16
II.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Peran Pemerintah
Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktek menghadapi perbenturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu, misalnya kepentingan pengusaha sering tidak sesuai dengan dengan kepentingn karyawan bahkan sering terjadi kepentingan kedua pihak saling bertentangan. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh karena sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta. Menurut Mangkoesoebroto (1998) dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasi dalam 3 golongan besar, yaitu: a.
Peran Stabilisasi
Pemerintah mempunyai peranan utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sekor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan mobil akan
17
menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pegawai. Pegawai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi seperti sepatu, pakaian, yang seterusnya pengusaha sepatu , dan pakaian akan mengurangi pegawai. Jadi gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lain, yang tanpa adanya campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilisasi ekonomi. b.
Peran alokasi
Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang public, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar (market failure). Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Contoh dari barang/jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar, misalnya saja jalan, pembersihan udara, dan sebagainya. Dalam hal ini tidak ada seorangpun yang mampu mengemukakan nilai kesukaannya terhadap barang publik sehingga tidak ada seorang/pengusaha pun yang mau menyediakan barang tersebut oleh karena itu barang-barang publik disediakan oleh pemerintah karena sistem pasar gagal dalam menyediakan barang tersebut. c.
Peran Distribusi
Peran pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Peranan lain pemerintah
18
adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang timbul oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakan sebagai tidal adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi harus dipisahkan dari masalah keadilan, atau dengan arti kata lain, masalah keadilan adalah masalah efisiensi adalah berkebalikan. Perubahan ekonomi ini dikatakan efisien apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan suatu golongan dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain. Jadi masalah keadilan harus diserahkan kepada masyarakkat, yang melalui wakilwakil mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan keadilan publik yang mereka inginkan, dan selanjutnya pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter merubahah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatann yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaiu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeuaran pemerintah misalnya: perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani dan sebagainya. B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian Kebijakan pemerintah adalah intervensi pemerintah untuk mengubah perilaku produsen dan konsumen. Masalah pertanian berhubungan dengan masalah
19
produksi dan konsumsi dari berbagai komoditas yang dihasilkan oleh sebuah sistem usaha tani dan peternakan. Dengan demikian, analisis kebijakan pertanian dapat diartikan sebagai sebuah sistem logika untuk menganalisis kebijakan publik yang mempengaruhi produsen, baik tanaman maupun ternak dan berbagai olahannya. (Nurmala,2012)
C. Kebijakan Harga Kebijakan harga merupakan wewenang pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan dan keputusan pejabat berwenang, seperti surat keputusan menteri atau pejabat yang diberi wewenang tentang itu. Kebijakan harga diambil dengan tujuan untuk melindungi petani dan menstabilkan perekonomian (Moehar, 2004). Pada tahun 2002, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) diawali dengan konsep Harga Dasar (HD) yang kemudian direformulasi menjadi Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP). Perubahan Harga Dasar (HD) menjadi Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) tertuang dalam diktum ketiga Inpres No. 9/2001 tentang penetapan kebijakan perberasan dan berlaku sejak 1 Januari 2002. Konsep HDPP adalah tingkat harga pembelian gabah/ beras oleh pemerintah yang diharapkan menjadi harga acuan bagi harga beras domestik. Penentuan tingkat HDPP mengacu pada tingkat harga beras yang layak, yaitu yang secara kuantitatif menjamin keuntungan bagi usaha tani padi sekitar 30 persen di atas biaya produksi dan juga HDPP ini menyebabkan harga beras terjangkau oleh sebagian besar konsumen. Pada tahun 2005, istilah HDPP diganti menjadi harga pembelian pemerintah (HPP). Biaya dalam konsep HPP ini relatif lebih murah dibandingkan dengan kebijakan haga dasar, karena pemerintah hanya membeli gabah/beras
20
secukupnya, sesuai dengan kebutuhan penyaluran. Kebijakan semacam inii juga semakin umum dipraktekkan dan negara produsen utama beras, seperti Thailand dan Cina (Maulana, 2012) Untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian berbagai negara melakukan campur tangan dalam menentukan produksi dan harga (Sukirno,2006). Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya, yaitu: 1. Pembatasan (menentukan quota) tingkat produksi yang dapat dilakukan tipatiap produsen. 2. Melakukan pembelian-pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasar bebas. 3. Memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. Kebijakan yang lebih sering dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari pada yang ditentukan oleh pasar bebas. Kebijakan harga yang demikian dikenal sebagai kebijakan harga minimum atau kebijakan harga terendah.
21
Pm
kelebihan penawaran
D
S
D1
D1
P
E
S D 0
Q2
Q
Q1
Sumber : Sadono Sukirno, 2006 Gambar 2. Kebijakan Harga Minimum atau Harga Terendah Apabila didalam pasar tidak terdapat campur tangan pemerintah, keseimbangan dicapai pada titik E – pada harga sebesar P dan jumlah barang yang diperjual belikan adalah sebanyak Q. Jika pemerintah merasa harga P terlalu rendah, kebijakan harga minimun akan dijalankan dan harga akan ditetapkan pada Pm. Dengan kebijakan ini maka pemerintah telah mengubah permintaan dalam pasar dari DD menjadi D1D1. Akibat kenaikan harga tersebut maka para pembeli akan bersedia membeli sebanyak Q2 sedangkan penjual menawarkan sebanyak Q1. Maka dipasar akan terjadi kelebihan penawaran. Untuk menghindari terjadinya kemerosotan harga pemerintah perlu membeli semua kelebihan penawaran yang wujud tersebut pada harga Pm. Satu masalah penting yang akan ditimbulkan dalam menjalankan kebijakan penetapan harga di atas harga keseimbangan adalah masalah stok surplus produksi yang terus menerus bertambah tinggi. Sekiranya setiap tahun pemerintah perlu
22
membeli kelebihan penawaran maka dari tahun ke tahun stok surplus produksi akan bertambah banyak. Cara yang dapat dilakukan agar harga tetap pada tingkat yang ditentukan adalah dengan melakukan kebijakan membuang atau menghancurkan kelebihan produksi yang dibeli pemerintah ataupun denganc ara mengekspor kelebihan produksi itu ke luar negeri. Masalah yang diterangkan di atas, yaitu stok kelebihan produksi yang terus menerus bertambah akibat dari pembelian pemerintah di atas harga keseimbangan, dapat dihindari dengan cara memberi subsidi pendapatan kepada para petani. Dalam kebijakan ini, pemerintah tidak menentukan harga pasar tetapi menetapkan harga jaminan yang akan diterima petani untuk setiap produksinya. Harga jaminan adalah lebih tinggi dari harga keseimbangan yang dicapai dipasar. Jumlah subsidi yang akan diberikan pemerintah untuk setiap unit produksi adalah sebesar perbedaan antara harga jaminan dan harga keseimbangan.
D
S1
P2
S E2
P
E
P1
E1 S1
S 0
Q
D Q1
Sumber : Sadono Sukirno, 2006 Gambar 3. Menaikkan Pendapatan dengan Memberi Subsidi
23
Akibat dari kebijakan memberi subsidi kepada pendapatan petani dan harga dapat dilihat dalam Gambar 2.2. tanpa campur tangan pemerintah maka keseimbangan akan dicapai pada titik E dan harga pasar adalah sebesar P. Karena harga ini dianggap tidak memberi pendapatan yang memadai kepada para etani maka pemerintah perlu menetapkan harga jaminan sebesar P2. Akibat kebijakan harga jaminan yang lebih tinggi itu maka penawaran bertambah dari Q menjadi Q1 dan kurva penawaran berubah dari SS menjadi S1S1. Akibatkanya kedudukan keseimbangan di pasar berubah dari E menjadi E1. Berarti harga pasar barang tersebut menurun menjadi P1. Keseimbangan baru ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan subsidi pendapatan dapat menyebabkan penawaran bertambah banyak dan harga menurun. Tetapi pendapatan yang diterima petani dari penjualannya ke pasar sangat sedikit sekali, yaotu sebesar 0Q1E1P1 dan oleh karena itu untuk mempertahankan pendapatan mereka pada tingkat yang dikehendaki paka subsidi pemerintah diperlukan. Dalam Gambar 2.2 besarnya subsidi pemerintah adalah P1E1E2P2 dan dengan demikian pendapatan yang diterima petani adalah 0Q1E2P2. D
S
P1
E
P
Pm D1
A
D1
S 0
D Q2 Q
Sumber : Sadono Sukirno, 2006 Gambar 4. Kebijakan Harga Maksimum
Q1
24
Didalam masa perang atau ketidak stabilan politik dan kadang-kadang juga dalam masa damai, ada kalanya timbul keadaan dimana penawaran adalah terbatas sedangkan permintaan jauh lebih besar. Dalam pasar bebas, keadaan sepeti itu akan menyebabkan harga harga keseimbangan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari harganya yang wajar. Kebijakan harga maksimum bertujuan unuk mengendalikan harga pada tingkat yang lebih rendah dari pada harga keseimbangan dalam pasar bebas. Tanpa adanya campur tangan pemerintah keseimbangan akan tercapai pada E, dimana harga dalam pasar bebas adalah sebesar P dan dan barang yang diperjualbelikan sebanyak Q. Harga sebesar P dianggap pemerintah terlalu tinggi dan mendorong pemerintah menjalankan kebijakan harga maksimum. Misalkan harga maksimum tersebut ditetapkan pada Pm dan pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan para penjual adalah Q2 sedangkan jumlah yang diminta para pembeli adalah Q1. Dengan demikian kebijakan harga maksimum menimbulkan kelebihan permintaan sebanyak Q2Q1 (Sadono, 2006).
D. Permintaan (Demand) Permintaan (demand) adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu pasar. Sebagian ahli mengatakan bahwa pengertian permintaan adalah jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada tempat dan waktu tertentu dengan harga yang berlaku pada saat itu. (Moehar,2004) Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga pada suatu waktu tertentu.artinya, dalam berbagai tingkat harga terdapat jumlah barang
25
yang diminta, sehingga korelasi antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta ini dapat disajikan dalam kurva permintaan (Nurmala,2012)
Hukum permintaan pada hakikatnya adalah makin rendah harga dari suatu barang, makin banyak permintaan akan barang tersebut. sebaliknya makin tinggi harga suatu barang makin sedikit permintaan akan barang tersebut, dengan anggapan faktor-faktor lain tidak berubah (ceteris paribus). (Moehar, 2004)
P
Q Sumber: Moehar,2004 Gambar 5. Kurva Permintaan
Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan tempat titik-titik yang menggambarkan maksimum pembelian pada harga tertentu dengan anggapan cateris paribus (hal-hal lain dianggap tetap). Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa kurva permintaan tersebut menunjukkan adanya hukum permintaan, dan lurusnya kurva permintaan menunjukkan adanya anggapan bahwa yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan hanyalah tingkat harga, sedangkan hal-hal lain dianggap tetap (cateris paribus). Pertalian antar harga dan permintaan yang berbanding terbalik (negatif) menimbulkan
26
konsekuensi bahwa apabila harga naik maka permintaan turun dan apabila harga turun maka permintaan akan naik. Hubungan ini disebut hukum permintaan. (Nurmala,2012) a. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Permintaan selain pengaruh dari harga barang itu sendiri, permintaan suatu barang dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (Sukirno, 2006). 1. Harga Barang- Barang Lain Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis-jenis barang lainnya dapat dibedakan dengan tiga golongan yaitu : barang lain itu merupakan pengganti, barang lain itu merupakan pelengkap, kedua barang tiak mempunyai kaitan sama sekali (barang netral). 2. Pendapatan Para Pembeli Pendapatn para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang.berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi empat golongan: Barang inferior, barang esensial, barang normal dan barang mewah. 3. Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya
27
akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Sekiranya pemerintah menaikkan pajak terhadap orang-orang kaya dan kemudian menggunakan hasil pajak ini untuk menaikkan pendapatan pekerja yang bergaji rendah maka corak permintaan terhadap berbagai barang akan mengalami perubahan. Barang-barang yang digunakan orang-orang kaya akan berubah permintaannya, tetapi sebalikknya barang-barang yang digunakan orang yang pendapatan rendah yang mengalami kenaikan pendapatan akan bertambah permintaannya. Misalnya, permintaan terhadap mobil mewah akan bekurang tetapi permintaan terhadap rumah harga murah akan bertambah. 4. Cita Rasa Masyarakat Cita rasa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Pada tahun 1960-an sedikit sekali orang yang suka menggunakan mobil buatan jepang, tetapi semenjak tahun 1970-an suasananya sudah sangat berubah. Di berbagai negara di dunia didapati mobil buatan jepang semakin populer dan banyak digunakan orang. Akibatnya, permintaan terhadap mobil-mobil buatan Amerika dan eropa sangat merosot. Contoh ini menggambarkan bagaimana perubahan cita rasa masyarakat apat mempengaruhi permintaan berbagai jenis barang. 5. Jumlah Penduduk Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan. Tetapi biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian lebih banyak orang yang menerima
28
pendapatan dan ini menambah daya beli dalam masyarakat. Pertumbuhan daya beli ini akan menambah permintaan. 6. Ekspektasi Tentang Masa depan Perubahan- perubahan yang diramalkan mengenai kedaaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Ramalan para konsumen bahwa hargaharga akan menjadi bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak pada masa kini, untuk menghemat pengeluaran pada masa yag akan datang. Sebaliknya, ramalan bahwa lowongan kerja akan bertambah sukar diperoleh dan kegiatan ekonomi akan mengalami resesi, akan mendorong orang lebih berhemat dalam pengeluarannya dan mengurangi permintaan.
29
E. Hubungan Antara Harga dan Permintaan
Harga (Rp/kg) 1.000 900 800 700 600 0
1.000 1.200 1.400 1.600 1.900
Permintaan (Kg)
Sumber: Moehar,2004 Gambar 6. Hubungan antara harga dengan permintaan Katakann lah pada saat harga kedelai Rp. 1.000/Kg, permintaan konsumen tercatat 1.000 Kg/ minggu (waktu), tetapi saat harga turun menjadi Rp 900/kg, permintaan meningkat, yaitu menjadi 1.200 Kg. Demikian setrusnya gejala yang terjadi sampai pada saat harga Rp.600/Kg permintaan menjadi 1.900 kg. Gejala ini mengakibatkan kurva permintaan (demand curve) bergeser dari atas ke kanan bawah. Sebaliknya, kita mulai dari harga terendah (Rp600/kg) sampai harga tertinggi (Rp1.000/kg), kurvanya akan bergerak dari bawah ke kiri atas (Moehar, 2004).
30
F. Penelitian Terdahulu
No
1
2
3
4
Nama dan tahun
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Kesimpulan
Ria Kusumaningr um,dkk 2010
Dampak Kebijakan Variabel kombinasi kebijakan Harga Dasar terikat:Permintaan menaikkan HDPP akan Pembelian Beras Indonesia berdampak pada peningkatan Pemerintah Variabel terikat: produksi padi Indonesia, Terhadap Harga beras eceran, tetapi jumlah permintaan Penawaran dan harga jagung, margin beras akan menurun Permintaan Beras di pemasaran beras, disebabkan oleh peningkatan Indonesia pendapatan usaha harga beras eceran. tani, harga gabah tingkat petani, HDPP, penggunaan pupuk urea, jml penggunaan TPS, jumlah pemakaian pestisida, pengeluaran pemerintah dan devisa Pegaruh peningkatan Sri Nuryati Analisa Variabel terikat: pendapatan perkapita dalam 2005 Keseimbangan permintaan beras. jangka pendek akan Sistem Penawaran Variabel Bebas: meningkatkan permintaan dan Permintaan permintaan beras beras, dan dalam jangka Beras di Indonesia tahun t-1, harga gabah panjang tidak merubah tahun t, pendapatan permintaan dan harga beras. perkapita tahun t, Sedangkan peningkatan jumlah penduduk jumlah penduduk dalam tahun t jangka pendek dan pajang akan meningkatkan permintaan dan harga beras. Harga dasar GKG mempunyai Prajogo Dampak Kebijakan Variabel Terikat: pengaruh positif signifikan U.Hadi Harga Dasar pada Harga produsen terhadap harga produsen. 2011 Harga Produsen, gabah Harga produsen mempunyai Harga Konsumen Variabel Bebas: pengaruh positifsangat nyata dan Luas Tanaman Harga dasar gabah terhadap harga beras di Padi: Belajar dari tingkat konsumen. Oleh Pengalaman Masa karena harga produsen sangat Lalu. dipengaruhi oleh harga harga dasar, maka hal ini berarti bahwa harga beras di tingkat konsumen secara tidak langsung juga sangat dipengaruhi oleh harga dasar. Erizal Analisis Kebijakan Variabel terikat : Jamal, dkk Penentu Harga Harga Beras, harga
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berpengaruh nyata
31
5
2006
Pembelian gabah
Gabah Kering Panen (GKP) Variabel bebas : Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
terhadap Gabah Kering Panen (GKP). Akan tetapi dalam kuun waktu tertentu stabilitas harganya kurang baik.
Mohamad maulana 2012
Prospek metode analisis Implementasi deskriptif dengan Kebijakan Harga menggunakan data Pembelian Provitabilitas usaha Pemerintah (HPP) tani, kriteria penentu Multikualitas Gabah kualitas gabah. dan Beras di Indonesia
Kebijakan HPP perlu terus dilanjutkan karena terbukti mampu melindungi harga gabah petani yang seringkali jatuh pada saat panen raya. Kebijakan HPP multikualitas pada gabah diperkirakan mampu meningkatkan keuntungan petani secara signifikan dibandingkan dengan HPP tunggal.
