TUGAS KELOMPOK REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949-1950) DOSEN PEMBIMBING : ARI WIBOWO,M.Pd
Disusun Oleh : Rizma Alifatin
(176)
Kurnia Widyastanti
(189)
Riana Asti F
(213)
M. Nurul Saeful
(201)
Kelas : A5-14
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015
A. SEJARAH SINGKAT TERBENTUKNYA RIS Sejarah terbentuknya Republik Indonesia serikat (RIS) - Pada tanggal 20 Desembar 1949 Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, melantik Kabinet yang terdiri atas Para teknokrat, yang di dukung partai Politik. Sembilan Menteri dari kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Hatta berasal dari Republik Indonesia, sedangkan lima yang lain dari BFO. Dalam undang-undang republik indonesia serikat (RIS), setiap negara bagian, yang mula-mula berjumlah enam belas, mempunyai dua orang Wakil dalam senat, sedangkan Rakyat pemilih mempunyai wakil mereka dalam parlemen (sementara). Sesuai dengan keputusan KMB, angkatan perang RIS (APRIS) terdiri dari unsur-unsur TNI dan KNIL. Setahap demi setahap birokrasi pemerintahan mulai berjalan. Lambang negara, Bhineka Tunggal Ika, diresmikan oleh kabinet RIS (11 Januari 1950). Hubungan diplomasi resmi pun dibuka. Sebagai tanda terima kasih atas dukungan Politik yang diberikan terhadap perjuangan Indonesia, Presiden Soekarno pun mengadakan kunjungan resmi ke India, Pakistan, dan Burma (24 Januari - 2 Februari 1950). Mr. Moh. Roem, Menteri Negara Tanpa Portofolio, diangkat sebagai Komisaris tinggi di Negeri Belanda, Hans Max Hirschfeld, penasehat keuangan dan ekonomi kabinet, diangkat sebagai komisaris Tinggi Belanda untuk Indonesia. Negaranegara lain pun membuka kedutaan besar mereka. Dengan segala perlengkapan Kenegaraan Republik Indonesia serikat, yang berdaulat penuh, kini telah siap untuk menjadi negara nasional, yangdemokratis dan modern. Tetapi RIS tak pernah bisa diterima dengan sepenuh hati oleh para pejuang Kemerdekaan. karena itulah tugas kabinet Hatta sangat berat sensitif. Beban hutang yang dilimpahkan oleh KMB kepada RIS cukup menahan usaha rehabilitas kehidupan ekonomi rakyat, Sanering, yang di kenal dengan Gunting Sjafruddin terpaksa dilakukan. Mata uang yang bernilai diatas Rp 5,- dinyatakan hanya laku setengahnya, sedangkan yang setengah lagi dijadikan sebagai simpanan pada Negara. Situasi keamanan juga masih rawan. Konsolidasi TNI dan integrasi unsur KNIL kedalam Angkatan perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), dan hasrat politik untuk mengembalikan Negara Kesatuan serta masalah Irian Barat adalah hal-hal berat yang harus diatasi.
B. PERISTIWA-PERISTIWA YANG TERJADI PADA MASA RIS (1949-1950)
PERJANJIAN ROEM ROYEN Isi Perjanjian Roem-Royen (Roem-Royen Statement) sebagai berikut:
Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk: 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.
Pernyataan Delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen yaitu: 1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi karisidenan Yogyakarta. 2.
Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahanan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948.
3. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat 4. KMB di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24-29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta. TNI akhirnya memasuki kota Yogyakarta. Pada 6 Juni 1949, presiden, wakil presiden, serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta.
PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) mengadakan sebuah pertemuan pada tanggal 13 Juli 1949 karena Pemerintah PDRI kecewa telah terjadi kesepakatan perjanjian Roem-Royen yang dianggap akan melemahkan wibawa Indonesia padahal kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu menuntut lebih banyak kepada Belanda. Hasil pertemuan itu antara lain : - PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perundingan Roem-Royen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI. - Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta.
KONFERENSI INTER-INDONESIA Latar Belakang Konferensi Inter Indonesia :
1. Sebagai upaya pendahuluan sebelum diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar. 2. Adanya keinginan melalin persatuan antara RI dan BFO (Badan Musyawarah Negara-negara Federal) serta sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. 3. Kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949 maka dilakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia 4. Konferensi Inter Indonesia ini menunjukkan kegagalan poltik devide et imperayang dijalankan Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik. Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil RI dan BFO(Negara-negara ciptaan Belanda disebut Negara Boneka. Melalui Negara boneka ini Belanda membentuk pemerintahan Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya.Tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal (BFO) yang terdiri
dari negara-negara boneka ciptaan Belanda). Konfrensi Inter Indonesia menghasilkan persetujuan mengenai ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.
KONVERENSI MEJA BUNDAR Konferensi tersebut berlangsung selama 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diikuti oleh delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI. Hasil dari persetujuan KMB adalah:
1. Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali 2. Indonesia akan berbentuk Negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda. 3. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 4. RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. 5.
Status karisidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan RIS.
KEMBALI KE NKRI
Konstitusi RIS Selama berlangsungnya KMB Tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO yang selanjutnya diajukan ke Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Melalui Piagam tersebut disetujui bahwa Negara bentukan federasi tersebut meliputi: 1.
Negara RI yang meliputi daerah menurut perjanjian Renville
2.
Negara Ciptaan Belanda hasil konferensi Malino
3.
Satu-satuan kenegaraan yang tegak sendiri
4.
Daerah-daerah selebihnya bukan daerah-daerah bagian.
Dari hasil kesepakatan antara RI dan BFO tersebut maka KNIP pada tanggal 6-14 Desember 1949 mengadakan sidang yang membahas hasil KMB dan mereka menyetujui hasil KMB. Langkah selanjutnya: 1. Tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. 2. Tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih menjadi presiden RIS. 3. Tanggal 17 Desember 1949, Ir Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS 4. Tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno melantik cabinet RIS yang pertama dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri.
PERJUANGAN KEMBALI KE NEGARA KESATUAN RI
-Tanggal 27 Desember 1949 terjadi : Penyerahan dan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan antara Negara Belanda dan Jakarta. Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya di Yogyakarta kepada Acting President RI, Mr. Asaat yang sebelumnya menjabat sebagai ketua KNIP. -Tanggal 28 Desember 1949 terjadi : Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dengan membawa bendera pusaka. Atas usul RI, pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan 2 negara bagian lain tentang pembentukan “Negara kesatuan”. -Tanggal 15 Agustus 1950 terjadi : Presiden RIS, Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak saat itu Soekarno menerima kembali jabatan Presiden RI dari Acting President RI, Mr. Asaat. Perdana Menteri Moh. Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan wakil presiden RI.Hal ini menunjukkan bahwa Negara federal ciptaan Van Mook hanya berumur 8 bulan. -Tanggal 17 Agustus 1950 terjadi : Bendera Pusaka dapat dikibarkan kembali di halaman depan bekas istana Gubernur Jenderal (Istana Negara). RIS dibubarkan dan kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak NKRI berdiri tegak kembali, PBB menerima Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke60 tepat pada tanggal 28 September 1950.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_
http://www.bimbie.com/republik-indonesia-serikat.html
