REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949-1950)
Disusun Oleh : •Rizma Alifatin •Kurnia Widyastanti •Riana Asti F •M. Nurul Saeful
(14144600176) (14144600189) (14144600213) (14144600201)
Sejarah Singkat RIS
Pada tanggal 20 Desembar 1949 Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, melantik Kabinet yang terdiri atas Para teknokrat, yang di dukung partai Politik. Sembilan Menteri dari kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Hatta berasal dari Republik Indonesia, sedangkan lima yang lain dari BFO. Dalam undang-undang republik indonesia serikat (RIS), setiap negara bagian, yang mula-mula berjumlah enam belas, mempunyai dua orang Wakil dalam senat, sedangkan Rakyat pemilih mempunyai wakil mereka dalam parlemen (sementara). Sesuai dengan keputusan KMB, angkatan perang RIS (APRIS) terdiri dari unsur-unsur TNI dan KNIL. Setahap demi setahap birokrasi pemerintahan mulai berjalan. Lambang negara, Bhineka Tunggal Ika, diresmikan oleh kabinet RIS (11 Januari 1950).
Peristiwa-Peristiwa Yang Terjadi Pada Masa RIS (1949-1950)
PERJANJIAN ROEM ROYEN Isi Perjanjian Roem-Royen (Roem-Royen Statement) sebagai berikut: Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk: 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.
Lanjutan ... Pernyataan Delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. H.J.Van Royen yaitu: 1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi karisidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahanan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat 4. KMB di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.
PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)
PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) mengadakan sebuah pertemuan pada tanggal 13 Juli 1949 karena Pemerintah PDRI kecewa telah terjadi kesepakatan perjanjian Roem-Royen yang dianggap akan melemahkan wibawa Indonesia padahal kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu menuntut lebih banyak kepada Belanda. Hasil pertemuan itu antara lain : 1. PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perundingan Roem-Royen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI. 2. Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta.
Konferensi Inter-Indonesia Latar Belakang Konferensi Inter Indonesia : Sebagai upaya pendahuluan sebelum diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar. Adanya keinginan melalin persatuan antara RI dan BFO (Badan Musyawarah Negara-negara Federal) serta sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. Kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949 maka dilakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia Konferensi Inter Indonesia ini menunjukkan kegagalan poltik devide et imperay ang dijalankan Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik.
Konferensi Meja Bundar Hasil dari persetujuan KMB adalah: Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali Indonesia akan berbentuk Negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Status karisidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan RIS.
Kembali Ke-NKRI
Konstitusi RIS Selama berlangsungnya KMB Tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO yang selanjutnya diajukan ke Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dari hasil kesepakatan antara RI dan BFO tersebut maka KNIP pada tanggal 6-14 Desember 1949 mengadakan sidang yang membahas hasil KMB dan mereka menyetujui hasil KMB.
Lanjutan ... Langkah selanjutnya: Tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih menjadi presiden RIS. Tanggal 17 Desember 1949, Ir Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS Tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno melantik cabinet RIS yang pertama dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri.
KEMBALI KE NEGARA KESATUAN RI
Tanggal 17 Agustus 1950 Bendera Pusaka dapat dikibarkan kembali di halaman depan bekas istana Gubernur Jenderal (Istana Negara). RIS dibubarkan dan kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak NKRI berdiri tegak kembali, PBB menerima Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke-60 tepat pada tanggal 28 September 1950.
