TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
CITRA FELANI NIM : 070200391 DEPARTEMEN HUKUM AGRARIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
TINJAUN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Oleh
CITRA FELANI NIM : 070200371
Disetujui Oleh Departemen Hukum Agraria
Prof. Dr. M. YAMIN, SH., MS., CN NIP. 19611231 198703 1 023
Pembimbing I
MARIATI ZENDRATO, SH., M.H NIP. 19570323 198703 2 001
Pembimbing II
AFFAN MUKTI, SH., MS NIP. 19571120 198601 1 002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
ABSTRAK TINJAUN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Oleh CITRA FELANI NIM : 070200391 Salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia adalah tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan mendayagunakan tanah. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Munculnya sengketa hukum adalah berawal dari keberatan dari tuntunan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa tanah secara mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam sengketa pertanahan. Apa kendala dalam pelaksanaan Mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penyelesaian sengketa tanah secara secara mediasi di Kantor Pertanahan Medan. Dari hasil penelitian bahwa sebagai mediator, Kantor Pertanahan Kota Medan mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kurangnya penerapan sanksi perundang-undangan tersebut sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemilik hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya, oleh karena dengan mengacu pada konsep teori kriminalisasi khususnya yang terkait dengan tujuan hukum pidana dimaksudkan bahwa setiap undang-undang pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan masyarakat beserta anggota-anggotanya Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Tanah
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang berupa kesehatan, lindungan, serta bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjaun Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan”. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang Sarjana Hukum, di Program Hukum Agraria di Fakultas Hukum Sumatera Utara. Tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca skripsi ini. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya, dan bagi penulis pada khususnya. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1. Kedua orang tua, kakak dan abang penulis yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, serta doa yang tulus terhadap penulis. 2. Bapak Prof. Dr. M. Yamin, SH., MS., CN. selaku Ketua Jurusan di Hukum Agraria. 3. Bapak Mariati Zendrato,SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 4. Bapak Affan Mukti, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing 2.
5. Seluruh teman-teman kampus Fakultas Hukum dan Hukum Agarria stambuk 2007. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan hukum di Indonesia.
Medan , 18 April 2013
Penulis
DAFTAR ISI
ABSTRAK .......................................................................................................... i KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1 B. Perumusan Masalah ................................................................... 9 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 10 D. Keaslian Penulisan .................................................................... 11 E. Metode Penelitian ...................................................................... 11 F. Sistematika Penulisan................................................................. 17
BAB II
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ........................... 20 A. Peran Kantor Badan Pertanahan Kota Medan ........................... 20 B. Pengaturan Kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan menyelesaikan Sengketa Tanah ........................... 29
BAB III
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN ............................................................................... 39 A. Pengertian dan Jenis Mediasi ..................................................... 39 B. Perilaku Mediasi ........................................................................ 47 C. Tahapan Mediasi ....................................................................... 48 D. Pandangan Hukum di Kota Medan dan Efektivitas Mediasi ..... 52 C. Peran Masyarakat dalam merespon Penyelesaian Sengketa
Tanah Melalui Mediasi .............................................................. 56
BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN MEDIASI A. Penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan ................................................. 58 B. Kendala mediasi terhadap Sengketa Tanah ............................... 77
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 81 A. Kesimpulan ............................................................................... 81 B. Saran .......................................................................................... 82
DAFTAR PUSTAKA
