MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Nama Kelompok 1. 2. 3.
Anisa Khafida (14144600207) Rahardhika Adhi Negara (14144600182) Zafitria Syahadatin (14144600195)
a)
Strategi perjuangan bangsa Indonesia secara diplomasi Konferensi Meja Bundar diselenggrakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Pada tanggal 2 November 1949 terjadi perundingan yang diakhiri dengan keputusan sebagai berikut : 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan samapi tahun berikutnya. 3. RIS sebagai negara erdaulat penuh kerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang kepalai oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsensi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan. 5. Semua utang bekas Hindia Belanda harus di bayar oleh RIS
b) System politik ketatanegaraan pada masa RIS Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun waktu 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 adalah federal dengan sistem pemerintahan parlementer. Lembaga negara ( alat- alat perlengkapan federal RIS ): Presiden, Menteri – mente, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, Dewan Pengawas Keuangan.
c) Gerakan unitaris Petualangan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung pada bulan Januari 1950 menjadikan rakyat semakin tidak puas terhadap kondisi pemerintahan RIS. Oleh karena itu rakyat Bandung menuntut dibubarkannya pemerintahan negara Pasundan untuk menggabungkan diri dengan RI. Pada bulan Februari 1950 pemerintah RIS mengeluarkan undang - undang darurat yang isinya pemerintah Pasundan menyerahkan kekuasaannya pada Komisaris Negara (RIS), Sewaka.
Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakanlah konferensi antara wakilwakil RIS yang juga mewakili NIT dan Sumatera Timur dengan RI di Jakarta. Dalam konferensi ini dicapai kesepakatan untuk kembali ke Negara Kesatuan RI. Kesepakatan ini sering disebut dengan Piagam Persetujuan, yang isinya sebagai berikut: 1.Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagianbagian penting dari UUD RI tahun 1945. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kembali ke NKRI maka proses kembali ke NKRI tersebut dilakukan dengan cara mengubah Undang Undang Dasar RIS menjadi Undang - Undang Dasar Sementara RI. Undang Dasar Sementara RI ini disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950.
d) Proses Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Berikut ini sejumlah faktor yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI. 1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. 3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. 4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negaranegara bagian RIS.
e) Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan Pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut: 1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi 2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak 3. Jumlah penduduk meningkat cukup tajam. 4. Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi. 5. Defisit dalam perdagangan internasional. 6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional 7. Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat.
Disintegrasi terhadap Kedaulatan Republik Indonesia Serikat 1. Gerakan Angakatan Perang Ratu Adil (APRA) 2. Pemberontakan Andi Azis 3. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
