Transformasi Desa Indonesia

Transformasi Desa Indonesia 2003-2025 Dr. Ivanovich Agusta [email protected]

Relevansi Transformasi dari Pemerintah Sumber Penerimaan

PAD Bantuan Pemerintah Kab/Kota Bantuan Pemerintah Provinsi Bantuan Pemerintah Pusat Bantuan Luar Negeri Bantuan Swasta Lainnya Total

Total Penerimaan Persentase (Rp x 1.000) 3.210.863 18,13 7.387.140 41,70 2.238.359 12,64 3.824.530 21,59 195.769 1,11 234.746 1,33 622.423 3,51 17.713.830 100,00

Visi Pembangunan Desa Preambule UUD 1945: pembentukan pemerintahan untuk kesejahteraan umum Amandemen IV: kesatupaduan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pada Bab XIV UU 32/2004: otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah (Pasal 2) PP 72/2005: pembentukan desa untuk kesejahteraan masyarakat (penjelasan Pasal 2) PP 73/2005: pembentukan kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat (penjelasan Umum) 3

Kondisi Umum

Desain Pembangunan Perdesaan dalam RPJPN 2005-2025

Sos-Bud-Ag: Disparitas taraf pendidikan perkotaan-perdesaan Ekonomi: Kemiskinan di perdesaan tinggi

Misi 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Sarana dan Prasarana: Infrastruktur air minum dan persampahan rendah Wilayah dan Tata Ruang: 1. Jumlah desa-kota meningkat 2. Ekonomi perdesaan tertinggal dan tidak sinergis dengan perkotaan

Sasaran: Pemenuhan elektrifikasi perdesaan

Sarana dan prasarana yang memadai dan maju 1. Sistem transportasi perintis berbasis masyarakat dan wilayah

Visi: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Tantangan Sos-Bud-Ag: 1. Disparitas persebaran dan kepadatan penduduk perkotaanperdesaan 2. Disparitas tingkat pendidikan perkotaan-perdesaan

Arah Pembangunan Jangka Panjang: Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global 1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah pertanian, kelautan, pertambangan 2. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan 3. Perdagangan luar negeri yang mampu mengembangkan perdesaan 4. Pengembangan sektor keuangan termasuk di perdesaan

Misi 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Sasaran: Lingkungan perdesaan yang berkelanjutan

Prioritas RPJMN III: 2015-2019 1. Kelistrikan perdesaan 2. Infrastruktur perdesaan

Prioritas RPJMN IV: 2020-2024 Kelistrikan perdesaan

Arah Pembangunan Jangka Panjang: 1. Pembangunan sistem perkotaan nasional 2. Keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan 3. Pembangunan perdesaan melalui: agroindustri padat pekerja, peningkatan SDM, pengembangan jaringan infrastruktur, peningkatan akses informasi, pengembangan social capital, intervensi kebijakan perdagangan pertanian

• Pembangunan perdesaan sebagai instrumen peningkatan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan • Instrumen pemerataan menggunakan pendekatan pembangunan wilayah, dengan faktor penting: agroindustri, SDM, infrastruktur, akses informasi dan kelembagaan, social capital, intervensi kebijakan perdagangan • Prioritas RPJMN III dan IV pada peningkatan daya saing nasional

4

Topik Desa dalam UU Desa Bab

Topik Penataan Desa Percepatan Pembangunan Desa

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

3

4

5

6

7

8

√

√

√

√

√

√

9

√

10

√

11

12

13

14

15

√

√

√

√ √

Pemberdayaan Masyarakat

 Pembinaan Kemasyarakatan Desa (Bab 12)  Lembaga Kemasyarakatan Desa  Lembaga Adat Desa  Pemberdayaan Masyarakat (Bab 14)  Pemberdayaan selalu diawali dengan pembinaan kemasyarakatan  Tidak ada topik khusus, melainkan pada pasal-pasal yang tersebar

√

Penataan Desa (Bab 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15) Penetapan Desa Kewenangan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penataan Desa Adat Kewenangan Desa Adat Pemerintahan Desa Adat Hak dan Kewajiban Desa Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa Peraturan Desa Keuangan Desa Aset Desa Pembinaan dan Pengawasan

Percepatan Pembangunan Desa (Bab 9, 10, 11) Pembangunan Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Badan Usaha Milik Desa Kerja Sama Desa

Jumlah dan Persentase Desa yang Dibangun dengan PNPM, 2011

Biaya dan Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan 2012-2015 (US$ Million) Component 1. Kecamatan Grants 2. Community Empowerment and Facilitation 3. Implementation Support and Technical Assistance Total project cost Interest during implementation Front-end fees** Total Financing Required

Project cost

IBRD*

% IBRD/ % Project % IBRD Project Cost Cost 5% 83% 31%

3.723,77

200,00

496,21

356,39

72%

11%

55%

280,03 4.500,00

93,61 650,00

33% 14%

6% 100%

14% 100%

14%

0% 100%

100%

1,63 4.500,00

650,00

Konsep Komunitas Pra Organisasi dengan Memasukkan Kekuasaan

Organisasi Luar

Organisasi Luar

Organisasi Luar

Organisasi Luar

Sodality

Sodality

Sodality

Sodality

Tjondronegoro, 1984

UU 5/79

PNPM

UU 6/2014

Jumlah dan Lokasi Desa di Indonesia, 2011

Jumlah Desa di Indonesia sampai 2050

12

Sosial Jumlah penduduk di desa masih selalu lebih tinggi daripada di kelurahan. Penduduk di desa meningkat lebih tinggi daripada di kelurahan Layanan dokter di kelurahan selalu lebih baik daripada di desa, namun layanan dokter di kelurahan terus menurun. Layanan dokter di desa membaik hingga 2034, namun menurun kembali periode 2035-2050 Layanan bidan di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan bidan di desa dan kelurahan meningkat, namun sejak 2037 layanan di desa menurun Layanan posyandu di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan posyandu semakin tinggi di desa dan kelurahan Layanan SD di kelurahan lebih tinggi daripada di desa. Layanan SD menurun baik di desa maupun kelurahan Layanan SLTP di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan SD menurun di kelurahan 13

Ekonomi dan Infrastruktur  Layanan listrik di desa dan di kelurahan sudah mampu memenuhi listrik untuk setiap KK  Rasio desa yang dilayani koperasi menurun hingga 2027 sebesar 1,08 namun berikutnya menigkat kembali  Toko dan rumah makan sudah memadai di tiap desa, namun rasio jumlah desa yang dilayani hotel menurun.  Rasio desa yang memiliki pasar permanen semakin menurun hingga 1 pasar untuk 8 ribu desa pada tahun 2050  Rasio desa dengan dominan jalan aspal/beton masih rendah dan cenderung menurun (1 dari 2 ribu desa pada tahun 2050)  Rasio desa yang terjangkau sinyal HP menurun (1 dari 2 ribu desa pada tahun 2050)  Rasio industri kecil di desa meningkat (kerajinan kulit, kayu, gerabah, tenun, makanan dan minuman), kecuali industri kerajinan logam 14

Konsep Pembangunan Desa Ada kondisi awal: kumulasi potensi atau tingkat pembangunan Ada visi yang ingin dicapai: pembentukan desa dan kelurahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat (PP 72/2005, PP 73/2005) Ada dimensi waktu:  Kecepatan/laju pembangunan  orientasi produksi  Tingkat pembangunan yang baru setelah investasi  orientasi kesejahteraan

15

Konsep Pengukuran Pembangunan Perdesaan Visi Desa Laju Pembangunan Desa Tingkat Pembangunan Desa

Potensi atau stok

16

Dimensi Pengukuran Pembangunan Perdesaan Pengukuran atribut atau konteks pembangunan perdesaan  tipologi desa Pengukuran tingkat pembangunan perdesaan Pengukuran laju pembangunan perdesaan

17

Tipologi Desa 2011

Sebaran Tipologi Desa 2011

Perkembangan Tipologi Desa

Perkembangan Tipologi Perdesaan 2003 Persawahan

2006 Persawahan

2009 Persawahan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Pesisir

Pesisir

Pesisir

Perladangan

Perladangan

Perladangan

Perhutanan

Perhutanan

Perhutanan

Perindustrian/ Jasa

Perindustrian/ Jasa

Perindustrian/ Jasa

Peternakan

Peternakan

Peternakan

Pertambangan

Pertambangan

Pertambangan

21

Evolusi Desa di Indonesia Multilinear

Klasifikasi 2003-2011 (Data Absolut)

Klasifikasi

2003

2005

2008

2011

Swadaya

49,002 26,080 40,940 36,531

Swakarya

19,463 39,942 32,703 39,784

Swasembada INDONESIA

351

3,935

1,758

2,294

68,816 69,957 75,401 78,609

Klasifikasi 2003-2011 (%)

Klasifikasi Swadaya Swakarya Swasembada INDONESIA

2003 2005 2008 2011 71% 37% 54% 46% 28% 57% 43% 51% 1% 6% 2% 3% 100% 100% 100% 100%

Sebaran Klasifikasi Desa 2011

Perkembangan Klasifikasi Desa

Jumlah Desa

Perkebunan

2,214 12,101

6,057

8,438

106

141

673 36,531

Swakarya

4,856

454 18,868

3,987

5,341

110

190

5,978 39,784

113

82

12

19

2,673 31,791 10,157 13,861

228

350

Swasembada

INDONESIA

227

11,884

5

822

Peternakan

Perladangan

6,801

Persawahan

Perhutanan

Swadaya

Klasifikasi

Pesisir

Pertambangan

Perindustrian/Jasa

Klasifikasi dan Tipologi Desa 2011

1,014

2,294

7,665 78,609

Indikator Konsisten di Setiap Tahapan Pembangunan Desa Kesehatan Pemerintah Desa Transportasi Pemberdayaan

28

Konsep Laju Pembangunan Perdesaan Fenomena huruf S pada laju pembangunan perdesaan  Laju pertumbuhan rendah pada saat posisi pembangunan perdesaan rendah dan tinggi  Laju pertumbuhan tinggi pada saat posisi pembangunan perdesaan menengah

Konsekuensi:  Indeks Laju Pembangunan Perdesaan perlu dikaitkan dengan indeks berbasis tingkat pembangunan perdesaan  Perlu data yang kontinyu dalam aspek:  Indikator indeks pembangunan perdesaan  Tingkatan data pembangunan perdesaan 29

Fenomena Huruf S pada Laju Pembangunan Perdesaan

 Dalam jangka panjang pembangunan perdesaan lebih nyata diukur  Fenomena huruf S semakin nyata dalam jangka panjang 30

Intervensi Klasifikasi untuk Pembangunan Desa

Tahapan Pembangunan Desa dan Prioritas Kegiatan

Tahap IV Kesehatan Industri Kecil/Menengah

Tahap III Tahap II

Tahap I Kesehatan Transportasi Pemerintah Desa Agama Pemberdayaan Air Minum

Listrik Transportasi Pos/telematika Kesehatan Pemerintaha Desa Energi Industri Kecil/Menengah

Kredit Perdagangan Pemberdayaan Pertanian Air Minum Pendidikan

Pos/telematika Perdagangan Energi Kesehatan Industri kecil/Menengah

Pariwisata Kredit Air minum Transportasi

Energi Pemberdayaan Transportasi Pemerintah Desa Pos Pendidikan Perdagangan

Lembaga Kemasyarakatan

Pendidikan Pemerintah Desa Pemberdayaan Pertanian Permukiman

Lembaga Kemasyarakatan

Keamanan Agama Pariwisata Permukiman

32

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Petani (000 Rp) 2014

Provinsi yang Nyaman bagi Petani Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta DI Yogyakarta Bali Kalteng Kaltim Sulawesi Tenggara Maluku Papua Barat

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Buruh Tani (000 Rp) 2014

Provinsi yang Nyaman bagi Buruh Sumatera Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara

Kesenjangan Rata-rata Pendapatan dari Petani-Buruh Tani (000 Rp), 2014

Kesenjangan Kelipatan Rata-rata Pendapatan dari Petani-Buruh Tani, 2014

Kesenjangan Kelipatan Rata-rata Pendapatan dari Luar Pertanian-Buruh Luar Pertanian, 2014

Peluang Ketimpangan Pendapatan pada Rumah Tangga Petani, 2014

Kesimpulan  Pembangunan desa menjadi penggerak utama transformasi desa di Indonesia  Transformasi tersebut tidak bisa diarahkan pada evolusi desa pertanian menuju industri lalu jasa, melainkan setiap tipe desa dapat melaksanakan pembangunan secara bersama-sama.  Kecepatan pembangunan setiap tipe desa dipengaruhi posisi awalnya pada peringkat rendah atau tinggi (kecepatan pembangunan rendah) atau di tengah (kecepatan pembangunan tinggi).  Setiap tahapan pembangunan membutuhkan kegiatan atau program yang khas.  Namun demikian terdapat penggerak yang selalu muncul dalam pembangunan desa, yaitu kesehatan, transportasi, pemerintah desa dan pemberdayaan.

UU 6/2014 diperkirakan memperkuat sodality ketika berhubungan dengan organisasi pembangunan dari atas desa. Namun demikian masih terdapat wilayah dengan ketimpangan petani dan buruh tani yang tinggi, terutama di Gorontalo dan Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan lokasi-lokasi yang perlu penanganan lebih mendalam agar sodality lebih mampu menggerakkan pembangunan.