Tren Korupsi Semester 1 Tahun 2014 -Korupsi Daerah Makin Mengkhawatirkan-
Divisi Investigasi 2014
Pembahasan 1
Sumber data tren penanganan korupsi
2
Pemaparan data tren penanganan korupsi
3
Perbandingan tren korupsi semester smt 1 tahun 2014 dengan smt 1 tahun 2013
4
Analisis tren penanganan kasus korupsi
5
Kesimpulan dan rekomendasi
Latar Belakang • Pemberantasan korupsi, khususnya bidang penindakan menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia dan sorotan dunia internasional. • Tingginya laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat kepada penegak hukum. • Minimnya ketersediaan sumber informasi tentang penanganan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
Tujuan 3
2
▪Melakukan pemetaan terhadap perkara yang ditangani Aparat Penegak Hukum yang meliputi: sektor, modus, jabatan pelaku, kerugian negara, wilayah, waktu, serta catatan terhadap penegak hukum yang menangani (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).
▪Memberikan penjelasan terkait dengan kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi sepanjang Januari-Juni 2014
1 ▪Memberikan deskripsi penindakan perkara korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014 (periode 1 Januari - 30 Juni 2014).
Metodologi dan Sumber Data Metodologi a) Jenis Penelitian: Kuantitatif b) Teknik Pengumpulan Data : Data sekunder dari berbagai sumber c) Teknik Pengolahan Data: editing, coding, entering, cleaning (Neuman, 2006) d) Teknik Analisis Data: SPSS 20 & Microsoft Excel e) Mendeskripsikan data-data pada satu variabel menggunakan ukuran modus (data yang paling sering muncul)
Sumber Data a) Website Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) b) Permintaan informasi ke Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan KPK) c) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum d) Media massa online dan cetak e) Informasi jaringan ICW di Daerah
Pembatasan dan keterbatasan
Pembatasan
Data yang diambil hanya kasus yang berhasil dipantau dari 1 Januari – 30 Juni 2014, terdiri dari: a) Kasus dugaan korupsi pada tahap penyidikan (sudah ada penetapan tersangka) b) Kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Keterbatasan
Keterbatasan: a) Minimnya informasi penanganan korupsi dari Aparat Penegak Hukum b) Keterbatasan akses/ kelengkapan data dari sumber informasi yang tersedia.
Tabel 1 TREN PEMBERANTASAN KORUPSI
(TAHUN 2010-TAHUN 2014 SMT I)
PERIODE
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
SMT I 2013
SMT 2 2013
SMT I 2014
JUMLAH KASUS
448
436
402
293
267
308
JUMLAH TERSANGKA
1157
1050
879
677
594
659
KERUGIAN NEGARA (TRILIUN)
3,3
2.1
17.9
5.7
1,6
3,7
Grafik 1 TRENDLINE JUMLAH TERSANGKA DAN JUMLAH KASUS Jumlah kasus
Jumlah tersangka
677 594
293
2013 smt 1
• •
267
2013 smt 2
659
308
2014 smt 1
Trendline jumlah tersangka dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 1 mengalami penurunan sebanyak 18 tersangka. Trendline jumlah kasus dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 1 mengalami peningkatan sebanyak 15 kasus.
Grafik 2 TRENDLINE KERUGIAN NEGARA (TRILIUN) 5,7
3,7
1,6
SMT I 2013
SMT 2 2013
SMT I 2014
Trendline potensi kerugian negara dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 1 mengalami penurunan.
Kasus dugaan korupsi dengan potensi kerugian negara terbesar
1
2
3
Dugaan korupsi terkait Dugaan korupsi Biaya Dugaan korupsi proyek penerimaan seluruh Penyelenggaraan Ibadah pengadaan E-KTP permohonan keberatan Wajib Haji di Kementerian dengan potensi kerugian Pajak atas Surat Ketetapan negara sebesar Rp 1,12 dengan potensi kerugian Pajak Nihil (SKPN) PPh Badan negara Rp 1 triliun triliun PT BCA, Tbk tahun pajak 1999 sebesar Rp 375 miliar
Diagram 1: KORUPSI BERDASARKAN TAHUN TERJADI
Pada umumnya kasus korupsi ditangani dua tahun setelah korupsi terjadi.
Diagram 2: KORUPSI BERDASARKAN MODUS N = 308 kasus
KORUPSI BERDASARKAN MODUS TAHUN 2013 SMT I
KORUPSI BERDASARKAN MODUS TAHUN 2014 SMT I
• Pada semester 1 tahun 2014 modus korupsi paling banyak digunakan adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 71 kasus (23,05%), penggelapan sebanyak 71 kasus (23,05%), dan laporan fiktif sebanyak 66 kasus (21,42%). • Korupsi dengan modus laporan fiktif mengalami peningkatan signifikan sebanyak 27 kasus.
Diagram 3: KORUPSI BERDASARKAN PROVINSI Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Barat Riau NAD Nasional Sulawesi Utara Bengkulu Jawa Timur NTT Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Sumatera Barat Papua Barat Lampung DKI Jakarta Jambi Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara Banten DIY Kalimantan Barat Papua Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Bangkabelitung Kalimantan Selatan Kalimantan Timur NTB Sulawesi Selatan Bali Sulawesi Barat Gorontalo
36 22 21 15 14 14 13 12 11 10 10 9 9 8 7 PENINDAKAN KASUS 6 KORUPSI BERDASARKAN 6 PROVINSI 6 TAHUN 2013 SMT I 6 6 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 1
Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Timur NTB Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Bangka Belitung Lampung Papua Barat Bali Bengkulu Gorontalo Kepulauan Riau Maluku NTT Sumatera Selatan DI Yogyakarta Prov. Aceh DKI Jakarta Kalimantan Barat Maluku Utara Sumatera Utara Banten Sulawesi Selatan Kalimantan Tengah Papua Sumatera Barat Jambi pusat Riau Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah
2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 PENINDAKAN KASUS 6 KORUPSI BERDASARKAN 6 PROVINSI 7 TAHUN 2014 SMT I 7 8 8 8 9 10 10 12 12 12 14 16 16 21 25 29
Tabel 2 - 5 KASUS KORUPSI DI JAWA TENGAH KASUS
WILAYAH
KERUGIAN NEGARA
Kabupaten Karanganyar
18,4 M
Dugaan korupsi perkara pelaksanaan tukar guling tanah di Pemkot Tegal
Kabupaten Tegal
8M
Dugaan korupsi Simpedes
Kabupaten Cilacap
7,6 M
Dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RSBJ)
Kabupaten Rembang
4,1 M
Kasus dugaan korupsi dana BSM 2009-2010
Kabupaten Sukoharjo
3,4 M
Dugaan korupsi perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA)
Diagram 4: PERBANDINGAN PENANGANAN PERKARA OLEH PENEGAK HUKUM 792 Miliar
12,48 Miliar 67,7 Miliar
15,76 Miliar
2,8 Triliun
• • • • • • •
Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi. Terjadi peningkatan penanganan kasus korupsi yang dilakukan Kejaksaan sebanyak 48 kasus. Terjadi penurunan penanganan kasus yang ditangani oleh Kepolisian sebanyak 8 kasus. Terjadi peningkatan kasus yang ditangani KPK sebanyak 2 kasus. Dari 16 kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK, potensi kerugian negara mencapai 2,8 Triliun dan total besaran suap 15,76 Miliar. Dari 72 kasus dugaan korupsi yang ditangani kepolisian, potensi kerugian negara mencapai 67,7 Miliar dan total besaran suap 12,48 Miliar. Dari 220 kasus dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara mencapai 792 Miliar.
Diagram 5: KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR
KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2013 SMT I
• •
KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2014 SMT I
Penanganan kasus korupsi paling banyak masih berada pada sektor infrastruktur sedangkan pada posisi ke dua masih berada pada sektor keuangan daerah. Pada posisi ke tiga terjadi perubahan dari sektor pendidikan ke sosial kemasyarakatan.
6 Aktor paling banyak ditetapkan tersangka 5. Direktur/ Komisaris/ Pejabat Pegawai BUMN/D 5,1%
4. Anggota DPR/D 7,5%
1. Pejabat atau pegawai Pemda/ Kementrian
42,6%
6. Kepala daerah 2. Direktur/ Komisaris/ Konsultan/ Pegawai Swasta 18,9%
3,7%
3. Kepala Dinas 8,6%
Diagram 6: KORUPSI BERDASARKAN JABATAN TERSANGKA
JABATAN TERSANGKA TAHUN 2013 SMT 1
JABATAN TERSANGKA TAHUN 2014 SMT 1
Diagram 7: KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI
▪ Pemerintahan Daerah menjadi instansi yang paling banyak melakukan tindakan korupsi (97 kasus) ▪ DPRD menempati posisi kedua (21 kasus) sebagai instansi yang melakukan tindakan korupsi ▪ Lima posisi teratas secara berurutan: Pemerintahan Daerah, DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian, dan Dinas Pendidikan
Diagram 8: KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH
Tindak pemberantasan korupsi pada periode ini paling banyak dilakukan di wilayah kabupaten (205 kasus).
ar an
Li ar
1 0
ut an
ga nd a
Kota
Pu ng
gg
5 2 1
An
Kabupaten
fik t if
4 0
pr oy ek
12
at an /
11
Ke gi
ar an
51
w ew en an g
gg
2 1
An
7
Pe ny al ah gu na an
13
an
ot on g
4 3
Pe m
4 2
gr at ifi ka si
17
ga ra n
an g
3 0
fik tif
5 2
La po ra n
47
Su ap /
up
10
Pe ny al ah gu na an
k
ge la pa n
ar 16
Pe ng
M
Grafik 3 JUMLAH KASUS BERDASARKAN WILAYAH DAN MODUS Provinsi Pusa
45
19 11
1 0 5 2 1 0
Modus paling banyak berdasarkan wilayah
• Di wilayah kabupaten sebanyak 51 kasus korupsi dilakukan dengan modus PENGGELAPAN • Di wilayah kota sebanyak 19 kasus korupsi dilakukan dengan modus PENYALAHGUNAAN ANGGARAN • Di wilayah provinsi sebanyak 4 kasus korupsi dilakukan dengan modus LAPORAN FIKTIF • Di wilayah pusat sebayak 4 kasus korupsi dilakukan dengan modus PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
Kesimpulan • Jumlah penanganan perkara korupsi tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 3 semester terakhir. • Perbandingan jumlah tersangka dan potensi kerugian negara berbanding lurus. • Dari total potensi kerugian negara Rp 3,7 triliun, sebanyak 2,5 triliunnya (67,5%) terjadi di Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Agama, dan Kementrian Keuangan (Dirjen pajak). • Penindakan kasus korupsi masih lebih banyak menangani kasus bermodus; Penggelapan, Penyalahgunaan Anggaran, dan Laporan Fiktif • Penindakan kasus korupsi banyak terjadi pada sektor infrastruktur, keuangan daerah, sosial kemasyarakatan dan pendidikan. • Kasus korupsi di daerah makin mengkhawatirkan pada wilayah Pemeritahan Daerah dan Legislatif daerah. Jika dilihat berdasarkan sektor, aktor, instansi maupun wilayah penanganan kasus. • Jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka meningkat lebih dari 2x lipat. Pada semester 1 tahun 2013, sekurangnya tercatat 11 kepala jadi tersangka. Sedangkan pada semester 1 tahun 2014, sekurangnya tercatat 25 kepala daerah jadi tersangka. • Dalam kurun waktu 2010 – smt 1 tahun 2014, sekurangnya 182 Kepala Daerah menjadi tersangka. • Kejaksaan merupakan penegak hukum yang paling banyak tangani perkara korupsi. • KPK hanya menangani 15 perkara. Tapi kasus yang tangani memiliki potensi kerugian negara yang jauh lebih besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan.
Rekomendasi
• Kepolisian 1.Kapolri Cq Direktorat Tipikor Mabes Polri harus mendorong Polda dan Polres bekerja lebih optimal untuk mencapai target pada akhir tahun (Polda tangani 5 kasus korupsi, dan Polres tangani 2 kasus korupsi). Mengingat, anggaran penyidikan di Kepolisian sudah meningkat. 2.Meningkatkan kapasitas dan skillnya untuk mengungkap kasus-kasus bermodus suap. Karena pada semester ini, Kepolisian hanya menangani 1 kasus yang berlatar belakang suap. 3.Meningkatkan koordinasi dengan KPK untuk membahas kasus yang dihentikan pada saat pelimpahan di Kejaksaan. 4.Meningkatkan komunikasi dengan Media dan Kelompok masyarakat sipil di tingkat pusat maupun daerah. • Untuk mendapatkan informasi terjadinya kasus korupsi. • Mengawal perkara-perkara yang ditangani • Mempublikasi capaian-capaian kasus korupsi yang sudah ditangani
Rekomendasi • Kejaksaan 1.Harus masuk pada rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi di level Pemerintah Daerah dan Legislatif. 2.Kepolisian dan Kejaksaan harus meningkatkan kapasitannya dalam menangani kasus suap. Karena pada semester ini, belum ditemukan kasus korupsi berlatar belakang suap ditangani Kejaksaan. 3.Memastikan kasus-kasus yang sudah ditangani untuk segera diselesaikan. Jangan sampai terhenti di tengah jalan pada kemudian hari. 4.Meningkatkan komunikasi dengan Media dan Kelompok masyarakat sipil di tingkat pusat maupun daerah. • Untuk mendapatkan informasi terjadinya kasus korupsi. • Mengawal perkara-perkara yang ditangani • Mempublikasi capaian-capaian kasus korupsi yang sudah ditangani
Rekomendasi • Komisi Pemberantasan Korupsi 1.Memaksimalkan fungsi Koordinasi dan Supervisi yang menjadi salah satu mandat Undang-undang. • Melimpahkan kasus-kasus yang menumpuk di pengaduan masyarakat kepada Kepolisian dan Kejaksaan. • Memonitoring kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan khususnya yang macet dan dihentikan. • Meningkatkan kapasitas Inspektorat di daerah baik dalam hal peningkatan skill, komitmen maupun integritasnya dalam mengawasi Pemerintah Daerah. 2.Memaksimalkan fungsi pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya korupsi terhadap daerah-daerah yang sedang ditangani atau selesai ditangani bidang penindakan. 3.Membantu Presiden terlibat, mengawasi dan memberikan rekomendasi pelaksaan agenda pemberantasan korupsi yang termaifestasi lewat stranas maupun agenda-agenda lainnya.
Rekomendasi • Presiden 1. Penanganan kasus korupsi paling banyak terjadi di Daerah. Tapi, kasus korupsi dengan potensi kerugian negara tertinggi justru terjadi di Kementrian Untuk itu, harus ekstra hati-hati dalam menentukan dan mengangkat Menteri. 2. Fungsi pencegahan dan pengawasan internal Kementerian harus ditingkatkan. 3. Reformasi birokrasi yang sedang dilakukan pemerintah harus diawai oleh reformasi politisi. Reformasi politisi menyangkut perbaikan sistem rekrutmen politik, pengelolaan keuangan partai, dan sistem pemilu. 4. Evaluasi pelaksanaan strategi nasional pemberantasan korupsi, khususnya pada Kementerian dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan sanksi terhadap Kementerian dan Lembaga yang tidak melaksanakannya. 5. Aparat penegak hukum harus masuk pada rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi di level Pemerintah Daerah dan Legislatif. 6. Presiden dan Aparat Penegak Hukum harus meningkatkan koordinasi untuk membenahi penanganan korupsi di Daerah. Karena saat ini Kepala daerah dan Anggota DPR/D belum bisa diandalkan untuk memberantas korupsi. 7. Merealisasikan tunjangan untuk para penyidik perkara tindak pidana korupsi di Kepolisian maupun Kejaksaan.
Rekomendasi • Presiden 8. Rawan korupsi di daerah disebabkan oleh buruknya oleh buruknya tata kelola pemerintah dan lemahnya kontrol masyarakat. Oleh karena itu otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan yang luas kepada Kepala Daerah, tapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengkontrol.
Thank You Tim Penyusun : • Tama S. Langkun • Lais Abid • Kes Tuturoong • Sigit Wijaya • Paskalia • Okta Rina Fitri • Mulki Makmun • Anggriyani • Wana Alamsyah • Azis Fauzi
Questions
?
?
?
