TINJAUAN PUSTAKA Manajemen Penanggulangan Bencana
Pengertian, Jenis dan Ruang Lingkup Bencana Bencana adalah gangguan ya ng serius dari berfungsinya suatu masyarakat, yang menyebabkan kerugian-kerugian yang besar terhadap lingkungan, material dan manusia, yang melebihi kemampuan dari masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulangi dengan hanya menggunakan sumber-sumber daya masyarakat itu sendiri. Bencana sering diklasifikasikan sesuai dengan cepatnya serangan bencana tersebut (secara tiba-tiba atau perlahan- lahan) atau sesuai dengan penyebab bencana itu (secara alami atau karena ulah manusia) (UNDP, 1992). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan bencana adalah: “Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ”. Jadi bencana dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa, entah karena perbuatan manusia atau alam, mendadak atau berangsur-angsur yang menyebabkan kerugian yang meluas terhadap kehidupan, materi dan lingkungan sedemikian rupa, melebihi kemampuan dari masyarakat korban untuk menanggulangi dengan menggunakan sumberdayanya sendiri (Pudjiono, 2003). Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan Bencana Alam adalah: “Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor”. Pada hakekatnya bencana tidak terjadi secara mendadak. Semua lokasi rawan bencana di dunia termasuk di Indonesia, telah dipetakan dengan sangat baik. Bahkan masyarakat awam di daerah telah mengenal kerawananan daerahnya
9
terhadap bencana tertentu. Masalah yang dihadapi selama ini adalah kurangnya kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi yang memadai (Soetarso, 2004). Manajemen penanggulangan bencana adalah sekumpulan kebijakan dan keputusan-keputusan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berhubungan dengan berbagai tahapan dari semua tingkatan bencana. Satu definisi yang lebih luas dari bencana ciptaan manusia mengakui bahwa semua bencana disebabkan oleh ulah manusia, karena manusia telah memilih, apapun alasannya, untuk berada dimana fenomena alam terjadi yang menyebabkan pengaruhpengaruh yang merugikan manusia. Bencana dapat dipandang sebagai serangkaian fase-fase dari kontimum waktu. Mengidentifikasi dan memahami fase- fase ini, akan membantu untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan bencana dan memberi konsep tentang aktivitas-aktivitas manajemen bencana yang memadai (UNDP, 1992). Penanggulangan
bencana
adalah
suatu
proses
dinamis,
terencana,
terorganisir dan berlanjut untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pengamatan dan analisis bahaya serta pencegahan/mitigasi (pelunakan atau peredaman dampak bencana), kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat rehabilitasi dan rekonstruksi (Soetarso, 2004). Senada dengan hal tersebut, Pudjiono (2003) menjelaskan penanggulangan bencana adalah: “Suatu kumpulan kegiatan yang meliputi semua aspek dari perencanaan, pencegahan, pengelolaan risiko dan tanggapan terhadap kejadian-kejadian bencana, baik sebelum maupun sesudah bencana ”. Berkaitan dengan definisi Soetarso dan Pudjiono (2004, 2003), dapat kita lihat bahwa penanggulangan bencana adalah: 1) suatu kumpulan kegiatan dan bukan hanya satu jenis kegiatan saja, 2) bukan hanya kegiatan tanggap darurat melainkan meliputi tataran yang luas mulai dari perencanaan, pencegahan dan pengelolaan risiko, 3) kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dari sebelum terjadi bencana sampai dengan sesudah kejadian. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) fase/tahapan, meliputi:
10
1.
Prabencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana dilakukan kegiatan yang meliputi: a) perencanaan penanggulangan bencana, b) pengurangan risiko bencana, c) pencegahan, d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan, e) persyaratan analisis risiko bencana, f) penegakan rencana tata ruang, g) pendidikan dan pelatihan, dan h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana dilakukan kegiatan yang meliputi: a) kesiapsiagaan, b) peringatan dini, dan c) mitigasi bencana.
2.
Tanggap darurat Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, b) penentuan status keadaan darurat bencana, c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, d) pemenuhan kebutuhan dasar, e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
3.
Pascabencana Penyelanggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: a) perbaikan lingkungan daerah bencana, b) perbaikan prasarana dan sarana umum, c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, d) pemulihan sosial psikologis, e) pelayanan kesehatan, f) rekonsiliasi dan resolusi konflik, g) pemulihan sosial ekonomi budaya, h) pemulihan keamanan dan ketertiban, i) pemulihan fungsi pemerintahan, dan j) pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan: a) pembangunan kembali prasarana dan
sarana,
b)
pembangunan
kembali
sarana
sosial
masyarakat,
c) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
11
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, g) peningkatan fungsi pelayanan publik, dan h) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Untuk
lebih
jelasnya
fase/tahapan penanggulangan
bencana
dapat
digambarkan sebagai berikut: TANGGAP DARURAT
PRA BENCANA
PASCA BENCANA
Kesiapsiagaan Rehabilitasi
A d a Mitigasi
R Perencanaan
a n c a m a n
Rekonstruksi Tidak ada Ancaman Bencana
Gambar 1 Fase/tahapan penanggulangan bencana Sumber: Sunarti, E., dkk, 2007 Secara umum penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga fase/tahapan, yaitu: 1) prabencana, adalah kondisi keadaan suatu wilayah yang oleh otoritas lembaga pemerintah telah dinyatakan kemungkinan terjadinya bencana sampai menjelang terjadinya bencana. Fase ini meliputi kegiatan perencanaan, mitigasi dan kesiapsiagaan, 2) tanggap darurat, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, dan 3) pascabencana, disebut sebagai kondisi pemulihan Tahap ini meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. (Sunarti, E., dkk, 2007).
12
Kesiapsiagaan dalam Manajemen Penanggulangan Bencana Konsep kesiapsiagaan bencana bertujuan untuk meyakinkan bahwa secara tepat sistem yang memadai untuk bencana, prosedur dan sumber-sumber daya berada di tempat kejadian dan bisa membantu mereka yang tertimpa oleh bencana dan memungkinkan mereka untuk bisa menolong diri mereka sendiri. Tujuan dari kesiapsiagaan bencana adalah untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang merugikan dari satu bahaya melalui tindakan berjaga-jaga yang efektif dan untuk menjamin secara tepat dan efisien serta pengiriman respon emergensi yang menindaklanjuti dampak dari suatu bencana (Pudjiono, 2003). Tujuan kesiapsiagaan bencana menetapkan kerangka kerja yang luas terhadap penanggulangan bencana antara lain: 1) untuk meminimalisasi pengaruhpengaruh yang merugikan dari satu bahaya. Pengurangan resiko bencana dimaksudkan untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang merugikan dari satu bahaya dengan menghilangkan kerentanan, 2) tindakan-tindakan berjaga-jaga yang efektif. Kesiapsiagaan bencana harus dilihat sebagai suatu proses yang aktif dan terus- menerus baik rencana-rencana maupun strategi-strategi yang diperlukan. Hal tersebut merupakan usaha-usaha yang dinamis, yang sering ditinjau lagi, dimodifikasi, diperbaharui dan diujicobakan, 3) organisasi yang efisien. Organisasi yang efisien menyarankan kriteria yang jelas untuk kesiapsiagaan bencana yang efektif. Perencanaan yang sistematis, distribusi yang dilakukan secara baik, peran yang jelas dan tanggungjawab adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Organisasi, Tugas dan Fungsi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Barat
Tingkat Kabupaten Bupati mempunyai tugas mengkoordinasikan organisasi struktural dan non struktural di kabupaten dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap sebelum, saat dan sesudah bencana terjadi. Untuk membantu bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana
13
dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP), dengan dibantu oleh unsur muspida (Dandim dan Kapolres) serta unsur dinas instansi terkait, TNI, Polri, SAR Daerah, PMI dan unsur masyarakat lainnya. (Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Lampung Barat, 2004). Satlak PBP mempunyai tugas secara umum untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan pusat dan provinsi. Sedangkan secara khusus Satlak PBP bertugas: 1) memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 2) melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung di daerah dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana serta sarana dan prasarana yang ada di daerah, 3) melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan organisasi penanggulangan bencana yang ada di daerah terdekat, dan 4) menerima dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan penanggulangan bencana di daerah. Bupati selaku Ketua Satlak PBP membentuk Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP), sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Bupati juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat (quick assessment) apabila terjadi bencana. TRC beranggotakan unsur Pegawai Negeri Sipil daerah, TNI, Polri, SAR daerah dan PMI daerah, selain itu bupati juga membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan untuk membantu pelaksanaan tugas penanggulangan bencana yang terjadi diwilayahnya. Anggota Satgas PB kabupaten berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil sedangkan Satgas PB kecamatan berasal dari unsur masyarakat, yang sudah mendapat pelatihan khusus penanggulangan bencana di daerah. Dilain pihak, dinas sosial juga telah membentuk Satuan Tugas Sosial Penanggulangan Bencana (Satgasos PB) yang berasal dari unsur masyarakat yang terlatih khusus
14
dalam penyiapan/penyajian makanan dalam wadah Dapur Umum Lapangan (Dumlap), dengan ditunjang oleh sarana dan sumberdaya bidang dapur umum ini, diharapkan apabila terjadi bencana, permasalahan penyajian makanan untuk korban bencana dapat diatasi dengan baik. Tingkat Kecamatan Camat bertugas mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana mulai tahap sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana. Untuk membantu camat dibentuk Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP) dengan beranggotakan unsur TNI, Polri, dan LSM dan unit- unit terkait lainnya. Unit Ops PBP memiliki tugas secara khusus: 1) memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan 2) mengkoordinasikan potensi Satgas PB kecamatan, masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satuan Linmas) di wilayahnya
dalam
pelaksanaan
penanggulangan
bencana.
(Pedoman
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Lampung Barat, 2004). Tingkat Desa/Pekon Kepala
desa
(peratin/lurah)
bertugas
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana mulai tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Peratin/lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana sehingga terwujud kemandirian dalam upaya penanggulangan bencana. Peratin/lurah dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di wilayahnya dibantu oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satuan Linmas) pekon/kelurahan. Satuan Linmas ini bertugas: 1) menyusun potensi Linmas dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan pekon/kelurahan, yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya dan 2) mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan
15
bencana yang terjadi diwilayahnya baik sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi. (Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Lampung Barat, 2004). Pembelajaran Penanggulangan Bencana di Indonesia Penanganan Kejadian Gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan bahwa masa tanggap darurat bencana berlangsung selama satu bulan. Pertimbangannya adalah apabila masa tanggap darurat bencana melebihi satu bulan, kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan. Selain itu, masyarakat akan menjadi tergantung pada bantuan dan tidak mandiri jika penanganan bencana berlarut- larut. Motivasi masyarakat untuk kembali berdaya, bangkit dengan seruan gubernur dan bupati agar perekonomian keluarga harus segera bangkit dengan mendorong kepada warga dalam dua minggu setelah kejadian gempa, aktivitas harus segera berjalan kembali, petani harus segera ke sawah, pedagang harus segera berdagang kembali, dan begitupun dengan lainnya (Sunarti, E., dkk, 2007). Terkait dengan kesiapsiagaan bencana, faktor yang krusial dan harus dipertahankan adalah keberadaan pemimpin yang dapat mengayomi dan berwibawa di mata rakyat. Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin daerah yang amanah dan dapat secara tegas mengatur masyarakat, menjadi panutan dan dekat dengan rakyat.
Penanganan Kejadian Kebakaran Lahan Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah Sesuai dengan tupoksi, penanganan pemadaman kebakaran dilakukan oleh beberapa instansi terkait yang memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran maupun kelompok-kelompok masyarakat. Dalam hal penyiapan dan penyaluran logistik. Dinas Sosial dan PMD setempat melakukan penyiapan gudang stok untuk bantuan berupa bahan makanan, pakaian dan peralatan memasak. Logistik ini memang tidak diperuntukkan untuk bencana kebakaran. Tetapi untuk bencana lainnya seperti: banjir, puting beliung dan kebakaran pemukiman. Disamping itu
16
pembentukan regu sukarelawan yang tergabung dalam Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga dimaksudkan untuk kesiapasiagaan dalam penanggulangan bencana. Tim Tagana ini berada dibawah koordinasi Departemen Sosial yang terlatih dalam penanganan bencana termasuk bencana kebakaran hutan dan siap untuk membantu evakuasi dan pemberian bantuan lainnya (Sunarti, E.,dkk, 2007). Belajar dari pengalaman penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah, ada dua hal yang akan dijadikan acuan bagi Kabupaten Lampung Barat dalam upaya pengelolaan pangan untuk penanggulangan bencana, yaitu: 1) lama pemberian bantuan pangan saat tanggap darurat apabila terjadi bencana maksimal satu bulan atau 30 hari, batasan waktu ini untuk menghindari ketergantungan masya rakat pada bantuan dan harapan bahwa masyarakat akan cepat mandiri setelah tertimpa bencana, 2) pendirian gudang stok pangan (logistik) untuk menyimpan cadangan pangan maupun logistik lainnya seperti tenda darurat dan alat memasak bagi pelayana n dapur umum. Manajemen Pangan dalam Penanggulangan Bencana Pasal 52 jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menetapkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan pada saat tanggap darurat bencana adalah meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah pangan. Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, yang menyebutkan akan adanya dana siap pakai yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah yang akan digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat bencana berakhir. Dana tanggap darurat bencana dimaksud sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun penggunaan dana siap pakai ini menurut Pasal 16 point c dan Pasal 17 ayat (2) point e Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 adalah meliputi pemberian bantuan
17
pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, yaitu: 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana, 2) pertolongan darurat, 3) evakuasi korban bencana, 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi, 5) pangan, 6) Sandang, 7) pelayanan kesehatan, dan 8) penampungan serta tempat hunian sementara. Bantuan kebutuhan dasar ini juga harus diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan. Konsep Cadangan Pangan Komponen penyediaan pangan lainnya yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya kebutuhan penduduk yaitu komponen cadangan pangan. Seharusnya setiap komoditas pangan memiliki stok/cadangan, sehingga jika permintaan pangan meningkat pengadaan pangan dapat langsung memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Selama ini komoditas pangan yang memiliki stok diantaranya yaitu beras, gula, serta beberapa komoditas pangan strategis lainnya. Beberapa metode dikembangkan untuk menghitung estimasi besarnya cadangan pangan wilayah (terutama golongan serealia) yang dikembangkan oleh Filipina maupun FAO (Food Agriculuture Organization). Penentuan jumlah stok cadangan pangan pemerintah untuk kelompok pangan biji-bijian seperti beras memiliki tiga pendekatan (Modul Kuliah-Sistem Penyediaan Pangan - MKP-IPB, 2008): 1.
Pendekatan NFA (National Food Authority) Filipina. NFA menggunakan 2 jenis cadangan beras nasional yaitu untuk strategic rice reserve (SRR) dan rice buffer stock (RBS). a. SRR = kebutuhan 15 hari konsumsi beras nasional b. RBS = kebutuhan 30 hari konsumsi beras nasional
2.
Pendekatan Rasio Penggunaan Cadangan Pangan FAO ( FAO Stock to Utilization Ratio). Pendekatan Rasio Penggunaan Cadangan Pangan FAO yaitu menggunakan angka rasio sebesar 3-5% dari tingkat penggunaannya (utilization). Berikut terdapat beberapa studi dari FAO mengenai angka rasio yang digunakan
18
untuk mengestimasi besarnya stok berjalan dan stok emerjensi. Studi yang dilakukan mulai tahun 1974 dan studi terbaru dilakukan tahun 1997. Hasil studi menjelaskan bahwa besarnya angka rasio untuk stok berjalan sebesar 12% dari tingkat penggunaannya, sedangkan untuk stok cadangan emerjensi sebesar 7-8% (studi lama) dan menurun menjadi 3-5% (studi terbaru). Besarnya persentase angka rasio terhadap penggunaannya dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 Rasio penggunaan cadangan pangan FAO Keterangan Stok berjalan (Working Stock)
Studi Lama (1974)
Studi Terbaru (1997)
12%
12%
7-8%
3-5%
Stok cadangan emerjensi (Reserve Elements to Cover most possible shortfalls in 95100% of the cases)
3.
Pendekatan Permintaan Pasar (Usual Marketing Requiremen/UMR) Pendekatan Usual Marketing Requirement (UMR) merupakan metode lain yang digunakan untuk menetapkan cadangan pangan yang layak untuk emerjensi. Pendekatan UMR ini dapat dirumuskan sebagai berikut : UMR = Selisih antara permintaan dengan produksi beras Besaran impor beras pada saat peak (puncak), misalnya El Nino dan Kris is Moneter. Cadangan untuk emerjensi = peak import dikurangi UMR. Berikut merupakan gambaran proyeksi produksi dan kebutuhan pada periode 1999 sampai 2004 di Indonesia.
Dapat dilihat bahwa meskipun produksi padi
meningkat setiap tahunnya sehingga meningkatkan ketersediaan beras, namun kebutuhan terhadap beras lebih besar dibanding ketersediaannya. Permintaan beras ini digunakan untuk konsumsi rumahtangga dan permintaan industri pangan (permintaan antara). Oleh karena itu, selama periode 1999-2004 penyediaan beras di Indonesia defisit sehingga dibutuhkan impor dari negara lain (tabel 2).
19
Tabel 2 Proyeksi produksi dan permintaan beras (1999-2004)
1999
Produksi Padi 50401783
Ketersediaan Beras 1) 29530405
Konsumsi RT 25299157
Permintaan Antara 6488639
Total Permintaan 32156927
Defisit (impor) (2626522)
2000
51179412
30937955
25259623
6832134
32478481
(1540527)
2001
50096486
30283326
25218604
7174100
32771246
(2487920)
2002
50597451
30586159
25176293
7514532
33073152
(2486993)
2003
51103425
30892021
25132879
7853434
33372463
(2480442)
2004
51614460
31200941
25088550
8190822
33669384
(2468443)
Tahun
Keterangan: Produksi setelah dikurangi dengan benih dan kehilangan hasil sebesar 10%, serta angka konversi 0,65 Cadangan
pangan
pemerintah
ditetapkan
secara
berkala
dengan
memperhitungkan tingkat kebutuhan pangan masyarakat dan ketersediaan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan/keadaan darurat. Masing- masing daerah perlu menghitung secara cermat kebutuhan pangan pokok masyarakatnya ditambah dengan cadangan guna penanggulangan resiko bencana alam, sebesar 10%. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pangan pokok adalah beras. (Sumarno, 2006). Neraca Bahan Makanan Untuk mengukur tingkat ketersediaan pangan di wilayah, diperlukan suatu alat yang diakui secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Saat ini, alat yang digunakan untuk mengukur ketersediaan pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM). Tabel Neraca Bahan Makanan disusun dengan menggunakan metode dari Food and Agriculture Organization (FAO), yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan data di wilayah tertentu. Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan (supply) dan penggunaan (utilization) pangan, hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Penyediaan (supply) didapat dari hasil produksi ditambah impor dan dikurangi ekspor. Penggunaan (utilization) suatu komoditas bahan makanan adalah untuk keperluan pakan, bibit, industri makanan, industri non makanan,
20
yang tercecer serta bahan makanan yang tersedia pada tingkat pedagang pengecer. Tingkat ketersediaan bahan pangan per kapita per hari diperoleh dari hasil supply dikurangi utilization kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Informasi ketersediaan bahan makanan tersebut disajikan dalam bentuk kuantum (volume) dan kandungan nilai gizinya disajikan dalam satuan kkal energi, gram protein dan gram lemak. Ketersediaan pangan perkapita mengindikasikan baik rata-rata peluang individu untuk memperoleh bahan pangan maupun ketahanan pangan ditingkat makro (NBM-Kabupaten Muara Enim Tahun 2006-2007). Potensi Sumberdaya Pangan di Kabupaten Lampung Barat Potensi Pangan Sumber Energi Kabupaten Lampung Barat memiliki wilayah cukup luas untuk pengembangan komoditas agribisnis seluas 178.172 hektar dengan luas lahan terolah unt uk pengembangan pertanian tanaman pangan sebesar 16.291 hektar. Kondisi agroklimat dan kesuburan tanah Kabupaten Lampung Barat berpotensi untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian. Pangan Sumber Energi asal Padi-padian Jumlah dan jenis pangan sumber energi yang berasal dari padi-padian di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2007 adalah untuk padi sawah dengan lahan seluas 33.328 ha dihasilkan produksi sebanyak 145.977 ton padi gagang kering giling (gkg), untuk padi ladang dengan lahan seluas 1.831 ha dihasilkan produksi sebanyak 4.432 ton padi gagang kering giling (gkg), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3. Setelah dijumlah produksi padi sawah dan ladang di Kabupaten Lampung Barat diperoleh hasil sebanyak 150.409 padi gagang kering giling (gkg). Sentra produksi padi sawah di Kabupaten Lampung Barat berada di Kecamatan Suoh, Pesisir Selatan dan Bengkunat, sedangkan sentra produksi padi ladang adalah Kecamatan Bengkunat. Luas panen dan produksi tanaman padi di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel 3.
21
Tabel 3 Luas panen dan produksi tanaman padi sawah dan padi ladang per kecamatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007 No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Kecamatan 2 Pesisir Selatan Bengkunat Bengkunat Belimbing Ngambur Pesisir Tengah Karya Penggawa Pesisir Utara Lemong Balik Bukit Sukau Belalau Sekincau Suoh Batu Brak Sumber Jaya Way Tenong Gedung Surian Jumlah
Padi Sawah Luas (ha) Produksi (ton gkg) 3 4 4.678 21.285 4.835 21.838 2.204 9.808 1.283 5.838 960 4.205 877 3.771 703 2.953 3.913 17.804 482 1.880 324 1.426 7.427 31.936 730 2.190 2.344 10.079 1.850 7.955 700 3.009 33.328 145.977
Padi Ladang Luas (ha) Produksi (ton gkg) 5 6 310 837 1.069 2.630 20 60 3 8 195 293 17 20 68 204 37 101 112 279 1.831 4.432
Sumber: Lampung Barat Dalam Angka Tahun 2007.
Angka Kecukupan Energi AKE (Angka Kecukupan Energi) yaitu rata-rata tingkat konsumsi energi dari pangan yang seimbang dengan pengeluaran energi pada kelompok umur, jenis kelamin, ukuran tubuh (berat) dan tingkat kegiatan fisik agar hidup sehat dan dapat melakukan kegiatan ekonomi dan sosial yang diharapkan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2004 merekomendasikan Angka Kecukupan Energi berdasarkan umur, berat badan dan tinggi badan adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 4. Setelah diambil rata-rata angka kecukupan energi, maka bagi orang dewasa dibutuhkan sebanyak 2000 kkal per hari, sedangkan kebutuhan bagi anak berusia 0-3 tahun adalah sebanyak 735 kkal per hari.
22
Tabel 4 Angka Kecukupan Energi No
Umur
Anak 1 0 – 6 bulan 2 7 – 11 bulan 3 1 – 3 tahun 4 4 – 6 tahun 5 7 – 9 tahun Pria 6 10 – 12 tahun 7 13 – 15 tahun 8 16 – 18 tahun 9 19 – 29 tahun 10 30 – 49 tahun 11 50 – 64 tahun 12 = 65 tahun Wanita 13 10 – 12 tahun 14 13 – 15 tahun 15 16 – 18 tahun 16 19 – 29 tahun 17 30 – 49 tahun 18 50 – 64 tahun 19 = 65 tahun Hamil 20 Trisemester 1 21 Trisemester 2 22 Trisemester 3 Menyusui 23 6 bulan pertama 24 6 bulan kedua
Berat (kg)
Tinggi (cm)
AKE Energi (kkal)
6,0 8,5 12,0 18,0 25,0
60 71 90 110 120
550 650 1000 1550 1800
35,0 48,0 55,0 60,0 62,0 62,0 62,0
138 155 160 165 165 165 165
2050 2400 2600 2550 2350 2250 2050
38,0 49,0 50,0 52,0 55,0 55,0 55,0
145 152 155 156 156 156 156 + 180 + 300 + 300 + 500 + 550
Sumber: WNPG, 2004. Angka Kecukupan Air dan Elektrolit Air merupakan komponen utama dari tubuh, rata-rata tiap orang memiliki 60% air dari berat tubuhnya. Semua sistem di dalam tubuh tergantung oleh air. Sebagai contoh, air akan membilas racun dari organ vital, membawa zat gizi ke sel tubuh dan menghasilkan kelembaban bagi jaringan telinga, hidung dan tenggorokan. Kurangnya air dalam tubuh dapat menyebabkan kurang cairan atau dalam kondisi lebih parah dapat terjadi dehidrasi, yaitu keadaan yang timbul
23
karena tubuh kekurangan air sehingga tidak dapat menjalankan fungsi normalnya. Lalu berapa sebenarnya kebutuhan air minum per hari bagi manusia?. Menurut Wolf (Sutrisno, C. Totok, 2006), untuk orang dewasa kira-kira memerlukan air sebanyak 2.200 gram setiap harinya. Kebutuhan dan kecukupan air bervariasi antara individu satu dengan lainnya maupun pada individu yang sama. Penentuan kecukupan dan kebutuhan air ditentukan dengan metode keseimbangan antara pengeluaran dengan asupan. Besarnya kebutuhan air dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, suhu dan kelembaban lingkungan serta aktifitas fisik. Rekomendasi bagi masyarakat Indonesia berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2004 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 5.
Kategori Kondisi Konsumsi Pangan Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis maupun sosial. Hal ini terkait dengan fungsi makanan yaitu gastronomic, identitas budaya, religi dan magis, komunikasi, lambang status ekonomi serta kekuatan dan kekuasaan. Standar yang digunakan dalam identifikasi masalah konsumsi dan ketersediaan pangan adalah meliputi aspek kuantitas dan kualitas. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004 ditetapkan standar kuantitas jumlah gizi yang dianjurkan yaitu: Angka Kecukupan Energi sebesar 2000 kkal/kapita/hari untuk tingkat konsumsi dan 2200 kkal/kapita/hari untuk tingkat ketersediaan. Berdasarkan tingkat konsumsi/ketersediaan energi (TKE) yaitu perbandingan antara jumlah konsumsi/ketersediaan energi aktual dengan AKE (konsumsi/ketersediaan
pangan)
dikalikan
100%,
maka
kondisi
konsumsi/ketersediaan pangan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) > 120% (over), 2) 90-119% (normal), 3) 80-89% (defisit ringan), 4) 70-79% (defisit sedang) dan 5) < 70% (defisit berat). (Laporan Akhir Konsumsi Gizi. Departemen Kesehatan RI, 1996).
24
Tabel 5 Angka Kecukupan Air AKG (2004) (liter/hari)
Kelompok Umur Bayi 0 – 6 bulan 7 – 12 bulan
0.8 1.0
Anak 1 – 3 tahun 4 – 6 tahun 7 – 9 tahun
1.1 1.4 1.6
Pria 10 – 12 tahun 13 – 15 tahun 16 – 18 tahun 19 – 29 tahun 30 – 49 tahun 50 – 64 tahun = 65 tahun
1.8 2.1 2.2 2.5 2.4 2.3 1.5
Wanita 10 – 12 tahun 13 – 15 tahun 16 – 18 tahun 19 – 29 tahun 30 – 49 tahun 50 – 64 tahun = 65 tahun
1.9 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.5
Hamil
2.3
Menyusui
2.8
Sumber: WNPG, 2004
