Title KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) Author Dr.Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak.,CA

Title KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) Author Dr.Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak.,CA Details Pajak menjadi pusat perhatian publik. Penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak besar, tindakan tidak terpuji aparat pajak dalam melakukan kongkalikong dengan Wajib Pajak yang berakhir pada peningkatan kekayaan pribadi aparat pajak. Lembaga negara yang terlibat dalam makelar kasus pajak.Semua itu dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Berikan pendapat anda tentang fenomena pajak yang terjadi dewasa ini dihubungkan dengan materi kepatuhan perpajakan (BAB VI) Modified Sun, 25 Apr 2010 11:23:28 GMT Author Comment Mochamad Gilang Kumala Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Menurut saya, Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting di Negara indonesia. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Jadi Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Ketidak patuhan terhadap pajak melibatkan Wajib Pajak dan aparat pajak sehingga dengan demikian dapat terjadi kong kalikong antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang terjadi saat ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan kepatuhan pajak baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak yang berimbas pada penurunan pendapatan sektor pajak dan berkurang nya pendapatan bagi Negara. Mochamad Gilang Kumala 21309014 Author Comment Aditia Pratama Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - menurut saya, selain merugikan bangsa indonesia kejadian ini pun dapat mempengaruhi pemasukan pajak dari wajib pajak di indonesia, karena kepatuhan pajak di Indonesia akan berkurang akibat para wajib pajak yang bandel, ini di sebabkan karena adanya tidak ada kepercayaan pada para fiskus pajak dari wajib pajak yang patuh. Akibatnya para wajib pajak yang patuh pun akan membandel juga. kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat terdapat presepsi positif dari pajak. Tapi kemarin fenomena yang terjadi di Indonesia menciptakan persepsi negatif dari masyarakat. Sehingga terjadilah perlawanan dari masyarakat baik pasif maupun aktif dalam bidang pajak. contohnya adalah seorang tax agent membuat kuitansi palsu untuk menyelundupkan pajak.(perlawanan aktif) ini adalah bukti bahwa para Wajib Pajak sudah melegalkan segala cara untuk pengurangan pajak. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian hukum untuk menghukum para wajib pajak

Indonesian Computer University's Scholars Repository

yang bandel,sanksi yang berat bagi yang melanggar dan sistem administrasi yang buruk sehingga terjadilah penggelapan pajak,pengurangan pajak(ilegal) dan kongkalingkong para aparat pajak Aditia Pratama 21309022 Author Comment Rizal Maulana Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Nama: Rizal Maulana Kelas: AK-5 NIM: 21309018 Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran nya. Istilah kepatuhan berarti tunduk dan patuh pada ajaran dan aturan. Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan pajak. Wajib pajak yang patuh ialah wajib pajak yang taat dan memnuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuahan wajib pajak ialah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dimana : •Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. •Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. •Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. •Membayar pajak yang terutang tapat waktu. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak berjalan dengan benar. menurut saya,Adanya aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pajak dengan melakukan kongkalikong dengan wajib pajak tidak terlepas karna kurangnya pengawasan di saat melakukan pembayaran pajak serta kurang dipahami dengan benar kewajiban dan peraturan-peraturan yang harus di lakukan oleh setiap wajib pajak dalam pembayaran pajak nya. Itu terjadi karna wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang mudah serta jumlah yang jauh lebih kecil dengan jumlah yang mesti di bayarnya, ditambah dengan aparat pajak merayu untuk melakukan aksi kongkalikong agar pembayaran lebih mudah.Aksi kongkalikong itu di lakukan agar aparat pajak mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan kekayaan pribadi nya.hal tersebut menjadi suatu kerugian besar bagi negara di mana penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara nyata nya hanya sebagian saja dan sisa nya masuk ke harta aparat pajak itu.selain itu adanya keterlibatan para lembaga tinggi negara yang terlibat makelar kasus yang seharusnya menjadi penegak hukum bagi negara, nyata nya tidak berjalan dengan benar.hanya karna sebuah iming-iming ataupun rayuan mereka melakukan aksi yang tidak terpuji itu.Lembaga instansi polri , hakim, jaksa malah memperjual belikan perkara pidana yang seharusnya menjadi suatu hukuman yang setimpal bagi aparat pajak yang tertangkap karna melakukan aksi korupsi baik itu hukuman pidana maupun hukuman perdata. Semua itu karna adanya suatu kepentinagan masing masing, di satu sisi kepentingan pribadi si wajib pajak dan di satu sisi kepentingan untuk meningkatkan kekayaan pribadi tanpa memperdulikan berapa kerugian yang didapat negara karna perbuatan nya tersebut dalam hal ini aparat pajak. Untuk itu perlu adanya suatu pemahaman yang sangat mendalam bagi wajib pajak tentang kewajiban dan peraturan-peraturan pembayaran pajak serta perlu adanya tim pengawas di dalam tubuh instansi pajak dan lembaga tinggi negara agar bisa memberantas aksi yang kurang terpuji seperti itu. Dan secara tidak langsung mempertebal iman agar tidak mudah terbujuk dengan suatu rayuan dan iming-iming untuk melakukaan aksi tersebut. Author Comment m imam sutiono Comments


RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Fenomena pajak yang saat ini terjadi,.dan menjadi pusat perhatian publik adalah merupakan suatu gambaran serta bukti betapa buruknya pengawasan terhadap sistem perpajakan di negara kita ini. Sekaligus betapa pintarnya para aparat pajak beserta jajarannya dalam melakukan aksi penyelundupan pajak.. dan yang lebih membuat saya terhenyak lagi adalah kasus ini sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir terjadi dan baru saat ini terbongkar, itupun berkat pernyataan salah satu orang yang bisa dibilang memiliki jabatan tinggi di jajaran kepolisian republik indonesia “ialah susno duadji” .. dialah yang membeberkan beberapa nama yang turut juga menikmati hasil haram tersebut,. Salah satu dari nama itu ialah yang bernama gayus tambunan, ia diduga menyelundupkan dana pajak sebesar kurang lebih 28 miliar rupiah dan juga sekaligus merugikan penerimaan negara terutama dari sektor pajak,. itu hanyalah segelintir cerita dari para mafia-mafia pajak (makelar kasus) yang sampai saat ini masih berkeliaran dengan bebas dan berfoya-foya serta menikmati hasil pekerjaan haram mereka ini.. dan sampai saat ini pun kasus ini belum memiliki titik temu karena seakan tidak ada yang mau mengakui kesalahan diantara mereka (mafia-mafia pajak). Hal ini tentu saja memberikan reaksi kepada para wajib pajak sebagai pihak yang paling merasa dirugikan, bayangkan saja mereka (para wajib pajak) dengan susah payahnya bekerja dan membayar pajak,., ternyata hasil daripada yang mereka bayarkan tersebut disalah gunakan. Bukan tidak mungkin dengan terjadinya masalah seperti ini, memberikan dampak yang negatif akan kepatuhan pajak dari para wajib pajak. Karena mereka pikir “buat apa bayar pajak,, kalau toh hasilnya/uang yang dibayarkan untuk pajak, malah membuat semakin para pejabat yang sudah kaya menjadi tambah kaya,, atau “buat apa bayar pajak, kalau toh hasilnya hanya untuk berfoya – foya para pejabat-pejabat negara saja,”.jangan salahkan para wajib pajak bila nanti beberapa tahun kedepan penerimaan dari sektor pajak kepada kas negara akan jauh menurun dari tahun – tahun sebelumnya. Karena walau bagaimanapun yang namanya wajib pajak itu juga manusia mereka punya hati. Mereka juga bisa marah, kemarahan itu bisa berupa perlawanan aktif maupun perlawanan pasif,. Sebagai contoh bentuk perlawanan aktif para wajib pajak ialah dengan menghindari pajak dalam artian dengan penahanan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang – barang yang dapat dikenakan pajak, memanipulasi pajak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa KEPATUHAN wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Tapi dengan adanya kasus mafia pajak saat ini, otomatis secara langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bagi negara,yang akhirnya akan berdampak pada kerugian bagi negara khususnya. Dan secara tidak langsung pula akan berdampak pada kerugian terhadap masyarakat (“disini wajib pajak”), pada umumnya.. from ; M.imam sutiono (21309016) Author Comment Dwi Mei Reni Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - NAMA: DWI MEI RENI KELAS:AK-5 NIM:21309007 Saat ini di Negara kita telah terjadi penyelewengan pajak antar Wajib Pajak, Aparat pajak dan Lembaga Negara. Mereka menyelundupkan uang pajak. Mereka saling berkerjasama untuk memperkaya diri sendiri. Dan itu dapat memperngaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Dan kali ini ada istilah MARKUS(makelar kasus) yang baru saja di bongkar oleh salah satu anggota Lembaga Negara. Apabila kejadian ini dibiarkan betapa besarnya kerugian Negara karena sudah dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan banyak sekali kerugian yang akan ditanggung oleh Negara. Bisa saja kali ini rakyat Indonesia tidak akan membayar pajak karena mereka tahu uang yang mereka setorkan ternyata disalahgunakan oleh Aparat atau Lembaga yang tidak bertanggung jawab. Wajib Pajak akan membayar pajaknya bila pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran Negara, Pajak dipergunakan sebagai alat membantu mencapai tujuan ekonomi Negara. Apabila hal tersebut tidak


dilaksanakan oleh Aparat Pajak maka tidak akan ada pertumbuhan di Negara kita. Maka dari itu Perpajakan di Indonesia harus menganut prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arut ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Ketentuan pajak pun haruslah dapat dipahamu, tidak boleh menimbulkan keraguan atu penafsiran yang beda, Undang-Undang perpajakan tidak boleh sering dirubah dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuanundang-undang perpajakan secara umum dan sistematis, biaya perhitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat yang serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Apabila Aparat pajak melakukan tugasnya dengan baik, maka semua tujuan Negara bakal terlaksana dengan baik, dan seluruh rakyat akan dengan semangat membayar pajak. Dan administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu system telah diperbaiki makan faktor-faktor lain akan terpengaruh. Dan Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Dampaknya akan Nampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemmungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan erundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu dari hal kecil atau dari sejak dini kita harus memupuk rasa kejujuran agar menciptakan organisasi atau Negara yang berkembang dan tumbuh dengan rakyat yang sejahtera Author Comment Ade Julita Rahayu Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - NAMA: ADE JULITA RAHAYU KELAS:AK-5 NIM:21309026 Fenomena pajak yang terjadi di dewasa ini bahwa penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang berhubungan dengan aparat pajak sendiri merupakan salah satu perbuatan yang tidak terpuji apalagi hasilnya diterima sebagai kekayaan pribadi. Memberikan pengertian bahwa penyulundupan pajak adalah usaha yang dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri pengenaan pajak. Administrasi perpajakan Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu system telah diperbaiki maka factor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan Nampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktifitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Penurunan tariff pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak pembayar pajak. Dengan tariff pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Author Comment


Risma wijayanti Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - NAMA: RISMA WIJAYANTI KELAS:AK-5 NIM:21309008 Pelayanan perpajakan sebagai pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara(Men-Pan) No.81 tahun 1993 mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat di daerah dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kecenderungan melakukan kecurangan dapat digambarkan dalam bentuk hipotesis berikut: 1.tergantung pada seberapa lama uang korupsi dapat dinikmati.makin lama dapat dinikmati artinya jumlah uang korupsi besar maka makin terdapat kmk. 2.sebaliknya makin cepat atau makin kecil jumlah uang korupsi maka tidak terdapat kmk. 3.makin tinggi gaji/upah/imbalan yang diberikan kepada petugas pajak,maka makin kecil terdapat kmk.sebaliknya makin sedikit imbalan yang diterima maka makin besar terbuka kmk. 4.makin baik system dan mekanisme pendeteksian kecurangan termasuk ketersediaan biaya,waktu,sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mendeteksi kecurangan maka makin kecil terjadi kmk. Penyelundupan pajak adalah usaha tidak dapat dibenarkan dengan kegiatan Wajib Pajak untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang melanggar undang-undang. ~Pendapat saya: Merugikan Negara Mengurangi kepercayaan para wajib pajak pada pemerintah Author Comment rachmatismailsaleh Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Nama: Rachmat Ismail Saleh Kelas: AK-5 NIM: 21309012 Menurut saya, adanya aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pajak dengan melakukan kongkalikong dengan wajib pajak tidak terlepas karna kurangnya pengawasan di saat melakukan pembayaran pajak serta kurang dipahami dengan benar kewajiban dan peraturan-peraturan yang harus di lakukan oleh setiap wajib pajak dalam pembayaran pajak nya. Itu terjadi karna wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang mudah serta jumlah yang jauh lebih kecil dengan jumlah yang mesti di bayarnya, ditambah dengan aparat pajak merayu untuk melakukan aksi kongkalikong agar pembayaran lebih mudah.Aksi kongkalikong itu di lakukan agar aparat pajak mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan kekayaan pribadi nya.Hal tersebut menjadi suatu kerugian besar bagi negara di mana penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara nyata nya hanya sebagian saja dan sisa nya masuk ke harta aparat pajak itu, karena sebagian besar penerimaan pajak negara diperuntukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara.Selain itu adanya keterlibatan para lembaga tinggi negara yang terlibat makelar kasus yang seharusnya menjadi penegak hukum bagi negara, nyata nya tidak berjalan dengan benar.Hanya karna sebuah iming-iming ataupun rayuan mereka melakukan aksi yang tidak terpuji itu.Lembaga instansi polri , hakim, jaksa malah memperjual belikan perkara pidana yang seharusnya menjadi suatu hukuman yang setimpal bagi aparat pajak yang tertangkap karna melakukan aksi korupsi baik itu hukuman pidana maupun hukuman perdata. Semua itu karna adanya suatu kepentinagan masing masing, di satu sisi kepentingan pribadi si wajib pajak dan di satu sisi kepentingan untuk meningkatkan kekayaan pribadi tanpa memperdulikan berapa kerugian yang didapat negara karna perbuatan nya tersebut untuk kekayaan si aparat pajak. Agar semua aksi kurang terpuji dalam sistem perpajakan, mestinya sistem perpajakan harus lebih transparansi dan juga perlu adanya team pengawasan di dalam instansi pajak yang bisa memantau kegiatan perpajakan agar pembayaran perpajakan sesuai dengan harapan. Author Comment Novita_Sari Indonesian Computer University's Scholars Repository

Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - NAMA:NOVITA SARI KELAS: AK-5 NIM: 21309023 Penyelundupan pajak Harry Graham Balter: penyelundupa pajak, sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak. Ernest R Mortenson: Usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak. Robert H Anderson: Penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang. Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan dengan menghasilkan peraturan undang-undang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyelidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pendapat saya: Pentingnya kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting baik bagi negara maju maupun di negara berkembang karena jika wajib pajak dan aparat pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan penyelewengan uang rakyat yang berakibat untuk peningkatan kekayaan pribadi aparat pajak yang akan berakibat merugikan negara.Maka dari itu pentingnya patuh pada perpajakan akan lebih baik karena tekanan, karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan akan sanksi yang akan diterimanya.Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh pada optimalisasi penerimaan pajak dan biaya bagi pemerintah dalam kewajiban administrasi perpajakan. Author Comment kiki purnama sari Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - [justify]Seperti yang kita ketahui, peran pajak pada suatu negara sangat penting di dalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri. Pengertian pajak tersebut menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak pun memiliki ciri-ciri seperti : Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung, pemungutan pajak diperuntukkan bagi pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah baik rutin maupun pembangunan, pemungutan pajak dapat dipaksakan, dan untuk mengisi kas negara/anggaran negara. Di indonesia sendiri, telah banyak dilakukan usaha peningkatan pajak demi kemakmuran bersama, diantaranya adalah dengan mewajibkan setiap warganya yang telah bekerja secara tetap atau telah mempunyai penghasilan rutin untuk memiliki NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Hal itu diyakini dapat meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya membayar pajak demi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Tetapi hal tersebut tidaklah berjalan secara lancar, karena masih ada sebagian besar rakyat Indonesia yang juga beluum memiliki NPWP, padahal telah banyak kegiatan penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pemerintah, baik di media cetak maupun media elektronik. Selain itu, NPWP juga dapat memperingan kerja pemerintah di dalam mengatur ketertiban di dalam sistem pembayaran pajak itu sendiri. Oleh karena itu, NPWP banyak bernilai positif bagi kelancaran pembayaran pajak. Fenomena pajak yang terjadi di Indonesia pun sangat beragam,


mulai dari hal-hal yang termasuk kategori yang harus dibayar pajaknya sampai kasus-kasus besar yang mangkir dari membayar pajak. Padahal, bila dihitung nominal pajak yang tidak dibayarkan pajaknya sangatlah besar dan sangat membantu pemerintah di dalam mengalokasikan dana tersebut untuk membuat sarana-sarana yang notabene nya untuk rakyat itu sendiri. Tapi kembali lagi ke individu yang harus sadar akan pentingnya pajak dan hukum-hukum yang telah mengatur perpajakan di indonesia. Jika dilihat dan di bandingkan, besarnya pajak di Indonesia masih sangatlah kecil di bandingkan dengan negara lainnya. Sebagian besar negara lain, menetapkan kepada warga negaranya untuk membayarkan pajak tersebut dengan nilai yang tinggi. Maka tidaklah heran fasilitas dan sarana negara-negara tersebut jauh lebih maju dibandingkan denga negara kita, melihat kesadaran dan tingkat pendapatan negara tersebut terhadap pajak sangatlah tinngi. Contoh pajak yang sering dibahas adalah ppn dan pph, karena biasanya pajak ini langsung dapat dibayarkan secara langsung oleh masyarakat. Dan juga, pajak ini dapat secara langsung dipungut karena pembayaran pajak ini dipotong langsung dari biaya gaji untuk pph dan pembayaran terhadap pembelian suatu barang untuk ppn. Lain hal nya dengan pajak pajak lainnya, yang agak sulit dipungut karena mangkirnya para pembayar pajak dari kewajiban mereka tersebut. tetapi dengan pembayaran pph dan pph ini pun diharapkan akan selalu berjalan dengan lancar, tanpa kendala yang dapat merugikan. Apalagi banyak terjadi kasus banyaknya pengusaha yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak, yang jumlah nominal pajak tersebut sangat tinggi. Bayangkan saja jika setiap orang seperti meeka, maka pembangunan di Indonesia sudah dapat dipastikan terhenti dengan seketika. Fenomena ini sangat mencengangkan, mengingat usaha yang mereka jalankan selama ini pastilah sangat banyak menuai keuntungan, tetapi mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai warga negara yang jelas-jelas secara langsung maupun tidak langsung mereka telah menggunakan berbagai fasilitas yang ada dan melancarkan bisnis mereka. Seharusnya mereka harus lebih sadar, bahwa pajak itu juga yang telah membantu mereka dengan berbagai fasilitas yang dihasilkan dari pembayaran pajak. Kiki Purnama 21309011 Author Comment Moch Sandri Fahrurozy Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Nama : Moch.Sandri.Fahrurozy NIM : 21309029 Menurut Pribadi Saya, Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting di Negara indonesia. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Jadi Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Yang berlaku sesuai dengan Perundang-Undangan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sitem perpajakn administrasi perpajakn suatu Negara,pelayanan pada wajib pajak,penegakan hukum perpajakan,pemeriksaan pajak,dan tarif pajak. Apa bila Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada keserhanaan prosedur pembayaran pajak,kepatuhan perpajakn wajib pajak,asas keadilan dalam peratutan perundang-undangan perpajakan,factor keahlian aparat dalam melakukan pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan factor yang mempengaruhi kinerja badan perpajakan.Pelaksanaan Ssitem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang di atur suatu Negara pelaksanaanya yang secara historis harus juga mempertimbangkan budaya Negara yang bersangkutan.Dan Secara umum budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kerja Kondisi Budaya,Sosial ekonomi akan membentuk Perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.


Author Comment Serly Oktavia Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Menurut saya,tentang masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting di Negara Indonesia,Karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.Apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan maka akan menimbulkan ketidak inginan yang seharusnya tidak dilakukan seperti penghindaran,pengelakan,penyeludupan dan pelalaian pajak.Wajib pajak akan patuh merekan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyeludupan pajak tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajakyang berkompeten dan memiliki integritas tinggi.Jika wajib pajak patuh ,sadar,paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajak dengan benar dan paham akan hak perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sitem perpajakn administrasi perpajakn suatu Negara,pelayanan pada wajib pajak,penegakan hukum perpajakan,pemeriksaan pajak,dan tarif pajak. Apa bila Ketidak patuhan terhadap pajak melibatkan Wajib Pajak dan aparat pajak sehingga dengan pajak demikian dapat terjadi kong kalikong antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang terjadi saat ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan kepatuhan pajak baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak yang berimbas pada penurunan pendapatan sektor pajak dan berkurang nya pendapatan bagi Negara Pajak menjadi pusat perhatian publik. Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada keserhanaan prosedur pembayaran pajak,kepatuhan perpajakn wajib pajak,asas keadilan dalam peratutan perundang-undangan perpajakan,factor keahlian aparat dalam melakukan pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan factor yang mempengaruhi kinerja badan perpajakan. Semua itu dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.Berikan pendapat anda tentang fenomena pajak yang terjadi dewasa ini dihubungkan dengan materi kepatuhan perpajakan (BAB VI) Serly Oktavia (21309006) Author Comment NurmaFitriPermana Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Menurut saya masalah perjakan yang terjadi di Indonesia sangatlah memalukan sekali,ini membuktikan bahwa pejabat perpajakan dan wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakan yang terdapat di Indonesia,padahal aturan-aturan tersebut sudah sangat jelas dalam undang-undang perpajakan Indonesia begitu pula dengan sanksi yang melanggarnya.Seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini seorang pejabat kelas 3-a dapat menyelundupkan uang pajak sekian milyar. Memberikan pengertian bahwa penyulundupan pajak adalah usaha yang dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri pengenaan pajak.Bila hal ini terus terjadi dan aparat penegak hukum tidak bertindak tegas terhadap pejabat yang menyelundupkan uang pajak ,ini dapat berimbas kepada kemarahan masyarakat khususnya para wajib pajak yang patuh.Sebagai contoh bentuk perlawanan aktif para wajib pajak ialah dengan menghindari pajak dalam artian dengan penahanan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang – barang yang dapat dikenakan pajak, memanipulasi pajak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Dan secara tidak langsung pula akan berdampak pada kerugian terhadap masyarakat , pada umumnya.Selain itu hal ini berdampak pula pada pendapatan Negara dari segi perpajakan karena sebagaimana yang kita tahu dari hasil perpajakan tersebut dapat di gunakan untuk pembangunan dan infrastruktur Indonesian Computer University's Scholars Repository

Negara.Oleh karena itu,diharapkan kepada seluruh wajib pajak dan pejabat perpajakan untuk patuh kepada aturan perpajakan di Indonesia karena bagaimanapun juga hal ini mempengaruhi kondisi Negara kita ke depannya. -Nurma Fitri ak-5 21309013 Author Comment Ira Dewi Lestari Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Nama : Ira Dewi Lestari NIM : 21309001 Kelas: Ak-5 [justify]Menurut saya,Fenomena pajak yang terjadi di dewasa ini bahwa penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang berhubungan dengan aparat pajak sendiri merupakan salah satu perbuatan yang tidak terpuji apalagi hasilnya diterima sebagai kekayaan pribadi.kemarin fenomena yang terjadi di Indonesia menciptakan persepsi negatif dari masyarakat. Sehingga terjadilah perlawanan dari masyarakat baik pasif maupun aktif dalam bidang pajak. Fenomena pajak yang terjadi di Indonesia pun sangat beragam, mulai dari hal-hal yang termasuk kategori yang harus dibayar pajaknya sampai kasus-kasus besar yang mangkir dari membayar pajak. contohnya,banyak terjadi kasus banyaknya pengusaha yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak, yang jumlah nominal pajak tersebut sangat tinggi. Bayangkan saja jika setiap orang seperti mereka, maka pembangunan di Indonesia sudah dapat dipastikan terhenti dengan seketika. Fenomena ini sangat mencengangkan, mengingat usaha yang mereka jalankan selama ini pastilah sangat banyak menuai keuntungan, tetapi mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai warga negara yang jelas-jelas secara langsung maupun tidak langsung mereka telah menggunakan berbagai fasilitas yang ada dan melancarkan bisnis mereka. Seharusnya mereka harus lebih sadar, bahwa pajak itu juga yang telah membantu mereka dengan berbagai fasilitas yang dihasilkan dari pembayaran pajak. Masalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting d seluruh dunia,baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran,pengelakan,penyelundupan dan pelalayan Pajak. yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan pemarimaan pajak negara akan berkurang . Maka dari itu,administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu system telah diperbaiki makan faktor-faktor lain akan terpengaruh. Author Comment Moch Sandri Fahrurozy Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Nama : Nur Fitriani Efendi NIM : 21309028 Kesadaran Dan Kepatuhan Perpajakan Peristiwa penggelapan Pajak Gayus T Tambunan Fakta terbaru adalah pengakuan kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri bahwa ada indikasi pelanggaran dalam penanganan perkara pegawai direktorat jendral pajak Gayis T Tambunan oleh penyidik bereskrim Mabes polri, sayangnya pengakuan itu keluar setelah devisi profesi dan pengamanan (propam) polri menerapkan Susno sagai tersangka. Susno adalah yang sedang membongkar whistle blower institusinya sendiri. Susno menuding Brigjen raja erizman sebagai markus di lingkungan polri. Fakta bicara lain bahwa adanya kejanggalan dalam kasus Gayus terkait dengan uang 25milyar dia langsung memerintahkan tim propam dan tim Independen untuk mengusutnya Indikasi pelanggarann yang di sebutkan kapolri sangat terang benderang yaitu : -tidak di tahannya Gayus seteleh di tetapkan sebagai tersangka korupsi -pencucian uang -penggelapan uang hingga proses penyelidikan selesai dan kapolri menyebut indikasi lain OPINI ?? Fenomena tentang pajak pada saat ini sangat menghawatirkan sekali karena dari tahun ketahun semakin banyak sekali para pejabat , menteri bahkan orang-orang yang mempunyai kuasa tertinggi pun selalu ada saja yang ingin melakukan penyelundupan atau mengambil uang yang bukan hak miliknya sendiri yang di sebut korupsi. Disini kita terkait dalam kasus Gayus T Tambunan yang telah terkait dalam tersangka penglelapan uang pajak. Dan mengapa setelah di Indonesian Computer University's Scholars Repository

jatuhi sebagai tersangka kasus pajak hingga saat ini hukum di Indonesia belum juga di tegakkan apakah beliau adalah seorang pejabat tinggi yang masih harus di pertimbangkan lagi setelah di perjelas sebagai tersangka, tapi mengapa banyak sekali orang-orang yang tidak mampu yang mempunyai kesalahan tidak seberat kasus Gayus seperti mencuri, perampokan dan sebagainya selalu di jatuhi hukuman yang berat sekali. Padahal kasus korupsi ini lebih dari segalanya karena sama saja dengan memakan uang rakyat sampai kasus Gayus T Tambunan telah melakukan pencucian uang hingga penggelapan uang sebesar 25milyar. Ini semua tidak adil bagi rakyat karna sebagai rakyat kita telah patuh dalam meatuhi dalam pembayaran dan peraturan perpajakan. Dan sebaiknya kasus ini lebih di tegakkan lagi dan haruslah di jatuhi hukuman sesuai perbuatannya agar Indonesia dapat lebih membantu lagi kepada rakyat-rakyat miskin agar Negara Indonesia lebih maju lagi, makmur dan sejahtera untuk masa depannya lagi. Author Comment LENA LESTARY Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Istilah kepatuhan berarti tunduk dan patuh pada ajaran dan aturan. Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan pajak. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dapat didefinisikan pula sebagai suatu sikap/perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak berjalan dengan benar. Menurut saya, Fenomena kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia saat ini sungguh mencerminkan buruknya sistem perpajakan di Indonesia. Penyalahgunaan atau penyelewengan pajak ini adalah karena ketidakpastian atau kurang kuatnya hukum yang berlaku di Indonesia, kurangnya kesadaran para oknum perpajakan akan hak dan kewajiban mereka, kurangnya pengawasan terhadap sistem perpajakan, juga karena keserakahan dan kepintaran oknum tertentu untuk menyelewengkan apa yang bukan menjadi haknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pajak adalah iuran yang sangat dihindari oleh sebagian orang atau badan. Kejadian ini bias menambah pelanggaran kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak. Kejadian memalukan ini menimbulkan perlawanan aktif maupun perlawanan pasif dari masyarakat. Contoh bentuk perlawanan aktif para wajib pajak ialah dengan menghindari pajak dalam artian dengan penahanan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang – barang yang dapat dikenakan pajak, memanipulasi pajak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali, hal itu akan sangat berdampak pada pendapatan Negara, karena dengan adanya kasus ini, kepercayaan masyarakat akan berkurang bahkan hilang pada system perpajakan. Dan secara otomatis akan merugikan negara di sektor perpajakan. Pemerintah seharusnya bisa bersikap tegas, karena kasus ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat luas. Ketegasan hukum berupa sanksi pidana harus lebih diperkuat, pengawasan harus diperketat, system transparan atas proses perpajakan harus benar-benar dilakukan, penegasan atas komitmen sebagai abdi negara harus ditegaskan, juga komitmen kejujuran harus tepat dilaksanakan. Hal itu untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi


kemungkinan kejadian buruk seperti sekarang ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik!!!! NAMA: LENA LESTARY KELAS: 1 AK 5 NIM: 21309009 Author Comment wulan isma yulianti Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Nama : Wulan Isma Yulianti NIM : 21309004 BABA VI KESADARAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN PENGETIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN(TAX COMPLIANCE) Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukian suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilan di dewan perwakilan dgn menghasilkan suatu peraturan perundang2an yg menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak.sistem perpajakn yg berlaku di indonesia adalah self assesment system di mn segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak,fiskus hanya melakukan pengawasan melalai prosedur pemeriksaan. Menurut saya,tentang masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting di Negara Indonesia,Karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.Apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan maka akan menimbulkan ketidak inginan yang seharusnya tidak dilakukan seperti penghindaran,pengelakan,penyeludupan dan pelalaian pajak.Wajib pajak akan patuh merekan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyeludupan pajak tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajakyang berkompeten dan memiliki integritas tinggi.Jika wajib pajak patuh ,sadar,paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajak dengan benar dan paham akan hak perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sitem perpajakn administrasi perpajakn suatu Negara,pelayanan pada wajib pajak,penegakan hukum perpajakan,pemeriksaan pajak,dan tarif pajak. Apa bila Ketidak patuhan terhadap pajak melibatkan Wajib Pajak dan aparat pajak sehingga dengan pajak demikian dapat terjadi kong kalikong antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang terjadi saat ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan kepatuhan pajak baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak yang berimbas pada penurunan pendapatan sektor pajak dan berkurang nya pendapatan bagi Negara Pajak menjadi pusat perhatian publik. Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada keserhanaan prosedur pembayaran pajak,kepatuhan perpajakn wajib pajak,asas keadilan dalam peratutan perundang-undangan perpajakan,factor keahlian aparat dalam melakukan pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan factor yang mempengaruhi kinerja badan perpajakan. Author Comment HeruIswanto Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - istilah kepatuhan perpajakan adalah patuh dan tunduk dalam melakukan pajak,dimana seorang wajib pajak harus tepat dalam melakuakan pembayaran pajak. dan ada 2 kepatuhan wajib pajak ialah 1.wajib pajak formal ialah dimana wajib pajak memenuhi semua wajib pajak nya secara formal dan udang-undang 2.wajib pajak materill ialah dimana wajib pajak memenuhi segala materil perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang nya jadi menurut saya kepatuhan perpajakan ialah dimana wajib pajak harus patuh dalam pembayaran pajak, dimana yg telah dialami oleh indonesia saat ini banyak sekali wajib pajak yg tidak patuh dengan kewajiban nya , dengan kita patuh dengan wajib pajak dan sesuai dengan udang-undang maka indonesia akan lebih maju nama :heru iswanto kelas :ak_5 nim :21309019


Author Comment Aji Purnomo Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Nama : Aji Purnomo Kelas: Ak_5 NIM : 21309025 Menurut pendapat saya sebagai seorang wajib pajak merasa sangat dirugikan dengan adanya makelar kasus (Markus). karena pajak yang selama ini dibayarkan ternyata di salah gunakan oleh para pejabat pajak itu sendiri. Jadi bila dihubungkan dengan materi kepatuhan perpajakan itu sendiri, dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. selama ini para wajib pajak meski tidak semua tapi sebagian besar para WP di negara indonesia menurut saya sudah mematuhi aturan perpajakan, tapi tidak cukup hanya WP yang patuh dan melaksanakan tugasnya, pemerintah pun harus ikut andil dalam permasalahan pajak ini. Khususnya para pejabat pajak yang saat ini tengah memimpin,"jangan hanya para wajib pajak yang harus patuh, tetapi para pejabat harus patuh juga. Gimana indonesia mau maju, kalau para pemimpinya pada bobrok seperti ini. . .". Author Comment anna yoana Comments RE:KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) - Pajak menjadi pusat perhatian publik. Penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak besar, tindakan tidak terpuji aparat pajak dalam melakukan kongkalikong dengan Wajib Pajak yang berakhir pada peningkatan kekayaan pribadi aparat pajak. Lembaga negara yang terlibat dalam makelar kasus pajak.Semua itu dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Berikan pendapat anda tentang fenomena pajak yang terjadi dewasa ini dihubungkan dengan materi kepatuhan perpajakan (BAB VI) Jawaban nya : Menurut saya umum bahasa Indonesia (1995:1013),istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Tercemin dalam situasi di mana: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua kententuan peraturan perandungan-undangan perpajakan Mengisi formulir pajak dengan lengakap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya Keapatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir Menyelenggarakan pembukuan Ada 2 macam kepatuhan,yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan kententuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua kententuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Menurut saya, belum sepenuhnya mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan karena masih banyak penyelundupan uang-uang pajak yang Wajib Pajak berikan kepada Negara. Seperti kita ketahui bahwa kepatuhan adalah tunduk atau patuhnya kita terhadap ajaran atau aturan, tetapi masih banyak para penerima pajak menyalahgunakan uang pajak untuk kepentingan pribadinya, seperti kasus Gayus. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan mengawasi kinerja para pekerja pajak dan mengerti akan rakyat yang sudah membayar pajak untuk kepentingan umum.Seharusnya pemerintah sekarang cepat mengusut masalah penyalahgunaan pajak yang terjadi saat ini, karena jika terus diulur-ulurkan, masalah ini tidak akan pernah tuntas dan warga negara Indonesia pun menjadi tidak akan kepercayaan lagi terhadap pemegang pajak dan pemerintah. Dan pemerintah seharusnya menjelaskan kepada masyarakat yang sebenarnya supaya masyarkat memperayai untuk membayar pajak kembali demi kalancaran pembangunan Negara Fakta bicara lain bahwa adanya kejanggalan dalam kasus Gayus terkait dengan uang 25milyar dia langsung memerintahkan tim propam dan tim Independen untuk mengusutnya Indikasi Indonesian Computer University's Scholars Repository

pelanggarann yang di sebutkan kapolri sangat terang benderang yaitu : - tidak di tahannya Gayus seteleh di tetapkan sebagai tersangka korupsi - pencucian uang - penggelapan uang hingga proses penyelidikan selesai dan kapolri menyebut indikasi lain


Title KEPATUHAN PERPAJAKAN (BAB VI) Author Dr.Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak.,CA

Recommend Documents