TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS USAHA DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHATO

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 10 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS USAHA DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHATO Verrawaty1 ([email protected]) Rosmini 2 ([email protected]) Abstrak Verrawaty, NIM: 0908015319, Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Aktifitas Perdagangan Di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, di bawah bimbingan Ibu Rosmini,selaku Dosen pembimbing utama dan Ibu Rika Erawaty, salaku Dosen pendamping. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan dengan luasan 67.766 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 577/ Menhut-II/2009. Adanya aktifitas perdagangan di kawasan tersebut telah melanggar perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 31 ayat (1) dan(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan taman nasional adalah untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Dengan adanya kegiatan di kawasan tersebut bukan hanya melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap fungsi hutan itu sendiri. Hal ini dilakukan agar Hutan tetap terjaga dan terlindungi dengan baik karena hutan merupakan Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak,kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang dapat membawa perubahan pada fungsi hutan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris ruang lingkup penelitiannya mencakup pada penelitian yang terkait dengan perundangan, konsep hukum, dengan mengkaji pada data atau kasus dilapangan dan menganalisa dengan Undang-undang yang ada. Konsep pengelolaan Hutan Raya Bukit Soeharto seharusnya memiliki komitmen yang jelas, ketidak konsistenan pemerintah terhadap pengawasan dan penggelolaan kawasan tersebut akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan hutan, serta kelemahan terhadap penegakan hukum yang dibungkus dan dikemas rapi dengan sikap welas asih pemerintahlah yang sebenarnyalah yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah di kawasan hutan.

1 2

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

Kata kunci: Dampak Aktifitas dan Usaha

LAW REVIEW IMPACT OF ACTIVITY AGAINST TRAFFICKING IN FOREST PARK AREA BUKIT SOEHARTO Verrawaty3 ([email protected])

Rosmini 4 ([email protected])

ABSTRACT Verrawaty, NIM: 0908015319, Law Review Impact of Activity Against Trafficking In Forest Park area Bukit Soeharto, under the guidance of Mrs. Rosmini, as the main Supervisor and Ms. Rika Erawaty, Lecturer salaku companion. Bukit Soeharto Forest Park is a forest with an area of 67 766 (SixtySeven Thousand Seven Hundred Sixty-Six) Hectare by the Ministry of Forestry Republic of Indonesia Number: SK. 577 / Menhut-II/2009. The existence of trade activity in the region has violated the applicable law, namely Article 31 paragraph (1) and (2) of Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems describes the activities to do in the park is to interests of research, science, education, cultivation, culture and nature. With the activities in the region not only violate the provisions in the legislation but also can have an impact on the function of the forest itself. This is done so that the forest is maintained and well protected because the forest is a natural resource that controls the lives of many people, the activities carried out by the traders can bring changes in the function of the forest. This type of research is Normative Empirical research scope covers the research related to the legislation, the concept of law, by examining the data or cases in the field and analyze the existing Act. The concept of Bukit Soeharto Forest management should have a clear commitment, inconsistency penggelolaan government to control the region and could eventually result in destruction of forests, as well as the weakness of the rule of law that is wrapped and packaged neatly with the government that compassion that cause a variety of problems in forest area. Keywords: Impact and Business Activity

3 4

2

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS (Verrawaty)

Pendahuluan Secara konkrit rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap dampak aktifitas usaha di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto? 2. Bagaimana pengawasan terhadap dampak usaha di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto?

Tujuan 1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap dampak aktifitas usaha di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. 2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap dampak usaha di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Pembahasan 1.

Pengertian Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Definisi hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan definisi lingkungan hidup, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termaksud manusia dan perilakunya,

yang

mempengaruhi

alam

itu

sendiri,

kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

3

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas sekali, secara ilmu bahasa akan memerlukan penguraian yang panjang lebar dan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia serta makhluk hidup pada umumnya, yang dimaksud lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian yang dalam bahasa Inggris distilahkan dengan “environment”. “Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang”.5 Hal penting dan utama dari hukum lingkungan adalah bekerjanya hukum lingkungan didalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dikatakannya, hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah hukum yang Hukum Lingkungan. Definisi hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan definisi lingkungan hidup, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termaksud manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

alam

itu

sendiri,

kelangsungan

perikehidupan,

dan

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

5 Muhamamad Erwin, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Reflika Aditama, Bandung, halaman 9.

4

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS (Verrawaty) Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas sekali, secara ilmu bahasa akan memerlukan penguraian yang panjang lebar dan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia serta makhluk hidup pada umumnya, yang dimaksud lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian yang dalam bahasa Inggris distilahkan dengan “environment”. “Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang”.6 2. Kawasan Hutan Raya Hutan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah : Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengertian kehutanan menurut pasal 1 butir 1 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”. Berdasarkan pengertian isi penjelasan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dapat dipahami bahwa ada dua kepentingan yang terkandung dalam hakekat hutan yaitu: Pertama, bahwa hutan yang berisi sumber daya alam hayati merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada 6 Muhamamad Erwin, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Reflika Aditama, Bandung, halaman 9.

5

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional

Kedua bahwa hutan

merupakan suatu kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkunganya yang tiddak bisa dipisahkan satu sama lain, disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi-fungsi pokok

lainnya

yaitu ekonomis, ekologis, dan sosial. Karena fungsinya itu maka hutan perlu dilindungi. Prinsip pelestarian hutan diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok tersebut di atas, antara satu dengan yang lainnya.

Taman

Raya Bukit

adalah hutan konservasi yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor. 270/Kpts-II/1991 Tanggal 20 Mei 1991 dan SK No.419/Kpts-II/1994. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan taman nasional adalah untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengurangi fungsi-fungsi pokok tersebut. Dalam penggunaan kawasan taman nasional hanya dapat dibangun sarana kepariwisataan yang dikelola oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa: Di dalam zona pemanfaatan taman nasional.

6

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS (Verrawaty) Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan berasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;dan b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah Menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan pembagian fungsi hutan antara lain: 1. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. Fungsi konservasi ; b. Fungsi lindung; dan c.

Fungsi produksi.

2. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu,

yang

mempunyai

fungsi

pokok

pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

7

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

c.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara kehidupan manusia dan alam dikarenakan hutan merupakan penyeimbang dalam kehidupan manusia dan hutan juga merupakan paru-paru dunia. Apalagi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang jumlah areal hutannya sangat luas maka dari itu Pemerintah Daerah Kalimantan Timur haruslah melindungi dan menjaga pelestarian hutan agar tidak terjadi pengrusakan lingkungan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3.

Dampak Lingkungan Dampak bermakna suatu perubahan, namun perubahan dalam lingkungan ini sangat mendasar yang ditimbulkan oleh kegiatan. Tentunya hal ini berpegang pada suatu pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk menlai apakah suatu rencana kegiatan mempunyai dampak penting atau tidak.7 Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak Lingkungan Hidup adalah perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mulamula diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang selanjutnya diatur lebih rinci dengan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Amdal merupakan suatu upaya atau

7 P. Joko Subagyo, 2005, Hukum Lingkungan Maslah dan Penanggulangannya, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, halaman 62

8

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS (Verrawaty) pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.8 Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. 4.

Aktifitas perdagangan di Kawasan Taman Hutan Raya Kawasan suaka alam terdiri atas kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa dengan ciri mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan beserta ekosistemnya dan mewakili biota tertentu beserta komunitas ekosistemnya yang langka dan keberadaanya terancam punah. Sedangkan kawasan pelestarian alam terdiri atas kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya dan kawasan taman wisata alam. Pengelolaan kawasan taman hutan raya dan kawasan taman hutan raya dan kawasan taman wisata alam dibawah kewenagan pemerintah yang mencakup inventarisasi potensi kawasan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan wisata. Kawasan Hutan Bukit Soeharto sebagai daerah pelestarian lingkungan hidup, pada Tahun 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK. No. 8

Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, halaman

91

9

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

160/MENHUT_II/2004 tanggal 4 Juni 2004 sebagaimana kawasan di hutan Bukit Soeharto

dengan luas + 20.271 ha ditetapkan sebagai kawasan

dengan Tujuan Khusus yakni untuk Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman. Hutan dengan tujuan khusus ialah hutan yang dipergunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat, pemanfaatan hutan dengan tujuan khusus ini tidak boleh mengubah fungsi pokok kawasan hutan yaitu fungsi kkonsevasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. 9

Hutan

penelitian dan pendidikan adalah kawasan hutan yang digunakan untuk pengamatan/penelitian berbagai jenis flora dan fauna bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian maupun untuk penelitian dari lembaga penelitian atau perguruan tinggi lainnya, baik di Indonesia maupun manca negara. Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam peraturan pemerintah RI No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan pasal 11 ayat

(2)

Pada areal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, atau kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat, jadi hutan adat atau hutan ulayat, hutan marga, 9 Abdul Hakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Cipta Aditya Bakti, Bandung, halaman 41

10

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS (Verrawaty) atau sebutan lainnya merupakan milik masyarakat hukum adat dan termaksud dalam hutan Negara. Pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat juga harus sesuai dengan fungsinya. Jadi jika hutan adat berada pada kawasan hutan produksi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi produksi, jika hutan adat berada dalam kawasan hutan lindung maka fungsi yang berlaku adalah fungsi lindung dan jika hutan adat berada dalam kawasan hutan konservasi, maka yang berlaku adalah fungsi konservasi. Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang berada didalam kawasan Taman Hutan Raya. KHDTK merupakan bagian dari sebuah kawasan hutan yang diberikan kewenangan khusus didalam pengelolaannya. KHDTK ditetapkan dengan mengacu pada Pasal 8 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penunjukan KHDTK juga didasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Kawasan yang diberikan ijin KHDTK dikelola dan menjadi tanggung jawab dari pengelola yang diberikan perijinan. Dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Hutan Penelitian dan Pengembangan merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian. Selanjutnya dinyatakan bahwa kawasan hutan dengan tujuan khusus

11

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

tersebut tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.10 5.

Pengawasan Kawasan Taman Hutan Raya Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan harus dijaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entirtas telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimmpinan. Pengawasan atas penyelenggaran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan

good govermance and clean govermance, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN.

10 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Buffer Zone Sebagai Salah Satu Upaya Konservasi Hutan Pendidikan dan Penelitian UNMULBukit Soeharto, biologyeastborneo.com diakses

tanggal 16 April 2013

12

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS (Verrawaty) Pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan tersebut

dapat

dilakukan melalui11: a. Pengawasan melekat b. Pengawasan masyarakat c.

Pengawasan fungsional

Pengawasan melekat atau built in control merupakan pengawasan yang diwujudkan dalam tata laksana kegiatan yang dilakukan organisasi. Pengawasan ini secara keseluruhan menyatu dengan dengan sistem manajemen dalam suatu organisasi. Pengawasan melekat telah diatur secara khusus dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat dapat dilakukan antara lain melalui pengawsan atasan langsung terhadap kerja yang berada di bawahnya.

11

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/inspektorat/?page=articles_&no=3&sub=Pengawasan%20Atas%2 0Penyelenggaraan%20Pemerintah

13

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

Penutup A. Kesimpulan Setelah melakukan pengamatan, analisa, dan pembahasan terhadap data yang dihasilkan selama penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Tinjauan hukum terhadap dampak aktifitas usaha di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto berdasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Hutan menpunyai fungsi sebagai kawasan konservasi, lindung, produksi, kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan hutan adalah kegiatan yang bersifat pendidikan,

Budidaya, budaya, religi atau keagamaan, pariwisata dimana

kegiatan yang dilakukan tidak boleh menyebabkan perubahan terhadap fungsi hutan itu sendiri. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan dapat menyebabkan pada kemerosotan fungsi hutan. Dari serangkaian aturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini jelas tidak mengijinkan adanya suatu kegiatan yang ilegal dalam kawasan hutan seperti pengrusakan hutan, pendudukan kawasan, pencemaran hutan. Jadi aktifitas usaha di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku saat ini. 2.

Pengawasan terhadap dampak masalah di kawasan Hutan Raya Bukit Soeharto merupakan tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK.Menhut dengan Nomor SK.557/Menhut-II/2009

14

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS (Verrawaty) dalam amar putusan kelima yang memerintahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan

Timur

untuk

melaksanakan

pengelolaan

dan

pemeliharaan serta pengamanan batas Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Sampai dengan hari ini Dinas Kehutanan tidak menjalankan amanat dari Sk. Menhut tahun

2009, hal ini terbukti dengan adanya pembiaran yang

dilakukan oleh pemerintah di kawasan TAHURA. Lemahnya penegakan yang disertai dengan sikap welas asih pemerintah menyebabkan tumpang tindih pemanfaatan kawasan (seperti pencurian kayu,pembukaan lahan untuk perladangan dan perdagangan), aktifitas tersebut menjadikan tidak hutan tidak sesuai dengan yang diperuntukan seharusnya yakni berdasarkan fungsinya yaitu hutan konservasi. Ini diantaranya karena masih atau sangat lemahnya hukum dan perencanaan peruntukan kawasan (tata ruang).

B. Saran 1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka sebaiknya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memindahkan para pedagang kaki lima yang berada di kawasan Taman Hutan raya (TAHURA) di tempat yang tidak dilarang oleh fungsi hutan 2. Sebaiknya

Dinas

Kehutanan

Provinsi

Kalimantan

Timur

segera

menyelesaikan proses administrasi untuk memindahkan para pedagang kaki lima di tempat yang telah disediakan

15

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

DAFTAR PUSTAKA A.

Buku Arief Arifin, 2001, Hutan dan Kehutanan, Kanisus, Yogyakarta Danusaputro St, Munadjat, 1985, Hukum Lingkungan Buku II Nasional, Binacipta, Bandung Erwin Muhammad, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Rafika Aditama, Bandung Hakim Abdul, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Cipta Aditya Bakti, Hardjasoemantri Koesnadi, 2005, Hukum Tata Lingkungan Gajah Mada University, Yogyakarta Koenjoro Dian Hakim, 2004, Hukum Admistrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan Marbun.S.F, 2001, Peradilan Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta Muhammad Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum ,PT.Citra Aditya Bakti Siahaan N.H.T., 2004,Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan ,buku II, Erlangga, Jakarta. Hukum Lingkungan Masalah dan Subagyo P. Joko, 2005, Penanggulangannya, Rineka Cipta,Jakarta Sujatmo, 1996, Aspek-aspek pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Suryabrata, Sumadi, 2003, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B.

Republik Indonesia Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.557/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Tahura Bukit Soeharto Surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/1/1978

16

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DAMPAK AKTIFITAS (Verrawaty) C.

D.

Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Tesis dan Disertasi Izul Kifli Dey (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Di Kalimantan Timur (Studi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Akbar Taufiq Ambrulah (2012), Implementasi Pengelolaan Penelitian Dan Pendidikan Bukit Soeharto Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 160/MENHUT-II/2004), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Atik Lestariningsih (2009), Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Universitas Mulawarman Dalam Mengelola Hutan Penelitian Dan Pendidikan Bukit Soeharto Di Wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara (Studi Tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK : 160/MENHUT-II/2004), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Mella Ismelina Farma Rahayu (2006), Fungsi Hukum dan Pemberddayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan pesisir, Disertasi UNDIP Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Hukum, Artikel Alamat Makalah Seminar Bab II Kajian Teoria. Tinjauan tentang Konservasi Sumber Daya Alam http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/200/jiptiain-aidamaghfi-9954-5-bab2.pdf diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/inspektorat/?page=a rticles_&no=3&sub=Pengawasan%20Atas%20Penyelen ggaraan%20Pemerintah diakses Tanggal 29 Maret 2013 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Buffer Zone Sebagai Salah Satu Upaya Konservasi Hutan Pendidikan dan Penelitian UNMULBukit Soeharto, biologyeastborneo.com

diakses tanggal 16 April 2013 Profil/visi-dan-misi dishutkaltim.com diakses tanggal 04 Juni 2013 Resiko-lingkungan-usaha www.fmp.sinarindo.co.id diakses tanggal 15 Mei 2013

17