Penger&an dan Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana Miko Kamal, PhD Miko Kamal & Associates Ins&tut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn)
1
Struktur bahasan – Bencana – Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana – Risiko Bencana – Pengurangan Risiko Bencana – Landasan, asas dan tujuan penanggulangan bencana – Tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana
2
Mengapa perlu UU Penanggulangan Bencana? • ‘…Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan…’ (Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945); • Posisi Indonesia yang berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana; • Memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaran penanggulangan bencana. 3
Rumusan Hukum Bencana • Bencana adalah peris&wa atau rangkaian peris&wa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 2mbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 4
Rumusan…cont. • Tiga jenis bencana – Bencana alam: Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peris&wa atau serangkaian peris&wa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
– Bencana non alam: Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peris&wa atau rangkaian peris&wa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5
Rumusan…cont. – Bencana sosial: Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peris&wa atau serangkaian peris&wa yang diakibatkan oleh manusia yang melipu& konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Note: • Dimana posisi ‘Fenomena alam’ [bukan bencana alam]? – See Putusan Pengadilan tentang lumpur Lapindo.
6
Penyelenggaraan penanggulangan bencana • Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang melipu&: – penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko &mbulnya bencana, – kegiatan pencegahan bencana, – tanggap darurat, dan – rehabilitasi. (Pasal angka 5 UU No. 24/2007) 7
Penyelenggaraan…cont. • Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana (Pasal 1 angka 6). • Mi2gasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 angka 9). • Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di&mbulkan, yang melipu& kegiatan: • • • •
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (Pasal 1 angka 10).
8
Penyelenggaraan…cont. • Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai &ngkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Pasal 1 angka 11). • Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada &ngkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama: • tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, • tegaknya hukum dan keter&ban, dan • bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (Pasal 1 angka 12).
9
Risiko bencana • Risiko bencana adalah potensi kerugian yang di&mbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa: • • • • • • • •
kema2an, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Pasal 1 angka 17 jo Pasal 1 angka 7 PP No. 21/2008). 10
Penanggulangan bencana dan pembangunan nasional • Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana: – sebelum – pada saat – sesudah terjadinya bencana. (Penjelasan UU No. 24/2007) 11
Landasan, asas dan tujuan penanggulangan bencana • Landasan: Pancasila dan UUD 1945 • Asas-‐asas: – Kemanusiaan: perlindungan dan penghormatan HAM. – Keadilan: mencerminkan keadilan proporsional bagi se&ap warga negara. – Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: &dak membedakan latar belakang; agama, suku, ras, golongan, gender dan status sosial. – Keseimbangan, keselarasan dan keserasian: mencerminkan keseimbangan sosial dan lingkungan; mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan; mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
12
Landasan…cont. – Keter2ban dan kepas2an hukum: menimbulkan keter&ban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepas&an hukum. – Kebersamaan: penanggulangan bencana adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. – Kelestarian lingkungan hidup: mencerminkan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan masa datang. – Ilmu pengetahuan dan teknologi: memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara op&mal. 13
Prinsip cepat dan tepat dan prioritas • Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. • Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. 14
Prinsip koordinasi dan keterpaduan • Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. • Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung. 15
Prinsip berdaya guna dan berhasil guna • Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan &dak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. • Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan &dak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 16
Prinsip transparansi dan akuntabilitas • Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. • Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara e&k dan hukum. 17
Prinsip nondiskriminasi dan nonprole2si • Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana &dak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran poli&k apa pun. • Yang dimaksud dengan ”nonprole2si” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Note: Pengalaman penanggulangan bencana? 18
Tujuan penanggulangan bencana • memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; • menyelaraskan peraturan perundang-‐undangan yang sudah ada; • menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; • menghargai budaya lokal; • membangun par&sipasi dan kemitraan publik serta swasta; • mendorong semangat gotong royong, kese&akawanan, dan kedermawanan; dan • menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
19
Tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
20
Tanggung jawab • pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; • perlindungan masyarakat dari dampak bencana; • penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; • pemulihan kondisi dari dampak bencana; • pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; • pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan • pemeliharaan arsip/dokumen oten&k dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
21
Wewenang • penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; • pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-‐unsur kebijakan penanggulangan bencana; • penetapan status dan &ngkatan bencana nasional dan daerah; • penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-‐badan, atau pihak-‐ pihak internasional lain; 22
Wewenang…cont. • perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; • perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan • pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. 23
Wewenang penetapan status dan &ngkat bencana • Penetapan status dan &ngkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang melipu&: – jumlah korban; – kerugian harta benda; – kerusakan prasarana dan sarana; – cakupan luas wilayah yang terkena bencana; – dampak sosial ekonomi yang di&mbulkan (Pasal 7 ayat (2) UU No. 24/2007) – Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Presiden.
24
Tanggung jawab Pemda • penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; • perlindungan masyarakat dari dampak bencana; • pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan • risiko bencana dengan program pembangunan; dan • pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. 25
Wewenang Pemda • penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; • pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-‐ unsur kebijakan penanggulangan bencana; • pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; • pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; • perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan • pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota. 26
Pengurangan risiko bencana • Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana (Pasal 7 ayat (1) PP No. 21/2008)
27
Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan par&sipa&f penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan • penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. (Pasal 7 ayat (2) PP No. 21/2008) • • • •
28
