Tugas AKSP – Kelompok 5 SPI itu gimana ? Deinisi SPI Berikut ini deinisi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yaitu: 1. PP nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efekivitas, eisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. 2. PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI adalah proses yang integral pada indakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efekif dan eisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efekivitas, eisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Tujuan SPIP seperi yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat (3) PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efekivitas dan eisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tahapan pemeriksaan SPI Tahapan
pemeriksaan
terhadap
SPI
yang
dilakukan
BPK,
yaitu:
1. Tahap pemahaman, pemeriksa BPK RI melakukan kajian terhadap pengendalian intern yang diterapkan oleh satuan kerja dalam menjalankan kegiatannya secara efekif dan eisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan akibat lemahnya pengendalian. 2. Tahap pengujian SPI, yaitu pengujian terhadap efekivitas desain SPI dan implementasinya pada seluruh unsur yang ada dalam satu satuan kerja. Pengujian desain SPI dilaksanakan dengan mengevaluasi apakah SPI telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relaif salah saji dan kecurangan. Sedangkan pengujian implementasi SPI dilakukan dengan melihat
pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang terperiksa. 3. Tahap penyusunan laporan hasil pemeriksaan SPI, yang dilakukan hanya jika terdapat temuan tentang kelemahan SPI pada satuan kerja yang bersangkutan. Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa pemeriksaan SPI diawali dengan memahami SPI audii terlebih dahulu untuk mengetahui keandalan dan risiko pengendalian sebagai bahan penentuan sifat, luas, dan waktu pemeriksaan. Jika setelah dilakukan pengujian, diketahui SPI idak memadai, maka resiko pengendalian inggi sehingga ruang lingkup pengujian substanif perlu diperluas dengan sampel audit yang lebih besar. Jika SPI telah memadai, maka pertanyaan selanjutnya adalah: 1. apakah laporan keuangan yang telah disusun telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Apakah penerapan SPI tersebut telah mampu meminimalisir penyimpangan dan kesalahan penyajian laporan keuangan. Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut merupakan salah satu bahan bagi pemberian opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan. Bilamana SPI yang diterapkan belum mampu meminimalisir terhadap terjadinya penyimpangan, kesalahan penyajian, dan bernilai cukup materialitas, maka SPI memberikan kontribusi signiikan terhadap pemberian opini hasil pemeriksaan. Kelemahan SPI tersebut diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini. Pengungkapan temuan SPI Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”, sebagaimana dinyatakan dalam SPKN. Pengungkapan temuan pengendalian intern yang perlu dilaporkan, dilakukan sebagai berikut. 1. Apabila temuan pengendalian intern tersebut secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan, pemeriksa mengungkapkan uraian singkat temuan tersebut dalam LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini. 2. Pengungkapan semua temuan pengendalian intern secara terinci dilaporkan dalam Laporan atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan laporan keuangan. Kondisi yang dilaporkan Beberapa contoh “kondisi yang dapat dilaporkan” adalah sebagai berikut.
1. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak. 2. Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem. 3. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan akiva. 4. Buki kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan akiva. 5. Buki bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh enitas yang diperiksa, karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian. 6. Buki adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang-orang yang mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh sistem tersebut. 7. Buki kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern, seperi idak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi idak tepat waktu. 8. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperi idak adanya ingkat kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut. 9. Kelemahan yang signiikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan. 10. Kegagalan untuk melakukan indak lanjut dan membentuk sistem informasi pemantauan indak lanjut untuk secara sistemais dan tepat waktu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui. Dalam melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengideniikasi “kondisi yang dapat dilaporkan” yang secara sendiri-sendiri atau secara kumulaif merupakan kelemahan yang material. Pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut dalam perspekif yang wajar. Untuk memberikan dasar bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam memperimbangkan kejadian dan konsekuensi kondisi tersebut, hal-hal yang diideniikasi harus dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Masih terdapat satu hal lagi yang membuat SPI berpengaruh bagi pemberian opini yaitu bilamana pemeriksa BPK RI telah menemukan adanya temuan kelemahan pengendalian intern yang secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan, temuan tersebut telah disampaikan kepada enitas terperiksa bersama ikhisar koreksi, namun enitas menolak untuk melakukan koreksi atau enitas bersedia melakukan koreksi namun BPK tetap idak dapat meyakini kewajaran akun yang bersangkutan atau keseluruhan laporan keuangan berdasarkan koreksi tersebut.
Penurunan Opini Sebagai contoh dalam pembahasan pengaruh SPI terhadap penilaian opini BPK adalah penurunan opini BPK
Bagaimana penentuan materialitas? Materialitas Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi perimbangan
orang
yang
meletakkan
kepercayaan
atas
informasi
tersebut. Deinisi tersebut mengakui perimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik perimbangan kuanitaif maupun kualitaif. Tingkat materialitas diukur terhadap: 1. Tolerable Error (TE) yaitu ingkat materialitas terhadap suatu akun hanya mempunyai konsekuensi maksimal pengecualian terhadap akun tertentu tersebut (apabila idak dapat dilakukan koreksi). Akan tetapi hal ini idak berpengaruh terhadap penyajian LK secara keseluruhan; 2. Planning Materiality (PM) yaitu ingkat materialitas yang mempunyai konsekuensi maksimal terhadap laporan keuangan secara keseluruhan (apabila idak dapat dilakukan koreksi). Sebuah salah saji dapat dikatakan material apabila kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan. Dalam penerapan konsep materialitas ini, terdapat iga ingkatan nilai yang digunakan untuk menentukan jenis opini yang akan diterbitkan. 1. Tidak Material Kesalahan penyajian dapat terjadi tetapi salah saji tersebut idak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Klasiikasi idak material ini biasanya menyangkut jumlah-jumlah salah saji yang kecil apabila dibandingkan dengan nilai batas ingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (TE). 2.
Material
tetapi
idak
mempengaruhi
keseluruhan
penyajian
laporan
keuangan
Kesalahan penyajian dapat mempengaruhi keputusan seorang pengguna laporan keuangan, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tetap disajikan secara wajar dan tetap dapat digunakan. Sebagai contoh, bila diketahui terdapat kesalahan penyajian akiva tetap yang bernilai cukup besar, hal ini kemungkinan dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan,
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
