TRANSFORMASI FUNGSI AUDIT INTERN PEMERINTAH: MENINGKATKAN KAPABILITAS APIP Dadang Kurnia, Ak, MBA, CGAP, CA, QIA. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
TRANSFORMASI ?? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; Transformasi adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya):
Mengapa Perlu Bertransformasi??: • Organisasi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal • Tantangan tugas baru • Persaingan yang ketat (transform or die) • Perkembangan teknologi • Ekspektasi Stakeholders
PERAN APIP DALAM MENGAWAL NAWACITA KONDISI KONDISI BANGSA
Kesenjangan Toleransi
Korupsi Utang
Kemiskinan Hukum
Risiko •Penyerapan Rendah •Terlambat • KKN .Tidak Efektif SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH BANGSA
Nawa Cita
PROGRAM/ PROYEK PEMBANGUNAN
APIP
MITIGASI RISIKO
Penguatan SPIP
KESEJAHTERAAN RAKYAT AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA
BPK
Penguatan Kapabilitas APIP
4
OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2009 - 2014 2014 %
62
72%
17 20% 7
8%
0
0%
86 100% • Di tahun 2014, masih terdapat 17 KL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 7 LKKL dengan opini TMP. • Opini WDP umumnya disebabkan kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal. • Opini TMP disebabkan pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. **Sumber Data: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2014 dan 2015
5
PERKEMBANGAN DATA OPINI LKPD NASIONAL NO
TAHUN
WTP
WDP
TMP
TW
JUMLAH
1 2 3 4 5 6
LKPD 2007 LKPD 2008 LKPD 2009 LKPD 2010 LKPD 2011 LKPD 2012
4 13 15 34 67 119
282 323 330 341 352 320
120 118 111 119 97 79
58 31 48 26 7 6
464 485 504 520 523 524
7
LKPD 2013
156
308
32
10
506
8
LKPD 2014
252
248
4
34
538
Pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan berdasarkan pada: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan yang terkait 2. Efektifitas dan kehandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK RI
TREND PENYERAPAN APBD PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH (Rp Trilyun) Transfer ke Daerah Belanja Negara % terhadap Belanja Negara
1,876.9
2,019.9
1,295.0
411.3 31.8% 2011
513.3
480.6
596.5
32.2%
31.1%
31.8%
2012
2013
2014
640.0 31.7%
PENYEBAB
1,650.6
1,491.4
• TRADISI KEJAR TAYANG • PENYERAPAN BURUK
2015
REALISASI PENYERAPAN TAHUN 2015
RATA-RATA PER PROVINSI = 31,3%
13 PROVINSI DI BAWAH RATA-RATA 21 PROVINSI DI ATAS RATA-RATA
SiLPA Pemda (Rp60-70 T) 7
8
PERMASALAHAN UMUM APIP 1. Seringnya frukuensi pergantian Pimpinan APIP yang mengindikasikan belum komitnya Pimpinan K/L/Pemda untuk mengefektifkan peran APIP 2. Pimpinan belum memahami pentingnya: Peran dan fungsi APIP Jabatan Auditor yang tersertifikasi 3. APIP belum efektif dalam melaksanakan tupoksinya (belum: profesional, independen, dan obyektif) Belum memberlakukan penerapan standar audit, kode etik, kendali mutu, belum membangun program penjaminan kualitas di internal APIP-nya PKPT yang disusun belum memperhatikan prioritas manajemen/ belum berdasar kompleksitas risiko Belum menerapkan perangkat yang berbasis teknologi dalam pengelolaan kegiatan APIP 9
PERMASALAHAN UMUM APIP
3. APIP belum memiliki anggaran yang memadai untuk pembiayaan dan pengelolaan pengawasan intern scr efektif. 4. Pengelolaan SDM belum optimal, al: Belum memiliki Auditor/ jumlahnya belum dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja pengawasan, Belum menetapkan kriteria kompetensi SDM yang dibutuhkannya, Belum memiliki pola promosi/mutasi/ hubungan kerja/pemeranan yang baik Belum memenuhi kebutuhan diklat-diklat pengawasan untuk melaksanakan PKPT nya
10
HASIL AUDIT KINERJA BPK 2013 AUDIT KINERJA TERHADAP 86 APIP (APIP Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota)
URAIAN Memiliki Juklak/Juknis
JUMLAH APIP TIDAK SUDAH BELUM ADA KET 7 53 26
Mengimplementasikan Kode Etik
16
63
7
Membuat Internal Audit Charter
7
73
6
Melakukan analisis kebutuhan auditor
2
66
18
Memperoleh Diklat sesuai kebutuhan
11
71
4
DATA AUDITOR APIP TAHUN 2014 APIP Pusat 2.023 15,86%
Termasuk BLU dan BHMN 6 0,05%
APIP Pusat BLU dan BHMN APIP Daerah 7.281 57,08%
BPKP 3.445 27,01%
BPKP APIP Daerah
• Sd. saat ini, Auditor berjml 12.755 atau (27,94%) dari total kebutuhan nasional 46.560 sehingga terjadi kekurangan 33.805 auditor. • Pada tahun 2019 diharapkan berjumlah 20.255 auditor atau 43,50% dari kebutuhan nasional
12
KONDISI KAPABILITAS APIP (MARET 2015)
Level 2 14,56% (69 APIP)
Level 3 0,21% (1 APIP)
Level 2 = 19 APIP (33,33%)
Level 3 = 1 APIP (1,75%)
Level 1 = 37 APIP (64,91%)
APIP PUSAT
Level 1 85,23% (404 APIP) Jumlah APIP yang di-assess atau ditingkatkan sampai dengan akhir Maret 2015 = 474 - Level 1 = 404 APIP; Level 2 = 68 APIP;Level 3 = 1 APIP
Level 2 = 50 APIP (11,99%)
Level 1 = 367 APIP (88,01%)
APIP DAERAH APIP DAERAH 13
LEVEL KAPABILITAS APIP PER 31 MARET 2016
KAPABILITAS APIP NASIONAL (628 APIP)
KAPABILITAS APIP K/L (86 APIP)
Belum Assesmen, 102, 16%
Belum Assesmen, 28, 33%
Level 3, 5, 1% Level 2, 145, 23%
Level 1, 376, 60%
KAPABILITAS APIP PROVINSI (34 APIP) Belum Level 3 0%
Assesmen 3%
Level 3, 5, 6%
Level 1 59%
Level 2, 21, 24%
KAPABILITAS APIP KAB/KOTA Belum Assesmen, (508 APIP) 73, 14%
Level 3, 0, 0% Level 2, 111, 22%
Level 2 38%
Level 1, 32, 37%
Level 1, 324, 64%
TINGKATAN OUTCOME LEVEL APIP APIP menjadi agen perubahan LEVEL 5
Optimizing
APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan,mampu mendeteksi terjadinya korupsi
APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi
LEVEL 4 Managed
LEVEL 3 Integrated
LEVEL 2 Infrastructure
APIP yang efektif (Ps. 11 PP 60)
LEVEL 1 Initial 15
ARTI LEVEL 1 1. APIP belum mampu untuk memberikan assurance bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. APIP belum mampu mencegah tindak pelanggaran terhadap ketentuan 3. APIP belum mampu memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas program/kegiatan Pemerintah
Seringnya mutasi tanpa kaderisasi mengindikasikan kurangnya komitmen Pimpinan dlm memberdayakan APIP Kompetensi dan Profesionalisme SDM belum memadai Kuantitas SDM yang belum memadai Anggaran dan sarana termasik IT belum memadai Ruang lingkup kegiatan pengawasan masih terbatas pada akurasi perhitungan
Perencanaan belum berdasarkan prioritas/risiko Standar Audit, Kendali Mutu,pengelolaan kualitas -QAIP belum memadai
STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS
18
PERAN APIP
KEBUTUHAN PENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik
First / Second line of defense
VISI RB (PerPres 81/2010)
Pemerintahan Sekelas Dunia (World Class)
Semua Instansi Pemerintah berbenah diri melakukan RB
Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemertintahan yg bersih, bebas dari KKN
APIP melakukan Peran yang Efektif Psl 11, 59 PP 60 Th 2008
Third line of defense
Inpres No. 4 /2011 ttg percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, terutama Instruksi No. 2 mempercepat penyelenggaraan SPIP dan 3 mengintensifkan peran APIP APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan perlu meiningkatkan kemampuan (kapabilitasnya) organisasinya
Kondisi Saat Ini
Dari 474 APIP yang sudah di-assess
sd 31 Desember 2014: -404 APIP (85,23%) di level 1, -69 APIP (14,56%) di level 2, - 1 APIP (0,21%) di level 3
PENDEKATAN
IACM
Dengan Peraturan Presiden 192 Th 2014, PP 60 Th 2008 BPKP meningkatkan kapabilitas APIP
Kondisi Yang diharapkan RPJMN 2015-2019 Kapabilitas APIP berada pada level 3 (Integrated), Outcome: reasonable assurance atas ketaatan, meningkatkan 3E dan advisory services untuk perbaikan GRC
20
TARGET RPJMN 2015-2019
Target RPJMN 20152019
Baseline 2014 • SPIP ........................ Level x • Kapabilitas APIP ..... Level 1
Transformasi
• SPIP ........................ Level 3 • Kapabilitas APIP ..... Level 3
Unit APIP K/L
TARGET KINERJA PENINGKATAN KAPABILITAS APIP (%) % Target Kumulaif Kondisi s.d 2014 % Target Kumulatif Level 3 Level 2 L1 64
L2 19
L3 1
Jml 2015 2016 2017 2018 201920152016 2017 2018 2019 84
10
50
60
80 100
5
20
40
60
80
s.d 2024
600
100 500
20
40
60
80
5
10
20
30
50
100 400
20
30
40
50
5
10
15
20
25
100
622
200
TARGET KINERJA PENINGKATAN KAPABILITAS APIP (JUMLAH UNIT APIP)
L2
K/L
64
19
Prov
28
Kab/Ko 460 ta Jml
552
L3
Jml 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 8
42
50
67
84
4
17
34
50
67
84
6
34
3
7
14
20
27
2
3
7
10
17
34
44
504
50 101 151 202 252 25
50
76 101
126
504
622
62 150 215 289 363 31
61 101 161
210
622
1
Kondisi s.d 2014
K/L
% Target Kumulaif Level 2
Prov
2019
0
2018
s.d 2024
84
69
1
Target Kumulatif Level 3
s.d 2024
L1
Target Kumulatif Level 2
100
L1
Unit APIP
Kondisi s.d 2014
300
2016 2017
1
10
2015
69
504
2019
44
2017 2018
552
10
2016
Jml
34
2015
Kab/Ko 460 ta
6
L3 Jumlah
28
L2
Prov
% Target Kumulatif Level 3
Kab/Kota
22
STRATEGI NASIONAL 1. Penyediaan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP. 2. Peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia. 3. Penilaian secara mandiri (self assessment) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, menggunakan Internal Auditor Capability Model (IACM). 4. Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP. 5. Peningkatan secara mandiri (self improvement) kapabilitas APIP berdasarkan hasil self assessment. 6. Peningkatan kompetensi APIP melalui e-Learning. 23
Memenuhi Kebutuhan Jumlah Auditor dan Meningkatkan Kompetensi Perkiraan Kebutuhan Nasional 46.560 • Pusat 14.000 (84 APIP) • APIP Daerah 32.560 Auditor (537 APIP)
Jumlah 14 ribu tersebut setara dengan jml auditor dan investigator pada seluruh Inspector General (70 IG) di Pemerintah Federal AS
• APIP Kabupaten/Kota rata-rata 40-60 orang • APIP Propinsi rata-rata 70 orang
Prognosa penambahan 1000 Auditor per tahun (reguler kecuali dgn perlakuan khusus)
Tahun 2014 jumlah Auditor mencapai 12.755 (27,39%) dari total kebutuhan Nasional 46.560 sehingga saat ini terjadi kekurangan 33.805 Auditor. 24
KONSEPSI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP a. b.
c.
I A C M
Persoalan Bangsa Kesejahteraan belum merata; Banyak penyelenggara negara tersangkut kasus korupsi, IPK masih rendah; Kinerja organisasi Kementerian/Lembaga/Pemda belum optimal.
a. b. c.
Solusi bagi Persoalan Bangsa Kesejahteraan merata; Berkurangnya penyelenggara Negara yang tersangkut kasus korupsi, IPK tinggi; Kinerja organisasi Kementerian/Lembaga/Pemda lebih optimal.
Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Kurang Kuat untuk Modal Mengatasi Persoalan Bangsa
Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Kuat sebagai Modal Mengatasi Persoalan Bangsa
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang belum Efektif
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif
Kapabilitas APIP saat ini a. 0,21% APIP pada level-3 b. 14,56% APIP pada level-2 c. 85,23% APIP pada level-1
Target Peningkatan (Tahun 2019) a. 80% APIP pada level-3 b. 20% APIP pada level-2
I A C M
Tahapan Peningkatan Kapabilitas
Grand Design
Implementasi Grand Design 25
KONDISI AUDITOR SAAT INI…??
Dimensi Individu:
• Kompetensi masih bersifat umum dan minimal, kurang memiliki kompetensi teknis • Belum seluruhnya tersertifikasi (Jabatan/Profesi) • Belum mampu mengembangkan profesi secara mandiri 6/2/2016
Dimensi Organisasi APIP:
• Latar belakang pendidikan tidak proporsional • Auditor belum diperankan sesuai sertifikat yang dimiliki • Belum seluruh APIP mempunyai Auditor • Hubungan antara pejabat struktural – auditor belum tertata baik 26
AUDITOR MASA DEPAN…..??? Dimensi Individu: Kompetensi yang tersertifikasi JFA Berkompetensi teknis unggul sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pengawasan Mempunyai kemauan untuk mengembangkan profesi dengan didukung sarana dan sumberdaya yang memadai Efisien dan efektif dalam penggunaan iptek di bidang pengawasan Profesional dalam sikap dan perilaku dengan menerapkan kode etik dan standar audit
Dimensi Organisasi: Auditor APIP bertitik berat pada assurance and consulting services Independen dan Objektif Latar belakang pendidikan yang proporsional Seluruh APIP menerapkan JFA Penataan pola hubungan kerja pejabat struktural dan auditor Auditor diperankan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki Ketersediaan Anggaran yang memadai untuk operasional dan diklat berkelanjutan
MENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP DAN MENCIPTAKAN IKLIM PROFESI YANG KONDUSIF
Terbentuk di Seluruh Provinsi Indonesia Surat Ka BPKP No. S -106 /K/JF/2014, tgl 24 Feb 2014 Tentang Fasilitasi Pembentukan AAIPI Wilayah
Forbes APIP Daerah secara otomatis melebur menjadi AAIPI Wilayah
PENINGKATAN Jumlah AAIPI Wilayah
Saat ini: 17 AAIPI Wilayah yaitu AAIPI Wilayah Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, NTT, Papua, Riau, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kaltim, Kalteng, Sumbar, Kaltara, DIY, Aceh, Bangka Belitung 28
PEMBINAAN KAPABILITAS APIP DENGAN PENDEKATAN IACM a. Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik yang dikembangkan oleh IIA b. Menggambarkan jalur evolusi organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. c. Suatu alat untuk melakukan dukungan (advocacy) fungsi-fungsi internal audit kepada pimpinan d. Menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.
Elemen IA-CM Enam elemen penting bagi aktivitas audit internal yang diidentifikasi dalam model IACM yaitu : Services and Role of Internal Auditing (Peran dan Layanan) People Management (Manajemen SDM) Professional Practices (Praktik Profesional) Performance Management and Accountability (Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas) Organizational Relationships and Culture (Hubungan dan Budaya Organisasi) Governance Structure (Struktur Tata Kelola)
Key Process Area (Area proses kunci) • Setiap elemen terdiri satu atau lebih KPA • Setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan terkait yang jika dilaksanakan bersama-sama akan mencapai tujuan (purpose) dan menghasilkan output langsung dan outcome jangka panjang. • Suatu tatanan utama (building blocks) yang menentukan level kapabilitas suatu unit audit internal. • Total KPA ada 41 buah sd Level 5 • Total KPA di Level 2 ada 10 buah
INFRASTRUKTUR PADA LEVEL 2 No. 1 2 3 4
Infrastruktur Penerapan Standar Audit, Kode Etik dan PedomanTelaahan Sejawat PKPT dengan prioritas manajemen/berbasis risiko Internal Audit Charter Pedoman /SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan Pengawasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Penyusunan PKA, KKA, Simpulan, Pelaporan, Reviu berjenjang)
5 6
SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan ke Pimpinan K/L/D Pedoman /SOP/Juklak tentang Pemantauan Tindak Lanjut
7 8
Peta Kompetensi SDM Uraian jabatan yang disusun berdasarkan atas analisis jabatan dan keputusan pemberlakuannya
INFRASTRUKTUR PADA LEVEL 2 No. 9 10 11
Infrastruktur Klasifikasi pemberian insentif untuk setiap posisi jabatan di unit kerja APIP Pengitungan kebutuhan auditor beserta panduan rekrutmen Dokumen rencana diklat dan realisasinya bagi setiap pegawai
12
Nota Dinas / Surat Edaran tentang kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi pengembangan profesi
13
Penyusunan rencana PKS /In House training dan penyelenggaraan
14 15
Dokumentasi dalam melakukan tindakan alternatif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan perubahan lingkungan pengawasan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
INFRASTRUKTUR PADA LEVEL 2 No.
Infrastruktur
16 Pemberlakuan kendali mutu audit mengacu ke PerMenPan No. 19 Thn 2009 17 Pemberlakuan panduan internal reviu mengacu PerMenAan No. 28 Thn 2012 18 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja ( RENJA) / Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 19 Nota Dinas/SOP pelaksanaan reviu periodik terhadap kecukupan,ketepatan penggunaan anggaran operasional 20 Nota Dinas/ Memo / SE tentang penyelenggaraan komunikasi internal APIP 21 Aplikasi sistem informasi berbasis teknologi seperti SIM HP, SIM Monev 22 Peraturan tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja)
Peningkatan Level Kapabilitas
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP
KAPABI LITAS APIP
Asosiasi Profesi Auditor
MARI BERDISKUSI
