TPID dan Peningkatan Perekonomian di Daerah

Peran Kemendagri dalam koordinasi TPID

Penghargaan TPID Terbaik diperoleh 12 Daerah

Edisi MEI 2015 | Tahun VI

TPID dan Peningkatan Perekonomian di Daerah Tah un vi | mei 2o 15

Jendela

1

Daftar Isi

Daftar Isi Kabar Bangda Fokus

Pelindung Menteri Dalam Negeri

Peran TPID dalam Pengendalian InflasI 10

TPID dan Peningkatan Perekonomian di Daerah

Peran Kemendagri dalam koordinasi TPID 12

Inisiatif pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dimulai sejak 2008 dengan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di daerah.

Penghargaan TPID Terbaik diperoleh 12 Daerah

Presiden Jokowi Pimpin langsung rakornas TPID

16

Wujudkan data nasional, cita-cita SIPD-SDDKN sama 18 Integrasi SIDP-SDDKN Sudah bisa Diimplementasikan di daerah 20 Tiga Poin kerjasama jadi dasar KKS, KIS, dan KIP 22

Nasional Pilkada Serentak dalam bayang-bayang konflik 24

Resensi The Lost Java 26

Jelajah Gemuruh Air Terjun Curug 28

Inspirasi

4

18 Jendela E d i s i m ei 2o1 5 | ta hun v I

Seluruh Umat Manusia 32

Redaktur Dr. Drs. Sjofjan Bakar, M.Sc, Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP, Drs. Binar Ginting, MM, Edi Sugiharto, SH, M.Si, Drs. Sugiyono, M.Si, Ir. Muhammad Hudori, M.Si Penyunting Iwan Kurniawan, ST, MM, Subhany, SE, M.Sc, Ali Hasibuan, SE, Yoppie Herlian Juniaga, ST, MT Sekretariat Mahmuddin, Muhammad Nur Fajar Asmar, S.STP, Dede Sulaeman, Rizki Ganie Satria J.HNT, SH. Arif Rahman Alamat Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp. 021-7942631

Medigold Portabel pengolah limbah B3 ramah

Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan keadaan jangka pendek dan situasional saja, tapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah jangka panjang.

2

Bill Gates Mengakui Pentingnya Pendidikan Bagi

Infotek

Upaya mengendalikan Inflasi di Indonesia

Penanggung Jawab Dr. H. Muh. Marwan, M.Si

lingkungan 34

Cermin Air, manfaat bagi kesehatan 38 jendela pembangunan daerah issn: 2337-6252

Semua artikel bisa diakses melalui: http://www.bangda.kemendagri.go.id/

Bagi Anda yang ingin mengirimkan tulisan, opini atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui : [email protected]

Ta h u n vi | m e i 2 o1 5

Jendela

3

Fokus

Fokus

TPID dan Peningkatan Perekonomian di Daerah

S

mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di

tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang

Inisiatif pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dimulai sejak 2008 dengan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di daerah.

aat ini telah terbentuk 93 TPID di 33 provinsi yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Keberadaan TPID juga menekankan pentingnya kerangka kerjasama yang lebih bersinergi antar daerah, sejalan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Besarnya komitmen daerah untuk turut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga tertuang dalam Agenda Jakarta 2011 yang merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II TPID yang diselenggarakan pada 16 April 2011. Pada Rakornas II TPID juga disepakati pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor MOU-01/M.EKON/03/2011, 13/I/ GBI/DKM/NK, 300-194 Tahun 2011. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, pada penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Jakarta-Jabar-Banten tanggal 14 Juli 2011 ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara ketiga pihak tersebut yang menandai terbentuknya Pokjanas TPID. Dalam perjalanannya, Pokjanas TPID

4

berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam

daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga. Koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, ke depan, TPID diharapkan

Jendela E d i s i m ei 2o1 5 | ta hun v I

bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien. Pada tahun 2015, Rakornas VI TPID dilaksanakan pada 27 Mei 2015, di Jakarta. Rakornas tersebut dinilai istimewa, karena untuk pertama kalinya presiden RI hadir bukan hanya membuka tapi juga memimpin rapat sampai selesai. Sehingga diharapkan Rakornas itu menjadi lebih berkualitas kesepakatannya dan konkret tindak lanjutnya. Peserta Rakornas TPID VI itu sendiri sekarang jauh lebih banyak dari yang sebelumnya, dengan jumlah total 432 TPID, dibandingkan tahun 2014 sebanyak 333 TPID. Hal itu karena telah keluarnya Instruksi Mendagri yang meminta seluruh kepala daerah untuk membentuk TPID, sehingga saat ini jumlahnya bertambah signifikan. Pada Rakornas tersebut, sebanyak 34 kepala daerah hadir untuk mewakili TPID provinsi, serta 398 bupati/walikota mewakili TPID kota/kabupaten. Selain itu, Rakornas juga dihadiri para kepala perwakilan BI di seluruh Indonesia serta kementerian terkait yang masuk dalam Tim Penanggulangan Inflasi Nasional. Rakornas TPID VI tersebut mengambil tema, “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga.” Tema tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan membantu membenahi tata niaga barangbarang kebutuhan pokok pangan strategis di daerah. Sementara itu, tugas Pokjanas TPID secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tugas yang dilakukan oleh masing-masing anggota (Tugas Para Pihak) dan tugas yang dalam pelaksanaannya diemban bersama (Tugas Kolektif).


Jendela

5

Tugas Para Pihak merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing unsur yang terlibat dalam Pokjanas TPID (Kemenko, BI, dan Kemendagri) sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing instansi. Sementara tugas kolektif merupakan tugas bersama dalam rangka mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi TPID, memfasilitasi pembentukan TPID, dan strategi pengembangan TPID, serta edukasi/sosialisasi kepada publik terkait berbagai isu tentang stabilitas harga. Di tingkat nasional, TPID mempunyai mekanisme kerja tersendiri. Dalam hal ini tim pelaksana melakukan pemantauan secara rutin perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi di level teknis. Hasil pemantauan tersebut kemudian disampaikan kepada Komite Kebijakan bersama dengan usulan rencana aksi dan rekomendasi kebijakan kepada Komite Kebijakan. Komite kebijakan kemudian mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan kepada Tim Pelaksana terkait pelaksanaan tugas Pokjanas TPID dalam rangka mengatasi permasalahan inflasi daerah. Kemudian, rapat koordinasi di tataran teknis, pada tingkat pelaksana, dilakukan secara rutin sekali dalam sebulan untuk membahas berbagai isu terkait perkembangan harga di daerah dalam bulan berjalan. Sementara rapat Komite Kebijakan diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun untuk membahas isu-isu strategis terkait kebijakan harga di daerah. Rapat koordinasi Komite Kebijakan dilaksanakan apabila terdapat hal-hal penting dan strategis yang memerlukan keputusan ataupun menghasilkan kebijakan dalam lingkup nasional. Dalam kerangka penguatan koordinasi dan

6


kerjasama, Pokjanas TPID juga memfasilitasi berbagai kegiatan forum koordinasi. Di tingkat nasional, Pokjanas TPID menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID yang merupakan wadah pertemuan seluruh TPID se-Indonesia. Forum koordinasi juga diselenggarakan dalam lingkup antarwilayah melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), serta melalui Rapat Koordinasi Pusat-Daerah. Berbagai forum koordinasi tersebut bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan pengendalian harga yang perlu menjadi prioritas untuk ditangani. Beberapa rekomendasi solusi yang dihasilkan dan memerlukan penanganan langsung dari Pemerintah Pusat dikomunikasikan oleh Pokjanas TPID kepada kementerian/lembaga terkait. TPID di Daerah dan Peningkatan Perekonomian Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dicapai melalui stabilitas harga barang dan jasa serta tercermin dalam tingkat inflasi yang rendah. Dalam kaitan ini, upaya mengawal tingkat inflasi di daerah dalam level yang rendah dan stabil menjadi sangat penting. Namun, adanya kenyataan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi di daerah masih dihadapkan pada berbagai persoalan

mendasar seperti rendahnya konektivitas dan efisiensi sistem logistik, tingginya ketergantungan produktivitas pangan pada factor cuaca, serta struktur pasar yang terdistorsi merupakan tantangan terbesar bagi terjaganya stabilitas harga. Akibatnya perkembangan harga di daerah masih rentan dipengaruhi oleh faktor gejolak di sisi pasokan (supply side shocks). Di samping itu, melihat pada berbagai pengalaman sebelumnya, kebijakan strategis pemerintah di bidang harga seperti penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan cukai rokok cenderung diikuti perubahan harga-harga umum di daerah. Oleh karena itu, pembentukan TPID di daerah diarahkan untuk meningkatkan

efektivitas pengendalian harga di sana. TPID memiliki tugas melakukan evaluasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong sasaran inflasi nasional kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Ruang lingkup tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah mencakup pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komoditas penting lainnya yang memiliki bobot dominan dalam sub kelompok barang/jasa. Koordinasi TPID di daerah menjadi sangat penting, karena peran pengendalian inflasi di daerah yang dipegang oleh TPID daerah terbukti mampu menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, peran Kemendagri dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi TPID ini menjadi sangat penting. Dengan demikian, ketika harga-harga di daerah terus stabil dan inflasi mampu ditekan, maka perekonomian di daerah menjadi baik, bahkan bisa terus membaik. Jika perekonomian di daerah terus membaik, maka perekonomian di daerah terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat di daerah menjadi meningkat pula. Dan, ketika ratarata daerah terus meningkat perekonomian dan kesejahteraannya, maka perekonomian nasional pun menjadi baik.n


Jendela

7

Kabar Bangda

F

Upaya Mengendalikan Inflasi di Indonesia

enomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan keadaan jangka pendek dan situasional saja, tapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah jangka panjang. Hal itu karena masih terdapatnya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian negara. Dengan begitu, pembenahan masalah inflasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan hanya menggunakan instrumeninstrumen moneter saja, yang umumnya bersifat jangka pendek, tapi juga dengan melakukan pembenahan di sektor riil, yaitu dengan target utama mengeliminasi hambatan-hambatan struktural yang ada dalam perekonomian nasional. Banyak pemicu inflasi, tapi sebagai latar belakangnya, kita mesti melihat krisis ekonomi yang melanda negeri kita ini. Krisis moneter yang melanda Indonesia diawali dengan terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (terutama dollar Amerika), akibat adanya efek domino dari terdepresiasinya mata uang Thailand (Bath), salah satunya telah mengakibatkan terjadinya lonjakan harga barang-barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri waktu itu. Lonjakan harga barang-barang impor tersebut, menyebabkan harga hampir semua barang yang dijual di dalam negeri meningkat baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada barang yang memiliki kandungan barang impor yang tinggi. Karena gagal mengatasi krisis moneter dalam jangka waktu yang pendek, bahkan cenderung berlarut-larut, menyebabkan

8


kenaikan tingkat harga terjadi secara umum dan semakin berlarut-larut pula. Keadaan itu mengakibatkan angka inflasi nasional melonjak cukup tajam. Lonjakan tajam angka inflasi nasional yang tanpa diimbangi oleh peningkatan pendapatan nominal masyarakat, telah menyebabkan pendapatan riil masyarakat semakin merosot. Juga, pendapatan per kapita penduduk merosot relatif sangat cepat yang mengakibatkan Indonesia kembali masuk dalam golongan negara miskin. Hal ini telah menyebabkan semakin beratnya beban hidup masyarakat, khususnya pada masyarakat strata ekonomi bawah. Jika melihat begitu hebatnya pengaruh angka inflasi di Indonesia, maka upaya penanganan terhadap masalah inflasi ini menjadi sangat penting. Karena menyelesaikan persoalan inflasi di Indonesia sama dengan menyelesaikan masalah

kemiskinan yang menjadi masalah besar dan berkepanjangan bagi bangsa ini. Pengendalian Inflasi Kebijaksanaan pengendalian inflasi di Indonesia sebaiknya bukan hanya dilakukan melalui konsep moneter saja, tapi juga dengan pendekatan struktur yang lebih mengatasi hambatanhambatan struktural yang ada. Dengan berpedoman pada berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomian Indonesia, maka perlu berbagai upaya pembenahan. Pertama, meningkatkan suplai bahan pangan. Meningkatkan suplai bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan. Modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan agar tercipta swasembada pangan. Kedua, mengurangi defisit APBN. Mungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi defisit APBN tidak dapat dilaksanakan, tapi dalam jangka panjang (setelah krisis berlalu) perlu dilakukan. Nah, untuk mengurangi defisit anggaran belanja, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari sektor pajak dengan benar dan tepat. Dengan semakin naiknya penerimaan dalam negeri, diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman dana dari luar negeri. Dengan demikian anggaran belanja pemerintah nantinya akan lebih mencerminkan sifat yang independen. Ketiga, meningkatkan cadangan devisa. Untuk meningkatkan cadangan devisa, ada

beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: a. Perlu memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri, terutama pada perdagangan jasa, agar tidak terus menerus defisit. Dengan demikian diharapkan cadangan devisa nasional akan dapat ditingkatkan. Selain itu, perlu pula diusahakan peningkatan kinerja ekspor, sehingga jumlah ekspor dapat semakin meningkat. b. Perlu diusahakan pengurangan ketergantungan industri domestik terhadap barang-barang luar negeri. Misalnya dengan lebih banyak memfokuskan pembangunan pada industri hulu yang mengolah sumberdaya alam yang tersedia di dalam negeri untuk dipakai sebagai bahan baku bagi industri hilir. Selain itu juga perlu dikembangkan industri yang mampu memproduksi barang-barang modal untuk industri di dalam negeri. c. Sifat industri yang bersifat substitusi impor perlu diubah menjadi yang lebih bersifat promosi ekspor, agar terjadi efisiensi di sektor harga dan meningkatkan jumlah ekspor. d. Perlu membangun industri yang mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan memiliki kandungan komponen lokal yang juga tinggi. Nah, dengan beberapa upaya tersebut diharapkan inflasi di Indonesia bisa diditanggulangi dengan baik, atau setidaknya bisa ditekan menjadi minimal. Upaya penanggulangan tersebut perlu dilakukan oleh semua komponen yang terlibat di dalam perekonomian dalam negeri, tentu saja dimotori oleh pemerintah. Denga begitu, diharapkan inflasi bisa dikendalikan sehingga perekonomian Indonesia, terutama bagi kalangan usaha kecil menengah, bisa terus merangkak dan berakumulasi menjadi majunya perekonomian nasional.n


Jendela

9

Kabar Bangda

Peran TPID dalam Pengendalian Inflasi

I

nflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli. Inflasi yang rendah dan stabil juga kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ia bisa berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana best practice di negaranegara di dunia, Bank Sentral umumnya diberi mandat untuk menjaga kestabilan harga. Demikian juga halnya di Indonesia, di mana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

10


6 Tahun 2009, Bank Indonesia diberikan mandat atau tugas pokok untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dalam penjelasannya bermakna stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Karakteristik inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan (shocks). Faktor kejutan tersebut dapat berupa gangguan produksi karena bencana alam seperti banjir dan musim kering yang berkepanjangan yang banyak memengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan (volatile food). Di samping itu, shocks juga dapat berupa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik yang memberikan dampak pada inflasi kelompok komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah. Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak dapat hanya direspon oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas bank sentral.

Untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil perlu dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi gangguan (shocks) dari sisi penawaran (supply), termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. Dalam hal ini, pengendalian inflasi secara nasional perlu mendapat dukungan dari daerah. Hal ini mengingat inflasi nasional dibentuk oleh hampir 81% inflasi daerah (di luar Jakarta), dan merupakan hasil agregasi dari inflasi sejumlah 82 kota di Indonesia. Dengan demikian, koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari atau ke level daerah diharapkan dapat lebih efektif, tidak hanya dalam menekan laju inflasi di daerah, tapi juga akan berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil sebagaimana yang ingin dicapai bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Karena itu, TPID perlu terus didorong dan dikembangkan menjadi lebih tersistem dan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) mulai tahun 2008. Selanjutnya, untuk mengkoordinasikan tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Pokjanas TPID merupakan sinergi dari Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tahun 2013 menjadi momentum penting bagi pengembangan TPID di seluruh Indonesia. TPID telah memiliki dasar hukum pembentukan dan pengelolaannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tertanggal 2 April 2013 tentang “Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.” Perkembangan TPID hingga akhir Februari 2014 telah mencapai 197. Pesatnya pertumbuhan jumlah TPID menunjukan besarnya perhatian dan pemahaman Pemerintah Daerah, tentang pentingnya stabilisasi harga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, upaya untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Karena itu, pengendalian inflasi memerlukan penyelesaian berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian, baik yang ada di tingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut koordinasi antara Pokjanas TPID dengan TPID akan terus diperkuat. Dalam kaitan ini, berbagai forum yang ada mulai dari Rapat Koordinasi Daerah TPID dalam satu provinsi, maupun Rapat Koordinasi Wilayah TPID dalam rangka koordinasi TPID antarprovinsi, serta forum Rapat Koordinasi Nasional TPID perlu semakin dioptimalkan. Dan, berbagai program yang diinisiasi Pokjanas TPID perlu terus diperkuat. Dengan demikian, TPID akan mampu mengendalikan inflasi secara masif. Jika demikian, pada akhirnya Indonesia akan bisa keluar dari tekanan ekonomi dan masyarakat terutama kalangan bawah bisa hidup, setidaknya berkecukupan.n


Jendela

11

Kabar Bangda

Peran Kemendagri dalam Koordinasi TPID Semua sepakat bahwa inflasi harus dikendalikan, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Itu sebabnya, Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kemudian lahir untuk membangun kekuatan melalui pemerintah pusat dan daerah.

S

ebagaimana diketahui, inflasi Anggota TPI tersebut, terdiri dari BI dan merupakan fenomena perekonomian beberapa kementerian terkait di Pemerintah yang secara umum terjadi karena Pusat, yakni: (1) Kementerian Keuangan; adanya dorongan faktor permintaan (2) Kementerian ESDM; (3) Kementerian dan juga faktor penawaran. Inflasi Koordinator Bidang Perekonomian; (4) menjadi persoalan yang kompleks Bulog; (5) Kementerian Tenaga karena mampu membuat rapuh Kerja dan Transmigrasi; (6) sendi-sendi perekonomian, Kementerian Perhubungan; Kemendagri terutama masyarakat (7) Kementerian Pertanian; sebagai kementerian menengah ke bawah. (8) Kementerian Karena itu, yang menjadi fasilitator dan Perdagangan; dan (9) upaya menurunkan Badan Pusat Statistik koordinator bagi pemerintah (BPS). inflasi secara efektif memerlukan kerjasama Menyadari daerah dalam memastikan dan koordinasi yang pentingnya koordinasi terselenggaranya kuat antara pemerintah tersebut, sejak tahun Tim Pengendalian Inflasi selaku otoritas fiskal 2008 koordinasi dan pengambil kebijakan pengendalian inflasi Daerah (TPID) sektoral, serta Bank Indonesia diperluas hingga ke level (BI) sebagai penentu kebijakan daerah yang beranggotakan moneter. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Awalnya, pentingnya peran koordinasi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk (SKPD) di pemerintah daerah serta instansi Rapat Koordinasi antara BI dan Pemerintah terkait lainnya. yang diselenggarakan secara rutin untuk Pada awalnya bentuk formal forum/ membahas perkembangan ekonomi terkini. tim koordinasi antar SKPD/instansi dalam BI juga secara rutin diundang dalam rangka pengendalian inflasi daerah memiliki Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden penamaan yang berbeda antara satu daerah RI untuk memberikan pandangan terhadap dengan daerah lainnya, namun substansi dari perkembangan ekonomi makro dan moneter tujuan beberapa forum/tim pengendalian terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. yang telah terbentuk pada dasarnya adalah Dalam tataran teknis, koordinasi antara untuk melakukan koordinasi dan kerjasama Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan dalam rangka pemantauan dan pengendalian membentuk Tim Koordinasi Penetapan inflasi serta berupaya menciptakan stabilitas Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian harga di daerah. Inflasi (TPI) di tingkat pusat pada tahun 2005. Oleh karena itu untuk kemudahan dan

12


penyederhanaan, terminologi kelembagaan koordinasi dan kerjasama antar-SKPD/instansi terkait di daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilitas harga, maka selanjutnya disebut dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pembentukan TPID yang cukup pesat dalam periode 2008-2010 memunculkan desakan dari Pemerintah Daerah untuk: (i) memperkuat dasar hukum pembentukan TPID dalam kaitannya dengan perencanaan dan anggaran daerah; dan (ii) fungsi koordinasi TPID dengan Pemerintah Pusat karena permasalahan pengendalian inflasi di daerah perlu mendapat dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga pada 2011 dilakukan kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Bank Indonesia, dimana salah satu tindak lanjutnya adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Pokjanas TPID memiliki maksud: (i) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung upaya stabilisasi harga di daerah; (ii) sinergi sumber daya dalam rangka koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan inflasi daerah; dan (iii) pertukaran data dan informasi yang terkait dengan upaya stabilisasi harga di daerah. Peran strategis Pokjanas TPID semakin dirasakan seiring bertambahnya jumlah TPID dan kompleksitas permasalahan yang mempengaruhi stabilitas harga di daerah. Upaya stabilisasi harga membutuhkan upaya keras yang memerlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor, lintas kementerian, dan melibatkan pemerintah pusat maupun daerah. Berkembangnya jumlah TPID, membutuhkan penguatan mekanisme business process dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, hingga di level pusat yang dikoordinasikan oleh Pokjanas TPID. Adapun Jumlah TPID yang telah terbentuk

secara formal (melalui Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) sampai dengan akhir Februari 2014 tercatat sebanyak 197 TPID. Hal ini terbukti, ketika Kemendagri mengeluarkan Instruksi Mendagri yang meminta seluruh kepala daerah untuk membentuk TPID, peserta yang terlibat dalam penyelenggaraan Rakornas TPID VI tahun 2015 jauh lebih banyak dari sebelumnya, yaitu dengan jumlah total 432 TPID. Pada tahun 2014 jumlah itu sebanyak 333 TPID. Pada Rakornas tersebut, sebanyak 34 kepala daerah hadir untuk mewakili TPID provinsi, serta 398 bupati/walikota mewakili TPID kota/kabupaten. Ini artinya, Kemendagri memiliki peran yang cukup besar dalam

mendorong pemerintah daerah untuk ikut terlibat aktif dalam mengendalikan inflasi di daerah dengan wadah TPID. Dengan demikian, Kemendagri menjadi kunci bagi keberhasilan TPID dalam mengkooordinasikan tugas dan fungsinya di seluruh daerah dalam rangka mengendalikan laju inflasi demi mewujudkan masyarakat di seluruh Indonesia yang kuat perekonomiannya.n


Jendela

13

Kabar Bangda

Presiden Jokowi Pimpin Langsung Rakornas TPID Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) VI, pada 27 Mei 2015, di Hotel Sahid Jakarta. Jokowi menjadi presiden pertama yang secara langsung memimpin jalannya Rakornas TPID.

D

irektur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Zulverdi menjelaskan, Rakornas yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID sudah dimulai sejak 2010. Unsur Pokjanas TPID meliputi Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia. “Rakornas VI ini istimewa, karena untuk pertama kalinya presiden RI hadir bukan hanya membuka tapi juga memimpin rapat sampai selesai. Sehingga diharapkan Rakornas ini menjadi lebih berkualitas kesepakatannya dan konkret tindak lanjutnya,” jelasnya. Dody menambahkan, peserta rakornas TPID VI jauh lebih banyak dari sebelumnya, dengan jumlah total 432 TPID, dibandingkan tahun 2014 sebanyak 333 TPID. Sebab, pascakeluarnya Instruksi Mendagri yang meminta seluruh kepala daerah untuk membentuk TPID, jumlahnya bertambah signifikan. Sebanyak 34 kepala daerah hadir untuk mewakili TPID provinsi, serta 398 bupati/ walikota mewakili TPID kota/kabupaten.

14


Selain itu, Rakornas juga dihadiri para kepala perwakilan BI di seluruh Indonesia serta kementerian terkait yang masuk dalam Tim Penanggulangan Inflasi Nasional. Rakornas TPID VI tersebut mengambil tema, “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga.” Menurutnya, tema tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan membantu membenahi tata niaga barang-barang kebutuhan pokok pangan strategis di daerah. Di samping itu, pada Rakornas tersebut, dilakukan penyerahan penghargaan kepada TPID terbaik dan TPID berprestasi di masingmasing level provinsi serta kota/kabupaten. “Cukup menarik, karena penghargaan TPID terbaik ini, kehadiran presiden menjadi penambah nilai, Presiden Jokowi saat menjadi Walikota Solo menerima penghargaan sebagai TPID terbaik sehingga bisa sharing kepada para peserta,” katanya. Rakornas tersebut diharapkan dapat

mengoptimalkan peran Pemda, karena di Indonesia hampir 80 persen pembentuk inflasi ada di daerah, sisanya di Jakarta. Dia juga menekankan pentingnya kontribusi daerah dalam mengendalikan inflasi. Sebab, inflasi adalah fenomena yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh kebijakan moneter. Faktor yang membentuk inflasi antara lain, permintaan berlebih dan faktor kurangnya suplai, serta ada unsur distribusi. Konteks dari sisi suplai, produksi dan distribusi yang mempengarhui inflasi menyebabkan peran Pemda sangat penting. Sementara, unsur infrastruktur dalam tema Rakornas dilatarbelakangi program pemerintah kabinet Jokowi-JK yang fokus pada perbaikan infrastruktur, termasuk pertanian seperti waduk, irigasi, dan sebagainya. Berharap Target Inflasi 2015 Tercapai Presiden Jokowi berharap target inflansi tahun 2015, sebesar empat plus-minus satu persen dapat tercapai. Jokowi pun meminta semua pihak berupaya mencapai target itu. “Target empat plus minus satu persen bisa dicapai kalau dilakukan bersama, termasuk oleh pemerintah daerah,” kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers, usai Rakornas VI Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tersebut. Presiden Jokowi menyebutkan, masalah inflasi sebagian besar hanya berkaitan dengan masalah distribusi, stok, dan harga komoditas barang dan jasa. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengatakan pemerintah akan membenahi tata niaga berbagai komoditas. “Pemerintah juga akan membuat pasar lelang, sehingga harga yang terjadi mencerminkan harga yang sesungguhnya berdasar permintaan dan penawaran,” terang Presiden. Menurutnya, dengan adanya pembenahan tata niaga dan pasar lelang, maka produsen, dalam hal ini petani, akan menikmati

keuntungan yang selama ini lebih banyak dinikmati tengkulak. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Presiden mengatakan pemerintah akan fokus pada infrastruktur pangan, konektivitas, dan energi. “Infrastruktur pangan itu, misalnya, pembangunan DAM dan saluran irigasi,” ujarnya. Sementara mengenai peran Bulog agar tidak hanya sebagai penyangga beras, Presiden mengatakan perlu waktu untuk menjadikan Bulog berperan lebih besar. “Kalau berbagai upaya itu berhasil, itu akan menekan inflasi banyak sekali,” katanya. Sementara itu Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan laju inflasi ditargetkan terus turun hingga mencapai 3,5 persen plus-minus 1,0 persen pada 2018. “Tadi juga disepakati perlunya sinergi kebijakan seluruh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah,” ucapnya. Menurutnya, semua pihak juga harus meyakinkan mengenai ketersediaan komoditas pangan, keterjangkauan harga dan komunikasi intensif khususnya antardaerah. “Juga perlu sinergi pusat dengan daerah dalam pembangunan infrastruktur pangan, konektivitas dan energi,” tandasnya.n


Jendela

15

Kabar Bangda

Penghargaan TPID Terbaik Diperoleh 12 Daerah Sebanyak 12 daerah mendapatkan penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik dan TPID berprestasi. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas TPID VI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 27 Mei 2015.

16


P

enghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja terbaik di tahun 2015. Penghargaan diberikan pada TPID yang mewakili Kawasan Sumatera, Jawa, dan Timur Indonesia. TPID Terbaik 2014 diberikan kepada TPID Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kota Medan untuk Kawasan Sumatera, TPID Provinsi Jawa Timur dan TPID Kabupaten Jember untuk Kawasan Jawa, serta TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur dan TPID Kota Pontianak untuk Kawasan Timur Indonesia. Sementara itu, penghargaan TPID Berprestasi 2014 diberikan kepada TPID Kota Tebing Tinggi untuk Kawasan Sumatera, TPID Kabupaten Malang untuk Kawasan Jawa, dan TPID Kabupaten Takalar untuk Kawasan Timur Indonesia. Kategori TPID Terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan merupakan basis penghitungan inflasi IHK oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara penghargaan TPID Berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID, namun belum menjadi sampel penghitungan inflasi IHK. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan saat menjadi Wali Kota Solo, inflasi di Solo tercatat 1,3 persen. Sebab, Jokowi kerap mendatangi gudanggudang dan distributor. Menurutnya, lokasi yang jangkauannnya sulit akan dipemainkan oleh pemilik gudang-gudang. “Pemda sesering mungkin terjun ke lapangan gudang distributor, apakah mereka menimbun barang, sehingga distributor besar merasa diawasi agar tidak memainkan harga,” terang Presiden Jokowi. Presiden Jokowi meminta kepada

Pemerintah Daerah ke depan untuk menganggarkan dana operasi pasar. Dia mencontohkan Provinsi Jawa Timur menganggarkan untuk operasi pasar tapi tidak kepada barang melainkan subsidi angkutan. Jokowi meminta provinsi dan kabupaten/kota bisa menganggaran untuk operasi pasar sehingga jika harga kebutuhan pokok naik bisa langsung dipasok. “Karena sekarang ini yang melakukan operasi pasar baru Bulog. Kalau provinsi dan kabupaten/kota bersama melakukan itu inflasi akan bisa kita tekan serendahrendahnya,” katanya. Dalam penutup pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam upaya memastikan tercapainya sasaran inflasi nasional yang lebih rendah, yaitu sebesar 4 plus minus 1 persen pada tahun 2015-2017 dan 3,5 plus minus 1 persen pada 2018.n


Jendela

17

Kabar Bangda

D

Wujudkan Data Nasional, Cita-cita SIPD-SDDKN Sama

r. H. Sjofjan Bakar, M.Sc, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyatakan, cita-cita dua sistem aplikasi data untuk mewujudkan data nasional adalah

sama. Dua sistem aplikasi data tersebut, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara. Kedua lembaga yang menangani dua sistem aplikasi data yang bersumber dari pemerintah daerah itu bersepakat untuk melakukan integrasi sistem aplikasi dengan melakukan Soft Launching SDDKN-SIPD, pada 4 Juni 2015, di Ruang Rapat Sekretariat Negara, Jakarta. “Cita-cita kita sama, ingin mewujudkan data yang baik. Dalam konteks Ditjen Bina Pembangunan Daerah, data dan informasi yang diolah di SIPD akan digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD),” ungkap Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc. “SIPD dengan SDDKN itu nyambung,” tambahnya. Dalam sambutannya di acara itu, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc menambahkan, di sistem aplikasi SIPD, setiap data harus diverifikasi dengan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam hal ini, setiap tiga bulan sekali ada validasi dari Sekda.

18


“Kami berharap cita-cita kita yang sama ini bisa terwujud,” tutupnya. Dalam kesempatan yang sama, Andrie Syahriza, S.Kom, M.Si, Asisten Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara mengungkapkan bahwa keinginan kedua instansi melakukan kerjasama tak lain untuk mewujudkan integrasi data menjadi data nasional. Sebelumnya, Sekretariat Negara telah membangun sistem datanya sejak 13 tahun lalu. “Ketika ada sebuah sistem yang bisa memberikan data (informasi) pembangunan nasional (yang bisa dibangun), sejak itulah Setneg mencoba untuk mewujudkan sistem tersebut,” ungkapnya. Oleh karena itu, terangnya, sejak tahun 2003, SDDKN mulai membangun sistem tersebut. Dan dalam waktu bersamaan, Kemendagri juga membangun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk pembangunan daerah. “Ini saling melengkapi dan saling mendukung,” terangnya. Ia menambahkan, dalam perjalanannya, beberapa lembaga dari kementerian/lembaga lainnya (BPS, Kominfo, Kemenristek, dan Bappenas) yang mempunyai sistem aplikasi data, mencoba untuk saling melengkapi. “Akhirnya, pada 2008, kami sepakat untuk coba mengintegrasikan data-data yang ada. Karena kebetulan data-data yang diperoleh

sumber datanya itu sama, yaitu data dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota,” urainya. “Oleh karenanya, waktu itu kami coba berbicara (untuk rencana integrasi). Tapi, waktu itu hanya sebatas konsep saja, secara teknis belum terwujud,” katanya lagi. Menurut dia, dalam perkembangannya, pada tahun 2014, hal itu kemudian diwujudkan kembali. Di tahun itu, pekerjaan tersebut dimulai kembali. “Dan sekarang, setelah beberapa bulan terakhir ini, rencana integrasi sistem aplikasi data telah dilakukan oleh tim di SDDKN dan SIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sehingga elemen-elemen data ini bisa kita sinergi dan integrasikan,” ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa SIPD dan SDDKN memiliki semangat yang sama, untuk mengintegrasi dua sistem apilkasi data sehingga dapat membentuk sebuah bank data atau sebuah kumpulan data pembangunan nasional. Andrie Syahriza, S.Kom, M.Si menerangkan, secara pararel, di level kebijakan, hal itu juga direspon (didukung) dengan adanya rencana pembuatan Perpres tentang data yang diinisiasi oleh Menpan RB dan Menkoinfo. Karena itu, ia berharap, integrasi tersebut menjadi embrio atau cikal-bakal, supaya bisa dibangun model data nasional yang lebih lengkap dan komprehensip. “Semangat kami adalah sistem apa pun yang nanti digunakan, datanya tetap sama.

Kementerian atau badan apa pun, ketika berbicara masalah data pembangunan, data yang kita bangun ini menjadi acuan,” katanya. Tim teknis yang dimiliki SDDKN telah mencoba membuat (sistem) yang bisa diopreasikan semudah mungkin, yaitu dengan website crisis. “Misalnya, Bappenas ingin mengembangkan kembali Siprenas-nya, itu nanti sudah bisa diintegrasikan sebagai sebuah data bersama,” imbuhnya lagi. Integrasi yang lebih luas itu diharapkan bisa diwujudkan. “(Ini) sebuah cita-cita besar yang ingin kita wujudkan dan kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Dan tanpa dukungan dari semuanya, tentu (mewujudkan) ini tidak akan mudah,” terangnya. Selain itu, Andrie Syahriza, S.Kom, M.Si mengungkapkan bahwa tantangan ke depan akan lebih sulit. Karena menurutnya, membuat sistem aplikasi data dan mengintegrasikannya lebih mudah daripada me-maintenance-nya. Karena itu, terangnya, langkah pertama pasca Soft Launching itu adalah melakukan sosialisasi dan melaksanakannya secara bersama-sama. “Jika nanti ada kegiatan (terkait ini) di Kemendagri, Setneg pun dengan senang hati akan membantu. Begitu juga sebaliknya. Demikian pula dengan lembaga lainnya, misalnya BPS dan lainnya,” jelasnya. “Kita ingin semua kementerian/lembaga memiliki keinginan yang sama. Sehingga ini menjadi milik bersama, milik pemerintah (negara),” pungkasnya.[ds]n


Jendela

19

Kabar Bangda

Integrasi SIDP-SDDKN

Sudah Bisa Diimplementasikan di Daerah

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) milik Sekretariat Negara melakukan Sosialisasi dan Uji Coba Integrasi Aplikasi antara SIPD dan SDDKN, pada 25 Juni 2015, di Kantor Pusdalitbang Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Jawa Barat.

D

engan (sosialisasi) ini, integrasi (SIDP-SDDKN) sudah bisa diimplementasikan di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten,” terang Iwan Kurniawan, ST, MM, Kabag Perencanaan Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Hadir dalam sosialisasi itu, yaitu dari Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendargi, Asisten Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara, Pusat Data dan Informasi Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Penyusunan Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-government Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Biro Telematika Lemhanas. Sebelumnya, pada 4 Juni 2015, kedua lembaga yang menangani dua sistem aplikasi data yang bersumber dari pemerintah daerah itu bersepakat untuk melakukan integrasi sistem aplikasi dengan melakukan Soft Launching SDDKN-SIPD, di Ruang Rapat Sekretariat Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Iwan Kurniawan, ST, MM juga menyampaikan, bahwa

20


Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan menginformasikan sosialisasi tersebut ke beberapa provinsi dan kabupaten. “Ke depan, kami ada pilot project pengintegrasian ini ke provinsi dan kabupaten, khususnya provinsi,” jelasnya. “Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita bersama, ditingkatkan di level (lebih) atas lagi dan di level bawah juga mengikuti,” tambahnya. Saat ini, Ditjen Bina Pembangunan Daerah sedang menyusun langkah-langkah yang akan dikembangkan dalam integrasi (asplikasi SIPDSDDKN). “Kami sudah melaporkan (kepada Mendagri) melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah terkait dengan ini. Beliau sangat responship dan akan ditindaklanjuti dengan menguatkan kelembagaan (program ini) di tingkat daerah, khususnya di provinsi,” terangnya. “Tingkat kabupaten yang melalui provinsi yang akan melaksanakan penguatan kelembagaan, khususnya untuk database di tingkat nasional ini, melalui SIPD maupun integrasi SIPD-SDDKN,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Iwan Kurniawan, ST, MM menyampaikan ucapan terima kasih

untuk fasilitas yang diberikan dalam kegiatan itu dan kerjasama semuanya, dari provinsi, SDDKN, Lemhanas, dan yang lainnya. “Harapan kami, ini terus digulirkan secara kontinu dan jangan sampai lengah. Karena kalau lengah, ini akan menjadi masalah dan nantinya akan menjadi yang itu itu saja, seperti yang sudah-sudah,” tandasnya. “Kami juga memohon bantuan, kooordinasi, dan kerjasama dari Sekretaris Negara terhadap pilot project yang akan dikembangkan,” ungkapnya lagi. Dalam kesempatan itu pula, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc melalui sambutan yang dibacakan Kabag Perencanaan menyampaikan, data dan informasi dalam proses pembangunan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan oleh semua pihak, terutama pemerintah. “Data dan informasi yang berkualitas akan memberikan pedoman bagi pemerintah ke arah perencanaan yang terarah, efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam konteks kebijakan pembangunan,” jelasnya. Menurutnya, data dan informasi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai landasan pertimbangan dalam penyusunan program, kegiatan pembangunan, serta sebagai media akuntabilitas publik dan partisipasi politik di dalam masyarakat. Di era globalisasi, manajemen data dan informasi harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi merupakan alat sebagai support (dukungan) sistem, sebagai dukungan di dalam pengambilan keputusan yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dengan menjamin tersedianya data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Ia juga menjelaskan, SIPD merupakan salah satu kebijakan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana di dalamnya diamanatkan pelaksanaan SIPD.

Sehingga Kemendagri akan mengembangkan satu sistem SIPD dengan mengacu kepada kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014, di mana posisi SIPD itu sendiri, sesuai dengan pasal 274 yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola oleh Sistem Informasi Pembangunan di Daerah. “Hal ini semakin memperkuat peran SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya. Sementara itu, Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD memberikan pedoman, teknis implementasi pelaksanaan SIPD baik dalam bentuk kelembagaan, pendanaan, pengoperasian, dan aplikasi untuk diterapkan di daerah. Di samping itu, SDDKN merupakan salah satu sistem informasi pembangunan yang dikembangkan oleh Sekretariat Negara (Sekneg) yang digunakan sebagai bahan dukungan dalam menunjang proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Presiden atau Wakil Presiden. Karena kesamaan visi dan tujuan, SIPD-SDDKN kemudian bersepakat untuk melakukan integrasi itu. “SDDKN memiliki kesamaan visi dan tujuan dengan SIPD, yaitu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan. Sehingga kami menganggap hal ini mendukung kebijakan nasional secara keseluruhan sesuai sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional,” terangnya. “Tujuan integrasi ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, melalui dukungan data yang akurat, terpilih, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan validasinya,” imbuhnya.[ds] n


Jendela

21

Kabar Bangda Kabar Bangda

Tiga Poin Kerjasama Jadi Dasar KKS, KIS, dan KIP

T

iga poin yang menjadi ruang lingkup kerjasama antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Kepala Badan Pendidiakan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kemensos menjadi dasar bagi pengembangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini. “Database kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik sangat efektif untuk dijadikan dasar dalam pengembangan KKS, KIS, dan KIP.” Demikian bunyi press release yang disampaikan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kemensos, pada 9 Juni 2015, di Kantor Kemensos, Jakarta. Penandatanganan perjanjian kerjasama itu sendiri dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mensos Khofifah Indar Parawansa. Sebagaimana releasnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menjelaskan, perjanjian kerjasma tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik antara Mendagri dengan Mensos. Sebagaimana release-nya lagi, teknis operasional Perjanjian Kerjasama itu

22


sendiri akan ditindaklanjuti oleh tim teknis kedua belah pihak. Dalam keterangannya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, dengan adanya hak akses bagi Kemensos untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP Elektronik (E-KTP), maka Kemendagri menjamin bahwa data yang diakses akurat. “Jadi kami menjamin bahwa data kami akurat. Pihak Kemensos tidak perlu ragu lagi, karena kami punya pengaman yang alamiah yaitu sidik jari dan iris mata,” kata Irman saat memaparkan Sistem Data Kependudukan usai penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut di Kemensos, pada 9 Juni 2015. Menurut Irman, banyak orang yang masih mencoba-coba mendaftarkan dirinya di berbagai daerah dengan nama beda, membuat foto yang berbeda, serta tandatangan yang beda, juga status pernikahan yang beda. Namun itu semua dapat diketahui begitu diambil sidik jari dan iris matanya. Dalam kesempatan tersebut Irman juga mempersilakan pejabat-pejabat di Kemensos untuk menguji Sistem Data Kependudukan milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semua yang menguji coba merasa puas dan uji coba tersebut disambut applaus dari hadirin. “Jadi, jangan khawatir Pak, tidak akan ada data ganda. Kecuali kalau manusia bisa merubah sidik jari dan iris matanya,” kata Irman. Sementara itu, substansi utama yang diatur dalam perjanjian kerjasama itu, meliputi: dasar hukum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pemanfaatan KTP elektronik, data kependudukan, dan NIK; kewajiban para pihak; hak para pihak; akses data; evaluasi dan pelaporan; jangka waktu; keadaan memaksa (force majeur); berakhirnya perjanjian

kerjasama; penyelesaian perselisihan; lain-lain dan penutup. Tak hanya dengan Kemensos, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri juga sudah melakukan kerjasama dengan 52 lembaga lainnya. Lembaga tersebut antara lain: KPU, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, TNP2K, BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bareskrim Polri, Korlantas, Komisi Yudisial, Ditjen Pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Taspen, PT Jasa Raharja dan BNP2TKI. “Adanya perjanjian kerjasama tersebut memberikan gambaran bahwa Pengguna Data Kependudukan berkomitmen memanfaatkan KTP Elektronik dan Database Kependudukan berbasiskan NIK dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik ke depan,” jelas Irman lagi. Menurut Humas Kemensos dalam Press Release Perjanjian Kerjasama itu, kerjasama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP Elektronik akan digunakan untuk mengelola data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam penanganan PMKS, hal itu akan mengefektifkan beberapa hal, pertama, sinkronisasi data PMKS menggunakan database penduduk berbasis NIK menjadi efektif. Kedua, verifikasi dan validasi PMKS menggunakan database kependudukan, NIK dan KTP elektronik menjadi lebih efektif. Ketiga, perencanaan program pengembangan sistem informasi PMKS yang bisa diakses dengan sistem administrasi kependudukan menggunakan data agregat kependudukan. “Melalui MoU tersebut diharapkan tidak hanya sebatas basis data terpadu fakir miskin dan tidak mampu yang valid dan reliable sebagai upaya peningkatan optimalisasi penanganan kemiskinan di masa mendatang.” Demikian release-nya.[ds] n


Jendela

23

Nasional

P

Pilkada Serentak dalam Bayang-Bayang Konflik

ilkada serentak dikhawatirkan banyak fihak berpotensi melahirkan kerusuhan dan instabilitas politik. Andai tidak diantisipasi, akan dapat mengarah kepada ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Bertempat di ruang rapat Bawaslu Lt. 4. JakartaPusat pada tanggal 23 April 2015, diskusi publik yang diadakan oleh Institut Titian Perdamaian dengan tema “Pilkada Serentak dalam Bayang-Bayang Konflik” mencoba memetakan peta konflik dan bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan. Hadir juga sebagai pengamat politik dari CSIS yaitu Philips Vermonte, Ph.D dan Nasrullah, dari Bawaslu. Mohammad Miqdad pembicara dari Institut Titian Perdamaian, menjelaskan bahwa, Penyelenggaraan pemilihan secara langsung dan serentak membuat potensi penyimpangan, pelanggaran, konflik dan sengketa lebih besar. Pasalnya, potensi laten konflik dalam pilkada mengkristal dalam satu waktu. Hal itu membuat dibutuhkan lebih banyak aparat dan infrastruktur yang harus disiapkan untuk mengantisipasi pecahnya konflik. Persoalannya, infrastruktur lembaga yang mampu mencegah konflik tentu sangat terbatas, karena semuanya terkonsentrasi

24


pada saat yang bersamaan. Salah satu faktor pemicu konflik pilkada adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani dengan optimal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun, pencegahan dan penanganan pelanggaran dalam pemilihan merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajaran pengawas pemilu di tingkat daerah. Mohammad Miqdad, narasumber dari ITP melihat pilkada serentak dalam wajah yang optimisme dan percaya bahwa demokrasi Indonesia akan semakin matang dan sejauh ini konflik selalu dapat dapat diatasi dengan baik. Proses demokrasi di Indonesia selalu berhubungan dengan konflik politik dan sumberdaya, dan pilkada serentak berpotensi pada pertarungan untuk menguasai sumberdaya manusia (mobilisasi) dan ekonomi. Pilkada menjadi ”pintu” masuk pertarungan elit-elit lokal dalam menguasai sumber-sumber daya tersebut. Narasumber dari CSIS, Philips Vermonte berpandangan, munculnya konflik-konflik di pilkada memiliki banyak faktor. Seperti konflik di internal partai di tingkat nasional (Golkar dan PPP) yang mungkin dapat menyebabkan ramifikasi di akar rumput partai dalam hal pencalonan siapa yang maju dalam pilkada,

dualisme kepemimpinan di tingkat pusat akan memicu goncangan politik di tingkat bahwa. Hasil pilkada serentak yang mempengaruhi pemilu nasional menjadi arena bagi partaipartai politik untuk memenangkan pilkadapilkada di daerah untuk dijadikan basis finansial atau elektoral, dengan kata lain, menguasai sumber-sumber yang dapat mendatangkan finasial dan basis elektoral akan diperebutkan ”mati-matian” oleh banyak partai. Elit-elit politik yang sulit menerima kekalahan dan melakukan mobilisasi massa menjadi persoalan yang seringkali menciptakan instabilitas, pembakaran simbolsimbol negara atau partai dapat memicu gesekan di akar rumput . Konflik juga dapat terjadi ketika KPU tidak mampu bekerja profesional dan nantinya akan mempengaruhi penerimaan dan persepsi masyarakat terhadap hasil pemilu. Dengan melihat datadata potensi dan monitoring konflik, sering kali tahapan paling rawan adalah pada masa kampanye dan rekapitulasi suara, dan yang terakhir adalah bagaimana mengindetifikasi tipe-tipe konflik, untuk mengantisipasi dan bagaimana mencegahnya. Menurut Nasrullah dari Bawaslu, potensi konflik dapat terjadi jika pemerintah daerah sebagai user tidak mampu menyadari status mereka dalam penyelenggaraaan pemilu, dengan kata lain, tugas, wewenang dan fungsi yang mereka miliki tidak dapat mereka pergunakan dengan baik. Ketidaksiapan pemerintah daerah bisa menjadi potensi konflik terbuka antar partai politik dan masyarakat akar rumput. Media massa juga dapat menjadi bagian dari konflik, jika isi pemberitaannya yang tidak netral dan proporsional, cenderung provokatif dan berupaya memperkeruh suasana. Nasrullah sependapat dengan pandangan dari pengamat CSIS, bahwa konflik internal partai masih berada pada titik yang paling rawan,

karena menyangkut dualisme kepemimpinan dan legalitas pencalonan yang memicu bentrokan. Yang paling penting menurut Nasrullah, bagaimana penegakan hukum, seperti sanksi pidana terhadap politik uang yang ternyata tidak diatur dalam UU 8 No. 2015, atau partai politik dalam proses pencalonan dilarang menerima imbalan dari pasangan calon, kalau terbukti partai tersebut tidak boleh lagi mengajukan pasangan calon pada pemilu berikutnya, atau pembatalan calon yang bersangkutan pada proses pemilu, tetapi lagi-lagi tidak ada sanksi pidananya dalam UU 8 No. 2015. Sanksi pidana selama proses pemilu saat ini menurut Nasrullah belum pernah diterapkan secara maksimal, ini karena pembuat UU tidak ingin mengubur dirinya, karena muncullah UU pemilu yang tidak efektif, dan setiap pemilu banyak celah-celah yang dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran pemilu. Diskusi yang diinisiasi oleh Institut Titian Perdamaian, membuka gambaran bahwa potensi-potensi konflik di pilkada dapat terjadi pada ranah UU Pemilu, penyelenggara pemilu, partai politik, media massa dan masyarakat akar rumput. Untuk menutupi celah-celah konflik saat ini adalah bagaimana mendewasakan masyarakat dalam menggunakan hak konstitusinya dan memiliki daya tahan dari upaya mobilisasi konflik, dan ini membutuhkan peran-peran media massa, institusi kampus, tokoh masyarakat untuk mencegah provokasi-provokasi yang dilakukan oleh elit-elit politik yang kalah. Pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak pada 2015 di 263 provinsi, kota, dan kabupaten, menjadi ujian demokrasi dan sistem politik Indonesia kedepannya, dan sebuah proses bangsa ini menuju demokrasi yang ideal dan mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik.n


Jendela

25

Resensi

The Lost Java Judul | The Lost Java Penulis | Kun Geia Penerbit | IG Press Terbit | Juni, 2012 Tebal | xvi + 363 hlm. ISBN | 978-602-18409-0-0

K

un Geia berusaha menyajikan sebuah novel fiksi yang menampilkan data-data ilmiah, dilengkapi dengan argumentasi serta analisis logis tentang terjadinya pendinginan global di bumi suatu saat nanti, sehingga novel ini dapat membuat pembaca benar-benar merasa terancam dengan tragedi kematian massal. Alur berpikir yang sederhana namun runtun akan membuka pemikiran pembaca tentang sebuah fakta kerusakan lingkungan dan konspirasi permainan politik dunia yang memanfaatkan fenomena tersebut. Novel ini mampu mengungkap fakta ilmiah dan sosial yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh mayoritas manusia saat ini. Secara keseluruhan novel ini yang sangat baik, menggambarkan kehancuran dunia di ambang mata dengan lugas dan keberpihakan yang sangat jelas. Kebenaran Islam dan kekuatan jahat zionis. Alur yang disusun cukup rapi, dan data yang mendukung dieksplor dengan proporsional. Tokoh utama yang dibangun di sini merupakan warga negara Indonesia. Profesorprofesornya berkebangsaan Indonesia.

26


Bahkan mereka membuat skenario luar biasa penyelamatan bumi dan mahluk hidup dari kepunahan akibat pemanasan global. Orang-orang yang digambarkan lebih jenius dari Habibie ini mendirikan Garuda Putih Lab (GarPu Lab) yang tersembunyi di bawah tanah dan tak terlacak oleh satelit. Di situ, mereka melakukan penelitian selama 35 tahun dengan menghimpun 50 ilmuwan dari

berbagai negara demi menyelesaikan sebuah formula untuk misi WAR (Warriors of Antartic). Dalam misi WAR inilah, lima ilmuwan akhirnya berangkat menuju puncak tertinggi di Kutub Selatan yaitu Gunung Vinson Massif. Di tengah badai es yang beberapa kali mengamuk, oksigen yang semakin menipis, suhu yang mencapai -450 derajat Celcius juga avalance yang sesekali mengincar, mereka terus melaju untuk misi mulia ini. Tapi siapa sangka jika di belakang mereka sebuah organisasi rahasia sedang mengikuti mereka dari jalur yang lain untuk merebut formula. Di sinilah mulai terkuak kejahatan Zionis Internasional dengan berbagai jubah organisasinya. Cerita di Novel ini berawal pada 1 April di puncak Vinson Massif terdapat lima orang ilmuan yang sedang mengadakan suatu misi penyelamatan dunia dari kepunahan massal secara diam-diam di puncak tertinggi dari benua Antartika, Kutub Selatan. Semua persiapan untuk melakukan misi penyelamatan umat manusia dari kehancuran massa sudah 90 % completed. Formula khusus yang akan digunakan untuk memberikan reaksi fisika dalam awan, nuklir yang akan digunakan sebagai pemicu badai hingga roket pun telah semuanya dipersiapkan. kunci bagi kelompok Zionis untuk menghancurkan dunia. Kesalahan Mahmoud bisa dimaafkan oleh tim WAR dan Prof. Deni. Amanat yang disampaikan dalam novel ini ialah agar sebagai manusia kita senantiasa mengingat yang namanya kehendak Allah, selain itu dalam novel ini mengmbarkan suatu harapan agar muda mudi bangsa khususnya Indonesia agar mampu berpacu dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam novel ini juga kita dipesankan untuk senantiasa menjaga kelestraian bumi.

Nilai Moral Moral yang disampaikan dalam novel ini sangat khas. Menggambarkan orang-orang yang bersifat keduniaan yang ingin menguasai dunia dengan jalan mempropagandakan permusuhan dinegara-negara khususnya yang bertetangga. Selain itu, moral dalam cerita ini menjelaskan kerasnya perjuangan seseorang dalam melindungi umat dari kehancuran massal. Nilai sosial dalam novel ini menggambarkan rasa kesetiakawanan dan kerjasama yang dijalin dalam setiap karakter penokohan. Serta adanya saling percaya dalam menjalankan suatu misi juga menjadi puncak kesuksesan dalam misi tersebut. Nilai Agama Nilai agama dalam novel ini sangat kental, dimana tokoh-tokohnya dikenal sebagai seorang yang mengerti agama terutama Dr. Gia, Husna, Prof. Deni, dan Mahmoud. Khas sekali nuansa Islami yang disajikan terutama ketika pernikahan Dr. Gia dan Husna walau dalam keadaan sederhana. Cerita secara keseluruhan novel ini sangat pas hadir dikalangan kaum muda. Cerita yang menginspirasi, penuh semangat, serta menunjukkan bahwa segala cita-cita yang diimpikan pasti akan tercapai dengan kerja keras yang luar biasa. Terlebih hal tersebut dalam dipersembahkan untuk dunia. Bukanlah hal yang main-main bahkan nyawa dipertaruhkan untuk mewujudkannya. n


Jendela

27

Banyak orang menghabiskan waktunya di akhir pekan untuk pergi berlibur dan mengunjungi berbagai tempat wisata yang indah dan menyenangkan.

28


Gemuruh Air Terjun Curug

B

Nangka, Menggoda Hasrat Untuk Mandi & Berenang

ogor adalah sebuah kota yang berlokasi sangat dekat dengan Jakarta. Dengan jarak hanya sekitar 50 KM dari Jakarta, Bogor sering kali menjadi pilihan wisata akhir pekan penduduk Jakarta dan sekitarnya. Banyak orang menghabiskan waktunya di akhir pekan untuk pergi berlibur dan mengunjungi berbagai tempat wisata yang indah dan menyenangkan. Banyak diantara Anda yang pastinya ingin berlibur mengunjungi tempat wisata yang mengandung banyak unsur alam. Karena dengan keseharian berkerumunan suasana kota pastinya membuat pikiran menjadi kacau dan lelah. Dengan datang ke wisata alam yang indah salah satu cara untuk membuat otak dan pikiran menjadi fresh kembali. Curug Nangka adalah sebuah air terjun yang terletak di daerah Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berjarak sekitar 20 km dari kota Bogor, Curug ini berada tepat di kaki Gunung Salak, Bogor, sehingga termasuk ke dalam wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Salak. Keindahan alami yang cukup mempesona bisa di nikmati di kawasan wisata air terjun ini. Pohon pinus yang berderet rapi di sepanjang jalan tepat setelah pintu masuk lokasi, seakan menyambut wisatawan yang tiba. Udara sejuk pegunungan ditingkahi suara-suara fauna, seperti burung, monyet, mulai terdengar di telinga dan menambah rasa menyatu dengan

alam. Lokasi parkir kendaraan berada sekitar 200 meter dari pintu gerbang lokasi wisata. Jalan dari pintu gerbang Wana Wisata Curug Nangka hingga ke lokasi parkir sudah cukup nyaman, yaitu berupa aspal hotmix. Di seputaran areal parkir ini terdapat beberapa warung dan tempat makan yang menyediakan berbagai macam bahan untuk kebutuhan para wisatawan. Curug Nangka adalah air terjun yang memiliki ketinggian hanya sekitar 15 meter. Tak seberapa tinggi memang jika dibandingkan dengan air terjun lain. Namun, keindahannya tidak kalah dengan curugcurug lainnya. Perjalanan menuju air terjun dari lokasi parkir dapat ditempuh selama sekitar 30 menit berjalan kaki menyusuri trek sepanjang sekitar 1 km yang cukup menantang. Menantang, karena satusatunya jalan menuju lokasi air terjun adalah dengan menyusuri sungai dan sesekali tepiannya. Sebenarnya bisa saja jika ingin melewati tebing di tepian sungai, namun treknya relatif lebih sulit dan berbahaya apalagi jika kondisi basah atau licin. Inilah alasan pada musim-musim dengan curah hujan tinggi, perjalanan menuju air terjun ditutup untuk semua pengunjung. Perjalanan menuju lokasi air terjun Curug Nangka yang cukup menantang ini diawali dengan jalan menanjak sekitar 300 meter dengan kemiringan mencapai 45 derajat. Jalan menanjak ini sesekali ditemani oleh


Jendela

29

Jelajah disesuaikan. Dengan tiket masuk hanya 7.500 rupiah per orang dan lokasinya yang sangat dekat dengan ibukota, jalan-jalan ke Curug Nangka adalah salah satu lokasi wisata alam yang harus anda sambangi. Curug Nangka adalah tempat yang sangat tepat untuk menjadi alternatif liburan akhir pekan anda bersama keluarga Selain untuk kegiatan hiking mengunjungi curug, wahana wisata ini dapat juga digunakan untuk wisata berkemah karena di lahan ini tersedia area untuk camping ground. Fasilitas yang sudah tersedia dalam wahana wisata ini adalah berupa pos jaga, pondok kerja, loket karcis, jalan setapak, tempat parkir , MCK, shelter (gardu pandang) tempat duduk, ruang informasi dan tempat sampah. Juga banyak dijumpai warung-warung yang menjajakan makanan.n

monyet-monyet liar yang terkadang turun dan datang menghampiri. Tak perlu takut, mereka takkan mengganggu, monyet disini terlihat justru takut dan malu-malu pada manusia. Setelah tiba di atas, ada dua buah saung yang tersedia untuk istirahat sejenak dan sekedar melemaskan otot. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri sungai kecil dengan air yang amat jernih dan segar serta bebatuan alam yang mempesona. Di sebelah kiri dan kanan sungai adalah tebing dengan hutan yang amat lebat. Hampir semua pengunjung akan berhenti sejenak di sungai, untuk berenang, main air ataupun hanya sekedar merendamkan kaki di air yang sangat jernih dan segar ini. Sungai yang kita susuri ini nampaknya sungai yang telah berumur cukup tua, terlihat dari berbagai bebatuan alam yang amat besar dan indah di sepanjang alirannya. Beberapa batu alam yang cukup

30


besar dapat anda jadikan spot foto yang cukup menarik sebagai kenang-kenangan. Setelah menempuh perjalanan menyusuri sungai dan bebatuan sekitar 15 menit, kita akan tiba di lokasi air terjun Curug Nangka. Gemuruh suara air yang deras dan hawa basah yang menyapu tubuh membuat hasrat untuk mandi dan berenang di bawah air terjun yang jernih dan segar begitu menggoda. Suara burung-burung dan monyet liar yang terdengar sesekali di lebatnya hutan belantara menambah nikmat suasana alam. Terbayar lunas semua keletihan perjalanan. Sungguh mempesona. Pada saat melihat Curug Nangka, saya yakin Anda takkan percaya bahwa Anda hanya berjarak sekitar 3 jam dari Ibukota. Untuk Anda yang ingin bermalam, di sekitar pintu gerbang wana wisata Curug Nangka ada beberapa rumah atau villa yang dapat Anda sewa, harganya standar saja, yakni berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah per malamnya. Tentu dengan jumlah ruangan dan fasilitas yang


Jendela

31

Inspirasi

S

Bill Gates Mengakui Pentingnya Pendidikan Bagi Seluruh Umat Manusia

ecara teoritis, pendidikan yang tinggi punya tujuan buat mendidik mahasiswa dengan ilmu-ilmu dasar atau keahlian yang memadai sekaligus membantu kita mengenal “dunia nyata”, baik melalu program terintegrasi (dalam kelas, penelitian, skripsi) atau dalam bentuk field experience (kerja praktek/ magang). Pendidikan tinggi memberikan gelar untuk mahasiswanya, dan berorientasi pada pembentukan insan yang profesional dan memiliki standar ilmu yang cukup. Menurut wikipedia, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Lebih filosofis lagi Pendidikan adalah Untuk Memerdekakan Manusia (Ki Hadjar Dewantara) maupun Pendidikan adalah Untuk Memanusiakan Manusia (Driyarkara). Berpendidikan tinggi selalu diidentikan dengan berhasil dan ukurannya adalah status sosial yang hebat dan salah satunya indikatornya adalah materi yg cukup atau bahkan materi yang lebih dari ukuran pendapatan orang-orang pada umumnya. Namun sering sekali terjadi hal yang

32


sebaliknya, justru orang yang gagal di bangku sekolahan (kuliah) malahan berhasil dalam status sosial dan berlimpah secara materi, seperti layaknya Bill Gates dan Pendiri FaceBook, dan banyak juga di Indonesia orang-orang seperti ini, yang berhasil tanpa selesai kuliahnya ataupun tidak sempat mengenyam pendidikan yang tinggi. Orang paling kaya sejagat yang juga pendiri Microsoft, Bill Gates menyesal karena tak menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Dia memilih keluar dari perguruan tinggi ternama, Harvard demi mewujudkan mimpinya membangun perusahaan kelas dunia. Kini dia mengakui pentingnya pendidikan bagi seluruh umat manusia. “Meskipun saya dikeluarkan dari sekolah dan beruntung memiliki perusahaan software, mendapatkan gelar sarjana adalah jalan yang jauh lebih pasti untuk sukses,” kata Gates Meski berhasil mendirikan Microsoft dan duduk di deretan pertama orang terkaya dunia, Gates tidak beruntung lantaran dikeluarkan dari Harvard pada 1975. Gates mengakui gelar sarjana memberikan manfaat luar biasa. Salah satunya sebagai modal menapaki karir dan mendapat upah lebih baik. Sekaligus membantu perekonomian dunia secara keseluruhan. Pada 2025, Amerika Serikat bakal kekurangan 11 juta pekerja terampil. Sebab, dunia pendidikan dewasa ini menghadapi tantangan besar soal kemauan lulus para

Meskipun saya dikeluarkan dari sekolah dan beruntung memiliki perusahaan software, mendapatkan gelar sarjana adalah jalan yang jauh lebih pasti untuk sukses

siswa. Faktanya, seperlima dari penduduk usia kerja atau sekitar 36 juta orang Amerika mengalami kegagalan dalam kuliah. Alasan tak menyelesaikan kuliah beragam. Mulai dari meningkatnya biaya kuliah, banyak siswa yang dibebani utang, hingga persoalan sistem yang diterapkan pihak universitas. Meski begitu, tenaga kerja lulusan universitas juga tidak sepenuhnya beruntung. Gates menyayangkan banyak pekerja bergelar sarjana yang upahnya justru mengalami penurunan 1,3 persen sepanjang tahun lalu. Masih lebih beruntung mereka yang putus sekolah, karena upah mereka cenderung tetap stabil. Bicara soal pendidikan, Gates merupakan keturunan orang kaya dan bebas masuk sekolah manapun. Pada usia 13 tahun, Gates ke Lakeside School, sebuah sekolah lanjutan eksklusif di Seattle, Washington. Lalu, Gates melanjutkan studinya di Harvard. Semasa kuliah, Gates sudah berpikiran untuk membuat perusahaan sendiri. Di Harvard, Gates tidak sungguhsungguh belajar. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya menggunakan komputer sekolah. Hingga akhirnya Gates memberanikan diri melangkahkan kaki keluar dari Harvard untuk membangun sebuah perusahaan software yang kelak dikenal sebagai Microsoft. Dia membangun Microsoft bersama temannya, Paul Allen. Gates mencatatkan namanya di daftar teratas orang terkaya dunia dengan kekayaan mencapai USD 79 miliar atau setara Rp 1.046 triliun. Proses pembelajaran memang bisa berasal dari mana saja, tidak mesti dari bangku kuliah, tapi kita mesti harus sadari bahwa kuliah itu cukup penting untuk mengembangkan daya nalar kita,sosialisasi kita dengan orang lain hingga cara kita memandang dunia lebih luas lagi. Fakta bahwa pendidikan perguruan tinggi adalah bermanfaat secara finansial dan ekonomis bagi individu dan seluruh negeri bukan rahasia bagi siapa pun. Sebuah nilai ekonomi spesialis yang berkualitas dan kompeten adalah penting dan mencerminkan sebagai faktor berat, yang memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi yang pesat dari negara. Motivator Mario Teguh: “Berhati-hatilah dengan orang yang membanggakan keberhasilannya walaupun dia berpendidikan rendah. Itu tidak boleh dijadikan dalil. Pendidikan itu penting. Buktinya, dengan pendidikan yang sedikit saja, dia bisa berhasil, apalagi jika dia terdidik dengan lebih baik. Bukankah kita dianjurkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Dengan ilmu, segala sesuatu bisa mencapai kualitas tertingginya. n


Jendela

33

Infotek

Medigold Portabel

S

Pengolah limbah B3 ramah lingkungan

ebagaimana kita ketahui, dampak negatif dari aspek kesehatan lingkungan, sebuah sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit juga dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan. Kondisi ini terutama jika limbah yang dihasilkan sebagai akibat aktifitas pelayanan kesehatan tidak dikelola dengan baik Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain. Intinya adalah setiap materi yang karena konsentrasi, atau sifat, atau jumlahnya mengandung B3 dan membahayakan manusia, mahluk hidup dan lingkungan, apapun jenis sisa bahannya. Alat pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terutama untuk limbah medis yang tersedia di pasaran biasanya berukuran besar, mahal dan tidak portabel. Perangkat temuan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini justru sebaliknya. Perangkat karya Lima mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dinamakan Medigold ini justru lebih ringkas, tidak makan tempat dan portabel. Bahkan bisa dijadikan tempat duduk seperti kursi sofa. Tujuan pengelolaan B3 adalah Sebagaimana diperkirakan WHO (1999), bahwa sekitar 10%-25% limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit merupakan limbah yang telah terkontaminasi oleh infectious

34


agent dan potensial mambahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kejadian infeksi nosokomial, juga sering terjadi di Rumah Sakit. Sebagai contoh, keberadaan alat suntik jika pengelolaan pembuangannya tidak benar, berpotensi besar dapat menularkan penyakit kepada pasien lain, pengunjung rumah sakit dan puskesmas, petugas kesehatan, maupun masyarakat umum. Medigold ini juga berukuran kecil, bisa ditempatkan di mana saja. Alat ini juga terus dikembangkan dan diajukan permohonan mendapatkan hak paten dari Dirjen HAKI. Kelima mahasiswa penemu tersebut adalah Vania Erizza (Fakultas Kedokteran Gigi), Gita Prasulistiyono Putra (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), M. Bisyri Lathif (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Ahmad Widardi (Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), dan Pandu Dwijayanto (Fakultas Teknik). Alat ini sengaja di buat multi fungsi, bentuknya seperti sofa. Bila tidak digunakan bisa jadi kursi, Alat yang ada di pasaran

sekitar Rp 5-10 jutaan dan bentuknya besar, Mediagold tersusun oleh berbagai komponen alat yang semuanya lokal sehingga biaya produksinya jauh lebih murah daripada produk lain yang sudah ada di pasaran. Rencananya akan dipasarkan per-unitnya Rp. 2,5 juta. Awal mula membuat alat ini ketika bertemu dengan beberapa praktisi kesehatan yang mengeluhkan sulitnya alat mengolah limbah medis untuk klinik kecil dan menengah. Alat yang ada di pasaran cenderung besar ukurannya dan berharga mahal. Padahal klinik kecil dan menengah disyaratkan mempunyai alat pengolah limbah mandiri. Gita bersama teman-temannya kemudian

mengembangkan Medigold yang lebih portabel dengan harga lebih murah. Medigold terdiri dari dua komponen utama yakni alat sterilisasi dan penghancur jarum suntik. Untuk mesin sterilisasi memanfaatkan panci presto yang dapat digunakan untuk mensterilkan berbagai jenis peralatan medis seperti kain kassa, kapas, maupun perban. Mesin sterilisasi ini memiliki kapasitas sebesar 6 liter serta mampu menghasilkan suhu hingga 300 derajat Celcius dan menghasilkan tekanan sebesar 1,5 atm. Sementara mesin penghancur jarum suntik saat bekerja dengan dialiri arus listrik tegangan 50 volt dan berarus tinggi yaitu 22 amper. Untuk sterilisasi butuh waktu sekitar 1 jam, tetapi untuk menghancurkan jarum suntik sangat cepat, hanya butuh waktu 1-2 detik saja. Medigold dilengkapi dengan dua mode waktu operasi yakni manual dan otomatis. Untuk cara pengoperasian dengan mode otomatis yaitu dengan menggunakan timer(Pengatur waktu ). Pengguna hanya perlu memasukkan limbah setelah klinik tutup di malam hari. Selanjutnya pada keesokan harinya limbah sudah selesai diolah tanpa perlu adanya penjagaan seperti pada mode manual. Bisa dijalankan dengan mode otomatis sehingga tidak memerlukan tenaga kerja tambahan untuk pengoperasiannya. Saat dijalankan Medigold tidak menimbulkan polusi asap seperti pada kebanyakan instalasi pengolahan limbah medis sehingga tidak mencemari lingkungan. dan sangat ramah lingkungan. Dengan dibuatnya alat ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi klinik kesehatan kecil dalam pengolahan limbah medisnya. Alat ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap alat pengolah limbah B3 yang sebagian besar dipenuhi dari luar negeri.n


Jendela

35

Cermin

Cermin

“Kurang 1persen bisa mengalami gangguan ingatan”, Jadi apa saja manfaat air putih ?

8

0% lebih komponen tubuh adalah cairan, organ yang yang terutama sangat besar cairannya adalah darah dan otak, yaitu 90% dan 95% komponen utamanya adalah air. Air juga sebagai pengganti cairan isotonik dalam tubuh ketika bangun tidur, karena pada saat tidur tubuh akan kekurangan cairan, oleh karena itu manfaat air putih ketika diminum setelah bangun tidur adalah menggantikan cairan tubuh yang hilang itu. Menurut Prof Dr Ir Hardinsyah, ahli gizi dan pangan sekaligus dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Petanian Bogor (IPB), kekurangan air bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan otak. “Kurang 1 persen saja bisa mengalami gangguan ingatan”. Hampir sebagian besar komposisi otak terdiri atas cairan, dan ketika otak tidak mendapatkan asupan air yang cukup, akan terjadi gangguan fungsi kognitif (kepandaian) di otak, kata Hardinsyah. Di bawah ini akan saya bahas tentang Manfaat air putih untuk kesehatan : Memperlancar sistem pencernaan. Karena digunakan sebagai bahan utama dalam metabolisme sel dalam tubuh maka secara tidak langsung air juga dapat membantu dalam memperlancar proses pencernaan dalam tubuh sehingga cairan tubuh yang seimbang dapat menjaga fungsi saluran pencernaan. Untuk mengontrol kalori. Dalam beberapa tahun terakhir peserta diet menenggak banyak air minum nonkalori

36


sebagai cara menurunkan berat badan. Makanan yang mengandung banyak air cenderung untuk kerap dikunyah dan diserap tubuh perlahan. Ini menumbuhkan rasa kenyang. Makanan itu di antaranya adalah buah-buahan, sayuran, sup, gandum, dan kacang-kacangan. Merawat kecantikan dan Membuat kulit bercahaya serta Menyegarkan kulit. Seperti yang sudah dikemukakan, tubuh kita sebagian besar terdiri dari cairan. Karena itu, jika tubuh kekurangan cairan, maka secara otomatis, tubuh akan menyerap kadar air yang ada pada kulit dimana komposisi dari kulit itu terdiri dari 70% kandungan air. Jika dibiarkan dan apabila anda tidak cukup banyak mengkonsumsi air, anda dapat terkena masalah kulit seperti, berjerawat, kulit kering hingga keriput. Kulit sendiri pun dapat menyebabkan masalah tambahan seperti eksim, scaling retak, dan infeksi. Kurang cairan menyebabkan sel-sel kulit mengerut. Menyembuhkan berbagai penyakit ringan dan berat Salah satu upaya mengeluarkan penyakit dan kotoran dari dalam tubuh adalah melalui keringat dan air seni. Karena itu, minum air putih yang banyak akan membantu mempercepat proses ini. Bahkan, ada beberapa terapi kesehatan, seperti penyembuhan asam urat, mensyaratkan minum air putih dalam porsi besar. Dari sana, penyakit akan ikut terbuang dengan kotoran di keringat dan air seni sehingga tubuh akan kembali fit. Membantu menjaga berat badan Mara Z. Vitolins, seorang ahli nutrisi dari Wake Forest University Baptist Medical Center menuturkan umumnya tubuh tidak bisa membedakan antara rasa lapar dan haus, karenanya konsumsi air minum bisa membantu membedakan hal tersebut. Sehingga bagi yang ingin menguruskan badan, salah satu cara agar tidak terlalu

banyak makan adalah dengan minum air putih hangat sebelum makan besar (sehingga merasa agak kenyang). Dengan adanya penurunan nafsu makan begitu, kita akan lebih mampu mengontrol banyaknya asupan makanan yang kita makan sehingga membantu menurunkan berat badan, dan menghindari konsumsi minuman lain yang tinggi gula, aklori atau kafein. Penyeimbang tubuh Jumlah air yang menurun dalam tubuh, fungsi organ-organ tubuh juga akan menurun dan lebih mudah terganggu oleh bakteri, virus. Namun, tubuh manusia mempunyai mekanisme dalam mempertahankan keseimbangan asupan air yang masuk dan yang dikeluarkan. Rasa haus pada setiap orang merupakan mekanisme normal dalam mempertahankan asupan air dalam tubuh. Air yang dibutuhkan tubuh kira-kira 2-2,5 l (8 – 10 gelas) per hari. Jumlah kebutuhan air ini sudah termasuk asupan air dari makanan (seperti dari kuah sup, soto), minuman seperti susu, teh, kopi, sirup. Selain itu, asupan air juga diperoleh dari hasil metabolisme makanan yang dikonsumsi dan metabolisme jaringan di dalam tubuh. Dapat mengurangi tingkat stress. Jika kita mengalami dehidrasi maka kita akan merasa stres karena mengingat bahwa jaringan otak kita terdiri dari 85% air. Jadi jangan sampai tubuh kita kekurangan air agar kita bisa bekerja keras dengan semangat. Membantu Mencegah stroke Dengan minum air putih, cairan yang masuk dapat membantu memperlancar sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Selain itu, oksigen yang masuk dalam tubuh lebih tertata dengan baik karena dibantu oleh cairan yang masuk. Dengan cara ini, maka tubuh akan mampu menjaga kestabilan sirkulasi darah sehingga dapat membantu mencegah stroke.


Jendela

37

Menyehatkan jantung Air membantu jantung dalam memompa darah dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Makanya, ketika terjadi dehidrasi (kurang cairan), jantung harus bekerja lebih keras. Akibatnya, tekanan darah pun menurun. Memelihara fungsi ginjal. Cairan tubuh merupakan media yang berguna untuk mentransportasi sisa atau limbah untuk keluar dan masuk kedalam sel. Racun utama dalam tubuh adalah nitrogen urea darah, sejenis cairan yang dapat melewati ginjal untuk kemudian

38


diproses dan diekresikan dalam bentuk urin. Ketika tubuh memiliki cukup cairan, urin akan mengalir bebas, jernih dan bebas bau dan sebaliknya jika kekurangan air maka konsentrasi urin, warna dan bau akan kentara karena ginjal harus menyerap cairan ekstra untuk menjalankan fungsinya. Tak heran bila minum sedikit air maka orang akan beresiko mengalami batu ginjal. Ginjal akan berfungsi normal jika keseimbangan air dalam tubuh terjaga. Sampah utama dalam tubuh adalah nitrogen urea, yang larut dalam air, kemudian disaring oleh ginjal dan dibuang melalui

urin. Ginjal bekerja amat baik jika didukung cairan tubuh seimbang. Tubuh yang cukup air menghasilkan urin berwarna terang, tidak bau, dan mengalir lancar. Mempertahankan fungsi usus. Asupan cairan yang cukup akan membuat makanan yang melewati saluran cerna dapat mengalir lancar dan mencegah terjadinya konstipasi. Ketika anda tidak punya cukup cairan maka usus akan menyerap cairan dari feses untuk tetap menjaga hidrasi sehingga hal ini dapat menyebabkan gangguan buang air besar. Manfaat terapi air putih akan sangat terasa jika anda menjalankannya terutama bagi anda yang sedang bermasalah dengan masalah pencernaan Mengurangi resiko terkena nyeri pada sendi Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang banyak dapat mengurangi terkena nyeri pada sendi. Dalam kebutuhan tubuh yang mencangkup kebutuhan air ternyata air putih dibutuhkan oleh tulang rawan berikut sendi yang normalnya membutuhkan air. Jika tulang tersebut kekurangan air maka akan menipis dan tidak dapat melindungi sendi-sendi dengan baik. Hal tersebut yang mengakibatkan sendi dan tulang terasa ngilu/ nyeri Membantu menghilangkan racun. Waktu bangun di pagi hari minumlah air putih karena hal ini dapat membantu meringankan fungsi ginjal untuk menghilangkan racun-racun dari dalam tubuh. Sedangkan pada malam hari tubuh kita tidak mendapatkan cukup asupan cairan air. Mengeluarkan racun dari dalam tubuh (detoksifikasi). Air berperan dalam penyaringan racun tubuh yang dibuang melalui urine. Kondisi yang parah juga akan mengakibatkan penyakit batu ginjal dan gagal ginjal. Air membantu dalam proses menghilangkan dan memangkas racun dan bakteri dalam tubuh. Ini adalah salah satu

yang paling penting dalam manfaat air itu sendiri. warkan racun dalam tubuh Untuk Kesuburan Air ternyata juga dapat meningkatkan tingkat kesuburan seseorang baik itu laki-laki atau perempuan, ini terjadi karena air dapat merangsang produksi dari hormon-hormon seksual manusia yaitu hormon testosteron dan hormon estrogen. Mencegah timbulnya penyakit batuk dan flu air juga bermanfaat dalam mencegah penyakit tertentu diantaranya batuk dan flu. Segeralah minum air putih terutama secara rutin di pagi hari ketika kita mulai merasakan sakit tenggorokan, Dengan tambahan berdoa dan berfikiran positif Insya Allah flu dan batuk tidak jadi menyerang tubuh kita. Mencegah infeksi saluran kemih Infeksi saluran kemih terjadi pada saluran keluar kandung kencing (uretra), disebut sebagai uretritis, kandung kemih (sistitis), saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih dan ginjal. Di kalangan awam, penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan penyakit anyang-ayangan. Penderita tidak dapat berkemih (buang air kecil) walaupun merasa ingin. Infeksi penyakit biasanya akibat bakteri maupun virus.n


Jendela

39

Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don’t think anybody can talk meaningfully about one without the talking about the other. (Bill Gates)

diterbitkan oleh

direktorat jenderal bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri jl. taman makam pahlawan no. 20 kalibata. jakarta selatan

40


TPID dan Peningkatan Perekonomian di Daerah

Recommend Documents