TUGAS DAN KEWENANGAN POLRESTA DENPASAR DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN KARYA CIPTA LAGU DI KOTA DENPASAR Oleh: I Putu Carlos Dolesgit Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unud
ABSTRACT In the era of globalization, on one hand, the law protection of intellectual property right increasingly has a very important meaning, especially in the field both nationally and international trades. On the other hand, the law enforcement of intellectual property rights, both substantive factor (the statutory rules) and cultural factors of community law (the law of consciousness), the role of law enforcers is also important in achieving the effectiveness of a rule in the framework of the statutory copyright law enforcement of songs in Denpasar which is, in fact, hijacking song copyright works seems that it cannot be prevented successfully. So it should be questioned what factors are causing the law enforcers, in this case the resort police investigators of Denpasar less able to prevent infringement of copyright songs in the region of Denpasar. Through the methods of empirical data collected through the questionaries’ and interviews then analyzed and finally a conclusion was drawn which states that the mechanism of Denpasar police resort in tackling piracy in copyrighted songs in Denpasar was conducted pre-emptively, preventively and repressively, but because some factors are not met in an effort to track copyright piracy prevention, the legal protection of copyrighted songs can not be achieved optimally. This is due to two factors, namely internal factors and external factors. Key words: Law enforcer, Copyright, Songs
I.
PENDAHULUAN
menjadi landasan dalam pembangunan
1.
Latar Belakang
ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual,
Perkembangan ilmu pengetahuan
selanjutnya disingkat dengan (HKI)
dan teknologi telah menciptakan suatu
merupakan jawaban atas paradigma ini.
paradigma
konsepsi
Oleh karena itu, tidak mengherankan
ekonomi. Paradigma yang dimaksud saat
jika hampir sebagian Negara di dunia ini
ini meyakini bahwa pengetahuan sudah
mulai
baru
dalam
memperhatikan
HKI.
HKI 1
merupakan salah satu alternative dalam
dibidang HKI, seperti: Paris Convention,
pembangunan ekonomi bangsa, hal ini
WIPO, TRIPs Agreement, WTO.
tidak terkecuali bangsa Indonesia. Pemahaman memang
terhadap
bukanlah
HKI
mempergunakan
konsep hukum semata, akan tetapi terdapat pula pada ilmu lainnya, seperti teknologi, sastra, arsitektur, fotografi ekonomi dan sebagainya. Namun harus diketahui sebagian besar pemahaman terhadap perlindungan HKI ini haruslah berlandaskan pada pemahaman dari aspek hukumnya. Perlindungan hukum terhadap HKI mengatur tentang hampir keseluruhan
dari
karya
intelektual.
Karya intelektual bersumber dari hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik dalam bentuk
kecerdasan
maupun
penguasaan
intentelektuan terhadap
ilmu
pengetahuan dan teknologi dari masingmasing individu dalam suatu negara.
Berkaitan
dengan
HKI
khususnya Hak Cipta atas lagu, sistem pengaturannya tertuang dalam UndangUndang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta
dan
mengumumkan
penerima atau
hak
untuk
memperbanyak
ciptaan atau member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan
menurut
perundang-undangan
peraturan
yang
berlaku,
sedangkan pengertian dari ciptaan atau karya cipta adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sebelumnya diatur dengan
Karya intelektual manusia yang
Undang-Undang nomor 6 tahun 1982
bermutu tinggi, inovatif, dan bernilai
tentang Hak Cipta. Dalam kurun waktu
ekonomis, serta diwujudkan dengan
itu perlindungan hukum terhadap Hak
pengorbanan dan resiko yang cukup
Cipta
tinggi, maka sistem perlindungannya
perlindungan secara efektif sebagaimana
telah dibentuk baik secara nasional dan
diketahui, baik dari laporan ataupun
internasional.
berbagai
Secara
internasional
belum
dapat
pemberitaan
memberikan
pers.
Sejak
pengaturan tentang HKI secara umum
beberapa tahun terakhir ini kian sering
terdapat
terdengar tentang semakin besar dan
pada
Konvensi-Konvensi
2
meluasnya pelanggaran terhadap Hak
konsumen
Cipta.
mempertanyakan apakah produk yang Pelanggaran hak cipta, kurang
lebih memiliki latar belakang yang sama dalam setiap kasus-kasus yang terjadi. Pelaku pelanggaran hanya menginginkan keuntungan finansial secara cepat dan berlipat
tanpa
kepentingan pemegang tersebut
memerhatikan
dari hak
pencipta
cipta.
berakibat
yang
tidak
lagi
akan dibelinya merupakan hasil bajakan atau tidak. Bahkan jika konsumen berhadapan
dengan
pedagang
yang
menjual karya orisinal maka konsumen akan
mengatakan
bahwa
pedagang
tersebut menjual terlalu mahal.
atau
Pembajakan hasil karya cipta
Pelanggaran
lagu memang cukup mudah ditemui di
pada
kerugian
Indonesia, mulai dari pedagang besar di
material dari pencipta atau pemegang
mall
hak cipta. Secara hukum, tingginya
musiman
jumlah pelanggaran hak cipta akan
mempertanyakan,
mencerminkan
parahkah sikap budaya dan sikap hidup
lemahnya
penegakan
terkemuka di
hukum terhadap pelaku pelanggaran hak
bangsa
cipta tersebut.
menghormati
Semakin meningkatnya jumlah pembajakan
lagu,
menimbulkan
kemerosotan
Pembiaran
maka
terhadap
akan budaya. pelaku,
menyebabkan adanya persepsi bahwa
tindakan
dan bukan merupakan
yang
melanggar
pinggir
jalan.
sudah
Indonesia dan
pedagang Orang
sedemikian
yang
tidak
menghargai
lagi
sesuatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,
seni
dan
sastra?
Pengamatan terhadap keadaan tersebut ternyata memiliki pula dampak terhadap hubungan internasional kita.1
bajak-membajak lagu merupakan hal yang biasa
hingga
Dalam upaya perlindungan Hak Cipta
lagu
dari
tindakan-tindakan
undang-
pembajakan dari pihak yang tidak
undang. Pencipta juga enggan untuk
bertanggung jawab, Pemerintah telah
berkarya karena tidak pernah merasa
mengupayakan perbaikan-perbaikan baik
dilindungi akan kinerja yang telah
dari segi substansinya maupun terhadap
dihasilkannya. Maraknya pembajakan ini 1
juga
berpengaruh
terhadap
perilaku
H. Oka Saidin,2002, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.158.
3
kinerja para penegak
serta
Negara tidak pula memperoleh
berupaya memberikan pemahaman yang
pajak penghasilan atas keuntungan
lebih
yang diperoleh dari pembajakan
baik
tentang
hukum
HKI
terhadap
masyarakat. Salah terdapat
di
tersebut. satu
perubahan
dalam
yang
Selain itu, tanpa kita sadari, tatanan
Undang-Undang
sosial, hukum dan ekonomi telah
nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah
bertalian
dengan
terancam pula.
klasifikasi
tindak pidana. Dalam Undang-undang
2)
Pelanggaran
atas
Hak
Cipta,
cipta
sebagai hak milik perorangan,
diklasifikasikan sebagai delik aduan.
lebih tepat diklasifikasi sebagai
Setelah diundangkannya Undang-undang
delik biasa seperti halnya terhadap
Nomor 19 Tahun 2002, pelanggaran hak
pencurian, perampasan, penipuan
sebelumnya,
cipta
pelanggaran
diklasifikasikan
hak
sebagai
delik
Delik aduan, sesungguhnya lebih
biasa. Hal ini berarti, bahwa tindakan
tepat apabila dikaitkan dengan
Negara terhadap para pelanggar hak
pelanggaran terhadap kehormatan
cipta tidak lagi semata-mata didasarkan
atau martabat seperti misalnya
atas pengaduan Pemegang Hak Cipta.
penghinaan,
Tindakan akan dilakukan baik atas dasar laporan
atau
informasi
dari
menjadi
pihak
perkosaan,
kurang
tepat
dan apabila
diterapkan pada pelanggaran Hak
lainnya. Untuk itu aparatur penegak
Cipta
hukum diminta untuk bersikap lebih
yang
lebih
berdampak
ekonomi, sosial dan tatanan hukum
aktif dalam mengatasi pelanggaran hak
pada umumnya.
cipta ini. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dilakukannya perubahan
3)
Masalah ketiga yang terkait dengan perubahan di bidang pemidanaan
ini antara lain:
ini adalah penambahan ketentuan 1)
Berdasarkan pengalaman selama ini, kerugian yang ditimbulkan dari adanya
pelanggaran
hak
cipta
ternyata tidak hanya diderita oleh
tentang
perampasan
pelanggaran Negara
Hak
untuk
Penambahan
Cipta
hasil oleh
dihancurkan. ketentuan
ini
Pemegang Hak Cipta. 4
dimaksudkan mungkin
untuk
sedapat
bentuk kaset, DVD, CD, dan MP3
mengurangi
kerugian
walaupun labelnya asli tetapi isinya/
baik moril maupun ekonomi dari
substansinya
pemegang Hak Cipta. Dengan
aslinya. Hal ini dapat terjadi karena
demikian,
tingkat
hasil
pelanggaran
tidak
kemajuan
tersebut tidak sekedar dirampas.
menggandakan
Barang tersebut pada prinsipnya
begitu maju.
tidak boleh diperdagangkan dan harus dihancurkan. Hal keempat yang
berkaitan
pula,
adalah
penegasan adanya hak Pemegang Hak
Cipta
untuk
mengajukan
tuntutan perdata kepada pelanggar, tanpa mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana.2 Hukum Intelektual
Hak (HKI)
Kekayaan
sesuai
dengan
teknologi
sebuah
dalam
karya
sudah
Undang-undang nomor 19 Tahun 2002
tentang
Hak
Cipta
mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 sebagai tindak pidana biasa. Oleh karena itu penegakan terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagimana tercantum dalam pasal 72 memberikan kewenangan kepada lembaga
Kepolisian
berdasarkan
memberikan
Undang-undang nomor 2 Tahun 2002
perlindungan kepada pencipta dengan
tentang Kepolisian Negara Republik
memberikan hak ekonomi dan hak
Indonesia untuk melakukan penyelidikan
moral. Dalam kaitannya dengan ciptaan-
dan penyidikan terhadap pelanggaran
ciptaan
Hak Cipta.
lagu
berdasarkan
observasi
terhadap si pencipta ternyata belum mendapatkan
keuntungan
ekonomis
yang memadai. Hal ini disebabkan karena maraknya kegiatan pembajakan terhadap
lagu-lagunya.
Berdasarkan
hasil pengamatan di kota Denpasar dengan mudah dapat ditemukan lagulagu yang sudah diproduksi dalam
Dalam rangka penanganan tindak pidana
pelanggaran
Denpasar
HKI,
berdasarkan
Polresta PERKAP
(Peraturan Kapolri) nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
Kepolisian Sektor,
Resort untuk
dan
kesatuan
reserse kriminal dibentuk 6 (enam) unit, 2
Ibid, h. 164-165.
5
khusus untuk penanganan pelanggaran
yang tidak memperoleh barang asli yang
HKI ditugaskan kepada unit IV/ unit
sebenarnya diharapkan.
Tipiter yang terdiri 1 orang kanit dan 13 anggota, untuk wilayah Kota Denpasar. Walaupun
secara
struktural
2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut, maka rumusan masalah dalam
sudah terbentuk lembaga penegakan
penelitian ini meliputi :
hukum HKI tetapi efektivitas penegakan
1. Bagaimanakah
mekanisme
hukum terhadap pelanggaran HKI belum
Polresta
berjalan
menanggulangi pelanggaran hak
secara
memadai
karena
penegakan hukum tidak cukup didukung oleh satu faktor saja.
Hak
berdasarkan
Cipta
melimpahkan
No.
undang-undang
19
tahun
kewenangan
2002 kepada
Kepolisian sebagai ujung tombak untuk mengambil penyelidikan
suatu
dalam
cipta lagu di Kota Denpasar? 2. Faktor apa yang mempengaruhi
Penegakan hukum HKI secara represif
Denpasar
tindakan
maupun
baik
penyidikan
bilamana Polisi menemukan bukti awal adanya pelanggaran Hak Cipta. Faktanya di lapangan walaupun banyak ditemukan barang-barang seperti kaset, DVD, CD, dan MP3 bajakan, tetapi Polisi belum mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Akibat pelanggaran yang berupa perbanyakan tanpa ijin (pembajakan) lagu sangat merugikan baik si pencipta sendiri yang tidak mendapatkan keuntungan ekonomis dari karyanya maupun masyarat/ konsumen
Polresta
Denpasar
dalam
menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar? 3. Tujuan Penulisan a. Tujuan Umum Untuk
mengembangkan
ilmu hukum di bidang HKI yang terkait dengan Hak Cipta. b. Tujuan Khusus 1. Untuk
mengetahui
mekanisme
Polresta
Denpasar
dalam
menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar. 2. Untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi
Polresta Denpasar dalam menanggulangi
6
pelanggaran hak cipta lagu
30 September 2010 tentang Sususan
di Kota Denpasar.
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
II.
Resort
dan
Kepolisian
Metode Penelitian
Sektor. Bahan hukum sekunder, antara
Untuk penulisan jurnal hukum ini
lain
hasil-hasil
penelitian,
pendapat
penulis
mempergunakan
penelitian
pakar hukum, karya tulis hukum yang
hukum
empiris
mengkaji
termuat dalam media massa, dan buku-
implementasi
buku hukum (text book), jurnal-jurnal
ketentuan hukum positif atau perundang-
huku HKI khususnya Hak Cipta. Data
undangan secara faktual pada peristiwa
yang
hukum tertentu yang terjadi dalam
kualitatif dan disajikan secara deskriptif
masyarakat.3
analitis.
pelaksanaan
yaitu
atau
Penelitian
ini
bersifat
deskriptif yakni menggambarkan tentang tugas
kewenangan
Polresta
dalam
penegakan hukum dan penanggulangan
terkumpul
dianalisis
secara
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
Mekanisme
Polresta
Denpasar
pelanggaran karya cipta lagu di kota
Dalam
Denpasar. Data primer bersumber dari
Pelanggaran Hak Cipta Lagu di
wawancara
Reskrim
Kota Denpasar
Sumda
Pengertian
dengan
Polresta
Denpasar,
Polresta
Denpasar,
Kasat Kabag
Menanggulangi
Hak
Cipta
diatur
data
dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang
sekunder bersumber dari bahan hukum
Hak Cipta No. 19 tahun 2002 yang
primer dan bahan hukum sekunder.
menyatakan Hak Cipta adalah hak
Bahan hukum primer dalam penelitian
eksklusif
ini meliputi Copyright dalam TRIPs
penerima
Aggrement, Undang-undang Nomor 19
mengumumkan
tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-
ciptaannya atau memberikan izin untuk
undang Nomor 2 tahun 2002 tentang
itu
Kepolisian dan PERKAP (Peraturan
pembatasan-pembatan
Kapolri) nomor 23 tahun 2010 tanggal
peraturan
sedangkan
bagi
pencipta
maupun
cipta
untuk
hak
dengan
atau
tidak
memperbanyak
mengurangi menurut
perundang-undangan
yang
berlaku. 3
Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, h. 53.
7
Hak eksklusif yang dimaksud
Perlindungan
terhadap
hasil
pada pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak
karya cipta lagu secara nasional terdapat
Cipta No. 19 tahun 2002 adalah tidak
dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19
ada pihak lain yang boleh memanfaatkan
tahun 2002. Mengacu pada pasal 1 ayat
hak tersebut kecuali dengan izin dari
(1) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah
penciptanya. “Istilah tidak ada pihak
hak
lain” mempunyai pengertian yang sama
penerima
dengan hak tunggal, yang menunjukkan
mengumumkan
hanya
ciptaannya atau memberikan izin untuk
pencipta
saja
yang
boleh
eksklusif
bagi
pencipta
hak atau
itu
inilah yang dimaksud dengan hak yang
pembatasan-pembatasann
bersifat
peraturan
Eksklusif
berarti
khusus unik. Keunikan itu sesuai dengan
merta
menjadi
seorang
peneliti,
komponis, atau sastrawan. Hanya orangorang
tertentu
saja
yang
dapat
memilikinya.4
tidak
mengurangi menurut
perundang-undangan
yang
berlaku.
sifat dan cara menghasilkan hak cipta. Tidak semua orang bisa dengan serta
untuk
memperbanyak
mendapatkan hak semacam itu, dan
eksklusif.
dengan
cipta
atau
Pengaturan tentang perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia sudah mengalami
banyak
perubahan
dari
Undang-undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982 diubah menjadi Undangundang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987
Hak Cipta merupakan bagian dari
diubah kembali menjadi Undang-undang
Hak Kekayaan Intelektual, disamping
Hak Cipta nomor 12 tahun 1997 dan
Hak Cipta kekayaan intelektual juga
terakhir menjadi Undang-undang Hak
mengenal hak milik perindustrian yang
Cipta nomor 19 tahun 2002. Sedangkan
terdiri dari Hak Paten, Desain Industri,
pengaturan di luar negeri Hak Cipta
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
diatur
Perlindungan
Universal Copyright Convention, Roma
Varietas
Tanaman,
Rahasia Dagang dan Hak Merek.
dalam
Berne
Convention,
Convention 1961, The Agreement on Trade Relected Aspect of International Property Right (TRIPs).
4
Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.
8
Hak
Pasal 12 ayat (1) Undang-undang
sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak
Cipta
mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
menyatakan
No.
19
bahwa
tahun
2002,
ciptaan
yang
dilindungi adalah:
Ayat
(3)
perlindungan
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan
a. buku, program, computer, phamplet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis yang lain;
ayat (2), termasuk juga semua ciptaan
b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis itu;
yang
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk nyata,
yang
memungkinkan
perbanyakan hasil karya itu. Menurut Rahmi Jened dalam bukunya menyatakan bahwa Undang-
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime;
undang Hak Cipta Indonesia menetapkan
e. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung kolase dan seni terapan;
persyaratan
perlindungan hak cipta diberikan pada yang bersifat pribadi dengan memenuhi keaslian
berdasarkan
(originality),
kemampuan
pikiran,
imajinasi, kreativitas (creativity) dan dalam bentuk khas (fixion).5
f. arsitektur; Menurut g. peta;
Miller
dan
Davis
mengemukakan pemberian Hak Cipta
h. seni batik;
didasarkan pada kriteria kealian atau
i. fotografi;
kemurnian (originality), yang penting
j. simatografi;
ciptaan tersebut benar-benar berasal dari
k. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database dan data karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.
pencipta yang sebenarnya, dan bukan
Ayat (2) ciptaan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf I, dilindungi 5
Rahmi Jened, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Air Langga Universitas Press, Surabaya, h. 60.
9
merupakan hasil jiplakan atau peniruan
Selanjutnya Soerjono Soekanto, dan
dari hasil karya orang lain.6
Soleman B. Taneko mengatakan bahwa
Sesuai dengan jangka waktu perlindungan Konvensi
yang
Berne,
ditentukan Indonesia
oleh
melalui
ketentuan UUHC 2002, bahwa jangka waktu
perlindungan
ciptaan
lagu
berlangsung selama hidup pencipta dan
suatu
sistem
Lembaga
penegakan
unsur-unsur,
hukum
sistem berasal dari bahasa Yunani “Systema”. Untuk istilah itu Shrode dah Voch yang dikutip oleh H. OK. Saidin mengartikannya suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (wlohe compounted of several parts).7 menurut
Mahadi
merumuskan sebagai suatu totalitas, yang
tersusun
sejumlah
bagian-bagian,
konsistensinya,
kelengkapan
konsepsi-konsepsi
atau
pengertian
dasarnya.9 Penegak hukum dalam arti fungsi
komponen-
konsep
struktur
hukum.10
Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga-lembaga
dengan
Polisi
sesuai
perundang-undangan.
Istilah
Polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Politea
yang
berarti
pemerintahan
negara.11
komponen yang saling berhubungan, dan
Untuk melaksanakan tanggung
sama-sama mewujudkan suatu keutuhan
jawabnya
menjaga
untuk mencapai tujuan tertentu, diantara
ketertiban
masyarakat,
komponen-komponen
mempunyai 2 fungsi utama yaitu:
itu
ada
dan
dan maknanya merupakan bagian dari
adalah bagian dari sistem hukum. Istilah
Sedangkan
suatu
keseluruhan terangkai, yang mencakup
terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
merupakan
yang
keamanan maka
dan polisi
mempunyai fungsi terhadap yang lain.8 9
6
Ida Bagus Wyasa Putra, 2001, Hukum Bisnis Pariwisata, Rafika Aditama, Bandung, h. 118 7 H.OK. Saidin, op.cit, h.19 8 Mahadi, 1985, Hak Milik Immateril, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, h. 4
Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, PT. Rajawali, Jakarta, h. 3 10 Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, dalam kajian Sosiologi hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta, h. 69 11 Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian, CV Sahabat Klaten, h. 55
10
1. Fungsi preventif untuk pencegahan,
hukum Polresta Denpasar. Tugas pokok
yaitu berarti polisi itu berkewajiban
Reserse
melindungi negara beserta lembaga-
penyelidikan, penydikan dan koordinasi
lembaganya,
serta pengawasan terhadap Penyidik
ketertiban
ketahanan
umum
dengan
jalan
dilakukannya lainnya
dan
orang-orang mencegah
perbuatan-perbuatan
pada
mengancam
hakekatnya dan
dapat
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang
berarti
berkewajiban
bahwa
polisi
menyidik
itu
perkara-
perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada bagian penyidikan untuk penghukuman-penghukuman. Bahwa peranan struktur atau lembaga penegak hukum sangat penting dalam
efektivitas
dari
peraturan
perundang-undangan terutama di dalam penegakan
hukum.
perlindungan Denpasar
karya
Terhadap
cipta
dilakukan
lagu
oleh
di
Polresta
Denpasar, karena Polresta Denpasar yang memiliki wilayah hukum Kota Denpasar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar
adalah
Pegawai
merupakan
ujung
tombak dalam penanganan kasus pidana dan pelanggaran yang terjadi di wilayah
Negeri
berdasarkan
melaksanakan
Sipil
(PPNS)
Undang-Undang
No.
8
tahun 1981 dan peraturan perundangan lain.
membahayakan
ketertiban dan ketentraman umum.
adalah
Menurut Kabag Sumda Polresta Denpasar, Kompol I Wayan Putrawan, sesuai
dengan
berdasarkan
tugasnya
PERKAP
maka
(Peraturan
Kapolri) nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
Resort
dan
Kepolisian
Sektor, penanganan terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta di Polresta Denpasar ditangani di Unit IV/ Tipiter. Unit IV/ Tipiter adalah unit satuan kerja Reserse Kriminal Polresta Denpasar yang dalam tugasnya khusus menangani tindak pidana tertentu diluar KUHP, seperti tindak pidana merek, hak cipta,
kesehatan,
perlindungan
konsumen, dll. Penyidik tugasnya adalah melakukan penyelidikan
tindakan-tindakan dan
penyidikan
serta
pemberkasan atas tindak pidana yang terjadi
sesuai
peraturan
perundang-
undangan, sedangkan opsnal tugasnya 11
adalah melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan-kebijakan
dugaan terjadinya tindak pidana, upaya
dengan
paksa sebagaimana diatur oleh peraturan
Polresta Denpasar, kebijakan-kebijakan
perundang-undangan.
yang
Sehubungan
telah
pokok
Sat.
diambil
sesuai Reskrim
antara
lain:
semakin
Melakukan
tindakan
meningkatnya pelanggaran di bidang
pencegahan
(Pre-emtif)
Hak Cipta Lagu di wilayah hukum
bimbingan
Polresta Denpasar dari tahun 2009
anggota kepolisian (penyidik) yang akan
sampai tahun 2012 walaupun tidak ada
membidangi masalah hak cipta guna
peningkatan dalam arti kwantitas tetapi
untuk menambah wawasan pengetahuan
dalam
sangat
mereka di bidang hak cipta lagu,
pelanggaran
sedangkan untuk masyarakat para pelajar
karya cipta lagu di Kota Denpasar sudah
dan masyarakat umum, kepolisian telah
sangat
banyak
menempatkan 1 (satu) orang personilnya
yang
untuk ikut dalam tim HKI Provinsi Bali
menjual lagu-lagu dalam bentuk CD,
dalam melakukan sosialisasi kepada
MP3, MP4 yang merupakan hasil dari
masyarakat umum tentang pembajakan
pembajakan.
hak cipta lagu.
arti
dengan
tugas
tersebut
kwalitas
memprihatinkan
sebab
marak
ditemukannya
sudah
dengan
para
Hal
pedagang
ini
menunjukkan
bahwa kewibawaan penegak hukum di
dan
sebelum berupa
penyuluhan
Pembinaan salah
kepada
masyarakat
mata pelanggar tindak pidana hak cipta
merupakan
satu
faktor
yang
lagu sudah sangat terpuruk.
penting dalam usaha menanggulangi
Kebijakan yang diambil oleh
pelanggaran tindak pidana hak cipta
Polresta Denpasar sebagaimana yang
khususnya lagu di Kota Denpasar. Fungsi
pre-emtif
Denpasar, Kompol Amabariyadi Wijaya,
adalah
segala
S.H., S.I.K. dalam menanggulangi tindak
masyarakat dalam rangka ikut aktif
pidana
lebih
menciptakan terwujudnya situasi dan
represif
kondisi yang mampu menangkal dan
dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polresta
Hak
cipta
mengutamakan
lagu
kebijakan
disini
usaha
dan
kegiatan
dibandingkan kebijakan Pre-emtif dan
mencegah
preventif,
kebijakan
keamanan dan ketertiban masyarakat,
karena
terutama dalam meningkatkan derajat
tersebut
namun tetap
semua dilakukan,
timbulnya
maksudnya
gangguan
12
ketaatan masyarakat terhadap ketentuan-
lagu dalam bentuk CD, MP3, MP4, dll
ketentuan mengenai hak cipta.
yang terjadi seperti di pasar-pasar malam pre-emtif
dan toko musik wilayah hukum Polresta
yang dilakukan oleh Satuan Reserse
Denpasar. Selain hal tersebut diatas
Kriminal
Polresta
Kebijakan-kebijakan
dengan
Polresta peran
Denpasar
kepolisian
sesuai sebagai
Denpasar
memiliki
jadwal
operasi rutin yang dilakukan di wilayah
pengayom atau pelindung masyarakat,
hukum
hal ini menunjukkan bahwa pihak
sasaran pelanggaran terhadap hak cipta
kepolisian telah mampu menempatkan
khususnya lagu di Kota Denpasar. Pihak
diri secara sejajar dengan masyarakat
Satuan
dan telah mampu mengantisipasi secara
Denpasar
dini dan membentengi masyarakat dari
lapangan (undercover) yang setiap saat
segala
akan
mengawasi daerah-daerah yang diduga
mengganggu ketentraman dan ketertiban
rawan peredaran barang-barang hasil
masyarakat. Hasil evaluasi kebijakan
penaggaran hak cipta khususnya lagu
pre-emtif yang dilakukan di Polresta
pengawasan
Denpasar
bahwa
masyarakat yang diduga melakukan
adanya kelemahan di pihak Kepolisian
kegiatan pembajakan karya cipta lagu.
di
Peran
kemungkinan
memberikan
dalam
yang
input
menyampaikan
informasi
Polresta
Denpasar
dengan
Reserse
Kriminal
Polresta
juga
memiliki
petugas
terhadap
kepolisian
anggota
sebagai
pelayan
kepada masyarakat berkaitan dengan
masyarakat telah diaktualisasikan dari
pengetahuan tentang pelanggaran hak
langkah-langkah
cipta khususnya lagu sehingga kesadaran
dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal
hukum
Polresta Denpasar. Pihak kepolisian
masyarakat
khususnya
masyarakat non pelajar masih belum ada peningkatan. evaluasi
Sebagai
kebijakan
output
pre-emtif
telah
dilakukan
Satuan
Reserse
kepada
masyarakat berupa situasi yang aman
maka
dan tentram melalui kegiatan- kegiatan razia yang dilakukan oleh petugas Satuan
preventif
jaminan
yang
dari
diambil langkah preventif. Langkah
memberikan
preventif
yang Kriminal
Polresta Denpasar berupa: melakukan
Reserse
Kriminal
Polresta
Denpasar dibantu oleh segenap satuan kepolisian
yang
ada
di
Polresta
Denpasar.
razia-razia terkait pelanggaran hak cipta 13
Kebijakan
represif
adalah
Hak
langkah terakhir yang diambil oleh
Lagu
di
Kota
Denpasar
Polresta Denpasar apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran,
Cipta
Perlindungan
hak
cipta
khususnya
merupakan perlindungan perlindungan
pelanggaran hak cipta lagu. Penegakan
terhadap hak-hak eksklusif dari pencipta
hukum kepada para pembajak dan
atau pemegang hak. Menurut Hutauruk
pengedar barang-barang berupa Kaset,
ada dua unsur penting yang terkandung
CD, MP3 dan MP4 ini dilakukan apabila
dari pemahaman hak cipta yaitu:
pada saat operasi rutin ataupun operasi penangkapan diketemukan barang bukti berupa Kaset, CD, MP3 dan MP4 bajakan, maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain upaya penegakan hukum dalam usaha menanggulangi pembajakan hak cipta lagu, upaya lain dari Polresta Denpasar
melalui
Satuan
Reserse
1. Hak Ekonomi, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan pada pihak lain 2. Hak Moral, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan haknya pada barang atau benda tersebut (seperti mengumumkan karyanya, menetapkan juduljudulnya, mencantumkannama sebenarnya, atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya).12
Kriminal ialah melakukan kerjasama Hak-hak ekonomi dan hak moral
dengan instansi terkait di wilayah hukum Polresta Denpasar seperti Dirjen HAKI, dimana koordinasi yang dilakukan pada umumnya
mengenai
pengendalian
dan
teknik-teknik penanggulangan
pembajakan karya cipta jenis lagu di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten
Faktor Polresta
yang dalam hal ini adalah Polresta Denpasar. Namun dalam pelaksanaannya terdapat
faktor-faktor
yang menjadi
penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi
Badung. 2.
wajib dilindungi oleh penegak hukum,
yang
Mempengaruhi
Denpasar
Menanggulangi
Dalam
Pelanggaran
meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor
internal
yang
mempengaruhi pelaksanaan penegakan 12
Hutauruk, 1982, Pengaturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, h. 11
14
hukum perlindungan karya cipta lagu
Sehinggga akan terjadi kesulitan
oleh Polresta Denpasar adalah antara
dalam perumusan pasal-pasal yang
lain:
dapat dikenakan kepada pelaku.
1. Belum adanya peraturan petunjuk pelaksanaan
koordinasi
3. Sarana dan prasarana di bidang HKI
antara
untuk
mendukung
operasional
penyidik kepolisian dengan penyidik
penegakan hukum HKI di Polresta
pegawai negeri sipil (PPNS) yang
Denpasar belum memadai. Sarana
mempunyai kewenangan di dalam
tersebut meliputi detektor untuk
penegakan aturan HKI. Ketiadaan ini
mengetahui originalitas lagu, dan
menyebabkan masing-masing pihak
sebagainya.
seolah bekerja sendiri-sendiri.
4.
Banyaknya
melalui pembajakan kaset, CD, MP3
manusia dalam penegakan hak cipta
dan MP4 yang tidak sebanding
lagu yang memiliki kompetensi di
dengan
bidang HKI. Hak cipta merupakan
dibutuhkan meningkatkan
lagi mengenai hak cipta.
dari
penegak hukum mengenai hak cipta. Penyidik selain harus memahami mengenai unsur-unsur pelanggaran hak cipta maka mereka juga harus dapat membedakan mana karya asli dan yang bajakan. Meskipun sudah ada penyidik yang mendapatkan bekal
pelatihan
di
menyebabkan polisi perlu belajar
untuk
pemahaman
personil
mutasi ditubuh kepolisian yang
sehingga
sarana-sarana
jumlah
kepolisian. Selain itu juga adanya
istilah yang belum banyak dikenal masyarakat
kasus
pelanggaran hak cipta atas lagu
2. Kurang tersedianya sumber daya
oleh
jumlah
Faktor-faktor
eksternal
yang
mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum perlindungan karya cipta lagu oleh Polresta Denpasar adalah antara lain: 1. Masih rendahnya kesadaran hukum
mengenai
masyarakat untuk menghargai hasil
penanganan tindak pidana, namun
kreatifitas intelektual para pencipta
tidak
lagu
semua
penyidik
berlatar
belakang pendidikan sarjana hukum.
sehingga
dipergunakan
ukuran
untuk
yang
memperoleh 15
kebutuhannya didasarkan
terhadap atas
ekonomis
yaitu
lagu
musik sendiri yang memproduksi
pertimbangan
kaset, CD, MP3 dan MP4 bajakan
penting
dalam jumlah yang besar. Asumsi
mendapatkan barang dengan harga
ini disebabkan karena banyaknya
yang murah walaupun tindakannya
lagu yang sudah beredar bajakannya
tersebut
sebelum dirilis secara resmi.
telah
yang
merugikan
pihak
pencipta lagu dengan cara lebih suka membeli barang yang palsu/ bajakan. 2. Dengan
semakin
meningkatnya
perkembangan teknologi di bidang komputerisasi, kejahatan di bidang pembajakan terhadap karya cipta lagu semakin sulit di deteksi adanya
3.
4.
1. Simpulan Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut: a.
Mekanisme
Polresta
Denpasar
pelanggaran pembajakan karya cipta
dalam menanggulangi pelanggaran
lagu.
hak cipta lagu
Kurangnya
pemahaman
dari
dilakukan
di kota Denpasar
secara
pre-emtif,
pedagang bahwa kaset, CD, MP3
preventif dan represif. Tindakan
dan MP4 yang mereka jual adalah
pre-emtif
dilakukan
dengan
salah
penyuluhan-penyuluhan,
tindakan
satu
bentuk
melanggar
hukum.
disebabkan
karena
tindakan Hal
ini
preventif dilakukan dengan kegiatan
minimnya
razia
dan
tindakan
dilakukan
dari pedagang.
pelaku
Adanya pembelaan dari masyarakat
dengan perundang-undangan yang
agar
berlaku.
pihak
kepolisian
tidak b.
dengan
represif
pengetahuan dan tingkat pendidikan
menindak penjual kaset, CD, MP3
5.
IV. SIMPULAN DAN SARAN
pelanggaran
memproses hak
cipta
Faktor-faktor yang mempengaruhi
dan MP4 dengan pertimbangan
Polresta
Denpasar
bahwa mereka hanyalah pedagang
menanggulangi
kecil yang ingin mengais rezeki.
cipta lagu di Kota Denpasar adalah
Adanya kemungkinan keterlibatan
faktor internal dan faktor eksternal.
dari pihakk-pihak di dalam industri
Faktor
internal
pelanggaran
meliputi
dalam hak
belum 16
adanya peraturan petunjuk teknis
penyidik kepolisian dengan PPNS
antara penyidik kepolisian dengan
yang membidangi masalah hak cipta
PPNS hak cipta, kurangnya SDM
lagu.
dari
penyidik
kepolisian,
dan
kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penanggulangan pelanggarana
hak
terbatasnya
jumlah
personil
kepolisian.
Faktor
eksternal
meliputi
cipta
kurangnya
serta
kesdaran
masyarakat dan pedagang kaset, CD, MP3 dan MP4 bajakan dan kemungkinan adanya keterlibatan dari
pihak
dalam
yang
memproduksi kaset, CD, MP3 dan MP4 bajakan. 2.
telah diuraikan tersebut diatas dapat di untuk
menjamin
hukum
dalam
adanya rangka
penanggulangan karya cipta cipta lagu,
penyidik
dalam
menanggulangi pelanggaran karya cipta lagu di kota denpasar perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia penyidik kepolisian
dengan
memberikan
pendidikan secara khusus tentang HKI,
pelatihan-pelatihan
lebih
intensif. Dan untuk mengefektifkan upaya penanggulangan pelanggaran terhadap hak cipta lagu maka perlu anggaran
khusus
untuk
operasional
penanggulangan pelanggaran hak cipta lagu di Kota Denpasar. DAFTAR PUSTAKA
sebagai
Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti Bandung
Agar tidak terjadi disharmonisasi
Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian, CV Sahabat Klaten,
dapat
diajukan
saran-saran
berikut: 1
kemampuan
mendukung
Berdasarkan kesimpulan yang
penegakan
Untuk meningkatkan optimalisasi
ada
Saran
sarankan
2.
antara penyidik kepolisian dengan PPNS yang membidangi masalah Hak
cipta
dibuatkan
lagu aturan
maka yang
perlu
Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
berupa
petunjuk pelaksaan tugas antara
Hutauruk, 1982, Pengaturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta. 17
Mahadi, 1985, Hak Milik Immateril, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, Oka Saidin, H., 2002, Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Rahmi Jened, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Air Langga Universitas Press, Surabaya Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, dalam kajian Sosiologi hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 69
BIODATA PENULIS Nama lengkap dengan gelar: I Putu Carlos Dolesgit, SH, MH. Alamat rumah: Padang Asri XII No 4 Denpasar Barat. Tempat bekerja: Polresta Denpasar. HP 081936091666 Alamat e-mail.
[email protected]
Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, PT. Rajawali, Jakarta, Wyasa Putra, Ida Bagus, 2001, Hukum Bisnis Pariwisata, Rafika Aditama, Bandung.
UU Negara RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. UU Negara RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. PERKAP (Peraturan Kapolri) nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
18
