TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL DI SMA NEGERI I TEGAL

12/40705.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

SI TA

S

TE

R

BU

KA

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL DI SMA NEGERI I TEGAL

N

IV ER

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

U

Disusun Oleh: Sri Utakari Amanah NIM: 015635536

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA 2011

1 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

12/40705.pdf

2

ABSTRACT The Analysis of The Implementation of International Leveling School Policy (RSMABI) in SMA Negeri I Tegal (S H S One Tegal) Sri Utakari Amanah

[email protected]

KA

Open University

BU

Keywords:Implementation of Policy, International Leveling School, Communication, Resources, Executor Attitudes, Bureaucratic Structure.

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

The purpose of research are: (a).To determine to what extent the implementation of RSMABI policy in SMA Negeri I Tegal (S H S One Tegal), (b). To find out the factors that influence the implementation of RSMABI policy in SMA Negeri I Tegal (S H S One Tegal), (c). To analyze how much these factors affect the implementation of RSMABI policy in SMA Negeri I Tegal (S H S One Tegal). This research was undertaken to describe the implementation of RSMABI policy in SMA Negeri I Tegal (S H S One Tegal) and to find out the factors that affect and to what extent the factors affect the implementation of the policy. The population was 652 persons, consisting of 579 students and 73 teachers and administration staff of SMAN I Tegal. The sampel was taken out by purposive sampling technique, in that 10% out of students and 30% out of both teachers and administration staff were selected respectively. The independent variable of this research were communication (X1), resource (X2), executor attitude (X3), the structure of bureaucracy (X4), while the dependent variable of this research was the implementation of RSMABI policy (Y). The instruments used for data collection were: 1) questionnaire, 2) observation, 3) interview, and 4) documents. The data analysis techniques used in this research were descriptive analysis and regression analysis technique. The research findings showed that the implementation of RSMABI policy achieved high category with the mean of 199,76. However, this should be improved owing to maximum target is 280. The regression analysis showed that both each variable individually and collectively influenced positively to the implementation of RSMABI policy in SMA Negeri I Tegal (S H S One Tegal). To what extent each of the factors influenced on the implementation of RSMABI policy in SMA Negeri I Tegal (S H S One Tegal) were X1 (54,4%), X2(50,9%), X3(54,8%), X4(65,8%) individually, and 70,9% collectively. Based on the research results, it can be concluded that the order of dominant factors on the implementation of RSMABI policy in SMA Negeri I Tegal (S H S One Tegal) is as follows: X4, X3, X1, X2.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

12/40705.pdf

3

ABSTRAK Analisis Implementasi Kebijakan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional di SMA Negeri 1 Tegal Sri Utakari Amanah Universitas Terbuka [email protected]

KA

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rintisan Sekolah Standar Internasional, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana,Struktur Birokrasi.

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

Tujuan penelitian ini adalah: (a). untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN I Tegal, (b). untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN 1 Tegal, (c). menganalisis seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN 1 Tegal. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan program RSMABI dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhinya sekaligus besar pengaruhnya. Populasi penelitian ini sejumlah 652 orang, terdiri dari 579 siswa dan 73 guru dan karyawan SMA Negeri I Tegal, dengan teknik sampling purposif, masing-masing diambil 10% siswa dan 30% guru dan karyawan. Variabel dependen penelitian ini implementasi kebijakan program RSMABI (Y) dan sebagai variabel independen adalah komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap pelaksana (X3), struktur birokrasi (X4). Cara pengambilan data dilakukan dengan teknik pembagian angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diolah dengan analisis diskriptif dan uji statistik regresi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan program RSMABI telah mencapai kategori tinggi dengan ditunjukkan mean 199,76, kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat target maksimal/ideal 280. Hasil uji regresi diperoleh masing-masing variabel baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan program RSMABI secara signifikan. Besar pengaruh masing-masing, X1 (54,4%); X2(50,9%); X3(54,8%); X4(65,8%) dan secara bersama-sama 70,9%. Berdasarkan hasil tersebut dalam implementasi kebijakan program RSMABI, faktor dominan yang mempengaruhinya adalah X4, selanjutnya secara berturut-turut X3,X1,X2.


12/40705.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRA.M PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

TE

R

BU

KA

PERNYATAAN

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Program Rintisan SMA

BertarafIntemasional di SMA Negeri 1 Tegal adalah hasil karya saya sendiri, dan

seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan ( plagiat )

maka saya bcrsedia menerima sanksi akademis.

Jakarta, Mei 2011.

Yang tv1cnyatakan

Sri Utakari Aruanah. \TIM. 015635536


12/40705.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

: Analisis lmplementasi Kebijakan Program Rintisan SMA Bertaraf lntemasional di SMA Negeri 1 Tegal

Judul Tesis PenyusUD TAPM Nama

: Dra. Sri Utakari Amanah

NIM

015635536 : Magister Adrninistrasi Publik

Program Studi

s 2011

Hari. Tanggal

KA

Menyetujui :

Pembimbing II

TE

R

BU

Pembimbing I

Prof. Dr~. Sukestiyarno. Ph.D. NIP. 19590420 198403 1 002.

SI

TA

S

Dr. Liestyodono B. Irianto NIP. 19581215198601 1009.

IV

ER

Mengetahui ,

U

N

Direktur Program Pascasarjana,

~' ati, M.Sc. Ph.D

. 19520213 1985032 001.

Dra. Susanti, M.Si NIP. 196712141993032002.

11


12/40705.pdf

ERSITAS TERB PROGRAM PASCASARJAN PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBL PENGESAHAN

Nama

: Dra. Sri Utakari Amanab

NIM

: 015635536

Program Studi

: Magister Administrasi Publik

Judul Tesis

: Analisis Implementasi Kebijakan Program Rintisan SMA

BU

KA

Bertaraf Internasional di SMA Negeri 1 Tegal.

TE

R

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Pcnguji Tesis Program Pascasarjana,

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pada :

: Kamjs, 15 September 20 Ii.

Waktu

: 10.15 sid 12.15. WlB.

ER

SI

Dan telah dinyatakan LULUS

TA

S

Haril Tanggal

IV

PANITIA PENGUn TESIS

Jfftf.

N U

Ketua Komisi Penguji

: Dr. [r.Sri Harijati, MA NTP. 19620911 1988032002.

~

Ph~

Penguji Ahli

: Drs. Pheni Chalid. SF, MA, NLP.19560505 200012 1 001.

Pembimbing I

: Dr. Liestyodono B. [rianto NiP. 19581215 198601 1 00,.

Pembimbing II

: Prof. Drs. Sukestiyarno, Ph.D NIP. 19590420 198403 1 002


4

.

..

12/40705.pdf

7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan anugerah serta kesehatan sehingga Penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional di SMAN 1 Tegal” ini dapat diselesaikan. Hasil penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai

KA

bagian dari salah satu bentuk partisipasi dalam perjalanan pengabdian penulis kepada SMAN 1 Tegal, yang pada saat ini sedang mengimplementasi kebijakan Program

BU

RSMABI.

R

Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional yang diamanatkan oleh UU No.20

TE

Tahun 2003 pasal 50 ayat 3 merupakan dasar hukum penyelenggaraan program Rintisan SMA Bertaraf Internasional. Mengembangkan Sekolah Bertaraf Interna-

S

sional merupakan kebijakan pemerintah yang tidak dapat ditunda lagi, untuk

SI TA

mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di era global sekarang ini. Namun untuk mewujudkannya membutuhkan evolusi budaya mental dan material yang

IV ER

sangat besar untuk menuju kearah perubahan yang nyata. SMAN 1 Tegal merupakan salah satu sekolah yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tertanggal 18 Juli 2007 melalui SK No.697/C4/

N

MN/2007. Sebuah rencana besar untuk pengembangan pendidikan sebagai

U

pendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Rencana yang perlu keberanian oleh satuan pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses dan sistem pembelajaran yang lebih luas, yang mengacu pada negara lain yang lebih maju di bidang pendidikannya, seperti negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Implementasi kebijakan ini merupakan sebuah amanat yang membutuhkan kerjasama dan kekompakan seluruh warga sekolah untuk mensukseskannya.


12/40705.pdf

8

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kepala Sekolah SMAN 1 Tegal, Drs. Surono yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan melakukan penelitian ini. 2. Direktur Program Pascasarjana, Suciati, M.Sc. Ph.D yang telah memberikan peluang bagi penulis untuk menuntut ilmu lebih tinggi. 3. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik Program Magister Administrasi Publik, Dra. Susanti, M.Si yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga

KA

penulis dapat menyelesaikan program studi.

BU

4. Pembimbing 1, Dr. Liestyodono B. Irianto yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu sehingga dapat diselesaikannya penelitian ini.

R

5. Prof. Drs. Sukestyarno, Ph.D yang telah membimbing, mengarahkan, dan mem-

TE

bantu sehingga dapat diselesaikannya penelitian ini. 6. Kepala UPBJJ UT Semarang, yang telah memfasilitasi hingga terselesaikannya

S

penelitian ini.

SI TA

7. Suami tercinta Drs. Samsul Mutasodirin, M.M. yang telah memberi dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat melanjutkan studi.

IV ER

8. Anak-anak tersayang Mirza Alim Mutasodirin, Halim Amran Mutasodirin, R. Afwan Mutasodirin, Shinta Aulia Mutasodirin, yang telah memberi dukungan moril sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

N

Semoga amalan semuanya mendapat balasan keberkahan dari Allah SWT. Amin.

U

Penelitian ini tentu masih sarat dengan kekurangan, oleh karena itu penulis berharap memperoleh kritik dan saran demi penyempurnaan penelitian ini.

Jakarta,

Mei 2011

Penulis


12/40705.pdf

9

DAFTAR ISI Halaman i

Lembar Persetujuan …………………………………………………………..

ii

Lembar Pengesahan …………………………………………………………..

iii

Lembar Pernyataan ……………………………………………………………

iv

Kata Pengantar ………………………………………………………………..

v

TE

R

BU

KA

Abstract ……………………………………………………………………….

vii

SI TA

S

Daftar Isi ………………………………………………………………………

ix

Daftar Gambar ………………………………………………………………...

x

IV ER

Daftar Bagan ………………………………………………………………….

xii

PENDAHULUAN …………………………………………………

1

A. Latar Belakang Masalah ………………………………………..

1

B. Perumusan Masalah …………………………………………….

5

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………….

5

D. Kegunaan Penelitian …………………………………………….

6

U

Daftar Lampiran ………………………………………………………………. BAB I

xi

N

Daftar Tabel …………………………………………………………………..


12/40705.pdf

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………….

7

A. Kajian Teori ……………………………………………………..

7

B. Kerangka Berfikir ……………………………………………….

30

C. Hipotesis …………………………………………………………. 32 D. Definisi Operasional …………………………………………….

32

BU

KA

BAB III METODE PENELITIAN …………………………………………… 37 A. Desain Penelitian ………………………………………………... 37

TE

R

B. Populasi dan Sampel ……………………………………………. 38 40

D. Prosedur Pengumpulan Data …………………………………

48

SI TA

S

C. Instrumen Penelitian …………………………………………….

50

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN ………………………………

55

IV ER

E. Metode Analisis Data ………………………………………..

55

B. Deskripsi Data Penelitian Setiap Variabel ……………………

58

C. Hasil Wawancara ……………………………………………..

64

D. Dokumen ……………………………………………………..

66

E. Uji Persyaratan Analisis ………………………………………

66

F. Uji Asumsi Klasik …………………………………………….

68

G. Uji Hipotesis ………………………………………………….

73

H. Pembahasan …………………………………………………..

80

U

N

A. Temuan Awal …………………………………………………


12/40705.pdf

11

SIMPULAN DAN SARAN ………………………………………

118

A. Simpulan ……………………………………………………..

118

B. Saran …………………………………………………………

119

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………….

121

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

BAB V


12/40705.pdf

12

DAFTAR BAGAN Halaman Tiga Elemen Sistem Kebijakan ……………………………..

12

Bagan 2.2

Variabel Impelementasi Kebijakan ………………………….

24

Bagan 2.3

Kerangka Berfikir ……………………………………………

31

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

Bagan 2.1


12/40705.pdf

13

DAFTAR GAMBAR

Halaman 67

Gambar 4.2 Q-Q Plot Implementasi Kebijakan ………………………....…

67

Gambar 4.3 Scatterplot Variabel Komunikasi ….………………………….

70

KA

Gambar 4.1 Histogram Implementasi Kebijakan ………………………..…

71

Gambar 4.5 Scatterplot Sikap Pelaksana …………………………………..

71

Gambar 4.6 Scatterplot Struktur Birokrasi …………………………………

72

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

Gambar 4.4 Scatterplot Sumber Daya ….....................................................


12/40705.pdf

14

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Variabel Terikat : Implementasi Kebijakan Program RSMABI …

33

Tabel 2.2 Operasional Variabel Bebas : Faktor-faktor yang mempengaruhi 36

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel (X) ………………………

41

R

BU

KA

Implementasi Kebijakan (X) ………………………………………

TE

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel (X) ………………………

57

SI TA

S

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Temuan Awal ………………………………….

43

64

Tabel 4.3 Kriteria Besarnya Pengaruh Variabel X Terhadap Y………………

77

U

N

IV ER

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Kepala Sekolah, Guru, Karyawan ……………..


12/40705.pdf

15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Instrumen Penelitian

2.

Lampiran 2

Hasil Uji Coba Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.

Lampiran 3

Rekapitulasi Frekuensi

4.

Lampiran 4

Distribusi Frekuensi

5.

Lampiran 5

Regresi

6.

Lampiran 6

Hasil Wawancara

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

1.


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


12/40705.pdf

22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 1. Hasil penelitian sebelumnya

KA

Priyanto (2009) telah melakukan penelitian mengenai “Implementasi Program

BU

Rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas

TE

R

Pendidikan di SMAN 1 Kebumen”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa setelah RSBI berjalan 5 tahun semua program dapat berjalan memenuhi sembilan

SI TA

S

penjaminan mutu RSBI.Telah ditemukan beberapa kendala implementasi RSBI di SMAN 1 Kebumen antara lain: (a) penguasaan kemampuan TIK dan bahasa inggris

IV ER

SDM guru dan staf masih tergolong rendah; (b) dukungan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang berstandar internasional baik dari pemerintah

N

kabupaten maupun dari komite sekolah belum sesuai yang diharapkan; (c) siswa

U

belum semuanya mengikuti tes berstandar internasional, baik dari Cambrigde University maupun dari ICAS ataupun yang lainnya; (d) kualifikasi akademik guru S2 dan tenaga administrasi (minimal SMA) masih belum semua memenuhi sesuai ketentuan. Semua ini masih terkait dengan keterbatasan dalam pendanaan. Ardi (2010) telah melakukan penelitian yang berjudul ”Implementasi Pembelajaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SDN No 55 Kota Bima”, menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh SD tersebut adalah masih


12/40705.pdf

23

terbatasnya sumber daya manusia guru dan murid baik dalam komunikasi bahasa inggris maupun dalam penggunaan media pembelajaran. Selain itu faktor dana yang sangat menghambat kegiatan belajar mengajar. Rianto (2009) menulis dalam makalahnya bahwa telah menerapkan 10 langkah manajemen sekolah strategis menuju perubahan RSBI di SMPN 1 Probolinggo, yaitu: (a) memperbarui vis-misi, (b) memperbarui motto sekolah, (c) meningkatkan

KA

kompetensi pendidik tenaga kependidikan, (d) program pengembangan kurikulum

BU

sekolah, (e) mengembangkan standar kelulusan., (f) meningkatkan kualitas

TE

tua, dan (i) mengembangkan program jejaring.

R

pembelajaran, (g) mengembangkan budaya sekolah, (h) memperkuat partisipasi orang

S

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penetapan sekolah sebagai RSBI mengharuskan

SI TA

sekolah mengubah visi karena status baru itu menuntut perubahan perspektif dari skala lokal menjadi skala global. Penetapan visi ini dilakukan dengan melibatkan

IV ER

sebanyak mungkin warga sekolah.

Rianto (2009) menjelaskan tentang motto sebagai berikut:

U

N

“Motto adalah moral force landasan falsafah sekolah dan kekuatan moral yang memberi semangat juang dan energi kepada individu-individu dan organisasi untuk mencapai visi. Motto sekolah juga berperan sebagai budaya target yang artinya dapat dijadikan tolok ukur pikiran, ucapan, perilaku, dan kebiasaan warga sekolah yang dianggap baik dan benar”. Rianto (2009) menjelaskan bahwa ada dua jalur besar yang dikembangkan di SMP N 1 Probolinggo dalam pengembangan SDM, yaitu jalur peningkatan kualitas komunikasi dan jalur belajar. Komunikasi guru informal di luar jam mengajar.


12/40705.pdf

24

Komunikasi formal, rapat kerja dengan jam khusus. Untuk rapat staf, dihadiri oleh kasek, wakasek dan Urusan-Urusan, dilakukan sepekan sekali selama 4 x 40 menit. Sedangkan rapat guru lengkap dilakukan satu pekan sekali selama lebih kurang 3 x 40 menit. Pada jalur belajar : 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan, 2) Pendidikan dan Pelatihan, 3) In-house training, 4) MGMP tingkat cluster SBI, tingkat kota dan tingkat sekolah, 5) Lesson Study, 6) Peningkatan budaya baca, 7) Presentasi hasil

KA

bacaan, 8) Optimalisasi internet.

BU

Sartono (2010) menyatakan bahwa proses pembelajaran di SBI harus

R

dikembangkan melalui berbagai gaya dan selera agar mampu mengaktualisasikan

TE

potensi peserta didik, baik intelektual, emosional, maupun spiritual sekaligus. Penting

S

digarisbawahi bahwa proses pembelajaran yang bermatra individu-sosio-kultural

SI TA

perlu dikembangkan sekaligus agar sikap dan perilaku peserta didik sebagai makhluk individu tidak terlepas dari kaitannya dengan kehidupan masyarakat lokal, regional

IV ER

dan nasional. Untuk memperlancar komunikasi global, SBI menggunakan bahasa komunikasi, terutama bahasa Inggris dan menggunakan teknologi komunikasi dalam

U

N

pembelajarannya.

Lebih lanjut Sartono (2010) menuturkan bahwa beberapa karakteristik esensial yang harus diterapkan sebagai penjaminan mutu pendidikan bertaraf internasional terkait dengan TIK adalah: sekolah menerapkan sistem administrasi pendidikan yang berbasis TIK di mana setiap siswa dapat mengakses transkripnya masing-masing, semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK, setiap ruang kelas dilengkapi sarana pembelajaran berbasis TIK, sarana perpustakaan telah dilengkapi


12/40705.pdf

25

sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia. Sejalan dengan konsep tersebut, lebih lanjut Rianto (2009) menjelaskan kondisi implementasi RSBI di SMP 1 Probolinggo, bahwa pihak sekolah menyediakan sistem yang memaksa orang harus menggunakan TIK. Langkah tersebut diupayakan sebagai bentuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran bilingual dan

KA

berbasis TIK.

BU

Dalam mengembangkan budaya sekolah diterapkan sistem belajar mandiri,

R

budaya tepat waktu, dan budaya bersih. Demikian juga dalam mengembangkan

TE

jejaring, pihak sekolah membentuk school cluster RSMABI, MoU bersifat sukarela

S

dan saling menguntungkan dan sepakat bekerjasama terutama dalam hal peningkatan

dengan universitas.

Konsep kebijakan publik

IV ER

2.

SI TA

mutu SDM. Dilakukan pelatihan guru MIPA tingkat cluster, menyepakati kerja sama

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk

U

N

mengatasi permasalahan yang muncul atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Salah satu contoh kebijakan publik yaitu kebijakan program Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi tantangan globalisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ramlan dalam Ekowati (2009:1), bahwa: “Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah”


12/40705.pdf

26

Pengertian kebijakan tersebut mempunyai implikasi, yaitu: (a) kebijaksanaan Negara itu berupa penetapan tindakan pemerintah, (b) kebijaksanaan Negara tidak cukup dinyatakan, tetapi diaksanakan dalam bentuk yang nyata, (c) kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu, mempunyai dan

dilandasi dengan tujuan tertentu, (d) kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

KA

Sehubungan kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah

yang harus

BU

dilaksanakan oleh masyarakat maka kebijakan publik memuat beberapa aspek.

R

Menurut Soesilowati (2008:5), kebijakan publik memiliki karakteristik meliputi

TE

aspek sebagai berikut: (a) tujuan utama kebijakan publik untuk meningkatkan

S

kesejahteraan masyarakat, (b) motif dari seluruh proses kegiatan kebijakan publik

SI TA

adalah pemberian pelayanan selaus-luasnya dan sebaik-baiknya bagi seluruh masyarakat, (c) pelayanan yang diberikan oleh kebijakan publik bersifat wajib dan

IV ER

sama, (d) orientasi kebijakan publik untuk meningkatkan partisipasi semua golongan masyarakat agar menjadi warga yang bertanggung jawab, (e) cara kerja kebijakan

U

N

publik diatur oleh UU, (f) status birokrat yang menjalankan kebijakan publik diatur Undang Undang. Dunn (2000:109) menyatakan tentang sistem kebijakan bahwa: Suatu sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Pada satu bidang tersebut terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual maupun potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen dalam masyarakat. Masalah kebijakan tergantung pada pola


12/40705.pdf

27

keterlibatan pelaku kebijakan, karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lebih jelasnya sistem kebijakan menurut Dunn, dapat melihat bagan 2.1 tentang tiga elemen sistem kebijakan menurut Dunn. Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa dimensi subyek atau objek dalam pembuatan kebijakan dalam praktek tidak dapat dipisahkan

BU

KA

Pelaku Kebijakan

Kebijakan Publik

TE

R

Lingkungan Kebijakan

S

Bagan 2.1. Tiga elemen sistem kebijakan menurut Dunn (2000:110)

IV ER

Ibid sebagai berikut:

SI TA

Winarno (2007:21) menyatakan tentang sifat kebijakan publik menurut

U

N

“Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori tersebut antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy output) dan dampak-dampak kebijakan (policy outcomes)”.

3. Konsep implementasi kebijakan publik Dwijowijoto (2004:158) menyatakan kejelasan makna tentang implementasi kebijakan sebagai berikut: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka


12/40705.pdf

28

ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan sebuah kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan dapat dikatakan sebagai sebuah proses mulai dari penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Secara normal proses implementasi melalui sejumlah tahapan, dimulai

KA

dengan UUD, diikuti dengan output kebijakan oleh lembaga pelaksana, dampak

BU

nyata antara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan dari output, selanjutnya

R

dilakukan evaluasi dalam rangka melakukan revisi dalam UUD.

TE

Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi

S

kebijakan menjadi pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan

SI TA

perubahan sebagaimana ditargetkan dalam kebijakan yang telah diambil tersebut. Bagian yang paling penting dalam implementasi sebuah kebijakan adalah

IV ER

pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan tersebut diputuskan untuk dilaksanakan.

U

N

Mazmanian dalam Ekowati (2009:72) menjelaskan bahwa : “Implementasi adalah melaksanakan sebuah keputusan kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah perundang-undangan, disusun oleh pemerintah baik eksekutif maupun keputusan peradilan”. Soesilowati (2008:47) menyatakan bahwa mengimplementasikan berarti to provide the means for carrying out (menyediakan

sarana untuk melaksanakan

sesuatu), to give practical effect to something (menimbulkan dampak/akibat terhadap


12/40705.pdf

29

sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan peradilan). Selanjutnya dijelaskan bahwa proses kebijakan akan selalu membuka kemungkinan terjadinya implementation gap, yaitu perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang dicapai. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang implementasi kebijakan antara lain: a) tingkat kemudahan

KA

mempengaruhi

BU

pengendalian masalah yang muncul; b) kemampuan kebijakan menstrukturkan proses

R

implementasi; c) faktor diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi;

TE

d) output kebijakan dari badan pelaksana, dan kesediaan

S

mematuhi output kebijakan.

kelompok sasaran

SI TA

Dalam implementasi kebijakan terdapat 2 model implementasi sebuah kebijakan, yaitu: implementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah (top-down) dan pola

IV ER

implementasi kebijakan dari bawah ke atas (bottom-up). Model top down pelaksana kebijakan melakukan segala sesuatu sesuai perintah yang ada dalam kebijakan

U

N

tersebut. Jika terjadi kegagalan atau target tidak tercapai dapat disebabkan oleh berbagai faktor kemungkinan, seperti pemilihan strategi yang keliru, pemprograman birokrasi yang salah, operasionalisasi yang buruk, pada tingkat pelaksana yang tidak memahami secara benar, atau respon yang buruk terhadap kebijakan tersebut. Model bottom-up merupakan pola implementasi yang diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, strategi, sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sendiri kemudian mengusulkan kepada pemerintah, yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri program tersebut. Model kebijakan Hybrid


12/40705.pdf

30

merupakan pola implementasi dimana proses interaktif dan negosiasi terjadi di sepanjang waktu antara mereka yang melaksanakan kebijakan dengan mereka yang tindakannya tergantung pada pelaksana. Keberadaan interaksi dunia luar organisasi berarti bahwa tujuan kebijakan bukan pedoman tindakan. Tindakan berasal dari resolusi konflik antara dua prioritas dan area kebijakan. Hoogwood dan Lewia A. Gunn dalam Dwijowijoto (2004:171) mengatakan

KA

bahwa untuk melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

BU

a) jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi lembaga pelaksana tidak akan

R

menimbulkan masalah besar; b). adanya ketersediaan sumber daya yang cukup

TE

memadai; c). perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar ada; d) kebijakan

S

yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, makin sedikit

SI TA

hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut akan dicapai, makin besar hubungan saling ketergantungan semakin tidak

IV ER

efektif implementasi kebijakan yang dilaksanakan, e) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; f)

tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam

4.

U

N

urutan yang benar; g) komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Konsep kebijakan RSBI Pelayanan pendidikan yang berkualitas diawali dengan program rintisan SMA bertaraf internasional yang dikembangkan dengan memberikan jaminan kualitas kepada stakeholders. Keberhasilan penyelenggaraan program rintisan SMA bertaraf internasional dapat pula menjadi bahan rujukan bagi lembaga penyelenggara pendidikan lain untuk memberi jaminan kualitas. Jika jaminan kualitas ini diimplementasikan secara luas maka kualitas pendidikan secara nasional akan


12/40705.pdf

31

meningkat, sehingga pada akhirnya, peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional, Depdiknas (2009:3). Kebijakan program RSMABI diturunkan berpedoman pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

pasal 50 ayat 3, yang

menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

KA

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Serta Peraturan

BU

Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yang diuraikan

R

dalam pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah betaraf internasional pada

TE

jenjang pendidikan dasar dan menengah, Depdiknas (2010:iii).

S

Kebijakan tersebut diturunkan lagi PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian

SI TA

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa Pemerintah daerah Provinsi

IV ER

berwenang sebagai penyelenggaraan dan/atau penegelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan

U

N

menengah. Pemerintah kabupaten/kota berkewenangan sebagai penyelenggara dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. Lebih lanjut kebijakan tersebut dijabarkan lagi ke dalam Permendiknas No 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Azas pertimbangan Permendiknas tersebut adalah dalam rangka menumbuhkan, dan mengembangkan daya imajinasi, inovasi, nalar, rasa,

keingintahuan,

dan

eksperimentasi

peserta

didik

untuk

menemukan

kemungkinan-kemungkinan baru sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata


12/40705.pdf

32

pelajaran yang diajarkan pada sekolah bertaraf internasional, perlu memberikan arah mutu sekolah bertaraf internasional. Sekolah standar umum tidak dapat serta merta berubah menjadi SBI, tetapi melalui tahapan tertentu. Tahap perubahan tersebut dikenal dengan tahap rintisan sekolah bertaraf internasional yang lebih lanjut dikenal sebagai RSBI. RSBI untuk tingkat SMA disebut RSMABI. Pemerintah membuat panduan teknis pengelolaan

KA

mutu,dan Panduan penyelenggaraan program rintisan SMA bertaraf internasional

Implementasi kebijakan RSMABI

R

5.

BU

untuk mendukung keberhasilan RSMABI. Depdiknas (2009).

TE

Kebijakan program RSMABI mempunyai tujuan meningkatkan kinerja sekolah

S

dalam mewujudkan situasi belajar dan proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan

SI TA

pendidikan nasional secara optimal dalam mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

IV ER

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, dan memiliki daya saing pada taraf internasional. Buku panduan penyelenggara

U

N

program RSMABI (2009:6) menyebutkan: ”Kebijakan program RSMABI mempunyai tujuan khusus meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dalam menyiapkan lulusan SMA yang memiliki kompetensi seperti yang tercantum di dalam standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan berdaya saing pada taraf internasional yang memiliki karakter sebagai berikut: a) meningkatnya keimanan dan ketaqwaan serta berakhlak mulia, b) meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani, c) meningkatnya mutu lulusan dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar kompetensi lulusan secara nasional, d) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, e) siswa termotivasi untuk belajar mandiri, berpikir kritis, dan inovatif, f) mampu memecahkan masalah secara efektif, g) meningkatnya kecintaan kepada persatuan dan kesatuan bangsa, h) menguasai penggunaan bahasa


12/40705.pdf

33

Indonesia dengan baik dan benar, i) membangun kejujuran, efektifitas, dan tanggung jawab, j) mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau berbahasa asing lainnya secara efektif, k) siswa memiliki daya saing melanjutkan pendidikan bertaraf internasional, l) mengikuti sertifikasi internasional, m) meraih medali tingkat internasional, n) dapat bekerja pada lembaga internasional. RSMABI sebagai salah satu model penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dari kebutuhan dan keharusan melakukan upaya peningkatan dan penjaminan mutu. RSMABI harus terus menerapkan pengelolaan mutu terpadu agar

KA

menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten dan memiliki daya saing baik

BU

ditingkat lokal maupun global. RSMABI harus menjadi sebuah lembaga pendidikan

R

yang akuntabel dan professional yang menyelenggarakan proses pendidikan secara

TE

efektif dan efisien. Dalam”Panduan Penyelenggaraan Program RSMABI

tahun

S

2009” Depdiknas, (2009:9) dituliskan bahwa:

U

N

IV ER

SI TA

”Sekolah Bertaraf Internasional adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidkan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya. SNP adalah Standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan meliputi standar: kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Sedangkan pengayaan dengan standar negara maju dapat berupa penyesuaian, penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan dan pendalaman pada peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu pendidikan bertaraf internasional atau pada negara maju sehingga memiliki daya saing di forum internasional.” Untuk memenuhi karakteristik dan konsepsi SBI tersebut, Hartoyo (2009) menuliskan bahwa: ”Sekolah melakukan minimal dengan dua cara, yaitu: (1) adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam SNP dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah


12/40705.pdf

34

KA

memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional; dan (2) adopsi, yaitu penambahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam SNP dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Oleh karena itu bagi sekolah yang akan melakukan adaptasi ataupun adopsi, perlu mencari mitra internasional, misalnya sekolah-sekolah dari USA, UK, Australia, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura yang mutunya telah diakui secara internasional, atau pusat-pusat pelatihan, industri, lembaga-lembaga tes/sertifikasi internasional seperti misalnya Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, pusat-pusat studi dan organisasi-organisasi multilateral seperti UNESCO.”

BU

Standar pelayanan pendidikan di sekolah RSMABI menurut Depdiknas(2009:68)

R

sebagai berikut: a) mengembangkan KTSP dalam bahasa Indonesia dan bahasa

TE

Inggris, b) melakukan adaptasi kurikulum sekolah di salah satu negara anggota

S

OECD dan mengadaptasikan SKL bercirikan internasional, c) 100% pembelajaran

SI TA

telah mengacu pada standar proses, d) 100% pembelajaran dilakukan secara bilingual dan telah dilengkapi perangkat pembelajaran sesuai potensi dan karakteristik peserta

IV ER

didik, e) 100% pembelajaran bilingual menggunakan media pembelajaran inovatif dan berbasis TIK, f) 100% pelaksanaan pembelajaran bilingual dirancang berpusat

N

siswa (student centered), secara terintegrasi dan berbasis masalah (integrated and

U

problem-based learning), g) In-house training IHT oleh tenaga ahli (dosen) dengan proporsi sekali dalam sebulan, h) standar sarana dan prasarana yang sesuai kriteria pada SMA bertaraf internasional yaitu memiliki laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa dan komputer yang memadai, i) mengikuti standar penilaian nasional, sekaligus merujuk sekolah bertaraf internasional, sekolah harus memfasilitasi siswa yang mengikuti ujian untuk mendapatkan ijazah/sertifikat internasional

untuk

melanjutkan pendidikan di luar negeri dan j) terwujudnya kultur sekolah meliputi;


12/40705.pdf

35

kebersihan, kerapihan, keamanan, keindahan, kerindangan, bebas asap rokok, bebas narkoba, bebas kekerasan (bullying), bebas pornografi, disiplin, semangat kompetitif, budaya malu dan budaya baca dan tulis. Penerapan standar dalam sistem pengelolaan sekolah merupakan kebutuhan mutlak dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang dapat berkontribusi pada keberhasilan pembangunan. Peningkatan mutu dilaksanakan untuk mewujudkan visi

KA

pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang

BU

kuat untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi

R

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan menjawab tantangan zaman yang

TE

selalu berubah. Selain untuk mewujudkan visi pendidikan nasional, upaya

S

peningkatan mutu yang sedang berproses tidak boleh terlepas dari misi pendidikan

SI TA

nasional. Adapun misi tersebut menurut Depdiknas (2010:13) adalah:

U

N

IV ER

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; b. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimal kan pembentukan kepribadian yang bermoral; c. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; d. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara RI. Sekolah sebagai satuan penyelenggara pendidikan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, maka harus ikut serta untuk mengemban tugas melaksanakan tugas sesuai misi pendidikan nasional. Adapun tugas yang harus diperankan sekolah menurut Depdiknas, (2010:15) adalah sebagai berikut:


12/40705.pdf

36

KA

a. Meningkatkan perluasan dan pemerataan mutu pendidikan sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional,regional,dan internasional; b. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dengan tantangan global; c. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujutkan masyarakat belajar; d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi sekolah.

BU

Dalam upaya peningkatan mutu, sekolah harus menempatkan diri sebagai industri

R

jasa yang professional dan akuntabel. RSMABI sebagai pusat pembudayaan ilmu

TE

pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional

S

bertaraf internasional, maka harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan

SI TA

seperti profil lulusan yang menguasai standar kemampuan dasar berupa sikap dan nilai hidup positif yang dianutnya dan kualifikasi akademik minimal yang harus

IV ER

dikuasai.

Setelah standar tersebut telah dipenuhi maka akhirnya akan menghasilkan

N

kepuasan dan bertambahnya minat pelanggan terhadap sekolah tersebut. Untuk

U

melakukan

peningkatan

mutu

dibutuhkan

upaya

sungguh-sungguh

dalam

mencapainya. Pengelolaan mutu terpadu fokus pada kebutuhan pelanggan maka sekolah harus menentukan standar mutu yang berperan dalam proses pembelajaran atau transformasi lulusannya berupa penguasaan kemampuan dasar masing-masing bidang pembelajaran, standar kurikulum, standar penilaian untuk mengukur penguasaan materi (Content objective), penguasaan metodologi (Methodological objective), dan penguasaan ketrampilan hidup (life skill objective). Standar mutu


12/40705.pdf

37

proses

belajar

mengajar

harus

memiliki

karakteristik

pembelajaran

yang

menggunakan pendekatan pembelajaran siswa aktif, kooperatif, kolaboratif, konstruktif dan menekankan pada ketuntasan belajar (Depdiknas,2009). Misi dan tujuan sekolah tidak hanya untuk mendapatkan prestasi akademik, dalam arti intelektualitas yang tinggi pada setiap siswa, tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan pada kecerdasan. Siswa tidak hanya menjadi manusia

KA

yang pandai, tetapi juga berbudi pekerti luhur (berakhlak mulia) dan memiliki

BU

ketrampilan cukup. Sekolah perlu melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik untuk

R

menanamkan budi pekerti luhur.

TE

Dalam meningkatkan mutu, sekolah juga harus melaksanakan program akademik

S

dan non akademik yang dapat mempengaruhi peningkatan mutu yang dikelola secara

SI TA

terpadu. Sekolah harus melakukan perubahan budaya agar membangkitkan obsesi terhadap mutu, menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai obsesi bersama.

IV ER

Ketika budaya sudah terbangun maka sekolah akan lebih mendekatkan dirinya kepada pelanggan sehingga ketika kepuasan pelanggan telah tercapai maka sekolah

U

N

tersebut telah mencapai reputasinya sebagai lembaga yang bermutu. Nilai penting membangun budaya sekolah menurut Depdiknas (2009:4) adalah: a. Budaya dapat menjadi motivator dalam meningkatkan kualitas sekolah. b. Budaya membimbing warga sekolah dalam berinteraksi, berkomunikasi dan berbuat melakukan sesuatu yang positif. c. Budaya berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan dan yang tidak akan dilakukan. d. Budaya menentukan pola berpikir dan berdampak pada perilaku dalam berbuat. e. Budaya memberikan pedoman dalam memberikan pengakuan dan penghargaan kepada orang atau kelompok lain.


12/40705.pdf

38

Organisasi sekolah dengan budaya yang kuat, tetapi tidak adaptif akan berdampak statis serta tidak berkembang, sedangkan budaya organisasi sekolah yang kuat dan adaptif akan kuat, dinamis, maju dan berkembang. Dengan demikian, budaya akan membangun manusia yang tinggi nilainya, tidak hanya menghasilkan nilai-nilai akademik yang tinggi, tetapi juga bermartabat tinggi. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik

KA

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut

BU

Kurniawan (2007) adalah: a) kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya

R

mempunyai sifat jelas, tidak distorsif, b) pelaksanaan implementasi kebijakan

TE

tergantung pada pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (target

S

groups). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan

SI TA

konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan, c) keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan budaya masyarakat dimana kebijakan diimplementasikan juga akan

IV ER

mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari

U

N

konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan yang bersifat internal maupun eksternal. Berdasarkan pendapat Soesilowati (2008:70) menjelaskan bahwa untuk kesuksesan implementasi kebijakan diperlukan beberapa hal: (1) pengetahuan, keahlian dan ketrampilan untuk mengelola proses implementasi kebijakan; (2) pemahaman mengenai desain kebijakan secara utuh; (3) pengetahuan mengenai keseluruhan aspek sistem, peta dan kondisi lingkungan aktual dimana yang


12/40705.pdf

39

bersangkutan berperan ; (4) informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan; dan (5) kemampuan untuk mengembangkan berbagai kemungkinan langkah. Menurut Edwards III dalam winarno (2007:174) menjelaskan bahwa :

TE

R

BU

KA

“Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan ini mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumber-sumber, kecendurungan-kecenderungan atau tingkah lakutingkah laku dan struktur birokrasi.” Edwards III dalam Ekowati (2009:37) berpendapat bahwa empat faktor kritis/

SI TA

S

variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik, adalah: “Communication, resourches, disposition or attitudes, and bureaucratic structure”. Keempat faktor Hal ini

IV ER

dilaksanakan secara simultan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.

N

dapat dilihat pada gambar 2.2

U

Komunikasi

Sumber Daya Struktur Birokrasi

Implementasi Sikap

Bagan 2.2 Variabel Implementasi Kebijakan


12/40705.pdf

40

Faktor-faktor tersebut diatas akan peneliti ambil sebagai variabel bebas yang mempengaruhi implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN I Tegal. Namun demikian dalam penelitian ini tidak semua faktor yang saling berinteraksi tersebut diambil oleh peneliti, melainkan hanya faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN I Tegal. Pemilihan terhadap teori Edwards III sebagai variabel

KA

bebas dalam penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa secara substansial

BU

empat faktor implementasi kebijakan menurut teori Edwards III tersebut (komunikasi,

R

sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi) adalah faktor-faktor yang

TE

terdapat pada sebuah organisasi, maka terdapat di SMA N I Tegal, dalam hal ini

S

sebagai pelaksana atau implementator kebijakan program RSMABI. Selanjutnya

SI TA

pemahaman mengenai komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut:

IV ER

a. Faktor komunikasi

Kelangsungan hidup organisasi berkaitan dengan kemampuan manajemen untuk

U

N

menerima, menyampaikan, dan melaksanakan komunikasi. Proses komunikasi menghubungkan organisasi dengan lingkungannya termasuk bagian-bagiannya. Informasi mengalir ke dan dari organisasi itu, termasuk di dalam organisasi tersebut. Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards dalam Winarno (2007;20), persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang


12/40705.pdf

41

tepat. Komunikasi harus akurat, dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementator) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. 1) Transmisi

KA

Pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah

BU

telah dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Ada beberapa hambatan yang timbul

R

dalam mentransmisikan perintah-perintah kebijakan, yaitu pertentangan pendapat

TE

antara para pelaksana dengan pengambil kebijakan, informasi melalui berlapis lapis

SI TA

persyaratan-persyaratan kebijakan.

S

birokrasi, persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui

2). Kejelasan

IV ER

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Menurut Edwards dalam Winarno (2007;20) ada

U

N

enam faktor yang mendorong ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu: kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompokkelompok masyarakat, kurangnya consensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan. 3). Konsistensi Jika implementasi kebijakan ingin efektif, maka perintah-perintah yang disampaikan harus konsisten dan jelas. Menurut Gibson (1985:110) dalam tubuh


12/40705.pdf

42

organisasi terdapat 4 macam komunikasi, yaitu: (1). Downward Communication atau komunikasi ke bawah. Bentuk komunikasi ini dapat berupa instruksi kerja, memo resmi, prosedur, buku pedoman, dan publikasi; (2). Upward Communication atau komunikasi ke atas. Bentuk komunikasi ini dapat berupa kotak saran, pertemuan kelompok, pengaduan; (3). Horizontal Communication atau komunikasi horisontal. Bentuk komunikasi ini berupa koordinasi antar departemen atau antar teman sejawat;

KA

(4) Diagonal Communication atau komunikasi diagonal. Komunikasi yang

BU

melibatkan lintas unit atau organisasi, misalnya sebuah organisasi ingin melakukan

R

analisis keuangan/audit, maka mengharuskan para pegawai menyampaikan laporan

TE

khusus secara langsung kepada pengawas keuangan/auditor.

S

b. Faktor sumber daya

SI TA

Sumber daya yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup,

IV ER

kewenangan, informasi, dan fasilitas. Sumber daya yang kurang dari memadahi akan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak

U

N

bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka harus dilakukan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen yang baik agar meningkatkan kinerja pelaksana. Edward III dalam Winarno (2007:192) menjelaskan bahwa : “Betapapun jelas dan konsistennya perintah implementasi kebijakan dan akuratnya perintah tersebut disampaikan namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut mengalami


12/40705.pdf

43

kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”. c. Faktor sikap pelaksana. Sikap adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman, dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, objek, dan situasi yang berhubungan dengannya. Sikap merupakan faktor

KA

penentu perilaku, karena sikap berhubungan dengan persepsi, kepribadian, dan

BU

motivasi, (Gibson, 1985:115).

Disposisi atau sikap dari implementasi merupakan faktor penting ketiga dalam

TE

R

pendekatan kita untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika implementasi untuk melanjutkan efektif, tidak hanya harus para implementator tahu apa yang harus

SI TA

S

dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka harus juga berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan. Sikap mereka akan dipengaruhi oleh

IV ER

pandangan mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan antar organisasi pribadi mereka.

N

Sikap pelaksana sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Edwards III

U

dalam Winarno (2007:194) menjelaskan bahwa : Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan. Jika orang diminta untuk melaksanakan perintahperintah yang tidak mereka setujui, maka kesalahan-kesalahan tidak dapat dielakkan terjadi, yaitu antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus seperti ini maka para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara-cara yang halus untuk menghambat implementasi.


12/40705.pdf

44

d. Faktor struktur birokrasi Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.

KA

Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada

BU

dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Menurut

R

Dwiyanto A (2008:94) menjelaskan bahwa birokrasi seharusnya lebih ditempatkan

TE

sebagai penjaga aturan main yang disepakati lewat proses demokrasi. Oleh karena itu

S

birokrasi seharusnya bersifat netral, bersih dan profesional. Namun dalam realitanya,

kepentingan publik.

SI TA

birokrasi cenderung kurang mampu membedakan antara kepentingan privat dengan

IV ER

Dalam implementasi kebijakan publik, peranan penting dari struktur birokrasi dalam organisasi dijelaskan oleh Edwards III dalam Winarno (2007:202) bahwa:

U

N

Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan dari luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.


12/40705.pdf

45

Jika sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan ada dan semua pelaksana tahu yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, maka pelaksanaan kebijakan masih dapat digagalkan karena kekurangan dalam struktur birokrasi.

B. Kerangka Berpikir Pemerintah menurunkan kebijakan RSMABI adalah dalam rangka pembaharuan

KA

dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. RSMABI adalah kebijakan untuk

BU

meningkatkan mutu penyelenggaraan sistem pendidikan dengan dilandasi oleh UU RI

R

No. 20 Tahun 2003 yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi

TE

sistem pendidikan nasional dalam menghadapi tantangan global.

S

Penyelenggaraan program RSMABI menuju SMABI mempunyai tujuan untuk

SI TA

meningkatkan kinerja sekolah dalam mengembangkan situasi belajar dan proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara optimal dalam

IV ER

mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

U

N

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan memiliki daya saing pada taraf internasional.

Kesuksesan implementasi kebijakan RSMABI di SMAN I Tegal tidak hanya ditentukan oleh baiknya kebijakan tersebut atau struktur birokrasi yang ada, namun sumber daya yang memadai, dan sikap dari pelaksana juga harus positif menanggapi kebijakan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Edwards III dalam Ekowati (2009:37) bahwa terdapat 4 faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik,

yaitu“Communication,


resourches,

dispositions or

attitudes,

and

12/40705.pdf

46

bureaucratic structure”. Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada pelaksana secara tepat dan konsisten. Komunikasi yang lancar dan jelas saja tidak cukup, jika sumber daya tidak siap untuk menerapkan kebijakan, maka sumber daya juga harus memadai. Sumber daya yang memadai akan optimal apabila sikap dari

KA

SDM pelaksana positif terhadap kebijakan tersebut. Sikap pelaksana ditentukan oleh

BU

bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan secara jelas oleh atasan dan

IV ER

Komunikasi

SI TA

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

S

TE

Hal ini dapat dijelaskan dengan bagan 2.3.

R

bagaimana struktur birokrasi dalam organisasi tersebut sehat dan efektif.

Sumber daya

U

N

Sikap pelaksana

Struktur birokrasi

Bagan 2.3.Kerangka Berfikir


Implementasi kebijakan RSMABI di SMA N I Tegal. 1.Standart isi 2.Proses Pembelajaran 3. Penilaian 4.SDM 5.Sarana Prasarana 6.Biaya 7.Pengelolaan 8.Kesiswaan 9.Budaya sekolah

12/40705.pdf

47

C.

Hipotesis Setelah mempelajari teori yang berhubungan dengan permasalahan

dalam

penelitian ini maka dapat dirumuskan hipotesis yang secara teoritis dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian ini. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini secara deskriptif adalah:

sesuai standar tetapi belum mencapai hasil maksimal.

KA

1. Implementasi Kebijakan program RSMABI di SMAN 1 Tegal sudah terlaksana

BU

2. Implementasi kebijakan RSMABI di SMAN 1 Tegal dipengaruhi oleh faktor-

R

faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

TE

3. Faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi

SI TA

RSMABI di SMAN 1 Tegal.

S

berpengaruh positif dan dominan terhadap kesuksesan implementasi kebijakan

IV ER

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

U

N

· Variabel terikat: Implementasi Kebijakan Program RSMABI di SMAN1 Tegal. · Variabel bebas: Komunikasi (X1), Sumber daya (X2), Sikap pelaksana (X3), dan Struktur Birokrasi (X4) dalam Implementasi Kebijakan Publik. Standar Implementasi Kebijakan Program RSMABI menurut pedoman penyelenggaraan RSMABI adalah: Standar Isi dan Kompetensi Lulusan; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian; Standar Sumber Daya Manusia; Standar


12/40705.pdf

48

Sarana Dan Prasarana Pendidikan; Stándar Pengelolaan; Standar Biaya; Standar Kultur Sekolah Untuk lebih jelasnya operasionalisasi variabel Implementasi Kebijakan Program RSMABI Di SMAN 1 Tegal dapat dilihat tabel 2.1.

Variabel

Dimensi

Indikator

1. Hasil UN diatas Standart Nasional 2. Standar Kompetensi Bahasa Inggris 3. Standar kompetensi bidang TIK 4. Kurikulum standar isi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. 5. Kurikulum mengadopsi kurikulum negara Maju (OECD) 6. Muatan kurikulum (sumber belajar, bahan Ajar, Student worksheet) bilingual. 7. Bahan ajar,sumber belajar elektronik/elearning Standar 1. Penggunaan bahasa inggris pada proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar. Proses Pembelajaran 2. Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan. 3. Pembelajaran dengan penguatan akhlak mulia, budi pekerti dan kepribadian unggul 4. Pembelajaran yang menguatkan patriotis meinovator, kreatif, dan mandiri 5. Penggunaan berbagai jenis metode pem belajaran 6. Penggunaan alat peraga berbasis ICT 7. Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

Standar Isi dan Kompetensi Lulusan

Variabel Implementasi Kebijakan Program RSMABI (Y)

KA

Tabel 2.1. Variabel Terikat: Implementasi Kebijakan Program RSMABI


12/40705.pdf

49

Dimensi Standar Penilaian

1. Melaksanakan proses penilaian 2. Melaksanakan evaluasi aspek kognitif, psikomotor dan afektif 3. Nilai Batas Ambang Kompetensi ideal 75% 4. Melaksanakan program remidial dan pengayaan 5. Menggunakan model penilaian sekolah negara maju 6. Melaksanakan pengujian siswa agar memperoleh sertifikat internasional 1. Kepala Sekolah menetapkan target terukur peningkatan kualifikasi guru S2 2. Guru memiliki stándar kompetensi profesi dan pedagogis 3. Pendidikan guru minimal S2 30 % 4. 100% guru menggunakan sarana TIK 5. Sebanyak 100% guru MIPA menggunakan sumber belajar bahasa Inggris 6. Sebanyak 20% staff administrasi dapat berkomunikasi lisan dan tertulis dengan bahasa inggris 7. 100% tenaga kependidikan menggunakan saranaTIK dalam menjalankan tugas. 1. Mengembangkan perpustakaan digital 2. Memiliki laboratorium fisika, kimia, biologi 3. Pengelolaan, pendayagunaan laboratorium Fisika,kimia, biologi secara effektif 4. Memiliki laboratorium bahasa. 5. Pengelolaan, pendayagunaan laboratorium Bahasa secara effektif 6. Memiliki laboratorium komputer. 7. Pengelolaan, pendayagunaan laboratorium Komputer secara effektif 8. Memiliki laboratorium multimedia 9. Pengelolaan, pendayagunaan laboratorium Multimedia secara effektif 10. Memiliki Teacher Resourse & Reference Centre (TRRC) 11. Pengelolaan dan pendayagunaan Teacher Resourse & Reference Centre (TRRC)

SI TA

S

TE

R

BU

Standar SDM

Indikator

KA

Variabel

U

N

IV ER

Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan


12/40705.pdf

50

Dimensi

Indikator

Standar Biaya

1. 2. 3. 4.

Standar Pengelolaan

1. Menjalin Kemitraan dengan Sekolah Luar Negeri/Lembaga Sertifikasi Pendidikan Internasional 2. Memiliki rencana strategis pengenbangan Sekolah 5 tahun, 1 tahun, action plan. 3. Mempunyai struktur organisasi sekolah yang fleksibel, efisien dalam mekanisme pelaksanaann. 4. Mempunyai panduan penggunaan setiap fasilitas sarana prasarana 5. Menerapkan sistem administrasi, keuangan yang efisien, efektif dan ekonomis. 6. Menerapkan sistem pengambilan keputusan yang tidak sentralistik, namun berdasarkan sistem penugasan yang terencana. 7. Mempunyai sistem monitoring dan evaluasi yang baik. 8. Menerapkan sistem pengawasan internal yang baik 9. Mempunyai sistem pelaporan administrasi yang berkesinambungan berbasis TIK

Sumber dana dari pemerintah pusat Sumber dana dari propinsi Sumber dana pemerintah kota Sumber dana komite sekolah

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

Variabel

1. Memiliki mekanisme seleksi calon siswa 2. Standar pembinaan prestasi akademik 3. Standar pembinaan prestasi non Akademik (olah raga, seni)

Standar Budaya Sekolah

1. 2. 3. 4. 5.

U

N

Standar Kesiswaan


Bersihan Rapi dan Indah Rindang Bebas asap rokok Disiplin

12/40705.pdf

51

Tabel 2.2. Operasionalisasi Variabel Bebas: Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan (X) Faktor

Indikator

Variabel Bebas : Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan (X)

Komunikasi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Keberadaan program sosialisasi Kesesuaian isi pesan sosialisasi Kejelasan pesan Kualitas media sosialisasi Kualitas koordinasi antar lembaga Kecocokan sistem koordinasi

Sumber daya

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kelengkapan sarana dan prasarana Kecukupan jumlah sarana dan prasarana Kecukupan jumlah dana Dampak dana terhadap tugas Upaya memenuhi kebutuhan tugas Kecukupan jumlah personal Upaya memenuhi keterbatasan personal Kompetensi untuk melaksankan tugas

TE

R

BU

KA

Variabel

U

N

IV ER

SI TA

S

Sikap Pelaksana 1. Pengetahuan pelaksana program RSMABI 2. Pemahaman pelaksanaan program RSMABI 3. Motivasi pelaksana program RSMABI 4. Tujuan undividu pelaksana program RSMABI Keinginan melaksanakan program RSMABI Struktur Birokrasi


1. Struktur organisasi pelaksana program RSMABI 2. Pembagian tugas dan wewenang program RSMABI 3. Hubungan instruksi antar pelaksana program RSMABI 4. Koordinasi antar pelaksana program RSMABI 5. Standar dan prosedur operasional program RSMABI

12/40705.pdf

52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian Penelitian ini berjudul ”Analisis Implementasi Kebijakan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional di SMAN 1 Tegal”,

Penelitian ini menggunakan desain

KA

penelitian kuantitatif untuk meneliti populasi atau sampel di SMAN I Tegal.

BU

Pengumpulan data penelitian dengan cara menggunakan instrumen penelitian,

R

setelah data kuesioner terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan

TE

menggunakan statistik deskriptif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

S

ditetapkan. Agar keberadaan data penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai

SI TA

ukuran besaran pengaruh dari setiap variabel penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan pengujian kausalitas dari faktor-faktor implementasi pada variabel bebas

IV ER

(X) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (X1), sumberdaya (X2), sikap pelaksana (X3), dan struktur birokrasi (X4), terhadap

U

N

variabel terikat (Y).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier. Selanjutnya dilakukan analisis regresi ganda untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (X) yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah penelitian non eksperimen dengan metode eksplanatori survey. Metode digunakan untuk


12/40705.pdf

53

mendapatkan data dari SMAN 1 Tegal secara alamiah tidak ada faktor yang sengaja dibuat/tidak ada perlakuan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner, studi dokumentasi dan wawancara sebagai pendukung untuk mengkaji fakta-fakta yang terjadi/pernah dilakukan atau sedang dilakukan di SMAN 1 Tegal.

Populasi

BU

1.

KA

B. Populasi dan sampel

R

Arikunto (2006:130) menyatakan bahwa populasi adalah merupakan keseluruhan

TE

subyek penelitian. Demikian juga dengan Sugiyono (2010:117) menjelaskan bahwa:

S

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai

SI TA

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan

IV ER

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki

U

N

oleh subyek/obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah 682 orang yang terdiri atas 579 orang siswa dan 73 orang penyelenggara sekolah. Unsur penyelenggara sekolah

terdiri dari

kepala sekolah, guru, dan karyawan SMAN 1 Tegal. 2.

Sampel Sampel adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih secara representatif

(mewakili). Dengan mempelajari sifat data yang ada di dalam sampel maka dapat dijadikan

generalisasi

untuk


menjelaskan

karakteristik

data

dari populasi

12/40705.pdf

54

(Sukestiyarno, 2010:55). Menurut Usman (2009:43) yang dimaksud sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Arikunto (2006:131) berpendapat bahwa sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subyek penelitian kurang dari seratus, lebih baik diambil seluruhnya, apabila jumlahnya cukup besar dapat diambil sebanyak 10 s/d 15% atau 20 s/d 25% atau

lebih

BU

wilayah dan besar kecilnya resiko (Arikunto, 2006:134).

KA

tergantung dari kemampuan peneliti dari segi waktu, tenaga, dana, luas/sempit

R

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

TE

sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

S

(Sukestiyarno, 2009:53). Pertimbangan dalam penelitian ini yaitu dari sejumlah 862

SI TA

siswa hanya mengambil sampel penelitian siswa kelas XI dan XII yang sudah lama mengikuti/ berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar dan mendapatkan pelayanan

IV ER

pendidikan dalam implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN 1 Tegal. Guru mata pelajaran tertentu yang banyak terlibat dan menjadi tumpuan pelaksanaan

U

N

program dalam implementasi kebijakan program RSMABI yaitu Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, TIK, Ekonomi, Sosiologi, Geografi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 579 orang siswa X 10 % = 58 73 guru & karyawan X 30% = 22 ____________________________ + Jumlah


= 80 orang

12/40705.pdf

55

C. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Fernandes dalam Idrus (2002:115) berpndapat bahwa langkah yang harus ditempuh untuk membuat instrumen meliputi: 1). specification of purpose; 2). translating the purpose in operational terms; 3). formulating the objectives in behavioral terms; 4). test blueprint; 5). item format and item writing

KA

revision; 6). item tryout and analysis; 7). assembly of final test; 8). standardization

BU

administration for norms, directions, time limit, scoring; 9(. atributes of test score

R

reliability, validity norms.

TE

Langkah-langkah pengembangan instrumen tersebut meliputi: 1). proses

S

mengarahkan pada tujuan penelitian; 2). menulis definisi operasional dan

SI TA

variabelnya; 3). menuliskan parameter pengukuran 4). membuat kisi-kisi masingmasing variabel; 5). menyusun item; 6). membuat penyuntingan; 7). pensekoran

IV ER

alternatif jawaban; 8). melakukan uji coba instrumen; 9). melakukan analisis untuk mengukur validitas dan reliabilitas.

U

N

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dikembangkan dari variabel bebas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik (X) dan variabel terikat implementasi kebijakan program rintisan SMA bertaraf internasional (Y) dan pedoman wawancara yang digunakan dalam mencari data pendukung. Variabel bebas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik (X) dalam penelitian ini mengikuti teori Edward III yaitu faktor komunikasi (X1); sumber daya (X2); sikap pelaksana (X3); dan struktur birokrasi (X4). Variabel


12/40705.pdf

56

terikat implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN I Tegal (Y) mengikuti pagu pedoman RSMABI sebagaimana diterbitkan oleh Depdiknas yaitu 9 stándar penyelenggaraan RSMABI yang terdiri atas: 1) standar isi, dan standar kompetensi lulusan, 2) standar proses pembelajaran, 3) standar penilaian, 4)standar sumber daya manusia, 5) standar sarana dan prasarana pendidikan, 6) standar biaya, 7) standar pengelolaan, 8) kesiswaan dan 9) standar kultur sekolah. stándar

penyelenggaraan

tersebut

merupakan

KA

Sembilan

dimensi

dari

BU

implementasi kebijakan program RSBI. Dimensi tersebut tersebut dijabarkan instrumen

R

kedalam indikator-indikator. Penjabaran indikator ke dalam kisi-kisi

S

TE

kuesioner penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1

Komunikasi (X1)

U

N

Faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan (X)

Faktor dari X

IV ER

Variabel X

SI TA

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel (X)

Sumber daya (X2)


Indikator

No Butir soal

6. Keberadaan program sosialisasi 7. Kesesuaian isi pesan sosialisasi 8. Kejelasan pesan 9. Kualitas media sosialisasi Kualitas koordinasi antar 10. lembaga 11. Kecocokan sistem koordinasi 1. Kelengkapan sarana dan prasarana 2. Kecukupan jumlah sarana dan prasarana 3. Kecukupan jumlah dana 4. Dampak dana terhadap tugas 5. Upaya memenuhi kebutuhan tugas 6. Kecukupan jumlah personal 7. Upaya memenuhi keterbatasan personal. 8. Kompetensi untuk melaksanakan tugas

1, 2 3,4 5,6 7,8 9,10 11,12 13,14 15,16 17,18 19,20 21,22 23,24 25,26 27,28

12/40705.pdf

57

Variabel X

Indikator

Faktor dari X

1. Pengetahuan pelaksana program RSMABI 2. Pemahaman pelaksanaan program RSMABI 3. Motivasi pelaksana program RSMABI 4. Tujuan undividu pelaksana program RSMABI 5. Keinginan pelakana melaksanakan program RSMABI 1. Struktur organisasi pelaksana program RSMABI 2. Pembagian tugas dan wewenang program RSMABI 3. Hubungan instruksi antar pelaksana program RSMABI 4. Koordinasi antar pelaksana program RSMABI 5. Standar dan prosedur operasional program RSMABI

KA

Sikap Pelaksana (X3)

No Butir soal

SI TA

S

TE

R

BU

Struktur Birokrasi (X4)

29,30 31,32 33,34 35,36 37, 38

39,40 41,42 43,44 45,46 47,48

Dimensi

Indikator

U

N

Variabel Y

IV ER

Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel (Y)

Standar Isi dan Variabel Kompetensi Terikat: Implementa Lulusan si Kebijakan Program RSMABI di SMA N I Tegal (Y)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Standar Proses 1.


Hasil UN diatas Start Nasional Standart Kompetensi Bahasa Inggris Standart kompetensi bidang TIK Kurikulum berdasarkan standart isi ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kurikulum mengadopsi kurikulum negara maju (OECD) Muatan kurikulum (sumber belajar,bahan ajar, Student worksheet) bilingual. Bahan ajar,sumber belajar elektronik (elearning, video dll) Penggunaan bahasa inggris pada proses

No Butir Soal 1 2 3 4 5 6 7 8

12/40705.pdf

58

Variabel Y

Dimensi

Indikator

No Butir Soal

Pembelajaran

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

pembelajaran sebagai bahasa pengantar. 2. Pembelajaran interaktif dan inspiratif yang menyenangkan. 3. Pembelajaran dengan penguatan akhlak mulia, budi pekerti dan kepribadian unggul 4. Pembelajaran yang menguatkan patriotisme, inovator, kreatif, dan mandiri 5. Penggunaan berbagai metode pembelajaran 6. Penggunaan alat peraga berbasis ICT 7. Penggunaan TIK dalam pembelajaran. Standar 1. Melaksanakan proses penilaian Penilaian 2. Melaksanakan evaluasi aspek kognitif, psikomotor dan afektif 3. Nilai Batas Ambang Kompetensi ideal 75% 4. Melaksanakan remidial dan pengayaan. 5. Menggunakan model penilaian negara maju 6. Melaksanakan pengujian siswa agar memperoleh sertifikat internasional. Standar 1. Kepala Sekolah menetapkan target terukur Sumber Daya peningkatan kualifikasi guru S2 Manusia 2. Guru memiliki stándar kompetensi profesi dan pedagogis 3. Pendidikan guru minimal S2 30 % 4. 100% guru menggunakan sarana TIK 5. Sebanyak 100% guru MIPA menggunakan sumber belajar bahasa Inggris 6. Sebanyak 20% staff administrasi dapat berkomunikasi lisan dan tertulis dengan bahasa inggris 7. 100% tenaga kependidikan menggunakan sarana TIK dalam menjalankan tugas. Standar 1. Mengembangkan perpustakaan digital Sarana Dan 2. Memiliki laboratorium fisika, kimia, biologi Prasarana 3. Pengelolaan dan pendayagunaan lab. Fisika, Pendidikan kimia, biologi secara effektif 4. Memiliki laboratorium bahasa. 5. Pengelolaan, pendayagunaan laboratorium bahasa secara effektif 6. Memiliki laboratorium komputer. 7. Pengelolaan, pendayagunaan lab. komputer


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33

12/40705.pdf

59

Variabel Y

Dimensi

Indikator

secara effektif 34 8. Memiliki laboratorium multimedia 35 9. Pengelolaan, pendayagunaan laboratorium Multimedia secara effektif 36 10. Memiliki Teacher Resourse & Reference Centre(TRRC) 37 11. Pengelolaan dan pendayagunaan Teacher Resourse & Reference Centre(TRRC) 38 1. Sumber dana dari pemerintah pusat 39 2. Sumber dana dari propinsi 40 3. Sumber dana pemerintah kota 41 4. Sumber dana komite sekolah 42 1. Menjalin Kemitraan dengan Sekolah Luar Negeri atau Lembaga Sertifikasi Pendidikan Internasional 43 2. Memiliki rencana strategis pengenbangan Sekolah 5 tahunan, 1 tahunan, action plan. 44 3. Mempunyai struktur organisasi sekolah yang fleksibel & efisien dalam pelaksanaan 4. Mempunyai panduan penggunaan setiap 45 fasilitas sarana prasarana 5. Menerapkan sistem administrasi, keuangan 46 yang efisien, efektif dan ekonomis. 6. Merapkan sistem pengambilan keputusan 47 yang tidak sentralistik, namun berdasarkan sistem penugasan yang terencana. 7. Mempunyai sistem monitoring dan evaluasi 48 8. Menerapkan sistem pengawasan internal 49 9. Mempunyai sistem pelaporan berbasis TIK 50,51 52 1. Memiliki mekanisme seleksi calon siswa 53 2. Standar pembinaan prestasi akademik 54 3. Standar pmbinaan prestasi non akademik 55

BU

KA

Standar Biaya

No Butir Soal

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

Standar Pengelolaan

Standar Kesiswaan

Standar Kultur Sekolah

1. 2. 3. 4. 5.


Bersih Rapi dan Iindah Rindang Bebas asap rokok Disiplin

56 57 58 59 60

12/40705.pdf

60

1. Penyusunan instrumen Penyusunan instrumen berpedonan pada kisi-kisi yang sudah dibuat. Dalam penelitian ini butir pertanyaan dalam kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan positif dan negatif. Tiap pertanyaan mempunyai alternatif jawaban ada 5 buah, yaitu sangat setuju (bobot 5), setuju (bobot 4), kurang setuju (bobot 3), tidak setuju (bobot 2) dan sangat tidak setuju (bobot 1). Jika pernyataan negatif maka sangat tidak setuju

KA

(5), tidak setuju (4), kurang setuju (3), setuju (2), sangat tidak setuju (1).

BU

Di samping instrumen utama kuesioner, masih digunakan instrumen pedoman

R

wawancara. Data wawancara diperlukan untuk mendukung, menguatkan data

TE

kuantitatif yaitu digunakan untuk mengungkap hal-hal yang tidak dapat diungkap

2. Uji coba.

SI TA

pada lampiran 1.

S

melalui kuesioner. Adapun angket kuesioner dan pedoman wawancara dapat dilihat

IV ER

Menurut Prasetyo (2005:9.24) Instrumen penelitian dikatakan bagus dilihat dari 2 hal, yaitu validitas dan reliabilitas, maka perlu dilakukan uji coba instrumen untuk

U

N

melakukan uji validitas dan reliabilitas. Validitas (keabsahan) instrumen tercapai apabila instrumen tersebut telah benar-benar mengukur secara akurat obyek yang diukur. Reliabilitas (keajegan) instrumen tercapai apabila instrumen tersebut menghasilkan data yang konsisten (ajeg) tentang suatu objek, meskipun instrumen dipakai berkali-kali di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini dilakukan uji coba instrumen pada 34 responden, untuk mengukur

validitas dan reliabilitas.


Arikunto (2006:168) menjelaskan bahwa

12/40705.pdf

61

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti validitasnya rendah. Untuk mengetahui tingkat kevalidan alat ukur dalam penelitian ini digunakan validitas item yaitu untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan item-item dalam angka yang digunakan

KA

untuk mengungkap data dari variabel.

BU

Penelitian ini digunakan validitas empirik, dengan cara melakukan uji coba

R

instrumen yang dilakukan terhadap 34 siswa kelas XI, XII yang dengan skor total

rxy X

2

2

: korelasi

: skor item

: skor total item

U

N

Y

2

IV ER

Keterangan:

2

)(å Y ) - (å X ) }{n å Y - (å Y ) }

S

{n å X

n å XY - (å X

SI TA

r xy =

TE

dengan rumus product moment.

Berdasarkan hasil perhitungan, dari 48 butir variabel independen (X) terdapat 1 (satu) item soal yang dinyatakan tidak valid yaitu soal nomor 44. Butir soal yang tidak valid dinyatakan gugur dan tidak diganti dengan soal baru, sehingga butir soal yang digunakan untuk alat pengumpul data hanya 47 item soal. Perhitungan validitas untuk variabel dependent (Y) peneliti mengajukan 60 butir pertanyaan dengan butir valid sebanyak 56 item. Butir soal yang dinyatakan gugur dan tidak diganti dengan


12/40705.pdf

62

soal baru terdapat 4 butir yaitu nomor 3, 39, 40 dan nomor 47. Instrumen yang siap digunakan untuk pengumpul data hanya 56 butir (lampiran 3). Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan

sebagai

alat

pengumpul data

dan

instrumen

itu

sudah

baik

(Arikunto,2006:178). Reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Alpha, untuk mencari reliabilitas instrumen yang

KA

skornya merupakan rentangan antara beberapa nilai, misalnya 0–10 atau 0–100 atau

BU

yang berbentuk skala 1–3, 1–5 atau 1–7 dan seterusnya. Untuk tes yang berbentuk

R

uraian atau angket dan skala bertingkat reliabilitasnya diuji dengan rumus Alpha

TE

(Arikunto,2006:196). Reliabilitas instrumen tidak akan di hitung menggunakan

S

manual tetapi menggunakan program SPSS versi 17.

SI TA

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen menunjukkan nilai Alpha cronbach 0,803. Syarat instrumen dikatakan reliabel apabila hasil perhitungan SPSS

IV ER

menunjukkan angka alpha cronbach lebih dari 0,6. Nilai alpha cronbach 0,803 pada perhitungan SPSS menunjukkan bahwa data dikatakan reliabel (ajeg) dan siap

U

N

digunakan, artinya dapat di percaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (lihat lampiran 3).

D. Prosedur Pengumpulan Data Menurut Prasetyo (2007:5.2) dijelaskan bahwa data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Kualitas penelitian ditentukan oleh data yang kita kumpulkan. Kualitas data yang baik, valid, reliabel, maka hasil penelitian akan baik, demikian juga sebaliknya.


12/40705.pdf

63

Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk non angka, seperti kalimat-kalimat, foto, atau rekaman suara dan gambar. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung

KA

dari sumbernya, dapat berupa dokumen.

BU

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer berupa data dari hasil

R

kuesioner dan hasil wawancara, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi, hasil

TE

pengamatan/observasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, orang

S

tua siswa, kepala sekolah, guru dan karyawan SMAN 1 Tegal.

SI TA

Data utama penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner, dan juga terdapat data kualitatif sebagai data pendukung

IV ER

untuk memperkuat data kuantitatif. Data kualitatif tersebut berupa hasil wawancara sebagai data awal penelitian/temuan awal dan hasil wawancara selama penelitian,

U

N

karena ada beberapa indikator dari variabel tersebut membutuhkan penguatan dari hasil wawancara. Untuk memperoleh data–data tersebut digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut : 1.

Kuesioner Peneliti membagikan kuesioner kepada guru, karyawan, siswa, SMAN I Tegal

untuk mengumpulkan data kuantitatif yang merupakan data utama, dilakukan melalui


12/40705.pdf

64

survei dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dengan jawaban yang telah dikategorikan dalam bentuk angka, dan menggunakan skala Likert. 2.

Wawancara Wawancara dilakukan kepada siswa dan orang tua siswa sebagai pengambilan

data awal dan pada saat penelitian dilakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru dan karyawan SMAN 1 Tegal untuk penguatan data kuantitatif pada indikator tertentu

Kajian dokumen

BU

3.

KA

yang tidak dapat diungkap hanya dari hasil pembagian kuesioner.

R

Dalam penelitian ini pengumpulan data kajian dokumen seperti SK RSMABI,

TE

Nilai UN tahun pelajaran 2009/2010, MoU dengan luar negeri, KTSP, foto, untuk

E. Metode Analisis Data

SI TA

S

mendukung, memperkuat data dalam membuat pembahasan penelitian ini.

IV ER

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi dengan bantuan program SPSS 17.

U

N

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran penyebaran data hasil penelitian masing-masing variabel secara kategorial. Derajat implementasi kebijakan RSMABI di SMAN 1 Tegal telah dibuat lima kategori/kelas interval. skor yang didapatkan dari setiap variabel dibuat kriteria skor menjadi 5 yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju . Rentang skor ideal yang ada sesuai skala berkisar antara 1 sampai 5 karena ada 5 alternatif jawaban.


12/40705.pdf

65

Penetapan kategori tersebut berdasarkan butir pertanyaan variabel implementasi kebijakan RSMABI yang terdiri dari 56 pertanyaan, sehingga nilai minimal 56 yaitu dari nilai terendah dikalikan jumlah pertanyaan (1x56)

dan nilai maksimal 280

diperoleh dari nilai tertinggi dikalikan jumlah pertanyaan (5x56). Nilai tertinggi yang diperoleh akan dibagi lima kategori yaitu sangat rendah, rendah, cukup , tinggi dan sangat tinggi. Interval data untuk variabel implementasi kebijakan Rintisan Sekolah

KA

Berstandar Internasional (280-56)/5 = 44, perinciannya adalah skor (56-100)

BU

memiliki kategori ”sangat rendah”, (101-145) kategori ”rendah”, (146 -190) kategori

Uji persyaratan analisis

TE

2.

R

”cukup” (191-235) kategori ”tinggi” dan nilai (236-280) kategori ”sangat tinggi”.

S

Uji persyaratan analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data

SI TA

yang dikumpulkan memenuhi syarat untuk dianalisis dengan teknik yang direncanakan. Untuk menghitung korelasi dibutuhkan persyaratan antara lain

IV ER

hubungan variabel X dengan variabel Y harus linier dan bentuk distribusi semua variabel dari subyek penelitian harus berdistribusi normal.

U

N

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian normal, maka hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasikan pada populasinya. Sebaran data yang normal dilihat dari hasil perhitungan SPSS versi17 dengan probabilitas 5% atau 0,05 taraf signifikansi menurut Kolmogorov Smirnov mempunyai nilai diatas 0,05 atau p > 0,05. Menurut Sukestiyarno (2010:85) untuk uji


12/40705.pdf

66

normalitas dapat dilakukan dengan melihat diskripsi nilai skewness, histogram, diagram Q-Q plot, beserta uji Kolmogorov Smirnov. b. Uji homogenitas Uji homogenitas data bertujuan untuk mengetahui data/instrumen yang akan digunakan homogen (sejenis) atau tidak. Instrumen yang baik adalah data yang homogen. Berdasarkan hasil perhitungan SSPS versi 17, homogenitas data diketahui

KA

memperoleh angka 0,116. Instrumen dikatakan homogen apabila signifikansi yang

BU

diperoleh mencapai angka lebih dari 0,05 atau probabilitas 5%.

R

3. Uji asumsi klasik

TE

a. Multikolinearitas

S

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar

SI TA

variabel bebas, dengan demikian uji multikolinearitas digunakan apabila variabel bebas lebih dari 1. Menurut Sukestiyarno (2010:95), multikolinearitas bertujuan

IV ER

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi

U

N

diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat pada nilai Variance Inflasi Faktor (VIF) dan toleransi pada output SPSS. Menurut Sukestyarno (2010:95) tidak terjadi kasus multikollinearitas bila VIF berada dibawah 5. b. Autokorelasi Uji autokorelasi untuk mengetahui terjadi tidaknya autokorelasi di antara anggota observasi yang terletak berderetan dalam bentuk model regresi yang linier. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam interval


12/40705.pdf

67

waktu tertentu. Menurut Sukestiyarno (2010:96) untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi dapat digunakan uji Durbin Waston (DW). Ketentuannya jika nilai tersebut -2 ≤ DW ≤ 2 tidak ada autokorelasi. Bila nilai di luar interval tersebut berarti terjadi kasus autokorelasi. c. Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan

KA

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Salah satu cara

BU

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan melihat grafik plot

R

antara nilai prediksi dengan residualnya. Jika ada pola tertentu bergelombang melebar

TE

kemudian menyempit maka mengindikasikan terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada

SI TA

tidak terjadi heterokedastisitas.

S

pola tertentu, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 17, sebaran data tidak

IV ER

membentuk pola tertentu dan titik menyebar, sehingga data dinyatakan tidak heterokedastisitas. Artinya data/instrumen dinyatakan baik/ homokedastisitas.

U

N

4. Uji hipotesis

a. Uji linieritas Uji linieritas dilakukan pada masing-masing variabel bebas dan terikat dengan kriteria bahwa harga F hitung yang tercantum pada lajur dev.from linierity lebih kecil daripada F tabel. Apabila hasil uji linier seperti kriteria tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa bentuk regresinya linier, dan sebaliknya jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka regresinya tidak linier. b. Uji regresi sederhana


12/40705.pdf

68

Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel prediktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, terhadap implementasi kebijakan program RSMABI menggunakan persamaan regresi yaitu: Ŷ = a + bX

BU

KA

Keterangan : Ŷ = nilai yang diprediksi X = nilai variabel prediktor a = bilangan konstan b = bilangan koefisien prediktor

R

Pengujian hipotesis digunakan F hitung uji distribusi frequensi pada taraf

TE

signifikansi (α) 5%. Ho ditolak apabila lebih besar daripada F tabel atau signifikansi

SI TA

S

α lebih kecil daripada 5%. Perhitungan regresi sederhana akan dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS versi 17.

IV ER

c Uji regresi ganda

Uji regresi ganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel prediktor terhadap satu kriterium dengan menggunakan persamaan regresi :

U

N

Ŷ = a+ b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4 Keterangan: Ŷ = nilai yang diprediksi X = variabel prediktor a = bilangan konstan b = bilangan koefisien prediktor Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terhadap implementasi kebijakan RSMABI di SMAN I Tegal, digunakan analisis regresi multiple dengan


12/40705.pdf

69

krieria F hitung lebih besar dari F tabel. Pengujian hipotesis digunakan F hitung uji distribusi frequensi pada taraf signifikansi (α) 5%. Ho ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel atau signifikansi α lebih kecil daripada 5%. Uji regresi ganda

U

N

IV ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

akan di hitung dengan menggunakan program komputer SPSS versi 17.


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U

N IV E

R

SI T

AS

TE

R BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

12/40705.pdf


12/40705.pdf

133

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut : 1. Implementasi Kebijakan RSMABI di SMAN 1 Tegal telah mencapai kategori

KA

tinggi dengan ditunjukkan mean 199,76, kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan

BU

mengingat skor maksimal/ideal 280.

SI TA

S

struktur birokrasi.

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan

TE

I Tegal adalah faktor-faktor

R

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN

3. Besarnya pengaruh faktor komunikasi (X1) adalah 54,4%, sumber daya (X2)

IV ER

berpengaruh sebesar 50,9%, sikap pelaksana (X3) sebesar 54,8%, dan struktur birokrasi (X4) berpengaruh sebesar 65,8%, dan secara bersama-sama variabel

N

komunikasi(X1) , sumber daya (X2), sikap pelaksana (X3) dan struktur birokrasi

U

(X4) berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program RSMABI (Y) sebesar 70,9%.

Adapun urutan besar

pengaruh

faktor-faktor tersebut

terhadap

implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN I Tegal adalah (X4), (X3), (X1), dan (X2). 4. Hubungan faktor komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap pelaksana (X3), dan struktur birokrasi (X4) terhadap implementasi kebijakan program RSMABI (Y) ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:


12/40705.pdf

134

Komunikasi /X1 terhadap Y adalah Ŷ= 61,939 + 3,192X sumber daya/X2 terhadap Y adalah Ŷ= 57,999 + 2,591X. sikap pelaksana(X3) terhadap Y adalah Ŷ= 67,277+ 3,664X struktur birokrasi(X4) terhadap Y adalah

Ŷ= 48,788 + 4,795X.

X1,X2,X3,X4 secara bersama-sama terhadap Y adalah

KA

Ŷ= 26,985+ 0,914X1+ 0,671X2 + (-0,60)X3 + 3,138X

BU

2. Saran

R

1. Implementasi kebijakan program RSMABI di SMAN I Tegal dapat lebih

TE

ditingkatkan lagi keberhasilannya melalui peningkatan komunikasi, sumber

S

daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang ada.

SI TA

Komunikasi dapat ditingkatkan dengan menerapkan koordinasi terprogram. Upaya tersebut dapat berupa: 1) instruksi yang jelas dari kepala sekolah kepada

IV ER

bawahannya dalam hal ini wakil kepala sekolah dan atau guru serta karyawan; dari wakil kepala sekolah/koordinator kepada anggotanya dalam sebuah kegiatan, 2)

N

Komunikasi horisontal dalam bentuk koordinasi sehingga tidak terjadi

U

kesalahpahaman dan miskomunikasi antar wakil kepala sekolah, antar teman sejawat yang dapat menimbulkan konfik internal, 3) komunikasi dari bawah ke atas dapat berupa kotak saran, forum evaluasi kegiatan secara terprogram setiap bulan atau minimal 3 bulan sekali. Sumber daya dapat ditingkatkan melalui pemberian motivasi pendidikan sepanjang hayat untuk pendidikan S2. Subsidi dana bagi guru yang melanjutkan


12/40705.pdf

135

S2 perlu ditingkatkan. Frekuensi IHT dengan pendampingan tenaga ahli/dosen perlu ditingkatkan frekwensinya,terutama untuk Olimpiade Sains Nasional. Sikap pelaksana dapat ditingkatkan melalui pemberian reward and punishement yang jelas untuk meningkatkan motivasi kerja. Reward tidak harus berupa uang. Pemberian ucapan yang bisa membuat semangat, ucapan terima kasih, atau promosi tugas baru yang lebih meningkat.

KA

Struktur birokrasi dapat ditingkatkan dengan cara melaksanakan fungsi

BU

struktur birokrasi tersebut secara konsisten. Perlu adanya pemerataan pembagian

R

kerja/tugas secara tepat dan professional sehingga dapat terbangun kaderisasi.

TE

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel X berpengaruh positif dan

struktur birokrasi yang mempunyai pengaruh dominan

SI TA

bersama-sama. Variabel

S

signifikan, maka peningkatan dan pembenahan dapat dilakukan secara simultan/

terhadap implementasi kebijakan RSMABI maka perlu lebih diberi penekanan lagi

IV ER

agar implementasi kebijakan program RSMABI di SMA N I Tegal dapat mencapai

U

N

hasil yang maksimal.


12/40705.pdf

136

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Depdiknas. (2009). Pengembangan Kultur Sekolah. Jakarta: Depdiknas.

KA

Depdiknas. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas. Depdiknas. (2009). Pengembangan Program RSBI. Jakarta: Depdiknas.

BU

Dunn, William. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

TE

R

Dwiyanto, Agus. (2008). Reformasi Birokrasi. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

S

Dwijowijoto, Rianto Nugroho. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Alek Media Computindo.

SI TA

Ekowati, Mas Roro Lilik. (2009). Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program ( suatu Kajian Teoritis dan Praktis). Surakarta: Pustaka Cakra.

IV ER

Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1985). Organisasi 1. Jakarta: Erlangga. Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1985) Organisasi 2. Jakarta: Erlangga.

N

Hadi Amirul, Haryono. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.

U

Hosio, J.E. (2007). Kebijakan Publik Desentralisasi. Yogyakarta: Laksbang. Idrus, Muhammad. (2002 ). Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif. Jakarta: Erlangga. Irawan, Prasetya. (2005). Metodologi Penelitia Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka. Iskandar. (2009). Metodologi Penetian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.


12/40705.pdf

137

Joko, dkk. (2007). Teori Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka. Kementrian Pendidikan Nasional RI. (2010). Panduan Penyelenggaraan Rintisan SMA Bertaraf Internasional. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional. Kementrian Pendidikan Nasional RI. (2010). Panduan Pelaksanaan Subsidi Program Pengembangan Rintisan SMA Bertaraf Internasional. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional. Kementrian Pendidikan Nasional RI. (2010). Rencana Strategis 2010-2014. Jakarta: Bina Dharma Putra.

BU

KA

Soesilowati, Etty. (2008). Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi. Semarang: Unnes Press.

R

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Bandung: Alfabeta.

TE

Sukestiyarno. (2009). Statistik. Semarang: Unnes Press.

S

Sukestiyarno. (2010). Olah Data Penelitian Berbantuan SPSS. Semarang: Unnes Press

SI TA

Usman, Husaeni & Purnomo. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara

IV ER

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo

N

Anonim. (2009). UU RI No.37/2008 Undang-undang Ombudsman, Undang-Undang Pelayanan Publik UU RI No.25/ 2009. Semarang: Dahara Prize.

U

Pemerintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tahun 2005. Jakarta: Pemerintah RI. Pemerintah RI. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Pemerintah RI. Pemerintah RI. (2009). Undang-undang Pelayanan Publik. Jakarta: Pustaka Yustisia. Ardi. (2010). Implementasi RSBI pada SDN No.55 Kota Bima. Diambil tanggal 21 Maret 2011 dari situs http://blog.indonesia.com. Anonim. (2010). RSBI Membutuhkan Peraturan Pemerintah. Kompas 10 Juni 2010, diambil tanggal 19 Maret 2011 dari situs http://female.kompas.com.


12/40705.pdf

138

Anonim. (2008). RSBI Mau dibawa Kemana. Diambil tanggal 29 Februari dari situs http://wordpress.com. Anonim. (2010). Pemerintah Akan Beli Lisensi Akreditasi RSBI. Pelita, 14/7/2010. Diambil tanggal 24 Mei 2011 dari situs http://static.republika.co.id. Hartoyo. (2009). ICT in the Learning of EFL. Diambil 20 Februarti 2009 dari Blogger Uhamka angkatan V. Hartoyo. (2010). RSBI dibubarkan Masyarakat Rugi. Kompas 10 Juni 2010. Hartoyo. (2009). Menggagas Madrasah Aliyah bertaraf Internasional. Diambil tanggal 20 Maret 2011 dari situs http://Hartoyowordpress.com.

BU

KA

Jauhari. (2011). Bahasa Inggris Bukan standar RSBI. Suara merdeka 19 Maret 2011. Diambil dari situs http://suaramerdeka.com.

R

Jauhari. (2011). Sepuluh persen RSBI di Jateng belum layak. Suara Merdeka 24 Maret 2011. Diambil tanggal 24 Mei 2011 dari situs http://suaramerdeka.com.

TE

Kurniawan. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Diambil tanggal 24 Mei 2011 dari situs http://hykurniawan-wordprees.com.

SI TA

S

Purnomo. (2011). RSBI di Wonosobo Tak PenuhiSstandar. Suara Merdeka 17 maret 2011, diambil tanggal 24 Aprill 2011 dari situs http://suaramerdeka.com. Purnomo. (2011). RSBI Wewenang Pemerintah Provinsi. Suara Merdeka 29 Maret 2011, diambil tanggal 24 April 2011 dari situs http://suaramerdeka.com.

IV ER

Priyanto. (2010). Implementasi RSBI Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan.di SMSN 1 Kebumen. Diambil tanggal 20 April 2011 dari situs http://pascauns.ac.id.

U

N

Rianto, Budiwahyu. (2009). Menatap Masa Depan Perubahan. Diambil tanggal 25 Maret 2011 dari situs http://smpn1.prob.sch.id. Sartono. (2010). Pentingnya Web-site sekolah pada RSBI. Diambil tanggal 17 April 2011 dari situs http://radarbanyuwangi.co.id/index.php? Satim. (2011). Layanan Pendidikan, RSBI Membutuhkan Peraturan Pendidikan. Diambil tanggal 27 Mei 2011 dari situs http://satimterus.blog.spot.com.


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL DI SMA NEGERI I TEGAL

Recommend Documents