PEMBAHARUANKEBIJAKSANAANPENGELOLAANIRIGASI *) Oleh KoensatwantoInpasihardjo *")
A. Latar Belakang Ketangguhan dan keberlanjutan sistim irigasi untuk mendukung swasembada pangan dan pendapatanpetani amat teragantung pada kegiatan OP irigasi di mulai sejak sistim irigasi tersebut selesai direhabilitasi/upgrade/dibangunbaru. Sejak tahun 1987, setiap tahun pemerintah telah mengeluarkandana OP irigasi setara dengan 70 - 80 Juta USD. Semenjaktahun 1996, pendanaankegiatan OP Irigasi mulai disalurkan langsung ke anggaranpemerintah daerah, namun sampai dengan saat ini OP Irigasi yang efisien masihbelumdapatdicapai. Sistim Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR)
sebagai salah satu upaya untuk
mendukungpendanaanOP, yang banyak mendapat kritik dari masyarakatpetani, karena uang yang dikumpulkan tidak langzung dapat dinikmati oleh petani, dan masih banyak lagi prosedur di dalam IPAIR yang menyebabkan kinerja dari IPAIR tidak/belum menunjukkanhasil yang memuaskan. "Budaya menunda-nunda pemeliharaan" ditambah harapan untuk mendapatkan dana rehabilitasi "secara berkala" mengakibatkanmahalnya sistem irigasi yang berumur singkat.
B. PengelolaanIrigasi Partisipatif - Kebijakan PemberdayaanP3A.
Berlandaskan kelestarian jaringan
belakang tersebut diatass maka untuk meningkatkan pemerintah perlu dan harus menetapkan kerangka
kelembagaandan
DisampaikanpadaLokakaryaNasionalFMS, Yogyakarta2l Juli 1999 Inpasihardjo,Dip. I{E., M.Sc.,KepalaBiro PengairandanIrigasi,Bappenas Dr. Ir. H. Koensatwanto
lcfld
/_?,tr"_:r: ?7
keuangan, guna memungkinkan OP jaringan irigasi berjalan sec.lra efektif dan lestari melalui pembaharuanKebijakan OP Irigasi 1987 dan peraturan Iuran PelayananIrigasi (IPAIR). Untuk tujuan ini, maka Presiden telah mengeluarkan Amanat Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi pada tanggal 13 April 1999, yang menandakanbahwa pemerintah akan melaksanakankebijakan pengelolaan irigasi melalui partisipasi petani sscara efektif. Amanat tersebut telah diperkuat dengan diterbitkannya INPRES No. 3 tahun 1999 pada tanggil 26 Aprrl 1999 tentang "Pembaharuan Kebiiaksanaan PengelolaanIrigasi"
Pembaharuankebijakan pengelolaanirigasi tersebut difokuskan pada insentif dan pengaturanuntuk partisipasidan pemberdayaan pada semuatingkat pengelolairigasi seperti:
t . Membentuk P3A yang mandiri, otonom, mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri dengan yurisdiksi pengelolaan atas sebagianatau seluruh jaringan irigasi terutama didasarkan pada batas-batasjaringan saluran dan pertimbangan operasi dari saluranyang bersangkutan;
2 . Memfasilitasi pemilihan secara demokratis untuk pemimpin-pemimpin P3A dengansuatu tujuan untuk dapat mewakili kepentinganseluruh anggotaP3A; a J.
Menyelaraskan prosedur wewenang memerintah yang fleksibel di dalam P3A sesuai dengankebiasaanirigasi setempatdan pemerintahandesa;
A T.
Melimpahkan kepada P3A wewenang untuk melaksanakantanggung jawabnya termasuk mengembangkandan melaksanakanaturan mereka sendiri, iuran pajak, menjalankanrekening bank dan memenuhikewajibankeuangan;
5 . Membuat perkumpulan P3A secara sukarela menjadi organisasi dengan tingkat lebih tinggi yang dapat menyelesaikanperselisihan dan melakukan pengelolaan operasi dan pemeliharaan; 6. Melakukan pengalihan pengelolaan Saluran Sekunder sampai dengan Primer kepada P3A atau P3A Gabungan/Federasi,secara selektif bertahap dan demokrasi:
7. Memfasilitasi kemitraan publik-swasta dan tranparansi administrasi melalui pengelolaan bersama untuk daerah irigasi yang luas dengan membentuk wadah bagi P3A atau wakil-wakil P3A Gabunganyaitu suatu forum setingkat DI untuk akses ke informasi maupun hak atas "suara" dan "pilihan" tentang penetapan pemerintah mengenai anggaran dan jasa-jasa irigasi untuk jaringan irigasi yang dikelola di bawah forum tersebut; dan 8. Memastikan bimbingan dan dukungan pemerintah untuk infrastruktur irigasi yang terletak di bawah pengawasanpengelola organisasipetani dengan komitmen bagi program pemantauan, evaluasi dan kegiatan tindak lanjut termazuk dukungan keuangandan teknik dari pemerintah.
Pemerintahakan membentukP3A yang diakui secarahukum dan akan bergabung menjadi suatu FederasiP3A pada di tingkat Wadah Pengelolaseluruh jaringan sistem Irigasi, denganupaya awal paling tidak di empat propinsi (Iabar, Jatim. Jatengdan DIY). Instansi-instansipemerintahterkait akan diwakili dalam Wadah tersebut. Dan para wakil P3A
memiliki suara mayoritas dalam hal rencana OP, IPAIR, aturan dan sanksi
pengelolaan,dan sebagainya. Selama periode WATSAL, instrumen hukum dan modalitas administrasi yang berlaku untuk mendirikan dan mendukung P3A akan ditinjau dan diubah guna merefleksikan kebijakan pengelolaanirigasi yang baru ini dan aklan dikeluarkan sebagai satu peraturan pemerintah dan/atau keputusan bersama dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum.
Perubahan yang penting juga harus dilakukan
menurut (ru I U74 yang akan direvisi , revisi PP 23/82 tentang Irigasi dan revisi PP 27191 tentang Rawa maupun peraturan Menteri lainnya yang terkait guna menjamin konsistensifungsionaldan pelaksanaan.
C. ReorganisasiKelembagaanIrigasi
Kebijakanpengelolaanirigasi yang baru mengharuskan reorganisasiinstansi irigasi serta sumber daya keuangandan logistiknya untuk menyerahkanprogram penunjangP3A. Pemerintahtelah mengidentifikasiinstrumenhukum dasar yang perlu
untuk melaksanakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, berikut penetapan kembali peranan dan tanggungjawab lembaga irigasi tingkat pusat, propinsi dan tingkat distrik guna merefleksikankebijakan baru dan jasa-jasayang diusulkan untuk disediakan bagi P3A. Perincian operasional program reorganisasi pengelolaan irigasi pemerintah pusat dan regional (termasuk reorganisasi, model prosedur operasi, pengerahantenaga, kegiatan pembinaan kapasitas, dan sebagainya), akan diajukan kepada Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum dan DepartemenDalam Negeri setelahkonsultasi dengan para pemerintah daerah menjelang selesainyaperiod persiapan tahap kedua WATSAL.
D. PembiayaanPengelolaanJaringan Irigasi
Pemrintah telah mengambil suatu langkah awal,
melalui Surat Keputusan
Direktur Jenderal PUOD tanggal 14 September 1998, telah direvisi prosedur Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) yang berlaku sehingga P3A dapat mengumpulkan dan menyimpan IPAIR di dalam rekening bank guna pemeliharaanDI mereka. Pemerintah juga akan melaksanakanpenyederhanaanprosedur untuk menentukan besaran IPAIR di setiap DI dan mengupayakanmodalitas transparan melalui IPAIR yang harus dibayar oleh semua petani dalam suatu DI. Modalitas tersebut pada saatnta akan termasuk keterkaitan subsidi OP pemerintahdengantingkat pengumpulanIPAIR. Pemerintah akan mengoreksi masalah kelestarian jaringan irigasi dengan mereformasi tata cara pemeliharaandan peningkatanjaringan irigasi. Pada hakikatnya pemerintah akan merubah kerangka kelembagaan dan mekanisme pembiayaan untuk pemeliharaandan rehabilitasijaringan irigasi. Gabungan/FederasiP3A tingkat DI berhak untuk meminta, memprioritaskan dan mengendalikankualitas semua kegiatan perbaikan dan pembangunanjaringan sebagai bagian kebijakan pemberdayaan.Selain jasa teknik dan latihan yang harus disediakan oleh instansi irigasi daerah/proyekl, Dana Perbaikan Irigasi yang dibiayai pemerintah akan ditetapkan untuk rehabilitasi dan/atau perbaikan jaringanirigasi berbasispermintaandi bawahpengelolaanP3A/P3Agabuungan/Federasi. P3A memenuhi syarat untuk mendapatkanDana Perbaikan Irigasi hanya jika mereka telah menetapkan dan mengkontribusikan rekening cadangan modal mereka
a
sendiri, khususnya sebagat bagian dari pembayaran IPAIR mereka. Pemenuhan syarat pendanaanjuga harus menjalani audit teknik DI secara berkala oleh instansi irigasi Kabupaten untuk memastikan bahwa P3A secara memuaskanterus memeliharajaringan yang ditempatkandi bawah pengelolaanmereka.
E. Pembiayaan dan TanggungJawab OP Irigasi
Peningkatanpelayanandukungan pemerintah kepada P3A, mengharuskansupaya instansi irigasi Kabupaten bertanggung jawab kepada P3A. Pengalihantanggung jawab irigasi sepenuhnyakepada pemerintah daerahjuga mengharuskanpengalokasiandana OP yang memadai untuk pengelolaam irigasi, saluran-saluranutama dan saluran sekunder besar yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah,meskipun DI-DI seperti itu dapat dikelola bersamaoleh PemerintahKabupaten dan P3A. Perkiraan anggaran OP irigasi tidak lagi didasarkan atas rumus per hektar. Anggaran OP yang harus disediakan oleh pemerintah kabupatenuntuk setiap DI
akan
disesuaikanatau dikaitkan dengan total pembayaranIPAIR yang dikumpulkan oleh P3A di DI tersebut. Jadi, terdapat keterkaitan langsung antara akan terciptanya pendanaan oleh instansi irigasi kabupaten dengan kepuasan P3A atas penyediaan irigasi dan pelayanantambahan serta keinginan mereka, dan kemudian untuk membayar IPAIR. Keterkaitanini akan memupuk tanggungjawab pelayananinstansiirigasi kepada P3A. Untuk mendorong tanggung jawab PemerintahDaerah memastikan pemeliharaan pekerjaan yang efisien di bawah tanggung jawabnya dan mencegahinvestasi rehabilitasi prematur yang mahal, maka kami mengupayakankeberlanjutanmodalitas penetapandana cadanganmodal tingkat kabupatenuntuk setiap'DI. Konsep pendanaanOP akan disaring selamaperiod persiapanWATSAL dan disatukan dengan pedoman Peraturan Daerah tentang Irigasi untuk PemerintahDaerah Propinsi dan Kabupaten.
