TREND DAN ESTIMASI ANGGARAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI JAMBI Oleh : Dr. Muhammad Ridwansyah, SE, M.Sc (Dosen Fakultas Ekonomi UNJA)
1. Pendahuluan
Tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara bertanggungjawab terhadap kemajuan pendidikan bangsanya. Tugas dan tanggungjawab negara terhadap kemajuan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Pemerintah wajib membiayai dan menganggarkan anak bangsanya dalam bidang pendidikan karena pendidikan merupakan lokomotif yang akan membawa bangsa dalam perjalanan menuju yang lebih baik. Pendidikan tidak cukup hanya dikelola oleh pemerintah sendiri. Perlu ada kemitraan antara masyarakat, keluarga dan sekolah. Melalui konsep kemitraan dalam bidang pendidikan akan terjadi simbiosis mutualisme segitiga. Biaya pendidikan tidak hanya berasal dan bersumber dari pemerintah saja akan tetapi dapat bersumber dari individu seseorang, lembaga swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau bahkan berasal dari luar negeri. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat biasanya semakin tinggi pula tingkat kesadarannya terhadap pentingnya pendidikan. Permasalahannya adalah bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi yang berdampak terhadap proses pendidikan. Dalam lingkaran setan kemiskinan pendidikan, siswalah yang menjadi korban pada tataran yang paling menderita. Sebagai contoh dalam proyek pengadaan buku pelajaran, seragam, dan sebagainya, guru (dan juga kepala sekolah) mengambil keuntungan dengan dalih kesejahteraan guru yang amat memprihatinkan. Jika siswa tidak mampu membayar berbagai biaya tambahan itu, terancamlah
kesinambungan
pendidikannya.
Pembiayaan pendidikan yang tidak terencana dengan baik oleh pemerintah akan menimbulkan (atau makin mengukuhkan) kesenjangan di masyarakat.
Anggaran dan pembiayaan pemerintah yang rendah dalam bidang pendidikan dikhawatirkan akan semakin mengukuhkan degradasi siswa berdasarkan status sosioekonomi. Siswa-siswi dari keluarga miskin yang mendapat subsidi pemerintah tidak akan mampu menanggung kekurangan biaya sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang minimalis (baca: miskin), dimana biaya operasional per anak tidak (jauh) melebihi unit cost yang sudah ditetapkan. Sementara itu, siswa-siswi dari kelas menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana memadai. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini mendapat iuran pendidikan memadai dari siswa, sekolah-sekolah ini akan mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan Ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Amanat Undang-undang Dasar 1945 ini dikukuhkan lagi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan antara lain adalah Pertama, "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (Pasal 5 Ayat (1)). Kedua, "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" (Pasal 6 Ayat (1)). Ketiga, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" (Pasal 11 Ayat (1)). Keempat, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia
tujuh
sampai
dengan
lima
belas
tahun"
(Pasal
11
Ayat
(2)).
Amanat Undang-undang ini sudah sesuai dengan Konvensi Internasional Bidang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakkar, Senegal, Afrika, 2000. Konvensi menyebutkan, semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 20052025 disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan nasional adalah : ”Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan
yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilainilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.” Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 sasaran utama pembangunan nasional bidang pendidikan dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut ini : Tabel 1.1 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Sasaran No.
Bidang Pendidikan
1.
Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas
2.
Status Awal (Tahun 2008) 7,5 tahun
Target Tahun 2014 8,25 tahun
Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas
5,97 persen
4,18 persen
3.
Meningkatnya SD/SDLB/MI/Paket A
APM
95,14 persen
96,0 persen
4.
Meningkatnya SMP/SMPLB/MTs/Paket B
APM
72,28 persen
76,0 persen
5.
Meningkatnya SMA/SMK/MA/Paket C
APK
64,28 persen
85,0 persen
6.
Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun
21,26 persen
30,0 persen
Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Sumber : Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 7.
Dari data di atas dapat di lihat bahwa fokus sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2010-2014 adalah rata-rata lama sekolah, buta aksara, APM Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama, APK Sekolah Menengah Atas/Perguruan
Tinggi serta penurunan disparitas. Ini artinya pemerintah harus lebih banyak lagi menganggarkan kebutuhan pendidikan rakyat melalui APBN atau melalui partisipasi masyarakat. Dalam RPJMN Tahun 2010-2014 terdapat 11 prioritas nasional, salah satunya yakni prioritas kedua adalah pendidikan. Disebutkan dalam RPJMN tersebut bahwa prioritas pendidikan merupakan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dengan kemampuan : 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan tentang pengaturan mengenai pendanaan pendidikan yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari aspek landasan hukum, untuk mewujudkan program pendidikan yang berkualitas diyakini dapat terealisir dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka harus dianggarkan dan dialokasikan 20% dari APBN atau APBN untuk program pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa semenjak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tersebut berbagai pihak berupaya untuk mengejar target alokasi dana pendidikan sebesar 20% tersebut baik dalam APBD maupun dalam APBN, namun dari aspek penganggaran masih dirasakan kurang fokus dan tidak berdasarkan dengan perhitungan yang relatif valid. Memang besarnya anggaran belum menjamin naiknya kualitas pendidikan karena besarnya anggaran harus diiringi juga dengan komitmen semua elemen masyarakat. Menurut Anita Lie (2006) besarnya anggaran tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan. Namun, kekurangan anggaran hampir pasti amat menghambat peningkatan mutu pendidikan.
2. Metode Analisis Metode pengkajian dilakukan melalui kompilasi data anggaran selama 5 tahun terakhir, tahun 2005 – 2009 baik APBD maupun APBN pada Dinas Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk estimasi anggaran 5 tahun kedepan dihitung berdasarkan atas dasar indikator kinerja utama sesuai standar biaya yang berlaku. Untuk biaya kegiatan yang belum terstandarisasi dilakukan melalui pendekatan kepatutan. Untuk membuat estimasi
jumlah murid dan jumlah guru selama lima tahun
kedepan dilakukan melalui metode trend eskponensial dengan menggunakan SPSS versi 16.00. Trend ini digunakan karena nilai standar error yang dihasilkan dari estimasi sangat kecil yaitu mendekati 0. Trend exponensial adalah suatu bentuk persamaan yang bukan dalam bentuk garis lurus, dimana persamannya berbentuk Y” = a.bx. Persamaan di atas dapat dirubah dalam bentuk persamaan garis lurus dengan cara melakukan logaritma pada kedua bagian persamaan sehingga menjadi : Log Y’ = Log a + log bX Untuk membuat estimasi anggaran pendidikan selama 5 tahun kedepan didasari atas biaya oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang membuat estimasi – estimasi terbaik mengenai berapa besar biaya yang diperlukan untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar. Estimasi – estimasi tersebut dibuat dalan Rencana kegiatan Nasioanl: Pendidikan Indonesia s Untuk Semua.
Laporan ini menyatakan apa yang diperlukan untuk
memenuhi Deklarasi Dakar 2000 tentang uapaya mencapai pendidikan untuk semua dengan member semua anak laki – laki dan perempuan akses yang sama ke pendidikan berkualitas tinggi. Semua ini ditunjukkan dalam tabel yang dibawah ini dimana diperlihatkan kenaikan biaya per murid pertahun. Tidak semua kebutuhan ini dapat segera dilaksanakan, yang diberikan tanda *** dibutuhkan, yang diberi tanda ** memiliki prioritas yang tinggi. Sedangkan yang diberi tanda * adalah penting, tetapi dapat ditangguhkan hingga sumber dananya cukup tersedia. Dikarenakan adanya time of value of money antara tahun 2000 dan tahun yang akan datang maka digunakan metode present value dengan rumus sebagai berikut :
FV = Pv (1+ r)n Dimana: PV : Nilai uang tahun 2000 FV : Nilai uang tahun i r : Tingkat suku bunga (12%) n : Tahun Estimasi Tabel 3.1 Pendidikan Dasar , biaya tambahan per murid No
Indikator
1
biaya permurid
Perbaikan Mutu 1. Buku - buku untuk 100% murid***
14,400.00
2. Bahan - bahan Pengajaran***
24,000.00
3. Tambahan gaji guru***
20,550.00
4. Pembangunan perpustakaan*
7,430.00
5. Beberapa buku perpustakaan untuk sekolah - sekolah yang tidak
1,150.00
memiliki perpustakaan **
2
6. Renovasi kecil Sekolah 70% untuk tahun 2011 dan 100% untuk tahun 2015*
13,310.00
7. Renovasi besar sekolah70% untuk tahun 2009 dan 100% untuk tahun 2015* 8. Para ghubunguru perpustakaan yg juga membantu para murid yg mempunyai kesulitan dan orang tua penghubung*
15,470.00 40,280.00
Perbaikan - perbaikan yang Wajar 1. Dukungan bagi murid yang secara ekonomis miskin (tambahan gaji guru
46,710.00
didaerah pedalaman, dapat dipergunakan untuk beasiswa)*** 2. Biaya bersih untuk mengganti kerugian distrik distrik dengan para murid
38,000.00
yang miskin secara langsung karena kekurang BP3 serta lain - lain Pendapatan*** 3
Biaya Tingkat distrik permurid 1. Perbaikan Manajemen dan sekolah ***
30,000.00
2. Pengajian; penaksiran, jaminan mutu** Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (2004)
6,000.00
Tabel 3.2 Pendidikan Lanjutan Menengah, biaya tambahan per murid No 1
Indikator
Biaya/murid
Perbaikan Akses 1. Biaya pembangunan ruang kelas baru, peralatan dan mebel***
36,520
2. Biaya pembangunan gedung kepala sekolah yang baru
43,470
peralatan mebel dan laboratorium*** 2
Perbaikan Mutu 1. Buku - buku untuk 100% murid***
21,600
2. Bahan - bahan mengajar untuk 100% murid ***
36,000
3. Tambahan gaji guru ***
35,100
4. Pembangunan Perpustakaan *
11,130
5. beberapa buku perpustakaan untuk sekolah yg tdk memiliki perpustakaan ** 6. Para guru - pustakaan (yang membantu para murid yang mempunyai
440 60,000
kesulitan serta orang tua penghubung **
3
7. Renovasi sekolah kecil *
8,790
8. Renovasi sekolah besar *
11,970
Perbaikan - perbaikan yang wajar 1. Biaya bersih untuk pengantian distrik - distrik dengan para murid yang miskin **
2. Lain -lain biaya pendapatan ** Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (2004)
195,890 275,060
3. Kesimpulan Dari hasil kajian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut : A. Estimasi biaya pendidikan untuk semua merupakan tambahan biaya permurid yang diperlukan agar terjadi pemerataan dan perbaikan mutu di bidang pendidikan. B. Dalam upaya untuk mengembangkan pendidikan SD alokasi anggaran yang diperhatikan meliputi: o Untuk kategori yang dibutuhkan, meliputi alokasi untuk perbaikan mutu, perbaikan-perbaikan yang wajar untuk murid miskin dan perbaikan manajemen sekolah o Untuk kategori prioritas tinggi, meliputi: pengadaan buku perpustakaan perbaikan mutu dan perbaikan yang wajar dan jaminan mutu o Untuk kategori penting adalah pembangunan perpustakaan, renovasi gedung sekolah dan pustakawan. C. Dalam upaya untuk mengembangkan pendidikan SMP dan SMA alokasi anggaran yang diperhatikan meliputi: o Untuk kategori yang dibutuhkan, meliputi alokasi untuk perbaikan akses, perbaikan mutu. o Untuk kategori prioritas tinggi, meliputi: perbaikan mutu dan perbaikan yang wajar dan jaminan mutu D. Untuk lima tahun yang akan datang (2010-2015), anggaran tersebesar untuk semua jenjang pendidikan dasar (SD, MP dan SMA) dengan kategori dibutuhkan adalah untuk perbaikan akses dengan alokasi pada: (a) pembangunan ruang kelas baru, peralatan dan mebel; (b) pembangunan gedung kepala sekolah yang baru, peralatan mebel dan laboratorium.
