapat menjual atas kehendak sendiri apabila debitur wanprestasi. Dalam perkembangannya hak hipotik kini sudah dihapus dan digantikan dengan Hak Tanggungan dengan berlakunya UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sementara hipotik tetap berlaku terhadap kapal laut yang beratnya diatas 20 M3 C. Hukum Benda Menurut Hukum Adat Benda dalam hukum adat dibagi menjadi: 1. Benda tetap, yaitu tanah 2. Benda lepas, bukan tanah yaitu hak atas rumah, hak atas tumbuh-tumuhan, hak atas ternak dan hak atas benda bergerak lainnya (contoh: mobil) 3. Berlakunya Asas Pemisahan Horizontal (horizontale scheiding) yaitu hak atas tanah terpisah dengan hak atas rumah (contoh: apartemen, rusun) Hak Ulayat atas adalah hak bersama atas tanah. Berdasarkan hak ini masyarakat hukum adat sebagai badan penguasa mengatur dan membatasi kebebasan warganya untuk


6 [UAS PHI SURVIVAL KIT] memungut hasil dari tanah (baik tanah, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan). Sedangkan Hak Pribadi hanyalah hak pakai atas tanah yang dapat dipindahtangankan. Pemindahan atas tanah harus memenuhi syarat, yaitu: 1. Terang, artinya dilakukan di depan kepala adat, sehingga diketahui umum 2. Tunai, artinya pembayaran dan pemindahan hak dilakukan secera serentak baik seluruhnya maupun sebagian. D. Hukum Benda Menurut UU Pokok Agraria Saat ini buku II KUHPer tidak berlaku sepenuhnya, karena sebagian dari isi, khususnya yang mengenai tanah telah dihapuskan dengan berlakunya UU No.5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria. Dimana hukum benda tetap atau hukum tanah dikenal dengan istilah hak-hak seperti: 1. Hak Milik (seumur hidup) 2. Hak Guna Bangunan (20-25 tahun) 3. Hak Guna Usha 4. Hak Pakai 5. Hak Sewa 6. Hak gadai 7. Hak Usaha Bagi Hasil 8. Hak Menumpang Dengan berlakunya UUPA maka: 1. Dualisme Hukum atas tanah tidak berlaku 2. Hak mutlak sudah tidak berlaku karena tanah memiliki fungsi sosial 3. Mengenai air serta kekayaan alam maka Hak Jaminan, hipotik, dan hak gadai tidak berlaku. HUKUM PERIKATAN (PERJANJIAN) Hukum Perikatan dalam sistematika Hukum Perdata Barat masuk kedalam Buku III KUHPer. Sedangkan menurut Ilmu Pengetahuan, Hukum Perikatan masuk kedalam hukum Harta Kekayaan bersama-sama dengan hukum benda dan hukum hak immaterial. Hukum Perikatan di dalam BW disebutkan adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara 2 orang dimana pihak yang satu mempunyai hak untuk meminta sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, serta barang yang dituntut itu disebut dengan prestasi. Perikatan lahir dari sebuah perjanjian A. Sumber-sumber Hukum Perikatan Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer, adalah: 1. Perjanjian; 2. Undang Undang; a) Terdapat pada buku ke-III KUHPer Bab ke III pasal 1352, 1354, 1359, dan 1365 tentang Perikatan. Tetapi terdapat juga pada hukum benda dan hukum keluarga. 3. Hak tidak tertulis.


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 7 B. Perbedaan Antara Perikatan dan Perjanjian Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan Perjanjian merupakan sesuatu yang konkret dan merupakan suatu peristiwa. Perikatan lahir dari suatu perjanjian C. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu: 1. Kata Sepakat (Pasal 1321-1328 KUHPer) 2. Cakap, dalam melakukan perjanjian / perbuatan hukum (Pasal 1329-1331 Subjek KUHPer) 3. Mengenai hal tertentu, Ditentukan klausul perjanjiannya secara jelas. (Pasal 1332-1334 KUHPer) Objek 4. Suatu sebab yang halal, tidak melanggar hukum ataupun kesusilaan (Pasal 1335-1337 KUHPer) Dalam hal syarat subjektif bila tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta pejanjian itu dibatalkan. Sedangkan bila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (null and void). Perjanjian memiliki sifat terbuka karena, kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang memuatnya seperti UU. D. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian 1. Asas Kebebasan Berkontrak; Ditentukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yaitu semua perjanjian yang sah berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya. 2. Asas Konsensualisme; Consensus yang berarti sepakat, asas ini bersifat mutlak dalam perjanjian. E. Ketentuan-Ketentuan Perjanjian berdasar UU 1. Pasal 1338 ayat (2) KUHPer dinyatakan bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selain dengan kesepakatan kedua belak pihak, atau karena alasan yang dibenarkan oleh UU. 2. Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dinyatakan bahwa persetujuan haus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). 3. Pasal 1339 KUHPer meyatakan bahwa dalam pembentukannya dapat dilihat bahwa meskipun bebas dalam membuatnya, perjanjian juga harus tetap memperhatikan ketentuan yang ada didalam UU, adat kebiasaan di masyarakat, serta mengindahkan norma-norma yang berlaku. F. Macam-Macam Perikatan, antara lain: 1. Perikatan Bersyarat (Pasal 1253-1267 KUHPer) 2. Perikatan dengan ketepatan waktu (Pasal 1268-1277 KUHPer) 3. Perikatan mana suka (Pasal 1272-1277 KUHPer) 4. Perikatan tanggung menanggung (Pasal 1278-1295 KUHPer) 5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296-1303 KUHPer) 6. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1312-1340 KUHPer)


8 [UAS PHI SURVIVAL KIT] G. Macam-Macam Perjanjian, antara lain: 1. Perjanjian Jual –Beli; 2. Perjanjian sewa-menyewa; 3. Perjanjian hibah; 4. Perjanjian Persekutuan; 5. Perjanjian Penyuruhan 6. Perjanjian pinjam-meinjman; 7. Perjanjian kerja; 8. Penanggungan Hutang; serta 9. Perjanjian Perdamaian. H. Isi Perjanjian dapat dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Perjanjian untuk Memberikan sesuatu, atau menyerahkan suatu barang. Contoh: Jual-beli dan sewa-menyewa 2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Contoh: perjanjian untuk membuat suatu lukisan. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Contoh: perjanjian untuk tidak mendirikan pagar. I. Hapusnya Suatu Perikatan Pasal 1381 KUHPer menyebutkan 10 cara hapusnya perikatan yaitu: 1. Pembayaran 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan 3. Pembaharuan hutang 4. Kompensasi 5. Percampuran hutang 6. Pembebasan hutang 7. Musnahnya barang yang terhutang 8. Batal atau pembatalan 9. Berlakunya suatu syarat batal 10. Lewat waktu (Kadaluarsa) HAK IMATERIIL ATAU HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hak Imateriil merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Diatur dalam buku ke-II KUHPer, Hak imateriil kini dikenal sebagai hak kekayaan intelektual (HAKI) Bagian-bagian hak yang dilindungi oleh HAKI, antara lain: 1. Hak Cipta; orisinalitas 2. Merek; daya pembeda 3. Desain Industri 4. Rahasia Dagang 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 6. Paten; inovasi di bidang teknologi 1. Hak Cipta Hak cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2012 (yang baru 28 Tahun 2014), menggantikan UU No. 6 tahun 1982. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 9 pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu. Yang dapat diberikan Hak Cipta antara lain: Buku, Program computer, Musik, Drama, Karya tulis, Seni rupa, Arsitektur, Fotografi, 2. Merek Merek diatur dalam UU No. 15 tahun 2001. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, sususan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 3. Paten Perlindungan Paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2001. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi.

HUKUM KELUARGA Pendapat Sudiman “Kesemuanya kaedah-kaedah hukum yang menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi, dan akibatnya (yaitu mengenai kedudukan, pribadi seseorang dan harta kekayaan). Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto secara luas Hukum Keluarga meliputi bidang-bidang sebagai berikut: 1. Perkawinan 2. Keturunan 3. Kekuasaan orang tua 4. Perwalian 5. Pendewasaan; Pengurusan harta kekayaan orang tuanya (min. 21 tahun) 6. Curatele (Pengampuan) 7. Orang yang hilang (diatur KUHPer) A. Perkawinan Pengertian perkawinan; yaitu seluruh kaedah hukum yang mengatur syarat-syarat dan cara melakukan perkawinan serta akibat yang berhubungan dengan pribadi yang bersangkutan. (definisi diatur dalam KUHPer) Konsepsi Perkawinan menurut Pasal 26 KUHPer (BW): a) Perkawinan sah bila berdasarkan KUHPer b) Mengkesampingkan peraturan agama c) Perkawinan Monogami (hanya boleh mempunyai satu istri atau suami) 1. Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 a) Pasal 1: “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seoarang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME” b) Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama, dan kepercayaannya.”


1 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 0 c) Pasal 2 ayat (2): “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” d) Perkawinan yang dilakukan diluar negeri adalah sah apabila dilangsungkan menurut cara-cara yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, asal tidak melanggar larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum di Indonesia. Dan dalam waktu satu tahun perkawinan tersebut harus di daftarkan di Catatan Sipil di Indonesia. 2. Konsepsi Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974: “Asas Monogami” yang dianut oleh KUHPer dilaksanakan tidak konsekuen karena sesuai dengan ketentuan UU 1/1974 Pasal 4 ayat (1) bahwa suami dapat beristeri lebih dari satu asalkan syarat yang dicantumkan dalam pasal 4 ayat (2) terpenuhi, yaitu: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 mengandung unsur-unsur: 1. Keagamaan/Kepercayaan/rohani; 2. Biologis; 3. Sosiologis; 4. Unsur Hukum Adat; 5. Yuridis; Perkawinan dilakukan secara sah apabila perkawinan tersbut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU (Pasal 2 ayat (2)). B. Keturunan Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 sampai dengan pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974) Asal-usul anak harus dibuktikan dengan akte kelahiran yang dimana akta diterbitkan 14 hari setelah kelahiran. (Pasal 55 UU 1/1974) jika akta tidak ada maka dibuatkan surat kenal lahir yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan. 1. Adopsi Dalam Hukum Perdata Adat, adopsi merupakan perbuatan yang bersifat terang (dilakukan dimuka pejabat umum) dan tunai (dibayar secara “magis” yang artinya dimana menurut mereka sah secara hukum adat). Terdapat 2 bentuk adopsi: a) Adopsi umum: a. Terang dan tunai b. Terang saja c. Tunai saja d. Tidak terang dan tunai b) Adopsi Khusus a. Pengangkatan orang luar menjadi warga satu clan b. Pengangkatan anak tiri menjadi anak kandung c. Pengangkatan derajat anak


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 1 1

C. Kekuasaan Orang Tua 1. Pasal 45: Kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka sampai menikah atau dapat berdiri sendiri. 2. Pasal 46: Apabila diperlukan anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluar dalam garis lurus ke atas jika diperlukan bantuannya (garis keturunan) 3. Pasal 47: Anak yang belum berusia 18 tahun belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tua, artinya segala perbuatan hukum anak diluar/didalam pengadilan diwakili oleh orang tua. 1. Pencabutan Hak Orangtua atas Anak Dapat Dilakukan atas Permintaan: a) Saudara kandung ygng lebih tua b) Orangtua lain c) Keluarga dalam garis lurus keatas d) Pejabat yang berwenang dalam pengadilan

2. Usia Dewasa Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Usia dewasa berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah diperbuat, dalam hal ini khususnya dibidang hukum perdata. Dapat disimpulkan dari pasal 47 dan pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia dewasa yang dimaksud adalah 18 tahun. D. Perwalian (Pasal 50 s/d Pasal 54 UU No. 1 tahun 1974) Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak didalam kekuasaan orang tua meliputi pengurusan benda dan kekayaan yang berhubungan dengan anak itu. Persyaratan (Batasan perwalian): 1. Dibawah 18 tahun 2. Belum menikah 3. Tidak dibawah kekuasaan orang tua (meninggal, cerai atau cerai mati); dalam kasus cerai salah satu orang tua dapat menjadi wali. Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: 1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. 2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. 3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya 4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. 5. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.


1 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 2 E. Pendewasaan (Pasal 419 s/d Pasal 432 KUHPer) “Pendewasaan” adalah suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya, dipersamakan dengan orang dewasa dalam hal-hal tertentu. Permohonan untuk dipersamakan sepenuhnya dengan seseorang yang sudah dewasa dapat diajukan dengan cara: 1. Seorang anak yang sudah mencapai usia 20 tahun kepada Presiden, dengan melampirkan surat kelahiran atau bukti lain yang menyatakan bahwa ia sudah mencapai usia tersebut. 2. Presiden akan memberikan keputusannya setelah mendapat nasehat dari MA yang untuk itu akan mendengar orang tua anak tersebut dan anggota keluarga lain yang dianggap perlu. F. Pengampuan (Curatele); (Pasal 433 s/d 462 KUHPer) Orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan atau boros menurut UU harus ditaruh dibawah pengampuan. Dalam kasus orang hilang ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan curatele itu, sedangan pada kasus orang boros permintaan itu hanya dapat diajukan oleh anggota keluarga yang sangat dekat saja (suami/isteri) Kedudukan orang yang dianggap curatele sama dengan kedudukan orang yang belum dewasa. G. Orang Yang Hilang (Pasal 463 s/d Pasal 495 KUHPer) Jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun (dihitung sejak tanggal keberangkatannya) dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, sedangkan kepentingannya itu harus diurus maka atas permintaan orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan jaksa, maka hakim dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalam (weeskamer) untuk mengurusnya. Pengurusan dapat dilakukan oleh: 1. Anggota keluarga yang ditunjuk hakim 2. Jaksa, Hakim 3. Balai Harta Peninggalan Orang tersebut dianggap telah meninggal setelah hakim mengeluarkan pernyataaan demikian. Namun jika setelah 30 tahun terhitung mulai hari dan tanggal surat pernyataan dianggap telah meninggal itu, seandainya masih hidup, maka para ahli waris dapat mengadakan suatu pembagian waris yang tetap.

HUKUM KEWARISAN HUKUM WARIS MENURUT HUKUM BARAT Hukum Waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dalam Pasal 528 B.W., hak warisan diidentikkan dengan hak kebendaan. Ketentuan Pasal 548 B.W. menyebutkan bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya hukum waris dicantumkan dalam buku II B.W. tentang Benda.


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 1 3 Cara Memperoleh Warisan: 1. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang (Ab Intestato) 2. Melalui wasiat (testamen)

A. Subyek Hukum Waris 1. Pewaris Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut Pewaris. 2. Ahli Waris Orang-orang tertentu, yang secara limitatif diatur dalam KUHPer yaitu: a) Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (Uiteigen Hoofde). Mengenai ahli waris ini, KUHPer menggolongkan sebagai berikut: i. Golongan Pertama Yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lencang ke bawah. ii. Golongan Kedua Orang tua dan saudara-saudara pewaris. iii. Golongan Ketiga Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPer menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta warisan harus dibagi dua (kloving), setengah untuk kakek-nenek pihak ayah, setengah lagi untuk kakek-nenek pihak ibu. iv. Golongan Keempat Sanak keluarga/kerabat si Pewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam. b) Ahli Waris berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling), dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. Ahli waris menurut penggantian: i. Penggantian Dalam Lurus ke Bawah • Setiap anak yang meninggal lebih dulu, digantikan oleh cucu pewaris. • Dalam hal semua anak/ahli waris yang termasuk Uiteigen Hoofde ternyata “Onwaarding Onterfd” yang berarti “tindakan mencoba membunuh bapaknya atau menghalangi bapaknya membuat surat wasiat” maka akan digantikan oleh cucu pewaris. ii. Penggantian Dalam Garis ke Samping (Zijlinie) Tiap saudara kandung/saudara tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh anaknya mereka. iii. Penggantian Dalam Garis ke Samping tetapi lebih jauh Melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh. Misalnya: Paman/keponakan, jika meninggal terlebih dahulu digantikan oleh anaknya.


1 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 4 c) Penggantian ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Hal ini mungkin karena dalam KUHPer terdapat ketentuan pihak ketiga yang bukan ahli waris bisa memperoleh warisan melalui suatu testamen/wasiat. 3. Pihak Ketiga yang Tersangkut dalam Pewarisan a) Fidei Comis Ialah pihak ketiga yang berkewajiban menyimpan warisan itu dan setelah lewatnya suatu waktu tertentu, warisan itu harus diserahkan pada orang lain. Hal ini disebut pemberian warisan secara melangkah. b) Executeur Testamentair Adalah pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh si pewaris, yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat. c) Bewindvoerder Adalah pengelola, seorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan agar terkelola dan tidak cepat habis. B. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris 1. Hak dan Kewajiban Pewaris a) Hak Pewaris Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat/testamen yang dapat berupa: i. Erfstelling: penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris, disebut testamentair ergenaam (ahli waris menurut wasiat) ii. Legaat: pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen khusus. Pemberian ini berupa: • Hak atas suatu benda tertentu • Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu • Hak vruchtgebruik atas sebagian/seluruh warisan (Pasal 957 KUHPerdata) Orang yang menerima Legaat dinamakan Legataris. Bentuk Testamen, ada tiga macam: • Openbaar Testament: dibuat oleh notaris dengan disaksikan 2 orang. Kecil kemungkinan melanggar Ligitime Portie. • Olographis Testament: ditulis oleh calon pewaris sendiri (eigenhanding) kemudian diserahkan ke notaris untuk disimpan dan disaksikan 2 orang. Mungkin melanggar Ligitime Portie. • Testament Rahasia: dibuat oleh calon pewaris kemudia testament tersebut di segel dan diserahkan oleh 4 saksi. Codicil merupakan pesan pewaris sebelum meninggal dunia, ini merupakan salah satu haknya. b) Kewajiban Pewaris Legitime Portie adalah pembatasan terhadap hak si pewaris dalam membuat wasiat seperti yang tertulis di Pasal 913 KUHPerdata. 2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris a) Hak Ahli Waris


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 1 5 Setelah terbuka warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap: i. Menerima secara penuh (Zuivere Aanvaarding) ii. Menerima dengan reserve (Beneficiare Aanvarding). Hak ini ialah menerima warisan sebatas kemampuan ahli waris karena banyak hutang di warisan itu. Hal ini disampaikan di pengadilan. iii. Menolak warisan. Hal ini jika harta lebih sedikit daripada hutang. b) Kewajiban Ahli Waris i. Memelihara keutuhan harta peninggal sebelum dibagi ii. Mencari cara pembagian yang sesuai iii. Melunasi hutang pewaris iv. Melaksanakan wasiat

C. Pembagian Warisan KUHPer memberikan ketentuan pembagian warisan secara tegas dalam Pasal 1066 yang isinya sebagai berikut: 1. Tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta tidak terbagi. 2. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu. 3. Ada kemungkinan untuk mempertangguhkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun. Bisa diperpanjang 5 tahun lagi atas persetujuan semua ahli waris. D. Obyek Hukum Waris Harta dalam Warisan: 1. Aktiva: Harta yang bisa dinikmati (tagihan, piutang, hak immateriil) 2. Pasiva: Harta yang berbentuk utang E. Harta Warisan 1. Jika tidak ada ahli waris yang mengakui sebuah harta warisan, maka harta itu disebut harta tak terurus dan Balai Harta Peninggalan akan mengurusnya dengan memeberitahukan kejaksaan negeri setempat. 2. Jika ada sengketa antara warisan itu harta tak terurus atau bukan, maka hal itu diputus oleh hakim. 3. Jika diduga masih mungkin adanya ahli waris, maka BHP diwajibkan memanggilnya melalui media massa dengan tenggat waktu 3 tahun. HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ADAT A. Hukum Waris Adat Memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yaitu 1. Patrilineal: Penghubung laki-laki yang diperhatikan 2. Matrilineal: Penghubung perempuan yang diperhatikan


1 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 6 3. Bilateral: “Parental” atau penghubung keduanya diperhatikan Hukum waris mengenal adanya Tiga Sistem Kewarisan atau cara membagi harta, yaitu: 1. Sistem Kewarisan Individual Sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi harta secara perorangan 2. Sistem Kolektif Mewarisi secara kolektif karena harta tidak bisa dibagi-bagi. Contoh: Rumah Gadang di Minangkabau. 3. Sistem Kewarisan Mayorat a) Mayorat Laki-laki: Anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal yang menampung dan mengelola warisan. b) Mayorat Perempuan: Anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal yang menampung dan mengelola warisan. Hukum Adat menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan dua macam garis pokok: 1. Garis pokok keutamaan Orang yang mempunyai hubungan darah, dan digolongkan menjadi: a) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris b) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris 2. Garis pokok penggantian B. Subyek Hukum Waris 1. Pewaris 2. Ahli Waris: Anak-anak si pewaris C. Obyek Hukum Waris Yang menjadi obyek hukum waris itu adalah harta keluarga, yang berupa: 1. Harta Pusaka: benda yang memiliki kekuatan magis. 2. Harta Bawaan: harta yang dibawa (calon) istri pada saat perkawinan. 3. Harta Pencaharian: harta yang diperoleh selama perkawinan 4. Harta yang Berasal dari Pemberian Seseorang Pembagian harta dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pengurangan: 1. Biaya-biaya pada waktu pewaris sakit 2. Hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris 3. Biaya pemakaman HUKUM WARIS ISLAM Hukum Waris Islam disebut juga Hukum Faraid, yaitu sebab adanya bagian-bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. A. Sumber Hukum Kewarisan 1. Al-Quran Surat IV ayat 7 yang berbunyi:


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 1 7 “…bagi laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu-bapak dan keluarga dekat dam bagi wanita ada bagian warisan dari harta peninggalan ibubapak dan keluarga dekat, ada yang mendapatkan sedikit dan banyak dari bagian yang diwajibkan.” 2. Hadist Rasul Ucapan dan perbuatan Rasul 3. Ijtihad/Pendapat Ulama Mengatur secara lebih spesifik namun bersumber dari Al-Quran dan Hadist

B. Subyek Hukum Waris 1. Pewaris 2. Ahli Waris C. Obyek Hukum Waris Dalam hukum kewarisan Islam, seseorang dapat menjadi ahli waris: 1. Adanya Hubungan Darah/Kekerabatan yang meliputi: a) Ke Bawah: Anak b) Ke Atas: Orangtua c) Ke Samping: Anak Ayah/Ibu atau anak Kakek/Nenek 2. Adanya Hubungan Perkawinan yaitu Suami-Istri Hukum Islam tidak mengakui lembaga adopsi. Sehingga anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Tetapi Ia bisa mendapatkan Hibah atau Pemberian kepada orang yang tidak memiliki ikatan darah. D. Asas-asas Hukum Waris 1. Asas Ijbari Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya 2. Asas Bilateral Seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu keturunan lakilaki dan perempuan. 3. Asas Individual Harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. 4. Asas Keadilan Berimbang Senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. 5. Asas Akibat Kematian Pewarisan semata-mata akibat dari kematian seseorang.


1 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 8

HUKUM ACARA HUKUM ACARA PIDANA Hukum Acara Pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana adalah Realisasi hukum pidana sebagai hukum yang menyangkut cara pelaksanaannya. A. Landasan Hukum Acara Pidana 1. Sumber Hukum Acara Pidana a) UU no 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman b) UU no 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor c) UU no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana d) UU no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung e) UU no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. Fungsi Hukum Acara Pidana a) Mencari dan menemukan kebenaran b) Pemberian keputusan oleh Hakim c) Pelaksanaan keputusan oleh Hakim B. Asas-asas Dalam Hukum Acara Pidana 1. Yang Berhubungan dengan Peranan a) Prakarsa proses dilakukan oleh Polisi/Jaksa. Jaksa mengajukan tuntutan ke Pengadilan serta melaksanakan Penetapan Hakim. b) Asas-asas Oportunitas: dimungkinkannya perkara yang dalam proses penuntutan di deponir (menyimpan untuk tidak digarap) oleh Jaksa/pengadilan demi kepentingan umum. c) Kedua belah pihak wajib didengar keterangannya oleh Hakim d) Acara pemeriksaan dalam sidang dilakukan dengan perdebatan lisan e) Keputusan Hakim wajib dilandasi dengan alasan yang rasional obyektif, setelah mendengar kedua pihak termasuk saksi a charge (meringankan) dan saksi a de charge (memberatkan) f) Hakim bersifat aktif (leidende rol) artinya Hakim bertindak memimpin proses peradilan g) Asas Akusator: Para pihak diakui sebagai subyek dan kedudukannya sederajat. Pemeriksaan terbuka untuk umum, dan tersangka didampingin oleh Penasehat Hukum. h) Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan i) Asas Praduga Tak Bersalah. Setiap orang yang dihadapkan di sidang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap j) Semua orang diperlakukan sama di depan Hakim 2. Yang Berhubungan dengan Keadaan Peradilan


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 1 9 a) Sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk umum. Kecuali sidang perkara asusila dan perilaku kejahatan adalah anak-anak. b) Peradilan Bertahap: i. Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri ii. Tingkat Kedua: Pengadilan Tinggi iii. Tingkat Ketiga: Mahkamah Agung 3. Sidang Pengadilan diselenggarakan oleh Majelis Hakim (Ketua + 2/3 orang anggota) 4. Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya yang tetap

C. Subyek Hukum Acara Pidana 1. Tersangka 2. Polisi sebagai petugas yang melakukan penyidikan 3. Jaksa sebagai petugas yang melakukan penuntutan 4. Hakim sebagai petugas yang mengadili 5. Panitera sebagai yang melakukan pencatatan 6. Penasehat Hukum/Pengacara yang mendampingi tersangka 7. Saksi-saksi 8. Pegawai Lapas sebagai pelaksana putusan Hakim D. Pelaksanaan Peranan Acara Pidana dalam Perkara Pidana Bila diduga atau diketahui terjadi peristiwa pidana, maka: 1. Penyidikan oleh Polisi atau PNS yang diberi wewenang untuk mengumpulkan bukti 2. Setelah tersangka dan bukti ditemukan, perkara dilimpahkan kepada Jaksa (Penuntut Umum) untuk melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri 3. Pemeriksaan di Pengadilan dilakukan oleh Hakim untuk mengadili a) Hakim mengadili dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak. 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hakim menetapkan putusan. a) Dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 5. Setelah Hakim menjatuhkan putusan, maka Jaksa menjalankan isi putusan 6. Bila putusan Hakim sudah dijatuhkan, dan Jaksa atau Terdakwa TIDAK PUAS, maka upaya hukumnya ialah: a) Biasa Melalui pemeriksaan tingkat banding terlebih dahulu yang diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa/kuasanya atau Jaksa melalui pemeriksaan untuk kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. *Permintaan kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan b) Luar Biasa Demi kepentingan hukum, dapat diajukan satu kali pemeriksaan kasasi oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Kasasi disini bertujuan untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan.


2 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 0 7. Satu macam pemeriksaan yang tidak dikenal dalam HIR/RID (KUHAP jaman Belanda) tetapi diuraikan dalam UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah Pra Peradilan. Pemeriksaan dalam Pra Peradilan ialah perkara: a) Sengketa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan pengentian penuntutan. b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. c) Sidang ini cukup dilakukan oleh Hakim Tunggal yang dibantu Panitera. d) Permohonan dilakukan oleh tersangka, kuasanya, atau keluarga tersangka. e) Pra Peradilan harus cepat dan singkat, 10 hari setelah diterimanya penuntutan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. HUKUM ACARA PERDATA Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang menentukan bagaimana cara mengajukan perkara perdata ke muka pengadilan dan cara melaksanakan putusan Hakim. Atau dapat dikatakan cara memelihara dan mempertahankan hukum Perdata Materiil. Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang memuat cara orang harus bertindak di Pengadilan dan bagaimana Pengadilan bertindak satu sama lain untuk melaksanakan Perdata Materiil. Menurut Izaac S. Leihutu Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perdata Materiil melalui Pengadilan. A. Sejarah Perkembangan Peradilan di Indonesia Peradilan di Indonesia telah mengalami tiga zaman: 1. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1848-1942) a) Menurut IR tahun 1848 peradilan di Indonesia untuk Bangsa Indonesia dalam perkara perdata ditentukan sebagai berikut: i. District-gerecht (Pengadilan Kewedanaan) ii. Regentschap-gerecht (Pengadilan Kabupaten) iii. Landraad (Pengadilan Negeri) iv. Raad van Justitie/RvJ (Pengadilan Tinggi) v. Hooggerechtshof/HGH (Mahkamah Agung) 2. Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945) a) Pada zaman ini, semua badan peradilan Hindia Belanda dihapuskan, kemudian diubah namanya menjadi: i. District-gerecht menjadi Gun-Hooin ii. Regentschap-gerecht menjadi Ken Hooin iii. Landraad menjadi Tihoo-Hooin iv. Raad van Justitie menjadi Koo-Too-Hooin v. Hooggerechtshof menjadi Saikoo-Hocin


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 2 1 3. Zaman Kemerdekaan RI (1945-Sekarang) a) Pada zaman ini, susunan peradilan sebagai berikut: i. Pengadilan Negeri ii. Pengadilan Tinggi iii. Mahkamah Agung

B. Landasan Hukum Acara Perdata Pada masa penjajahan Belanda untuk Hukum Acara Perdata berlaku: 1. Eropa: Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dengan Badan Peradilannya di Raad van Justitie (RvJ) dan Residentie Gerecht. 2. Bumiputera: Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RID) kecuali yang diluar Jawa dan Madura berlaku Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dengan Badan Peradilannya di Landraad Sumber hukum yang lain: 1. UU Darurat no 1 tahun 1951 tentang kesatuan susunan kekuasaan Acara Pengadilan Sipil yang menunjuk RID sebagai pedoman 2. UU no 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, jo UU no 35 tahun 1999 3. UU no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU no 4 & 5 tahun 2004 4. UU no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Selain UU, Yurisprudensi dan Doktrin juga merupakan sumber Hukum Acara Perdata. C. Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata 1. Yang Berhubungan dengan Peranan: a) Prakarsa proses dilakukan oleh pihak yang bersengketa b) Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan kepada yang berkepentingan c) Hakim wajib mengusahakan perdamaian d) Perkara yang sudah berjalan dapat sewaktu-waktu ditarik atas persetujuan pihak yang bersengketa e) Acara pemeriksaan dalam pengadilan mengutamakan tulisan-tulisan f) Putusan hakim wajib dilandasi alasan yang rasional obyektif g) Putusan yang tidak lengkap merupakan alasan untuk pemeriksaan kasasi di MA h) Yurisprudensi dan doktrin seringkali dijadikan landasan untuk memperkuat putusan Hakim. 2. Yang Berhubungan dengan Keadaan Peradilan a) Sidang Pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum b) Asas terbuka ini dapat disimpangi dalam perkara susila dan ketertiban umum. Namun, putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka. c) Pihak yang berperkara didengar pendapatnya dan diakui sebagai subyek hukum dan berkedudukan sederajat d) Peradilan dilaksanakan bertahap: i. Tingkatan Pertama: Pengadilan Negeri ii. Tingkatan Kedua: Banding pada Pengadilan Tinggi


2 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 2 Bagi mereka yang tidak puas, bisa mengulang perkara iii. Tingkat Ketiga: Kasasi Disini bukan untuk mengulang perkara, tapi diteliti apakah putusan hakim telah melanggar atau menyimpang. e) Diselenggarakan oleh suatu Majelis Hakim D. Subyek dalam Hukum Acara Perdata 1. Para pihak yang bersengketa: a) Penggugat: pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan b) Tergugat: pihak yang digugat dalam perkara perdata 2. Hakim yang mengadili 3. Panitera yang mencatat jalannya persidangan 4. Penasehat Hukum/Pengacara 5. Juru Sita E. Norma-norma dalam Hukum Acara Perdata 1. Kompetensi/Kewenangan Mengadili ada dua macam: a) Kompetensi Mutlak / Absolute Competentie Kompetensi Mutlak ini menyangkut pembagian kekuasaan antar badan peradilan, dlihat dari macam pengadilannya. b) Kompetensi Relatif / Relatieve Competentie Kompetensi Relatif ini adalah kewenangan untuk mengadili diantara badan peradilan yang sejenis. 2. Perkara Perdata yang Diajukan ke Pengadilan dapat berupa: a) Perkara Gugatan (Jurisdictio Contentiosa) Berhubungan dengan perselisihan. Jenis putusannya ialah Keputusan/Vonis. b) Perkara Permohonan (Jurisdictio Voluntaria) Disini Hakim tidak melakukan peradilan, tetapi menetapkan secara resmi apa yang sudah ada. Misalnya penetapan ahli waris. 3. Sifat Isi Putusan Pengadilan dapat berupa: a) Putusan yang Bersifat Deklarator Putusan yang menjelaskan sesuatu. Contoh: Penetapan Ahli Waris b) Putusan yang Bersifat Konstitutif Putusan yang bersifat menciptakan atau menghapus status hukum tertentu. Contoh: bubarnya perkawinan, istri menjadi janda c) Putusan yang Bersifat Kondemnator Putusan yang memberi hukuman. Contoh: menyerahkan barang, ganti rugi


[UAS PHI SURVIVAL KIT] 2 3

HUKUM INTERNASIONAL Hukum Internasional adalah hukum yang berhubungan dengan peristiwa Internasional, yang meliputi: 1. Peristiwa tantra internasional – hukum tantra internasional a) Hukum Tantra adalah hukum yang mengatur segala kegiatan dalam bidang kenegaraan, diantaranya: HAN, HTN a) Peristiwa Perdata internasional – Hukum Perdata internasional Hukum internasional tidak sepenuhnya bersumber pada internasional, karena ada hukum internasional yang bersumber pada hukum nasional. A. Perbedaan Hukum Internasional Publik Dengan Hukum Perdata Internasional HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) selain yang bersifat pedata, seperti: a. Negara dengan negara b. Negara dengan subjek hukum bukan negara c. Antar subjek hukum bukan negara.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata antar masing masing pelaku hukum yang tunduk dengan hukum perdata nasional yang berbeda Contoh: hubungan orang yang berbeda negara.

B. Perbedaan Kedudukan Hukum Nasional Dengan Hukum Internasional HUKUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL Terdapat lembaga: Tidak ada lembaga tersebut. 1. Eksekutif 2. Legislatif 3. Yudikatif, dan 4. kepolisian Sanksi hukum dapat berlaku secara tegas Sanksi tidak dapat berlaku efektif terhadap dan efektif bila terjadi pelanggaran yang suatu negara yang melakukan suatu dilakukan oleh warga negara. pelanggaran. Hal ini dikarenakan setiap negara di dunia memiliki kedaulatannya masing masing yang tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. C. Sumber Hukum Internasional 1. Arti materiil, adalah apa yang menjadi dasar dari kekuatan mengikat hukum internasional.


2 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 4 2. Arti formal, adalah dimana terdapatnya ketentuan hukum internasional. Sumber Hukum Internasional dalam arti formal dapat dilihat pada Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sumber hukum internasional, adalah: a) Perjanjian-perjanjian Internasional Perjanjian internasional harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional. Perjanjian tersebut diterima atau tidak sebagai hukum oleh masyarakat internasional dapat dilihat dari: i. Pernyataan kepala negara dalam masalah internasional yang ada hubungannya dengan kebiasaan internasional. ii. Ketentuan dalam perundang-undangan nasional. iii. Keputusan pengadilan internasional/nasional sehubungan dengan masalah-masalah internasional yang ada kaitannya dengan kebiasaan internasional. b) Prinsip-prinsip atau Asas yang Mendasari Sistem Hukum Modern yang Diakui Bangsa Beradab. Contoh: asas dalam hukum perdata seperti asas pada pacta sunt servanda, asas penyalahgunaan hak (abus de droit), asas nebis in idem. Fungsi dari asas-asas hukum umum pada hukum internasional adalah: i. Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional ii. Sebagai alat penafsir bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan iii. Sebagai alat pembatas bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. c) Keputusan pengadilan internasional dan pendapat (doktrin) para sarjana terkemuka dari berbagai bangsa di dunia sebagai hukum tambahan D. Subjek Hukum Internasional Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional 1. Negara Bentuk bentuk negara, antara lain: a) Negara federal, yang diwakili oleh pemerintah federal (pusat). Tetapi bisa juga negara bagian pada saat tertentu. b) Protektorat, yaitu negara yang pada mulanya berdaulat, kemudian meminta perlindungan pada negara yang berdaulat. Contoh: Monaco merupakan negara protektoran dari Prancis. c) Dominion, merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Britania Raya. 2. Tahta suci Vatikan, memiliki kedudukan yang sama dengan negara dengan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara.


3.

4.

5.

6.

[UAS PHI SURVIVAL KIT] 2 5 Organisasi Internasional, kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional dapat dilihat dari perjanjian yang mendasari berdirinya organisasi tersebut, dimana dalam perjanjian itu terdapat hak, kewajiban, dan kewenangan organ-organ lembaga tersebut. Contoh: oranisasi liga bangsa bangsa didirikan setelah terjadinya PD I beranggotakan berbagai negara dengan tujuan menghindari terjadinya perang dunia. Palang Merah Internasional (ICRC), Palang merah internasional memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, diberi kedudukan khusus dalam konflik bersenjata untuk menolong korban perang dari pihak yang berselisih tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Pemberontakan dan Pihak yang Dalam Sengketa, Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) Keadaan ini ditentukan oleh pengakuan pihak ketiga bagi pemberontak atau pihak yang bersengketa. Pribadi Kodrati, Pada keadaan tertentu manusia sebagai pribadi dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL A. Hukum Perdata Internasional Substantif 1. Hukum Pribadi / Law of Person a) Status Personal b) Kewarganegaraan c) Domisili d) Pribadi Hukum / corporations 2. Hukum Harta Kekayaan / Law of Property a) Harta Kekayaan Materiil i. Benda-benda tetap / immoveables property ii. Benda-benda lepas / movables property b) Harta Kekayaan Imateriil c) Perikatan / Obligations i. Perjanjian / contracts ii. Perbuatan melanggar hukum perdata / torts 3. Hukum Keluarga / Family Law a) Perkawinan b) Hubungan orangtua-anak c) Adopsi d) Perceraian e) Harta perkawinan 4. Hukum Waris / Succession B. Hukum Perdata Internasional Ajektif 1. Kualifikasi 2. Persoalan Preliminer/Pendahuluan 3. Penyelundupan Hukum 4. Pengakuan Hak yang Telah Diperoleh, Pelanjutan Keadaan Hukum 5. Ketertiban Umum


2 [UAS PHI SURVIVAL KIT] 6 6. Asas Timbal Balik 7. Penyesuaian 8. Pemakaian Hukum Asing 9. Renvoi 10. Pelaksanaan Keputusan Hakim Asing C. Unsur Asing Bisa Disebabkan Karena: 1. Kewarganegaraan 2. Bendera Kapal 3. Domisili 4. Tempat Kediaman 5. Tempat Kedudukan Pribadi Hukum 6. Pilihan Hukum Asing dalam Hubungan Interen 7. Letak Benda 8. Tempat Dilaksanakannya Isi Perjanjian 9. Tempat Dilakukannya Perbuatan Hukum 10. Tempat Diajukannya Proses Perkara 11. Tempat Terjadinya Penyelewangan Perdata D. Sumber Hukum dan Asas Hukum Perdata Internasional Indonesia 1. Pasal 16 AB “ketentuan-ketentuan perundangan tentang kedudukan hukum dan kewenangan individu untuk bertindak, tetap mengikat warga negara Indonesia walaupun berada di luar negeri.” Hukum Indonesia akan berlaku bagi warga negara Indonesia walaupun mereka berada di luar negeri (Asas Personalitas) 2. Pasal 17 AB “mengenai benda tetap (tidak bergerak) berlaku hukum dari negara tempat benda itu terletak.” Asas dari Pasal 17 AB ini dikenal sebagai asas Hukum Setempat (lex situs) yang disebut juga Statute Realita. 3. Pasal 18 AB “Bentuk (tata cara/formalitas) suatu tindakan hukum mengikuti bentuk hukum yang berlaku di negara tempat dilakukannya tindakan itu.” Asas dari Pasal 18 AB ini dikenal dengan asas Logus Regit Actum atau Lex Loci Celebrationis yang disebut Statuta Mixta. E. Asas Timbal Balik / Resiprositas Bertitik tolak dari Asas Personalitas tersebut, maka secara timbal balik (resiprositas), bagi orang-orang asing yang berada di Indonesia juga harus diberlakukan hukum nasional orang tersebut.


UAS PHI SURVIVAL KIT Rangkuman ini bisa saja sesat dan menyesatkan. Cie semester satunya udah mau selesai. Satria Afif Muhammad In Collab with

Recommend Documents